UAS PPN Semester Genap 08-09

I. Soal Pilihan Ganda 1. PT Selera Prima sebuah restoran tingkat internasional yang berkedudukan di Jakarta, menggunakan resep masakan “La Prima Delisia” dari Italia. Karena perusahaan ini menggunakan resep masakan tersebut secara berkesinambungan, maka PT Se lera Prima ……….. a. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. Harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP c. Tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP d. Berhak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 2. Ketika PT Sinar Kemala menandatangani surat perjanjian dengan PT Rembuyung, PKP dengan bidang usaha budidaya pertanian dan pertamanan, untuk pengadaan bibit tanaman dalam rangka melaksanakan gerakan penghijauan dengan nilai perjanjian sebesar Rp 110.000.000,00 110.000.000,00 ……. a. Belum termasuk PPN c. Pasti tidak termasuk PPN b. Mungkin termasuk PPN d. Pasti sudah termasuk PPN 3. Atas ekspor barang kena pajak oleh PKP …….. a. Dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan pri nsip destinasi b. Tidak dikenakan PPN maka berlaku tari f 0% sesuai dengan prinsip destinasi c. Dikenakan PPN dengan tarif 0% sehingga menyimpang dari prinsip destinasi d. Dikecualikan dari pengenaan PPN sehingga menyimpang dari prinsi p destinasi 4. Formula Pasal 4 Huruf f PPN 1984 yang menentukan bahwa PPN dikenakan atas ekspor BKP yang dilakukan oleh PKP mengandung makna bahwa ………. a. Yang boleh ekspor BKP hanya pengusaha yang telah di kukuhkan sebagai PKP b. Ekspor BKP hanya boleh dilakukan oleh PKP c. Ekspor BKP dikenakan PPN apabila dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP d. Pengusaha yang belum atau tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang melakukan ekspor BKP 5. Pasal 4 huruf a UU PPN 1984 menentukan bahwa PPN dikenakan atas penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Adapun yang dimaksud dengan BKP tersebut adalah ……. a. Hanya barang yang dihasilkan dari kegiatan pengolahan sehingga mengalami bentuk perubahan bentuk b. Semua barang yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU PPN 1984 c. Semua barang selain yang disebut dalam Pasal 4A ayat (2) UU PPN 1984 d. Semua barang selain yang disebut dalam Pasal 4A ayat (3) UU PPN 1984 6. Dasar hukum PPN di Indonesia, yaitu …… a. UU Nomor 8 Tahun 1983 b. UU Nomor 8 Tahun 1984

c. UU Nomor 8 Tahun 1985 d. UU Nomor 18 Tahun 2000

7. Ketika KUD “Sejahtera” menyerahkan buah apel segar yang dikumpulkan dari para petani apel kepada pebrik minuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 …… a. Dibebaskan dari pengenaan PPN c. Tidak dibebaskan dari pengenaan PPN b. Tidak dikenakan PPN d. Dikenakan PPN dengan tarif 0% 8. UU Nomor 18 Tahun 2000, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2001, mengatur tentang ……. c. PPN dan PPnBM tahun 2000 a. Perubahan kedua UU Nomor 8 Tahun 1983 b. PPN tahun 2000 d. PPN tahun 2001 9. PT Botanica didirikan dengan akte notaris tanggal 23 mei 1999 adalah eksportir bunga anggrek ……. a. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. Boleh melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

Trusted by over 1 million members

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.







c. Dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP d. Tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 10. Salah satu tujuan utama pengenaan PPnBM disamping PPN adalah ….. a. Mengurangi regresivitas PPN sebagai pajak objektif b. Menaikkan harga BKP Yang Tergolong Mewah sehingga tidak dibeli oleh orang yang tidak mampu c. Meningkatkan produksi BKP Yang Tergolong Mewah di dalam negeri d. Meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memberi beban pajak tambahan kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi 11. Pengertian “pengusaha” dalam pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984 adalah PKP dapat diketahui dari rumusan yang diatur dalam ……… a. Pasal 1 angka 12 UU PPN 1984 c. Pasal 1 angka 14 UU PPN 1984 b. Pasal 1 angka 13 UU PPN 1984 d. Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 12. Sebagai faktor penentu pengenaan PPN atas arus BKP atau JKP yang melintasi batas wilayah negara, UU PPN 1984 mengadopsi prinsip destinasi, bukan tempat dilakukan penyerahan sebagaimana dengan lugas tersurat dalam undang-undang ini, yaitu dalam …….. a. Pasal 4 huruf a dan huruf b c. Pasal 4 huruf a dan huruf f b. Pasal 4 huruf c dan huruf e d. Pasal 4 huruf d dan huruf e 13. Status Pengusaha Kena Pajak timbul ....... a. Setelah Pengusaha dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU PPN 1984 b. Karena undang-undang, namun tetap disyaratkan adanya pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 dan memori penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984 c. Karena adanya pengukuhan PKP sebagaimana ditegaskan dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c d. Karena undang-undang, sehngga tidak disyaratkan adanya pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 14. Seharusnya tujuan komersial dan non-komersial tidak menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan suatu objek dapat atau tidak dapat dikenakan PP N disebabkan ....... c. PPN bukan pajak subjektif a. PPN adalah pajak objektif b. PPN adalah pajak tidak langsung d. PPN adalah pajak atas konsumsi 15. Atas royalti yang dibayar oleh PT Sangkakala yang berkedudukan di Bekasi sehubungan dengan penggunaan merek “Delisiana” untuk restorannya kepada PT Rasamala selaku pemilik merek di Jakarta ......... a. Tidak terutang PPN karena tidak masuk dalam ruang lingkup Pasal 4 huruf d UU PPN 1984 b. Terutang PPN karena ada kaitan dengan objek pajak yang dimaksud pasal 4 huruf c UU PPN 1984 c. Tidak terutang PPN karena pembayaran royalti bukan objek PPN melainkan objek PPh pasal 23 d. Terutang PPN karena termasuk ruang lingkup Pasal 4 huruf a PPN 1984 16. Dalam UU PPN 1984, pemahaman bahwa suatu kegiatan penyerahan BKP atau penyerahan JKP di dalam daerah pabean dapat dikenakan PPN sepanjang dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan PKP diketahui ........ a. Semata-mata dari penegasan dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c







a. b. c. d.

Dikenakan PPN berdasarkan pasal 16C UU PPN 1984 2 Dikenakan PPN berdasarkan Pasal 4 huruf c UU PPN 1984 meskipun luasnya kurang dari 200 m 2 Tidak dikenakan PPN berdasarkan pasal 16C UU PPN 1984 karena luasnya kurang dari 200 m Tidak dikenakan PPN karena dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya

18. Peraturan pelaksanaan pasal 4A UU PPN 1984yang mengatur tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN adalah ....... a. PP Nomor 143 Tahun 2000 c. PP Nomor 145 Tahun 2000 d. PP Nomor 146 Tahun 2000 b. PP Nomor 144 Tahun 2000 19. Ketika PT Asuransi Sraya menjual satu unit gedung yang semula digunakan oleh kantor cabang ....... a. Dikenakan PPN karena merupakan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan b. Tidak dikenakan PPN karena tidak memenuhi syarat yang disebut dalam Pasal 16D UU PPN 1984 c. Dikenakan PPN karena gedung adalah BKP d. Tidak dikenakan PPN karena gedung yang dijual adalah barang bekas sehingga tidak ada nilai tambahnya 20. Ketika pada tanggal 12 Desember 2006, pak Karim selaku petani perkebunan apel menyerahkan buah apel segar kepada KUD Mekar Tanjung . ....... a. tidak dikenakan PPN c. tidak dibebaskan dari pengenaan PPN d. dikenakan PPN dengan tarif 0% b. dibebaskan dari pengenaan PPN 21. dengan adanya ketentuan pasal 16C dalam UU PPN 1984, setiap orang yang membangun rumah tanpa menggunakan jasa pemborong yang sudah dikukuhkan sebagai P KP ....... a. pasti dikenakan PPN c. harus dikenakan PPN b. wajib dikenakan PPN d. tidak selalu dikenakan PPN 2

22. Dalam bulan Maret, Rukmarata sedang membangun rumah sendiri seluas 300 m dan telah dikeluarkan biaya untuk: 1) Membeli bahan bangunan sebesar Rp 37.400.000,00 termasuk PPN sebesar Rp 2.400.000,00 2) Membayar ongkos tukang sebesar Rp 3.400.000,00 3) Konsumsi untuk tukang sebesar Rp 200.000,00 Sehingga Rukmarata ........ a. Dikenakan PPN sebesar Rp 1.632.000,00 meskipun Rukmarata bukan PKP b. Tidak dikenakan PPN karena Rukmarata bukan P KP c. Dikenakan PPN sebesar Rp 1.544.000,00 meskipun Rukmarata bukan PKP d. Dikenakan PPN sebesar Rp 1.640.000,00 meskipun Rukmarata bukan PKP 23. PT Pancala perusahaan industri sepatu yang belum dikukuhkan sebagai PKP,pada tanggal 3 juni 2009 menyerahkan sejumlah sepatu kepada PT Mandaraka, dengan harga jual Rp 88.000.000,00 ............ a. Terutang sebesar 10/110 x Rp 88.000.000,00 = Rp 8.000.000,00 meskipun belum dikukuhkan sebagai PKP b. Tidak terutang PPN karena belum dikukuhkan di kukuhkan sebagai PKP c. Tidak terutang PPN karena pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak d. Terutang PPN sebesar 10% x Rp 88.000.000,00 = Rp 8.800.000,00 meskipun belum dikukuhkan sebagai PKP







b. Wajib melaporkan jumlah PPN yang terutang sebesar Rp 22.000.000,00 paling lambat dalam SPT masa PPN Februari 2009 c. Wajib melaporkan jumlah PPN yang terutang sebesar Rp 20.000.000,00 paling lambat dalam SPT Februari 2009 d. Wajib melaporkan jumlah PPN yang terutang sebesar Rp 22.000.000,00 paling lambat dalam SPT masa PPN Januari 2009 25. Sebuah Showroom mobil bekas yang sudah dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 7 Mei 2009 membeli satu unit “Daihatsu Xenia” tahun 2003 dari Alfian seharga Rp 40.000.000,00. Setelah dilakukan perawatan dan modifikasi menghabiskan biaya Rp 15.000.000,00, pada tanggal 27 Mei 2009, kendaraan tersebut diserahkan kepada pembeli dengan memperhitungkan laba sebesar Rp 10.000.000,00, maka showroom wajib mengenakan PPN kepada pembeli sebesar ....... a. Rp 6.500.000,00 c. Rp 550.000,00 b. Rp 5.500.000,00 d. Rp 650.000,00 26. Karena faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat PKP sehubungan dengan penyerahan BKP atau JKP maka PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP ........ a. Wajib membuat faktur pajak setelah membuat invoice b. Membuat faktur pajak untuk mendampingi invoice c. Wajib membuat faktur pajak meskipun tidak ada invoice d. Tidak membuat faktur pajak apabila tidak ada invoice 27. Pedagang eceran yang melakukan penyerahan BKP dalam satu tahun buku mencapai jumlah peredaran bruto Rp 600.000.000,00 adalah ......... a. PKP sehingga wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP b. Pengusaha kecil sehingga tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP c. Pengusaha kecil sehingga dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP d. PKP sehingga dapat dikukuhkan sebagai PKP 28. PT Indotekstil selaku industri tekstil yang sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak 2 Maret 1997, pada tanggal 18 September 2004 menjual tiga unit mobil box dengan harga jual Rp 180.000.000,00 yang dibeli pada tahun 1996 dan digunakan untuk kegiatan distribusi .......... a. Tidak dikenakan PPN karena tidak ada nilai tambah b. Dibebaskan dari pengenaan PPn karena yang dijual adalah barang modal c. Dikenakan PPN 10% x Rp 180.000.000,00 = Rp 18.000.000,00 d. Dikenakan PPN 10% x 10% x Rp 180.000.000,00 = Rp 1.800.000,00 29. Pada tanggal 17 Juni 2007 PT Baginda, dealer kendaraan bermotor bekas yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menjual mobil dinas direksi berupa jip dengan harga jual Rp 60.000.000,00. Atas penjualan jip sebagai kendaraan bermotor bekas ini .......... a. Dikenakan PPN Rp 6.000.000,00 berdasarkan pasal 16D UU PPN 1984 b. Dikenakan PPN Rp 600.000,00 berdasarkan pasal 4 huruf a UU PPN 1984 c. Tidak dikenakan PPN berdasarkan Pasal 16D UU PPN 1984 d. Tidak dikenakan PPN karena sedan bekas bukan BKP 30. Pabrik sepatu menyerahkan secara konsinyasi 1000 pasang sepatu kepada pembeli pada tanggal 29 Maret 2009, namun ternyata sampai akhir bulan April 2009, pembayaran tidak kunjung diterima maka ........... a. Tidak perlu membuat faktur pajak karena ternyata pembayaran tidak kunjung diterima







a. Dibebaskan dari pengenaan PPN dan PPnBM karena merupakan sumbangan untuk kegiatan patroli b. Dikenakan PPN namun dibebaskan dari PPnBM karena meskipun berbentuk sedan, namun digunakan untuk kegiatan patroli c. Dikenakan PPN dan PPnBM karena ka rena meskipun untuk patroli, namun berbentuk sedan d. Tidak dikenakan PPN dan PPnBM karena meskipun untuk pattroli namun berbentuk sedan

