Soal UAS Lab PPN & PPnBM
URAIAN SINGKAT, PADAT DAN TEPAT 1. Sebutkan fungsi Faktur Pajak ! 2. Jelaskan makna yang yang terkandung terkandung dalam pengunaan pengunaan istilah “Pengusaha Kena Pajak” Pajak” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h sehingga terlihat perbedaannya perbedaannya dengan pengunaan istilah “Pengusaha” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c UU PPN 1984 ! 3. Jelaskan perbedaan antara “tidak dikenai dikenai PPN”, “dikenai “dikenai PPN dengan dengan tarif tarif 0%”, dan “dibebaskan “dibebaskan dari pengenaan pengenaan PPN” ? 4. Pengembalian Pengembalian kelebihan kelebihan pembayaran PPN merupakan refleksi dari karakteristik PPN sebagai pajak atas konsumsi. Bilamana PKP dapat mengajukan permintaan pengembalian tersebut? Dalam hal apa permintaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ini dapat diajukan pada akhir Masa Pajak? 5. PPnBM PPnBM memiliki memiliki sifat spesifik spesifik yaitu tidak tidak dapat dapat dikreditkan. dikreditkan. Mungkin Mungkinkah kah terjadi terjadi kelebihan pemba-yaran PPnBM ? Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran PPnBM, apakah PKP yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan pengembalian meskipun PPnBM tidak dapat dikreditkan? Sebutkan dasar hukum dari jawaban Saudara! 6. Tunjukka Tunjukkan n dalam sebuah sebuah contoh hitung hitungan an yang sederhan sederhana a bahwa dalam dalam hal terjadi terjadi penyerahan penyerahan BKP yang Tergolong Mewah, ternyata dalam Harga Jual tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM! 7. Sebutkan Kendaraan bermotor yang atas penyerahann penyerahannya ya oleh oleh pabrikan pabrikan dibebaskan dibebaskan dari PPnBM! 8. Dalam Dalam hal apa, apa, Pajak Masukan Masukan yang yang belum belum dilaporka dilaporkan, n, ditemukan ditemukan dalam dalam pemeriksaan, pemeriksaan, secara mutlak tidak dapat dikreditkan ? 9. Apa korelasi korelasi positif positif antara antara “indirect “indirect subtraction subtraction method” method” dengan “multi stage levy”? levy”? 10. Apakah penyerahan penyerahan jasa riset yang dilakukan oleh PKP di dalam Daerah Pabean kepada penerima jasa riset yang berkedudukan atau bertempat tinggal di luar Daerah Pabean, memenuhi syarat sebagai ekspor JKP? Sebutkan dasar hukum jawaban Saudara! Saudara!
SOAL HITUNGAN 1. PT Lokapranata mengelola sebuah pasar swalayan “Anjani” dan sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak 8 Maret 1999. Pada akhir tahun 2010, telah ditandatangani perjanjian perjanjian waralaba waralaba dengan PT Pragota yang bermaksud bermaksud menggunak menggunakan an merek dagang “Anjani” untuk mini markert-nya. Dalam bulan Juli 2011 ditemukan data sebagai berikut : a. PKP ini melakukan penyerahan penyerahan atau menerima pembayaran pembayaran sebagai sebagai berikut : 1) Men Menyera yerah hkan kan BKP BKP kepad epada a konsum nsume en denga ngan harga arga penye enyera rah han Rp1.430.000.000,00 Rp1.430.000.000,00 termasuk PPN.
2) Memasukkan tagihan dengan lampiran Faktur Pajak tanggal 21 Juli 2011 kepada Ketua Satker (Pimpro) di Kementerian Pertanian atas penyerahan sejumlah BKP dengan Harga Jual dalam kontrak Rp 120.000.000,00. 3) Menerima pembayaran Rp 60.000.000,00 dari Bendaharawan Pemda sesuai dengan surat tagihan dan Faktur Pajak tertanggal 22 Juli 2011 atas penyerahan sejumlah BKP pada tanggal 1 Juni 2011. 4) Menerima pembayaran atas penyerahan kedelai dan jagung pada tanggal 2 Juli 2011, dengan Harga Jual Rp 180.000.000,00. 5) Menerima royalty dari PT Pragota sebesar Rp 10.000.000,00 atas penggunaan merek “Anjani”. 6) Menyerahkan sejumlah bahan pembersih (antiseptic) kepada sebuah rumah sakit pemerintah dengan harga kontrak termasuk PPN Rp 66.000.000,00. 7) Menerima pembayaran Rp 20.000.000,00 atas penyerahan satu unit mobil pick up yang semula digunakan untuk mendistribusikan barang dagangan kepada pelanggan. Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena tercantum pada Faktur Pajak yang cacat, sehingga dibebankan sebagai biaya. b. PKP ini melakukan pembelian barang dagangan atau menerima JKP atau melakukan pembayaran sebagai berikut : 1) Menerima Faktur Pajak tertanggal 12 Juli 2011 dengan PPN Rp 24.000.000,00 atas pembayaran pada tanggal yang sama untuk pembelian BKP barang dagangan yang sebenarnya penyerahan dari PKP Penjual sudah dilakukan pada 30 April 2011. 2) Membayar langganan telepon sebesar Rp 18.700.000,00 termasuk PPN dengan kuitansi tanggal 4 Juli 2011. 3) Membayar Rp 11.000.000,00 termasuk PPN kepada toko bahan bangunan “Sentosa” (PKP) atas pembelian bahan bangunan yang digunakan untuk membangun sendiri gudang dengan ukuran 300 m2 yang dimulai awal Juni 2011. 4) Menerima penyerahan meja biro dari PT Serasi, sebuah perusahaan mebel (PKP) dengan Harga Jual Rp 120.000.000,00. Pembayaran akan dilakukan pada akhir September 2011. Faktur Pajak dibuat tepat waktu. 5) Menerima Faktur Pajak tertanggal 25 Mei 2011 dengan PPN Rp 8.000.000,00 dari PT Merapi atas pembelian sejumlah BKP sebagai barang dagangan. 6) Membayar Rp 15.000.000,00 atas jasa manajemen yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik “Bahar & Partners” (PKP) dalam bulan Juni 2011. Berapa Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang sudah dapat diperhitungkan untuk menen-tukan jumlah PPN harus disetor ke Kas Negara ? Jawaban supaya dirinci per-transaksi ! 2. PT Pelangi Nusa adalah pengusaha di bidang industri tekstil yang sudah dikukuhkan sebagai PKP di Cikarang sejak 12 Agustus 1993 dan ditetapkan sebagai Kawasan Berikat sejak 23 September 1997. Sejak tahun 2000, perusahaan ini membuka divisi industri garmen yang produknya seluruhnya untuk tujuan ekspor. Tekstil hasil produksinya, sebagian dipasarkan di dalam Daerah Pabean.
