KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN “ANALISIS KEBIJAKAN INDUSTRIALISASI PERIKANAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA”
Disusun Oleh : 1. 2. 3.
Agung Sony Baskoro Ersal Syahreza Bayu April Handogo
135080407111014 135080407113002 135080407113003
PROGRAM STUDI AGROBISNIS PERIKANAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2015
KATA PENGANTAR
i
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Rahmat, Taufik serta Hidayah-NYa sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan makalah ini sebagai pengganti ujian tengah semester, dalam bentuk maupun isinya yang sederhana. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada
:
1. Dr.Ir. Ismadi, Ms selaku Dosen Pengampu matakuliah Kebijakan Pembangunan Perikanan 2. Orang tua kami yang selalu mendukung dan memberikan doa untuk kami. 3. Teman kami yang memberikan bantuan dan motivasi dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca sebagai buku panduan ataupun pengetahuan tentang kebijakan industrialisasi perikan Indonesia
Makalah ini masih
banyak kekurangan karena ilmu dan pengetahuan yang kami miliki dan peroleh sangatlah terbatas. Oleh kerena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan.
Malang, 30 Oktober 2015
Penulis
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR....................................................................ii BAB I PENDAHULUAN................................................................1 ii
1.1 Latar Belakang....................................................................1 1.2 Rumusan Masalah................................................................2 1.3 Tujuan.............................................................................2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.........................................................3 2.1 Definisi.............................................................................3 2.2 Kebijakan Industrialisasi Perikanan.............................................3 2.3 Masalah-masalah Kelautan dan Perikanan Indonesia..........................5 2.4 Prinsip-prinsip Industrialisasi Perikanan.......................................6 2.5 Hambatan Kebijakan Industrialisasi Perikanan................................8 2.6 Strategi Kebijakan Industrialisasi Periakan...................................12 BAB III PEMBAHASAN..............................................................14 3.1 Pencapaian Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2014.....................14 3.2 Laju Pertumbuhan PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan PDB Perikanan Atas Harga Konstan Tahun 2009–2014.................................16 3.3 Pertumbuhan PDB Tahun 2010-2014..........................................17 3.4 Perkembangan Nilai PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014 17 3.5 Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2001 – 2014....18 3.6 Nilai Ekspor Produk Perikanan................................................19 3.7 Analisis Pengaruh Kebijakan Industrialisasi Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia...................................................19 BAB IV PENUTUP....................................................................22 4.1 Kesimpulan......................................................................22 4.2 Saran.............................................................................22 DAFTAR PUSTAKA...................................................................23
iii
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pembangunan kelautan selama tiga dasa warsa terakhir selalu diposisikan
sebagai sektor pinggiran (peripheral sector) dalam pembangunan ekonomi nasional. Dengan posisi semacam ini bidang kelautan yang didefinisikan sebagai sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan laut, industri maritim, perhubungan laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan, bukan menjadi arus utama (mainstream) dalam kebijakan pembangunan ekonomi Nasional. Kondisi ini menjadi ironis mengingat hampir 75 % wilayah Indonesia merupakan lautan dengan potensi ekonomi yang sangat besar serta berada pada posisi geopolitis yang penting yakni Lautan Pasifik dan Lautan Hindia- sebuah kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomi dan politik. Sehingga secara ekonomi-politis sangat logis jika bidang kelautan dijadikan tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional (Kusumastanto). Dengan demikian secara ekonomi dalam konteks makro pada tataran kebijakan pembangunan nasional, sudah selayaknya bidang kelautan menjadi arus utama dalam kebijakan ekonomi nasional. Sedangkan, secara politik semangat menjadikan sektor kelautan sebagai basis ekonomi nasional harus didukung oleh visi dan konsensus bersama semua pengambil kebijakan di negeri ini baik pada tataran eksekutif (termasuk militer dan polisi), legislatif, yudikatif serta didukung oleh segenap komponen bangsa
Indonesia. Dengan demikian untuk
Pembangunan Kelautan diperlukan national ocean development policy (NODEP) dengan didukung oleh tiga pilar pembangunan kelautan yaitu kebijakan kelautan nasional (National Ocean Policy-NOP), kebijakan ekonomi kelautan nasional (national ocean economic policy - NOEP) dan pemerintahan kelautan nasional (national ocean governance - NOG) yang komprehensif memandang laut sebagai pemersatu wilayah, kesatuan politik dan ekonomi (Kusumastanto). Pilar Pembangunan Kelautan
tersebut merupakan kebijakan-kebijakan
dalam rangka mendayagunakan dan memfungsikan laut secara bijaksanaan yang
1
didukung oleh pemanfaatan daratan untuk kepentingan publik dalam rangka memaksimalkan
kesejahteraan
masyarakat
(maximize
social
well-being).
Kebijakan pembangunan Kelautan Nasional (NODEP) sebagai kebijakankebijakan yang dibuat oleh policy makers dalam mendayagunakan sumberdaya kelautan secara bijaksana yang didukung pilar-pilar ekonomi sumberdaya daratan yang
tangguh
untuk
kepentingan
publik
dalam
rangka
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat (social well being). NODEP merupakan payung bagi pembangunan Indonesia yang terintegrasi antara pembangunan lautan dan daratan secara bijaksana dengan sasaran utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat kecil yang harus mendapat perhatian utama (Kusumastanto). Berdasarkan hal tersebut dari kelompok kami ingin menyusun makalah dengan judul Analisis Kebijakan Industrialisasi Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. 1.2
1.3
Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaruh
kebijakan
industrialisasi
Perikanan
dengan
pertumbuhan ekonomi indonesia ? Tujuan 1. Mengetahui pengaruh kebijakan
industrialisasi
perikanan
dengan
pertumbuhan ekonomi indonesia.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Definisi
2
kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluangpeluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Anderson merumuskan kebijakan sebagai langkah tindakan secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi (Winarno,Budi,2002) Pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma Pembangunan yang terbangun atas pengalaman Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, didalam kebulatannya. Pembangunan Nasional merupakan cerminan kehendak terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. 2.2
Kebijakan Industrialisasi Perikanan Dalam rangka mewujudkan visi baru untuk menjadi produsen perikanan
terbesar pada tahun 2015, sejak akhir tahun 2009 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berkomitmen untuk meningkatkan produksi ikan sebesar 353%. Untuk itu pengkajian dan perumusan strategi yang tepat merupakan langkah yang bijak agar terjadi sinergi antar berbagai pihak terkait sehingga peningkatan produksi dapat tercapai secara efektif dan efisien tanpa harus mengeksploitasi sumberdaya secara berlebihan (Ahmad Poernomo, 2011).
3
Tidak dapat dipungkiri bahwa perikanan tangkap baik di laut maupun perairan umum merupakan salah satu jalan yang paling mudah dan relatif murah untuk meningkatkan produksi perikanan, karena pada dasarnya perikanan tangkap bersifat perburuan, dan hanya memerlukan biaya modal untuk menangkap ikan. Akan tetapi ada permasalahan besar yang dihadapi yaitu adanya dugaan telah banyak berkurangnya stok sumberdaya ikan, tidak saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia sehingga potensi yang masih terbuka sepenuhnya hanyalah spesies laut dalam, yang tentu saja ini memerlukan teknologi dan biaya yang sangat tinggi. Selebihnya, diperlukan kehati-hatian dalam hal jenis dan lokasi untuk melakukan eksploitasi sumberdaya ikan (Ahmad Poernomo, 2011). Peluang berikutnya tentu berada pada perikanan budidaya, mengingat Indonesia masih memiliki potensi lahan budidaya yang cukup besar, yang saat ini belum digarap secara optimal. Namun ada juga permasalahan yang dihadapi sektor ini antara lain mahalnya biaya untuk pembelian pakan ikan dan ketersediaan bahan baku pakan, terutama tepung ikan. Pada perikanan budidaya, biaya pakan adalah yang terbesar, yaitu mencapai 80% pada budidaya lele dan 70% pada budidaya ikan mas (Nugroho, 2010) dalam (Ahmad Poernomo, 2011), bahkan mencapai lebih dari 89% untuk budidaya patin di Jambi (Koeshendrajana, 2010) dalam (Ahmad Poernomo, 2011). Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah masih kurangnya penguasaan teknologi pembenihan, teknologi budidaya, dan penanggulangan penyakit, serta pengelolaan lingkungan budidaya. Di samping itu, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya masih harus menghadapi masalah sosial berupa pencurian dan perampokan ikan. Alternatif lain untuk meningkatkan produksi ikan, dapat juga dilakukan dengan mereduksi susut hasil setelah ikan ditangkap. Bila dilakukan dengan baik, reduksi susut hasil dapat berfungsi ganda, pertama mengurangi jumlah (volume) produksi ikan yang ditangkap dan kedua meningkatkan nilai (value) dengan cara mempertahankan mutu kesegaran ikan. Peningkatan jumlah tangkapan tanpa mempertimbangkan susut hasil fisik maupun susut nilai ekonomis (karena kerusakan mutu ikan) adalah suatu pemborosan yang sia-sia. Peningkatan nilai ekonomis bahkan dapat diupayakan dengan melakukan pengolahan
ikan,
karena nilai tambah yang
diperoleh melalui pengolahan primer, sekunder, atau tersier dapat mencapai 250% 4
(Sutjiamidjaja & Sutjiamidjaja, 1999) dalam (Ahmad Poernomo, 2011). Peningkatan produksi juga dapat diperoleh bila penangkapan ilegal, tidak terdaftar, dan melanggar peraturan (IUU fishing) dapat diatasi. Bila semua peluang tersebut di atas dapat dimanfaatkan, maka baik perikanan tangkap, budidaya, maupun pengolahan akan beroperasi pada skala besar. Berbicara pada tataran produksi skala besar, mau tidak mau pertimbangan masalah bisnis harus dipikirkan, karena sangat terkait dengan globalisasi perdagangan yang tentu saja tidak dapat dihindari. Untuk itu industrialisasi perikanan perlu digalakkan karena industrialisasi adalah bentuk yang tepat untuk mengelola perikanan secara bisnis (Ahmad Poernomo, 2011). Di Indonesia, pengaturan terkait pengembangan industri telah dilakukan oleh Pemerintah, antara lain melalui PP 17 tahun 1986 tentang kewenangan pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri, serta PP 13 tahun 1995 tentang kewajibkan IUI/TDI untuk industri, yang diserahkan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (saat itu). Selanjutnya, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan nomor 589 tahun 1999 telah mengatur jenis-jenis industri yang masuk dalam kewenangan pembinaan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam (Ahmad Poernomo, 2011) Untuk komoditi perikanan, industri yang termasuk dalam Keputusan Menteri tersebut adalah: 1. Industri pengalengan ikan dan biota perairan lain 2. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lain 3. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lain (dikecualikan
2.3
pembekuan ikan di laut) 4. Industri pengolahan dan pengawetan ikan dan biota perairan lain. Masalah-masalah Kelautan dan Perikanan Indonesia
Permasalahan yang terjadi pada sumberdaya alam termasuk di dalamnya adalah sumberdaya ikan (SDI) jika dilihat dari segi ekonomi terbagi menjadi dua hal, yaitu: 1. Tidak tersedianya sistem hak kepemilikan atas sumberdaya perairan 2. Tidak tersedianya informasi detail mengenai sumberdaya ikan Solusi yang dapat diberikan untuk kedua masalah tersebut adalah:
5
1. Sistem kuota yang dapat diperjualbelikan Sistem ini dianggap mampu mengatasi ketidaktersedianya kepemilikan atas sumberdaya ikan. Dengan diperjualbelikannya kuota tangkap memiliki fungsi kepemilikan dan tanggung jawab atas keberlangsungan SDI sejumlah kuota tersebut. 2. Pajak Pajak dikenakan jika kepemilikan sumberdaya dipegang oleh Negara. Jika ada orang/kelompok yang ingin memanfaatkan sumberdaya tersebut maka dikenakan sejumlah uang sebagai kompensasi pengelolaan kelestarian sumberdaya tersebut. 3. Subsidi Subsidi oleh Pemerintah/Negara diberikan jika sumberdaya perikanan mengalami penipisan stok. Maka peran dari pemerintahlah untuk mengusahakan agar kegiatan ekonomi perikanan dapat terus berjalan. 4. Pembayaran untuk layanan ekologis Sumberdaya tidak hanya berfungsi sebagai konsumsi manusia, ada kalanya memiliki fungsi ekologis yang sangat penting untuk keberlanjutan sumberdaya tersebut di masa yang akan datang. Terkadang fungsi ekologis ini tidak Dalam rangka pengelolaan sumberdaya dibutuhkan dana yang tid Berdasarkan hubungan antara sistem ekonomi dan lingkungan, masalah lingkungan muncul ketika alokasi sumberdaya tidak efisien. Konsep sistem hak kepemilikan atas sumberdaya merupakan jalan paling efektif untuk memahami „mengapa asset dapat dinilai lebih rendah dari yang 2.4
seharusnya oleh pasar dan kebijakan pemerintah‟ Prinsip-prinsip Industrialisasi Perikanan a. Modernisasi dan Pengembangan Produk Bernilai Tambah Kemajuan sektor perikanan dapat dipercepat dengan modernisasi sistem produksi yang mampu meningkatkan produk bernilai tambah berkualitas tinggi. Secara teoritis modernisasi yang terjadi melalui kapitalisasi (peningkatan arus modal dan teknologi), akan berpengaruh terhadap perubahan struktur sosial masyarakat. Peningkatan kebutuhan spesialisasi pekerjaan atau tumbuhnya pekerjaan-pekerjaan baru dengan posisi baru dalam struktur sosial masyarakat akan memainkan perananperanan sosial tertentu sesuai dengan tuntutan statusnya. Struktur-strukrur yang baru ini membawa sejumlah implikasi (Mandala Harefa). Biersted 6
