Kebijakan Pembangunan Pertanian

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 1

Pendahuluan

2

Paradigma Pembangunan Pertanian

3

Definisi Kebijakan Pembangunan Pertanian

4

Rumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian

55

Perumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian

PENDAHULUAN ”Kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia mestinya difokuskan pada sektor yang menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk yang ada di pedesaan dengan profesi sebagai petani. Pengembangan industri mestinya juga difokuskan pada aktivitas yang memiliki keterkaitan dengankepentingan mayoritas” (  Joseph E. Stighlitz (Nobel Lauret in  Economics), 2004)

PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN

Meletakan PETANI sebagai SUBYEK

 BUKAN  Semata-mata PESERTA dalam mencapai tujuan Nasional

INTI UPAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN

INTI DARI

PENGEMBANGAN

MEMPERCEPAT

KAPASITAS MASYARAKAT

PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI

PEMBANGUNAN PERTANIAN 

Menurut Samsul Bahari, persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif. Ada 4 aspek yang menjadi pra-syarat melaksanakan pembangunan pertanian: (1) akses terhadap kepemilikan tanah, (2) akses input dan proses produksi, (3) akses terhadap informasi dan pasar (4) akses terhadap kebebasan.

VISI & MISI PERTANIAN

DAPAT DICAPAI MELALUI PEMBANGUNAN STRATEGIS

Revitalisasi Pertanian Peningkatan Ketahanan Pangan

Pengembangan Agribisnis

Peningkatan Kesejahteraan Pengembangan petani SD Perikanan

Pemantapan usaha potensi SD Perikanan

Revitalisasi Pertanian (Arifin 2005)

DEFINISI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN  Menurut

Kamus Webster :

Kebijakan Kebija kan seb sebaga agaii prinsip prinsip atau cara cara bertinda bertindak k yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan Pembangunan Pertanian adalah usaha terencana yang berkaitan dengan pemberian penjelasan (explanation) dan   preskripsi atau rekomendasi (prescription or terhadap konsekuensi recommendation) konsekuensi kebijakan pembangunan pertanian yang telah diterapkan (Sutejo,2006) i

DIMENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 

Dalam konteks sejarah ekonomi dan pembangunan pertanian diIndonesia, telahterjadi pasang surut kehidupan petani yang menerima dampak kebijakan pada masanya.



Secara umum, petani nampaknya selalu berada pada posisi yang lemah dan termarjinalkan oleh berbagai kebijakan yang sering tidak berpihak dan tidak memberikan dampak yangnyata pada perbaikan kualitas hidupnya.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

Kebijakan Pembangunan Pertanian yang baik memiliki tiga unsur (Subejo, 2006) yaitu

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004))

1 Usaha pengembangan pengembangan ekonomi lebih fokus ke sektor yg menghidupi mayoritas penduduk yaitu penduduk di pedesaan yg bekerja sebagai petani

2

3

Program industrialisasi untuk kepentingan Mayoritas

Pendidikan sebagai syarat utama harus dapat dijangkau oleh Golongan mayoritas. mayoritas

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN (Stighlitz (2004))

4 Dalam pembanguna n pertanian prioritas bukanlah menghasilkan komoditi tetapi menciptakan nilai tambah (value added)

5

Indutrialisasi harus terkait dengan kepentingan petani

6 Perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan campur tangan serta peran pemerintah

RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 

Beberapa rumusan kebijakan pembangunan sektor pertanian yang penting selama empat tahun terakhir yang disusun berdasarkan hasil kajian sebagai berikut:



(1) Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non Pertanian;



(2) Kebijakan Reservasi Lahan Sawah di Jawa;



(3) Kebijakan Kemandirian Pangan Nasional;



(4) Kebijakan Penentuan Harga Dasar Pembelian Gabah;



(5) Kebijakan Peningkatan Tarif Gula untuk Meningkatkan Pendapatan Petani Tebu;



(6) Kebijakan Harga Air Irigasi;



(7) Kebijakan Tarif Impor Paha Ayam dalam Melindungi Industri Perunggasan Nasional;



(8) Kebijakan Tata Niaga dan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Indonesia;



(9) Kebijakan Percengkehan Nasional.

PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN Yudohusodo (2004), menyarankan bahwa dalam perumusan kebijakan pembangunan pertanian ke depan perlu dirumuskan kebijakan ”modernisai pertanian”, dimana kebijakan tersebut secara operasional perlu didukung beberapa prasyarat mendasar yaitu: (1) Pemberian kepada setiap keluarga petani luasan lahan yang memenuhi skala ekonomi  note: (mikro) untuk menjadi sejahtera ( note:  bandingkan dengan kasus Jepang, untuk hidup layak petani minimal perlu minimal perlu mengelola lahan 3 ha), (2) Mekanisasi dalam rangka optimalisasi tenaga kerja,

Lanjutan (3)Pembangunan pertanian dilakukan secara agribisnis untuk menjadikan para petani berpikir dan bekerja secara ekonomis agar dapat meningkatkan kesejahteraannya, (4) Meningkatkan antara kesempatan kerja pertanian dan kesempatan kerja di luar pertanian didesa-desa melalui pembangunan agro-industri agar ketahanan ekonomi rakyat meningkat, dan (5) Membangun desa-desa menjadi pusatpusat kegiatan ekonomi

TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN