HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Komersial Dosen Pengampu : indri
Disusun oleh : 1. Abidah Abidah Ardini Ardiningsi ngsih h (1252! (1252!11 111 11"#$ 1"#$ 2. %eria&ul %eria&ul 'ib&iah 'ib&iah (1252! (1252!21 211 11"$ 1"$ !. )u&ri )u&ri Yu Yu*inda *inda +ari +ari (1252 (1252! !$$
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULT FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS BIS NIS UNIVERSI UNIV ERSITAS TAS BRAWIJAY BR AWIJAYA A MALANG 2013
)ENDAHULUAN
Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) secara esensial berbicara mengenai hak atas kekayaan yang lahir dari intelektual manusia. HaKI memiliki 3 unsur penting yaitu hak, manusia dan intelektual. Dari ketiga unsur tersebut, maka terciptalah karya ciptaan. Untuk karya-karya ciptaan perlu mendapatkan perlindungan untuk mence encega gah h
pih pihak-p ak-pih ihak ak
yang ang
tid tidak
berta ertan nggun ggungj gja aab ab
untu untuk k
menir eniru, u,
memperbanyak serta memperdagangkan karya ciptaan !rang lain.
Hak Kekayaan Intelektual mencakup " kel!mp!k yaitu Hak #ipta dan Hak Keka Kekay yaan aan Indu Indust stri ri.. Kedu Keduan any ya dili dilind ndun ungi gi dan dan diat diatur ur di dala dalam m pera peratu tura ran n perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa melanggarnya akan dikenai sanksi sanksi yang yang seberat seberat-ber -beratn atnya ya.. Untuk Untuk itu kita kita ajib ajib mengha mengharg rgai ai karyakarya-kary karyaa ciptaan !rang lain dan berusaha mengurangi pembelian-pembelian pr!duk bajakan yang semakin marak sekarang ini. Dalam tugas makalah ini akan dijabarkan mengenai $ %)
&ejarah Hak kekayaan Intelektual
")
'engertian HaKI
3)
acam-macam Hak Kekayaan Intelektual
)
'engaturan HaKI
*)
'elaksanaan HaKI di asa &ekarang
)E%,AHA+AN
+.
+e-arah Ha Keaaan In&ele&ual
Kalau dilihat secara hist!ris, undang-undang mengenai HaKI pertama kali ada di enice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun %. ca/t!n, 0alile! dan 0uttenberg terctat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun aktu tersebut, dan mempunyai hak m!n!p!li atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian di ad!psi !leh kerajaan Inggris di jaman 1UD2 tahun %*-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris yaitu &tatute !4 !n!p!lies (%5"3). +merika &erikat baru mempunyai undang-undang paten tahun %6%. Upaya harm!nisasi dalam bidang HKI pertama kali terjadi tahun %773 dengan lahirnya 'aris #!n8enti!n untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian 9erne #!n8enti!n %775 untuk masalah c!pyright atau hak cipta. 1ujuan dari k!n8ensi-k!n8ensi tersebut antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar in4!rmasi, perlindungan minimum dan pr!sedur mendapatkan hak. Kedua k!n8ensi itu kemudian membentuk bir! administrati4 bernama the United Internati!nal 9ureau 4!r the 'r!tecti!n !4 Intellectual 'r!perty yang kemudian di kenal dengan nama :!rld Intellectual 'r!perty 2rgani;ati!n (:I'2). :I'2 kemudian menjadi bahan administrati4 khusus di baah '99 yang menangani masalah HKI angg!ta '99. &ebagai tambahan pada tahun "% :I'2 telah menetapkan tanggal "5 +pril sebagai Hari Hak Kekayaan Intelektual &edunia.
,.
)enger&ian HaKI
Hak +tas Kekayaan Intelektual (H+KI) merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual 'r!perty ight. Kata ang tidak mempunyai bentuk tertentu.
/.
%a0aa0a Ha Keaaan In&ele&ual
'ada 'rinsipnya HKI dibagi menjadi dua kel!mp!k yaitu $ Hak #ipta
1$ •
&ejarah Hak #ipta 'ada jaman dahulu tahun 5 &, sese!rang dari >unani bernama
'eh iad menemukan " tanda baca yaitu titik (.) dan k!ma (,). +naknya bernama +pullus menjadi pearisnya dan pindah ke !mai. 'emerintah !mai memberikan Pengakuan, Perlindungan dan Jaminan terhadap karya cipta ayah nya itu. Untuk setiap penggunaan, penggandaan dan pengumuman ats
penemuan
'eh
iad
itu, +pullus memper!leh
penghargaan dan jaminan sebagai pencerminan pengakuan hak tersebut. +pullus ternyata !rang yang bijaksana, dia tidak menggunakan seluruh h!n!rarium yang diterimany. H!n!r titik (.) digunakan untuk keperluan sendiri sebagai ahli aris, sedangkan h!n!r k!ma (,) dikembalikan ke pemerintah !mai sebagai tanda terima kasih atas penghargaan dan pengakuan terhadap hak cipta tersebut.
