BAB 1 PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Memasuki era yang modern atau lebih dikenal dengan globalisasi, masalah demi masalah muncul sebagai akibat yang ditimbulkan oleh era tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap makhluk hidup utamanya manusia tidak dapat lepas dari dampak globalisasi tersebut, karena makhluk hiduplah pelaku utama dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, setiap manusia harus senantiasa waspada terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan yang dilakukannya terutama dalam melakukan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan.
Aspek yang paling sensitif terhadap dampak era yang serba industri seperti sekarang ini adalah lingkungan. Besar kecilnya kegiatan manusia pasti akan berdampak pada kualitas lingkungan. Dengan demikian, manusia sebagai pelaku utama lingkungan harus senantiasa mengendalikan dan menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan.
Di Indonesia, masalah lingkungan merupakan masalah yang cukup serius yang harus segera diatasi. Lingkungan hidup Indonesia yang dulu dikenal sangat ramah dan hijau kini seakan berubah menjadi ancaaman bagi masyarakatnya. Betapa tidak, tingkat kerusakan lingkungan di indonesia sangat besar. Pencemaran lingkungan dan aktifitas penebangan hutan secara illegal merupakan penyebab utamanya.
Banyaknya bencana yang sering terjadi di tanah air seperti banjir dan tanah longsor merupakan bukti betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di era globalisasi. Kesadaran untuk hidup lebih baik harus senantiasa dipegang oleh manusia khusunya yang tinggal di kota-kota besar karena manusialah penyebab utama terjadinya bencana tersebut.Tanpa manusiasa dari, ketika membuang sampah di sembarang tempat, menebang pohon tanpa perencanaan adalah suatu aktifitas yang membahayakan kehidupann ya.
Tingkat eksploitasi dan konsumsi energi fosil yang terlalu berlebihan selama beberapa dekat ke
belakang serta pengrusakan hutan dan rendahnya usaha konservasi lahan menyebabkan terjadinya berbagai masalah lingkungan yang parah di Indonesia. Masalah lingkungan yang terjadi diantarannya global warming, polusi dan pencemaran lingkungan. Semua masalah itu berujung pada terjadinya degradasi lingkungan yang mengancam aktifitas kehidupan manusia. Lingkungan yang terdegradasi tidak mampu lagi menyokong aktifitas kehidupan manusia dengan baik.
Oleh karena hal-hal tersebut, melalui makalah ini, saya akan mencoba menguraikan kebijakan-kebijakan lingkungan di Indonesia dengan judul makalah “Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Dan berharap dengan hadirnya makalah ini dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya lingkungan.
BAB 2 PEMBAHASAN
A.
1.
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Pengertian Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, temasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2.
Dasar-dasar dan Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup : Prinsip pengelolaan lingkungan hidup :
a) Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga dapat membangun manusia seutuhnya. b)
Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat dipisahkan.
c)
Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara optimal semata demi kesejahteraan masyarakat.
d)
Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi yang akan datang.
Dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup :
Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pelestarian alam maka di buat peraturan perundangundangan tentang lingkungan. a)
UU RI No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
b)
UU RI No.51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.Untuk memperkecil pencemaran, pada saat ini pemerintah menyusun dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi kegiatan yang diduga menimbulkan pencemaran. AMDAL pada prinsipnya adalah cara mengidentifikasi, memprediksi dan mengomunikasikan pengaruh dari kegiatan manusia terutama pembangunan fisik lingkungan. Dasar hukum pemberlakuan AMDAL yaitu PP No.22 tahun 1999 tentang AMDAL yang berlaku efektif mulai tanggal 7 November 2000. Jenis-jenis kegiatan yang harus dilengkapi dengan AMDAL di atur dalam keputusan menteri No.3 tahun 2000. Implikasi PP ini adalah diserahkannya sebagian besar kewenangan penilaian AMDAL kepada daerah/Prov/Kab/Kota dan diwajibkan keikutsertaan masyarakat di dalamnya. Penyesuaian dokumen AMDAL sebagai berikut :
3.
·
Memperkecil pengaruh negative
·
Memaksimalkan pengaruh positif kegiatan manusia bagi lingkungan
·
Mendeteksi secara dini terjadinya pencemaran
Kewenangan Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan. Keikutsertaan Pengelolaan
pemerintah
Lingkungan
dalam
Hidup tentang
kelestarian
lingkungan
Pengelolaan
hidup.Berdasarkan
Lingkungan
Hidup
Pasal
UU 8
bahwa:“Pemerintah menguasai sumber daya alam dan dipergunakan sebesar -besarnya bagi kemakmuran rakyat, beserta pengaturannya ada di tangan pemerintah”.
Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka pemerintah mengatur mengatur beberapa langkah diantaranya:
a)
mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
b) mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya alam genetika c)
mengatur system dan hubungan hukum antara perseorangan dan atau subyek hukum lainnya. Serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam, sumber daya buatan, sumber daya genetika.
d)
mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
e) mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian lingkungan hidup sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.
Selain itu wewenang Pemerintah juga diatur dalam undang-undang pasal 9 yang berisikan bahwa : a)
Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
b)
Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintahan sesuai dengan
bidang
pembangunan
tugas
lain
dan
dengan
tanggung jawab memperhatikan
masing-masing, masyarakat, keterpaduan
perencanaan
dan
serta
pelaku
pelaksanaan
kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup. c)
Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
Di segi lain pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup peraturan ini dijelaskan dalam pasal 10, diantaranya adalah sebagai berikut: a)
mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
b)
mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban
masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
c) mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.
d)
mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang mkenjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
e)
memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.
f)
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang lingkungan hidup.
g) menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada masyarakat. h) memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang lingkungan hidup.
Tidak hanya pemerintah pusat saja yang berhak untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup akan tetapi pemerintah daerah juga memiliki wewenang untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Berdasarkan pasal 12 di jelaskan bahwa : a)
untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan nasional tentang lingkungan hidup pemerintah melimpahkan wewenang tertentu kepada perangkat di wilayah.
b)
mengikut sertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Berdasarkan pasal 13 dijelaskan pula bahwa :
a)
dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah menjadi urusan rumah tangga.
b)
penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan peraturan pemerintah. Wewenang pemerintah daerah sesuai dengan pasal 25 :
a)
Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berwenang melakukan paksaan pemerintah terhadap penanggung jawab dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang di timbulkan dari suatu pelanggaran. Melakukan tindakan penanggulangan dan pemulihan.
b)
Wewenang sebagai mana dimaksud dapat diserahkan pada Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan peraturan daerah tingkat I.
c)
Pihak 3 yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk melaksanakan paksaan pemerintah.
4.
Perlindungan Flora dan Fauna
Upaya perlindungan sumber daya alam tidak hanya mencakup beberapa obyek saja melainkan di bidang yang luas termasuk perlindungan flora dan fauna. Flora dan fauna merupakan sumber daya alam yang harus dilestarikan. Manusia juga bergantung pada flora dan fauna. Untuk menjaga kelestariannya, pemerintah membuat UU yang bertujuan untuk melindungi kepunahan dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan berusaha meningkatkan jumlah populasinya. Sehingga flora dan fauna tetap lestari.
5.
Kewenangan Masyarakat & Sekolah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
1)
Wewenang yang dimiliki masyarakat : Pentingnya partisipasi dari masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam proses pengelolaan lingkungan hidup tentu sangat perlu adanya keturut sertaan masyarakat dalam memanfaatkan lingkungan dengan sebaik mungkin. Masyarakat merupakan peranan terpenting dalam hal ini. Karena pengelolaan lingkungan hidup di peruntukkan bagi masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan keseimbangan dalam berinteraksi dengan alam. Akan tetapi ada pula masyarakat yang belum mengetahui pentingan bersahabat dengan alam. Banyak kita temui berbagai permasalah alam yang di timbulkan oleh ulah manusia itu sendiri dan berakhir bencana yang mereka tuai sendiri. Misalnya saja akibat polusi yang berasal dari kendaraan-kendaraan bermotor ataupun asap pabrik yang pastinya dapat merusak lingkungan.
Polusi tidak hanya pada udara melainkan juga bisa terjadi pada air dan tanah. Permasalahan mengenai polusi faktor utama penyebabnya adalah bermunculannya industri dan terus meningkatnya manusia dalam penggunaan sumber daya alam.
