PPN

Modul PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF DASAR PAJAK II

PENYUSUN : UNTUNG SUKARDJI, S.H., M.Sc

PUSDIKLAT PAJAK

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sakti Raya No. 1, Kemanggisan, Jakarta 11480 Telepon (021) 5481145 Fax (021) 5481394 http://www.bppk.depkeu.go.id/webpajak

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

Kata Pengantar

Dalam rangka proses belajar mengajar mata kuliah “Pajak Pertambahan Nilai” dalam Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak II untuk calon karyawan yang ditempatkan di Direktorat Jenderal Pajak, kiranya dipandang perlu untuk disusun sebuah modul yang dapat digunakan sebagai panduan bagi para peserta. Karena dimaksudkan hanya sebagai panduan, maka modul ini disusun dalam bentuk yang sederhana dan diusahakan tanpa mengurangi fungsinya. Bagi para Peserta DTSD Pajak II dengan sendirinya tidak cukup hanya membaca modul ini melainkan harus ditunjang dengan buku referensi yang sudah disediakan supaya dapat memperoleh manfaat secara optimal. Bagi para pengajar PPN DTSD Pajak II ini hendaknya menggunakan modul ini sebagai pedoman supaya lebih terarah dan porsi materi yang disampaikan kepada para peserta diklat tidak terlalu berlebihan sehingga setelah mengikuti diklat, peserta mampu memahami dan melaksanakan kebijakan (policy) Direktur Jenderal Pajak dengan benar.

Sesuai dengan pengetahuan penyusun yang masih serba terbatas, modul ini jelas banyak mengandung kekurangan. Sehubungan dengan itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis dambakan, untuk menyempurnakannya dikemudian hari.

Jakarta, Januari 2009 Penyusun

Untung Sukardji Widyaiswara Utama

MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

i


DAFTAR ISI

Kata Pengantar

………………………………………………………………..

i

Daftar Isi

………………………………………………………………..

ii

PENDAHULUAN …………………………………………………………

1

1.

1.1. Pengantar

……………………………………………………………

1

1.2. Tujuan Instruksional Umum …………………………………………………

2

1.3. Tujuan Instruksional Khusus ………………………………………………..

2

2.

KEGIATAN BELAJAR 1 PENGERTIAN DASAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI………………

3

2.1. Uraian, contoh dan non contoh ………………………………………………

3

2.2. Latihan 1 ………………………………………………………………………

13

3.

KEGIATAN BELAJAR 2 OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI …………………………………

14


14

3.2. Latihan 2 ………………………………………………………………………

28

4.

KEGIATAN BELAJAR 3 SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG ………………………………

30


30

4.2. Latihan 3 ………………………………………………………………………

37

5.

KEGIATAN BELAJAR 4 SUBJEK PAJAK …………………………. …………………………………

38


38

5.2. Latihan 4 ………………………………………………………………………

40

6.

KEGIATAN BELAJAR 5 FAKTUR PAJAK …………………………. …………………………………

42


42

6.2. Latihan 5 ………………………………………………………………………

56


HALAMAN

ii


7.

KEGIATAN BELAJAR 6 DASAR PENGENAAN PAJAK …………. …………………………………

58


58

7.2. Latihan 6 ………………………………………………………………………

60

8.

KEGIATAN BELAJAR 7 PENGREDITAN PAJAK MASUKAN ……………………………………..

62


62

8.2. Latihan 7 ………………………………………………………………………

69

9.

KEGIATAN BELAJAR 8 OBJEK PPN YANG BERSIFAT SPESIFIK ………………………………..

71


71

9.2. Latihan 8 ………………………………………………………………………

77

10.

KEGIATAN BELAJAR 9 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH………………………..

78


78

10.2. Latihan 9 ………………………………………………………………………

81

11.

KEGIATAN BELAJAR 10 PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI …………………………..

11.1. Uraian, contoh dan non contoh ……………………………………………… 12.

83 83

KEGIATAN BELAJAR 11 FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

………………………..

87


87

12.2. Latihan 11 ………………………………………………………………………

93

13.

KEGIATAN BELAJAR 12 RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

………………………..

95


95

13.2. Latihan 12 ………………………………………………………………………

97

14.

KEGIATAN BELAJAR 13 KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

…………………..

98 HALAMAN

iii


14.1. Uraian, contoh dan non contoh …………………………………………………

98

14.2. Latihan 13 ………………………………………………………………………

99

Daftar Pustaka

103

……………………………………………………………………


HALAMAN

iv


PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. PENDAHULUAN 1.1. Pengantar Sejak 1 April 1985 mulai berlaku UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah . UU Nomor 8 Tahun 1983 ini telah mengalami perubahan dua kali, yaitu : a. perubahan pertama mulai berlaku sejak 1 Januari 1995, dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 UU Nomor 8 Tahun 1983 ini diubah. b. Perubahan kedua mulai berlaku 1 Januari 2001, dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C diubah. Sebagaimana diketahui, UU Nomor 8 Tahun 1983 diundangkan untuk menggantikan UU Darurat Nomor 19 Tahun 1951 jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan yang dinamakan UU Pajak Penjualan (PPn) 1951. Motivasi penggantian Pajak Penjualan (PPn) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebabkan PPN memiliki beberapa legal karakter positive yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Salah satu karakter positive PPN adalah tidak menimbulkan dampak kumulatif meskipun bersifat multi stage levy. Di samping itu baik Pajak Penjualan maupun Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakter sebagai Pajak Tidak Langsung. Karakter PPN sebagai pajak tidak langsung acapkali kurang mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan di kalangan pengambil keputusan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Demikian pula legal karakter PPN sebagai pajak atas konsumsi yang membedakan dari Pajak Penghasilan sebagai pajak atas kegiatan bisnis. Sebagai pajak objektif, unsur objek pajak menempati posisi strategis di PPN sehingga penentuan objek pajak sangat relevan. Sejak 1 April 1985 mulai berlaku UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang kemudian sejak 1 Januari 1995 Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 Undang-undang ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994. Perubahan kedua dilakukan lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001. Namun demikian nama Undang-undang ini tidak mengalami perubahan melainkan tetap disebut UU Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU Nomor 8 Tahun 1983,. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

1


Sebagaimana diketahui, UU Nomor 8 Tahun 1983 diundangkan untuk menggantikan UU Darurat Nomor 19 Tahun 1951 jo UU Nomor 35 Tahun 1953 tentang Pajak Penjualan yang dinamakan UU Pajak Penjualan (PPn) 1951. Motivasi penggantian Pajak Penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disebabkan PPN memiliki beberapa legal karakter positive yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan. Salah satu karakter positive PPN adalah tidak menimbulkan dampak kumulatif meskipun bersifat multi stage levy. 1.2. Tujuan Instruksional Umum Peserta Diklat Teknis Substantif Dasar Pajak II (DTSD Pajak II) adalah calon pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang pada masa yang akan datang akan ikut berperan sebagai bagian dari pejabat pengambil keputusan dan pembuat kebijakan di Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, setelah mengikuti diklat para peserta DTSD Pajak II sudah seharusnya memiliki kemampuan: a. memahami dan menjelaskan permasalahan Pajak Pertambahan Nilai. b. menghitungan dan menetapkan besarnya utang pajak. c. Melakukan pengawasan di bidang Pajak Pertambahan Nilai..

1.3. Tujuan Instruksional Khusus Setelah mengikuti TSD Pajak II, para peserta diharapkan mampu dan menjelasakn : a. filosofi Pajak Pertambahan Nilai b. objek dan subjek Pajak Pertambahan Nilai dengan benar c. timbulnya utang pajak yang merupakan basis bagi Pengusaha Kena

Pajak untuk

melaksanakan kewajibannya di bidang PPN d. Faktur Pajak serta pengelolaannya e. Dasar Pengenaan Pajak dengan benar yang merupakan basis penentuan jumlah pajak yang terutang dengan benar dan akurat f.

mekanisme pengreditan Pajak Masukan

g. PPnBM dan karakteristiknya h. Perlakuan PPN terhadap objek pajak yang bersifat spesifik i.

seluk beluk Pemungut PPN meliputi pelaksanaan kewajiban dan pengawasannya

j.

fasilitas PPN

k. tata cara pengisisn SPT Masa PPN


HALAMAN

2


2. KEGIATAN BELAJAR 1

PENGERTIAN DASAR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Uraian, contoh dan non contoh a. Latar Belakang penggantian Pajak Penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai Dengan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1951, Pajak Penjualan berlaku di Indonesia sejak 1 Oktober 1951. Undang-undang ini dinamakan UU PPn 1951. Kemudian dengan UU Nomor 35 Tahun 1953, UU Darurat tersebut ditetapkan menjadi Undang-undang. UU PPn 1951 yang sudah memberikan dedikasinya selama lebih dari 30 tahun, dalam “Reformasi Sistem Perpajakan Nasional 1983” yang lebih dikenal dengan sebutan “Tax Reform 1983”, diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun latar belakang penggantian ini, adalah : 1) UU PPn 1951 telah berulang kali diubah sehingga sulit dipahami sehingga sulit dilaksanakan; 2) dalam pelaksanaannya UU PPn 1951 menimbulkan pengenaan pajak berganda sehingga PPn menjadi tidak netral baik dalam perdagangan di dalam negeri maupun internasional; 3) mengandung dualisme sistem pemungutan, yaitu bagi wajib pajak yang mampu menyelenggarakan pembukuan menggunakan “self assessment system” sedangkan bagi yang tidak mampu menyelenggarakan pembukuan menggunakan “official assessment system”. 4) variasi tarif yang cukup banyak, sampai 9 macam tarif, menyulitkan tindakan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sisi negatif PPn ini, terutama pengenaan pajak berganda mendorong wajib pajak untuk menghindar dari pengenaan PPn bahkan kalau perlu mereka melakukan penggelapan pajak. Menghindar dari pengenaan pajak (tax avoidance) masih tergolong sebagai tindakan legal misalnya beberapa perusahaan dalam satu rangkaian beberapa mata rantai jalur produksi atau distribusi yang sejenis melakukan peleburan usaha, sehingga beberapa mata rantai produksi atau distribusi lolos dari pengenaan PPn. Misalnya perkebunan kapas, pabrik benang, pabrik tekstil, perusahaan garmen meleburkan diri menjadi satu perusahaan garmen terpadu. Dengan demikian, maka penyerahan bahan baku antar divisi tersebut tidak dapat dikenakan PPn karena berada dalam satu perusahaan terpadu. Bagi pengusaha yang lain yang lebih suka mengambil jalan pintas, lebih memilih menyelundupkan/menggelapkan pajak dengan cara melaporkan jumlah peredaran bruto lebih rendah dari pada yang sebenarnya.

b. Legal Karakter Pajak Pertambahan Nilai Untuk memahami Pajak Pertambahan Nilai khususnya PPN Indonesia, maka perlu dipahami legal karakter PPN Indonesia yang dapat dirinci dan diuraikan sebagai berikut : MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

3


PAJAK TI DAK LANGSUNG MULTI STAGE LEVY INDIRECT SUBTRACTION/ CREDIT/ INVOICE METHOD PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI

LEGAL KARAKTER PPN (Indonesia) CONSUMPTION TYPE VAT TARIF TUNGGAL NON CUMULATIVE

PAJAK OBJEKTI F

Gambar 1 1) Pajak Pertambahan Nilai sebagai Pajak Tidak Langsung dan Pajak Objektif Karakter PPN sebagai pajak tidak langsung ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak-pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini berada pada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan penanggung jawab atas pelaporan/penyetoran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang bertindak selaku penjual BKP atau pengusaha JKP selaku pengusaha yang menyerahkan JKP. Oleh karena itu apabila terjadi penyimpangan pemungutan PPN, fiskus akan meminta pertanggungjawaban kepada Penjual BKP atau Pengusaha JKP tersebut, bukan kepada pembeli, walaupun pembeli kemungkinan juga berstatus sebagai PKP. NEGARA PPN

PENJUAL/

BKP/JK

PENGUSAH

PPN

PEMBELI/ PENERIMA JASA

PENANGGUNG

PEMIKUL BEBAN

JAWAB

PAJAK

Gambar 2


HALAMAN

4


Sebagai Pajak Tidak Langsung, pengertian Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasar dua sudut pandang sebagai berikut: a) Sudut pandang ilmu ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi obyek pajak. b) Sudut pandang ilmu hukum, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada ditangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang ilmu hukum ini membawa konsekuensi filosofis bahwa : (1) apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha jasa, pada hakekatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara. (2) dalam hal (PKP) penjual tidak memungut pajak dari pembeli dengan alasan apapun, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual, bukan tanggung jawab pembeli. Oleh karena itu, PKP Penjual/Pengusaha Jasa tidak dapat menghindar dari pertanggungjawaban ini dengan berargumentasi bahwa pembeli tidak mau membayar PPN sehingga ia tidak berhasil memungut PPN yang terutang. Berhasil atau tidak berhasil memungut PPN yang terutang, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penjual. Kelalaian PKP Penjual/Pengusaha Jasa tidak dapat dialihkan menjadi tanggung jawab Pembeli atau Penerima Jasa. Selain sebagai pajak tidak langsung, PPN juga memiliki legal karakter sebagai pajak objektif yang bermakna bahwa timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh tatbestand yaitu peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut objek pajak. Kondisi subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan. PPN tidak membedakan antara konsu-men orang pribadi dengan konsumen berbentuk badan, antara konsumen yang berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah. Sepanjang mereka mengonsumsi barang atau jasa dari jenis yang sama, mereka diperlakukan sama.

Sebagai pajak objektif

PPN menimbulkan

dampak regresive yaitu semakin tinggi kemampuan konsumen semakin ringan beban pajak yang dipikul, semakin rendah kemampuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul. Untuk mengurangi dampak regresif ini, terhadap konsumen yang mengonsumsi BKP yang tergolong mewah dikenakan PPnBM di samping PPN. Sebagai contoh dapat dikemukakan andaikata ada seorang SATPAM membeli sepatu kanvas warna hitam di sebuah toko sepatu, demikian pula direktur dari perusa-haan tempat SATPAM bekerja, membeli sepatu yang jenisnya sama di toko sepatu yang sama. Harga sepatu tersebut misalnya Rp 100.000,00, maka baik SATPAM mau-pun direktur tersebut dikenakan PPN dalam jumlah yang sama yaitu 10% x Rp100.000,00 = Rp10.000,00. Bagi SATPAM uang sejumlah Rp 10.000,00 memiliki nilai yang relatif cukup berarti apabila dibandingkan dengan nilai uang tersebut bagi direktur. Dari contoh ini dapat diketahui bahwa bagi satpam yang tingkat kemampuannya jauh lebih rendah dari pada direktur, memikul beban pajak yang lebih berat. Sebaliknya bagi direktur yang tingkat kemampuannya jauh lebih tinggi dari pada SATMODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

5


PAM, memikul beban pajak yang lebih ringan. Untuk mengurangi dampak regresive, apabila pada suatu ketika direktur tersebut membeli “play station” untuk anaknya, maka di samping dikenakan PPN 10% juga dikenakan PPnBM sebagai pungutan tambahan sebesar 20%.

2) Multi Stage Levy namun Non Kumulatif. Multi stage tax adalah karakteristik PPN yang mempunyai makna PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi obyek PPN mulai dari tingkat pabrikan (manufacturer) kemudian ditingkat pedagang besar (wholesaler) dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang pengecer (retailer) dikenakan PPN. Penyerahan benang ke pabrik tekstil adalah objek PPN, demikian pula penyerahan tekstil ke pengusaha garmen. Selanjutnya PPN juga dikenakan atas penyerahan garmen kepada pedagang besar oleh pengusaha garmen. Demikian seterusnya sampai dengan penyerahan garmen oleh pedagang eceran kepada konsumen yang merupakan sasaran PPN yang sebenarnya. Meskipun memiliki karakter multi stage levy, PPN tidak menimbulkan dampak kumulasi. Dampak kumulasi ini dapat dihindari karena dalam penghitungan pajak terutang yang wajib disetor ke kas negara, PPN menerapkan indirect subtraction method (metode pengurangan tidak langsung). Ketika PKP membeli BKP dari PKP lain selaku Penjual, PKP Pembeli membayar PPN kepada PKP Penjual. PPN yang dibayar oleh PKP Pembeli ini disebut Pajak Masukan (input tax). Apabila kemudian oleh PKP yang semula sebagai pembeli, BKP tersebut dijual, maka PKP ini wajib memungut PPN dari pembeli yang dinamakan Pajak Keluaran (output tax). Berdasarkan indirect subtraction method, PPN yang disetor ke kas negara merupakan hasil pengurangan Pajak Keluaran yang dipungut dengan Pajak Masukan yang dibayar. Metode ini acapkali disebut “invoice method” atau “credit method”. Korelasi antara indirect subtraction method dengan penghindaran dampak kumulasi dapat disimak dalam Gambar 3 dan Gambar 4. Dari perbandingan antara Pajak Penjualan yang kumulatif dengan PPN yang non kumulatif dalam gambar tersebut, dapat dihitung beban pajak yang dipikul oleh konsumen sebagai berikut: -

dalam mekanisme PPN yang menggunakan indirect subtraction method. Jumlah PPN yang disetor ke kas negara = 150.000 Harga Jual yang dibayar oleh konsumen = 1.500.000 Beban pajak yang dipikul oleh konsumen = 150/1.500 x 100% = 10%

-

dalam mekanisme PPn yang menggunakan pola konvensional. Jumlah PPN yang disetor ke kas negara = 100.000 + 140.000 + 170.000 = 410.000 Harga Jual yang dibayar oleh konsumen = 1.700.000 Beban pajak yang dipikul oleh konsumen = 410/1700 x 100% =24,11%


HALAMAN

6


Karena menimbulkan dampak kumulatif (cascade effect), maka beban pajak yang dipikul oleh konsumen lebih tinggi dari pada tarif PPn.

MULTI STAGE LEVY namun NON KUMULATIF PK = 100.000

PABRIKAN BKP

PM = 100.000 PK = 130.000

HARGA BELI =1.000.000 NILAI TAMBAH = 300.000 HARGA JUAL =1.300.000

BKP

PK = 150.000

HARGA BELI = 1.300.000 NILAI TAMBAH = 200.000 HARGA JUAL= 1.500.000

KONSUMEN

PPN = 30.000

KN

PPN = 20.000

KN

PPN 10% 130.000 PM = 130.000

PEDAGANG ECERAN

KN

PPN 10% 100.000

HARGA JUAL =1.000.000

PEDAGANG BESAR BKP

PPN = 100.000

PPN 10% 150.000

BEBAN PAJAK Gambar 3

Perbandingan antara PPn kumulatif dg PPN non kumulatif

PERBANDINGAN PPn KUMULATIF& PPN NON KUMULATIF

KAS NEGARA

KAS NEGARA

PABRIKAN

PPn 100.000

HARGA JUAL 1.000.000

HARGA JUAL 1.000.000

PPN 100.000

PEDAGANG BESAR PPn 140.000

HARGA BELI = 1.100.000 NILAI TAMBAH = 300.000 HARGA JUAL=1.400.000

PPN 30.000

HARGA BELI = 1.000.000 NILAI TAMBAH= 300.000 HARGA JUAL = 1.300.000

PEDAGANG ECERAN PPn 170.000

HARGA BELI = 1.540.000 NILAI TAMBAH = 160.000 HARGA JUAL =1. 700.000

KUMULATIF

PPN 20.000

HARGA BELI = 1.300.000 NILAI TAMBAH = 200.000 HARGA JUAL= 1. 500.000

KONSUMEN

PPN 130.000

PPN 150.000

NON KUMULATIF

Gambar 4 MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

7


3) Penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan indi-rect subtraction method UU PPn 1951 mewajibkan Penjual atau Pengusaha Jasa untuk menyetorkan ke kas negara seluruh PPn yang dipungut dari Pembeli atau Penerima Jasa. UU PPN 1984 menganut mekanisme yang berbeda ketika menentukan jumlah PPN yang wajib disetor ke kas negara. PPN yang dipungut dari Pembeli atau Penerima jasa tidak selalu harus disetor ke kas negara. Ketika PKP menyerahkan JKP Penjual atau PKP Pengusaha Jasa memungut PPN yang terutang, Indirect Subtraction Method adalah metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara dengan cara mengurangkan pajak atas perolehan dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa.

PPN SISTIM PEMUNGUTAN PPn atas

Nilai Tambah

HARGA BELI BH BAKU = 500 BH PEMBANTU= 300 SUKU CADANG DLL. = 200 ----------JUMLAH = 1000

BIAYA PENYUSUTAN BUNGA GAJI/UPAH MANAJEMEN LABA USAHA JUMLAH

= 50 = 100 = 300 = 150 = 100 ---------= 700

HARGA JUAL

1700

Nilai Tambah 700 SUBTRACTION

ADDITION INDIRECT SUBTRACTION/ CREDIT/INVOICE

Gambar 5 Dalam Gambar 5 dilukiskan pengusaha di bidang industri. Untuk menghasilkan pro-duknya, membeli bahan baku, bahan pembantu, suku cadang dan lain-lain yang terkait seba-nyak 1.000, sedangkan biaya yang dikeluarkan dan laba yang diper-hitungkan sebesar 700, supaya tidak mengalami kerugian maka produknya akan dijual dengan harga jual 1.700. Dalam dunia perdagangan, diucapkan dalam bahasa yang agak berbeda yaitu pembelian barang dagangan 1.000, biaya dan laba yang diharapkan 700, harga jual barang dagangan 1.700. Angka 700 itulah yang dinamakan “nilai tambah”. Nilai tambah (added value) adalah penjumlahan unsur-unsur biaya MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

8


dan laba dalam rangka proses produksi atau distribusi barang atau jasa. Jadi nilai tambah tidak semata-mata dihasilkan dari perubahan bentuk atau sifat suatu barang dalam kegiatan produksi. Nilai tambah sebesar 700 inilah yang menjadi sasaran pengenaan PPN, bukan harga jual sebesar 1700. Untuk menghitung PPN atas nilai tambah dapat dilakukan melalui tiga metode yaitu : a) Subtraction method (metode pengurangan secara langsung), yaitu dengan cara mengalikan tarif PPN dengan selisih antara harga jual dengan harga beli. b) Indirect subtraction method (metode pengurangan secara tidak langsung), yaitu dengan cara mengurangkan PPN yang dipungut oleh penjual atau pengusaha jasa atas penyerahan barang atau jasa, dengan PPN yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa lain atas perolehan barang atau jasa. c) Addition method (metode penghitungan nilai tambah), yaitu mengalikan tarif PPN dengan hasil penjumlahan unsur-unsur nilai tambah. Tentang hal ini akan lebih jeas apabbila disimak Gambar 6.

METODE PENGHITUNGAN (Calculation Method)

INDIRECT SUBTRACTION/ INVOICE/ CREDIT METHOD

SUBTRACTION METHOD

HARGA J UAL = 1.700 PPN = 10% x 1.700 = 170 HARGA BELI = 1.000 PPN = 10% x 1.000 = 100 PPN TERUTANG UNTUK DISETOR KE KAS NEGARA = 70

HARGA J UAL = 1.700 HARGA BELI = 1.000 DPP = PPN 10% =

700 70

ADDITION METHOD

PENYUSUTAN = 50 BUNGA = 20 SEWA = 80 GAJ I/ UPAH = 300 MANAJEMEN = 150 LABA USAHA = 100 J u ml a h = 700 PPN 10% = 70

Gambar 6 Diantara tiga metode tersebut, UU PPN Indonesia menganut “indirect subtraction method” (metode pengurangan tidak langsung). Untuk mendeteksi atau menguji kebenaran jumlah pajak yang terutang atas perolehan dan jumlah pajak yang terutang atas penyerahan tersebut diperlukan suatu dokumen pendukung. Dokumen ini dinamakan “tax invoice” (Faktur Pajak), oleh MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

9


karena itu metode ini dinamakan juga “Invoice Method”. Oleh karena itu Faktur Pajak merupakan persyaratan mutlak dalam indirect subtraction method. Dalam hukum pajak, kegiatan mengurangkan pajak dengan pajak dinamakan “tax credit”, oleh karena itu metode ini juga dinamakan “credit method” yaitu mengkreditkan pajak yang dibayar kepada penjual atau pengusaha jasa yang dinamakan “Pajak Masukan” (input tax) dengan pajak yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan “Pajak Keluaran” (output tax). Dalam kalimat yang lebih sederhana dan populer adalah mengreditkan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran. Dalam UU PPN diatur dengan lugas kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

4) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri sehingga memiliki kedudukan netral. Karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri mengandung dua makna, yaitu: a) “Pajak atas konsumsi” mengandung makna bahwa : (1) PPN bukan pajak atas kegiatan bisnis. (2) Pemikul beban pajak adalah konsumen. Sebagai pajak atas konsumsi sebenarnya tujuan akhir PPN adalah mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (a tax on consumption expenditure) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan Pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada APBN/APBD. Karena konsumen tidak semata-mata mengonsumsi barang tetapi juga mengonsumsi jasa, maka PPN selain dikenakan atas konsumsi barang juga dikenakan atas konsumsi jasa. Karakteristik PPN yang seperti ini menempatkan PPN pada posisi netral yaitu netral baik atas pola konsumsi, pola produksi maupun pola distribusi. Netralitas PPN dibentuk oleh dua faktor yaitu : (1) PPN dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa. (2) Dalam pemungutannya, PPN menganut prinsip tempat tujuan (destination principle). b) Spesifikasi “dalam negeri”, merupakan refleksi dari prinsip destinasi (destination principle) yang diadopsi dalam UU PPN 1984. Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, PPN hanya dikenakan atas konsumsi BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam negeri. Oleh karena itu, komoditi impor dikenakan PPN dengan persentase yang sama dengan produk domestik. Dalam kaitan dengan arus barang atau jasa yang melintas batas wilayah negara (cross border area), PPN mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu : (1) Prinsip tempat asal (origin principle); (2) Prinsip tempat tujuan (destination principle). Prinsip tempat asal mengandung pengertian bahwa PPN dipungut ditempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

10


Sedangkan berdasarkan prinsip tempat tujuan, PPN dipungut ditempat barang atau jasa dikonsumsi. Kedua prinsip ini sangat besar pengaruhnya terhadap kedudukan PPN dalam perdagangan internasional. Apabila dikehendaki ada sifat netral PPN dibidang perdagangan internasional, maka prinsip yang dianut adalah prinsip tempat tujuan (destination principle). Dalam prinsip ini, komoditi impor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang produksi dalam negeri. Karena kedua jenis komoditi tersebut sama-sama dikonsumsi di dalam negeri, maka akan dikenakan pajak dengan beban yang sama. Dengan demikian maka kompetisi antara komoditi impor dengan produk domestik tidak dipengaruhi oleh PPN melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor spesifik bisnis. Sebaliknya barang produksi dalam negeri yang akan diekspor tidak dikenakan PPN di negara asal melainkan dikenakan PPN dinegara tujuan barang yaitu negara tempat komoditi ekspor tersebut akan dikonsumsi. Meskipun demikian, supaya daya saing komoditi ekspor Indonesia dengan produk domestik negara pengimpor tidak dipengaruhi oleh PPN Indonesia, masih diperlukan sarana lain berupa pengenaan PPN atas komoditi ekspor dengan tarip 0%.