(1970) dalam mandala harefa mengemukakan tiga pokok pemikiran berkaitan dengan hal tersebut, yaitu (1) pembagian kerja merupakan wujud adanya bentuk pelapisan atau stratifikasi sosial dalam masyarakat; (2) pembagian kerja menghasilkan ragam posisi atau status dan peranan yang berbeda; dan (3) pembagian kerja sebagai fungsi dari besar kecilnya ukuran masyarakat, semakin besar ukuran masyarakat, pembagian kerja pun semakin nyata. Berdasarkan proposisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa stratifikasi sosial masyarakat dapat berubah setelah adanya modernisasi. Pada tingkatan analisis mikro, kehadiran modernisasi perikanan melalui berbagai bentuk inovasi teknologi menciptakan konfigurasi cara produksi (mode of production) dalam formasi sosial (social formation) dalam masyarakat, berupa hadirnya dua atau lebih cara produksi secara bersamaan dan salah satu cara produksi mendominasi cara lainnya (Budiman, 1995) dalam (Mandala Harefa). Konsep pokok cara produksi atau cara berproduksi (mode of production) terdiri dari kekuatan produksi berupa gabungan dari alat produksi (means of production) dan hubunganhubungan produksi (relation of production). Salah satu kasus yang diteliti oleh Khan (1975) dalam (Mandala Harefa), tentang kehadiran lebih dari dua mode of production pada satu masyarakat yang sama tentang pengrajin logam menyimpulkan bahwa cara produksi dikalangan peasantakan berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkup sosial yang lebih besar, bervariasi mengikuti a particular set of historical conditions; maka bervariasi mengikuti interaksi dengan cara produksi lain yang peredarannya lebih dominan. Sementara Taylor (1979) (Mandala Harefa), menegaskan bahwa formasi sosial yang terbentuk akan mengalami suatu artikulasi cara produksi
dalam
arti
terjadinya
koeksistensi
ciri
kapitalisme
dan
prakapitalisme yang dipengaruhi oleh suatu konteks budaya berdasarkan karakteristik daerah atau wilayah. b. Integrasi Sistem Produksi Hulu dan Hilir Berorientasi Pasar dan Kemitraan Usaha
7
Agar kuat, berkualitas dan kompetitif industrialisasi perikanan akan diikuti dengan penguatan struktur industri, yaitu peningkatan jumlah dan kualitas industri perikanan dan pembinaan hubungan antar entitas sesama industri, industri hilir dan hulu, industri besar, menengah dan kecil, serta hubungan antara industri dengan konsumen pada semua tahapan value chain. c. Berbasis Wilayah dan Sistem Manajemen Kawasan Kebijakan industrialisasi perikanan dilaksanakan berbasis wilayah dan sistem manajemen kawasan, yaitu berdasarkan pada distribusi sumberdaya alam di wilayah-wilayah potensial dan dengan sistem manajemen sentra-sentra produksi potensial dan sesuai dengan prospek pertumbuhannya di masa depan. d. Berkelanjutan Industrialisasi perikanan akan dilaksanakan sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya alam dan perlindungan lingkungan berjangka panjang e. Transformasi Sosial Industrialisasi Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat mendorong perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri yang modern, melalui perubahan cara berfikir perilaku masyarakat sesuai karakteristik masyarakat industri. 2.5
Hambatan Kebijakan Industrialisasi Perikanan a. Bahan Baku Secara kuantitas, jumlah penduduk Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia, yaitu ± 220 juta jiwa dan, ± 60% diantaranya hidup dan bermukim di sekitar wilayah pesisir. Sebagian besar diantaranya menggantungkan kehidupannya kepada keberadaan sumber daya alam pesisir dan lautan. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa sebagian besar
8
kegiatan dan aktivitas sehari-harinya selalu berkaitan dengan keberadaan sumberdaya di sekitarnya. Konsekuensi dari semua hal itu adalah sumber daya pesisir dan laut semakin banyak dieksploitasi, mulai dengan menggunakan teknologi yang paling sederhana sampai teknologi moderen. Fenomena ini memberikan indikasi bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi eksploitasi, maka
semakin
besar
tekanan
terhadap
keberadaan
sumberdaya
tersebut. Bahkan tidaklah mengherankan bilamana tingkat teknologi yang digunakan sangat ekstraktif dan cenderung destruktif, maka hal ini akan menjadi ancaman yang sangat signifikan bagi keberlangsungnan sumber daya pesisir dan laut Indonesia. Sebagai negara maritim dengan wilayah laut yang luas ini telah menyebabkan banyak kegiatan ekonomi penduduk, secara langsung dan tidak langsung berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya mereka yang bermukim di wilayah pantai. Oleh karena rendahnya kemampuan untuk mengontrol produksi maupun harga produksi, masyarakat nelayan memiliki tingkat sosial ekonomi rendah. Usahanya yang berskala kecil, sederhana, dan tradisional lebih banyak mengarah pada aspek sosial budaya dibandingkan dengan aspek ekonominya. Kecuali itu, mereka hanya monoton terikat pada pekerjaan menangkap ikan di laut. Demikian pula, pola-pola pekerjaan sebagai nelayan membatasi aktivitas ke sektor pekerjaan lain yang pada gilirannya mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran rumah tangganya. b. Infrastruktur Armada penangkapan didominasi oleh nelayan kecil dan kapal tanpa motor/motor <5 GT (89,45% dari total armada tangkap Indonesia, Pelabuhan Sebaran pelabuhan tidak merata pada daerah fishing ground (ii) Pengelolaan pelabuhan perikanan belum berjalan baik : sistem informasi dan manajemen operasional pelabuhan perikanan masih belum optimal dan
9
belum profesional, kualitas pendataan, peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pengelolaan pelabuhan; (iii) pelabuhan yang idle tidak termanfaatan dengan baik; (iv) Konektivitas antarpelabuhan belum berjalan dengan baik. Masih terbatasnya lahan yang dipakai untuk kegiatan budidaya, dibandingkan potensi terdata (6,28% dari total potensi lahan). Keterbatasan pengembangan budidaya laut (marikultur dan budidaya air payau) dibanding potensinya. Lemahnya akses permodalan, akses pasar, dll dalam rangka pengembangan usaha (Kusnadi). c. Teknologi Teknologi, dimana industri perikanan indonesia saat ini sudah dikelola dengan menggunakan terutama teknologi yang sederhana dan madya, dan sebagian menggunakan teknologi maju. Pada kenyataanya penggunaan teknologi sesuai dengan trend teknologi perikanan dunia, teknologi perikanan indonesia, yang diantisipasi oleh dunia usaha sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, faktor ekonomi teknologi, sehingga walaupun lambat para pelaku usaha mengadopsi kemajuan-kemajuan teknologi (Kusndi). d. Permodalan Kondisi
keterbatasan
sosial
dan
kemiskinan
yang
diderita
masyarakat nelayan disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Faktorfaktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan modal, kurangnya akses, dan jaringan perdagangan ikan yang cenderung eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, serta dampak negatif modernisasi perikanan yang mendorong terkurasnya sumber daya laut secara cepat dan berlebihan, serta terbatasnya peluang dan kesempatan nelayan untuk melakukan diverisifikasi pekerjaan, terutama diluar kegiatan pencarian ikan di laut (Kusndi). Beberapa studi memperlihatkan bahwa di kalangan masyarakat nelayan telah berkembang berbagai strategi untuk mempertahankan
10
kelangsungan hidup, diantaranya adalah adanya pranata-pranata tradisional sebagai tindakan kolektif yang secara efektif dapat dipakai sebagai strategi untuk mengatasi kesulitan hidup, seperti pembentukan kelompok simpan pinjam dan arisan. Aktivitas ini sangat sederhana, fleksibel, dan adaptif terhadap kondisi-kondisi sosial-ekonomi, serta sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan, terutama yang kurang mampu (Sulistyo dan Rejeki, 1994: 113-135; Kusnadi, 1997: 7-8). Strategi lain adalah dengan melakukan diversifikasi pekerjaan, baik pekerjaan-pekerjaan yang masih berkait dengan kegiatan kenelayanan atau pencarian ikan di laut, maupun kegiatan di luar sektor kenelayanan, seperti bertani, berkebun, penjual jasa, tukang becak, buruh bangunan, dll. e. Budaya Sebagai suatu kesatuan sosial, masyarakat nelayan hidup, tumbuh, dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Dalam konstruksi sosial masyarakat di kawasan pesisir, masyarakat nelayan merupakan bagian dari konstruksi sosial tersebut, meskipun disadari bahwa tidak semua