Asap pabrik dapat mencemari lingkungan, pada umumnya polusi yang disebabakan oleh pabrik adalah pada air, udara dan tanah. Limbah yang mengotori lingkungan secara langsung adalah sisa olahan pabrik yang di buang langsung melalui sungai atau langsung ke laut tanpa melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Sebagai akibatnya ekosistem perairan pun rusak dan banyak yang merugikan masyarakat pada akhirnya.Oleh karena hal di atas maka dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki peranan penting dalam pengelolaan lingkungan hidup.Masyarakat berhak untuk membantu kinerja pemerintah dalam mewujudkan lingkungan yang seimbang dan selaras. Masyarakat di harapkan mampu bekerja sama dengan lingkungan
untuk membentuk alam yang stabil. Mampu mengolah sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin dan tidak mencemari alam.
2)
Wewenang sekolah dalam pengelolaan lingkungan hidup : Sekolah memiliki beberapa fungsi dalam membentuk generasi yang sadar akan pentingnya bersahabat dengan alam dan sekolah juga mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup. Di daerah Tulung agung telah terdapat beberapa sekolah yang telah melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara optimal. Beberapa di antaranya SDKampong Dalem 1, SMKN 2 Boyolangu
dan SMPN 1 Boyolangu.
Di
sekolah
ini
telah
melekat
gelar
adiwiyata. Beberapa kewenangan pengelolaan lingkungan hidup di lingkungan sekolah diantaranya : a)
Menerapkan pendidikan lingkungan hidup
b)
Mengajarkan pada siswa untuk lebih peduli pada lingkungan
c)
Mengajari tentang cara pengelolaan lingkungan hidup secara teori dan praktiknya.
6.
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menjadi masalah serius yang harus segera dilaksanakan mengingat besarnya tingkat kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Upaya-upaya tersebut berkaitan erat dengan kegiatan-kegiatan manusia yang selama ini dianggap dapat mengancam
kelestarian dan kestabilan lingkungan. Dengan dilakukannya upaya tersebut
diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan kerusakan lingkungan. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian adalah tingginya tingkat pencemaran lingkungan, seperti pencemaran tanah yang diakibatkan oleh pembuangan sampah yang sembarangan.Pencemaran tersebut mempunyai dampak yang sangat luas dan sangat merugikan manusia. Oleh karena itu, harus diupayakan pengurangan pencemaran lingkungan bila perlu meniadakan sama sekali.
Untuk mengatasi tingkat kerusakan lingkungan berbagai upaya yang telah dilakukan guna meminimalisir dampak kerusakan tersebut, antara lain: 1)
Membuat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
AMDAL (Analisi Mengenai Dampak Lingkungan) didefinisikan sebagai suatu hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan pengambilan suatu keputusan. Dengan adanya AMDAL dampak kegiatan yang dilakukan khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dapat diminimalkan, karena telah ada perencanaan yang matang sebelum melakukan suatu kegiatan. 2)
Melaksanakan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan upaya mengurangi kerusakan lingkungan
dengan
melaksanakan
pembangunan
yang
sesuai
dengan
pelestarian
lingkungan.Dengan diterapkanya AMDAL sebelum melaksanakan pembangunan berarti pembangunan yang berwawasan lingkungan telah dilaksanakan. 3)
Menerapkan Prinsip Pemeliharaan Daya Dukung Lingkungan Dalam Pengelolaan Sumber Daya alam.
Adapun yang dimaksud prinsip pemeliharaan daya dukung lingkungan adalah: a)
Prinsip Mengurangi (Reduce) yaitu penghematan, pengendalian, efisiensi sumber daya alam serta mencari sumber alternatif yang bersifat ramah lingkungan dan banyak tersedia di alam.
b)
Prinsip Memakai Ulang (Reuse) yaitu hasil-hasil produksi primer sumber daya alam yang dapat terpakai tetapi masih memiliki nilai guna untuk kebutuhan lainnya tanpa proses daur ulang.
c)
Prinsip Daur Ulang (Recycle) yaitu pengolahan kembali bahan bekas dalam bentuk sampah yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi suatu barang yang berharga dan berguna bagi kehidupan manusia. Hal – hal yang berhubungan dengan pelestarian daya dukung lingkungan harus senantiasa dilakukan, sehingga lingkungan juga dapat memberikan yang terbaik bagi makhluk yang hidup di bumi ini.
4)
Menerapkan Pengelolaan Limbah Secara Benar. Pengelolaan limbah secara benar dimaksudkan agar limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan dapat dikelolah secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Dengan demikian, tingkat pencemaran dapat diminimalkan sehingga tidak merugikan mahkluk hidup.