•
'engertian Hak #ipta Hak cipta (lambang internasi!nal$ 3) 'engertian hak cipta menurut Undang-undang =!m!r %6 1ahun "" $ Hak cipta adalah
maupun
bagian
yang
sangat
substansial
dengan
menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihujudan secara permanen atau temp!rer. Jadi,
Hak
Cipta
adalah
hak
khusus
bagi
pencipta
untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. •
Kedudukan Hak #ipta
engenai kedudukan hak cipta, sudah pula ditetapkan !leh UUH#, baha hak cipta dianggap sebagai benda bergerak ('asal 3 ayat %).&ebagai benda 9ergerak, hak cipta dapat beralih atau dialihkn baik seluruhnya maupun sebagian karena $ a)
'earisan
b)
Hibah
c)
:asiat
d)
Dijadikan milik negara
e)
'erjanjian Khusus mengenai perjanjian, 'asal 3 ayat " menyaratkan harus dilakukan dengan akta, dengan ketentuan baha perjanjian itu hanya mengenai eenang yang disebut di dalam akta tersebut. 'entingnya akta perjanjin itu adalah tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian peralihan hak cipta pabila terjadi persengketaan di kemudian hari. #iptaan yang dilindungi
•
UUH# menganut sistem terbatas dalam melindungi karya cipta sese!rang. 'erlindungan ciptaan hanya diberikan dalam bidang ilmu pengetahun, seni dan sastra. Untuk itu 'asal %% yat % merinci ketiga bidang tersebut meliputi $ a)
9uku, pam4let, dan semu hasil karya tulis lainnya.
b)
#eramah, kuliah, pidat!, dan sebagainya.
c)
'ertunjukan seperti
musik,
karaitan,
drama,
tari,
peayngn, pant!mim dan karya siaran antara lain untuk media radi!, tele8isi dan 4ilm serta karya rekaman radi!. d)
#iptaan tari(k!re!gra4i), ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.
e)
&egala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligra4i yang perlindungnnya diatur dalam 'asal % ayat ".
4)
&eni batik
g)
+rsitektur
h)
'eta
i)
&inemat!gra4i
j)
?!t!gra4i
k)
'r!gram k!mputer atau k!mputer pr!gram
l)
1erjemahan, ta4sir, saduran, dan penyusunn bunga rampai. &elain itu UUH# juga melindungi karya melindungi karya
sese!rang yang berupa peng!lahan lebih lanjut daripada ciptaan aslinya, sebab bentuk peng!lahan ini dipndang merupakan suatu ciptan baru dan tersendiri, yang sudah lain dri ciptaan aslinya. 1idak ada hak cipta untuk karya sebagai berikut $ a) Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara b) 'eraturan perundang-undangan c) 'utusan pengadilan dan penetapan hakim d) 'idat! kenegaraan pidat! pejabat pemerintah e) Keputusan badan +rbitrase ( lembaga seperti pengadilan tetapi khususnya di dalam bidang perdagangan) asa 9erlakunya Hak #ipta
•
Dalam mengtur jangka aktu berlakunya hk cipta, UUH# tidak menyaratkan
melainkan
membeda-bedakan.
'erbedaan
itu
dikel!mp!kkan sebagai berikut $ %)
Kel!mp!k I (9ersi4at 2risinal) Untuk karya cipta yang si4atnya asli atu !risinal, perlindungan hukumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlanjut sampai dengn * tahun setelah pencipta meninggal. engenai alasan penetapan jangka ktu berlakunya hak cipta !risinal yang demikian lama itu, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Karya cipta ini meliputi $ a.
9uku, pam4let, dan semu hasil karya tulis lainnya.
b.
#iptaan tari(k!re!gra4i).
c.
&egala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung.
")
d.
&eni batik.
e.
#iptan lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
4.
Karya arsitektur. Kel!mp!k II (9ersi4at Deri8atip) 'erlindungan hukum atas karya cipta yang bersi4at tiruan
(deri8atip)berlaku selama * tahun, yang meliputi hak cipta sebagai berikut$ a. Karya pertunjukan seperti musik, karaitan, drama, tari, peayangan, pant!mim dan karya siaran antara lain untuk media radi!, tele8isi dan 4ilm serta karya rekaman radi!. b. #eramah, kuliah, pidat!, dan sebagainya. c. 'eta. d. Karya sinemat!gra4i. e. Karya rekaman sura atau bunyi. 4. 1erjemahan dan ta4sir.
3)
Kel!mp!k III (pengaruh aktu) 1erhadap karya cipta yang aktulitasnya tidak begitu tahan, perlindungan hukumnya berlaku selama "* tahun,meliputi hak cipta atas ciptaan $ a. Karya 4!t!gra4i. b. 'r!gram k!mputer atau k!mputer pr!gram. c. &aduran dan penyusunan bunga rampai.