desa-desa
di
kawasan
pesisir
memiliki
penduduk
yang
bermatapencaharian sebagai nelayan Walaupun demikian, di desa-desa pesisir yang sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan, kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, 2007) dalam (Kusndi). Baik nelayan, petambak, maupun pembudidaya perairan merupakan kelompok-kelompok sosial yang langsung berhubungan dengan pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan (Kusndi). Dengan memperhatikan struktur sumber daya ekonomi lingkungan yang menjadi basis kelangsungan hidup dan sebagai satuan sosial, masyarakat nelayan memiliki identitas kebudayaan yang berbeda dengan satuan-satuan sosial lainnya, seperti petani di dataran rendah, peladang di lahan kering dan dataran tinggi, kelompok masyarakat di sekitar hutan, dan satuan sosial lainnya yang hidup di daerah perkotaan (Kusnadi). 11
Bagi masyarakat nelayan, kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai ”pedoman kehidupan”, referensi pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Keesing, 1989:68-69) dalam (Kusnadi). Setiap gagasan dan praktik kebudayaan harus bersifat fungsional dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak, kebudayaan itu akan hilang dalam waktu yang tidak lama. Kebudayaan haruslah membantu kemampuan survival masyarakat
atau
penyesuaian
diri
individu
terhadap
lingkungan
kehidupannya. Sebagai suatu pedoman untuk bertindak bagi warga masyarakat, isi kebudayaan adalah rumusan dari tujuan-tujuan dan caracara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu, yang disepakati secara sosial (Kluckhon, 1984:85, 91) dalam (Kusnadi). Perspektif
antropologis
untuk
memahami
eksistensi
suatu
masyarakat bertitik tolak dan berorientasi pada hasil hubungan dialektika antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya. Karena itu, dalam beragam lingkungan yang melingkupi kehidupan manusia, satuan sosial yang terbentuk melalui proses demikian akan menmpilkan karakteristik budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, sebagai upaya memahami masyarakat nelayan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, berikut ini akan dideskripsikan beberapa aspek antropologis yang dipandang penting sebagai pembangun identitas kebudayaan masyarakat nelayan, seperti sistem gender, relasi patron-klien, pola-pola eksploitasi sumber daya perikanan, dan kepemimpinan sosial (Kusnadi). 2.6
Strategi Kebijakan Industrialisasi Periakan
Strategi Utama Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Kebijakan, visi, dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan diimplementasikan dengan strategi utama sebagai berikut: 1.
memperkuat kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara terintegrasi;
12
2. mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan; 3. meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan; dan 4. memperluas akses pasar domestik dan internasional.
3.1
BAB III PEMBAHASAN Pencapaian Sektor Kelautan dan Perikanan Tahun 2014
13
Tabel 1.1
14
1. Pertumbuhan PDB perikanan PDB nasional atas dasar harga berlaku mencapai Rp2.607 triliun pada triwulan IV-2014 atau mengalami penurunan sebesar 0,59% dibandingkan triwulan III-2014. Sejalan dengan PDB nasional atas dasar harga berlaku, PDB atas dasar harga konstan 2000 pada triwulan IV-2014 juga mengalami penurunan sebesar 1,41% dibandingkan triwulan sebelumnya atau sebesar Rp734,6 triliun. Untuk pertumbuhan PDB Perikanan dari tahun ke tahun selalu meningkat, hal tersebut menggambarkan bahwa kemampuan sumber daya perikanan sebagai andalan dalam perekonomian nasional. PDB Nasional memiliki kecenderungan mengalami penurunan sedangkan PDB Perikanan Pertumbuhan sektor perikanan pada triwulan IV-2014 tumbuh sebesar 8,11% dibandingkan triwulan III-2014 sebesar 6,51%. Pertumbuhan ini lebih besar daripada pertumbuhan sektor kelompok pertanian triwulan IV-2014 sebesar 2,58% dan pertumbuhan nasional triwulan IV-2014 sebesar 5,03%. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan daya beli (purchasing power) dari para pelaku sektor kelautan dan perikanan dibandingkan sektor kelompok pertanian dan nasional.