Masih banyak lagi upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka melestarikan dan menstabilkan kualitas lingkungan. Kesemua upaya tersebut secara umum bertujuan agar kegiatan yang dilakukan manusia dapat dikuarangi bahkan ditiadakan dmapaknya sehingga tidak membahayakan serta tidak merugikan manusia di bumi ini.
B.
Tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu:
a) Tercapainya keselarasan antara hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. b) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. c) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup. d) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang. e) Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
C.
Kebijakan-kebijakan Lingkungan yang ada di Indonesia dalam kaitannya dengan
kegiatan pembangunan.
Lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang No. 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup lain.
Masalah
lingkungan
di Indonesia
mendapat
perhatian
yang
cukup
dari
pemerintah.Kebijaksanaan lingkungan sangat erat sekali hubungannya dengan kegiatan pembangunan. Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah negara memberikan keyakinan bagi bangsa indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan baik keseimbangan dalam hubungannya dengan tuhan, hubungannya dengan sesama manusia maupun hubungannya dengan alam. Sedangkan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 yakni bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ada beberapa hal yang menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lingkungan suatu kebijakan yaitu: a)
Kebijakan lingkungan menjadi manajemen puncak suatu organisasi
b)
Sesuai dengan sifat, skala, dan dampak lingkungan kegiatan produk atau jasa.
c)
Komitemen terhadap peningkatan kualitas lingkungan secara berkelanjutan, pencegahan pencemaran dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan.
d)
Memberikan kerangka kerja untuk membuat dan mengakaji tujuan dan sasaran lingkungan.
e)
Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara dan dikomunikasikan kepada semua karyawan.
f)
Tersedia kepada masyarakat.
D. Sistem Pengelolaan Lingkungan
Menurut Annon 1990, pengelolaan lingkungan yang meliputi pelestarian ekosistem memerlukan jabaran operasional dengan kriteria yang memungkikan campur tangan teknis, sosial, ekonomi dan politik yang dirancang dalam keterlanjutan. Dalam merumuskan kebijakan dan campur tangan didasarkan pada beberapa kriteria yaitu efisiensi ekonomi, keadilan, kesehatan dan berdikari.
Lingkungan sebagai suatu sistem sumber daya tergunakan untuk lima macam kiblat layanan yaitu tujuan ekstraktif, sumber masukan untuk produksi hayati,, menyediakan ruang, sumber daya gen dan cagar peninggalan alam serta sanitasi dan penyehatan. Keberagaman layanan sumber daya alam ini saling meniadakan satu sama lain dalam pemanfaatannya. Ketiadaan kompatibilitas ruang dalam layanan pokok sumber daya alam tersebut menyebabkan penggunaan sumber daya alam mengalami perbenturan yang mengarah pada pembangunan yang tidak berkelanjutan. Contoh sederhananya adalah proyek perluasan luas lahan untuk peningkatan produktivitas pertanian seringkali berbenturan dengan proyek pemukiman atau pembangunan industri.
Fakta yang terjadi di lapangan ini harus diselesaikan dalam menentukan kebijakan pengelolaan lingkungan. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan untuk menghindari perbenturan antar layanan pemanfaatan lingkungan adalah kemantapan, kefaedahan
optimum
bagi
berbagai
kepentingan
dengan
imbalan
adil,
keterpaduan
pengembangan menurut konsep saling bernasabah antar bagian lingkungan, membentuk suatu persinambungan khususnya bagian hulu yang berlaku sebagai daerah atasan dan bagian hilir yang berlaku sebagai daerah bawahan serta kelangsungan fungsi lindung dan produksi secara berkelanjutan berdasarkan kompatibilitas kerja.
Selain yang telah disebutkan di atas aspek yang juga harus diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan yaitu suatu pemahaman bahwa penggunaan lingkungan merupakan suatu konsep dinamis mengenai suatu sistem pendudukan lingkungan untuk maksud tertentu yang spesifikasinya bermatra ruang dan waktu. Penggunaan lingkungan sangat bergantung pada pandangan terhadap lingkungan dan apa yang disebut loka kesempatan yaitu pilihan-pilihan yang tersedia sehubungan dengan suatu pendapatan tertentu.