•
'enda4taran Hak #ipta #iptaan tidak kalah pentingnya dengan benda-benda lain seperti tanah, kendaraan berm!t!r, kapal, merk yang memerlukan penda4taran. 'erlindungan suatu ciptaan timbul secara !t!matis sejak ciptaan itu diujudkan dalam bentuk yang nyata. aksud dari penda4taran itu sendiri adalah hanya semata-mata mengejar kebenaran pr!sedur 4!rmal
saja, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendapatkan pengukuhan hak cipta dan sebagai alat bukti aal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.. 'enda4taran hak cipta yaitu di Direkt!rat @enderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak +sasi anusia. &i4at penda4taran ciptaan adalah bersi4at keb!lehan (4akultatip). +rtinya
!rang b!leh juga tidak menda4tarkan. +pabila tidak
menda4tarkan, tidak ada sanksi hukumnya. Dengan si4at demikian, memang UUH# memberikan kebebasan masyarakat untuk melakukan penda4taran. Hak dan :eenang enuntut
•
'enyerahan Hak #ipta atas seluruh ciptaan ke pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli aris untuk menuntut sese!rang yang tanpa persetujuannya $ a. eniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu. b. encantumkan nama pencipta pada ciptaannya. c. enggntiAmengubah judul ciptaan. d. engubah isi ciptaan. •
Undangundang ang enga&ur Ha /i4&a:
%.
UU =!m!r %6 1ahun "" tentang Hak #ipta
". UU =!m!r 5 1ahun %67" tentang Hak #ipta (Bembaran =egara I 1ahun %67" =!m!r %*) 3. UU =!m!r 1ahun %67 tentang 'erubahan atas UU =!m!r 5 1ahun %67" tentang Hak #ipta (Bembaran =egara I 1ahun %67 =!m!r ") . UU =!m!r %" 1ahun %66 tentang 'erubahan atas UU =!m!r 5 1ahun %67" sebagaimana telah diubah dengan UU =!m!r 1ahun %67 (Bembaran =egara I 1ahun %66 =!m!r "6)
2$
Hak Kekayaan Industri Hak kekayaan industri terdiri dari $ a. 'aten (patent) 'aten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang tekn!l!gi, untuk selama aktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan pesetujuannya kepada !rang lain untuk melaksanakannya. ('asal % Undang-undang 'aten).
9erdasarkan Undang-Undang =!m!r % 1ahun "%$ 'aten adalah hak eksklusi4 yang diberikan !leh =egara kepada In8ent!r atas hasil in8e=sinya di bidang tekn!l!gi, yang untuk selama aktu tertentu
melaksanakan sendiri in8ensinya tersebut
atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya ('asal % +yat %).
'aten diberikan dalam ruang lingkup bidang tekn!l!gi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam pr!ses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility m!dels) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. 'aten dan paten sederhana di Ind!nesia diatur dalam Undang-Undang 'aten (UU'). @angka :aktu 'aten 9ersadarkan pasal 7 UU =!. % 1ahun "% tentang paten, paten diberikan untuk jangka aktu selama " tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka aktu tidak dapat diperpanjang, sedangkan untuk paten sederhana diberikan jangka aktu % tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka aktu tidak dapat
diperpanjang. 2leh karena itu, tanggal dimulai dan berakhirnya jangka aktu paten dicatat dan diumumkan.
'aten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang tekn!l!gi. >ang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang tekn!l!gi yang berupa $ a. pr!sesC b. hasil pr!duksiC c. penyempurnaan dan pengembangan pr!sesC d. penyempurnaan dan pengembangan hasil pr!duksiC
'r!sedur 'enda4taran 'aten %. &urat permintaan untuk mendapatkan patenC ". Deskripsi tentang penemuan,yaitu penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti !leh sese!rang yang ahli di bidang penemuan tersebutC 3. &atu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan. Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk patenC . &atu atau lebih gambar yang disebut deskripsi yang diperlukan untuk memperjelasC *. +bstraksi tentang penemuan, yaitu uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan
Undang undang ang enga&ur &en&ang 4a&en:
%. UU =!m!r 5 1ahun %676 tentang 'aten (Bembaran =egara I 1ahun %676 =!m!r 36) ". UU =!m!r %3 1ahun %66 tentang 'erubahan UU =!m!r 5 1ahun %676 tentang 'aten (Bembaran =egara I 1ahun %66 =!m!r 3)
3. UU =!m!r % 1ahun "% tentang 'aten (Bembaran =egara I 1ahun "% =!m!r %6)
b. erk (1rademark) 9erdasarkan Undang-Undang =!m!r %* 1ahun "% $ erek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huru4- huru4, angka- angka, susunan arna, atau k!mbinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. ('asal % +yat %) erek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan pr!duk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi pr!dusen dan k!nsumen. Is&ilahis&ilah ere: Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan !leh sese!rang atau beberapa !rang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek
jasa
yaitu
merek
yang
digunakan
pada
jasa
yang
diperdagangkan !leh sese!rang atau beberapa !rang secara bersamasama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa
dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan !leh beberapa !rang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada
pemilik merek yang terda4tar dalam Da4tar Umum erek untuk jangka aktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi i;in kepada sese!rang atau beberapa !rang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.
Undang undang ang enga&ur &en&ang ere:
5. UU =!m!r %6 1ahun %66" tentang erek (Bembaran =egara I 1ahun %66" =!m!r 7%) . UU =!m!r % 1ahun %66 tentang 'erubahan UU =!m!r %6 1ahun %66" tentang erek (Bembaran =egara I 1ahun %66 =!m!r 3%) 7. UU =!m!r %* 1ahun "% tentang erek (Bembaran =egara I 1ahun "% =!m!r %%)
c. Desain Indus&ri (Industrial Design) (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain ndustri! "
Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, k!n4igurasi, atau k!mp!sisi garis atau arna, atau garis dan arna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diujudkan dalam p!la tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu pr!duk, barang, k!m!ditas industri, atau kerajinan tangan. ('asal % +yat %) d. ahasia Dagang (1rade &ecret) (Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang #ahasia Dagang! "
ahasia Dagang adalah in4!rmasi yang tidak diketahui !leh umum di bidang tekn!l!gi danAatau bisnis, mempunyai nilai ek!n!mi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya !leh pemilik ahasia Dagang. e.