32. PT Prana selaku PKP Industri mebel yang berkedudukan di Bogor menyerahian sejumlah mebel kepada PT Citra Buwana selaku kawasan berikat ....... a. Wajib membuat faktur pajak untuk memungut PPN yang terutang b. Wajib membuat faktur pajak meskipun atas penyerahan ini mendapat fasilitas PPN tidak dipungut c. Tidak perlu membuat faktur pajak karena penyerahan BKP kepada pengusaha selaku Kawasan Berikat tidak dikenakan PPN d. Tidak wajib membuat faktur pajak karena tidak ada PPN yang wajib dipungut’ 33. Salah satu tujuan yang utama pengenaan P PnBM disamping PPN adalah ......... a. Menaikkan harga BKP Yang Tergolong Mewah sehingga tidak dibeli oleh orang yang tidak mampu b. Mengurangi regresivitas PPN sebagai pajak objektif c. Meningkatkan penerimaan pajak dengan cara memberi beban pajak tambahan kepada konsumen yang berpenghasilan tinggi d. Meningkatkan produksi BKP Yang Tergolong Mewah di dalam negeri 34. PT Modista adalah sebuah perusahaan garmen yang sudah dikukuhkan sebagai PKP. Dalam Bulan Mei 2 2009 sedang membangun sebuah gedung untuk outlet seluas 550 m . Biaya yang dikeluarkan dalam bulan Mei 2009 adalah Rp 86.500.000,00 termasuk PPN atas pembelian bahan bangunan sebesar Rp 5.500.000,00. Sehubungan dengan itu PT Modista .......... a. Dikenakan PPN Rp 3.240.000,00 karena PT Modista adalah PKP b. Dikenakan PPN Rp 3.460.000,00 meskipun dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya pekerjaannya c. Tidak dikenakan PPN karena dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya selaku perusahaan garmen d. Dikenakan PPN Rp 8. 100.000,00 meskipun dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya 35. Pengusaha sebuah salon kecantikan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP, Ketika menyerahkan jasa perawatan kecantikan kepada pelanggannya, PPN yang yang terutang dihitung dari dari .......... a. Harga Penyerahan c. Harga jual d. Nilai Pengganti b. Penggantian 36. Bengkel “Getok Tular” memperbaiki mesin mobil milik Tn Samsudin dan mengganti empat ban serta sat u ban bekas sebagai ban cadangan. Perusahaan ini sudah dikukuhkan sebagai PKP. Dalam nota yang dibuat tertulis rincian biaya sebagai berikut: 1) Harga penyerahan suku cadang Rp 2.750.000,00 2) Harga penyerahan empat ban baru Rp 3.960.000,00 3) Harga penyerahan ban bekas Rp 275.000,00 4) Ongkos jasa Rp 495.000,00 Yang seluruhnya sudah termasuk PPN dalam hal atas penyerahan itu terutang PPN, sehingga PPN yang terutang sebesar ........... a. PPN Rp 295.000,00 atas penyerahan JKP, dan PPN Rp 610.000,00 atas penyerahan BKP b. PPN Rp 45.000,00 atas penyerahan JKP, dan P PN Rp 610.000,00 atas penyerahan BKP







Bendaharawan Satuan Kerja (Bendaharawan Proyek) pada tanggal 28 November 2008, namun pembayarannya baru diterima pada tanggal 29 Desember 2008 sehingga PT Kencana Mitra wajib .......... a. Membuat Faktur Pajak Standar paling lambat pada tanggal 28 November 2008 b. Membuat Faktur Pajak Standar paling lambat pada tanggal 21 Oktober 2008 c. Membuat Faktur Pajak Standar paling lambat pada tanggal 31 Oktober 2008 d. Membuat Faktur Pajak Standar paling lambat pada tanggal 29 Desember 2008 38. PT Pragota yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Berikat memproduksi buldozer menggunakan teknologi dari Jerman sehingga ............ a. Dikenakan PPN dan wajib menyetor PPN yang terutang ke kas negara b. Tidak dikenakan PPN karena dibebaskan dari pengenaan pajak c. Dikenakan PPN dengan fasilitas pajak yang terutang tidak dipungut d. Dikenakan PPN dengan fasilitas PPN Ditanggung oleh Pemerintah 39. PT Gemilang selaku perusahaan mebel sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak 9 April 2000. Pada tahun 2001 membeli beberapa unit mobil box dan pick up untuk unit distribusi, PPN yang dibayar kepada dealer kendaraan bermotor tidak dikreditkan. dikreditkan. Ketika pada tanggal 3 Juni 2009, dua unit diantara mobil box tersebut dijjual dengan Harga Jual Rp 95.000.000,000 .... a. Dikenakan PPN 10% x Rp 95.000.000,00 = Rp 9.500.000,00 b. Dikenakan PPN 10% x 10% x Rp 95.000.000,00 = Rp 950.000,00 c. Tidak dikenakan PPN karena tidak ada nilai tambah d. Tidak dikenakan PPN karena Pajak Masukannya tidak di kreditkan 40. PT Genta Buwana dikukuhkan sebagai PKP pabrikan keraMik sejak tahun 2000. Pada tanggal 29 Januari 2009 menerima Faktur Pajak Standar tertanggal 4 Oktober 2008 dari PT Sentana atas penyerahan BKP yang dilakukan pada tanggal 2 Juni 2008. Pajak Masukan dalam Faktur Pajak ini: a. Dapat dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama dalam SPT Masa PPN Januari 2009 b. Tidak dapat dikreditkan karena tergolong sebagai Faktur Pajak Standar yang cacat c. Tidak dapat dikreditkan karena Faktur Pajaknya diterima mel ampuai jangka waktu 3 bulan d. Dapat dikreditkan dengan cara pembetulan SPT Masa PP N Oktober 2008

II. BENAR - SALAH 1. Sebagaimana dketahui bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001, atas penyerhan barang hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan PPN, sebagaimana ketentuan yang berlaku kemudian yaitu ketika Peraturan Pemerintah ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 yang berlaku sejak 1 Januari 2007. (BENAR – Salah) 2. Sebagai kebalikan Pasal 9 ayat 8 huruf b, dapat dirumuskan bahwa Pajak Masukan atas peroilhean BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat dikreditkan, sehingga Pajak Masukan atas pembelian dua unit bus oleh PT Jiwa Mulia selaku perusahaan asuransi, yang semula digunakan untuk antar jemput karyawan, merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka apabila dijual memnuhi syarat Pasal 16D UU PPN 1984 untuk dikenakan PPN. (Benar – SALAH )??? - Asuransi 3. PT Pustaka Unggulan selaku penerbit yang sudah dikukuhkan sebagai PKP menyerahkan buku pelajaran umum dan pelajaran agama kepada pembeli tidak perlu membuat faktur pajak karena dibebaskan dari









4. PT Kokoh Perkasa selaku pemborong bangunan yang sudah dikukuhkan sebagai PKP telah selesai 2 membangun sendiri sebuah gedung seluas 300 m untuk memperluas ruang manajemen, dikenakan PPN 2 karena luasnya lebih dari 200 m meskipun dilakukan dalamkegiatan usaha atau pekerjaannya. (Benar – SALAH ) 5. PT Seringai adalah sebuah restoran dengan jenis masakan oreintalis menggunakan merek “Nangkring Hong”, sebuah merek dagang yang berasal dari sebuah restoran internasional di Hongkong, maka perusahaan ini wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP karena secara berkesinambungan memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam daerah Pabean. (Benar – SALAH ) 6. Ketika herman membeli sebuah mobil sedan dari dealer kendaraan bermotor, ia tidak pernah dikenakan PPnBM, namun demikian sebagai bagian dari pajak atas konsumsi, maka PPnBM yang dikenakan oleh pabrikan kendaraan bermotor atas penyerahan kendaraan bermotor yang dihasilkannya akan menambah beban pajak pada Herman karena PPnBM yang dibayar oleh distributor kendaraan bermotor kepada pabrikan tersebut memiliki sifat tidak dapat dikreditkan. (BENAR – Salah) 7. PT Cebolang selaku perusahaan yang mengelola sebuah restoran membangun sendiri gedung seluas 300 2 m untuk tempat usaha tidak dikenakan PPN karena dilakukan tidak sesuai dengan kegiatan usaha sebuah 2 restoran meskipun luasnya lebih dari 200 m . (Benar – SALAH) 8. Selaku Eksportir barang hasil pertanian yang atas penyerahannya dibebaskan dari PPN, PT Eksporta tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. (Benar – SALAH) 9. Karena sudah dikukuhkan sebagai PKP maka ketika pada tanggal 12 Juni 2008, PT Jaladara mengekspor jagung ke Madagaskar dikenakan tarif 0%. (Benar – SALAH) 10. Ketika PT Medika Farma menyumbangkan sejumlah obat antibiotik kepada korban bencana alam tidak perlu membuat faktur pajak karena selain dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan medik yang merupakan jasa tidak kena pajak, juga tidak bersifat komersial dan untuk tujuan kemanusiaan, sehingga tidak terutang PPN. (Benar – SALAH) 11. Pada tanggal 2 April 2009, PT Arga Makmur selaku PKP dengan bidang usaha percetakan menyerahkan







dalam pengertian penyerahan BKP yang dilakukan ol eh PT Merbabu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a UU PPN 1984. (BENAR – Salah) 14. Ketika PT Bank Windu Mahardika menyewakan beberapa bagian dari ruang gedung kantornya dengan nilai sewa dalam satu tahun Rp 600.000.000,00 dikenakan PPN meskipun jasa pelayanan bank termasuk dalam salah satu diantara 12 kelompok jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. (BENAR – Salah) 15. PPN yang dibayar oleh PT Sekar Arum, PKP yang mengelola sebuah salon kecantikan “Monalisa”, atas 2 perolehan bahan bangunan untuk membangun sendiri gedung seluas 180 m untuk tempat kegiatan usaha melakukan penyerahan jasa salon kecantikan yang merupakan Jasa Kena P ajak. (Benar – SALAH ) 16. PT Used Carsindo selaku showroom mobil bekas sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak Maret 2000, pada tanggal 23 Mei 2009, menjual dua unit mobil box mini yang semula digunakan untuk mengangkut suku cadang kendaraan bermotor untuk melakukan perawatan kendaraan bermotor bekas sebagai barang dagangan dengan Harga Jual seluruhnya sebesar Rp 90.000.000,00 dikenakan PPN sebesar 10% x 10% x Rp 90.000.000,00 karena PPN yang dibayar atas pembelian mobil box beberapa tahun yang lalu merupakan PPN yang dapat dikreditkan. (Benar – SALAH ) 17. Perusahaan Industri sepatu PT Gunung Sitoli di Medan sudah dikukuhkan sebagai PKP memerima pesanan dari Grandtrack PLc di Singapura untuk dibuatkan 2000 pasang sepatu. Sehubungan dengan itu, perusahaan di Singapura ini memberi order kepada PT Lembu Sekilan di Pematang Siantar sebuah PKP industri kulit untuk menyerahkan sejumlah kulit kepada PT Gunung Sitoli, pembayaran dillakukan langsung dari Singapura kepada PT Lembu Sekilan. Atas penyerahan kulit dari PT Lembu sekilan kepada PT Gunung Sitoli, tidak terutang PPN, karena pembayaran dilakukan oleh Grandtrack PLc di Singapura. (Benar – SALAH ) 18. PT Lindung Jiwa adalah PKP dengan bidang usaha jasa keamanan ( security service), menandatangani perjanjian “outsourcing” di bidang jasa keamanan dengan PT Rajapala yang menjalankan kegiatan usaha industri biskuit. Dalam surat perjanjian telah disepakati bahwa selaku pemanfaat jasa keamanan, PT Rajapala akan membayar gaji para tenaga kemanan (SATPAM) yang merupakan karyawan PT Lindung Jiwa, tiap bulan Rp 100.000.000,00. Sehubungan dengan itu diserahkan daftar personalia dan peringkat gaji para tenaga SATPAM yang ditempatkan di PT Rajapala. Sedangkan sebagai penggantian atas jasa outsourcing, ditetapkan tiap bulan sebesar Rp 50.000.000,00. Maka, ketika melakukan pembayaran pada bulan pertama sebesar Rp 50.000.000,00, PT Lindung Jiwa membuat Faktur Pajak untuk mengenakan PPN