Dalam pengelolaan lingkungan, hal yang tak juga kalah penting adalah peranan lembaga pemangku kebijakan karena kegiatan konservasi dan upaya pengelolaan lingkungan lainnya hanya akan berjalan optimal bila dikelola oleh tindakan yang terlembaga dengan baik. Penataan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan dalam rangka pembangunan berkelanjutan harus mampu memenuhi fungsi-fungsi berikut, mengadakan keteraturan kerja dalam kegiatan ekonomi, mendirikan sistem penyampaian untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat serta untuk menumbuhkan peran serta dan sikap altuistik terhadap lingkungan dari masyarakat dan memasukkan bantuan teknis dan pendanaan dalam pengelolaan lingkungan di tengah-tengah masyrakat. Hal dimaksudkan untuk menyeimbangkan kegiatan ekonomi dengan konsep ekologi dan kesejahteraan sosial sesuai dengan dimensi yang diharapkan dalam pembangunan berkelanjutan.
Sistem pengelolaan yang dikenal adalah Atur Dan Awasi (ADA) yang berasumsi bahwa tindakan anti lingkungan hidup dapat diatasi dengan membuat aturan perundang-undangan dan
peraturan pelaksana dengan disertai dengan tindakan hukum bagi yang melanggar. Melalui sistem ADA pemerintah membangun undang-undang dan peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dimana di sisi lain masyarakat tidak diberikan inisiatif dalam pengelolaan lingkungan.
Konsep ADA tersebut mengalami kegagalan dalam pengelolaan lingkungan karena pada dasarnya, upaya penanganan sumber daya alam dan lingkungan merupakan tanggung jawab dan inisiatif dari pribadi masing-masing. Sistem pengelolaan lingkungan pun berubah menjadi Atur Diri Sendiri (ADS). Konsep pengelolaan lingkungan ADS merupakan konsep pengelolaan lingkungan dimana setiap individu baik pemerintah dan masyarakat umum memiliki kewenangan dalam upaya pelestarian lingkungan. Melalui sisitem ADS diharapkan muncul kesadaran untuk mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya karena bertumpu pada penegakan hukum dan kepatuhan yang lebih besar kepada masyarakat.
Dunia usaha bisa menjadi pelopor dalam konsep ADS karena eksistensi lingkungan yang tidak dijaga akan merugikan kalangan mereka sendiri. komitmen ADS berfokus pada pertimbangan bisnis yang wajar yaitu dengan tetap menyelaraskan antara keseimbangan ekonomi, ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan lingkungan yang terpenting adalah adanya komitmen dari semua pihak serta peran kelembagaan untuk pengaturan dan pengawasan harus teroptimalkan dengan baik.
2.4. Isu Kebijakan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Kalau kita amati lagi ternyata kebijakan dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan akan selalu menyangkut hal hal yang sangat luas yang berhubungan dengan kebutuhan manusia pada umumnya . manusia ditantang untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara efektif guna memaksimumkan manfaat yang dapat diperoleh dari sumber daya alam dan lingkungan tersebut. Apabila kita semua dapat menerima keadaan semakin habisnya sumber daya alam dan penurunan kualitas lingkungan , serta bersedia menderita dalam beberapa generasi yang akan datang , maka kita boleh saja melanjutkan pengambilan sumber daya alamyang ada dengan tanpa batasan. Pemanenan sumber daya alam yang pulih dapat berlangsung melebihi tingkat keseimbangannya namun akan membawa kepada kepunahan sumber daya alam pulih itu dikemudia hari.