Indikasi 0e!gra4i (0e!graphical Indicati!ns) (Berdasarkan Undang-Undang No$ 1% Tahun 2001 Tentang Merek! "
Indikasi-ge!gra4is dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena 4akt!r lingkungan ge!gra4is termasuk 4akt!r alam, 4akt!r manusia, atau k!mbinasi dari
kedua 4akt!r tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.('asal *5 +yat %)
4. Denah angkaian (#ircuit Bay!ut) Denah rangkaian yaitu peta (plan) yang memperlihatkan letak dan interk!neksi dari rangkaian k!mp!nen terpadu (integrated circuit), unsur yang berkemampun meng!lah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, 4rekuensi, serta prmeter 4isik linnya. g. 'erlindungan 8arietas 1anaman ('1) 'erlindungan 8arietas tanamn adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman dan atau pemegang '1 atas 8arietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun aktu tertentu menggunakan sendiri 8arietas tersebut atau memberikan persetujun kepada !rang atau badan hukum lain untuk menggunakannya.
!$
)enga&uran HKI
'engaturan HKI di dunia internasi!nal dan di Ind!nesia, yaitu $
'engaturan HKI di dunia Internasi!nal Ind!nesia terlibat dalam perjanjian-perjanjian internasi!nal di bidang HKI. 'ada tahun %66, Ind!nesia masuk sebagai angg!ta :12 (:!rld 1rade 2rgani;ati!n) dengan merati4ikasi hasil 'utaran Uruguay yaitu +greement stabilishing the :!rld 1rade 2rgani;ati!n ('ersetujuan 'embentukan 2rganisasi 'erdagangan Dunia). &alah satu bagian penting dari 'ersetujuan :12 adalah +greement !n 1rade elated +spects !4 intellectual 'r!perty rigets Including 1rade In #!unter4eit 0!!ds. (1I'Es). sejaln dengan 1I'Es, 'emerintah Ind!nesia juga telah merati4ikasi k!n8ensi-k!n8ensi Internasi!nal di bidang HKI, yaitu $ a)
'aris #!n8enti!n 4!r the pr!tecti!n !4 Industrial 'r!perty and #!n8enti!n
stabilishing
the
:!rld
intellectual
'r!perty
2rgani;ati!ns, dengn Keppres =!. %* 1ahun %66 tentang 'erubahan Keppres =!. " 1ahun %66.
b)
'atent #!!perati!n 1reaty ('#1) and egulati!n under the '#1, dengan Keppres =!. %51ahun %66.
c)
1rademark Ba 1reaty (1B1) dengan Keppres =!. % 1ahun %66.
d)
9erne #!n8enti!n 4!r the 'r!tecti!n !4 Biterary and +rtistic :!rks tanggal ei %66 dengan Keppres =!. %7 1ahun %66 dan din!ti4ikasikan ke :I'2 tanggal * @uni %66, 9erne #!n8enti!n tersebut mulai berlaku e4ekti4 di Ind!nesia pada tanggal * &eptember %66.
e)
:I'2 #!pyright 1reaty (:#1) dengan Keppres =!. %6 1ahun %66. emasuki milenium baru, HKI menjadi isu yang sangat penting
yang selalu mendapat perhatian baik dalam 4!rum nasi!nal maupun internasi!nal. Dimasukkannya 1I'Es dalam paket 'ersetujuan :t! di tahun %66 menandakan dimulainya era baru perkembangan HKI di seluruh dunia. Dengan demikian pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari dunia perdagangan dan in8estasi. 'entingnya HKI dalam pembangunan ek!n!mi dan perdagangan telh memacu dimulainya era baru pembangunan ek!n!mi yang berdasar ilmu pengetahuan.