5) PPN Indonesia menerapkan tarif tunggal (single rate) Pasal 7 ayat (1) UU PPN 1984 mengatur bahwa atas penyerahan BKP dikenakan PPN dengan tarif 10%. Kemudian dalam ayat (3) ditentukan bahwa dengan Peraturan Pemerintah, tarif tersebut pada ayat (1) dapat dinaikkan setinggi-tingginya 15% atau diturunkan serendahrendahnya 5%. Sedangkan tarif ekspor BKP yang ditentukan pada ayat (2) sebesar 0% bukan tarif riil melainkan tarif teknis yang dibuat dengan maksud memenuhi aspek filosofis yaitu menjaga netralitas PPN tanpa mengorbankan aspek ekonomi yaitu PPN tetap menjaga daya saing komoditi ekspor di luar negeri (negara tujuan).

6) PPN Indonesia termasuk tipe konsumsi (Consumption Type VAT) Dalam conpsumtion type value added tax semua pembelian yang digunakan untuk produksi termasuk pembelian barang modal dikurangkan dari penghitungan nilai tambah. Jadi dasar pengenaan pajaknya terbatas pada pembelian untuk keperluan konsumsi. Tidak terjadi pengenaan pajak lebih dari satu kali terhadap barang modal, karena pembelian barang modal dikeluarkan dari dasar pengenaan pajak. Hal ini memberi sifat netral PPN terhadap pola produksi. Pengusaha bebas memilih apakah mau menggunakan sistem produksi padat modal atau padat karya, PPN tidak akan ikut menentukan. Dalam hal penghitungan pajak terutang menggunakan credit method, maka seluruh Pajak Masukan yang dibayar atas pembelian Barang Modal dan bahan boleh dikreditkan. PPN tipe konsumsi ini memiliki beberapa nilai positif, yaitu: MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

11


1) Membantu likuiditas perusahaan, karena seluruh Pajak Masukan atas pembelian BKP yang digunakan dalam proses produksi (dalam arti luas) segera dapat dikre-ditkan. 2) Menunjang iklim investasi yang sehat. 3) Mendorong pengusaha secara berkala melakukan regenesari alat produksi barang modal karena dikenakan pajak tidak lebih dari satu kali. 4) Tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda (bersifat non kumulasi).

b. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia DASAR HUKUM

DASAR HUKUM PPN INDONESIA UU No. 11 Tahun 1994 Mulai berlaku 1 – 1 - 1995

Perub I

Ps. 1 - 17

UU No. 8 Tahun 1983

Ps. III UU ini disebut UU Perubahan UU PPN 1984

Perub II

Ps. 1 - 16C

Mulai berlaku 1 April 1985

Ps. 20 UU ini disebut UU PPN 1984

UU No. 18 Tahun 2000 Mulai berlaku 1 – 1 - 2001

Ps. II UU ini disebut UU Perubahan Kedua UU PPN 1984

Nama Tetap

Gambar 7 Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai Indonesia adalah UU Nomor 8 Tahun 1983. yang mulai berlaku sejak 1 April 1985. Satu dasa warsa kemudian UU ini diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, berlaku sejak 1 Januari 1995, dan lima tahun kemudian diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001. Perkembangan peraturan pelaksanaan sebelum 1 Januari 2001 dengan yang berlaku sejak 1 Januari 2001 dapat digambarkan sebagai berikut : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 sejak 1 Juni 2002, tentang Pelaksanaan UU Nomor 8 belum Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 2) Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN. 3) Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok BKP Yang Tergolong Mewah, yang telah beberapa kali diubah.


HALAMAN

12


4) Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Pemerintah ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Pemerintah ini telah empat kali diubah dengan: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 mulai 1 Juli 2002 ; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 mulai 13 Agustus 2003 ; (3) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007; (4) dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tanggal 31 Mei 2007.

Latihan 1 Untuk memudahkan memahami materi yang telah diuraikan dalam bagian ini, coba dikerjakan dengan saksama beberapa latihan dibawah ini : Sebutkan legal karakter PPN ! Jelaskan makna legal karakter PPN sebagai pajak tidak langsung ! Mengapa meskipun multi stage levy merupakan salah satu legal karakter PPN, namun tidak menimbulkan dampak kumulasi ? Apa yang dimaksud dengan dampak regresif PPN ? Jelaskan pula bagaimana kaitan antara tarif tunggal dengan regresivitas PPN dan bagaimana UU PPN 1984 mencoba mengatasi hal ini ? Jelaskan makna dari kedudukan netral PPN !


HALAMAN

13



OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Uraian, contoh dan non contoh a. Objek PPN sesuai dengan perubahan kedua UU PPN 1984 Sejak UU Nomor 8 Tahun 1983 diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 yang kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 mulai 1 Januari 2001, objek pajak yang semula diatur hanya dalam Pasal 4, ditambah dengan objek pajak yang bersifat spesifik yang diatur dalam Pasal 16C dan Pasal 16D UU PPN 1984, yang materi selengkapnya adalah sebagai berikut: 1) penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha ; 2) impor Barang Kena Pajak ; 3) penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha; 4) pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ; 5) pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ; 6) ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak ;

7) kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan baik yang hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain ; 8) penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya menurut ketentuan dapat dikreditkan. Perumusan objek PPN dalam Pasal 4 huruf a, c dan f UU PPN 1984 menimbulkan dua permasalahan yang relevan, yaitu : a) Pengertian yang terkandung dalam terminologi “Pengusaha” dalam Pasal 4 huruf a, dan c . Istilah “pengusaha” yang digunakan dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c terasa berbeda dengan istilah “Pengusaha Kena Pajak” yang digunakan dalam Pasal 4 huruf f. Untuk memahami perbedaan ini harus diteliti lebih dahulu pengertian “pengusaha”.Untuk keperluan itu kita mengacu pada Pasal 1 angka 14 yang merumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Kriteria “kegiatan usaha atau pekerjaan” yang ditegaskan dalam memori penjelasan Pasal 4 ternyata diambil dari Pasal 1 angka 14. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

14


OBJEK PAJAK PPN DIKENAKAN ATAS

Ps. 4 huruf a PENYER. BKP DI DLM DAERAH PABEAN YG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA

Ps. 4 huruf d PEMANFAATAN. BKP TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN di DALAM DAERAH PABEAN

Ps. 4 huruf b

Ps. 4 huruf e

IMPOR BKP

PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DLM DAERAH PABEAN

Ps. 4 huruf c PENYER. JKP DI DLM. DAERAH PABEAN YG. DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA

Ps. 16C

Ps. 4 huruf f EKSPOR BKP OLEH PKP

MEMBANGUN SENDIRI YG DILAKUKAN TDK DLM KEGIATAN USAHA/ PEKERJAAN OLEH OR. PRIBADI/BADAN

Ps. 16D

PENYERAHAN AKTIVA OLEH PKP YG MENRT TUJUAN SEMULA AKTIVA TSB. TDK UTK DIPERJUALBELIKAN SEPANJ. PPN YANG DIBAYAR PD SAAT PEROLEHANNYA DAPAT DIKREDITKAN

Gambar 8 b) Pengertian yang terkandung dalam terminologi “Pengusaha Kena Pajak”. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 15 dirumuskan bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Dari rangkaian Pasal 1 angka 14 dengan angka 15 UU PN 1984 ini, sampai pada kesimpulan bahwa istilah “Pengusaha” yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan c , adalah PKP. Dalam memori penjelasan Pasal 4 ditetapkan bahwa suatu penyerahan barang dapat dikenakan pajak, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak ; (2) barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud ; (3) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean ; (4) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

15


PENGUSAHA DLM Ps 4 HURUF a & c adalah PENGUSAHA KENA PAJAK MENGHASILKAN BARANG

ORANG PRIBADI

MENGIMPOR BARANG MENGEKSPOR BARANG

Ps. 1 angka 14

PENGUSAHA

Dalam kegiatan usaha/pekerj.

MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN MEMANFAATKAN BR. TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN

Ps. 1 angka 15 MELAKUKAN USAHA JASA MENYERAHKAN BKP/JKP

BADAN MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN

PENGUSAHA KENA PAJAK

TDK TERMASUK

PENGUSAHA KECIL YG BATASANNYA DITETAPKAN DG KEP. MENKEU.

Gambar 9

Ps. Ps. 44 huruf huruf aa :: PPN PPN dikenakan dikenakan atas atas penyer. penyer. BKP BKP di di dalam dalam Daerah Daerah Pabean Pabean oleh oleh Pengusaha Pengusaha

Pengusaha Pengusaha yang yang melakukan melakukan penyerahan penyerahan BKP/JKP BKP/JKP pada pada dasarnya dasarnya adalah adalah PKP PKP

Pengusaha Pengusaha menyer. menyer. BKP BKP

Ps. Ps. 11 angka angka 15 15 Pengusaha Pengusaha Kena Kena Pajak Pajak

Kesimpulan Kesimpulan

Pengusaha Pengusaha menyer. menyer. BKP BKP Suatu Suatu penyerahan penyerahan BKP/JKP BKP/JKP dapat dapat dikenakan dikenakan PPN PPN apaapabila bila yang yang menyerahkan menyerahkan PKP PKP

Ps. Ps. 44 huruf huruf cc :: PPN PPN dikenakan dikenakan atas atas penyer. penyer. JKP JKP di di dalam dalam Daerah Daerah Pabean Pabean oleh oleh Pengusaha Pengusaha

Gambar 10 Dalam hal yang diserahkan adalah jasa, maka penyerahan jasa ini terutang pajak apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) jasa yang diserahkan adalah Jasa Kena Pajak ; 2) penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean ; 3) penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Pengusaha yang bersangkutan.


HALAMAN

16


c. Barang Kena Pajak Setelah perubahan UU PPN 1984 dengan UU Nomor 11 Tahun 1994 mulai 1 Januari 1995 terjadi pergeseran pengertian Barang Kena Pajak sebagai berikut : Pasal 1 huruf c UU PPN 1984

Pasal 1 huruf c UU PPN 1984

Sebelum 1 Januari 1995

Sejak 1 Januari 1995

Barang Kena Pajak adalah barang

Barang Kena Pajak adalah barang

ber-wujud yang menurut sifat atau

ber-wujud yang menurut sifat atau

hukum-nya dapat berupa barang

hukumnya

bergerak atau barang tidak bergerak

bergerak atau barang tidak bergerak

hasil pengolahan barang (pabrikasi)

maupun barang tidak ber-wujud yang

yang dikenakan pajak berdasarkan

dikenakan

Undang-undang ini.

Undang-undang ini.

dapat

pajak

berupa

barang

berdasarkan

Dari rumusan pasal 1 huruf c yang sejak 1 Januari 2001 menjadi Pasal 1 angka 3 UU PPN 1984, apabila dibandingkan dengan rumusan sebelum 1 Januari 1995 dapat disimpulkan telah terjadi perkembangan ruang lingkup BKP sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Ruang lingkup BKP yang dirumuskan dalam Ps. 1 angka 3 UU PPN 1984 Sejak 1 April 1985 s.d. 31 Desember

Sejak 1 Januari 1995

1994 a. barang bergerak dan barang tak berak

a. barang bergerak dan barang tak gerak

b. barang bergerak hanya meliputi barang b. barang bergerak meliputi barang berwujud berwujud c. hasil kegiatan pabrikasi sehingga BKP hanya barang baru

dan barang tidak berwujud c. tidak dipersyaratkan hasil pabrikasi sehingga BKP meliputi barang baru dan barang bekas

Karena tidak ada jenis barang selain yang unsur-unsurnya disebut dalam Pasal 1 angka 3 UU PPN 1984 sejak 1 Januari 1995, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua barang dapat dikenakan pajak. Secara filosofi, supaya netralitas PPN dapat direalisasi, maka PPN menghendaki perlakuan yang sama terhadap konsumsi barang, tidak perlu pengecualian. Apabila filosifi ini benar-benar dilaksanakan, dikhawatirkan UU PPN Indonesia menjadi tidak realistis. Dalam kehidupan nyata di dunia ini tidak mungkin tanpa pengecualian. Oleh karena itu pengertian yang luas tentang BKP tersebut kemudian dibatasi oleh Pasal 4A UU PPN 1984 yang menentukan bahwa MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

17


dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan jenis-jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak. Kriteria barang tidak kena pajak ditentukan dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN 1984 yang penjabarannya dilakukan dalam Pasa. 1 s.d. Pasal 4 PP Nomor 144 Tahun 2000. MINYAK MENTAH (CRUDE OIL) GAS BUMI, PANAS BUMI

BR HASIL PERTAMB./ PENGEBOR. YG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA

PASIR & KERIKIL BATUBARA SEB. DIPROSES MENJADI BRIKET BIJIH BESI, BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH NIKEL , BIJIH TEMBAGA, BIJIH PERAK & BIJIH BAUKSIT BERAS, GABAH

BARANG TIDAK KENA PAJAK (Ps. 4A UU PPN 1984 jo Ps 1-4 PP No. 144/2000)

BR KEBUTUH. POKOK YG DIBUTUHKAN RAKYAT BANYAK

JAGUNG SAGU KEDELAI GARAM

MAKANAN & MINUMAN YG DISEDIAKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG & SEJENISNYA BUKAN KATERING

DIKONSUMSI DITEMPAT/TIDAK

UANG, EMAS BATANGAN, SURAT BERHARGA .

Nonbkp-02 UNTUNG SUKARDJI-02

Gambar 11 d. Perlakuan PPN atas barang hasil pertanian Sejak 1 Januari 2001 perlakuan PPN atas barang hasil pertanian dapat dikelompokkan dalam dua tahap sebagai berikut: 1) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tanggal 22 Maret 2001 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001 terdapat dua perlakuan yang berbeda atas barang hasil pertanian yang kedua-duanya dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagai berikut: a) atas impor dan penyerahan bibit dan atau benih dari barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan dilakukan tidak harus oleh petani; b) atas penyerahan barang hasil pertanian yang dilakukan oleh petani atau kelompok petani. Adapun barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang: a) pertanian, perkebunan, dan kehutanan ; b) peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran ; atau c) perikanan baik dari penangkapan maupun budidaya. yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

18


pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentu. Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, pertanian, perburuan atau penangkapan, penangkaran, atau budidaya perikanan. Berarti tidak dimungkinkan petani berbentuk badan. Dengan demikian apabila ada pengusaha berbentuk badan menyerahkan hasil pertanian, tidak dibebaskan dari pengenaan PPN. Adapun yang dimaksud dengan pemrosesan yang dilakukan dengan cara tertentu adalah: a) direndam, dikupas, disucihamakan, dipisahkan dari kulit atau biji atau pelepah, dipecah/ digiling, disayat, dibelah, dikeringkan, diperam, dicuci, dirajang, digaruk, disisir, direbus, dibekukan, dan atau dikemas dengan cara sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan, untuk hasil usaha di bidang pertanian atau perkebunan; b) ditebang, dipangkas cabang dan rantingnya, dikupas kulit dari batangnya dan dipotong menjadi kayu bulat atau gelondongan, untuk hasil usaha di bidang kehutanan; c) dengan cara apapun sebelum dipotong atau disembelih, untuk hasil usaha di bidang peternakan atau penangkaran; d) dengan cara apapun sebelum dikuliti, untuk hasil usaha di bidang perburuan atau penangkapan. e) didinginkan/dibekukan, digarami, dikeringkan/diasap, direbus, dan atau dikemas dengan cara yang sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan, untuk hasil usaha di bidang perikanan. Contoh : (a) Pasar swalayan “Sarwimirah” membeli sayur mayur kepada Kamidi, Subekti, Zainal, Bakri selaku petani sayur-mayur, dibebaskan dari pengenaan PPN. Sebaliknya ketika Ny. Sulastri membeli kangkung, sawi, kentang, bayam, di pasar swalayan tersebut, wajib membayar PPN karena perusahaan ini bukan petani. (a) Departemen Pertanian membeli sejumlah bibit jati dari PT Perhutani, dibebaskan dari pengenaan PPN meskipun PT Perhutani bukan petani menurut PP Nomor 12 Tahun 2001. 2) Sejak 1 Januari 2007, dengan PP Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 8 Januari 2007 yang mengubah PP Nomor 12 Tahun 2001, dibebaskan dari pengenaan PPN atas impor atau penyerahan: a) bibit dan atau benih dari barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan; b) barang hasil pertanian yang disebut dalam lampiran PP Nomor 7 Tahun 2007.

e. Jasa Kena Pajak Pasal 1 angka 5 UU PPN 1984 merumuskan ada dua macam pengertian jasa, yaitu : 1) setiap kegiatan pelayanan berdasarkan satu perikatan atau perbuatan hukum sehingga hak, kemudahan, barang atau fasilitas tersedia untuk dipakai. Contoh: Jasa akuntan publik


HALAMAN

19


menyebabkan sebuah laporan keuangan siap untuk dibacakan di depan rapat umum pemegang saham, jasa cleaning service mengakibatkan suatu ruangan siap untuk digunakan; 2) jasa menghasilkan barang karena pesanan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, antara lain adalah jasa produksi (jasa maklon). Dalam hal jasa tersebut dikenakan PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PPN 1984, dinamakan Jasa Kena Pajak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4A ayat (1), maka dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 ditentukan kriteria jasa tidak dikenakan pajak yang dirinci dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 16 PP Nomor 144 Tahun 2000, sebagai berikut : 1) Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, mulai dari pengobatan alternatif, dokter super spesialis, rawat inap di puskesmas sampai dengan rawat inap di rumah sakit swasta; 2) Jasa di bidang pelayanan sosial seperti jasa pelayanan panti asuhan, panti wreda, yayasan krematorium, yayasan pemakaman, jasa pemadam kebakaran ; 3) Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 168/KMK.03/2002 tanggal 27 April 2002 antara lain ditetapkan bahwa jasa pengiriman surat dengan perangko yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia yang tidak dikenakan PPN adalah yang merupakan tugas PT Pos Indonesia (persero) dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pos oleh negara yang terdiri dari kegiatan menerima, membawa, dan atau menyampaikan surat yang merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan, yang atas penyerahan jasanya dikenakan tarif jasa pos yang cara pelunasan tarif jasa posnya dengan perangko atau pengganti perangko. 4) Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi ; Jasa di bidang perbankan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : a) jasa khas perbankan merupakan jasa yang tidak dikenakan PPN yaitu yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan lain selain bank seperti jasa deposito, tabungan, rekening koran, giro, transfer, penukaran valuta asing dan sebagainya; b) jasa lainnya yang dilakukan oleh perusahaan perbankan, namun dapat dilakukan oleh perusahaan lain selain bank, merupakan jasa perbankan yang dikenakan PPN, seperti perusahaan perbankan menyewakan safe deposit box, menjalankan kegiatan usaha anjak piutang, menyewakan ruangan, memberikan jasa manajemen kepada nasabah. Jasa asuransi bukan JKP, namun jasa broker asuransi merupakan jasa penunjang jasa asuransi sehingga merupakan JKP. Sedangkan jasa sewa guna usaha dengan hak opsi termasuk kelompok jasa pembiayaan non bank, bukan JKP. 5) Jasa di bidang keagamaan ; Jasa di bidang keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah-rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, dan jasa lainnya di bidang keagamaan.


HALAMAN

20


6) Jasa di bidang pendidikan baik pendidikan sekolah maupun penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus, namun apabila jasa pendidikan ini dikaitkan dengan penyerahan BKP maka jasa pendidikan dimaksud merupakan bagian integral dengan penyerahan BKP, sehingga terutang PPN.

7) Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang sudah dikenakan Pajak Tontonan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tersurat dalam penjelasan bagian umum UU Nomor 18 Tahun 2000, objek pajak yang sudah dikenakan pajak daerah, tidak dikenakan PPN. 8) Jasa di bidang penyiaran (baik radio maupun televisi) yang bukan bersifat iklan ; 9) Jasa di bidang angkutan umum di darat dan air baik yang diselenggarakan oleh pe-merintah maupun swasta. Dalam penjelasan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, jasa angkutan udara luar negeri tetap tidak dikenakan PPN.

KESEHATAN MEDIK PELAYANAN SOSIAL

PENGIR. SRT DG PERANGKO PERBANKAN ASURANSI SGU DG HO KEAGAMAAN

PENDIDIKAN

JASA TIDAK KENA PAJAK Ps. 4A UU PPN 1984 jo Ps. 5 – 16 PP No.144 Tahun 2000

KESEN & HI BURAN YG SDH KENA PAJAK TONTONAN

PENYIARAN BUKAN IKLAN ANGKUTAN UMUM DARAT, AIR TENAGA KERJA PERHOTELAN PEMERINTAHAN UMUM Non JKP-02 UNTUNG SUKARDJI-02

Gambar 12 10) Jasa di bidang tenaga kerja. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000, termasuk dalam pelayanan jasa di bidang tenaga kerja dalam hal pihak yang menyediakan tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja dimaksud, artinya gaji atau honorarium tenaga kerja dimaksud dibayar oleh perusahaan yang menerima penempatan. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

21


11) Jasa di bidang perhotelan, meliputi : a) jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan hotel untuk tamu yang menginap; b) jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 12) Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum seperti instansi pemerintah memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Izin Usaha Perdagangan. Untuk keperluan ini, pengusaha yang membutuhkan membayar sejumlah uang ke kas daerah atau kas negara. Atas pembayaran ini tidak dikenakan PPN.

f.

Daerah Pabean

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PPN 1984, Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seluruh wilayah Republik Indonesia adalah Daerah Pabean kecuali ada bagian wilayah tertentu yang ditetapkan berada di luar Daerah Pabean seperti Daerah Perdagangan Bebas (Free Trade Zones) Sabang..

g. Kegiatan usaha atau pekerjaan Kriteria “kegiatan usaha atau pekerjaan” yang digunakan dalam Pasal 1 angka 14 dan memori penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984 mengandung pengertian penyerahan yang dilakukan dalam rangka kegiatannya sehari-hari, sebagaimana ditegaskan dalam memori penjelasan Pasal 4 UU PPN 1984 sebelum 1 Januari 1995.

h. Penyerahan Barang Kena Pajak Penentuan suatu penyerahan barang merupakan "penyerahan Barang Kena Pajak" sangat relevan untuk menentukan saat timbulnya objek pajak. Dalam UU PPN 1984, pengertian penyerahan BKP diatur dalam Pasal 1A ayat (1), sebagai berikut : 1) Penyerahan Hak Atas BKP Karena Suatu Perjanjian Dalam memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN 1984 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

2) Pengalihan BKP oleh Karena Suatu Perjanjian Sewa Beli Dan Perjanjian Leasing. Untuk penyerahan BKP berdasar perjanjian sewa-beli, saat timbulnya objek pajak bukan ditentukan oleh saat penyerahan hak melainkan saat pengalihan BKP. Adapun yang dimaksud dengan saat pengalihan BKP adalah saat berpindahnya penguasaan BKP dari penjual kepada MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

22


pembeli. Dengan demikian objek pajak terjadi pada saat pembeli membayar harga sewa dan pada saat yang bersamaan barang diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Dalam memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf b ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyerahan karena perjanjian sewa guna usaha (leasing) adalah penyerahan yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi. TUKAR MENUKAR TUNAI PENYERAHAN HAK ATAS BARANG KENA PAJAK KRN SUATU PERJANJIAN

JUAL BELI ANGSURAN LAIN YG MENIMBULKAN PENYER. HAK

PENGALIHAN BKP KARENA PERJANJIAN SEWA BELI ATAU PERJANJIAN LEASING

PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK { Ps. 1A ay. (1) UU PPN 1984 }

PENYERAHAN BKP KEPADA PEDAGANG PERANTARA ATAU MELALUI JURU LELANG

PEMAKAIAN SENDIRI ATAU PEMBERIAN DENGAN CUMA-CUMA ATAS BKP

PERSEDIAAN BKP DAN AKTIVA YG MENURUT TUJUAN SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN, YG MASIH TERSISA PD SAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN, SEPANJANG PPN ATAS PEROLEHANNYA MENURUT KETENTUAN DPT DIKREDITKAN

PENYERAHAN BKP DARI PUSAT KE CABANG ATAU SEBALIKNYA DAN PENYERAHAN BKP ANTAR CABANG PENYERAHAN BKP SECARA KONSINYASI PENYER. BKP UNTUNG SUKARDJI - 01

Gambar 13

3) Penyerahan BKP Kepada Pedagang Perantara atau Melalui Juru Lelang. Ketentuan ini mengandung dua unsur yaitu : a) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara, dan b) Penyerahan BKP melalui Juru Lelang (kepada pemenang lelang). Adapun yang dimaksud dengan pedagang perantara adalah orang pribadi atau badan yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner. Sedangkan yang dimaksud dengan juru lelang adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah. Kata penghubung yang digunakan bagi juru lelang adalah "melalui". Hal ini mengandung pengertian bahwa pada saat PKP menyerahkan BKP melalui juru lelang bukan MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

23


merupakan objek pajak, tetapi objek pajak timbul ketika juru lelang menyerahkan BKP yang dilelang kepada pemenang lelang untuk dan atas nama PKP yang bersangkutan.