2.5. Konflik Dalam Penggunaan Sumber Daya Alam Disatu pihak limbah dapat dibuang ke geosfer, hydrosfer, dan atmosfer pada laju yang melebihi kemampuan ekosistem untuk berasimilasi dengannya , sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali . strategi yang demikian akan meningkatkan konsumsi barang dan jasadalam jangka pendek, tetapi akan segera menimbulkan kehancuran bagi kehidupan manusia yang berlarut larut. Dipihak lain, ada pendekatan yang menginginkan agar manusia terus berkembang yaitu dengan menggunakan ncara pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berbeda . pengambilan sumberdaya alam dipandang sebagai suatu cara sementara yang kebijasana, kemudian menyempurnakan teknik pemanfaatan sumber daya alam pulih agar terjamin kelestariannya, dan mengkonversi sumber daya alam menjadi modal manusia dan modal fisik . Laju pengambilan sumber daya alam pulih dan pembuangan limbah ke dalam lingkungan alami bentuknya dibatasi sampai derajat tertentu sehingga tetap memelihara kondisi system biologis dengan jangka panjang. A. Sumber daya tanah Tanah merupakan tempat bagi tanaman , bagi hewan , bagi aliran air, bangunan, transportasi dan sebagainya . demikian pula tanah berguna dalam mendukung kehidupan berbagai macam makhluk. Tanah juga sebagai penimbun nilai seperti tempat menyimpan persediaan mineral, minyak bumi dan sebagainya .dengan banyakn ya macam penggunaan tanah ini, maka dengan digunakannya sebidang tanah akan mempengaruhi penggunaan yang lain yang sifatnya potensial. Hendaklah disadari bahwa bagaimanapun juga adalah tidak begitu mahal untuk mengubah tanah pertanian menjadi tanah untuk perkotaan daripada sebaliknya , karena mengubah tanah perkotaan untuk pertanian berarti harus menghancurkan investasi capital yang tak terhingga besarnya. Oleh karena itu keputusan nuntuk mengubah tanah petani menjadi tanah perkotaan adalah keputusan yang akibatnya tidaka akan dikembalikan ke ke adaan semula , karena sangat besar biayanya . Juga pertanian yang intensif yaitu dengan menanami lahan terus menerus akan mengakibatkan kesuburan tanah menjadi semakin memburuk dan menimbulkan erosi sehingga membatasi produksi pertanian dimasa yang akan datang. Terdapat pula penggunaan lahan yang menimbulkan pencemaran ud ara ataupu air sehingga mengganggu para pemakai yang lain, seperti misalnya penggunaan lahan untuk memelihara ternak untuk babi ataupun sapi maupun ayam , jelas akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan kondisi air disekitarnya akan tidak sehat untuk diminum. Perternakan menciptakan gas methan yang sangat berpengaruh terhadap pemanasan global. B. Sumber daya air Mengenai sumber daya air juga tidak banyak ubahnya dengan sumber daya tanah. Air dalam rumah tangga sangat berguna untuk mandi dan minum, dalam kegiatan industry air juga berguna untuk memanaskan, mendinginkan, membersihkan, melarutkan, demikian pula air berguna untuk kegiatan pelayaran , rekreasi berenang, menangkap ikan , d an bersampan. Tetapi air juga berguna untuk membuang limbah dan juga untuk mendukung ekosistem disektor pertanian maupun bukan pertanian. Terdapat kemingkinan adanya konflik antara berbagai penggunaan dan pula antara orang orang yang menggunakan . Penggunaan air untuk pendigin dipabrik akan meningkatkan temperatur air sungai bila air yang panas dibuang kesana dan dengan demikian akan dapat mempengaruhi penggunaannya dalam mendukung ekosistem . selanjutnya dengan langkahnya sumber daya air dibeberapa
tempat akan dapat menimbulkan pertengkaran karena para pemakai harus bersaing satu sama lain baik untuk penggunaan yang sama ataupun untuk penggunaan yang berbeda . C. Sumber daya udara Penggunaan udara sangat berarti dalam mendukung kehidupan manusia dan kehidupan semua makhluk yang ada di dunia . demikian udara memungkinkan adanya gerakan dari satu tempat ke tempat yang lain ,juga untuk kenikmatan , transportasi , proses industry , maupun untuk membuang limbah. Dalam hal ini penggunaan udara juga terdapat konflik antara penggunaan yang satu dengan penggunaan yang lain . pembuangan limbah yang berupa asap pabrik dan asap kendaraan keudara akan mempengaruhi jarak pandang maupun mengurangi nilai udara itu untuk kehidupan manusia . asap pabrik dan gas buang kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama dari gas rumah kaca yang sangat mempengaruhi pemanasan global. D. Sumber daya manusia Sumber daya manusia yang sering kali menjadi pelengkap dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan . tenaga kerja , pengetahuan dan keahlian serta ketrampilan teknis manusia banyak digunakan untuk memperoleh manfaat dari penggunaan sumber daya alam dan lingkungan. masyarakat modern banyak menanamkan modal untuk memperbaiki kualitas manusia (human capital) agar dapat menjadi pelengkap atau bahkan menggantikan peranan dari sumber daya alam. Dengan kemampuan nya yang semakin tinggi dalam mempengaruhi ekosistem , mengorganisasikan, merencanakan dan mengambilkeputusan baik secara perorangan ataupun secara bersama sama , maka peranan SDA sangatlah dominan dalam menentukan kelangsungan hidup manusia dibumi ini . Dengan kemampuan itu , maka manusia diharapkan dapat mengorganisasikan kekuatannya dan mengendalikan diri terhadap kerusakannya maupun kepentingannya guna mengalokasikan secara bijaksana sumber daya alam dan lingkungan yang ada untuk generasi sekarang maupun yang akan datang . manusia harus dapat memaksimumkan manfaat dalam penggunaan sumber daya alam dan lingkungan , dan selalu mencari keseimbangan antara saat ini dan saat yang akan datang.