'engaturan HKI di Ind!nesia Di tingkat nasi!nal, pengaturan HKI secara p!k!k (dalam UU) dapat dikatakan telah lengkap dan memadai. Bengkap, karena menjangkau ketujuh jenis HKI. emadai, karena dalam kaitannya dengan k!ndisi dan kebutuhan nasi!nal, dengan beberapa catatan, tingkat pengaturan tersebut secara substanti4 setidaknya telah memenuhi syarat minimal yang Fdipat!kG di 'erjanjian Internasi!nal yang p!k!k di bidang HKI. &ejalan dengan masuknya Ind!nesia sebagi angg!ta :12A1I'Es dan dirati4ikasinya beberapa k!n8ensi internasi!nal di bidang HKI sebagaimana dijelaskan pada pengaturan HKI di internasi!nal tersebut di atas, maka Ind!nesia harus menyelaraskan peraturan perundang-undangan
di bidang HKI. Untuk itu, pada tahun %66 'emerintah mere8isi kembali beberapa peraturan perundangan di bidang HKI, dengan mengundangkan $ %)
Undang-undang =!. %" 1ahun %66 tentang 'erubahan atas Undang-undang =!. 5 1ahun %67" sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang =!. 1ahun %67 tentang Hak #ipta
")
Undang-undang =!. %3 1ahun %66 tentang 'erubahan atas Undang-undang =!. 5 1ahun %676 tentang 'aten
3)
Undang-undang =!. % 1ahun %66 tentang 'erubahan atas Undang-undang =!. %6 1ahun %66" tentang erek
&elain ketiga undang-undang tersebut di atas, undang-undang HKI yang menyangkut ke-tujuh HKI antara lain $ %) Undang-undang =!. %6 1ahun "" tentang Hak #ipta ") Undang-undang =!. % 1ahun "% tentang 'aten 3) Undang-undang =!. %* 1ahun "% tentang erk ) Undang-undang =!. 3 1ahun " tentang ahasia Dagang *) Undang-undang =!. 3% 1ahun " tentang Desain Industri 5) Undang-undang =!. 3" 1ahun " tentang Desain 1ata Betak &irkuit 1erpadu ) Undang-undang =!. "6 1ahun " tentang 'erlindungan arietas 1anaman Dengan pertimbangan masih perlu dilakukan penyempurnaan terhadap undang-undang tentang hak cipta, paten, dan merek yang diundangkan tahun %66, maka ketiga undang-undang tersebut telah dire8isi kembali pada tahun "%. &elanjutnya telah diundangkan$ %) Undang-undang =!. % 1ahun "% tentang 'aten ") Undang-undang =!. %* 1ahun "% tentang erek (khusus mengenai re8isi UU tentang Hak #ipta saat ini masih dalam pr!ses pembahasan di D')
"$
)elasanaan HKI di %asa +earang
'eraturan perundangan yang berlaku sangat banyak, tetapi melihat pelaksanaannya
sekarang
ini
makin
banyak
pelanggaran-pelanggaran.
Umumnya pelanggaran hak cipta did!r!ng untuk mencari keuntungan 4inansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang i;in hak cipta. Hal ini bisa dibuktikan dengan semakin maraknya pembajakan-pembajakan hasil karya ciptaan sese!rang. &ebagai c!nt!h yang lebih k!nkret yaitu pembajakan kaset-kaset #D. ?akt!r-4akt!r yang mempengaruhi arga masyarakat untuk melanggar HKI, yaitu $ a. Dilakukan untuk mengambil jalan pintas guna mendapatkan keun-tungan yang sebesar-besarnya dari pelanggaran tersebut. b. 'ara pelanggar menganggap baha sanksi hukum yang dijatuhkan !leh pengadilan selama ini terlalu ringan bahkan tidak ada tindakan pre8enti4 maupun represi4 yang dilakukan !leh para penegak hukum. c. Dengan melakukan pelanggaran, pajak atas pr!duk hasil pelanggaran tersebut tidak perlu dibayar kepada pemerintah. d. asyarakat tidak memperhatikan apakah barang yang dibeli tersebut asli atau palsu (aspal), yang penting bagi mereka harganya murah dan terjangkau dengan kemampuan ek!n!mi. Ind!nesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan hukum, namun dalam menegakkan hukum harus mendapat k!ntr!l dan tekanan dari negara asing. 1idak mengherankan apabila penegakan hukum di negeri ini tidak dapat dilakukan secara k!nsisten. &alah satu c!nt!h nyata adalah pada saat mulai diberlakukannya Undang-undang =!. %6 1ahun "" tentang Hak #ipta pada tanggal "6 @uli "3, hampir seluruh pedangang #D, #D dan DD bajakan tidak tampak di pinggir jalan. =amun beberapa minggu kemudian, sedikitdemi sedikit para pedagang tersebut mulai tampak menggelar kembali barang dagangannya, dan hingga sampai saan ini mereka dengan sangat leluasa dan terang-terangan berani menjual barang dagangannya di tempat keramaian. K!ndisi ini semakin diperburuk dengan tindakan para aparat penegak hukum yang hanya melakukan ra;ia terhadap para pedagang tetapi tidak terhadap sumber pr!duk bajakan tersebut, sehingga pr!duksi barang bajakan terus
berlanjut. Hal ini menunjukkan baha pemerintah belum secara tuntas menyelesaikan masalah pembajakan, !leh karena itu masih terdapat pr!dusen yang mempr!duksi barang bajakan tersebut yang belum tersentuh !leh aparat penegak hukum. @ika memang niat pemerintah adalah untuk memberantas praktek pembajakan, maka tanpa pengenaan cukai terhadap pr!duksi rekamanpun sebenarnya hal tersebut sudah dapat dilakukan sejak belakunya UU =!. %6 1ahun "" tentang Hak #ipta. =amun dalam kenyataannya, praktek perdagangan barang ilegal tersebut bukan semakin berkurang, malahan semakin marak diperdagangkan di kaki lima. #!nt!h-c!nt!h lain mengenai pelanggaran HKI yaitu $ %.
@akarta 1ahun "6 mencatat hasil kurang menggembirakan untuk urusan pembajakan s!4tare di Ind!nesia. Dari hasil riset yang dikeluarkan ID# terungkap baha akti8itas pembajakan s!4tare di 1anah +ir justru kian mel!njak. Dari riset itu Ind!nesia ditempatkan di p!sisi ke%" sebagai negara dengan tingkat pembajakan s!4tare terbesar di dunia.
