RUMUSAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2009
Hasil diskusi selama Rakornas berlangsung, dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2007 – 2008
Pencapaian kinerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2008 antara lain: Produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan tahun 2008 sebesar Rp 92,2 trilyun atau meningkat 37,06 % dari tahun 2007, Penyerapan tenaga kerja sebanyak 7,69 juta orang, Produksi perikanan sebesar 8,71 juta ton atau mengalami kenaikan 5,7%, Tingkat konsumsi ikan sebesar 28,57 kg/kapita dan menghasilkan devisa ekspor hasil perikanan sebesar USD 2,6 milyar, Peningkatan prasarana kelautan dan perikanan, antara lain Pelabuhan Perikanan, Balai Benih ikan, Saluran Tambak, Laboratorium Uji Mutu, serta Karantina Perikanan, Meningkatnya pembangunan di pulau-pulau becil di daerah perbatasan, antara lain di Pulau Nipah dan Pulau Miangas. Keberhasilan lain pada tahun 2008 yaitu menurunnya illegal fishing sebesar 20% sebagai hasil dari peningkatan kegiatan pengawasan yang berdampak peningkatan produktivitas usaha nelayan hingga 31%. Selain itu dihasilkannya Undang Undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau — pulau Kecil beserta beberapa peraturan turunannya, dan peningkatan kawasan konservasi laut daerah mencapai 8,1 juta hektar. Sementara itu keberhasilan kinerja pelayanan publik dalam pelayanan perijinan perikanan tangkap berada di urutan 6 dari 10 terbaik versi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan sampai dengan tahun 2008 masih dijumpai berbagai kendala, antara lain: rendahnya produktivitas, Efisiensi dan daya saing usaha perikanan skala kecil, masih ditemukan kasus-kasus illegal fishing, khususnya oleh kapal ikan asing dan eks-asing, kurangnya perhatian sebagian daerah dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan, serta masih dijumpainya kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian internal (pengawasan melekat dan pengawasan fungsional).
2. Pemantapan Pelaksanaan tahun 2009 Sasaran pada tahun 2009 meliputi: produksi perikanan sebesar 12,73 juta ton, Nilai ekspor hasil perikanan U$$ 2,8 Milyar, konsumsi ikan dalam negeri rata-rata 30,17 kg/kapita, penyerapan tenaga kerja 10,02 juta orang. jangkauan program pemberdayaan masyarakat 16% dari populasi masyarakat pesisir yang miskin termasuk pemberdayaan perempuan, penerapan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu oleh 40% kabupaten/kota, jangkauan wilayah operasi kapal pengawas dan kemampuan SDM pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka penanggulangan illegal fishing sebesar 15%. Meningkatkan kualitas 4.500 orang sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan 3.000 orang penyuluh, meningkatkan utilitas unit pengolahan ikan (UPI) menjadi 70%, tersedianya data statistik dan informasi kelautan dan perikanan yang akurat dan tepat waktu, serta meningkatnya sumber daya riset kelautan dan perikanan dan pemanfaatan iptek berbasis masyarakat. Selain itu, proses regulasi sebagai amanah dari undang-undang yang ada perlu mendapatkan prioritas. Untuk mencapai sasaran dimaksud ditetapkan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2009 berupa: 1. Pengembangan kapasitas usaha nelayan, Pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan perikanan lainnya, 2. Pengembangan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan, 3. Penguatan usaha perikanan tangkap nasional secara efisien, lestari dan berbasis kerakyatan, 4. Pengembangan dan memperkokoh industri pengolahan dan pemasaran hasil
perikanan, 5. Pendayagunaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat, 6. Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan, 7. Meningkatkan upaya penanggulangan illegal fishing secara signifikan, 8. Mengembangkan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, serta 9. Memperkokoh riset dan IPTEK bidang kelautan dan perikanan,
10. Penguatan regulasi tentang kelautan dan perikanan, 11. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor.
3. Konsepsi Awal RPJMN - II (2010 - 2014) Penyusunan RPJMN 2010-2014 bidang kelautan dan perikanan diarahkan pada upaya optimalisasi pembangunan kelautan dan perikanan secara fokus dan lokus dengan melibatkan multlsehtorallmulti staheho/der secara national. Penyusunan RPJM daerah mengacu RPJMN dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi dan kebutuhan masing-masing daerah, sehingga dapat meningbatkan daya saing dan keunggulan Daerah. Arah pembangunan jangka panjang nasional adalah pembangunan daya saing bangsa, dengan sasaran: 1. Pengembangan kapasitas SDM berkualitas, 2. Perekonomian domestik dengan orientasi daya saing global, 3. Penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK, 4. Sarana dan prasarana yang memadai dan maju, serta 5. Didukung oleh reformasi hubum dan birokrasi. Rancangan
umum
RPJMN
2010-2014
sektor
kelautan
dan
perikanan
adalah
pengembangan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, peningkatan produktivitas sumber daya perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan daya saing produk perikanan, pengembangan sistem pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, peningkatan kualitas manajemen, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan, penguatan regulasi bidang kelautan dan perikanan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan akan diprioritaskan pada daerah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar
4. Rencana Kerja Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2010 Pada tahun 2010, pembangunan kelautan dan perikanan dihadapkan pada 5 tantangan yaitu krisis finansial global, kemiskinan dan pengangguran, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, serta tuntutan efisiensi, efektivritas, pelayanan prima, dan peningkatan pangsa pasar domestik, mutu dan keamanan hasil perikanan.
