Jawaban UAS Lab PPN & PPnBM
URAIAN SINGKAT, PADAT DAN TEPAT
1. fungsi Faktur Pajak a. Sebagai bukti pungutan pajak b. Sarana mengkreditkan pajak masukan c. Bukti pembayaran pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP 2 . Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c terdapat kalimat “Pengusaha yang
melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.” Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c terdapat kalimat “Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).” Kesimpulan : “Pengusaha Kena Pajak” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h adalah pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), sedangkan “Pengusaha” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c adalah pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan. 3.
perbedaan antara “tidak dikenai PPN”, “dikenai PPN dengan tarif 0%”, dan “dibebaskan dari pengenaan PPN”
Tidak
dikenai PPN BKP dan JPKnya tersebut termasuk dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3), yaitu permasuk dalam kelompok Non BKP dan Non JKP. Dikenai PPN dengan tarif 0% BKP, BKP TB, dan JKP tersebut dikenai PPN seperti biasa namun tarifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu dikenakan tarif 0% tidak berarti dibebaskan dari PPN dengan maksud Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Dibebaskan dari pengenaan PPN Merupakan perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.
4.
Pasal 9 ayat (4) “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.” Pasal 9 ayat (4a)
a. b. c. d. e. f.
“Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.” Pasal 9 ayat (4b) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh: Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut; Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
5.
Dapat, KEP-229/PJ/2003 tentang Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor dan PER- 44/PJ/2010 tentang petunjuk pengisian SPT Masa PPN.
6.
contoh hitungan yang sederhana bahwa dalam hal terjadi penyerahan BKP yang Tergolong Mewah, ternyata dalam Harga Jual tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM:
Importir Beli = Rp 100.000.000 PPN = Rp 10.000.000 PPnBM = Rp 20.000.000 Nilai Tambah untuk dijual ke PT.A = Rp 30.000.000 PT.A Beli = Rp 150.000.000 PPN = Rp 15.000.000 Nilai Tambah untuk dijual ke Konsumen akhir = Rp 50.000.000 Konsumen Akhir Beli = Rp 200.000.000 PPN = Rp 20.000.000 Jadi PPN tidak pernah masuk di dalam harga jual, sedangkan PPnBM masuk di harga perolehan PKP yang pertama kali (Importir atau pabrikan). Kendaraan bermotor yang atas penyerahannya oleh pabrikan dibebaskan dari PPnBM: KMK No.355/KMK.03/2003 Pasal 4 PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan: a. Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum; b. Kendaraan protokoler kenegaraan; c. Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI;
7.
d. Kendaraan patroli TNI/POLRI. 8.
Dalam hal belum dilaporkan dalam pembukuan PKP Telah dibebankan sebagai biaya
9.
Untuk menghindari pengenaan pajak berganda pada multi stage levy maka digunakan indirect substraction method.
10.
Tidak, PMK No 70/PMK.03/2010, PMK No.30/PMK.03/2011, dan SE-49/PJ/2011
SOAL HITUNGAN
1. P a ja k M as u k a n d a n P a j ak K e l u a r an
yang sud ah dapat diperhitung kan untuk
m e n e n - t u k a n j u m l a h P PN h a r u s d i s e t o r k e K a s N eg a r a ?
No a 1 2 3 4 5 6 7 No b 1 2 3 4 5 6
perhitungan 10/110 x 1.430.000.000 10% x 120.000.000 10% x 60.000.000
PPN 130.000.000 12.000.000 6.000.000
Keterangan PK PPN Pemungut PPN Pemungut
-
Non BKP PK belum terutang PK
10% x 10.000.000 10/110 x 66.000.000 10% x 20.000.000 perhitungan 10/110 x 18.700.000 10/110 x 11.000.000 10% x 120.000.000 10% x 15.000.000
PPN yang harus disetor PK PPN pemungut PK yang dibayar sendiri PM
1.000.000 6.000.000 2.000.000 PPN 24.000.000 1.700.000 1.000.000 12.000.000 8.000.000 1.500.000
Keterangan PM PM PM TDDK PM PM PM
151.000.000 18.000.000 133.000.000 47.200.000
PPN yang harus disetor
85.800.000
2. P P N y a n g t e r u t a n g d a n w a j i b d i p u n g u t a t au y a n g l a n g s u n g d i b a y a r k e b a n k p e r s e p s i u n t u k t i a p - t ia p t r a n s a k s i o l eh P T P e l an g i N u s a : a. 1 – 31 Mei mengekspor tekstil ke beberapa negara tujuan dengan nilai Ekspor seluruhnya mencapai Rp 15.000.000.000,00. PPN = 0% x Rp 15.000.000.000 = Rp 0
8 Mei 2011
Mei 2011
menerima pembayaran atas penyerahan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT Indogarmen sebuah perusahaan garmen yang berkedudukan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung dengan Harga Jual Rp 270.000.000,00. Penyerahannya dilakukan pada tanggal 1 Mei 2011. PPN = 10% x Rp 270.000.000.000 = Rp 27.000.000 (Terutang tidak dipungut tgl 1 Mei 2011) menerima pembayaran atas penyerahan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT Busana sebuah perusahaan garmen di kawasan industri Pulogadung dengan Harga Jual Rp 300.000.000,00. yang penyerahan dilakukan tanggal 2 April 2011. PPN = 10% x Rp 300.000.000 = Rp 30.000.000 (terutang pada tgl 2 April 2011)
6 Mei 2011
menerima pembayaran atas penyerahan sejumlah tekstil kepada pedagang besar tekstil di Tanah Abang – Jakarta dengan Harga Jual Rp 90.000.000,00. Penyerahan dilakukan pada tanggal 25 April 2011. PPN = 10% x Rp 90.000.000 = Rp 9.000.000 (terutang pada tanggal 25 April 2011)
31 Mei 2011
menyerahkan sejumlah tekstil dengan Harga Jual Rp 20.000.000,00 kepada PT Anggun di Kawasan Industri Pulogadung untuk dibuatkan 5.000 potong pakaian sesuai dengan pola yang telah ditentukan. PPN = 10% x Rp 20.000.000 = Rp 2.000.000
3. PPN yang wajib di setor k e Kas Negara unt uk Masa Pajak Septem ber 2011
No a b c d e
perhitungan 10% 200.000.000 10/120 132.000.000 10% 200.000.000 10% 280.000.000 10% 1.000.000.000
PPN 20.000.000
Keterangan PK terutang tidak Agustus 2011)
11.000.000
PK
20.000.000
PK terutang tidak dipungut
28.000.000
PK bulan Juli 2011
x
dipungut
x x x x 100.000.000 PK
(bulan
f.3.
10% 600.000.000 10/110 44.000.000 10/110 396.000.000
No
perhitungan
f.1.
x 60.000.000
PK terutang tidak dipungut
4.000.000
PK Pemungut
36.000.000
belum terutang
PPN
Keterangan
g.1.
20.000.000
PM
g.2.
25.000.000
PM
g.3.
15.000.000
PM Oktober
g.4.
12.000.000
PM Oktober
f.2.
x x
PPN yang harus disetor PK PPN pemungut PPN terurtang tidak dipungut PK yang dibayar sendiri PM PPN yang harus disetor
195.000.000 4.000.000 80.000.000 111.000.000 45.000.000 66.000.000