".
'elanggaran
yang
merugikan
kepentingan
negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. 3.
'elanggaran
yang
bertentangan
dengan
ketertiban umum dan kesusilaan, misalnya memperbanyak dan menjual 8ide! c!mpact disc (8cd) p!m!. .
elanggar perjanjian (memenuhi keajiban tidak sesuai dengan isi kesepakatan yang telah disetujui !leh kedua belah pihak), misalnya dalam perjanjian penerbitan karya cipta disetujui untuk dicetak sebanyak ". eksemplar, tetapi yang dicetakAdiedarkan di pasar adalah . eksemplar. 'embayaran r!yalti kepada pencipta didasarkan pada perjanjian penerbitan, yaitu ". eksemplar bukan . eksemplar. Ini sangat merugikan bagi pencipta
)ENUTU)
A.
KE+I%)ULAN
Dari tugas makalah Hak Kekayaan Intelektual di Ind!nesia ini penulis dapat mengetahui dan lebih memahami mengenai hal-hal mengenai HKI, serta penulis menyimpulkannya sebagai berikut $ %)
9aha dari sejarah di atas hari Hak kekayaan Intelektual sedunia ditetapkan pada tanggal "5 +pril.
")
acam-macam HKI dikel!mp!kkan menjadi dua yaitu, Hak #ipta dan Hak Kekayaan Industri.
3)
Ind!nesia masuk angg!ta :12 pada tahun %66 dan telah merati4ikasi k!n8ensi-k!n8ensi Internasi!nal.
)
'engaturan HKI di Ind!nesia telah disebutkan di dalam Undangundang yang mengatur ke-tujuh bidang HKI.
*)
'elaksanaan Undang-undang HKI sekarang ini tidak k!nsisten dengan kenyataanya sehingga masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang semakin meluas.
,.
+AAN
+da beberapa saran yang penulis berikan , yaitu diantaranya sebagai berikut $ %)
Hindari pembelian barang bajakan dan hati-hati terhadap barang tiruan.
")
&em!ga aparat penegak hukum lebih tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HKI.
3)
'atuhi Undang-undang yang berlaku.
DA6TA )U+TAKA
&U'+2=2, 0at!t.1indak 'idana Hak #ipta$ asalah 'enangkapan dalam 1ingkat 'enyidikan,'ustaka Kartini,%676.
.g!!gle.c!m $ http$AA.bl!gster.c!mAdansurAsejarah-dan-perkembangan http$AAprasety!hp.sta44.hukum.uns.ac.idAhki-dan-perlindungan-pengetahuantradisi!nal-di-ind!nesiaAhki-dan-perlindungan-pengetahuan-tradisi!nal-diind!nesiaA ('enulis adalah D!sen ?akultas Hukum U=&, D!sen,Hukum HKI 'r!gram 'ascasarjana U=&, dan Kepala '3HKI B'' U=&.) http$AAid.ikipedia.!rgAikiAHakcipta http$AA.dgip.g!.id$77AarticleAarticle8ieA35A%A6A http$AA.dgip.g!.id$77AarticleAarticle8ieA65A%A""A http$AA.greasy.c!mAk!mpartaAsejarahdanperkembangan.html http$AA.scribd.c!mAd!cA%"575%6A&ekilas-Haki-Di-Ind!nesia-Ind!nesiaIntellectual-'r!perty-Ba-in-brie4 http$AAianha4id;.bra8eh!st.c!mApembajakan.html http$AA.haki.lipi.g!.idAutama.cgiprestasiJ%7%7""3"7J%
LA%)IAN
1.
,ENTUK,ENTUK )EATUAN )EUNDAN7AN HKI : A.
)ada 8aan Hindia ,elanda
Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Ind!nesia. &ejak jaman 'emerintahan Hindia 9elanda, Ind!nesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan
Hindia
9elanda
yang
berlaku
di
negeri
9elanda,
diberlakukan di Ind!nesia sebagai negara jajahan 9elanda berdasarkan prinsip k!nk!rdansi. 'ada masa itu bidang hak kekayaan Intelektual yang mendapat pengaturan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan Intelektual yaitu bidang hak cipta, merek dagang dan industri, dan paten. +dapun peraturan perundangundangan 9elanda bidang HKI adalah sebagai berikut $ %)
+uterset %6%" (UU Hak 'engarang %6%", UU Hak #ipataC &taatsblad %6%"-5)
")
eglement Industriele ingend!m K!l!nien %6%" ('eraturan Hak ilik Industrial K!l!nial %6%"C &taatsblad %6%"-** j!.&taatsblad %6%3-"%)
3)
2ctr!!iet %6% (UU 'aten %6%C &taatsblad %6%-33, yis &taatsblad %6%%-33, &taatsblad %6""-). UU Hak #ipta pertama di 9elanda diundangkan pada tahun %73,
yang kemudian diperbaharui dengan UU Hak #ipta tahun %7% dan diperbaharui lagi sesuai dengan k!n8ensi 9erne %775 menjadi +uteurset %6%", dan Ind!nesia (Hindia 9elanda saat itu) sebagai negara jajahan
9elanda terikat dalam k!n8ensi 9erne tersebut, sebagaimana diumukan dalam &taatsblad %6%6. 'eraturan Hak ilik
K!l!nial %6%"
merupakan UU merk tertua di Ind!nesia, yang ditetapkan !leh pemerintah Kerajaan 9elanda berlaku sejak tanggal % aret %6%" terhadap ilayahilayah jajahannya yaitu Ind!nesia, &uriname, dan #uraca!. UU 'aten %6% tersebut mulai berlaku tanggal % @uli %6%".
,.
)ada 8aan Keerdeaan
&etelah Ind!nesia merdeka, enteri Kehakiman I mengeluarkan pengumuman =!. @& *A% tanggal % aret %6*3 dan =!. @0 %A"A% tanggal "6 +gustus %6*3 tentang 'erda4taran &ementara 'aten. 9erdasar pasal II +turan 'eralihan Undang-undang Dasar %6* dan 'eraturan 'emerintah =!m!r " tahun %6*, maka ketentuan peraturan peundangundangan HKI
;aman
Hindia 9elanda, demi hukum
diteruskan
kenberlakuannya, samapi dengan dicabut dan diganti dengan Undangundang baru hasil pr!duk legislasi Ind!nesia. Kemudian &etelah %5 1ahun Ind!nesia merdeka, Undang-undang tentang HKI meliputi $ %)
Undang-undang tentang Hak erk Dagang dan erk 'erniagaan, yaitu $ •
1anggal %% 2kt!ber %65%, mengesahkan UU =!. "% tahun %65% dan berlaku pada tanggal %% =!8ember %65%.
•
1ahun %66", mengganti UU =!. "% tahun %65% dengan UU =!. %6 tahun %66".
•
1ahun %66, penyempuanaan UU =!. %6 tahun %66" dengan diundangkan dan diberlakukannya UU =!. % tahun %66.
•
1ahun "%, UU =!. %6 tahun %66" j!. UU =!. % tahun %66 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti yaitu dengan UU =!. %* tahun "%.
")
Undang-undang tentang Hak #ipta, yaitu$ •
1ahun %67", yaitu UU =!. 5 tahun %67".
1ahun %67, UU =!. 5 tahun %67" diubah dan
•
disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukannya UU =!. tahun %67. 1ahun %66, UU =!. %" tahun %66 j!. UU =!. tahun
•
%67 tersebut diperbaharui dan disempurnakan dengan UU =!. %" tahun %66. 1ahun "%, UU =!. %" tahun %66 jis. UU =!. tahun
•
%67, UU =!. 5 tahun %67" tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan UU =!. %6 tahun "". 3)
Undang-undang tentang 'aten, yaitu $ 1ahun %676, UU =!. 5 tahun %676 mulai e4ekti4 berlaku
•
tahun %66%. 1ahun %66, UU =!. 5 tahun %676 diperbaharui dengan
•
UU =!. %3 tahun %66. 1ahun "%, UU =!. %3 tahun %66 j!. UU =!. 5 tahun
•
%676 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan UU =!. % tahun "%. )
UU tentang 'erlindungan arietas 1anaman yaitu UU =!. "6 tahun ".
*)
UU tentang ahasia Dagang yaitu UU =!. 3 tahun ".
5)
UU tentang Desai 1ata Betak &irkuit 1erpadu yaitu UU =!. 3% tahun ".
)
UU tentang Desain Industri yaitu UU =!. 3" tahun ".
'eraturan 'emerintah tentang HKI, meliputi $ %)
9idang Hak #ipta $ o
Pe r a t u r a nPe me r i n t a hRe pu bl i kI n do ne s i aNo mo r7T a hu n1 98 9T an gg al 5Ap r i l1 98 9t e nt a ngPe r u ba ha nAt a sPe r a t u r a nPe me r i n t a hNo mo r1 4 T a h u n19 8 6t e n t a n gDe wa nHa kCi p t a .
o
Pe r a t u r a nPe me r i n t a hRe pu bl i kI n do ne s i aNo mo r1T a hu n1 98 9T an gg al 1 4J a n ua r i1 98 9t e nt a ngPe nt e r j e ma ha nd an / a t a uPe r b an y a k a nCi p t a an
u nt u k Ke pe nt i n ga n Pe nd i d i k a n ,I l mu Pe ng e t a hu an , Pe ne l i t i a n d an Pengembangan . o
Pe r a t u r a nPe me r i n t a hRe pu bl i kI n do ne s i aNo mo r1 4T ah un1 98 6T a n gg al 6Ma r e t1 9 86t e n t a n gDe wa nHa kCi p t a .
")
9idang 'aten o
Pe r a t u r a nPe me r i n t a hRe pu bl i kI n do ne s i aNo mo r3 1T ah un1 99 5T a n gg al 2 9Ag us t u s19 95t e nt a ngKo mi s i Ba nd i n gPa t e n.
o
Pe r a t u r a nPe me r i n t a hRe pu bl i kI n do ne s i aNo mo r1 1T ah un1 99 3T a n gg al 2 2Fe br ua r i 1 99 3t e nt an gBe nt u kda nI s i Su r a tPa t e n.
o
Pe r a t u r a nPe me r i n t a hRe pu bl i kI n do ne s i aNo mo r3 3T ah un1 99 1T a n gg al 1 1J u ni 1 99 1t e nt a ngPe nd af t a r a nKh us u sKo ns u l t a nPa t e n.