4) Pemakaian Sendiri dan Pemberian Cuma-cuma. Pemakaian sendiri mengandung pengertian BKP yang merupakan barang dagangan atau hasil produksi digunakan untuk kepentingan PKP sendiri yang dapat meliputi Direksi, Dewan Komisaris, Karyawan. Pemakaian sendiri dapat dibedakan kedalam dua kelompok yaitu pemakaian sendiri yang bersifat konsumtif dikenakan PPN dan pemakaian sendiri yang bersifat produktif tidak dikenakan PPN. Pemberian cuma-cuma yang merupakan objek pajak adalah pemberian cuma-cuma baik BKP produksi sendiri maupun produksi perusahaan lain Misalnya perusahaan farmasi memberi secara cuma-cuma obat contoh kepada dokter praktek.

5) Persediaan BKP dan Aktiva Yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan Yang Masih Tersisa Pada Saat Pembubaran Perusahaan. Rumusan ini mengandung dua unsur yaitu : a) persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan merupakan ketentuan lama, dan b) aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan diperlakukan sebagai penyerahan BKP. Contoh : a) pada saat perusahaan dibubarkan masih tersisa persediaan barang dagangan yang belum terjual, maka sisa persediaan ini merupakan penyerahan BKP ; b) pada saat pembubaran perusahaan masih ada barang modal seperti gedung, mesin, mobil box, dan sejenisnya, maka barang modal yang masih ada ini merupakan penyerahan BKP.

6) Penyerahan BKP Dari Pusat ke Cabang atau Sebaliknya dan Penyerahan BKP antar Cabang. Ketentuan ini merupakan konsekuensi yuridis UU PPN 1984 menganut asas desentralisasi. Dengan asas desentralisasi, maka baik kantor pusat maupun cabang dengan nama dan dalam bentuk apapun, masing-masing dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP setempat. Karena masingmasing berstatus sebagai PKP, maka penyerahan BKP antar mereka dikenakan pajak. Dalam memori penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf f UU PPN 1984 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan cabang termasuk antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan sejenisnya.

7) Penyerahan BKP Secara Konsinyasi. Dalam penjelasan Pasal 1A ayat (1) huruf g UU PPN 1984 menegaskan bahwa dalam hal penyerahan secara konsinyasi, PPN yang sudah dibayar pada waktu BKP yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut. Sebaliknya, jika BKP titipan tersebut tidak laku


HALAMAN

24


dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik BKP, pengusaha yang menerima barang titipan tersebut membuat nota retur. Sebagai imbangan dari pengertian penyerahan BKP, dalam Pasal 1A ayat (1) UU PPN 1984 diberikan suatu rincian dari penyerahan barang yang tidak termasuk kategori sebagai Penyerahan Barang Kena Pajak, yaitu : 1) penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 2) penyerahan BKP untuk jaminan utang-piutang ; 3) penyerahan BKP dari pusat ke cabang dan antar cabang bagi PKP yang memperoleh ijin pemusatan tempat pajak terutang dari Direktur Jenderal Pajak.

i. Penyerahan Jasa Kena Pajak Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dan memori penjelasan Pasal 4 huruf c UU PPN 1984, termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah : a) setiap pemberian Jasa Kena Pajak ; b) pemakaian sendiri Jasa Kena Pajak ; c) pemberian cuma-cuma Jasa Kena Pajak. Contoh : -

Salon kecantikan merawat kecantikan pelanggan merupakan penyerahan JKP

-

Sebuah perusahaan jasa telekomunikasi menggunakan jasa telekomunikasi untuk rumah direksi atas beban perusahaan .


HALAMAN

25


PENYERAHAN JASA KENA PAJAK Ps 1 angka 7 jo Ps 4 huruf c UU PPN 1984

SETIAP KEGIATAN PEMBERIAN JASA KENA PAJAK

PEMBERIAN JASA KENA PAJAK DENGAN CUMA-CUMA

PEMAKAIAN SENDIRI JASA KENA PAJAK PENY. JKP UNTUNG SUKARDJI- 01

Gambar 14 j. Impor Barang Kena Pajak Berdasarkan Pasal 4 huruf b UU PPN 1984, PPN dikenakan atas impor BKP. Kemudian dalam Pasal 1 angka 9 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa impor adalah setiap kegiatan me-masukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean.

k. Ekspor Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak Ekspor BKP yang dilakukan oleh PKP dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 huruf f UU PPN 1984. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 dirumuskan bahwa ekspor adalah setiap kegiatan mengeluarkan barang dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean. Berbeda dengan impor yang dikenakan PPN meskipun dilakukan oleh orang pribadi yang tidak ber-status sebagai pengusaha di bidang impor, ekspor BKP dikenakan PPN hanya apabila dila-kukan oleh PKP sehingga apabila ekspor dilakukan oleh non PKP, tidak dikenakan PPN.

l. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean. Berdasarkan ketentuan ini, secara yuridis formal sejak 1 Januari 1995, BKP tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean, dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN. Perlakuan PPN ini selaras dengan destination principle yang diadaptasi oleh UU PPN 1984. Dalam memori MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

26


penjelasan yang lama Pasal 1 huruf b UU PPN 1984 sebelum revisi 1 Januari 2001, ditegaskan bahwa barang tidak berwujud antara lain hak atas merek dagang, hak paten, dan hak oktroi. Contoh : Pengusaha restoran di Jakarta menggunakan merek dagang “Kentucky Fried Chicken” dari Amerika, mengandung pengertian terjadi pemanfaatan BKPP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sehingga dikenakan PPN.

m. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Sama halnya dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud, JKP yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean berdasarkan Pasal 4 huruf e UU PPN 1984 dikenakan PPN. Contoh : Untuk memasarkan produknya di negara-negara Timur Tengah, PT Pelangi sebuah perusahaan tekstil di Bandung memanfaatkan jasa marketing dari sebuah perusahaan di Malaysia, dikenakan PPN. Berdasarkan pertimbangan bahwa objek PPN yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e memiliki sifat spesifik, maka secara lebih mendalam akan dibahas dalam “Kegiatan Belajar 8”. Demikian pula halnya dengan objek pajak dalam Pasal 16C (PPN atas kegiatan membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya), dan Pasal 16D (PPN atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan) pembahasannya akan dilakukan dalam bab yang sama dengan pembahasan objek pajak dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e tersebut.


HALAMAN

27


3.2.

Latihan 2 Lingkarilah pernyataan yang paling benar diantara empat pernyataan dalam setiap nomor kasus singkat dibawah ini. 1) Dasar hukum PPN di Indonesia, yaitu ………….. a. UU Nomor 8 Tahun 1983 b. UU Nomor 8 Tahun 1984 c. UU Nomor 8 Tahun 1985 d. UU Nomor 18 Tahun 2000.

2) Dasar hukum PPN yang diundangkan pada tanggal 31Desember 1983, dinamakan ……… a. UU PPN b. UU PPN 1983 c. UU PPN 1984 d. UU PPN 1985

3) Setelah perubahan yang kedua dengan UU Nomor 18 Tahun 2000, maka terhitung sejak 1 Januari 2001, dasar hukum PPN Indonesia namanya …………. a. berubah menjadi UU PPN 2000 b. berubah menjadi UU PPN 2001 c. tidak berubah, tetap UU PPN 1985 d. tidak berubah, tetap UU PPN 1984

4) Sebagai pajak atas konsumsi, PPN bersifat netral yang memiliki makna antara lain ………. a. PPN hanya dikenakan terhadap pengeluaran untuk konsumsi di dalam negeri b. PPN tidak mempengaruhi pola produksi dan pola konsumsi c. ekspor BKP dikecualikan dari pengenaan PPN d. PPN tidak dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar negei.

5) Meskipun PPN bersifat “multi stage levy”, tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda…. a. ada beberapa pengecualian objek b. PPN yang terutang dihitung hanya dari nilai tambahnya c. PPN yang disetor ke kas negara dihitung menggunakan “indirect subtraction method” d. PPN yang disetor ke kas negara dihitung menggunakan “addition method” 6) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak membeli 50 unit komputer dari PT Metrodata dikenakan PPN, karena …………….. a. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

28


b. PPN adalah pajak atas produk Nasional ; c. PPN adalah salah satu sumber penerimaan negara yang handal d. PPN adalah Pajak Tidak Langsung

7) Sebagai pajak objektif, PPN tidak memperhatikan kondisi subjektif subjek pajaknya sehingga dalam pengenaannya ……………. a. memperhatikan asas keadilan karena setiap orang atau badan yang mengkonsumsi barang atau jasa yang sama dikenakan PPN dengan jumlah yang sama. b. memperhatikan asas keadilan karena antara masyarakat kaya dengan masyarakat kurang mampu diperlakukan sama c. tidak memperhatikan asas keadilan karena antara masyarakat kaya dengan masyarakat kurang mampu diperlakukan sama d. sangat memperhatikan asas keadilan karena tidak bersikap diskriminatif.

8) Salah satu pertimbangan pengenaan PPnBM disamping PPN terhadap anggota masyarakat yang mengonsumsi BKP yang Tergolong Mewah adalah : a. sesuai dengan karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi b. untuk mengurangi kesenjangan beban pajak antara yang dipikul oleh anggota masyarakat berpenghasilan tinggi dengan yang berenghasilan rendah c. untuk mencegah anggota masyarakat tertentu mengonsumsi BKP Yang Tergolong Mewah d. karena PPnBM merupakan pungutan tambahan (tax supplement).


HALAMAN

29



SAAT DAN TEMPAT PAJAK TERUTANG 4.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Saat Pajak Terutang. Untuk menentukan saat PKP melaksanakan kewajiban membayar pajak, penentuan saat pajak terutang menjadi sangat relevan. Tanpa diketahui saat pajak terutang, tidak mungkin ditentukan bilamana PKP wajib memenuhi kewajiban melunasi utang pajaknya. Untuk menentukan saat pajak terutang sangat erat kaitannya dengan penentuan saat tim-bulnya utang pajak. Sebagai pajak objektif, PPN menganut ajaran materiil timbulnya utang pajak yaitu utang pajak timbul karena undang-undang. Dengan kata lain dapat di-rumuskan bahwa utang pajak timbul karena adanya tatbestand yang diatur dalam undang-undang, yaitu sejak adanya suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak. Dengan rumusan yang lebih sederhana, dapat ditentukan bahwa utang PPN mulai timbul sejak adanya objek pajak. Ajaran materiil timbulnya utang pajak dianut oleh suatu jenis pajak yang mekanisme pemungutan pajaknya menggunakan self assessment system. Mekanisme pemungutan PPN menggunakan sistem ini, sehingga timbulnya utang pajak ditentukan berdasarkan ajaran materiil. Dari ketentuan Pasal 11 UU PPN 1984 dapat disimpulkan bahwa pajak terutang: 1) pada saat penyerahan BKP atau JKP 2) pada saat impor BKP 3) pada saat dimulai pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 4) pada saat pembayaran dalam hal : a) pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau JKP b) pembayaran dilakukan sebelum dimulai pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 5) pada saat lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b. Tempat Pajak Terutang Berdasarkan Pasal 12 UU PPN 1984 ditetapkan bahwa pajak terutang di : 1) tempat tinggal atau tempat kedudukan ; dan 2) tempat kegiatan usaha dilakukan, atau 3) tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak ; 4) tempat BKP dimasukkan, dalam hal impor ;


HALAMAN

30


5) tempat orang pribadi atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak dalam hal pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean ; atau 6) satu tempat atau lebih yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai tempat pemusatan pajak terutang atas permohonan tertulis dari Pengusaha Kena Pajak. Ketentuan Pasal 12 UU PPN 1984 tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000, yang menetapkan bahwa : 1) Tempat pajak terutang untuk Penyerahan di dalam Daerah Pabean. Pajak terutang di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilakukan, yaitu di tempat pengusaha dikukuhkan atau seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 2) Tempat pajak terutang untuk impor BKP adalah ditempat BKP dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. 3) Tempat pajak terutang untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean adalah di tempat orang pribadi atau badan yang memanfaatkan, terdaftar sebagai Wajib Pajak. 4) Tempat pajak terutang untuk kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan adalah di tempat bangunan didirikan. 5) Tempat pajak terutang bagi PKP yang dikukuhkan di KPP Wajib Pajak Besar, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-335/PJ/2002 tanggal 1 Juli 2002 dipusatkan di KPP Wajib Pajak Besar yang menerbitkan surat pengukuhan. 6) Tempat pajak terutang ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan tertulis dari wajib pajak atau secara jabatan. a) Berdasarkan ketentuan ini maka dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP525/PJ./2000 tanggal 6 Desember 2000 ditetapkan bahwa PKP orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal yang tidak sama dengan tempat kegiatan usahanya, terutang pajak hanya ditempat kegiatan usahanya, sepanjang PKP tersebut tidak melakukan kegiatan usaha apapun di tempat tinggalnya. b) Dalam hal PKP memiliki lebih dari satu tempat kegiatan usaha dalam wilayah satu KPP, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.9/1998 tanggal 4 Mei 1998 ditegaskan pengukuhannya disatukan di kantor pusatnya. c) Beberapa PKP tertentu ditetapkan bahwa pada dasarnya terutang di tempat kantor pusatnya dikukuhkan sebagai PKP dengan beberapa pengecualian : (1) Wajib Pajak Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-394/PJ./2003 tanggal 31 Desember 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-73/PJ/2004 tanggal 14 April 2004, tentang Tempat Terutangnya Pajak Bagi PKP Yang Dikukuhkan di KPP Wajib Pajak BUMN ditetapkan sebagai berikut : MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

31


(a) Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP yang mengelola Wajib Pajak BUMN yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dan atau melakukan ekspor BKP, wajib dikukuhkan sebagai PKP di KPP dimaksud dan pajak terutang di tempat PKP dikukuhkan. Dikecualikan dari ketentuan ini bagi PKP BUMN yang : i.

melaksanakan proyek atau tender dari Pemerintah daerah atau panitia pemberi proyek atau tender di daerah tertentu yang mengharuskan PKP peserta proyek atau tender dikukuhkan sebagai PKP di KPP lokasi tempat kegiatan usaha ; atau

ii. mempunyai lebih dari 200 (dua ratus) tempat kegiatan usaha termasuk antara lain cabang, lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran dan sejenisnya termasuk distrik, dan tidak memiliki Sistem Informasi Akuntasi yang terhubung antara pusat dengan cabang maupun antar cabang (on line). Bagi BUMN yang tidak melakukan pemusatan tempat pajak terutang dimaksud, wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPP BUMN. (b) Bagi BUMN yang sudah terlanjur dikukuhkan sebagai PKP oleh KPP selain yang mengelola Wajib Pajak BUMN, maka KPP ini wajib melakukan pencabutan Pengukuhan PKP tersebut paling lambat tanggal 31 Januari 2004. (c) Dalam hal telah dilakukan pencabutan Pengukuhan PKP yang dilakukan oleh KPP selain yang mengelola Wajib Pajak BUMN, tetapi PKP yang bersangkutan belum melaporkan seluruh kegiatan usahanya secara terpusat untuk Masa Pajak Januari 2004 sampai dengan Agustus 2004 di KPP BUMN, maka PKP tempat pemusatan wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPN tersebut dengan menggabungkan kegiatan seluruh ccabang yang pengukuh-annya telah dicabut. (d) PKP yang melakukan pemusatan tempat PPN terutang tetapi pengukuhan-nya di KPP selain KPP BUMN belum dicabut, tidak wajib melaporkan ke-giatan usaha ke KPP BUMN dengan syarat : i.

masih menyampaikan SPT Masa PPN di KPP selain KPP BUMN ;

ii. menyampaikman pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPP BUMN bahwa telah menyampaikan SPT Masa PPN di KPP selain KPP BUMN. (e) PKP BUMN yang dibebani kewajiban untuk melakukan pemusatan PPN terutang di KPP BUMN, wajib melaksanakannya paling lambat tanggal 31 Agustus 2004. (f) Bagi PKP BUMN yang tidak melaksanakan kewajiban pemusatan tempat PPN terutang yang dibebankan kepadanya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan Direktur Jenderal tersebut diatas secara tidak langsung meng-anulir salah satu diktum Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/ KEP/2000


HALAMAN

32


sebagaimana telah diubah dengan Nomor KEP-337/PJ./2002 tanggal 2 Juli 2002, khusus bagian yang mengatur tentang tempat pajak terutang bagi BUMN. (2) Badan Usaha Milik Daerah bagi Wajib Pajak BUMD yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP ter-utang pajak dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP di wilayah kerjanya. (3) Wajib Pajak Penanaman Modal Asing Wajib Pajak Penanaman Modal Asing dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu : (a) Wajib Pajak Penanaman Modal Asing yang tidak “masuk bursa”, yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP Penamaman Modal Asing sebagai tempat pajak terutang ; (b) Khusus bagi Wajib Pajak PMA yang berkedudukan di Kawasan Berikat Pulau Batam, Kawasan Pulau Bintan, dan kawasan Pulau Karimun, atas permohonan Wajib Pajak diberi kemudahan untuk mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya pada KPP setempat sebagai tempat pajak terutang. (4) Wajib Pajak Badan dan Orang Asing (BADORA) untuk seluruh Wajib Pajak Badan (BUT) dan Orang Asing yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP BADORA sebagai tempat pajak terutang ; (5) seluruh wajib pajak yang telah mendapat ijin emisi saham dari Badan Pengawas Pasar Modal yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP Masuk Bursa, kecuali Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai PKP di KPP tempat Wajib Pajak ini berkedudukan ; (6) Wajib Pajak besar sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-263/PJ/2002 tanggal 8 Mei 2002 yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, pajak terutang dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP di KPP Wajib Pajak Besar.

c. Pemusatan tempat pajak terutang Pada tanggal 22 April 2003 ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP128/PJ/2003 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Terutang PPN Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2003. Dalam keputusan ini diatur tentang tata cara : 1) Pemusatan Tempat PPN terutang.; 2) Perpanjangan masa pemusatan tempat PPN Terutang ; 3) Pemusatan sehubungan dengan penambahan tempat kegiatan usaha. Mekanisme ketiga masalah berkaitan dengan pemusatan pajak terutang tersebut dapat dirinci sebagai berikut : MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

33


1) PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui Media Elektronik (e-filing). a) Pemusatan Tempat PPN Terutang Bagi PKP kelompok ini yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP dapat mengajukan pemberitahuan untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Dalam pemberitahuan ini paling sedikit memuat : (1) Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan PPN terutang ; (2) Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan ; a) Tanggal dimulainya pemusatan ; b) Melampirkan fotokopi serta memperlihatkan yang asli, berita acara penyam-paian SPT Masa PPN dan PPnBM melalui Media Elektronik (e-filing) untuk masa pajak dari tempat yang akan dilakukan pemusatan PPN terutang. Saat dimulainya pemusatan PPN terutang adalah pada saat pemasukan SPT Masa PPN dan PPnBM dengan media elektronik (e-filing). Atas pemberitahuan tempat pemusatan PPN terutang yang dilakukan oleh PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM dengan media elektronik (e-filing), Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak harus membe-rikan keputusan penetapan tempat pemusatan PPN terutang paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, dan berlaku sejak tanggal pemberitahuan. Dalam hal jangka waktu ini dilampaui tanpa ada keputusan penetapan, maka pemberitahuan PKP dianggap telah berlaku dan surat keputusan penetapan harus diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari berikutnya. Keputusan Persetujuan Pemusatan Tempat PPN Terutang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal berlakunya pemusatan, dan dapat diperpanjang. b) Perpanjangan masa berlaku Pemusatan Tempat PPN terutang. Bagi PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui media elektronik (efiling) dapat mengajukan pemberitahuan perpanjangan Keputusan Persetujuan Pemusatan Tempat PPN Terutang. Berkaitan dengan pemberitahuan ini, Kepala Kantor Wilayah terkait wajib menerbitkan keputusannya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, tanpa melalui Pemeriksaan Sederhana Lapangan. Dalam hal jangka waktu ini telah dilampaui, ternyata belum ada keputusan yang diterbitkan, pemberitahuan perpanjangan dianggap mulai ber-laku pada tanggal berikutnya setelah habis masa berlaku pemusatan, dan

Keputus-an Direktur Jenderal Pajak tentang

Persetujuan Perpanjangan Ijin Pemusatan Tem-pat Terutang PPN harus diterbitkan paling lambat 14 (empat belas hari) setelah jangka waktu tersebut.


HALAMAN

34


b. PKP selain yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui Media Elektronik (e-filing). 1) Pemusatan Tempat PPN Terutang Bagi PKP kelompok ini yang memiliki lebih dari satu tempat untuk melakukan kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP dapat mengajukan permohonan tertulis untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan PPN terutang. Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak dari PKP yang akan dijadikan tempat pemusatan PPN terutang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulai pemusatan. Permohonan tersebut paling sedikit memuat keterangan tentang : a) Nama, alamat, dan NPWP tempat kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dipusatkan ; b) Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat kegiatan penyerahan BKP dan atau JKP yang dipusatkan ; c) Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan ; dan d) Pernyataan PKP bahwa sistem administrasinya telah sesuai dengan persyaratan pemusatan tempat PPN terutang. Bagi PKP selain Pedagang Eceran dan selain PKP yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM secara manual, yang menyampaikan permohonan tertulis untuk penetapan PPN terutang dapat dikabulkan sepanjang telah memenuhi syarat sebagai berikut : a) Tempat PPN terutang yang dipusatkan tidak menyelenggarakan administrasi penjualan dan pembelian, semua administrasi dilakukan di tempat pemusatan PPN terutang ; b) Fungsi tempat PPN terutang yang dipusatkan hanya melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada pembeli barang atau penerima jasa atas perintah tempat pemusatan PPN terutang ; c) Semua Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan diterbitkan oleh tempat pemusatan PPN terutang ; d) Tempat kegiatan usaha yang dipusatkan tidak membuat Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan, kecuali Faktur Pajak dan atau Faktur Penjualan yang dicetak berdasarkan data yang diinput secara on line dari Kantor Pusat atau tempat pemusatannya ; dan e) Kantor Cabang Unit yang dipusatkan hanya mengadministrasi persediaan dan administrasi kegiatan perolehan BKP atau JKP untuk keperluan operasional kantor atau unit bersangkutan yang dananya berasal dari kas kecil (petty cash). Kewajiban dan wewenang Direktorat Jenderal Pajak : a) Atas permohonan pemusatan PPN terutang, akan dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap seluruh tempat kegiatan usaha yang dimintakan pemusatan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan atas permin-taan Kepala Kantor MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

35


Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Laporan Hasil Pemerik-saan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal permintaan pemeriksaan diterima. Dalam hal jangka waktu ini dilampaui tanpa ada Laporan Hasil Pemeriksaan, maka Kepala KPP terkait dianggap menyetujui

dan Kepala Kantor

Wilayah dapat memberikan keputusan tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan. b) Keputusan tentang Ijin Pemusatan PPN Terutang diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah terkait atas nama Direktur Jenderal Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima lengkap. Apabila jangka waktu ini telah dilampaui, maka permohonan dianggap dikabulkan dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Pemusatan Tempat Pajak Terutang PPN harus diterbitkan paling lambat 1 (satu) bulan kemudian. c) Keputusan Kepala Kantor Wilayah tersebut dapat menyetujui seluruh atau seba-gian tempat kegiatan usaha untuk dipusatkan tempat PPN terutang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan. 2) Perpanjangan masa berlaku pemusatan tempat PPN Bagi PKP selain yang menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui Media Elektronik (e-filing), mengajukan permohonan perpanjangan yang diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya. Atas permohonan per-panjangan ini, dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan. Keputusan atas permo-honan ini harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima. Apabila setelah lewat jangka waktu ini tidak ada keputusan, berarti permohonan perpanjangan dikabulkan dan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu dimaksud, harus diterbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Persetujuan Perpanjangan Ijin Pemusatan PPN Terutang yang mulai berlaku sejak tanggal berikutnya setelah berakhirnya masa pemusatan yang lama. 3) Permohonan pemusatan PPN terutang tidak dapat dilakukan untuk tempat kegiatan usaha dimana pabrik terletak kecuali PKP tersebut menyampaikan SPT Masa PPN dan PPnBM melalui Media Elektronik (e-filing). Keputusan persetujuan yang dibe-rikan sebelum 1 Mei 2003, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.


HALAMAN

36


4.2. Latihan 3. Lingkarilah huruf “B” dalam hal pernyataan ini benar, sebaliknya lingkarilah huruf “S” dalam hal pernyataan ini salah. (1) B -

S

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 UU PPN 1984, untuk menentukan saat timbulnya utang pajak pada dasarnya menggunakan accrual basis.

(2) B -

S

Penyerahan BKP dan atau JKP kepada Pemungut PPN, pajak terutang pada saat pembuatan invoice.

(3) B -

S

Saat terutangnya pajak atas penyerahan BKP selalu pada saat BKP diterima langsung oleh pembeli.

(4) B -

S

Dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan BKP, UU PPN 1984 menggunakan cash basis.

(5) B -

S

Kantor pusat berkedudukan di Jakarta, kantor cabang tersebar di beberapa kota di Indonesia, PPN terutang di kantor pusat maupun di kantor cabang.

(6) B -

S

Kantor Pusat di Jakarta menyerahkan bahan baku yang baru diimpor kepa-da pabrik yang berlokasi di Tangerang, tidak dikenakan PPN karena masih dalam satu perusahaan.

(7) B -

S

Supaya penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang tidak dikenakan PPN, maka kantor cabang tidak perlu minta dikukuhkan sebagai PKP.

(8) B -

S

Sebelum ijin pemusatan tempat pajak terutang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak, maka yang berlaku adalah desentralisasi.

(9) B -

S

Ijin pemusatan tempat pajak terutang berlaku untuk masa tidak terbatas sampai dengan perusahaan dibubarkan.

(10)B -

S

Permohonan ijin pemusatan tempat pajak terutang diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak c.q. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak di tempat akan dilakukan pemusatan pajak terutang.


HALAMAN

37



SUBJEK PAJAK 5.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Pengusaha dan Pengusaha Kena Pajak Dalam Pasal 1 angka 14 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984, dalam pengusaha tersebut melakukan penyerahan BKP dan atau JKP, maka pengusaha tersebut dinamakan Pengusaha Kena Pajak. Berdasarkan kedua rumusan dalam Pasal 1angka 14 dan angka 15 UU PPN 1984 tersebut, maka subjek PPN dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 1) Pengusaha Kena Pajak, yaitu : a) Pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP di dalam Daerah Pabean (Pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984). Termasuk dalam kelompok ini adalah bentuk kerja sama operasi (KSO) berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000. b) Pengusaha yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan menjadi PKP (Ps. 4 huruf f UU PPN 1984). 2) Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu : a) orang pribadi atau badan yang mengimpor BKP (Ps. 4 huruf b UU PPN 1984) b) orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah pabean di dalam daerah Pabean. (Ps. 4 huruf d dan e UU PPN 1984) c) orang pribadi atau badan yang membangun sendiri tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya (Pasal 16C UU PPN 1984).

b. Pengusaha Kecil Pengusaha Kecil pada hakekatnya tidak dibebani kewajiban di bidang PPN. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/ 2000 tanggal 22 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK .03/2003 tanggal 29 Desember 2003 ditetapkan sebagai berikut: 1) Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang menyerahan BKP dan atau JKP dalam satu tahun buku memperoleh jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).


HALAMAN

38


2) Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,00, maka pengusaha ini memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak selambat-lambat pada akhir bulan berikutnya. Contoh : Salon kecantikan “Rahayu” milik Kristanti, selama tahun 2003 jumlah peredaran bruto atas penyerahan BKP dan JKP seperti merawat kecantikan pelanggan dan alat-alat kecantikan mencapai Rp 170.000.000,00 sehingga masih tergolong sebagai Pengusaha Kecil. Sebagai hasil promosi yang dengan gencar dilakukan dalam triwulan IV tahun 2003, dari bulan Januari sampai dengan Juli 2004 peredaran brutonya mencapai jumlah yang cukup mengejutkan yaitu Rp605.000.000,00. Hal ini berarti Kristanti adalah Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat tanggal 31 Agustus 2004.

c. Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984, Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP (Pasal 4 huruf a), penyerahan JKP (Pasal 4 huruf c), atau ekspor BKP (Pasal 4 huruf f), wajib: 1) melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 2) memungut PPN dan PPnBM yang terutang 3) menyetor PPN dan PPnBM yang terutang 4) melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang Peraturan pelaksanaan tentang kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 jo Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang antara lain menentukan bahwa wajib pajak yang memenuhi ketentuan sebagai PKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sebelum melakukan penyerahan BKP dan atau JKP. Dengan digantinya kewajiban dalam Pasal 3A ayat (1) yang sebelum 1 Januari 2001 adalah memiliki Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP), kemudian sejak 1 Januari 2001 dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 diubah menjadi melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka secara yuridis formal dan material sejak 1 Januari 2001 tidak ada lagi NPPKP. Bagi Pengusaha Kecil yang dalam suatu Masa Pajak dalam satu tahun buku jumlah peredaran bruto sudah melebihi atau memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003, dalam Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03./2008 ditetapkan bahwa Pengusaha yang bersangkutan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada akhir bulan berikutnya. Sebaliknya apabila dalam satu tahun buku, jumlah peredaran bruto PKP tidak melebihi atau tidak memenuhi batas minimal jumlah peredaran bruto yang ditetapkan, maka PKP tersebut dapat MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

39


mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan sebagai PKP paling lambat satu bulan setelah akhir tahun buku. Setelah melakukan pemeriksaan, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat permohonan pencabutan diterima, Direktur Jenderal Pajak (dalam hal ini Kepala KPP) harus memberikan keputusannya. Apabila tidak, permohonan PKP tersebut dianggap dikabulkan. Keputusan Pencabutan pengukuhan PKP wajib diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyelesaian permohonan.

5.2. Latihan 4 Lingkarilah salah satu pernyataan dibawah ini yang menurut ketentuan adalah yang paling benar. 1) Pada dasarnya Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang : a. telah dikukuhkan sebagai PKP b. melaporkan usahanya untuk dikukuhan sebagai PKP c. melakukan penyerahan BKP/JKP d. terdaftar di KPP sebagai PKP

2) Sejak 15 Februari 2004, pengukuhan PKP Halimah selaku pengusaha katering dicabut oleh Kepala KPP karena selama tahun 2006 jumlah peredaran brutonya hanya mencapai Rp 340.000.000,00. Berkat keuletan dan kegigihannya, berdasarkan catatannya diketahui jumlah peredaran bruto dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 22 Agustus 2007, sudah mencapai Rp 602.700.000,00. Sehubungan dengan itu, maka Halimah wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat pada : a. tanggal 31 Agustus 2007 b. tanggal 30 September 2007 c. tanggal 31 Desember 2007 d. tanggal 31 Januari 2007

3) Simantik memulai usaha kerajinan mebel rotan, sejak 15 Januari 2004 pengukuhan PKP-nya dicabut oleh KPP karena ternyata masih tergolong sebagai Pengusaha Kecil. Dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2005, jumlah peredaran brutonya berjumlah Rp 600 juta. Sehubungan dengan itu dalam bulan Januari 2006, Simantik …………….. a. tidak boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP karena masih tergolong sebagai Pengusaha Kecil b. wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP karena sudah memenuhi syarat sebagai PKP c. boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP karena masih tergolong sebagai Pengusaha Kecil MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

40


d. tidak dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP kasrena tergolong sebagai Pengusaha Kecil

4) PT Sriwanti melakukan kegiatan usaha di bidang salon kecantikan. Pada awal usaha dimulai, perusahaan ini …………. a. wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai KPK apabila tergolong sebagai Pengusaha Kecil c. boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP d. dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP

5) PT Mohmodar berkedudukan di Karawang dan memiliki cabang di Bogor dan Bandung……….. a. wajib segera melaporkan cabang-cabangnya ke KPP setempat untuk dikukuhkan sebagai PKP. b. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila permohonan sentralisasinya ditolak oleh Direktur Jenderal Pajak. c. tidak perlu melaporkan cabang-cabangnya untuk dikukuhkan sebagai PKP karena antara kantor pusat dengan cabang masih dalam satu perusahaan. d. Kepala KPP Bogor dan KPP Bandung akan segera mengeluarkan pengukuhan secara jabatan terhadap kantor cabang.


HALAMAN

41



FAKTUR PAJAK 6.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Kewajiban membuat Faktur Pajak Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984 menentukan : “Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a atau huruf f dan untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.” KEWAJIBAN MEMBUAT FP

PENYERAHAN BKP/JKP

Ps. 11 ay. (1) UU PPN 1984

UTANG PAJAK

Ps. 3A ay. (1) UU PPN 1984

WAJIB DIPUNGUT

Accrual basis

Bagaimana ? Ps. 1 angka 23 UU PPN 1984

Ps. 13 ay. (1) UU PPN 1984

FAKTUR PAJAK adalah BUKTI PUNGUTAN PAJAK

Pengusaha Kena Pajak wajib membuat FAKTUR PAJAK utk setiap penyer. BKP/JKP

b. Pengertian Faktur Pajak. Berdasarkan fungsinya, Faktur Pajak mengandung tiga macam pengertian, yaitu : 1) Dalam pasal 1 angka 23 UU PPN 1984 dirumuskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungut-an pajak yang dibuat oleh PKP Penjual atau Pengusaha Jasa. 2) Ditinjau dari sisi pembeli atau penerima JKP, Faktur Pajak adalah bukti pembayaran pajak kepada PKP yang menyerahkan BKP atau JKP. 3) Dalam memori penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 antara lain ditegaskan bahwa Faktur Pajak adalah sarana untuk mengreditkan Pajak Masukan.

c. Jenis Faktur Pajak Dalam penjelasan Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984, ditegaskan 3 (tiga) macam Faktur Pajak yaitu:


HALAMAN

42


1) Faktur Pajak Standar Dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006 yang mengatur tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetukan Faktur Pajak Standar menetapkan bahwa Faktur Pajak Standar adalah Faktur Pajak yang paling sedikit memuat keterangan tentang: a) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP b) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP ; c) Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga ; d) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ; e) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut ; f) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak ; dan g) Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Faktur Pajak Gabungan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU PPN 1984 sebenar-nya adalah Faktur Pajak Standar yang memuat semua penyerahan BKP atau JKP dalam satu Masa Pajak kepada pembeli BKP atau penerima JKP yang sama..

2) Dokumen tertentu yang dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak di perlakukan sebagai Faktur Pajak Standar. Berdasarkan Pasal 13 ayat (6) UU PPN 1984 jo Keputusan Direktur Jenderal Nomor 522/PJ/ 2000 tanggal 6 Desember 2000 dan Nomor KEP-312/PJ/2001 tanggal 23 April 2001 ditetapkan dokumen-dokumen tertentu sebagai Faktur Pajak Standar, yaitu : a) PIB dan SSP untuk impor BKP b) PEB yang telah difiat muat Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilampiri invoice c) SPPB (Surat Perintah Pengiriman Barang) dari BULOG/DOOLOG d) Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat oleh Pertamina atas penyerahan BBM dan non BBM e) Kuitansi atas penyerahan jasa telekomunikasi f) Tiket, airway bil), delivery bill yang dibuat perusahaan jasa angkutan udara dalam negeri g) SSP PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud/JKP dari luar Daerah Pabean h) Nota Penjualan Jasa atas penyerahan jasa kepelabuhanan i)

Tanda pembayaran atau kuitansi langganan listrik.

Dokumen-dokumen tersebut harus memuat sekurang-kurangnya : a) Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen ; b) Nama, Alamat dan NPWP penerima dokumen sebagai wajib pajak dalam negeri; c) Jumlah satuan apabila ada ; d) Dasar Pengenaan Pajak ;

e) Jumlah pajak yang terutang.


HALAMAN

43


Contoh formulir Faktur Pajak Standar yang pembayarannya menggunakan valuta asing dan mata uang rupiah. Lampiran IA Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusaha Kena Pajak Nama

:

Alamat

:

NPWP : Tanggal Pengukuhan PKP

:

Pembeli Barang Kena Pajak /Penerima Jasa Kena Pajak Nama

:

Alamat

:

NPWP

:

No. Urut

NPPKP

Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak

: Harga Jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn ( Rp )

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *) Dikurangi potongan harga Dikurangi uang muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah TARIF .... % .... % .... % .... % Jumlah

DPP Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........

PPn BM Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ Rp..........

....... , .tanggal............ ……….

................…………………………… Nama ........... Jabatan

*) Coret yang tidak perlu


HALAMAN

44

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : Pengusaha Kena Pajak Nama

:

:

Alamat

:

NPWP

:

Tanggal Pengukuhan PKP

:


:

Alamat

:

NPWP

:

No. Urut

NPPKP:

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak

HargaJual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn Valas *)

Rp

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn **) Dikurangi potongan harga Dikurangi uang muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah TARIF .... % .... % .... % .... %

DPP Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........

Jumlah

PPn BM Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........

Rp..........

Catatan : Kurs : Rp…………/……….

....... , .tanggal............ ……….

................………………………… … Nama ........... Jabatan

*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing **) Coret yang tidak perlu


HALAMAN

45


Contoh pengisian Faktur Pajak Standar atas penyerahan 100 BKP “G” yang pembayarannya dalam valuta asing Harga BKP : USD 10,000.00 Potongan harga : USD 500.00 Uang Muka : USD 1,000.00 Pelunasan : USD 8,500.00 (pada saat penyerahan BKP) Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-08-000000189

Pengusaha Kena Pajak Nama Alamat

: PT ABC : Jalan D No. 1 : 01. 275.389. 5-052. 000

NPWP Tanggal Pengukuhan PKP

: 1 April 2001

Pembeli Barang Kena Pajak /Penerima Jasa Kena Pajak Nama : PT XYZ Alamat : Jalan W No. 2 NPWP : 01. 378-295.5-052-000 No. Urut

Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak

Uang muka atas pembelian 100 unit BKP “G”

HargaJual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn Valas *) Rp

USD 1,000.00

1

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn **)

USD 1,000.00

Dikurangi potongan harga Dikurangi uang muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak

USD 1,000.00

PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak

USD

10.250.000,00

100.00

1.025.000,00

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah TARIF .... % .... % .... % .... % Jumlah

DPP Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........

PPn BM Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ Rp. ........ Rp..........

Jakarta, 16 Oktober 2008 dtd AMIR DIREKTUR

Catatan : Kurs : Rp 10.250,00 / USD 1 *) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing **) Coret yang tidak perlu


HALAMAN

46

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti Pajak Keluaran

FAKTUR PAJAK STANDAR Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :

010.000-08-00000203

Pengusaha Kena Pajak Nama

: PT ABC

Alamat

: Jalan D No. 1

NPWP

: 01. 275.389. 5-052. 000

Tanggal Pengukuhan PKP

: 1 April 2001


:

Alamat

PT

XYZ

: Jalan W No. 2

NPWP

: 01. 378-295.5-052-000 HargaJual/Penggantian/

No.

Nama Barang Kena Pajak/

Urut

Jasa Kena Pajak

1

Uang Muka/Termijn Valas *)

100 unit BKP “G”

Rp

USD 10,000.00

Jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn **)

USD 10,000.00

Dikurangi potongan harga

USD 1,000.00

Dikurangi uang muka yang telah diterima Dasar Pengenaan Pajak

USD 9,000.00

PPN = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak

USD

101.250.000,00 10.125.000,00

900.00

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

TARIF

DPP

PPn BM

Jakarta, 26 November 2008

.... %

Rp. ........

Rp. ........

.... %

Rp. ........

Rp. ........

.... %

Rp. ........

Rp. ........

.... %

Rp. ........

Rp. ........

AMIR

Rp..........

DIREKTUR

Jumlah

dtd

Catatan : Kurs : Rp 11.250,00 / USD 1

*) Diisi apabila penyerahan menggunakan mata uang asing **) Coret yang tidak perlu


HALAMAN

47


c. Faktur Pajak Sederhana. Dalam Pasal 13 ayat (7) UU PPN 1984 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP524/KMK.04/2000 tanggal 6 Desember 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/2004 tanggal 25 Agustus 2004 ditetapkan bahwa PKP dapat membuat Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan BKP atau JKP sepanjang memenuhi syarat sebagai berikut : 1) Faktur Pajak Sederhana boleh dibuat dalam hal : a) penyerahan BKP atau JKP dilakukan kepada konsumen akhir ; atau b) pembeli BKP/penerima JKP yang nama, alamat atau NPWP-nya tidak diketahui. 2) Membuat Faktur Pajak Sederhana tidak memerlukan ijin dari siapapun. 3) Faktur Pajak Sederhana dapat berupa bon kontan, faktur penjualan, karcis, kuitansi, segi kas register, dan sejenisnya. 4) dalam Faktur Pajak Sederhana minimal mencantumkan nama, alamat dan NPWP di Pembuat; Jenis dan kuantum BKP/JKP; harga.penyerahan termasuk PPN atau ditulis terpisah; tanggal pembuatan Faktur Pajak 5) Faktur Pajak Sederhana harus dibuat dalam rangkap dua, atau satu lembar dengan pertinggal berupa potongan/bagian dari Faktur Pajak Sederhana yang diserahkan kepada pembeli/ penerima jasa, seperti pada umumnya yang terjadi pada karcis. 6) Kelemahan Faktur Pajak Sederhana adalah Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan ; 7) Dibuat paling lambat pada saat penyerahan BKP/JKP, atau paling lambat pada saat pembayaran dalam hal pembayaran diterima sebelum dilakukan penyerahan.

d. Pengadaan Formulir Faktur Pajak Standar Tata cara pengadaan formulir Faktur Pajak Standar dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Setiap Faktur Pajak Standar wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak. 2) Bentuk formulir Faktur Pajak Standar disesuaikan dengan kebutuhan administrasi PKP yang bersangkutan. 3) Formulir Faktur Pajak dapat dicetak dalam warna putih untuk seluruh lembar atau antara lembar kesatu, kedua dan ketiga dapat dicetak dalam warna yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan atau keperluan PKP. 4) Faktur Pajak Standar dibuat minimal dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan: Lembar ke-1

: untuk diberikan kepada Pembeli BKP atau penerima JKP,

Lembar ke-2

: sebagai arsip PKP yang bersangkutan.

Dalam hal dibuat lembar ke-3, peruntukannya supaya disebutkan dengan jelas. 5) Faktur Pajak Standar dapat dibuat dengan menggunakan komputer sepanjang memenuhi sya-rat yang telah ditentukan.


HALAMAN

48


e. Tata Cara Mengisi Faktur Pajak Standar Adapun tata cara mengisi Faktur Pajak Standar, ditentukan sebagai berikut: 1) Penjelasan Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984, dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 menetapkan bahwa Faktur Pajak harus diisi dengan lengkap, benar dan jelas baik secara formal maupun materiel dan ditandatangani oleh pejabat perusahaan yang ditunjuk oleh PKP. Faktur Pajak yang diisi tidak sesuai ketentuan ini menjadi Faktur Pajak cacat, sehingga PPN yang ada di dalamnya tidak dapat dikreditkan. Namun, kiranya perlu disadari bahwa tidak mencantumkan keterangan NPPKP Pembeli dalam Faktur Pajak Standar tidak mengakibatkan Faktur Pajak Standar menjadi cacat. Hal ini disebabkan oleh : a) berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN 1984, sejak 1 Januari 2001, UU PPN 1984 tidak mengakui eksistensi NPPKP; b) Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 pada dasarnya menetapkan bahwa keterangan yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 wajib diisi dengan lengkap, benar dan jelas oleh PKP. Pasal 1 angka 3 ini merupakan duplikasi dari materi Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 yang menentukan syarat minimal keterangan yang wajib dicantumkan dalam Faktur Pajak Standar. Dalam rincian kete-rangan tersebut tidak tercantum keterangan tentang NPPKP Pembeli BKP atau Penerima JKP. Oleh karena itu, tanpa mencantumkan keterangan tentang NPPKP dimaksud, berarti Faktur Pajak Standar ini sudah diisi sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984, sehingga tidak tergolong sebagai Faktur Pajak Standar cacat. 2) Sejak 1 Januari 2007, berdasarkan Pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER159/PJ./2006 ditetapkan bahwa PKP yang membuat Faktur Pajak Standar wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar sebagai berikut : (1) Kode Faktur Pajak, terdiri atas: -

2 (dua) digit Kode Transaksi;

-

1 (satu) digit Kode Status, yang meliputi:

-

Kode

Digunakan

Status

untuk

0

Normal

1

Penggantian

3 (tiga) digit Kode Cabang.

(2) Nomor Seri Faktur Pajak, terdiri atas: -

2 (dua) digit tahun penerbitan;

-

8 (delapan) digit Nomor Urut.


HALAMAN

49


KODE DAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK STANDAR (Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-159/PJ/2006, 31 Oktober 2006)

1

Kode Transaksi

Kode Cab.

Th. Penerbitan

2

3

4

5

6

7

8

Nomor Urut

Kode Status

Kode FP Standar

Nomor Seri FP Standar

01 : Penyerahan kepada selain Pemungut PPN 02 : Penyerahan kepada Pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah 03 : Penyerahan kepada Pemungut PPN lainnya 04 : Penyerahan dg DPP Nilai Lain selain kepada Pemungut PPN 05 : Penyerahan yang PM-nya di deemed selain kepada Pemungut PPN 06 : Penyerahan dengan tarif khusus selain kepada Pemungut PPN 07 : Penyerahan dg PPN Tidak Dipungut selain kepada Pemungut PPN 08 : Penyerahan dengan PPN Dibebaskan selain kepada Pemungut PPN 09 : Penyerahan Aktiva Ps. 16D selain kepada Pemungut PPN

TATA CARA PENGGUNAAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK

1. Nomor Seri Faktur Pajak dimulai dg nomor urut 1 (satu) pada setiap awal tahun takwim. 2. Nomor Urut pada Nomor Seri, dan tanggal FP Standar dibuat secara berurutan tanpa dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status dan jenis mata uang yang digunakan. 3. Dlm hal sebelum awal th takwim berikutnya Nomor Seri yang digunakan sdh mencapai 99.999.999 maka Nomor Seri dimulai lagi dari nomor 1 (satu), dan wajib memberitahu Kepala KPP yang terkait. Pada awal tahun takwim berikutnya kembali ke nomor 1 (satu).


HALAMAN

50


CONTOH PENGGUNAAN KODE DAN NOMOR SERI

Nomor urut pada Nomor Seri dan tanggal FP Standar dibuat secara berurutan tanpa perlu dibedakan antara Kode Transaksi, Kode Status, atau jenis mata uang yang digunakan

010.000-07.00000001

Penyerahan kpd Selain Pemungut PPN, FP Standar status adalah Normal, diterbitkan tahun 2007 dengan nomor urut 1

020.000-07.00000002

Penyerahan kpd Pemungut Bendaharawan Pemerintah, FP Standar Normal, diterbitkan th 2007 dengan nomor urut 2

011.000-07.00000003

Penyerahan kpd Selain Pemungut PPN, FP Standar statusnya Pengganti, diterkan tahun 2007 dengan nomor urut 3

N0MOR URUT PD NOMOR SERI FP STANDAR, DAN TANGGAL FP STANDAR DIBUAT BERURUTAN

Tanggal pembuatan Faktur Pajak tidak boleh dibuat mundur

Invoice yg didampingi FP Standar, tidak perlu mencantumkan kalimat “termasuk PPN”*)

Faktur Pajak dibuat tidak harus bersamaan dg pembuatan invoice

Angka dlm Faktur Pajak tidak selalu sama dg angka dlm invoice

*) Apabila dlm invoice yang mencantumkan NPWP PKP Pembuat FP menyatakan sdh termasuk PPN, maka invoice = FP Sederhana. Invoice bukan utk menagih PPN, melainkan utk menagih Harga Jual/Peng – gantian.


HALAMAN

51


ANGKA RUPIAH DALAM FAKTUR PAJAK TIDAK SELALU SAMA DENGAN ANGKA RUPIAH DALAM INVOICE/FAKTUR PENJUALAN

Setiap pembelian 2 ps sepatu dg Harga Jual a Rp 100.000,00 Pembeli memperoleh bonus 1 ps sandal dengan Harga Jual Rp 57.500,00. Dalam kalkulasi Harga Jual sandal ini sudah termasuk laba 15%.