dibuat dalam bentuk bangunan joglo jaman Singosari yang di hiasi dengan alunan musik tradisional ernada sendu dan menyayat hati. Bagi keluarga yang berminat menyemayamkan jenazah anggota keluarganya di tempat ini ditawarkan beberapa pilihan model makam dengan biaya paling rendah Rp 20.000.000,00 per makam. Karena jasa pemakaman ini bersifat komersial maka dikenakan PPN sehingga PT Sentra Ganda Mayit dikukuhkan sebagai PKP. (Benar – SALAH )

III. Soal Hitungan 1. PT Gerak Cepat bergerak di bidang industri sepatu, telah dikukuhkan sebagai Kawasan Berikat, dalam bulan Mei 2009 dapat dipetik beberapa transaksi berikut: 1) Menyerahkan sejumlah kulit kepada PT Kickstep Indonesia sebuah perusahaan Industri sepatu yang berkedudukan di Kawasan Berikat, dengan harga jual Rp 300.000.00 0,00 2) Menerima pembayaran dari Kanwil Depdiknas atas tagihan yang disampaikanpada tanggal 1 Mei 2009 atas penyerahan sejumlah sepatu dengan harga jual Rp 260.000.000,00 yang dilakukan pada tanggal 29 Maret 2009 3) Menyerahkan sepatu kepada Bank BNI dengan harga jual Rp 120.000.000,00 4) Menerima sejumlah tekstil pelapis sepatu dari PT Pelangi Nusa, industri tekstil di kawasan berikat dengan harga jual Rp 130.000.000,00 Permasalahan : a. Berapa PPN yang terutang atas tiap-tiap transaksi tersebut diatas? b. Berapa PPN yang dibayar atau dipungut oleh PT Gerak Cepat atas setia transaksi tersebut? c. Apa fasilitas fasilitas yang berlaku berlaku dalam kasus kasus ini? 2. PT Terpandang selaku PKP menyerahkan sejumlah BKP kepada sebuah perusahaan PMA pada tanggal 13 Maret 2009. Pembayaran akan dilakukan dengan valuta asing. Pada saat penyerahan, nilai kurs USD 1 = Rp 10.230,00. Ketika Faktur Pajak Standar dibuat pada tanggal 24 April 2009, nilai kurs USD 1 = Rp 10.220,00. Pembayaran dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut pada tanggal 18 Mei 2009. Pada saat itu nilai kurs USD 1 = Rp 1 0.300,00. Semua kurs berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Jelaskan Jelaskan : a. Nilai kurs yang digunakan dalam Faktur Pajak b. Ketika Dilakukan pembayaran, apakah PT Terpandang perlu melakukan penyesuaian nilai kurs damal Faktur Pajaknya dengan nilai kurs pada saat pembayaran? 3. PT Sarana Wisma mengelola sebuah toko bahan bangunan dan telah dikukuhkan sebagai PKP sejak 8 Maret 2001. Dalam Masa Pajak Mei 2009, tercatat beberapa kegiatan kegi atan penyerahan BKP sebagai berikut: a. Penyerahan BKP kepada konsumen akhir tanpa NPWP sebesar Rp 77.000. 000,00 termasuk PPN. b. Mengambil sejumlah bahan bangunan untuk merenovasi bangunan gedung kantorny. Harga Jual bahan