Dalam penyusunan program dan kegiatan kelautan dan perikanan tahun 2010 didasarkan atas prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja dengan mempertimbangkan prioritas nasional, sinkronisasi kegiatan Kementerian/Lembaga dengan kegiatan daerah yang didanai dari dana perimbangan maupun dana alokasi khusus, serta kebijakan untuk subsidi. Fokus program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010 yaitu: 1. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan masyarakat pesisir lainnya; 2. Peningkatan produksi perikanan, konsumsi ikan per kapita, serta ebspor hasil perikanan; 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan; 4. Pengembangan IPTEK untuk mendukung pengembangan usaha sesuai dengan potensi dan beunggulan daerah; 5. Peningkatan mutu produk hasil perikanan dan pengurangan losses; 6. Peningkatan pengawasan dan pengendalian SDKP; 7. Penguatan legislasi dan regulasi; 8. Implementasi prinsip pengelolaan wilayah pesisir terpadu, termasuk pemantapan pengelolaan 8 kawasan konservasi perairan nasional. Selanjutnya Pemerintah Daerah diharapkan dapat menjabarkan kebijakan nasional tersebut dalam tataran operasional sesuai dengan potensi dan kebijakan daerah. Untuk menjamin efektivitas dan peningkatan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010, maka perencanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan perikanan harus mengacu pada arah kebijakan nasional (pro poor, pro job dan pro growth) yang diupayakan untuk kemamuran rakyat. Kegiatan yang dikembangkan di daerah harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan diusulkan oleh Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam pemanfaatan dan pemeliharaan aset, mendorong pengembangan industri kelautan dan perikanan yang menyerap banyak tenaga kerja, memacu pertumbuhan ekonomi daerah, mendorong daya saing kelautan dan perikanan, serta meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Implementesi program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan juga mengacu atau mempertimbangkan berbagai instrumen dan inisiatif international dan regional, antara lain: UNCLOS 1982, CCRF, UNF5A, IPOA dari FAO, RPOA promoting responsible fishing practices including Combating Illegal Fishing, CTI dan dobumen Manado Ocean Declaration, serta CITES. Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan prioritas yang
akan dituangkan dalam dokumen perencanaan tahun 2010, seluruh Satuan Kerja agar mengikuti jadeal perencanaan DKP, yang didukung data yang akurat dan terkini.
5.
Peningkatan Daya Saing Sektor Kelautan dan Perikanan
Dalam upaya meningkatkan daya saing, peran DKP dalam segala sisi harus mampu merubah pola fikir dan paradigma pembangunan untuk menghasilkan kinerja yang berkualitas tinggi dan monumental, diiringi peran aktif Daerah dan stakeholders dalam kolaborasi membangun sektor kelautan dan perikanan. Peran Daerah sangat penting dalam hal memfasilitasi pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, mendukung kelancaran investasi di daerah, mempermudah perijinan, penyediaan prasarana pendukung yang layak dan terpelihara, serta kebijakan yang berorientasi mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif. Salah satu upaya yang harus menjadi komitmen bersama dalam meningkatkan daya saing adalah peningkatan aksesiblitas pemasaran produk di pasar internasional, antara lain melalui implementasi berbagai kerjasama regional, bilateral dan multilateral juga perlu mengupayakan pendirian atas kelautan dan perikanan di beberapa negara, terutama Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa. 6.