Penyerahan sepatu : 2 X Rp 100.000

=

Invoice

Faktur Pajak

Rp 200.000

Rp 200.000

-

Bonus sandal = 100/115 x Rp57.500 *)=

Jumlah tagihan

=

Rp 200.000

PPN terutang yang wajib dipungut = 10% x Rp 250.000 =

Rp

50.000

Rp 250.000 Rp

25.000

*) DPP utk pemberian cuma-cuma = Harga Jual – laba kotor

3) Penandatanganan Faktur Pajak Standar. a) PKP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar disertai dengan contoh tandatangannya kepada Kepala KPP paling lambat pada saat pejabat dimaksud mulai menandatangani Faktur Pajak Standar, menggunakan formulir yang telah ditetapkan. b) Pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak dapat lebih dari 1 (satu) orang. c) Dalam hal PKP Orang Pribadi yang tidak memiliki struktur organisasi memberi kuasa kepada pihak lain untuk menandatangani Faktur Pajak Standar, maka dengan formulir khusus PKP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPP paling lambat pada saat pihak yang diberi kuasa mulai menandatangani Faktur Pajak Standar dan menyertakan Surat Kuasa Khusus. d) Apabila terjadi perubahan pejabat atau kuasa yang berhak menandatangani Faktur Pajak Standar, maka PKP wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada KPP paling lambat pada saat pejabat atau kuasa pengganti mulai menandatangani Faktur Pajak. 4) Dalam hal nama BKP/JKP yang diserahkan tidak dapat ditampung dalam satu Faktur Pajak Standar, maka PKP dapat : a) membuat lebih dari 1 (satu) formulir Faktur Pajak Standar yang masing-masing formulir menggunakan kode, nomor seri, dan tanggal Faktur Pajak Standar yang sama, serta ditandatangani dan diberi keterangan nomor halaman pada setiap lembarnya, dan khusus untuk pengisian baris/kolom “Jumlah, Potongan Harga, Uang Muka yang telah diterima, Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai”, cukup diisi pada formulir terakhir; atau


HALAMAN

52


b) membuat 1 (satu) Faktur Pajak Standar dengan menunjuk nomor dan tanggal Faktur Penjualan yang merupakan lampiran dari Faktur Pajak Standar tersebut. 5) Faktur Pajak yang terdapat kesalahan dalam pengisian supaya dibetulkan dengan cara dibuat Faktur Pajak Standar Pengganti. Faktur Pajak yang salah tersebut dilampirkan, dan pada Faktur Pajak Standar Pengganti dibubuhi cap yang mencantumkan Nomor Seri, Kode dan tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti. Contoh cap : Faktur Pajak Standar yang diganti : Kode dan Nomor Seri : ………………………… Tanggal

: …………………………

Pengisian Kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Standar yang diganti dapat ditulis secara manual. 6) Membetulkan Faktur Pajak tidak boleh dilakukan dengan cara lain misalnya dengan coretan atau dihapus dengan cara apapun. Coretan tidak diperkenankan kecuali pada kolom dengan tanda asterix (*) dengan catatan “coret yang tidak perlu”, wajib dicoret. 7) Dalam hal Faktur Pajak Standar hilang, PKP yang berkepentingan dapat minta Faktur Pajak sebagai pengganti kepada PKP Penjual/Pengusaha jasa dengan tembusan kepada Kepala KPP tempat PKP Penjual/Pengusaha Jasa dan PKP Pembeli dikukuhkan dengan cara: 1) Atas dasar permintaan tersebut, PKP Penjual atau Pengusaha Jasa membuat fotokopi Faktur Pajak Standar yang disimpan, sebanyak 2 (dua) lembar, 2) Fotokopi tersebut kemudian dilegalisasi oleh KPP tempat PKP Penjual/Pengusaha Jasa dikukuhkan sebagai PKP. Setelah dilegalisasi, satu lembar disimpan oleh pejabat KPP dan lembar lainnya dikembalikan kepada PKP yang bersangkutan untuk diserahkan kepada PKP Pembeli/Penerima JKP. 8) Pengisian yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan berakibat Faktur Pajak tersebut tergolong sebagai Faktur Pajak Standar cacat.

f. Saat Pembuatan FakturPajak Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-159/PJ/2006, Faktur Pajak dapat wajib dibuat paling lambat : 1) pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP; 2) pada saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; 3) pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

53


4) pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; 5) pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN. Faktur Pajak Gabungan dibuat paling lambat : 1) pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau JKP; 2) pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP, dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi sebelum berakhirnya bulan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP. Pasal 13 Peraturan Direktur Jenderal Pajak dimaksud menetapkan bahwa Faktur Pajak Stan-dar yang dibuat telah melampaui jangka waktu 3 bulan sejak batas waktu pembuatannya, diper-lakukan tidak sebagai Faktur Pajak sehingga PKP dianggap belum membuat Faktur Pajak. PEMBUATAN FAKTUR PAJAK STANDAR TERLAMBAT (Ps.13 Perat. Dirjen Pajak No. PER-159/PJ./2006, 31 Oktober 2006)

Perjanjian jual beli BKP, harga jual Rp 100 juta. Uang Muka Rp 10 juta diterima tgl 5 Maret 2005 Penyerahan BKP tgl 22 April 2005 Pembayaran Rp 90 juta diterima tgl 29 Sept. 2005 Uang muka Penyerahan Batas waktu Rp 10 juta BKP Pembuatan FP 5/3/05

22/4/05

Pembayaran Rp 90 juta 31/8/05

31/5/05 Maks. 3 bln

FP 5/3/05 PPN Rp 1 juta


Dalam hal FP dibuat

1/9/05

29/9/05

(atau)



PM DPT DIKREDITKAN OLEH PKP PEMBELI

PM TDK DPT DIKREDITKAN OLEH PKP PEMBELI

DENDA = 2% x DPP

g. Penyerahan BKP/JKP yang pembayarannya menggunakan valuta asing Dalam hal terjadi penyerahan BKP/JKP yang pembayarannya menggunakan valuta asing, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 diatur sebagai berikut : (1) Apabila pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing, maka penghitungan besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan Faktur Pajak. (2) Dalam hal pembayaran atau Harga Jual atau Penggantian yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 16A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai mem-pergunakan mata uang asing, maka besarnya Pajak yang terutang harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah


HALAMAN

54


dengan mempergunakan kurs yang berlaku menurut Ke-putusan Menteri Keuangan pada saat dilakukan pembayaran oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Sejak 1 Januari 2007, apabila terjadi perubahan nilai kurs pada saat pembayaran sehingga berbeda dengan nilai kurs yang digunakan dalam Faktur Pajak atas penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN, maka PKP Rekanan wajib melakukan dua macam kegiatan yaitu : 1) Menyesuaikan nilai kurs dalam Faktur Pajak dengan nilai kurs pada saat pembayaran dengan cara membuat Faktur Pajak Standar Pengganti. 2) Melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang terkait

h. Sanksi 1) Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) UU KUP ditetapkan bahwa Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi selengkapnya, dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. 2) Berdasaran Pasal 39A UU KUP, bagi setiap orang yang: a) membuat atau menggunakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b) belum dikukuhkan sebagai PKP dengan sengaja membuat Faktur Pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam Faktur Pajak.

i.

Nota Retur

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 596/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995 sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 5A UU PPN 1984, mengatur Nota Retur sebagai berikut : 1) Nota Retur dibuat apabila terjadi pengembalian BKP, kecuali BKP tersebut diganti BKP dari jenis yang sama, tipenya sama, jumlah dan harganya sama oleh PKP Pen-jual. 2) Nota retur berfungsi mengurangi Pajak Masukan PKP Pembeli dalam SPT Masa PPN dalam Masa Pajak dibuat Nota Retur, mengurangi Pajak Keluaran PKP Penjual dalam SPT Masa PPN dalam Masa Pajak diterima Nota Retur. 3) Bentuk Nota Retur dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan administrasi PKP, tetapi keterangan yang tercantum di dalamnya harus memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yaitu : a) Nomor Urut ; b) Nomor dan Tanggal Faktur Pajak dari Barang Kena Pajak yang dikembalikan ; c) Nama, alamat dan NPWP pembeli ; d) Nama, alamat, NPWP dan tanggal pengukuhan PKP yang menerbitkan Faktur Pajak ; e) Macam, jenis kuantum, dan Harga Jual Barang Kena Pajak yang dikembalikan ; MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

55


f) PPN atas Barang Kena Pajak yang dikembalikan ; g) PPnBM atas Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah yang dikembalikan ; h) Tanggal pembuatan Nota Retur ; i)

Tanda tangan pembeli.

4) Yang membuat Nota Retur adalah Pembeli.

6.2. Latihan 5 Lingkarilah pernyataan yang paling benar menurut ketentuan yang berlaku diantara empat pernyataan pada setiap kasus singkat dibawah ini. 1) PT Tasmini memproduksi tas menggunakan merek dagang dari Perancis, dan untuk itu secara berkala ditransfer royalti ke Perancis. SSP yang digunakan untuk menyetor PPN yang terutang atas royalty dimaksud, bagi PT Tasmini ……… a. tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak b. diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana c. diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar d.

semata-mata sebagai bukti setoran pajak.

2) Karena penandatangan Faktur Pajak tidak harus sama dengan pihak yang menanda-tangani SPT, maka menanda tangani Faktur Pajak diperbolehkan ………….. a. menggunakan cap tanda tangan apabila PKP yang berwenang sedang berhalangan b. menggunakan scaning tanda tangan PKP yang berwenang, bagi Faktur Pajak yang dibuat menggunakan printer komputer c. PKP yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain dengan surat penunjukkan d. dilakukan oleh pejabat pengganti a.n. PKP yang sedang berhalangan

3) Pabrik Jamu cap "Manjur" memasarkan jamu hasil produksinya melalui pedagang eceran yang banyak tersebar di desa-desa. Penyerahan dilakukan secara kanvasing, sehingga pada dasarnya Pabrik Jamu cap "Manjur" ……………… a. dapat membuat Faktur Pajak Sederhana b. wajib membuat Faktur Pajak Sederhana c. wajib membuat Faktur Pajak Standar d. membuat Faktur Pajak khusus.

4) Mobil keliling jamu cap “Pastenan” menyerahkan sejumlah jamu kepada konsumen. Atas kegiatan menyerahkan jamu menggunakan mobil keliling ini …………. a. tidak boleh membuat Faktur Pajak Sederhana b. wajib membuat Faktur Pajak MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

56


c. boleh membuat Faktur Pajak Sederhana d. tidak boleh membuat Faktur Pajak Sederhana

5) Direksi PT Ribut pada tanggal 12 Juli 2007 melakukan perjalanan dinas ke kantor cabang di Makassar menggunakan angkutan udara milik “Garuda”. PPN yang ter-cantum dalam tiket tersebut bagi PT Ribut merupakan Pajak Masukan yang ……… tidak dapat dikreditkan karena tiket merupakan Faktur Pajak Sederhana tidak dapat dikreditkan karena dalam tiket tidak tercantum nama PT Ribut tidak dapat dikreditkan karena pada tiket tidak tercantum NPWP PT Ribut dapat dikreditkan karena tiket ini diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar

6) PT Medikom yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menyerahkan komputer kepada PEMDA pada tanggal 12 Mei 2007. Penagihan disampaikan pada tanggal 28 Juni 2007. Pembayaran diterima pada tanggal 21 Juli 2007. PT Medikom membuat Faktur Pajak Standar ………….. a. paling lambat 12 Mei 2007 b. paling lambat 28 Juni 2007 c. paling lambat 21 Juli 2007 d. palinga lambat 30 Juni 2007

7) Dalam sebuah kuitansi tertulis “telah diterima uang sejumlah Rp 110.000.000,00 untuk pembelian 10 buah komputer”. Kuitansi ini ……………. a. dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar b. dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Sederhana c. tidak dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar d. tidak dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak.

8) PT TELKOM menyerahkan kuitansi sebagai tanda penerimaan pembayaran atas penyerahan jasa telekomunikasi kepada PT Kecubung. Kuitansi ini merupakan …… a. Faktur Pajak Standar b. Faktur Pajak Sederhana c. Faktur Pajak Gabungan d. Faktur Pajak Bias


HALAMAN

57



DASAR PENGENAAN PAJAK 7.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Pengertian dan klarifikasi Dasar Pengenaan Pajak Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 merumuskan : “ Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.” 1) Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. 2) Pengertian Harga Jual (Pasal 1 angka 18 UU PPN 1984) Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh

pengusaha karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak

Pertambahan Nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Dari rumusan ini dapat dipahami bahwa apabila dalam harga penyerahan sudah termasuk PPN, maka harga jual dihitung dengan cara mengeluaran lebih dahulu unsur PPN dimaksud. Dengan kata lain, dalam harga jual tidak pernah termasuk PPN. 3) Pengertian Penggantian (Pasal 1 angka 19 UU PPN 1984) Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. HARGA JUAL NILAI BERUPA

+

SEMUA BIAYA

-

UANG

POTONGAN HARGA

= PENGGANTIAN

DALAM FP DALAM HARGA JUAL TIDAK PERNAH TERMASUK PPN DAN PPnBM DALAM PENGGANTIAN TIDAK PERNAH TERMASUK PPN

(Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur Harga Jual atau Penggantian sehubungan dengan penyerahan BKP atau JKP, antara lain adalah biaya pengangkutan, biaya asuransi, biaya bantuan teknik, biaya pemeliharaan, biaya pengiriman, MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

58


biaya garansi. Faktor yang menentukan adalah ada kaitan antara biaya tersebut dengan penyerahan BKP atau JKP. Apabila biaya-biaya itu tidak dibayar sesuai dengan perjanjian, akan menghambat kelancaran penyerahan BKP atau JKP.)

4) Pengertian Nilai Impor (Pasal 1 angka 20 UU PPN 1984). Nilai Impor adalah nilai berupa uang, yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangundangan Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984. Nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk adalah cost, insurance and freight (CIF), sehingga dari rumusan dalam Pasal 1 angka 20 ini dapat diformula-kan bahwa Nilai Impor = CIF + Bea Masuk.

DASAR PENGENAAN PAJAK (Ps. 1 angka 17 , 18, 19, 20, 26 UU PPN 1984 jo Kepmenkeu No. 567/KMK.04/2000, 26-12- 2000 jo No. 251/KMK.03/2002, 31-5-2002)

HARGA JUAL

PENGGAN TIAN

NILAI IMPOR

DPP

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN PEMAKAIAN SENDIRI / PEMBERIAN CUMA-CUMA HARGA JUAL/PENGGANTIANLABA KOTOR

REKAMAN SUARA & GAMBAR HARGA JUAL RATA-RATA

PERSED. BKP YG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUBARAN PERUSAHAAN HARGA PASAR WAJAR AKTIVA YG MNRT TUJ. SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN YG MASIH TERSISA PD SAAT PEMBUB. PERUS. HARGA PASAR WAJAR

FILM CERITA HASIL RATA-RATA PER JUDUL FILM

BIRO PERJALANAN & PENGIR. PAKET 10% X INVOICE

ANJAK PIUTANG 5% X PROVISI,SERVICE CHARGE, DISKON PENY. BKP DARI PUSAT KE CAB. & SEBALIKNYA & ANTAR CAB. HARGA JUAL – LABA KOTOR

KENDARAAN BERMOTOR BEKAS 10% X HARGA JUAL PENY. BKP KPD PEDAG. PERANTARA atau MELALUI JURU LELANG HARGA LELANG

5) Pengertian Nilai Ekspor (Pasal 1 angka 26 UU PPN 1984) Nilai Ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak dirumuskan sebagai nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. DPP atas ekspor BKP adalah Nilai Ekspor yang tercantum dalam PEB yang telah difiat muat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.


HALAMAN

59


6) Nilai Lain Sebagai peraturan pelaksanaan Pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang menetapkan Nilai Lain sebagai DPP untuk beberapa penyerahan BKP dan JKP yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.03/ 2002 tanggal 31 Mei 2002. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000, Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan kendaraan bermotor bekas, penyerahan jasa biro perjalanan atau biro pariwisata, penyerahan jasa pengiriman paket, dan jasa anjak piutang tidak dapat dikreditkan, karena dalam Nilai Lain telah diperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP dalam rangka usaha tersebut.

7.2

Latihan 6

Lingkarilah pernyataan yang paling benar menurut ketentuan yang berlaku diantara empat pernyataan pada setiap kasus singkat dibawah ini. 1) Selaku PKP, Pailul menyerahkan BKP kepada perusahaan PMA pada tanggal 21 Mei 2007 yang pembayarannya mengggunakan valuta asing. Harga Jual BKP tersebut adalah USD 1,000.00. Faktur Pajak dibuat tanggal 30 Juni 2007 dihitung dengan nilai kurs USD 1 = Rp 9.400,00 sehingga PPN yang terutang Rp 940.000,00. Pembayaran baru diterima pada tanggal 28 Agustus 2007, yang pada waktu itu Nilai Kurs telah berubah USD 1 = Rp 9.200,00. Atas perubahan nilai kurs ini Pailul ……. a. tidak perlu membetulkan Faktur Pajak tertanggal 30 Juni 2007 b. membuat Faktur Pajak untuk memungut PPN atas selisih nilai kurs c. harus membetulkan Faktur Pajak tertanggal 30 Juni 2007 d. membuat Faktur Pajak baru dengan DPP berdasar nilai kurs yang baru.

2) Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan sejumlah tekstil oleh PT Tekstilindo adalah ………….. a. Harga Penyerahan b. Harga Jual c. Harga Pokok d. Harga Perolehan

3) Atas impor sejumlah BKP, PT SUKARTA mengeluarkan sejumlah biaya yang meliputi: a) Harga Patokan Impor

Rp 80.000.000,00

b) Bea Masuk

Rp 16.000.000,00

c) Sewa gudang

Rp 2.000.000,00

d) Bongkar muat

Rp

150.000,00


HALAMAN

60


Oleh karena itu, PT SUKAHARTA terutang PPN atas impor sebesar ……….. a. Rp 9.815.000,00 b. Rp 9.600.000,00 c. Rp 8.000.000,00 d. Rp 8.215.000,00

4) PT Elekinfo menjual beberapa unit komputer kepada PT Wartelindah

dengan harga jual

Rp50.000.000,00. Untuk itu diberi potongan harga 20%. Untuk pemasangan peralatan elektronik tersebut, PT Wartelindah dipungut biaya pemasangan sebesar Rp200.000,00 dan transportasi sebesar Rp 50.000,00. Selain itu PT Elekinfo memberikan pelatihan calon operator PT Wartelindah dengan biaya Rp 5.000.000,00. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang adalah…………. a. Rp.40.000.000,00 b. Rp.40.250.000,00 c. Rp.45.250.000,00 d. Rp.40.200.000,00

5) Joni membeli “Toyota Starlet” bekas di dealer mobil bekas yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Harga jual yang disepakati kedua belah pihak adalah Rp 70.000.000,00. Sehubungan dengan itu, Joni …………. a. dikenakan PPN Rp 7.000.000,00 b. tidak dikenakan PPN karena barang bekas bukan objek PPN c. dikenakan PPN Rp 1.400.000,00 d. dikenakan PPN Rp 700.000,00


HALAMAN

61



PENGREDITAN PAJAK MASUKAN

8.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Prinsip Dasar Pengreditan Pajak Masukan Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU PPN 1984, pada prinsipnya UU PPN 1984 menganut peng-reditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Berdasarkan prinsip ini, Pajak Masukan dalam Faktur Pajak tanggal 12 Januari 2008 hanya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut dalam bulan Januari. Pajak Masukan dalam Faktur Pajak tertanggal 31 Januari 2008 tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut dalam bulan Fabruari 2008.

b. Pengreditan Pajak Masukan Dalam Masa Pajak Tidak Sama. Prinsip dasar tersebut ternyata sulit dilakukan, karena UU PPN 1984 menganut akrual basis sehingga Faktur Pajak Masukan tidak selalu diterima tepat waktu oleh PKP Pembeli atau Pene-rima Jasa. Oleh karena itu, dalam Pasal 9 ayat (9) UU PPN 1984 dibuka kemungkinan dilakukan pengreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang tidak sama paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Periksa ilustrasi pada Gambar PENYER. BKP/JKP

2/10/06

30/11/06

22/2/07

3 bulan FP 30/11/06 PKP

Pembeli

menerima

FP

Dikreditkan dlm SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2007 sepanjang belum dibebankan sbg biaya

Pajak Masukan dalam Faktur Pajak tertanggal 30 November 2006 belum dikreditkan dalam (SPT Masa PPN) Masa Pajak November 2006, dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam (SPT Masa PPN) Masa Pajak Desember 2006 atau Januari 2007, atau yang terakhir Februari 2007.


HALAMAN

62


Dalam memori penjelasannya ditegaskan bahwa apabila telah melampaui jangka waktu yang ditentukan, Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan cara melakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan.

PENYERAHAN BKP/JKP

2/10/06

30/11/06

23/5/07

Nov.

> 3 bulan PKP Pembeli menerima

FP 30/11/06

FP 30/11/06

Dikreditkan dg cara “Pembetulan SPT Masa PPN” Masa Pajak November 2006 sepanjang belum dibebankan sbg biaya dan belum

Apabila PKP Pembeli atau Penerima Jasa baru menerima Faktur Pajak ini setelah tanggal 22 Februari 2007, berarti sudah melampaui 3 bulan setelah akhir Masa Pajak November 2006, maka pengreditan tetap dapat dilakukan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN November 2006.

c. Kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

PAJAK MASUKAN DAPAT DIKREDITKAN SYARAT FORMAL

SYARAT MATERIIL

(Ps. 13 ay. 5 UU PPN 1984)

(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)

DALAM FAKTUR PAJAK STANDAR YG TDK CACAT

BELUM DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA

(Ps. 9 ay. 8 UU PPN 1984)

(Ps. 9 ay. 9 UU PPN 1984)

FP Standar cacat Ada coretan yg tdk diperbolehkan Nama PKP/NPWP Nomor seri salah

Menggunakan cap tanda tangan

UNTUK PEROLEHAN BKP DAN/ JKP YG BERHUB. LANGSUNG DG KEGIATAN USAHA MELAKUKAN PENYER. KENA PAJAK (Ps. 9 ay. 5 & ay. 8 huruf b UU PPN 1984)

Dibuat > 3 bl sejak batas wkt pemb. FP KRITERIA PM DPT DIKREDITKAN

Tdk mencoret yg seharusnya dicoret

Tdk/terlambat lapor Penggunaan Kode & Nomor Seri.

Tdk/terlambat lapor Nama & contoh tanda tangan pejabat yg ditunjuk


PRODUKSI

KEGIATAN USAHA

MANAJEMEN

PEMASARAN

DISTRIBUSI

HALAMAN

63


Kriteria “berhubungan langsung dengan kegiatan usaha” mengandung pengertian BKP/ JKP yang terkait digunakan untuk kegiatan yang bersifat produktif. Dalam hal digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau dengan kata lain untuk tujuan konsumtif, berarti tidak langsung berhubungan dengan kegiatan usaha. Contoh : PKP dengan bidang usaha industri roti membeli tepung terigu. PPN yang diba-yar atas perolehan tepung terigu ini merupakan Pajak Masukan yang dapat dikre-ditkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Tetapi PPN yang dibayar atas perolehan bus untuk antar jempur anak sekolah tidak boleh dikreditkan karena dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat tidak produktif (non produktif) me-lainkan bersifat konsumtif.

d. Mengreditkan Pajak Masukan sebelum ada Pajak Keluaran Pasal 9 ayat (2a) UU PPN 1984 mengatur sebagai berikut : “Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.” Memori penjelasan pasal ini menegaskan, dalam hal PKP belum berproduksi, atau belum melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau ekspor BKP sehingga Pajak Keluarannya belum ada (nihil), maka Pajak Masukan yang telah dibayar oleh PKP pada waktu perolehan BKP, atau penerimaan JKP, atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, atau impor BKP tetap dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) yaitu dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama.

e. Kriteria Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan Berdasarkan Pasal 9 ayat (8) dan Pasal 16B ayat (3) UU PPN 1984, Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk : 1) perolehan BKP atau JKP sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP Contoh : Pengusaha A melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 3 Januari 2007. Pengukuhan sebagai PKP diberikan pada tanggal 5 Januari 2007 dan berlaku surut sejak 3 Januari 2007. Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan BKP atau JKP sebelum 3 Januari 2007 tidak dapat dikreditkan. 2) perolehan BKP atau JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha ; Contoh : PPN yang dibayar kepada pemborong atas pembangunan rumah dinas untuk direksi. 3) perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan ; Contoh : PPN yang dibayar kepada bengkel atas perbaikan sedan yang digunakan sebagai mobil dinas direksi. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

64


4) pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai PKP ; Contoh : PT Ardi mentrasfer royalti kepada perusahaan di Perancis atas pemanfaatan hak menggunakan merek dagang yang dilakukan oleh PT Ardi. Apabila ketika mentransfer royalti tersebut dilakukan sebelum PT Ardi dikukuhkan sebagai PKP, maka PPN yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. 5) perolehan BKP atau JKP yang bukti pungutan pajaknya berupa Faktur Pajak Sederhana ; Contoh : Selaku sebuah perusahaan industri roti, Fa Gurih membeli 5 zaak tepung terigu dari toko bahan makanan, dan untuk keperluan itu dibuatkan Faktur Pajak Sederhana, maka Pajak Masukan yang dibayar oleh Fa Gurih tidak dapat dikreditkan. 6) perolehan BKP atau JKP yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) ; Faktur Pajak Standar yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN 1984 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006, dina-makan Faktur Pajak Standar cacat. Contoh : Karena ada coretan untuk membetulkan kesalahan tulis dalam Faktur Pajak Standar yang diterima oleh PT Perbawa, maka Faktur Pajak ini tergolong sebagai Faktur Pajak Standar yang cacat sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan. 7) pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) ; Contoh : PT Armando yang sudah dikukuhkan sebagai PKP mentransfer fee atas jasa pemasaran yang diterima dari pengusaha di Taiwan. PPN yang terutang dibayar ke bank persepsi menggunakan SSP. Dalam SSP ini PT Armando lupa mencantumkan NPWP-nya, sehingga PPN yang tercantum dalam SSP ini tidak dapat dikreditkan karena tidak mememenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) UU PPN 1984 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/ KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000. 8) perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak ; Contoh : Dalam contoh sub 7) tersebut, dalam hal PT Armando tidak membayar ke kas negara PPN yang terutang, maka PPN tersebut akan ditagih menggunakan surat ketetapan pajak. PPN yang ditagih dengan surat ketetapan pajak ini, tidak dapat dikreditkan oleh PT Armando. 9) perolehan BKP atau JKP yang Pajak Masukannya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yang diketemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Dengan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 24 Tahun 2002 yang perubahannya berlaku mulai 1 Juni 2002, pengreditan tetap dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang perolehannya telah dicatat dalam pembukuan PKP yang bersangkutan ; Secara tidak langsung ketentuan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf i ini dikoreksi dengan Pasal 12 MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

65


ayat (3) PP No.143 tahun 2000 jo PP No. 24 Tahun 2002 : “Apabila dalam suatu pemeriksaan diketahui ada perolehan Barang Kena Paja atau Jasa Kena Pajak yang telah dibukukan atau dicatat, namun Faktur Pajaknya belum atau terlambat diterima sehingga belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk Masa Pajak yang bersangkutan, maka Pajak Masukan yang Faktur Pajaknya belum atau terlambat diterima tersebut dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan”. MASA PAJAK DESEMBER 2007 23/2/08

FP

27/2/08

PEMBELI MENERIMA FP 27/5/02

Dalam pemeriksaan SPT Masa PPN Desember 2007 yang dilakukan pada 27/2/08, ditemukan FP 27/12/07, PM-nya belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN, sepanjang perolehannya sudah dicatat dalam pembukuan, PM ini tetap dapat dikreditkan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu dalam SPT Masa PPN Februari 2008 (Masa Pajak tidak sama).

10) perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN. (Pasal 16B ayat (3) UU PPN 1984) Contoh : Ketika PT Sastra selaku PKP penerbit menyerahkan buku pelajaran kepada pembeli dibebaskan dari pengenaan PPN, maka Pajak Masukan yang terkait tidak dapat dikreditkan.

f. Pedoman Penghitungan Pengreditan Pajak Masukan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 553/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 yang kemudian disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 252/KMK.03/2002 tanggal 31 Mei 2002 sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (7) UU PPN 1984, menetapkan pedoman penghitungan pengreditan Pajak Masukan bagi PKP yang penghitungan PPh-nya menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto, sebagai berikut: 1) penyerahan BKP oleh PKP Pedagang Eceran: Pajak Masukan = 80% x Pajak Keluaran; 2) penyerahan BKP oleh PKP selain Pedagang Eceran : Pajak Masukan = 70% x Pajak Keluaran 3) penyerahan JKP = Pajak Masukan = 40% x Pajak Keluaran


HALAMAN

66


g. Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan. Dalam hal Pajak Masukan sehubungan dengan perolehan BKP yang digunakan untuk melakukan kegiatan penyerahan kena pajak dan penyerahan tidak kena pajak atau penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak sedangkan jumlah penyerahan kena pajak tidak dapat diketahui dengan pasti dalam pembukuan PKP, maka Pajak Masukan yang telah dikreditkan harus dihitung kembali untuk disetor ke kas negara menggunakan pedoman penghitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan. (Pasal 9 ayat (6) UU PPN 1984 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000). Pengreditan Pajak Masukannya dilakukan dengan cara sebagai berikut : 1) Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP berupa barang modal yang : a) nyata-nyata digunakan untuk kegiatan usaha ang menghasilkan BKP dan/atau JKP yang atas penyerahannya terutang PPN; dan b) kegiatan lain yang tidak terutang PPN dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN, dapat dikreditkan dengan cara : (1) dalam Masa Pajak yang sama secara proporsional dengan persentase peng-gunaan barang modal untuk kegiatan usaha menghasilkan BKP/JKP yang atas penyerahnnya terutang PPN (namun tidak dibebaskan) ; atau (2) seluruh Pajak Masukan dikreditkan dalam Masa Pajak yang sama berkenaan dengan penggu-naan barang modal, kemudian setelah akhir tahun buku dihitung kembali bagian dari Pajak Masukan yang telah dikreditan padahal seharusnya tidak dapat dikreditkkan menggunakan rumus: p’ x PM/T dengan keterangan : p’

: persentase rata-rata penggunaan barang modal untuk kegiatan lain dalam satu tahun buku

PM

: jumlah Pajak Masukan atas perolehan dan pemeliharaan barang modal yang telah dikreditkan

T

: masa manfaat barang modal : - untuk bangunan adalah 10 tahun - untuk barang modal lainnya adalah 5 tahun

Contoh: Generator listrik dibeli dalam bulan Januari 2007 Harga perolehan Rp 1.000.000.000,00 PPN yang dibayar sebesar Rp 100.000.000,00 sudah dikreditkan seluruhnya dalam bulan Januari 2007. Ternyata selama tahun 2007 generator tersebut digunakan : -

30% untuk perumahan karyawan dan direksi ;

-

70% untuk kegiatan pabrik


HALAMAN

67


Maka bagian dari Pajak Masukkan yang sudah dikreditkan, yang wajib disetor kembali ke kas negara = 30% x (Rp 100.000.000,00 : 5) = Rp 6.000.000,00 2) bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha terpadu sehingga menghasilkan suatu penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN, dan dibebaskan dari pengenaan PPN, maka pengreditannya dilakukan sebagai berikut: a) nyata-nyata digunakan untuk kegiatan penyerahan yang terutang PPN, Pajak Masukannya dapat dikreditkan; b) nyata-nyata digunakan untuk kegiatan penyerahan yang tidak terutang PPN, atau dibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukannya tidak dapat diikreditkan. c) digunakan baik untuk kegiatan penyerahan yang terutang PPN, tidak terutang PPN, dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN, Pajak Masukannya dapat dikreditkan seluruhnya dalam Masa Pajak yang sama, kemudian setelah akhir tahun buku dihitung kembali bagian Pajak Masukan yang wajib disetor kembali ke kas negara karena seharusnya tidak dapat dikreditkan menggunakan rumus sebagai berikut: (1) untuk barang modal : X/Y x PM/T , dengan keterangan : - X :

jumlah penyerahan yang tidak terutang , atau dibebaskan dari pengenaan PPN dalam satu tahun buku;

- Y :

jumlah seluruh peredaran selama satu tahun buku

- T

masa manfaat barang modal :

:

- berupa bangunan adalah 10 tahun; - barang modal lainnya adalah 5 tahun - PM :

jumlah Pajak Masukan yang telah dikreditkan.

(2) untuk bukan barang modal : X/Y x PM , dengan keterangan sama dengan butir (1). Contoh :

(a) untuk barang modal - Pajak Masukan atas perolehasn truck yang digunakan untuk perkebbunan jagung maupun untuk pebrik minyak jagung pada bulan Januari 2007 Rp 200.000.000,00 sudah dikreditkan seluruhnya dalam bulan Januari 2007. - Total omzet 2007 (Y) Rp 60.000.000.000,00, diantaranya Rp 6.000.000.000,00 diperoleh dari penjualan jagung (X). - PajakMasukan atas perolehan truck yang wajib disetor kembali ke kas negara = Rp 6 milyar/Rp 60 milyar x Rp 200 juta/5 = Rp 4.000.000,00 (b) untuk bukan barang modal Dalam hal Pajak Masukan untuk pembelian BBM truck tersebut Rp 50.000.000,00, maka bagian dari Pajak Masukan yang wajib disetor kembali ke kas negara = Rp 6 milyar/Rp 60 milyar x Rp 50 juta = Rp 500.000,00


HALAMAN

68


3) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dari hasil penghitungan kembali tersebut diperhitungkan kembali dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan pada suatu Masa Pajak paling lambat pada bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku. 4) Apabila masa manfaat telah dilampaui, tidak perlu dilakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan.

8.2. Latihan 7 A. Tentukan “Benar” atau “Salah” pernyataan dibawah ini. 1) B -

S

Pada dasarnya Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama.

2) B -

S

Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak tertanggal 17 Desem-ber 2006 tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak Februari 2007 karena tahun bukunya berbeda.

3) B -

S

Pajak Masukan atas pembelian AC yang dipasang di ruang manajemen pa-brik sepatu tidak dapat dikreditkan karena tidak langsung berhubungan de-ngan kegiatan usaha menghasilkan BKP berupa sepatu.

4) B -

S

Pajak Masukan atas renovasi ruang rapat direksi PT

Sawit Murni sebuah

perusahaan industri minyak kelapa sawit, dapat dikreditkan. 5) B -

S

Penghapusan piutang mengakibatkan penyesuaian PPN (Pajak Keluaran) yang dilaporkan oleh PKP Penjual dan penyesuaian terhadap Pajak Ma-sukan yang telah dikreditkan oleh PKP Pembeli.

B. Lingkarilah pernyataan yang paling benar diantara empat pernyataan dalam setiap kasus kecil di bawah ini. 1. PPN dalam ticket pesawat udara atas nama Tn. Gunawan, Direktur Keuangan PT Gurita (PKP) yang berkedudukan di Jakarta pergi ke Jayapura untuk urusan bisnis perusahaan ………… a. dapat dikreditkan karena ticket tersebut diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar b. tidak dapat dikreditkan karena ticket merupakan Faktur Pajak Sederhana c. tidak dapat dikreditkan karena nama yang tercantum pada ticket berbeda dengan nama PKP d. tidak dapat dikreditkan karena pada ticket tidak tercantum NPWP PT Gurita.

2. Pada 17 Maret 2007, PT Aksara sebuah percetakan sudah PKP, menerima Faktur Pajak tertanggal 23 November 2006 atas pembelian kertas pada 3 Oktober 2006 dari PT Iba. Pajak Masukan dalam Faktur Pajak Standar ini ……….. a. dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN Maret 2003 meskipun tahun pajaknya berbeda b. dapat dikreditkan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN November 2002 karena tahun pajaknya berbeda MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

69


c. tidak dapat dikreditkan karena sudah melampaui 3 bulan setelah akhir Masa Pajak d. dapat dikreditkan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN Oktober 2002

3. PT Tribuwana adalah PKP pedagang besar, pada tanggal 13 September 2007 menerima Faktur Pajak Standar tertanggal 2 September 2007 dari PT Sedayu atas penyerahan BKP yang dilakukan pada tanggal 30 April 2007, sehingga. Pajak Masukannya ………………. a. dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN September 2007 b. dapat dikreditkan dalam SPT Masa PPN September 2007 sepanjang Faktur Pajaknya tidak cacat c. tidak dapat dikreditkan meskipun Faktur Pajaknya diisi lengkap dan benar d. dapat dikreditkan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN April 2007.

4. Pajak Masukan dapat dikreditkan antara lain memenuhi persyaratan formal …………. a. sudah dibayar kepada PKP Penjual BKP atau Pengusaha JKP. b. tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang tidak cacat c. tercantum dalam Faktur Pajak Standar yang ditandatangani oleh PKP. d. belum dibebankan sebagai biaya

5. Faktur Pajak Standar tertanggal 23 November 2006 yang diterima pada tanggal 23 Juli 2007, Pajak Masukannya ………………… a. tidak dapat dikreditkan karena telah melampaui 3 bulan setelah akhir Masa Pajak b. dapat dikreditkan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2007 c. tidak dapat dikreditkan karena tahun pajaknya berbeda d. dapat dikreditkan dengan cara pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak November 2006.


HALAMAN

70



OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG BERSIFAT SPESIFIK

9.1. Uraian, contoh dan non contoh Objek PPN disebut spesifik yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e serta Pasal 16C dan 16D UU PPN 1984 yang ditambahkan oleh UU Nomor 11 Tahun 1994, memiliki mekanisme yang berbeda dibandingkan dengan objek pajak lainnya. Ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 1995 sejalan dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 1994.

a. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean, Dilakukan di Dalam Daerah Pabean. Penggunaan istilah pemanfaatan sering rancu. Untuk menghindari kerancuan tersebut akan lebih mudah dipahami apabila pemanfaatan ini diasumsikan merupakan istilah lain dari "mengonsumsi". Titik tolak pemikiran yang mendasari pengenaan pajak atas pemanfaatan BKP atau JKP yang berasal dari luar Daerah Pabean dilakukan di dalam Daerah Pabean adalah prinsip destinasi (destination principle) yang dianut oleh UU PPN 1984. Berdasarkan prinsip ini, pajak dikenakan di tempat tujuan BKP atau JKP dikonsumsi. Karena kedua jenis obyek ini bersifat abstrak, maka istilah konsumsi diganti dengan pemanfaatan. Pengusaha yang menyerahkan JKP atau menyerahkan BKP Tidak Berwujud dapat berkedudukan di dalam atau di luar Daerah Pabean. Dalam hal Pengusaha ini berkedudukan di dalam daerah Pabean, sama dengan tempat kedudukan pihak yang menerima penyerahan, tidak menimbulkan perma-salahan yang serius karena masih berada dalam yurisdiksi UU PPN 1984. Tetapi akan berbeda halnya apabila Pengusaha yang menyerahkan tersebut berada di luar Daerah Pabean. Dalam kondisi seperti ini, maka yang menentukan adalah tempat pemanfaatan BKP Tidak Berwujud atau JKP yang menjadi obyek penyerahan. Sebenarnya pengenaan PPN atas pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Dae-rah Pabean di dalam Daerah Pabean ini sudah dikenakan PPN sejak 1 April 1989. Untuk peman-faatan BKP Tidak Berwujud baik dari dalam maupun dari luar Daerah Pabean, pada waktu itu menggunakan terminologi Jasa Pelimpahan barang tidak berwujud berupa hak-hak dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti paten, merek dagang dan sejenisnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 568/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 yang petunjuk pelaksanaannya masih menggunakan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.5/1995 tanggal 17 Maret 1995 (Seri PPN 7 - 95), mekanisme pengenaan PPN-nya adalah sebagai berikut:


HALAMAN

71


1) Saat mulai pemanfaatan adalah ditentukan oleh perbuatan/peristiwa hukum yang lebih da-hulu dilakukan atau diketahui ada diantara 5 perbuatan hukum yang dilakukan pada : a) saat secara nyata BKP Tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan; b) saat harga perolehannya dinyatakan sebagai utang ; c) saat harga jual atau penggantian ditagih oleh pihak yang menyerahkan ; d) saat harga perolehan dibayar sebagian atau seluruhnya e) saat ditandatangani surat perjanjian 2) BKP Tidak Berwujud dapat berupa hak patent, hak oktroi, hak cipta dan merek dagang. 3) Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dapat berupa : a) Jasa berasal dari luar Daerah Pabean yang melekat atau ditujukan pada Barang Tidak Bergerak yang terletak di Dalam Daerah Pabean. Misalnya maket gedung hotel yang terletak di Jakarta, dibuat di Singapura. b) Jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean, yang melekat pada atau ditujukan untuk Barang bergerak yang berada atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean. Misalnya rig disewa dari Pengusaha di Hong Kong untuk kegiatan pencarian sumber-sumber minyak di lepas pantai Laut Jawa. c) Jasa yang dilakukan secara fisik di dalam Daerah Pabean (pen.: oleh Pengusaha dari luar Daerah Pabean). Misalnya jasa konsultan, pengacara, Kantor Akuntan Publik. 4) Cara penghitungan pajak terutang a) 10% dari jumlah yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan dalam hal : (1) jumlah yang dibayarkan belum termasuk PPN ; (2) tidak diketemukan surat perjanjian untuk pembayaran dimaksud ; (3) ada surat perjanjian tetapi tidak ada penegasan. b) 10/110 dari jumlah pembayaran yang dinyatakan sudah termasuk PPN.. 5) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud atau JKP dari Luar Daerah Pabean, wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. 6) Penyetoran dan pelaporan pajak terutang : a) PPN yang terutang wajib disetor ke kas negara melalui Bank persepsi atau Kantor Pos Dan Giro selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. b) Penyetoran dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1) setoran dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) (2) Kolom identitas diisi dengan identitas Pengusaha yang berkedudukan di luar Dae-rah Pabean (3) Kolom NPWP diisi dengan : angka 0 pada delapan digit yang pertama, disusul dengan Kode KPP pada tiga digit yang berikutnya. (4) Pada kolom tandatangan diisi oleh pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwu-jud dan JKP dari luar Daerah Pabean beserta NPWP-nya.. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

72


c) Bagi PKP, Pajak yang disetor ke bank persepsi tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. d) Bagi non PKP, laporan dilakukan dengan cara mengirimkan lembar ke-3 SSP kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat selambat-lambatnya tanggal 20 pada bulan yang sama dengan bulan dilakukan setoran. Sedangkan bagi PKP, dilaporkan dalam SPT Masa PPN Lampiran 1107B sebagai Pa-jak Masukan Dalam Negeri.

PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN, DI DALAM DAERAH PABEAN

FOREIGN PLc.

TEKNOLOGI & MARKETING

ROYALTY & FEE Rp300 juta

KN

PPN 10%

PT FARMASI SSP = FP Standar PPN = PM dpt dikreditkan

SSP Nama : FOREIGN PLc. Alamat : JERMAN NPWP : 000000000.237.000 PPN : Rp 30.000.000,00 Jakarta, 15 Januari 2005 PT FARMASI NPWP : 01.234.567.3.237.000 Tanda Tangan

b. Membangun Sendiri Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan Berdasarkan Pasal 16C UU PPN 1984, sejak tanggal 1 Januari 1995, terhadap kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, dikenakan pajak. Sebagai peratutran pelaksanaannya adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/ 2000 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-387/PJ,/2002 tanggal 19 Agustus 2002. Adapun petunjuk pelaksanaannya masih menggunakan SE Dirjen Pajak Nomor SE07/PJ.53/1995 tanggal 17 Maret 1995 (dengan beberapa penyesuaian), ditegaskan mekanisme pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri tersebut adalah sebagai berikut : 1) Suatu kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila memenuhi syarat : a) dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan b) yang dibangun adalah bangunan untuk tempat tinggal, atau untuk tempat usaha MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

73


c) luas bangunan 200 m2 atau lebih d) bangunan bersifat permanen artinya konstruksi utama bangunan tahan sampai dengan 20 tahun atau lebih 2) Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara bertahap, sepanjang tidak lebih dari 2 tahun, diperlakukan sebagai satu kesatuan kegiatan. 3) Dalam hal kegiatan pembangunan dilakukan untuk kepentingan pihak lain, maka SSP-nya harus diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. 4) Saat pajak terutang adalah pada saat kegiatan mulai dilakukan. 5) Tempat pajak terutang adalah di tempat bangunan didirikan. 6) DPP adalah 40% dari seluruh pengeluaran (termasuk PPN) pada bulan yang bersangkutan. 7) PPN dibayar ke Bank persepsi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikut-nya

MEMBANGUN SENDIRI (Ps. 16C UU PPN 1984 jo KepMenKeu Nomor 553/KMK.04/2000 jo No.320/ KMK.03/2002, 28-6-2002 jo KepDirjenpa No.KEP-387/PJ./2002, 19-8-2002)

Membangun sendiri adalah kegiatan mendirikan sebuah MEMBANGUN SENDIRI bangunan menggunakan jasa pemborong/tukang yang tidak/belum dikukuhkan sebagai/menjadi PKP Syarat : 1. Tempat tinggal/tempat usaha 2. Luas 200m2/lebih*) 3. Permanen**) DPP : 40% X BIAYA YG DIKELUARKAN TERMASUK PPN (Tdk termasuk harga tanah)

Apabila dilakukan secara bertahap sepanjang tenggang waktu antar tahapan tidak lebih dari 2 th, diperlakukan sebagai satu paket bangunan SAAT TERUTANG : PD SAAT PEMBANGUNAN DIMULAI

SAAT PELAPORAN : Paling lambat tgl 20 bln berikut nya dari bulan pengeluaran 1. PKP : SPT Masa PPN 2. Non PKP : SSP lb. 3

Bagi Non NPWP, kolom NPWP pd. SSP : 1. 9 digit pertama diisi 0 (nol) 2. 3 digit berikutnya diisi kode KPP Lokasi bangunan 3. 3 digit terakhir diisi 0 (nol)

SAAT PEMBAYARAN : Paling lambat tg 15 bln berikutnya dari bulan pengeluaran

*) Sebelum 1-7-2002, luas 400 m2 / lebih **) tembok dan atau kayu tahan lama, dan atau bahan lain dengan kekuatan 20 tahun atau lebih

8) Bagi PKP Laporan dilakukan dengan jalan mengisi kolom yang tersedia dalam SPT Masa PPN 1195 Kode I. dilampiri SSP lembar ke-3. Sedangkan bagi Non PKP, laporan dilakukan dengan cara mengirimkan lembar ke-3 SSP kepada KPP di tempat bangunan. Dalam hal pihak yang membangun sendiri tersebut tidak memiliki NPWP, kolom NPWP dalam SSP diisi dengan cara sebagai berikut : a) 8 digit pertama diisi dengan angka 0 ; b) 3 digit yang terakhir diisi kode KPP yang bersangkutan. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

74


9) Perlakuan terhadap kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di dalam kawasan realestat oleh pemilik kaveling : a) Pada saat ditandatanganinya Surat Pemesanan Tanah/Surat Perjanjian Pra Jual Beli/Perjanjian Pra Jual Beli/Akte Jual Beli atas transaksi penjualan tanah kaveling, pembeli tanah kaveling wajib mengisi dan menandatangani formulir “Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri” yang diberikan oleh pihak realestat dengan bentuk formulir yang tekah ditentukan. b) Pengusaha realestat wajib melaporkan transaksi penjualan tanah kaveling kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tanah kaveling berada dengan mengirimkan tembusan formulir sebagaimana dimaksud pada butir a) paling lambat satu bulan sejak tanggal penandatanganan formulir, apabila kewajiban ini tidak dilaksanakan maka pendirian bangunan di atas tanah kaveling tersebut dianggap dilakukan oleh pengusaha realestat.

c. Penyerahan Aktiva oleh PKP yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan Berdasarkan Pasal 16D UU PPN 1984, diketahui bahwa apabila pengusaha melakukan penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan dapat dikenakan PPN sepanjang : 1) yang melakukan penyerahan atau pemindah tanganan adalah Pengusaha Kena Pajak; 2) pada saat memperoleh aktiva, PKP ini memang membayar PPN; 3) PPN yang dibayar tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan. Persyaratan yang ketiga ini bersifat normatif. Apakah PPN tersebut benar-benar sudah dikreditkan atau belum, bukan faktor yang relevan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) UU PPN 1984, atas penyerahan aktiva ini PKP yang bersangkutan wajib membuat Faktur Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.52/1996 tanggal 4 Juni 1996 (SERI PPN 3395), menegaskan sebagai berikut : (1) PPN yang terutang atas pengalihan aktiva eks Pasal 16D UU PPN 1984 harus disetor seluruhnya atau sebesar Pajak Keluaran, dengan menggunakan SSP tersendiri, jadi berbeda dengan cara mempertanggungjawabkan Pajak Keluaran lainnya; (2) Penyetoran tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pengalihan. (3) Atas pengallihan tersebut dapat dibuatkan Faktur Paak Standar, namun tidak perlu dicantumkan pada Formulir 1195A1 (Lampiran Pajak Keluaran) SPT Masa PPN 1195. (4) Pelaporan pada SPT Masa PPN dilakukan pada bulan terjadinya pengalihan aktiva dimaksud. Sedangkan SSP-nya harus dilampirkan pada ST Masa PPN yang bersangkutan dan mengisi Kode J. butir 8 (Kode I.2).


HALAMAN

75


(5) Apabila aktiva tersebut diperoleh sebelum berlakunya UU PPN 1984 (sebelum 1 April 1985), maka atas pengalihan aktiva tersebut tidak terutang PPN. (6) Dalam hal pada saat perolehannya, aktiva tersebut memperoleh fasilitas Penangguhan Pembayaran PPN, maka pada waktu pengalihannya memenuhi syarat untuk dikenakan PPN, karena Penangguhan Pembayaran PPN diartikan sama dengan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Menyangkut masalah mekanisme penyetoran dan pelaporan PPN yang dikenakan atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan berdasarkan Pasal 16D, sejak Januari 2007 mengalami perubahan sejalan dengan mulai berlaku Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tanggal 29 September 2006, Faktur Pajak yang dibuat sehubungan dengan penyerahan aktiva perusahaan yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dilaporkan dalam SPT Masa PPN formulir 1107A Nomor II.

Contoh 1 : Pada bulan Juni 2001, PT ECHO Bakery sebuah perusahaan roti membangun sendiri sebuah gedung untuk toko roti dengan luas 160 m2. Di samping itu di halaman samping dibangun juga sebuah lapangan parkir seluas 100 m2. Kegiatan ini dilakukan tanpa melibatkan pemborong, melainkan menggunakan tukang harian yang tinggal di sekitar pabrik. Karena luas bangunan beserta lapangan parkir sebesar 260 m2 berarti memenuhi ketentuan luas 200m2 atau lebih, maka atas kegiatan ini PT ECHO Bakery dikenakan PPN berdasarkan Pasal 16C UU PPN 1984.

Contoh 2 : Gunawan seorang karyawan sebuah perusahaan swasta, membangun sebuah rumah untuk tempat tinggal yang telah lama diidam-idamkan. Luas bangunan 190 m2, dan di halaman belakang dibangun sebuah kolam renang mini seluas 70 m2. Untuk menghemat biaya, pelaksanaannya tidak menggunakan jasa pemborong. Atas kegiatan membangun sendiri rumah tinggal dengan luas seluruhnya 260 m2 termasuk kolam renang ini dikenakan PPN..

Contoh 3 : Hotel Le Meridien adalah hotel yang dikelola sebuah perusahaan Indonesia menggunakan merek dagang “le Meridien” dari Perancis berdasarkan perjanjian waralaba (franchise). Selain menyerahkan hak menggunakan merek dagang, perusahaan di Perancis dimaksud juga menyerahkan sejumlah jasa misalnya jasa management assistance, jasa pemasaran, jasa technical assisstance dan lain-lain. Semua jasa ini merupakan Jasa Kena Pajak menurut UU PPN 1984. Secara berkala Hotel Le Meridien di Jakarta mentrasfer royalty dan fee ke Perancis. Atas transfer fee ini terutang PPN. Tetapi karena jasa di bidang perhotelan tidak dikenakan PPN, maka PPN ini bukan merupakan Pajak Masukan melainkan menjadi biaya bagi hotel Le Meridien.