o
Pe r a t u r a nPe me r i n t a hRe pu bl i kI n do ne s i aNo mo r3 4T ah un1 99 1T a n gg al 1 1J u ni 1 99 1t e nt a ngT at aCa r aPe r mi n t a anPa t e n
3)
9idang erk o
Per at ur an Pemer i nt ah Republ i kI ndonesi a Nomor 32 Tahun 1995 T a n gg a 12 9Ag us t u s1 99 5t e nt a ngKo mi s i Ba nd i n gMe r k .
o
Per at ur an Pemer i nt ah Republ i kI ndonesi a Nomor 23 Tahun 1993 T a n g ga 13 1 Ma r e t1 9 93 t e n t a n gT a t a Ca r a Pe r mi n t a a n Pe n da f t a r a n Mer k.
o
Per at ur an Pemer i nt ah Republ i kI ndonesi a Nomor 24 Tahun 1993 T angg a1 31 Mar et 199 3 t ent ang Kel as Bar ang at au J as a Bagi Pe nd af t a r a nMe r k
Keputusan Dirjen HKItentang HKI, yaitu Keput u s anDi r e k t u rJ e n de r a lHa k Ke k a y a a n I n t e l e k t u a l no . H0 8 PR. 0 7 . 1 0 t a h un 2 0 00 t e n t a n g Pe t u n j u k Pe l a k s a n a an Pe n er i ma a n Pe r mo h on a n Pe n da f t a r a n Ha k Ke k a y a a nI n t e l e k t u a l mel al uiKant or Wi l ay ah Depar t emen Kehaki man dan Hak Asas iManusi a Re pu bl i kI n do ne s i a( 8De s e mb er2 00 0)
2.
,ENTUK )EATUAN )EUNDAN7AN DI IND9NE+IA A.
8aan Hindia ,elanda
&etelah bubarnya 2# pada tanggal 3% desember %66 karena k!rupsi, tanggal % @anuari %7 semua aset dan keenangannya diambil alih pemerintah Hindia 9elanda. Kekuasaan ini berakhir pada tanggal 6 aret %6", jatuh atas serbuan @epang. 'ada kurun aktu tertentu berlakulah hukum p!siti4 Hindia 9elanda. +da 3 peraturan p!k!k di ;aman Hindia 9elanda $
+l 0emene 9epalingen an :et 0el8in! =ederlands India (+9)
egerings eglement ()
Indische &taats !4 egerings (I&)
dan I& merupakan peraturan p!k!k (UUD Hindia 9elanda).
,.
8aan )en-a-ahan e4ang
9ala tentara @epang tidak sempat membuat aturan selengkapnya kerena situasi perang dunia, hukum dan peraturan perundangan yang berlaku pada aktu itu adalah tata hukum pemerintah Hindia 9elanda, sesudah itu dikurangi dan ditambah sesuai kepentingan @epang. @epang mengeluarkan 2sama &ilaint yang mengatur beberapa bidang tugas. 'usat perhatian
@epang
adalah
mengerahkan
segenap
kekuatan
untuk
memenangkan perang +sia 1imur aya. 'emimpin-pemimpin pergerakan Ind!nesia berkel!mp!k menjadi dua bagian, sebagian k!!perasi dengan @epang dan sebagian n!n k!!perasi dengan @epang.&esudah kemenangan @epang di 'earl Harb!ur, @epang semakin kepepet di medan tempur. 1anggal %* agustus %6* @epang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
/.
8aan Keerdeaan
Ind!nesia merdeka pada tanggal % +gustus %6*. &etelah pr!klamasi, mulai saat itu sekaligus terbentuk 3 lembaga yaitu $
=egara Kesatuan epublik Ind!nesia pr!klamasi kemerdekaan % +gustus %6*.
9angsa Ind!nesia
1ata Hukum Ind!nesia 1ata hukum Ind!nesia seperti halnya negara baru tidak sempat menyusun tata hukumnya sendiri secara 4!rmal. 1ata Hukum Ind!nesia memberlakukan tata hukum pemerintah sebelumnya setelah ditambah dan dikurangi sesuai kepentingan Ind!nesia. 9entuk-bentuk
peraturan
perundangan
di
Ind!nesiameliputi
pemberlakuan UUD yaitu antara lain $ %)
UUD * ( %7 +gustus %6* - " Desember %66 )
")
K!m!litas I& ( " Desember %66 L % +gustus %6* )
3)
UUD& * ( % +gustus %6* L * @uli %6*6 )
)
UUD * ( % +gustus %6* sampai sekarang )
9entuk-bentuk peraturan perundangan di Ind!nesia pada ;aman kemerdekaan, yaitu $ I.
UUD * %)
Undang-undang (UU)
")
'eraturan 'emerintah 'enganti UU ('erpu)
3)
'eraturan 'emerintah ('')
II.
K!nstitusi I& %) Undang-undang ?ederal (UU?) a. UU? yang dibuat !leh 'emerintah ?ederal bersama D' ?ederal dan &enat. b. UU? yang dibuat !leh 'emerintah ?ederal bersama D' ?ederal. ") Undang-undang Darurat ?ederal 3) 'eraturan 'emerintah ?ederal
III.
UUD& * %)
Undang-undang
")
Undang-undang Darurat
3)
'eraturan 'emerintah