1) Berdasarkan Faktur Pajak Standar yang diisi lengkap tertanggal 2 Mei 2009 dengan PPN sebesar Rp 37.000.000,00 sehubungan dengan pembelian bahan bangunan untuk persediaan barang dagangan yang penyerahannya dilakukan oleh PT Tunjung pada tanggal 27 Desember 2008. 2) Berdasarkan Faktur Pajak Standar yang diisi lenggkap dan tidak cacat, dalam bulan Mei 2009 telah diterima Faktur Pajak Masukan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usahanya sebesar Rp 29.600.000,00. Hitung berapa PPN yang wajib disetor ke Kas Negara untuk bulan Mei 2009 4. Jelaskan Jelaskan apakah Pajak Masukan dibawah ini dapat dikreditkan, dikreditkan, dalam hal dapat dikreditkan bagaimana bagaimana cara mengkreditkannya? a. Ketika bulan Maret 2009, Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan SPT Masa PPN bulan Oktober sampai dengan Desember 2008 dari catatan dalam pembukuan PKP diketahui ada pembelian barang dagangan dan ditemukan Pajak Masukannya dalam Faktur Pajak tanggal 28 Desember 2008 belum pernah dilaporkan. b. Pajak Masukan dalam Faktur Pajak tertanggal 12 November 2008 yang diterima oleh PKP Pembeli pada tanggal 28 Maret 2009. c. Pajak Masukan atas pembelian bahan bangunan yang dibayar oleh PKP Pemborong Bangunan yang 2 sedang membangun sendirisebuah geduang untuk kantor cabang dengan luas 250 m . d. Pajak Masukan atas pembelian bahan bangunan yang dibayar oleh PKP Pemborong yang sedang 2 membangun sendiri sebuah gedung untuk rumah dinas direksi dengan luas 550 m . e. Pajak Masukan atas pembelian bis pariwisata yang dibayar oleh perusahaan biro perjalanan selaku PKP.







PEMBAHASAN Pilihan Ganda 1. C. Tidak perlu melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

Sebab makanan yang dihidangkan dihotel sudah dikenakan pajak daerah sehingga tidak dapat dikenakan PPN lagi sesuai dengan Pasal 4A UU PPN 1984. 2. C. Pasti tidak termasuk PPN

Karena bibit tanaman merupakan BKP yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2001. 3. C. Dikenakan PPN dengan tarif 0% sehingga menyimpang dari prinsip destinasi

Dikenakan PPN sehingga menyimpang dari prinsip destinasi yang menyertakan PPN dipungut di tempat dan jasa dikonsumsi. Hal ini untuk melindungi eksportir Dalam Negeri agar harga jual barang dapat dapat bersaing dan Pajak Masukan dapat dikreditkan. 4. C. Ekspor BKP dikenakan PPN apabila dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP









Sesuai dengan kepala UU Nomor 18 Tahun 2000 9. A. Wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP Setelah tahun 2000, Anggrek adalah barang pertanian bukan BKP dan Eksportir harus dikukuhkan terlebih dahulu menjadi Pengusaha Kena Pajak 10. A. Mengurangi regresivitas PPN sebagai pajak objektif Semakin tinggi kemampuan konsumen, semakin ringan beban pajak yang dipikul. Sebaliknya, semakin rendah kemapuan konsumen, semakin berat beban pajak yang dipikul sehingga perlu dikenakan pajak tambahan berupa PPnBM untuk mengurangi regresivitas 11. D. Pasal 1 angka 15 UU PPN 1984 12. D. Pasal 4 huruf d dan huruf e Pasal 4 huruf d: Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean Pasal 4 huruf e: Pemanfaatan JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean 13. B. Karena undang-undang, namun tetap disyaratkan adanya pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 dan memori penjelasan Pasal 4 huruf a dan huruf c UU PPN 1984 Dalam memori penjelasan Pasal 4 huruf a, Pengusaha yang melakuk an kegiatan penyerahan BKP meliputi baik “Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP” maupun “Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP tetapi belum dikukuhkan” dan juga harus mendapat surat pengukuhan 14. A. PPN adalah pajak objektif

Karena PPN tidak melihat ada atau tidaknya tujuan komersil tetapi semua barang dan jasa yang dikonsumsi dikenakan PPN 15. Terutang PPN karena termasuk ruang lingkup Pasal 4 huruf a PPN 1984 Termasuk dalam kegiatan Penyerahan BKP, dalam hal ini berupa merek dagang “Delisana” , di dalam daerah







21. D.Tidak selalu dikenakan PPN Karena dalam kegiatan membangun sendiri, ada syarat yang harus dipenuhi seperti:  Dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 2  Luas bangunan lebih dari 200m  Bangunan bersifat permanen  Untuk kegiatan tertentu 22. D. Dikenakan PPN sebesar Rp 1.640.000,00 meskipun Rukmarata bukan PKP DPP 40% dari seluruh (termasuk PPN) pada bulan yang bersangkutan. Rp 41.000.000,00 x 40% = Rp 1.640.000,00 23. D. Terutang PPN sebesar 10% x Rp 88.000.000,00 = Rp 8.800.000,00 meskipun belum dikukuhkan sebagai PKP 24. D. Wajib melaporkan jumlah PPN yang terutang sebesar Rp 22.000.000,00 paling lambat dalam SPT masa PPN Januari 2009

Faktur pajak atas penyerahan kepada pemungut wajib dibuat pada saat penagihan yaitu pada saat 8 Januari 2009 sehingga faktur pajak harus dilaporkan dalam masa pajak Januari. 25. D. Rp 650.000,00 PPN = 10% x (10% x Rp 65.000.000,00) = Rp 650.000 26. C. Wajib membuat faktur pajak meskipun tidak ada invoice Karena Faktur Pajak untuk menagih pajak, sedangkan invoice untuk menagih harga jual. Sehingga Faktur Pajak tidak harus ada invoice sebagai lampirannya 27. C. Pengusaha kecil sehingga dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP Batasan pengusaha kecil berupa omzet omzet selama tahun berjalan hingga sebesar Rp 600.000.000,00 dan lebih







(Rp 86.500.000,- x 40%) x 10% = Rp 3.460.000,35. B. Penggantian Pasal 1 angka 19 36. C. PPN Rp 45.000,00 atas penyerahan JKP, dan PPN Rp 635.000,00 atas penyerahan BKP - Atas penyerahan jasa 10/110 x Rp 495.000,- = Rp 45.000,- PPN dari penjualan BKP 10/110 x (2.750.000 + 3.960.000 + 275.000) = Rp 635.000 37. A. Membuat Faktur Pajak Standar paling lambat pada tanggal 28 November 2008 Faktur Pajak dibuat saat penagihan yaitu pada tanggal 28 November 2008 walaupun pembayarannya diterima tanggal 29 Desember 2009 38. C. Tidak dikenakan PPN karena dibebaskan dari pengenaan pajak (KMK No 291/KMK.05/1997 Jo PMK No. 101/PMK.04/2005) 39. A. Dikenakan PPN 10% x Rp 95.000.000,00 = Rp 9.500.000,00 Dalam hal pasal 16D, Pajak masukannya dapat dikreditkan tidak peduli apakah dia dikreditkan atau tidak 40. A. Dapat dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama dalam SPT Masa PPN Januari 2009 Pajak masukan dapat dikreditkan 3 bulan dari pembuatan faktur pajak, yaitu tanggal 4 Oktober 2008

Benar – Salah 1. Benar

Karena setelah PP No 7 Tahun 2007, Penyerahan barang hasil pertanian dibebaskan dari PPN jika dilakukan oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP 2. Salah

Karena PT Jiwa Mulya Bukan PKP







Hasil pertanian dibebaskan dari PPN tetapi pengusaha yang melakukan ekspor harus dikukuhkan sebagai PKP 9. Salah

Jagung bukan BKP karena termasuk dari barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak 10. Salah

PT Medika Farma merupakan perusahaan obat-obatan yang melakukan pemberian cuma-cuma obat antibiotik sehingga terutang PPN 11. Benar

Karena faktur pajak dibuat pada saat penagihan sehingga dilaporkan pada SPT Masa PPN bulan Mei 12. Benar

Karena Penyerahan ke kawasan berikat berupa barang yang akan di proses lagi mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut 13. Benar

Karena merupakan kegiatan penyerahan BKP di dalam daerah pabean seperti tertulias pada Pasal 4 huruf a 14. Benar

Jasa perbankan tidak dikenakan PPN. Kecuali bank tersebut melakukan kegiatan yang tidak berhubungan dengn kegiatan perbankan, maka akan dikenakan PPN 15. Salah

Tidak dapat dikreditkan karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatannya sebagai salon kecantikan dan tidak sesuai dengan pasal 16C







a. 10% x Rp 300.000.000 = Rp 30.000.000 Tidak dipungut karena karena penyerahan barang hasil produksi dari suatu kawasan berikat ke kawasan berikat

lain yang mana barang tersebut akan diolah lebih lanjut mendapat fasilitas tidak dipungut PPN b. 10% x Rp 260.000.000 = Rp 26.000.000 Dipungut karena melakukan penyerahan ke Depdiknas di luar kawasan beri kat

c.

10% x Rp 120.000.000 = Rp 12.000.000 Dipungut karena meakukan penyerahan barang di dalam daerah pabean

d. 10% x Rp 130.000.000 = Rp 13.000.000 Tidak dipungut karena karena penyerahan barang hasil produksi dari suatu kawasan berikat ke kawasan berikat

lain yang mana barang tersebut akan diolah lebih lanjut mendapat fasilitas tidak dipungut PPN 2. a. nilai kurs yang digunakan adalah nilai kurs yang tercantum pada saat pembuatan faktur pajak, yaitu USD 1 = Rp 10.220 b.tidak perlu dilakukan penyesuaian sesuai Pasal 11 PP 143 Tahun 2000

3. PPN Terutang a. Terutang = 10/110 x Rp 77.000.000 = Rp 7.00 0.000 b. Tidak dikenakan karena pemakaian sendiri untuk tujuan produksi c.

?

d. ? e. 1) Belum terutang karena belum ada penagihan 2) ? f.

?

4. Pajak Masukan: a. Dapat dikreditkan, dilaporkan pada SPT Masa bul an Maret atau bila terdapat kelebihan dapat dil akukan

UAS PPN Semester Genap 08-09

Recommend Documents