JAWABAN UAS ETIKA PROFESI
1. GCG (tata kelola korporat yang baik) menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan entitas masa kini. Jelaskan yang melatar belakangi hal ini.Jelaskan pula teori teori yang terkait! Jawab: Populernya istilah "tata kelola perusahaan yang baik" atau lebih dikenal dengan istilah good istilah good corporate governance, governance, tidak lepas dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan - perusahaan besar yang pada akhirnya menyebabkan krisis ekonomi. Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi disebabkan pada tata kelola perusahaan yang buruk (bad (bad corporate governance) governance ) dan tata kelola pemerintahan yang buruk pula (bad (bad government governance) governance ) sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akibat dari berbagai praktik tata kelola perusahaan yang buruk oleh perusahaan-perusahaan besar ini bukan saja telah menimbulkan krisis ekonomi di satu negara saja, tetapi juga memengaruhi perekenomian dunia. Untuk mengatasi krisis global pertama pada awal tahun 2000-an, pemerintah AS bertindak cepat untuk meredam kepanikan para investor dengan mengeluarkan undang-undang yang terkenal dengan nama Sarbanes-Oxley Act of 2002. 2002. Undang-undang ini berisi penataan kembali Akuntansi Perusahaan Publik, tata kelola perusahaan, dan perlindungan terhadap investor. Oleh karena itu, Undang-Undang ini menjadi acuan awal dalam menjabarkan dan menegakkan GCG. Perkembangan tata kelola perusahaan berangkat dari teori keagenan (Aghency Theory). Teori tsb mendasarkan hubungan kontrak antara principal dan agen. Dimana principal merupakan pihak yang memiliki sumberdaya dan memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama principal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh principal untuk mengelola sumber daya. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh principal kepadanya serta memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kesejahteraan principal. Tanpa pengawasan yang kuat, agen cenderung untuk mengejar kepentingannya sendiri yang bisa saja bertentangan dengan kepentingan principal.
Tata kelola berperan untuk mengatasi konflik kepentingan dengan melindungi kepentingan principal, mengurangi tingkat informasi asimetri dan mengawasi agen. Tata kelola yang baik akan memberikan perlindungan yang memadai dan memperlakukan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya secara adil.
2.
Dalam mengkaji GCG kita mengenal antara lain OECD, IICD, dan ASEAN CG Scorecard. Jelaskan. Jelaskan pula kaitannya dengan GCG! Jawab:
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) adalah salah satu organisasi multi negara yang didirikan untuk mempererat kerjasama dan pembangunan ekonomi antar negara demi mewujudkan stabilitas perekonomian yang berkelanjutan
IICD (Indonesian Institute for Corporate Directorship) adalah sebuah lembaga independen berskala internasional, yang mendorong tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG), untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
ASEAN CG Scorecard adalah suatu tolak ukur atau parameter pengukuran praktek Corporate Governance yang disepakati oleh ACMF (ASEAN Capital Market Forum) yaitu asosiasi otoritas pasar modal ASEAN , dimana ASEAN Corporate Governance Scorecard tersebut dibuat berdasarkan OECD Principles dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor kepada perusahaan-perusahaan listing di ASEAN.
Baik OECD, IICD, maupun ASEAN CG Scorecard memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mendorong pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) melalui penerapanpenerapan prinsip OECD di perusahaan dan penggunaan ASEAN CG Scorecard selaku parameter dari pelaksanaan CG sebagai penilaian atas CG yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan.
3.
Jelaskan yang Saudara ketahui tentang kepemilikan piramida dan kepemilikan silang. Jawab:
Kepemilikan Piramid adalah kepemilikan secara tidak langsung terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain, baik melalui perusahaan publik maupun perusahaan nonpublik.
Kepemilikan Silang adalah kepemilikan yang terjadi apabila perseroan memiliki saham yang dikeluarkan oleh Perseroan lain yang memiliki saham perseroan tersebut, baik sacara langsung maupun tidak langsung.
4. Adakah efek negatif dari kepemilikan seperti itu? Jelaskan disertai contoh! Jawab: Kepemilikan saham silang (Share Cross Ownership) selain memiliki dampak langsung terhadap perubahan struktur kepemilikan suatu perusahaan juga akan memberikan dampak perubahan struktur industri dimana perusahaan itu berada. Pasal 27 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur mengenai kepemilikan saham. Adanya larangan kepemilikan saham silang dalam perusahaan agar tercipta pluralitas dalam kepemilikan (prularity of ownership). Adanya pluralitas kepemilikan merupakan hal yang penting untuk mencegah terjadinya praktek monopoli.
5.