HALAMAN

76


Contoh 4 PT Karental adalah sebuah perusahaan persewaan kendaraan bermotor beroda empat. Jenis kendaraan bermotor yang disewakan berupa jeep dan station wagon. Pada suatu ketika beberapa unit jeep dijual karena akan diremajakan. Maka atas penjualan jeep dikenakan PPN berdasarkan Pasal 16D karena Pajak Masukan yang dibayar atas perolehannya beberapa tahun sebelumnya, dapat dikreditkan. Dalam hal yang dijual adalah jeep yang digunakan untuk kegiatan manajemen atau pemasaran, maka atas penjualan barang modal ini tidak dikenakan PPN karena Pajak Masukan yang dibayar atas perolehannya beberapa tahun sebelumnya, tidak dapat dikreditkan.

9.2. Latihan 8 Untuk memudahkan memahami materi yang sudah dibahas pada bagian ini, jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini. 1) Uraikan mengapa pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar di dalam daerah pabean dikenakan PPN! 2) Adakah Faktur Pajak atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean dan apabila ada apa bentuk Faktur Pajaknya? 3) Apa syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan membangun sendiri dapat dkenakan PPN berdasarkan Pasal 16C UU PPN 1984? 4) Jelaskan apakah setiap kegiatan menjual barang modal dapat dikenakan PPN ? 5) Bagaimana cara menyetor dan melaporkan pajak yang terutang atas kegiatan membangun sendiri berdasarkan Pasal 16C UU PPN 1984?


HALAMAN

77



PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH (PPnBM) 10.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Karakteristik PPnBM Dalam Pasal 5 UU PPN 1984 diatur bahwa di samping dikenakan PPN, dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap : 1) impor BKP Yang Tergolong Mewah ; 2) penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah yang dilakukan oleh pabrikan dari BKP yang menghasilkannya di dalam Daerah Pabean. 3) berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU PPN 1984, PPnBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN atau PPnBM yang dipungut berdasarkan UU PPN 1984. Namun dalam ayat (4) dari pasal ini ditentukan, Pengusaha Kena Pajak yang mengekspor BKP Yang Tergo-long Mewah dapat meminta kembali PPnBM yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP Yang Tergolong Mewah yang diekspor tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya PPnBM hanya dikenakan satu kali yaitu pada mata rantai jalur distribusi yang disebut dalam Pasal 5 UU PPN 1984. Dalam memori penjelasan Pasal 5 UU PPN 1984 ditegaskan bahwa tujuan mengena-kan PPnBM disamping PPN adalah : 1) untuk memperoleh keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpeng-hasilan rendah dengan konsumen yang berpenghasilan tinggi ; 2) untuk mengendalikan pola konsumsi BKP Yang Tergolong Mewah ; 3) melindungi produsen kecil atau tradisional ; 4) untuk mengamankan penerimaan negara.

b. Tarif PPnBM dan pengelompokan BKP Yang Tergolong Mewah Dalam Pasal 8 UU PPN 1984 diatur : 1) Tarif PPnBM paling rendah 10%, paling tinggi 75% 2) Atas ekspor BKP yang Tergolong Mewah dikenakan PPnBM dengan tarif 0% 3) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan kelompok BKP Yang Tergolong Mewah

yang

dikenakan PPnBM. 4) Macam dan jenis BKP Yang Tergolong Mewah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.


HALAMAN

78


Pengelompokan ini dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 yang sudah tiga kali diubah, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005. Kemudian penjabaran lebih lanjut dilakukan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004, BKP Yang Tergolong Mewah yang dikenakan PPnBM dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu : 2) Kelompok kendaraan bermotor yang dikenakan PPnBM dengan tarif 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, dan 75%. 3) Kelompok selain kendaraan bermotor yang dikenakan tarif 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, dan 75%.

PPnBM DIKENAKAN HANYA SATU KALI PPN & PPnBM

PABRIKAN

IMPORTIR

PPN & PPnBM

PPN

PED. BESAR PPN PPN & PPnBM PED. ECERAN

PPN

PPN PPN

KONSUMEN / BENDAHARAWAN

c. Kendaraan bermotor yang tidak dikenakan atau dibebaskan dari pengenaan PPnBM. Kemudian dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 ditetapkan bahwa PPnBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan : 1) kendaraan dalam bentuk CKD ; 2) kendaraan dalam bentuk sasis ; 3) kendaraan pengangkutan barang ; 4) kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 CC ; 5) kendaraan bermotor untuk pengangkutan 16 (enam belas) orang termasuk pengemudi. Sedangkan yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM ditetapkan baik dalam Pasal 4 Keputusan MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

79


Menteri Keuangan Nomor 355/KMK.03/2003 adalah impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM : 1) kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum ; 2) kendaraan protokoler kenegaraan ; 3) kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI/POLRI ; 4) kendaraan patroli TNI/POLRI.

d. Cara menghitung PPN atas penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah Apabila dalam harga penyerahan terdapat unsur PPN dan PPnBM yang berubah menjadi biaya, yang dikeluarkan dari harga jual hanya unsur PPN. Contoh : PT Perkusi adalah pabrikan perlengkapan elektronik, antara lain produknya adalah AC yang atas penyerahannya terutang PPN 10% dan PPnBM 20%. PT Perkusi menyerahkan sejumlah AC-2PK kepada PT Ambara dengan Harga Jual per-unit Rp 4.000.000,00 yang kemudian oleh PT Ambara sebagian dari AC tersebut diserahkan kepada toko elektronik “Kencana”. Penghitungan pajak yang terutang dapat diuraikan sebagai berikut : Harga Jual

=

Rp 4.000.000,00

PPnBM terutang = 20% x Rp 4.000.000,00

=

Rp

Harga yang dibayar oleh PT Ambara

=

Rp 4.800.000,00

PT Ambara memperhitungkan nilai tambah

=

Rp

PPN terutang 10% = Rp 400.000,00

Harga Jual yang ditentukan oleh PT Ambara =

800.000,00

300.000,00

Rp 5.100.000,00

Harga jual dari PT Ambara ini merupakan harga perolehan yang dibayar oleh toko elektronik “Kencana”. Harga yang dibayar oleh konsumen ketika membeli AC tersebut dari toko elektronik ini dapat dihitung sebagai berikut : Harga perolehan AC yang dibayar oleh toko “Kencana” = Rp 5.100.000,00 Toko “Kencana” memperhitungan nilai tambah

= Rp

Harga jual AC yang ditetapkan oleh toko “Kencana”

= Rp 5.600.000,00

PPN yang terutang = 10% x Rp 5.600.000,00

= Rp

Harga yang dibayar oleh konsumen

= Rp 6.160.000,00


500.000,00

560.000,00

HALAMAN

80


10.2. Latihan 9. Lingkarilah pernyataan yang paling benar diantara empat pernyataan dalam kasus singkat dibawah ini. 1) PPnBM dikenakan atas penyerahan BKP Yang Tergolong Mewah merupakan ……… a. pungutan pengganti PPN b. pungutan tambahan disamping PPN c. pajak yang dikenakan untuk mengurangi beban PPN d. pajak yang dikenakan untuk memberikan perlindungan terhadap produsen lokal

2) Importir menyerahkan stick golf yang diimpor kepada pedagang besar ………. a. mengenakan PPN dan PPnBM karena stick golf merupakan BKP Yang Tergolong Me-wah b. boleh mengenakan PPN dan PPnBM karena stick golf merupakan BKP Yang Tergolong Mewah c. tidak mengenakan PPnBM meskipun stick golf merupakan BKP Yang Tergolong Mewah d. wajib mengenakan PPN dan PPnBM karena merupakan penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean.

3) Hotel Indonesia yang sedang merenovasi tempat ibadah karyawan, membeli beberapa unit AC dari toko elektronik. Selaku Pengusaha Kena Pajak, toko elektronik ini :….. a. dikenakan PPN dan PPnBM karena AC merupakan BKP Yang Tergolong Mewah b. hanya dikenakan PPN tanpa PPnBM meskipun AC merupakan BKP Yang Tergolong Mewah c.tidak mengenakan PPN dan PPnBM karena toko elektronik merupakan pedagang eceran d.wajib mengenakan PPN dan PPnBM karena AC merupakan BKP Yang Tergolong Mewah.

4) PT Gelanggang, Pedagang Besar perlengkapan elektronik, ketika menerima secara konsinyasi 200 unit AC dari PT Barata selaku produsen AC ………….. a. dikenakan PPN oleh PT Barata, karena AC merupakan BKP Yang Tergolong Mewah b. hanya dikenakan PPN karena PT Gelanggang adalah pedagang, bukan konsumen c. dikenakan PPN dan PPnBM oleh PT Barata selaku pabrikan yang menyerahkan AC yang merupakan BKP Yang Tergolong Mewah d. belum dikenakan PPN dan PPnBM karena penyerahan AC secara konsinyasi masih merupakan barang titipan.

5) Penyerahan kendaraan bermotor oleh PT Astra kepada Sekretariat Negara untuk digunakan kegiatan protokoler kenegaraan berdasarkan kontrak yang pembayarannya dilakukan melalui kas negara ……………… MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

81


a. dikenakan PPN namun dikecualikan dari PPnBM b. dikenakan PPN namun dibebaskan dari PPnBM c. dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM d. tidak dikenakan PPN dan PPnBM.

6) PT Perkasa, pabrikan kendaraan bermotor menyumbang 5 (lima) unit mobil pickup kepada POLDA untuk digunakan patroli jalan raya. Atas sumbangan ini ……………. a. dikenakan PPN namun dikecualikan dari PPnBM b. dikenakan PPN dan PPnBM c. dibebaskan dari PPN dan PPnBM d. dikenakan PPN namun dibebaskan dari PPnBM

7) Ketika PT Radial membeli mobil niaga dari PT Perkasa (Pabrikan kendaraan bermotor) untuk diekspor, dikenakan PPN dan PPnBM. Sehubungan dengan ekspor tersebut ……………. a. PT Radial tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian PPnBM yang telah dibayar b. PT Radial dapat mengajukan permohonan pengembalian PPN dan PPnBM yang telah dibayar c. PT Radial membebankan PPN dan PPnBM sebagai biaya d. PT Radial tidak dikenakan PPN dan PPnBM.

8) PPnBM dikenakan atas …………. a. penyerahan lampu kristal yang dilakukan oleh pedagang besar kepada toko meubel b. penyerahan lampu kristal oleh importir kepada pedagang besar c. impor lampu kristal oleh Tuti seorang ibu rumah tangga d. penyerahan lampu kristal oleh toko meubel kepada pembelinya.


HALAMAN

82



PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

11.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Dasar hukum dan penunjukan Pemungut PPN Sebagai dasar hukum yang sekaligus menggambarkan lembaga atau badan yang ditunjuk sebagai Pemungut PPN dapat disimak dalam Gambar

Pemungut PPN adalah bend. Pem, badan, atau instansi Pem. yg ditunjuk oleh Menkeu utk me mungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh PKP atas penyerah. BKP dan atau JKP kpd bend. Pem., ba dan atau instansi Pem.

UU PPN 1984 Ps.1 Angka 27

KEPMENKEU No. 563/KMK.03/2003 24 DESEMBER 2003

Menunjuk Bendah. Pemerintah dan KPKN selaku Pemungut PPN

Ps.16A

(1) Pjk yg terut. atas penyer BKP dan atau penyerah. JKP kpd Pemungut PPN dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Pemungut PPN. (2) Tata cara pemungutan, Penyetoran,dan pelaporan oleh Pemungut PPN sebgmana dimaksud dlm ayat (1) diatur dg Keput. Menteri Keuangan.

PERMENKEU No. 11/PMK.03/2005 31 JANUARI 2005

Pedoman Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pemungut PPN

Menunjuk Kontr. Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Pertambangan MIGAS selaku Pemungut PPN

Kewajiban Pemungut PPN secara umum diatur dalam Pasal 16A UU PPN 1984 sebagai berikut: “(1) Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada Pemu-ngut PPN, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pemungut PPN. (2) Tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak oleh Pemungut PPN, diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.”

b. Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN Sebagai peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang mekanisme pemungutan PPN atau dan PPnBM (selanjutnya disebut : pajak ) ini mulai 1 Januari 2004 diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.04/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai berikut :


HALAMAN

83


1) Dalam jumlah pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah termasuk jumlah pajak yang terutang. 2) pada saat PKP Rekanan mengajukan tagihan, wajib membuat: a) Faktur Pajak dan SSP, dengan ketentuan Faktur Pajak diisi dengan lengkap rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan : -

lembar ke-1 untuk Bendaharawan pemerintah sebagai Pemungut PPN

-

lembar ke-2 untuk arsip PKP Rekanan

-

lembar ke-3 untuk KPP melalui Bendaharawan Pemerintah.

Oleh Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan, pada setiap lembar Faktur Pajak wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal ……..” dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah yang bersangkutan. Oleh KPKN yang melakukan pemungutan untuk kepentingan Bendaharawan Pemerintah, pada setiap lembar Faktur Pajak dicantumkan “nomor dan tanggal advis SPM”. b) SSP yang diisi adalah kolom identitas dan jumlah pajak terutang, sedangkan kolom lainnya tidak perlu diisi. Adapun jumlah lembar SSP dibuat rangkap 5 (lima). Setelah PPN dan PPnBM, atau PPN yang terutang disetor ke bank persepsi atau kantor pos, SSP tersebut didistribusikan : -

lembar ke-1 untuk PKP Rekanan

-

lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak

-

lembar ke-3 untuk PKP Rekanan, akan dilampirkan pada SPT Masa PPN

-

lembar ke-4 untuk bank persepsi atau kantor pos.

-

lembar ke-5 untuk pertinggal Bendaharawan Pemerintah.

Pada setiap lembar SSP ini oleh KPKN yang melakukan pemungutan pajak untuk kepentingan Bendaharawan Pemerintah dibubuhi “nomor dan tanggal advis SPM”. pada SSP lembar ke-1 dan lembar ke-2 dibubuhi cap “TELAH DIBUKUKAN” oleh KPKN. 3) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM. 4) Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran; 5) Penyetoran Pajak yang dipungut. Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan selaku Pemungut PPN wajib disetor ke kas negara pajak yang dipungut paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan. Dalam hal tanggal penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 6) Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor.


HALAMAN

84


Bendaharawan Pemerintah yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM atau PPN wajib menyampaikan laporan kepada KPP tempat Bendaharawan Pemerintah terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut PPN Formulir 1107PUT” yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut : -

lembar ke-1, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP ;

-

lembar ke-2, untuk arsip Bendaharawan Pemerintah.

7) Tidak perlu dipungut pajak oleh Pemungut PPN atas : a) Pembayaran yang jumlahnya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) termasuk PPN dan PPnBM, dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. b) Pembayaran untuk pembebasan tanah. c) Pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. d) Pembayaran untuk penyerahan BBM dan bukan BBM oleh PT (Persero) PERTAMINA. e) Pembayaran atas rekening telepon. f) Pembayaran untuk jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbang-an. g) Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang tidak terutang PPN.

c. Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi selaku Pemungut PPN Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2005 tanggal 31 Januari 2005 Kontraktor Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditunjuk sebagai Pemungut PPN mulai 1 Februari 2005. Kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh kontraktor perjanjian kerjasama pengusahaan pertambang-an minyak dan gas bumi diklarifikasi sebagai berikut : 1) Pajak yang terutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Rekanan kepada Kontrak-tor, dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Kontraktor baik kantor pusat, cabang-cabang, maupun unit-unitnya, yang dikukuhkan sebagai PKP. 2) Pajak yang terutang dipungut, disetor dan dilaporkan oleh Kontraktor. 3) PKP Rekanan wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/ atau JKP kepada Kontraktor. 4) Faktur Pajak dimaksud dalam butir 3) dibuat paling lambat : a) pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP dan/atau JKP dalam hal pembayaran diterima setelah akhir bulan berikutnya setelah bulan dilaku-kan penyerahan. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

85


b) pada saat penerimaan pembayaran dalam hal : (1) penerimaan pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan BKP dan/atau JKP. (2) penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP ; atau (3) penerimaan pembayaran terjadi pada saat yang sama dengan saat penyerahan BKP dan/atau JKP. 5) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran pajak. 6) Pemungut PPN wajib memungut pajak yang terutang pada saat pembayaran. 7) Penyetoran Pajak yang dipungut. Pajak yang dipungut oleh Pemungut PPN wajib disetor ke kas Negara paling lambat pada hari ke-15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan dilakukan pemungutan. Dalam hal tanggal penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. 8) Pelaporan pajak yang telah dipungut dan disetor. Kontraktor yang melakukan pemungutan dan penyetoran PPN dan PPnBM atau PPN wajib menyampaikan laporan KPP tempat Kontraktor terdaftar dengan menggunakan formulir “Surat Pemberitahuan Masa Bagi Pemungut PPN Formulir 1107PUT” yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukan pemungutan, yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut : -

lembar ke-1,

dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 untuk KPP tempat Kontraktor terdaftar;

-

lembar ke-2,

arsip Kontraktor;

9) Kriteria pembayaran yang tidak perlu dipungut pajak oleh Pemungut PPN relatif sama dengan yang berlaku bagi Bendaharawan Pemerintah, kecuali batasan pembayaran tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diubah menjadi tidak lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bagi Kontraktor selaku Pemungut PPN.

d. Kewajiban Pelaporan PKP Rekanan Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ./2006 tanggal 29 September 2007 yang mengatur tentang SPT Masa PPN Formulir 1107 yang mulai berlaku untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Januari 2007, penyerahan BKP/JKP kepada Pemungut PPN wajib dilaporkan oleh PKP Rekanan dalam SPT Masa PPN 1107 pada Masa Pajak dilakukan penagihan.


HALAMAN

86



FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

12.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Jenis Fasilitas di bidang Pajak Pertambahan Nilai Jenis fasilitas di bidang PPN dapat dibagi dalam tiga tahap, sebagai berikut: 1) Sebelum 1 Januari 1995, dikenal ada 6 (enam) macam fasilitas di bidang PPN yang pada waktu itu tidak ada dasar hukumnya dalam UU PPN 1984, yaitu: a) Penangguhan Pembayaran PPN dan PPnBM; b) Penundaan Pembayaran PPN dan PPnBM; c) PPN dan PPnBM Ditanggung oleh Pemerintah; d) PPN dan PPnBM dibayar oleh Pemerintah; e) PPN Tidak Dipungut; f) PPN Dibebaskan 2) Seiring dengan perubahan pertama terhadap UU PPN 1984 dengan UU Nomor 11 Tahun 1994, ditambahkan beberapa pasal baru yang satu diantaranya adalah Pasal 16B, yang pada dasarnya mengatur dua hal, yaitu dengan Peraturan Pemerintah diberikan fasilitas : a) pajak yang terutang tidak dipungut, atau b) dibebaskan dari pengenaan pajak, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Namun dalam praktek masih diberikan fasilitas seperti tersebut pada butir 1) minus fasilitas “PPN dan PPnBM dibayar oleh Pemerintah”. 3) Ketika dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 dilakukan perubahan kedua terhadap UU PPN 1984, Pemerintah sudah bertekad melaksanakan Pasal 16B UU PPN 1984 dengan konsekuen, sehingga sejak 1 Januari 2001 hanya dikenal dua macam fasilitas yaitu : a) PPN Tidak Dipungut, b) Dibebaskan dari pengenaan PPN. Tujuan dan maksud diberikan kemudahan ini adalah memberikan fasilitas perpajakan yang benar-benar diperlukan terutama untuk berhasilnya sektor-sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional, mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing, mendukung pertahanan nasional, serta memperlancar pembangunan nasional. Selain itu, kedua jenis fasilitas ini diberikan untuk: (1) kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean; (2) penyerahan BKP tertentu atau penyerahan JKP tertentu; (3) impor BKP; MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

87


(4) pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP tertentu dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

b. Pajak yang terutang Tidak Dipungut Fasilitas ini diberikan atas penyerahan BKP atau JKP atau impor BKP atau pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar di dalam Daerah Pabean yang dilakukan : 1) di/ke Kawasan Berikat; 2) sehubungan dengan proyek milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari bantuan luar negeri berupa pinjaman (loan) atau hibah (grant); 3) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) 4) dalam rangka Kemudahan Impor Untuk Tujuan Ekspor (KITE) Secara singkat, dan garis besar, fasilitas ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 1) Penyerahan BKP di/ke Kawasan Berikat, Sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996, dalam Keputus-an Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 sebagaimana telah tujuh

kali diubah yang

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.04/2005 tanggal 19 Oktober 2005, PPN yang terutang tidak dipungut atas : a) penyerahan BKP untuk diolah lebih lanjut dan/atau alat pengemas (packing material) atau alat bantu pengemas oleh PKP dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) kepada Pengusaha di Kawasan Berikat (PDKB); b) penyerahan BKP untuk diolah lebih lanjut dan peminjaman mesin atau peralatan pabrik dalam rangka pekerjaan subkontraktor dari PDKB kepada subkontraktor di DPIL; c) penyerahan BKP hasil pekerjaan subkontraktor di DPIL kepada PDKB selaku pemesan; d) impor barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB dan semata-mata digunakan oleh PDKB; e) impor BKP untuk diolah di PDKB; f) penyerahan BKP untuk diolah dari PDKB kepada PDKB lain, atau kepada kawasan berikat; g) penyerahan BKP kepada orang yang memperoleh fasilitas pembebasan atau penangguhan Bea Masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor. h) impor peralatan perkantoran yang dilakukan oleh penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) 2) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000, PPN tidak dipungut atas: a) impor barang modal atau peralatan pembangunan/konstruksi/perluasan Kawasan Berikat yang berkedudukan di dalam KAPET; b) impor barang modal atau peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi PDKB yang semata-mata dipakai di PDKB; MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

88


c) impor BKP untuk diolah di PDKB; dan seterusnya mengikuti ketentuan pemberian fasilitas di Kawasan Berikat 3) Penyerahan BKP/JKP sehubungan dengan proyek milik Pemerintah yang sumber dananya berasal dari bantuan luar negeri berupa pinjaman atau hibah, berdasartkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995, PPN tidak dipungut : a) atas penyerahan BKP/JKP dari kontraktor utama kepada pemilik proyek; b) atas impor BKP c) atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean 4) Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tanggal 31 De-sember 2003, PPN tidak dipungut atas: a) impor BKP dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada BKP lain dengan tujuan untuk diekspor; b) penyerahan barang hasil olahan yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diolah lebih lanjut.

c. Dibebaskan dari Pengenaan pajak . Mulai 1 Januari 2001 telah diundangkan 2 Peraturan Pemerintah tentang hal ini, yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu dan atau penyerahan JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tanggal 14 Juli 2003. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, yang telah mengalami empat kali perubahan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Sebagai contoh atas impor dan penyerahan buku pelajaran umum atau agama, penyerahan rumah sederhana, sangat sederhana, rumah susun sederhana, jasa pemborongan pembangunan gedung yang semata-mata untuk tempat ibadah, dibebaskan dari pengenaan PPN diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud pada butir 1). Pembebasan PPN atas impor/penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, makanan/bahan makanan ternak, barang hasil pertanian, bibit/benih dari barang hasil pertanian, demikian pula penyerahan air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh perusahaan air minum, penyerahan listrik kecuali untuk tempat tinggal dengan daya lebih dari 6600 watt, serta rumah susun sederhana milik (RUSUNAMI), diatur dalam Peraturan Pemerintah dimaksud pada butir 2). Bagi PKP yang mengimpor atau membeli barang modal atau BKP tertentu sebagaimana dimaksud dalam kedua Peraturan Pemerintah tersebut, wajib mengajukan permohonan Surat Kete-


HALAMAN

89


rangan Bebas PPN kepada Kepala KPP yang terkait. Kepala KPP dimaksud wajib memutuskan-nya paling lambat 5 hari setelah surat permohonan diterima dalam keadaan lengkap. Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 PP Nomor 146 Tahun 2000 jo PP Nomor 38 Tahun 2003 ditentukan apabila BKP tertentu seperti kapal laut, pesawat terbang, kereta api, suku cadang untuk perawatan atau perbaikannya yang dibebaskan dari pengenaan pajak ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat impor atau perolehannya, maka PPN yang dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak terjadi penyimpangan. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan PPN tersebut tidak dibayar, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPKB ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan penggunaan barang modal yang atas impor atau perolehannya mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, dalam Pasal 4 PP Nomor 12 Tahun 2001 setelah diubah dengan PP Nomor 31 Tahun 2007 diatur sebagai berikut : a) Dalam hal BKP tertentu yang bersifat strategis berupa barang modal, ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak impor dan atau perolehannya, maka PPN yang telah dibebaskan wajib dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak barang modal tersebut dialihkan penggunaannya atau dipindahtangankan. b) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, PPN dimaksud tidak dibayar, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

d. PPN Ditanggung oleh Pemerintah (PPN DTP) 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.011/2007 tanggal 28 Desember 2007, atas impor barang untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi, memperoleh fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah. 2) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008, atas penyerahan minyak goreng sawit curah dan minyak goreng sawit kemasan sederhana dengan merek “MINYAKITA”, memperoleh fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah.

e. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Ketentuan mengenai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone) diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 yang kemudian dengan UU No.36 Tahun 2000 peraturan pemerintah ini ditetapkan sebagai Undang-undang. Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2000 merumuskan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehinga bebas dari pengenaan Bea Masuk, PPN, PPn BM, dan Cukai. Adapun pelabuhan meliputi baik pelabuhan laut maupun bandar udara. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

90


Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas berfungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, kegiatan yang dilakukan di dalam Kawasan Perdagangan Besa dan Pelabuhan Bebas meliputi: 1) kegiatan manufaktur, rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang atas barang dan bahan baku dari dalam dan luar negeri, pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu; 2) penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana air dan sumber air, prasarana dan sarana perhubungan termasuk pelabuhan laut dan bandar udara, bangunan dan jaringan listrik, pos dan telekomunikasi, serta prasarana dan sarana lainnya. Jangka waktu suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan selama 70 (tujuh puluh) tahun terhitung sejak penetapan. Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan UU Nomor 44 Tahun 2007, dilakukan perubahan terhadap UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Men-jadi Undang-Undang, ketentuan tentang penetapan : a) batas-batas Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; b) pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; c) sektor kegiatan di bidang ekonomi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; yang semula ditetapkan dengan Undang-undang, terhitung sejak 4 Juni 2007 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Adapun lembaga dan struktur organisasinya, yang mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ditetapkan sebagai berikut: 1) Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang disebut Dewan Kawasan yang ditetapkan oleh Presiden. 2) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang disebut Badan Pengusahaan dibentuk oleh Dewan Kawasan yang juga menetapkan Kepala dan Anggotanya untuk masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. Tugas dan wewenang Kepala Badan Pengusahaan adalah melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan fungsi-fungsi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Untuk keperluan itu, Badan Pengusahaan mempunyai wewenang membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


HALAMAN

91


Lalu lintas barang dari dan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dalam Pasal 11 UU Nomor 36 Tahun 2000 ditetapkan sebagai berikut: 1) Barang-barang yang terkena ketentuan larangan, dilarang dimasukkan ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. 2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas hanya dapat dilakukan oleh pengusaha yang mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan, dan hanya yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. 3) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas melalui pelabuhan dan bandara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean diberikan pembebasan Bea Masuk, pembebasan PPN, PPnBM, dan pembebasan Cukai. 4) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas ke Daerah Pabean diberlakukan tata laksana kepabeanan di bidang impor dan ekspor dan ketentuan di bidang Cukai. 5) Pemasukan barang konsumsi yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pengusahaan, dari luar Daerah Pabean untuk kebutuhan penduduk di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas diberikan pembebasan Bea Masuk, PPN, PPnBM, dan Cukai, yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Badan Pengusahaan. Selain Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ada tambahan tiga kawasan baru, maka pada awal tahun 2009 seluruhnya ada empat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yaitu : a) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan UU Nomor 37 Tahun 2000 b) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 yang diundangkan dan mulai berlaku tanggal 20 Agustus 2007. c) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 diundangkan dan mulai berlaku tanggal 20 Agustus 2000. d) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2007. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun, dan Bintan, ditetapkan dalam 1 tahun sejak Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan, sedangkan untuk Batam ditetapkan paling lambat 31 Desember 2008.