Dukungan Lintas Sektor dan Peran Serta Masyarakat
Tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan memerlukan dukungan lintas sektor, antara lain dalam bidang infrastruktur, akses pasar, pengembangan sumber daya manusia, diseminasi teknologi dan peraturan perundangan, serta penegakan hukum. Dalam pembangunan prasarana kelautan dan perikanan, seperti infrastruktur di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, irigasi tambak, pelabuhan perikanan, transportasi, dan energi diperlukan dukungan Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Perhubungan, Departemen ESDM. Di samping itu, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyiapan dan penyediaan lahan. Terkait akses pasar internasional diperlukan dukungan Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan. Dalam upaya mengembangkan sistem penyuluhan kelautan dan perikanan perlu koordinasi yang harmonis antara instansi terbait baik di Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mensinergikan UU No. 16 tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan dan UU No 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Selanjutnya melalui Peraturan Menteri PAN No. 19 tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya, maka perlu penegasan bahwa tugas utama penyuluh perikanan adalah melaksanakan penyuluhan perikanan di kabupaten/kota. Keterbatasan kapasitas penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan diperlukan peningkatan kapasitas PPNS dan peningkatan koordinasi dan dukungan instansi terkait, antara lain POLRI, TNI AL, Bakorbamla, Bea Cubai, Kejaksaan dan Pengadilan. Untuk mengakselarasi pembangunan kelautan dan perikanan berbasis masyarakat diperlukan dukungan dan peran serta masyarakat secara aktif. 7. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Dalam meningkatkan kinerja maka perlu terus mengupayakan konsistensi pembiayaan kegiatan dari APBN, termasuk dana alokasi khusus (DAK) yang juga merupakan penjabaran prioritas nasional DKP, yang dalam perencanaan maupun pelaksanaannya mendapat pengawalan serta pendampingan dari Pemerintah Provinsi. Pada setiap program dan kegiatan perlu dilengkapi dengan norma, standard, kriteria, dan prosedur yang dapat dipahami dan diimplementasikan. Selain itu, juga perlu membangun sinkronisasi dan sinergitas antar berbagai sumber pembiayaan, meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan penegelolaan barang milik negara, serta meningkatkan pengendalian Internal dengan menerapkan pengawasan melekat secara konsisten, mengoptimalkan pemanfaatan maupun pemeliharaan hasil-hasil kegiatan periode sebelumnya. Disamping itu, perlu dilakukan koordinasi
dengan
Departemen
Dalam
Negeri,
Kementerian
Negara
Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal, dunia usaha dan Instansi lainnya dalam pengembangan potensi Kelautan dan Perikanan di daerah. 8. Penutup Demikian rumusan Rapat Koordinasi Nasional Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2009 untuk dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2009 dan perencanaan program pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2010, serta sebagai landasan penyusunan bahan masukan RPJMN 2010 2014 Sektor Kelautan dan Perikanan
SOAL 1. Uraikanlah pencapaian kinerja pembangunan perikanan kelautan tahun 2008 untuk produk domestik bruto(PDB) dan nilai ekspor, bandingkan dengan sektor lain dan berapa persen PDB dan nilai ekspor sumbangan sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB dan nilai ekspor nasional 2008? Jawab Produk domestik bruto (PDB) adalah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara (domestik) pada periode tertentu/selama satu tahun. PDB hanya menghitung total produksi dari suatu negara tanpa memperhitungkan apakah produksi itu dilakukan dengan memakai faktor produksi dalam negeri atau tidak. Di dalam unit-unit produksi sektor perikanan dan kelautan, pada tahun 2008 nilai PDB sebesar Rp 92,2 trilyun atau meningkat 37,06 % dari tahun 2007 serta devisa ekspor hasil perikanan sebesar USD 2,6 milyar. Sektor lain yang menjadi pilar penggerak perekonomian nasional adalah sub sektor perkebunan. Pada tahun 2008 sumbangan sektor perkebunan terhadap PDB mencapai Rp 106,2 triliun (berdasarkan harga berlaku) dengan penerimaan ekspor Rp 190 triliun diluar cukai rokok (Rp 40 triliun) dan pajak ekspor CPO (Rp 13 triliun). Jika dilihat dari nilai PDB serta penerimaan ekspor, sektor perikanan dan kelautan memang masih dibawah sektor perkebunan. Perbedaan yang paling terlihat adalah dari sisi pendapatan hasil ekspor padahal potensi perikanan dan kelautan sangatlah menjanjikan seperti halnya sektor perkebunan. Indonesia memang memiliki jumlah komoditas yang banyak dalam menghasilkan produk perkebunan seperti kakao, karet, teh, kopi, lada, vanilli, kopra, cpo, minyak atsiri, tembakau, pinang, mete, dan lain-lain yang bergerak simultan dengan inovasi bidang teknologi maupun kelembagaan. Untuk sektor perikanan dan kelautan masih belum optimalnya sumbangan devisa terjadi karena masih banyaknya permasalahan dalam pengolahan hasil perikanan untuk produk ekspor diantaranya yang menjadi pokok utama yaitu rendahnya penggunaan teknologi dan kemampuan penanganan serta pengolahan perikanan yang berakibat pada rendahnya mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan serta proses penanganan dan pengolahan hasil yang kurang memperhatikan keamanan produk perikanan.