Berkaitan dengan Dewan Komisaris kita mengenal struktur satu dewan dan dua dewan. Jelaskan keduanya serta gambarkan struktur organisasinya. Jawab:
Struktur satu dewan adalah sebuah struktur dimana hanya ada pimpinan tanpa adanya pemisahan tersendiri untuk fungsi pengawasan dan tidak batasan dalam fungsinya. (Terdiri dari Dewan Direksi saja)
Struktur dua dewan adalah sebuah struktur dimana tidak hanya terdapat pimpinan namun terdapat juga badan pengawas yang mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh seorang pemimpin. (Terdiri dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris).
6.
Jelaskan tentang pengertian dan fungsi Dewan Komisaris serta komite komite dibawahnya. Jawab:
Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan terbatas (PT). Fungsi dewan komisaris adalah meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, memantau efektifitas praktik tata kelola perusahaan serta membuat perubahan-perubahan yang diperlukan, memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan secara transparan dan formal, mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi, dll.
Komite Audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan
yang
mempertahankan
bertanggung
jawab
independensinya
dari
untuk
membantu
manajemen.
auditor
Fungsi
utama
dalam dari
keberadaan komite audit dalam perusahaan adalah membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab untuk mereview informasi keuangan yang disediakan untuk pemegang saham maupun pihak lain, menilai sistem pengendalian internal serta proses audit eksternal.
Komite Remunerasi adalah komite yang bertugas untuk menentukan besaran kompensasi atau gaji dan bonus bagi direksi dan komisaris agar dapat bekerja secara efektif dan objektif. Secara umum tanggung jawab komite remunerasi adalah menentukan besaran gaji atau kompensasi yang diterima direksi maupun komisaris.
Komite Nominasi
adalah komite yang bertugas untuk mengidentifikasi,
mengevaluasi, dan menominasikan direktur baru pada dewan, dan juga memfasilitasi pemilihan direksi baru oleh pemegang saham. Komite nominasi dan remunerasi bertanggung jawab membantu dewan komisaris mempersiapkan calon anggota dewan komisaris dan direksi dan mengusulkan besaran remunerasinya.
Komite Kebijakan Risiko adalah komite yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.
Komite Kebijakan
Corporate Governance
adalah komite yang bertugas
membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh DIreksi serta melihat konsistensi penerapannya
7.
Jelaskan perbedaan dan hubungan antara peran auditor internal dan auditor eksternal dalam menciptakan GCG Jawab: Struktur tata kelola yang efektif didukung oleh direksi dan dewan komisaris yang tanggap, tim manajemen yang bekerja keras, kompeten dan beretika, fungsi auditor eksternal yang independen dan kompeten serta fungsi auditor internal yang efektif.
Fungsi audit yang dijalankan auditor eksternal memerankan peranan penting dalam mencapai tata kelola perusahaan yang efektif. Fungsi auditor eksternal dapat dipandang sebagai aktivitas yang menambah nilai terkait dengan kredibilitas yang diberikan atas laporan keuangan. Berbagai informasi material yang dibutuhkan berbagai pihak diungkapkan melalui laporan keuangan.
Auditor internal dapat berfungsi untuk menilai efektivitas dari struktur dan praktik tata kelola di perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses dan aktivitas tata kelola di perusahaan. Auditor internal juga telah dibekali dengan pelatihan serta dalam posisi yang memadai untuk menilai dan memastikan manajemen kinerja dan akuntabilitas yang efektif.
8.
Jelaskan yang Saudara ketahui tentang pemangku kepentingan serta kaitannya dengan GCG. Jawab: Pemangku kepentingan adalah orang-orang yang dipengaruhi oleh bisnis dan oleh karena itu memiliki kepentingan dalam bisnis tersebut. Terdiri dari pemilik, kreditor, karyawan, pemasok, pelanggan. Seluruh hubungan positif perusahaan dengan para pemangku kepentingannya memiliki dampak ekonomi yang positif pula untuk kelangsungan usaha dan pencapaian tujuan jangka panjang perusahaan. Oleh sebab itu perusahaan perlu untuk
mengakui dan menghormati hak para pemangku kepentingannya dalam seluruh aktivitas dan pengambilan keputusan perusahaan, serta bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan jangka panjang bersama. Hal tsb ditegaskan dalam prinsip OECD ke-4 ttg peran pemangku kepentingan dalam tata kelola perusahaan.
9.
Jelaskan issues yang terdapat dalam kasus PT Sumalindo Lestari Tbk beserta latar belakangnya. Jawab: Konflik di Sumalindo dipicu oleh anjloknya kinerja perusahaan, bahkan terus merugi setiap tahunnya. Ketika itu, Direktur Utama hanya menjawab bahwa Sumalindo merugi karena dampak krisis ekonomi 2008. Sementara upaya untuk mendapat keterbukaan selalu kandas, bahkan di RUPS upaya ini selalu digagalkan melalui voting, karena manajemen mendapat dukungan dari pemegang saham mayoritas/pengendali. Kejanggalan kedua, adalah terkait pernyataan Direktur Utama kepada Pemegang Saham Publik Minoritas bahwa PT Sumalindo Hutani Jaya telah dijual kepada PT Tjiwi Kimia Tbk. Selain tidak memiliki manfaat sama sekali bagi Sumalindo, penjualan tersebut dinilai sangat merugikan. Dalam kasus ini, PT Sumalindo tidak menerapkan prinsip transparansi serta prinsip kesetaraan seluruh pemegang saham, seperti yg akan dijelaskan dibawah ini:
Kesamaan hak untuk saham dengan kelas yang sama. Ada perbedaan hak antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dibuktikan dengan adanya informasi yang tidak didapat oleh pemegang saham minoritas terhadap penjualan saham PT. Sumalindo Lestari, Tbk kepada pabrik Tjiwi Kimia.
Persetujuan dan pengungkapan hak untuk saham dengan kelas yang berbeda. Fakta yang telah ungkapkan di poin pertama mengakibatkan persetujuan dan pengungkapan hak untuk pemegang saham minoritas tidak dapat dipenuhi. Seandainya PT. Sumalindo Lestari, Tbk melakukan syarat transparansi kepada semua anggota, PT. Sumalindo Lestari, Tbk tidak mungkin mendapat masalah sampai ke jalur hukum. Karena sewaktu rapat anggota yang tidak setuju dengan
putusan, pasti akan menolak atau menyanggah putusan tersebut. Tetapi karena adanya informasi yang tidak sampai ke pemegang saham minoritas, maka gugatan terhadap PT. Sumalindo Lestari, Tbk terkuak.
Transaksi dengan pihak yang berelasi mengandung benturan kepentingan Dalam hal ini PT. Sumalindo Lestari, Tbk salah dalam melakukan prosedur penjualan surat utang kepada pabrik Tjiwi Kimia (surat hutang dengan tingkat bunga nol persen). Adanya kesalahan prosedur ini diduga adanya benturan kepemtingan antar pihak pembeli (pabrik Tjiwi Kimia) dan penjual (PT. Sumalindo Lestari, Tbk). PT. Sumalindo Lestari, Tbk juga memalsukan dokumen persetujuan pengalihan saham kepada mentri kehutanan tanpa didahului RUPS PT. Sumalindo Lestari, Tbk.
10. Jelaskan issues yang terdapat dalam kasus Satyam beserta latar belakangnya. Jawab: Satyam selama enam tahun terakhir melakukan pelaporan yang salah. Hal ini bermula dari keinginan pimpinan Satyam untuk mendapatkan ijin perolehan dana dari bank untuk melakukan ekspansi Satyam. Sehingga dilakukan beberapa manipulasi, seperti:
Saldo kas dan bank sebesar 50,40 miliar adalah fiktif jika dibandingkan dengan RS 53,61 milyar dalam pembukuan
Piutang bunga fiktif sebesar RS 3,67 miliar
Utang yang understated senilai RS 12,3 miliar
Piutang yang terlalu tinggi (overstated) senilai RS 4,90 miliar.
Untuk Q2 September, pendapatan lebih besar RS 5,88 milyar dan operating margin yang dilaporkan senilai Rs 6,49 miliar seharusnya bernilai Rs 610 juta.
Dalam skandal ini, Satyam melakukan pelanggaran GCG, antara lain: 1.
Transparansi Raju (Direktur Satyam) tidak terbuka dalam mengemukakan informasi materil perusahaan. Hal ini bisa dilihat dari tindakan Raju yang memalsukan saldo sebesar Rs 50,40 miliar, piutang bunga sebesar Rs 3,76 miliar dan utang yang tidak dinyatakan sebesar Rs 12,3 miliar.
2.
Pengungkapan (disclosure) Raju juga menyajikan informasi palsu dengan bukti seperti poin diatas.
3.
Kemandirian (independence) PwC India tidak seharusnya menjadi auditor eksternal Satyam karena keduanya memiliki benturan kepentingan berupa kemitraan strategis dalam bentuk jasa IT.
4.
Akuntabilitas (accountability) Aksi CEO Satyam, Raju tentu kebalikan dari prinsip akuntabilitas. Raju melebihlebihkan dana sebesar Rs 53,61 miliar. Tindakan tidak benar itu diketahui sistem pengendalian internal Satyam yang hanya mengabaikan Raju dan justru mengindahkan faktur-faktur palsu dalam transaksi Satyam. Pelaksanaan tugas masing-masing pihak menjadi tidak jelas.
5.
Pertanggungjawaban (responsibility) Jika dilihat dari standar aturan Indonesia, ada pelanggaran yang dilakukan Auditor Satyam dan PwC. Misalnya dalam Pasal 55 khususnya ayat (b) dan Pasal 56 UU RI Nomor 5 Tahun 2011, auditor satyam dan PwC bersalah karena tidak melakukan pengujian dan verifikasi dari awal terjadinya transaksi hingga pelaporan tiap tahun juga mengabaikan bukti-bukti berupa invoice palsu dalam transaksi.
