KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN
OLEH: M. PUTRA RIZKI/1001101010090 FAIZAH RAHMALIA/0901101010025 RAHMALIA/0901101010025 RIRIS VICARIO CASANDRA/1001101010010 CASANDRA/1001101010010
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SYIAH KUALA DARUSSALAM, BANDA ACEH 2012
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Pertanian di Indonesia sedang berada di persimpangan jalan. Sebagai penunjang kehidupan berjuta-juta masyarakat Indonesia, sektor pertanian memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kukuh dan pesat. Sektor ini juga perlu menjadi salah satu komponen utama dalam program dan strategi pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Di masa lampau, pertanian Indonesia telah mencapai hasil yang baik dan memberikan kontribusi penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,
termasuk
menciptakan
lapangan
pekerjaan
dan
pengurangan
kemiskinan secara drastis. Hal ini dicapai dengan memusatkan perhatian pada bahan-bahan pokok seperti beras, jagung, gula, dan kacang kedelai. Akan tetapi, dengan adanya penurunan tajam dalam hasil produktifitas panen dari hampir seluruh jenis bahan pokok, ditambah mayoritas petani yang bekerja di sawah kurang dari setengah hektar, aktifitas pertanian kehilangan potensi untuk menciptakan tambahan lapangan pekerjaan dan peningkatan penghasilan. Walapun telah ada pergeseran menuju bentuk pertanian dengan nilai tambah yang tinggi, pengaruh diversifikasi tetap terbatas hanya pada daerah dan komoditas tertentu di dalam setiap sub-sektor. Pengalaman negara tetangga menekankan pentingnya dukungan dalam proses pergeseran tersebut. Sebagai contoh, di pertengahan tahun 1980-an sewaktu Indonesia mencapai swasembada beras, 41% dari semua lahan pertanian ditanami padi, sementara saat ini hanya 38%; suatu perubahan yang tidak terlalu besar dalam periode 15 tahun. Sebaliknya, penanaman padi dari total panen di Malaysia berkurang setengahnya dari 25% di tahun 1972 menjadi 13% di 1998. Selain itu seperti tercatat dalam hasil studi baru-baru ini, ranting pemilik usaha kecil/ pertanian industrial, hortikultura, perikanan, dan peternakan, yang sekarang ini berkisar 54% dari semua hasil produksi pertanian, kemungkinan besar akan berkembang menjadi 80% dari pertumbuhan hasil agraris di masa yang akan datang. Panen beras tetap memegang peranan penting dengan nilai sekitar 29% dari nilai panen agraris. Tetapi meskipun disertai dengan tingkat pertumbuhan hasil yang tinggi, panen
beras tidak akan dapat mencapai lebih dari 10% nilai peningkatan pertumbuhan hasil.
1.2.
Rumusan Masalah
Bagi Indonesia, nilai fungsi pertanian tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan struktur insentif sektor pertanian. Komitmen dukungan insentif melalui pemahaman peran multifungsi pertanian perlu didefinisikan secara luas, bukan saja insentif ekonomi (subsidi dan proteksi), tetapi juga dukungan pengembangan sistem dan usaha agribisnis dalam arti luas. Pengembangan lahan pertanian abadi akan dapat diwujudkan jika sektor pertanian dengan nilai multifungsinya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan.
1.3.
Tujuan Makalah
Makalah ini disusun untuk melihat peranan pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di tanah air.
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Kebijakan Pemerintah pada Sektor Pertanian
Kebijakan pemerintah pada sektor pertanian bertujuan untuk memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, meningkatkan produksi dan efisiensi produksi, meningkatkan pendapatan pertani, serta kesejahtraan pertani dan masyarakat ikut meningkat. Hal ini di lakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan, meliputi;
2.1.1
Kebijakan Harga
Kebijakan harga merupakan salah satu istrumen pemerintah untuk mengontrol harga komoditas pertanian, yang bertujuan untuk mengurangi ketidakstabilan harga dan pendapatan, memberikan manfaat kepada konsumen karena terjaminnya penawaran dan mencukupi kebutuhan bahan baku industri, meningkatkan swasembada pangan sehingga mengurangi ketergantungan impor, menghemat devisa, dan memperbaiki neraca pembayaran dan menjaga stabilitas politik. Salah satu contoh dari kebijakan harga adalah kebijakan pada komoditas padi dimana terdapat kebijakan harga minimum (melindungi petani) dan kebijakan harga maksimum (melindungi konsumen).
2.1.2
Kebijakan Perdagangan
Ada
Tujuan: Memperlancar atau menghambat pemasaran komoditi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain.
Kebijakan
perdagangan
merupakan
suatu
pembatasan
yang
diberlakukan pada impor dan ekspor suatu komoditas
Untuk impor, dg pemberlakuan tarif impor dan kuota impor untuk membatasi jumlah yang diimpor dan meningkatkan harga domestik di atas harga dunia
Untuk ekspor, dg pajak ekspor dan kuota ekspor untuk membatasi barang yang di ekspor dan mengkonsdisikan harga domestik yang lebih rendah dari harga dunia
2.1.3
Kebijakan Subsidi Ada
Subsidi bagi petani, misalnya subsidi pupuk
Subsidi bagi agroindustri, misal subsidi minyak tanah, BBM
2.1.4
Kebijakan Struktural Ada
Perbaikan prasarana pertanian
Pengenalan teknologi pertanian
Penyuluhan pertanian
Pengusahaan alat-alat pertanian
2.1.5
Kebijakan Pengaturan Ada
Pelaksanaan kekuatan kebijaksanaan pemerintah dgn menggunakan UU, peraturan, ketetapan yg berkenaan dgn perekonomian & niaga
Maksud :
Menjaga keselamatan industri dlm negeri/dlm persaingan
Perlindungan kepentingan & kesehatan kons
Menciptakan kondisi perdagangan efektif & lancar
Meningkatkan pendptn pemerintah
Pencegahan praktek persaingan tdk wajar & monopoli yg tdk wajar
Pengaturan kelancaran perdag & jasa yg diperlukan
Perlindungan konsumen
Pengaturan barang
Bantuan kemajuan perekonomian & sosial
2.1.6
Kebijakan Fasilitas Ada
Investasi & kredit
Pengadaan fasilitas penyimpanan
Layanan informasi & berita pasar
Penelitian tataniaga Pendidikan & penyuluhan tataniaga
2.1.7
Kebijakan Intervensi
Hk
Pemerintah ikut secara langsung dlm mslh2 pemasaran brg-brg yg dianggap penting bagi kesejahteraan penduduk
Tujuan : meliindungi produsen & kons
BULOG
PN pemasaran migas, dsb
2.2.
Garam