Pada dasarnya pencapaian kinerja pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2008 sudah baik dan secara bertahap meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan sumbangan PDB nasional untuk tahun 2008 sebesar 2,75 % menjadi 3,12 % pada tahun 2009 serta ekspor yang juga berkembang. Pertumbuhan ini tentu saja harus ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta perbaikan-perbaikan dari permasalahan industri perikanan baik itu budidaya, industri pengolahan hasil serta perikanan tangkap 2. Selain kendala pembangunan kelautan dan perikanan yang ada
dalam bahan rumusan,menurut anda kendala apa lagi yang ada dalam masing-masing sub sektor perikanan dan kelautan(budidaya, perikanan tangkap, industri pengolahan)? Jawab a. Sub sektor perikanan tangkap o Penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan o
Lemahnya data perikanan Indonesia
o
Kemiskinan masyarakat nelayan
o
Lemahnya armada tangkap nasional
o
Lemahnya penegakkan hukum
o Iklim investasi yang tidak kondusif
b. Sub sektor industri pengolahan
o Keterbatasan suplai bahan baku yang bermutu o
Rendahnya kemampuan penanganan serta pengolahan perikanan yang berakibat pada rendahnya mutu, nilai tambah dan daya saing produk perikanan
o
Proses penanganan dan pengolahan hasil yang kurang memperhatikan keamanan produk perikanan
o Industri pengolahan ikan dalam kaleng masih bergantung pada impor bahan penolong seperti kaleng, minyak kedelai dan bahan kemasan lainnya
o Iisu tentang food safety terhadap bahan baku misalnya penggunaan formalin pada bahan baku ikan o Persyaratan dan standarisasi produk yang mengacu pada standar internasional, food, safety, GMP, SNI dan Codex masih sulit diadopsi dan diterapkan o Keterbatasan Infrastruktur o Dari segi pemasaran, persyaratan ekspor semakin ketat diantaranya isu lingkungan, penggunaan antibiotik dan logam berat o
Iklim investasi yang tidak kondusif
c. Sub sektor budidaya o Kurangnya dukungan perbankan( permodalan) o
Hama penyakit
o
Infrastruktur
o
Masih terbatasnya penyediaan benih/bibit bermutu dan pakan, dan buruknya irigasi di kawasan tambak
o Praktik budidaya yang tidak memperhatikan prinsip ekologis o Perubahan iklim o Persaingan bebas yang secara tidak langsung menuntut adanya efisiensi produksi untuk memperkuat daya saing
3. Dari pemantapan pelaksanaan tahun 2009 kebijakan pembangunan perikanan kelautan nasional menurut anda dari point-point yang ada masuk dalam kategori berbasiskan growth atau development? Jawab Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional ini dalam analisis makro ekonomi, diukur dengan perkembangan pendapatan nasional yang dicapai oleh suatu negara yaitu Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita, pertumbuhan ekonomi biasanya digambarkan dengan pertambahan jumlah dan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada.
Sedangkan perkembangan pada dasarnya adalah proses atau tahapan pertumbuhan ke arah yang lebih maju. Perkembangan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh
perubahan-perubahan
dalam struktur dan corak
kegiatan ekonomi.
Perkembangan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari perubahan-perubahan di dalam stabilitas atau keseimbangan kapasitas perekonomian dalam jangka waktu yang lama. Kebijakan yang berbasiskan perkembangan lebih mengacu kepada kombinasi-kombinasi baru faktor produksi, metode produksi, penemuan sumber-sumber ekonomi baru. Beberapa karakteristik perkembangan ekonomi modern yang ditinjau dari interrelasi dinyatakan dalam •
Tingginya tingkat pengeluaran perkapita dengan meningkatnya produktifitas tenaga kerja yang cepat
•
Tingginya tingkat penghasilan perkapita yang dapat mengubah tingginya tingkat konsumsi perkapita
•
Teknologi yang maju guna merubah struktural skala produk dan karakteristik unit usaha ekonomi yang dicapai Menurut saya langkah-langkah kebijakan pembangunan perikanan kelautan nasional
pada tahun 2009 dimana sasarannya adalah peningkatan produksi perikanan, peningkatan nilai ekspor hasil perikanan, peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, penyerapan tenaga kerja 10,02 juta orang, peningkatan jangkauan program pemberdayaan masyarakat, pengelolaan wilayah pesisir terpadu oleh 40% kabupaten/kota, peningkatan jangkauan wilayah operasi kapal pengawas, peningkatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan, dan peningkatan utilitas unit pengolahan ikan (UPI) merupakan pembangunan perikanan kelautan yang berbasiskan peningkatan pertumbuhan ekonomi bukan kepada perkembangan.