15
PDB Nasional atas harga berlaku maupun PDB Nasional atas harga konstan 2000 tahun 2014 menunjukkan adanya faktor musiman. Triwulan I, triwulan II dan triwulan III menunjukkan pertumbuhan sedangkan triwulan IV menunjukkan penurunan. Penurunan pada setiap triwulan IV rata-rata sebesar -2,2% persen dari tahun 2000 hingga 2014. Penurunan ini disebabkan adanya faktor musiman pada sektor sektor kelompok pertanian terutama subsektor tanaman bahan makan dan tanaman perkebunan bahkan beberapa komoditas tanaman bahan makan telah melewati masa panen pada triwulan III. Gambar 3.6. menunjukan pertumbuhan sektor perikanan tahun 2014 sebesar 6,96%, pertumbuhan ini lebih tinggai dari pertumbuhan kelompok pertanian sebesar 3,3% dan PDB Nasional sebesar 5,1%. 3.2
Laju Pertumbuhan PDB Nasional Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan PDB Perikanan Atas Harga Konstan Tahun 2009–2014
Tabel 1.2
Triwulan IV-2014 kinerja sektor perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 8,11% hampir mendekati kinerja triwulan yang sama tahun yang lalu sebesar 8,15%. Pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2014 tidak melebihi
16
pertumbuhan pada tahun 2013, yang dapat disebabkan oleh beberapa komponen seperti tingkat konsumsi masyarakat, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Pertumbuhan sektor perikanan ini disebabkan oleh peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun 2014. Produksi perikanan tangkap tahun 2014 (angka sementara) meningkat sebesar 1,28% atau sebesar 5,78 juta ton sedangkan produksi perikanan budidaya tahun 2014 (angka sementara triwulan III) mencapai 9,53 juta ton. Komoditas perikanan tangkap seperti tuna mengalami peningkatan sebesar 1,68% (310 ribu ton) dibandingkan tahun 2013, cakalang meningkat sebesar 0,75% (484 ribu ton), tongkol meningkat sebesar 0,69% (454 ribu ton), dan udang meningkat sebesar 1,62% (255 ribu ton). 3.3
Pertumbuhan PDB Tahun 2010-2014
Tabel 1.3
Terdapat perubahan target PDB sebagaimana tersebut dalam Renstra KKP 2010-2014 sebesar 7,27 menjadi 7,00 sesuai Tapja 2014 No. 580/MENKP/X/2014.
Perubahan
target
tersebut
dilakukan
karena
melambatnya
perekonomian dunia global, penurunan target PDB Perikanan disebabkan pula oleh adanya penghematan anggaran seluruh Satuan Kerja lingkup KKP yang berdampak pada pengurangan upaya-upaya (kegiatan) pencapaian IKU PDB Perikanan. Alasan lain adalah kegiatan perikanan masih sangat di pengaruhi oleh kondisi cuaca dan iklim sehingga aktivitas usaha tidak dapat berlangsung sepanjang waktu sehingga mempengaruhi pertumbuhan sektor perikanan Indonesia. 3.4
Perkembangan Nilai PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 – 2014
17
Tabel 1.4
PDB Nasional atas harga berlaku maupun PDB Nasional atas harga konstan 2000 tahun 2014 menunjukkan adanya faktor musiman. Triwulan I, triwulan II dan triwulan III menunjukkan pertumbuhan sedangkan triwulan IV menunjukkan penurunan. Penurunan pada setiap triwulan IV rata-rata sebesar -2,2% persen dari tahun 2000 hingga 2014. Penurunan ini disebabkan adanya faktor musiman pada sektor sektor kelompok pertanian terutama subsektor tanaman bahan makan dan tanaman perkebunan bahkan beberapa komoditas tanaman bahan makan telah melewati masa panen pada triwulan III. 3.5
Laju Pertumbuhan PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2001 – 2014
Tabel 1.6
18
Menunjukan pertumbuhan sektor perikanan tahun 2014 sebesar 6,96%, pertumbuhan ini lebih tinggai dari pertumbuhan kelompok pertanian sebesar 3,3% dan PDB Nasional sebesar 5,1%. Pertumbuhan sektor perikanan tahun 2014 lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan sejak tahun 2009- 2014 sebesar 6,25%, hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan potensi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. 3.6
Nilai Ekspor Produk Perikanan
Tabel 1.6
Pada tahun 2014, nilai ekspor produk perikanan ditargetkan sebesar USD 5,1 miliar. Terdapat lag 2-3 bulan dalam menghitung nilai ekspor produk perikanan riil berdasarkan data dari BPS. Nilai ekspor produk perikanan s/d November 2014 mencapai USD 4,23 miliar, atau setara dengan pencapaian 83% apabila dibandingkan dengan target tahun 2014. Berdasarkan realisasi nilai ekspor hasil perikanan s/d November 2014, diperkirakan capaian sampai dengan Desember 2014 sebesar USD 4,64 miliar (90,95% dari target). 3.7