HALAMAN

92


12.2.

Latihan 11

A. Pilihan Ganda Sederhana Lingkarilah pernyataan yang paling benar diantara empat pernyataan pada tiap-tiap kasus kecil dibawah ini. 1) PT Printa Utama yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menyerahkan dua unit mesin fotokopi kepada PT Permadi yang berkedudukan di kawasan berikat ………….. a. terutang PPN dan wajib dipungut oleh PT Printa Utama. b. tidak terutang PPN, karena PPN-nya Tidak Dipungut c. dikenakan PPN 0% d. terutang PPN tetapi Tidak Dipungut

2) PT Mariman yang berkedudukan di Pekanbaru, menyerahkan sejumlah komputer kepada perusahaan farmasi di Kawasan Berikat Pulau Batam……………. a. wajib membuat Faktur Pajak untuk memungut PPN yang terutang b. tidak perlu membuat Faktur Pajak karena tidak terutang PPN c. wajib membuat Faktur Pajak meskipun PPN yang terutang tidak dipungut d. tidak perlu membuat Faktur Pajak karena PPN-nya dibebaskan

3) PT Komukindo menyerahkan sejumlah mesin fotokopi kepada PT Kumarta selaku kawasan berikat yang berkedudukan di sebuah kawasan industri …………. a. tidak terutang PPN, karena PPN-nya Tidak Dipungut b. tidak terutang PPN, karena penyerahan ke kawasan berikat tidak dikenakan PPN c. terutang PPN tetapi tidak dipungut d. terutang PPN dan wajib dipungut oleh PT Komukindo.

4) PT Bima yang berkedudukan di Jakarta, melakukan service dan perbaikan mesin pabrik tekstil PT Persada yang berkedudukan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung. Atas kegiatan ini PT Bima menerima fee sebesar Rp 7.000.000,00. Atas penyerahan ini PT Bima wajib membuat Faktur Pajak yang diisi sebagai berikut ………………… a. kolom PPN pada Faktur Pajak diisi Rp 700.000,00 b. kolom PPN pada Faktur Pajak diisi Rp 700.000,00 dan dibubuhi cap “PPN Tidak Dipungut eks KEPPRES No. 96/1993” c. kolom PPN pada Faktur Pajak diisi Rp 700.000,00 dan dibubuhi cap “PPN Ditanggung oleh Pemerintah” d. kolom PPN pada Faktur Pajak diisi Rp 700.000,00 dan dibubuhi cap “PPN tarif 0% eks Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1997”.


HALAMAN

93


5) PT Markoni menyerahkan sejumlah OHP kepada Depdiknas yang dananya berasal dari bantuan luar negeri. Oleh karena itu PT Markoni ……………… a. membuat Faktur Pajak untuk memungut PPN yang terutang b. tidak membuat Faktur Pajak karena PPN-nya tidak dipungut c. membuat Faktur Pajak meskipun PPN-nya tidak dipungut d. tidak perlu membuat Faktur Pajak karena dibebaskan dari PPN

B. Hitungan PT Mukti Sentosa adalah sebuah perusahaan industri sepatu yang sudah ditetapkan sebagai Kawasan Berikat berkedudukan di Cikarang dan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 1 Juni 1997. Dari catatan dalam bulan Mei 2004 dapat dikutip beberapa transaksi sebagai berikut : a. Mengimpor sejumlah mesin pabrik dengan Nilai Impor Rp 1.000.000.000,00 b. Membeli mesin pabrik produksi dalam negeri Rp 800.000.000,00 c.

Membayar PPN atas impor kulit bison dari Meksiko dengan Nilai Impor Rp 200.000.000,00 yang terutang Bea Masuk 20%.

d. Membayar penggantian termijn I Rp 150.000.000,00 pembangunan gedung pabrik kepada PT Rasamala selaku pemborong yang berkedudukan di Karawang. e. Menyerahkan sejumlah kulit kepada PT Karya Mulia sebuah perusahaan industri sepatu di Bekasi selaku sub kontraktor untuk dibuatkan sepatu sesuai design. Harga jual bahan ini adalah Rp 20.000.000,00. f.

Mentransfer royalty Rp 75.000.000,00 kepada perusahaan sepatu pemilik merek di Swedia dan fee atas jasa marketing Rp 90.000.000,00.

g. Menerima pembayaran atas : 1) penyerahan sejumlah sepatu kepada Husin pemilik toko sepatu “Serasi” di Bogor dengan Harga Jual Rp10.000.000,00 yang dilakukan pada tanggal 1 April 2004. 2) penyerahan sejumlah sepatu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang pada tanggal 2 Maret 2002 yang penagihan dilakukan dengan invoice dan Faktur Pajak tertanggal 29 April 2004 sebesar Rp50.000.000,00. h. Menerima pembayaran atas penyerahan sepatu kepada PT Granada sebuah pabrik tekstil di Kawasan Berikat dengan Harga Jual Rp 40.000.000,00, pada tanggal 8 April 2004. Hitung berapa PPN yang terutang dan yang wajib dibayar atas transaksi tersebut !


HALAMAN

94



RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

13.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Sebab-sebab terjadi pengembalian pembayaran pajak Pengembalian pembayaran pajak yang bagi fiskus merupakan kewajiban, dan bagi PKP merupakan hak disebabkan jumlah Pajak Masukan yang dibayar oleh PKP lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran yang dipungut dalam suatu Masa Pajak. Dal ini tersurat dalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN 1984 ditentukan bahwa apabila jumlah Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka kelebihannya dapat diminta kembali atau dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya.

b. Sebab-sebab jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak disebabkan oleh : 1)kegiatan usaha PKP adalah ekspor BKP; 2) PKP banyak melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada Pemungut PPN; 3) PKP banyak melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan fasilitas PPN tidak dipungut; 4) PKP sedang dalam masa investasi yang akan menghasilkan BKP atau JKP Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sehingga menimbulkan lebih bayar yang dapat diminta kembali oleh PKP adalah : 1) Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari BKP yang diekspor. 2) Pajak Masukan yang berasal dari perolehan BKP dan/atau JKP dari BKP dan/atau JKP yang diserahkan kepada Pemungut PPN tersebut. 3) Seluruh Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahan kena pajak. 4) Dalam hal ekspor BKP Yang Tergolong Mewah, selain kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam butir 1), juga dapat diminta kembali PPnBM yang telah dibayar atas perolehan BKP Yang Tergolong Mewah yang diekspor ( Pasal 10 ayat (3) UU PPN 1984) . c. Mekanisme penyelesaian permohonan restitusi PPN atau PPN dan PPnBM Mulai 1 Januari 2009, mekanisme penyelesaian permohonan restitusi PPN atau PPN dan PPnBM dilakukan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-48/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008, sebagai berikut: MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

95


a) Permohonan restitusi dapat diajukan kepada Kepala KPP pada setiap akhir Masa Paajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia pada formulir SPT Masa PPN atau dengan surat tersendiri dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Satu surat permohonan untuk satu Masa Pajak. (2) Kelengkapan surat permohonan restitusi : 1. Faktur Pajak dan/atau dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak, kecuali bagi PKP Tertentu; 2. Kelengkapan dokumen dapat diajukan bersamaan dengan surat permohonan atau disusulkan paling lambat satu bulan sejak surat permohonan diterima oleh Kepala KPP. 3. Dalam hal disusulkan, Kepala KPP dapat menerbitkan surat permintaan kelengkapan permohonan pengembalian kepada PKP yang bersangkutan dengan memperhatikan jangka waktu melengkapi kelengkapan permohonan tersebut. 4. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan tersebut ternyata PKP belum meleng-kapi surat permohonan, maka surat permohonan restitusi diproses sebatas kelengkap-an dokumen yang sudah diterima di KPP. Setelah melakukan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak (dalam hal ini Kepala KPP) wajib menerbitkan surat ketetapan pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima. Dalam hal jangka waktu ini telah terlampaui ternyata tidak ada surat ketetapan pajak yang diterbitkan, berarti permohonan PKP dikabulkan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu ini terlampaui, Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. b) Dalam hal yang mengajukan permohonan adalah PKP Tertentu, maka berlaku mekanisme sebagai berikut: 1. PKP Tertentu yang mengajukan permohonan restitusi tidak diwajibkan melengkapi surat permohonannya dengan kelengkapan surat permohonan pengembalian berupa Faktur Pajak dan dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak. 2. Setelah melakukan penelitian atas permohonan restitusi yang diajukan oleh PKP Tertentu, harus menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), satu bulan sejak surat permohonan diterima. Apabila setelah lewat jangka waktu dimaksud, Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan SKPPKP, berarti permohonan PKP Tertentu ini dikabulkan, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak jangka waktu terlampaui, wajib menerbitkan SKPPKP. 3. Dalam hal permohonan restitusi diajukan oleh PKP Tertentu meliputi Masa Pajak sebe-lum PKP menjadi PKP Tertentu, pemeriksaan wajib dilakukan terhadap SPT Masa PPN yang menyatakan kelebihan pembayarannya dikompensasi, dan PKP Tertentu ini wajib melengkapi Faktur Pajak yang terkait.


HALAMAN

96


4. Setelah menerbitkan SKPPKP, Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan yang meliputi semua jenis pajak. Apabila dari hasil pemeriksaan ini menghasilkan SKPKB, PKP Tertentu wajib membayar jumlah kekurangan pajak ditambah sanksi beru-pa kenaikan sebesar 100% dari pajak yang kurang dibayar.

13.2. Latihan 12 1) Jelaskan apa yang menyebabkan terjadi restitusi PPN ! 2) Bagaimana cara mengajukan permohonan restitusi ? 3) Dokumen apa saja yang wajib dilampirkan pada surat permohonan restitusi dan bagaimana cara melengkapinya? 4) Apa konsekuensinya apabila PKP yang mengajukan permohonan restitusi tidak memenuhi kelengkapan dokumen penunjang setelah melampaui jangka waktu yang ditetapkan ? 5) Bilamana Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat ketetapan pajak atas surat permohonan restitusi yang diterima ? Apa konsekuensinya apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi ?


HALAMAN

97



KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPN

14.1. Uraian, contoh dan non contoh a. Kewajiban menyampaikan SPT Masa PPN Tentang kewajiban pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak terutang diatur dalam Pasal 3A UU PPN 1984 dan Pasal 3 UU KUP. Dalam penjelasan Pasal 3 UU KUP digariskan bahwa bagi PKP fungsi Surat Pembe-ritahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang terutang dan untuk melaporkan tentang : a. pengreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran ; b. pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku ; c. bagi Pemotong atau Pemungut Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Berdasarkan Pasal 4 UU KUP ditentukan bahwa pengisian SPT harus dilakukan dengan lengkap, benar dan ditanda tangani oleh pengurus atau direksi untuk wajib pajak Badan. Dalam hal SPT ditanda tangani oleh orang lain selain yang disebut diatas, harus dilampiri Surat Kuasa Khusus. Surat kuasa khusus untuk SPT Masa PPN dibuat per Masa Pajak dengan menyebut bulan yang bersangkutan, jadi tidak dapat dibuat untuk satu tahun buku. SPT harus disampaikan dengan lengkap, artinya disertai lampiran yang telah ditetapkan. SPT yang disampaikan tidak lengkap, dianggap SPT tersebut tidak pernah disampaikan.

b. SPT Masa PPN Mulai Masa Pajak januari 2007, SPT Masa PPN yang semula menggunakan formulir 1195, diganti dengan formulir 1107 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tanggal 29 September 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-142/PJ./2007. SPT Masa PPN Formulir 1107 terdiri atas : 1. Induk SPT

- Formulir 1107

2. Lampiran 1 Daftar Lampiran Pajak Keluaran dan PPnBM – Formulir 1107A 3. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM – Formulir 1107B. MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

98


Kemudian dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2008 tanggal 23 Juni 2008 ditetapkan bahwa bagi PKP yang menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas (hard copy) wajib menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1108 yang terdiri atas : 1. Induk SPT

- Formulir 1108

2. Lampiran 1 Daftar Lampiran Pajak Keluaran dan PPnBM – Formulir 1108A 3. Lampiran 2 Daftar Pajak Masukan dan PPnBM – Formulir 1108B. Bagi PKP yang semula menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas kemudian menyampaikan SPT dalam bentuk data elektronik, tidak diperbolehkan lagi untuk menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas, kecuali atas SPT Pembetulan yang SPT sebelumnya disampaikan dalam bentuk formulir kertas. Adapun PKP yang diperbolehkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk formulir kertas berdasarkan Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ./2008 adalah PKP yang membuat Faktur Pajak Standar dan membuat Nota Retur serta membuat dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar atau mengreditkan Faktur Pajak Standar dan menerima Nota Retur serta menggunakan dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, yang jumlahnya baik sebagai Pajak Keluaran maupun sebagai Pajak Masukan masing-masing tidak lebih dari 30 (tiga puluh) dalam satu Masa Pajak. Berdasarkan Pasal 6 peratturan ini

SPT

disampaikan oleh PKP secara manual, yaitu : 1) langsung ke KPP; atau 2) melalui Kantor Pos secara tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi atau melalui perusahaan jasa kurir, ke KPP. Bagi PKP yang membuat Faktur Pajak Keluaran, membuat Nota Retur atau menggunakan Faktur Pajak Masukan atau menerima Nota Retur dalam satu Masa Pajak lebih dari 30 (tiga puluh), wajib menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk data elektronik dengan menggunakan SPT Masa PPN Formulir 1107. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, PKP dianggap tidak menyampaikan SPT. Dalam SPT Masa PPN dilaporkan NIHIL, karena PKP tidak melakukan penyerahan dan per-olehan BKP dan/atau JKP, maka PKP hanya menyampaikan Induk SPT, dan SPT yang seperti ini dianggap sudah disampaikan.

14.2. Latihan 13 PT SERUNI adalah sebuah perusahaan industri perlengkapan kosmetika yang berkedudukan di Jl. Flamboyan No.99-G, Nomor telepon 8765432, Jakarta. Perusahaan ini memproduksi minyak rambut, obat perawatan kulit, shampo, preparat rias lainnya dan alat KB. Perusahaan ini memiliki NPWP: 01.215.430.4.132.000. Dikukuhkan sebagai PKP sejak tanggal 10 April 1992. Merek yang digunakan untuk produknya adalah "SARI". Dalam bulan Januari 2008, dapat dipetik transaksi yang tercatat dalam pembukuan sebagai berikut : MODUL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI@DTS DASAR PAJAK II

HALAMAN

99


PENYERAHAN BKP/PENERIMAAN PEMBAYARAN : 1. 4 Januari 2008

diterima pembayaran dari

PT KEMUNING atas penyerahan sejumlah

peralatan kecantikan pada tanggal 5 Desember 2007 dengan Harga Jual Rp38.000.000,00. Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri : 010.000-0800000001. 2. 7 Januari 2008

ekspor sejumlah preparat kosmetika kepada Snow White PLc. di Toronto, Kanada de-ngan Nilai Ekspor Rp 3.000.000.000,00. PEB No.00028-I-08 tanggal 7 Januari 2008.

3. 10 Januari 2008 diserahkan BKP bahan baku alat KB seharga Rp 700.000.000,00 kepada PT DUBIKSA pabrik alat KB di KBN Cakung. Mendapat fasilitas PPN Tidak Dipungut dan Faktur Pa-jak dibuat pada saat penyerahan dengan Nomor Seri: 070.000-08-00000002 tanggal 10 Januari 2008. 4. 15 Januari 2008

5. 15 Januari 2008

ekspor produk kosmetika kepada Khang Sie Man PLc di Hong Kong dengan Nilai Ek-spor sebesar Rp3.500.000.000,00. PEB No.00310-I-08 tanggal 15 Januari 2008. menerima pembayaran atas penyerahan assets perusahaan berupa sebuah mesin pengolah obat kepada perusahaan obat tradisional PT BENSARAS, yang dilakukan pada 2 Desember 2007, dengan Harga Jual sebesar Rp200.000.000,00. Dibuatkan Faktur Pajak Standar dengan Nomor Seri: 090.000-08-00000003 tanggal 15 Januari 2008.

6. 18 Januari 2008 menyampaikan tagihan kepada KPPN, sesuai dengan harga kontrak Rp165.000.000,00 termasuk PPN.

Surat tagihan dilampiri Faktur Pajak

Standar Nomor Seri : 020.000-08.00000004 tanggal 18 Januari 2008. 7. 22 Januari 2008 disumbangkan kepada panti wreda “Selasih”, sejumlah obat perawatan kulit untuk lanjut usia yang Harga Jual sebenarnya Rp 36.000.000,00 ter-masuk laba kotor 20%. Dibuatkan Faktur Pajak Sederhana tanggal 22 Janu-ari 2008. 8. 24 Januari 2008 ekspor sejumlah produk kosmetika kepada Sunflower PLc di London dengan Nilai Ekspor sebesar Rp 4.700.000.000,00. PEB No. 00109-I-08 tanggal 24 Januari 2008. 9.

26 Januari 2008 diterima pembayaran dari PT PERMATA,atas penyerahan peralatan kecantikan pada 2 Desember 2007 dengan Harga Jual Rp 170.000.000,00. Fak-tur Pajak Standar Nomor Seri : 010.000-08.00000005 tanggal 26 Januari 2008.

10. 28 Januari 2008

menyampaikan surat penagihan kepada Bendaharawan Dinas Pariwisata, penyerahan sejumlah perlengkapan perawatan kecantikan pada 12 Desember 2007 dengan Harga Jual Rp 20.000.000,00. Faktur Pajak Standar Nomor Seri : 020.000-08-00000006 tanggal 28 Januari 2008.


HALAMAN 100


11. 30 Januari 2008 diserahkan satu unit villa milik perusahaan dengan Harga Jual Rp600 juta yang dibeli pada bulan Juli 1997. Pada waktu itu Pajak Masukannya tidak dikreditkan. 12. 31 Januari 2008

diterima kembali dari PT PANDAN ARUM, dengan Nota Retur No. NR06/I/08 tanggal 30 Januari 2008, preparat kecantikan dengan Harga Jual Rp30 juta, yang merupakan bagian dari penyerahan dengan Faktur Pajak tanggal 30 September 2007.

PEMBELIAN BKP/PEROLEHAN JKP/PEMBAYARAN : 1. 6 Januari 2008

dibayar uang langganan telepon Rp 6.820.000,00 termasuk PPN kepada PT TELKOM, Kuitansi nomor 017-PLg-I-07 tanggal 6 Januari 2008.

2. 9 Januari 2008

dibayar PPN sebesar Rp 43.000.000,00 ke Bank BNI atas impor bahan obat dari Jerman . PIB Nomor : 009-I-08 tanggal 8 Januari 2008.

3. 12 Januari 2008

4. 15 Januari 2008

menyetor PPN Rp 8.000.000,00 ke Bank BNI, yang terutang atas jasa pemasaran dari Tokogawa PLc. di Tokyo. Fee telah ditransfer pada tanggal 18 Desember 2007. dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priok suku cadang mesin pabrik yang diimpor dengan Nilai Impor Rp 800.000.000,00 dengan PIB Nomor 016-I-08 tanggal 15 Januari 2008.

5. 19 Januari 2008

dikeluarkan dari pelabuhan Tanjung Priok, peralatan pabrik yang diimpor, SSP dan PIB PIB Nomor : 123-I-08 tanggal 18 Januari 2008 dengan PPN Rp 75.000.000,00 telah dibayar ke Bank BNI.

6. 22 Januari 2008

membayar tunai pembelian 2 unit mobil box kepada PT Jenggala, dengan Harga Jual seluruhnya Rp 280.000.000,00. Faktur Pajak Standar dengan nomor seri : 010.000.07. 00000028 tanggal 22 Januari 2008.

7. 27 Januari 2008

diterima Faktur Pajak Nomor Seri : 010.000-07-00000127 tertanggal 30 November 2007 dengan PPN Rp 8.000.000,00 dari pabrik accu PT Elektro, atas penyerahan sejumlah accu untuk armada mobil box pada tanggal 5 Oktober 2007.

8. 29 Januari 2008

membayar Rp 120.000.000,00 kepada PT REKAYASA, atas renovasi ruang manaje-men yang telah selesai dikerjakan pada 29 Desember 2007. Faktur Pajak Standar Nomor Seri: 010.000-07.00000015 tanggal 29 Januari 2008.

9. 30 Januari 2008

mengirim kembali dengan Nota Retur Nomor R-12/I/08 tanggal 29 Januari 2008, sejum-lah botol kepada PT GLASINDO, dengan Harga Jual Rp30.000.000,00 yang merupakan bagian dari penyerahan pada 18 Oktober 2007.


HALAMAN 101


PERMASALAHAN : Masukkan seluruh transaksi tersebut ke dalam SPT Masa PPN 1108 untuk Masa Pajak Januari 2008 atas nama PT SERUNI dengan keterangan tambahan sebagai berikut : a. Faktur Pajak dibuat sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor: KEP-159/PJ/2006 tanggal 31 Oktober 2006. Faktur Pajak dibuat pada tanggal jatuh tempo saat pembuatan Faktur Pajak, kecuali sebelumnya ada pembayaran, dibuat pada saat pembayaran b. Untuk mempercepat pengisian, diminta kolom NPWP selain pada bagian identitas, tidak perku diisi; c. Selama bulan Januari 2008 telah dibelanjakan sebanyak Rp75.000.000,00 untuk biaya membangun sendiri satu unit gudang ukuran 470 m2. d. Dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2007, terdapat kelebihan pembayaran PPN sebesar Rp38 juta, yang diminta untuk dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. e. Dalam hal PM > PK, kelebihannya supaya dikompensasikan dengan utang pajak pada Masa Pajak berikutnya.


HALAMAN 102


Daftar Pustaka Untung Sukardji

:

“PAJAK PERTAMBAHAN NILAI”, cet.-ke-8 PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

-------------------

:

“POKOK-POKOK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI INDONE-SIA” cet. ke-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

-------------------

:

“ANALISIS KONSTRUKTIF PERUBAHAN UU PPN 1984 DENGAN UU NOMOR 18 TAHUN 2000”, cet. ke-2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

-------------------

:

“PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI” Sebuah Pemahaman dan Tinjauan Yuridis, cet. ke-1, PT Raja Grafindo Persada , Jakarta, 2008.

Muhammad Rusjdi

:

“PPN & PPnBM”, PT Indeks, Jakarta, 2005.

Direktorat Jenderal Pajak : "BUKU PENUNTUN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984", Direktorat Jenderal Pajak, 1984. -------------------------------------

: "UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983", Kelompok Kerja PPN, Direktorat Jenderal Pajak, 1984. : "UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983", Kelompok Kerja Pajak Penghasilan, Direktorat Jenderal Pajak, 1984.

-------------------

:

"HIMPUNAN PERATURAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI", Direktorat Jenderal Pajak.


HALAMAN 103

PPN

Recommend Documents