2.7. Permasalahan Umum Dalam Pengambilan Kebijakan Pengelolaan SDA Sumber daya alam dan lingkungan di bumi ini merupakan sesuatu system yang sangat luas , kompleks, dinamis, serta berinteraksi astu sama lain. Usaha untuk mengubah salah satu komponen dalam system itu akan menimbulkan perubahan dimana mana dalam system tersebut. Lagi pula pengertian manusia terhadap system itu maih sangat terbatas , sehingga sulit untuk meramalkan apa yang akan terjasi dengan usaha untuk memanipulasi system tersebut. Jadi hubungan sebab dan akibat masih sulit dimengerti. Suatu tindakan belum tentu menimbulkan akibat seketika, dan baru dirasakan akibatnya setelah melampaui beberapa waktu. Akibat dari suatu tindakan tidak mudah diramalkan , padahal sekarang ini kemajuan teknologi sangat cepat sehingga akan sering menimbulkan adanya perubahan perubahan baru yang semakin sulit pula diramalkan akibatnya. Selanjutnya sebagian besar alternative tindakan memiliki dampak yang kita pahami atas dasar pengetahuan kita yang terbatas , baik dampak yang positif maupun dampak negative. Apa yang tampaknya menguntungkan bagi seseorang , dapat berarti sebaliknya atau merugikan bagi orang atau pihak lain .
Setiap keputusan akan menimbulkan dampak bagi banyak orang dan kesejahteraan masing-masing akan terpengarh secara berbeda-beda. Demikian pula kekuatannya untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan juga berbeda-beda. Oleh karena itu hanya sedikit keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan sehingga dampaknya hanya terbatas pada orang-orang yang menyetujui diambilnya keputusan tersebut. Dalam setiap masyarakat, keputusan yang berhubungan dengan sumber daya alam dan lingkungan , apakah itu dimulia oleh perorangan ataupun kelompok perorangan maupun oleh suatu badan pengambil keputusan , dibuat dalam suatu struktur kelembagaan yang kompleks yang menimbulkan adanya suatu insentif . Struktur kelembagaan itu sendiri dinamis sifatnya dan memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap munculnya kelangkaan dan kekuatan yang nyata . Dalam masyarakat yang menganut kebebasan perorangan , keputusan keputusan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan pada tingkat public seringkali mengubah kelembagaan yang ada serta dorongan perorangan untuk mengambil keputusan . Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa masalah kebijakan alokasi sumber daya alam dan lingkungan adalah sangat kompleks, karna kebijakan itu harus memperhatikan system fisik dan biologis yang kompleks pula dan harus dipecahkan dengan system social dan kelembaganan yang juga kompleks adanya . System fisik dan biologis akan menghasilkan adanya suatu gentian misalnya jika kita memutuskan untuk mencapai tujuan A, kita akan mengalami kehilangan atau kerugian dalam kaitannya dengan tujuan B ; sebaliknya kaluau kita ingin mencapai tujuan B, kita terpaksa mengorbankan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari tujuan A . Jadi walu sudah diketahui kemungkinan yang timbul akibat dari suatu keputusan kebijakan , kita tetap sulit untuk mengambil kepurtusan karena hal ini akan tergantung pada penilaian relative para individu, berapa masing masing menberikan bobot kepada A dan berapa kepada B. Lagi p ula setiap orang memiliki pertimbangan i pula setiap orang memiliki pertimbangan i pula setiap orang memiliki pertimbangan i pula setiap orang memiliki pertimbangan yang berbeda sehingga akan memberikan bobot yang berbeda pula terhadap alternative tujuan tersebut.
Prawiro, Ruslan. 1980. Ekonomi Sumber Daya. Bandung : Alumni Reksohadiprodjo, Sukanto. 1993. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energy. Yogyakarta : BPFE Resosoedarmo, Soedjiran dkk. 1989. Pengantar Ekologi. Bandung : Remadja Karya Offet Salim, Emil. 1979. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta : Mutiara Sumber Widya Suparmoko. 2010. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis). Yogyakarta : BPFE