Analisis Pengaruh Kebijakan Industrialisasi Perikanan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Melihat data PDB dan data Ekspor Indonesia yang telah di jelaskan diatas maka dapat dianalisa bahwa Kebijakan Industrialisasi Perikanan sangat mempengaruhi
19
Pertumbumbuhan Ekonomi Indonesia. Hampir semua sektor pada perikanan mengalami kenaikan walaupun disetiap triwulan mengalami fluktuasi. Tabel 1.1
Pada Tabel menunjukan pertumbuhan sektor perikanan tahun 2014 sebesar 6,96%, pertumbuhan ini lebih tinggai dari pertumbuhan kelompok pertanian sebesar 3,3% dan PDB Nasional sebesar 5,1%. Pertumbuhan sektor perikanan tahun 2014 lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan sejak tahun 2009- 2014 sebesar 6,25%, hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya menunjukkan potensi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Demikian dengan data nilai Ekspor perikanan Indonesia menunjukkan kenaikkan dari tahun ke tahun yang di tunjukkan pada tabel berikut : Tabel 1.6
Pada tahun 2014, nilai ekspor produk perikanan ditargetkan sebesar USD 5,1 miliar. Terdapat lag 2-3 bulan dalam menghitung nilai ekspor produk perikanan riil berdasarkan data dari BPS. Nilai ekspor produk perikanan s/d 20
November 2014 mencapai USD 4,23 miliar, atau setara dengan pencapaian 83% apabila dibandingkan dengan target tahun 2014. Berdasarkan realisasi nilai ekspor hasil perikanan s/d November 2014, diperkirakan capaian sampai dengan Desember 2014 sebesar USD 4,64 miliar (90,95% dari target).
BAB IV PENUTUP 4.1
Kesimpulan Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Industrialaisasi
Perikanan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi sektor perikanan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Akan tetapi belum bisa berdampak langsung bagi pertumbuhan ekonomi nasional dikarenakan banyak sektor yang mengalami penurunan.
21
Dari kebijakan industrialisasi sendiri mempunya tujuan yang menjadi landasan untuk tercapainya sebuah industrialisasi perikanan yaitu Meningkatkan produksi, produktivitas, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan yang berdaya saing tinggi berorientasi pasar, Mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kelautan dan
perikanan
melalui
modernisasi
sistem
produksi
dan
manajemen,
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan. 4.2
Saran Dalam pembuatan kebijakan tentunya harus memperhatikan latar belakang
dari masyarakat kita, bahwasannya kebijakan industrialisasi perikanan ini hanya mampu dijalankan bagi sang pemegang modal besar saja. Harapannya kebijakan selanjutnya harus memperhatikan faktor financial dari masyarakat kita karena berhubungan dengan paha ekonomi kita yaitu ekonomi kerakyatan
DAFTAR PUSTAKA Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER27/MEN/2012 Tentang Pedoman Umum Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Abdurrahman Syahrim.2014.Kebijakan Pembangunan Perikanan.Kementrian Kelautan dan Perikanan Kebijakan Industrialisasi Perikanan. Kementrian Kelautan.2012
22
Laporan Kinerja Kementrian Kelautan dan Perikanan.Kementrian Kelautan dan Perikanan. 2014 Poernomo, Achmad.,Heruwati, Endang Sri. Industrialisasi Perikanan Suatu Tantangan Untuk Perubahan. Squalen Vol. 6 No.3, Desember 2011. Harefa, Mandala.Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah. Periset Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan
data
dan
Informasi
Sekretarian
Jenderal
DPR
RI.
http://www.bappenas.go.id/get-fileserver/node/8426/. Kusnadi.
2014.
Kebudayaan
Masyarakat
Nelayan.
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbyogyakarta/2014/09/22/kebudaya an-masyarakat-nelayan/ Kusumastanto, Tridoyo. Urgensi” Natioanal Ocean Development Policy” Nodep Bagi Negara Kepulauan. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan – Institut Pertanian Bogor Budi Winarno. (2004). Teori dan Proses Kebijakan Publik, Yogyakarta, Medpress
23