Dalam bulan Mei 2011, PT Pelangi Nusa melakukan beberapa transaksi sebagai berikut : a. 1 – 31 Mei mengekspor tekstil ke beberapa negara tujuan dengan nilai ekspor seluruhnya mencapai Rp 15.000.000.000,00. b. 18 Mei 2011 menerima pembayaran atas penyerahan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT Indogarmen sebuah perusahaan garmen yang berkedudukan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung dengan Harga Jual Rp 270.000.000,00. Penyerahannya dilakukan pada tanggal 1 Mei 2011.
c. 24 Mei 2011 menerima pembayaran atas penyerahan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT Busana sebuah perusahaan garmen di kawasan industri Pulogadung dengan Harga Jual Rp 300.000.000,00. yang penyerahan dilakukan tanggal 2 April 2011. d. 26 Mei 2011 menerima pembayaran atas penyerahan sejumlah tekstil kepada pedagang besar tekstil di Tanah Abang – Jakarta dengan Harga Jual Rp 90.000.000,00. Penye-rahan dilakukan pada tanggal 25 April 2011. e. 31 Mei 2011 menyerahkan sejumlah tekstil dengan Harga Jual Rp 20.000.000,00 kepada PT Anggun di Kawasan Industri Pulogadung untuk dibuatkan 5.000 potong pakaian sesuai dengan pola yang telah ditentukan. f.
Berapa PPN yang terutang dan wajib dipungut atau yang langsung dibayar ke bank persepsi untuk tiap-tiap transaksi oleh PT Pelangi Nusa ? 3. PT Jaladara adalah sebuah perusahaan industri tas dan barang-barang dari kulit dan sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak 12 Maret 2000. Produk tas kulit menggunakan menggunakan merek “ANTILOPE”, merek dagang yang berasal Inggris, sedangkan sepatu kulit menggunakan merek “BARETTA” sebuah merek dagang dari Italia. Dalam Masa Pajak September 2011, tercatat bebe-rapa kegiatan penyerahan produk antara lain sebagai berikut : a. 7 September 2011 menerima pembayaran dari PT Semampai sebuah perusahaan industri garmen di Kawasan Berikat sehubungan dengan penyerahan sepatu pada tanggal 1 Agustu 2011 dengan Harga Jual Rp200.000.000,00. b. 10 September 2011 mengambil sejumlah sepatu untuk diberikan kepada karyawan sebagai bonus tengah tahun, Harga Jual sebenarnya Rp72.000.000,00 termasuk laba kotor 20%. Sedangkan untuk karyawati diberikan bonus berupa tas kulit yang Harga Jual sebenarnya Rp60.000.000,00 termasuk laba kotor 20%. c. 15 September 2011 menyerahkan kulit sapi dengan Harga Jual Rp 200.000.000,00 kepada PT Prospekta sebuah perusahaan industri sepatu di Kawasan Berikat. d. 21 September 2011 menerima pembayaran dari PT Pamungkas atas penyerahan sepatu yang dilakukan pada tanggal 3 Juli 2011 dengan Harga Jual Rp 280.000.000,00. e. 26 September 2011 melakukan penyerahan secara konsinyasi kepada Plasa “Pujangga” sejumlah sepatu dan tas masing-masing dengan Harga Jual Rp 600.000.000,00, dan Rp400.000.000,00. f. Transaksi dengan Pemungut PPN sebagai berikut : 1) 4 September 2011 menerima pembayaran dari Bendahara Satker Prasarana Pendidikan Dasar Kemdikbud atas penyerahan sepatu untuk anak SD dengan Harga Jual Rp600.000.000,00 yang dananya berupa hibah (grant) dari UNESCO, yang penyerahannya telah dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2011 . 2) 21 September 2011 menyampaikan tagihan kepada Satker Pengadaan Sarana Pelatihan Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja atas penyerahan tas kulit dan sepatu wanita untuk peserta Loka Karya Wanita Berprestasi, dengan harga penyerahan sebesar Rp 44.000.000,00 termasuk PPN. 3) 27 September 2011 menyerahkan sejumlah sepatu kepada Satuan Kerja Pengadaan Sepatu Untuk Transmigran di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Harga Penyerahan sejumlah Rp396.000.000,00 termasuk PPN. g. Pajak Masukan yang dibayar berdasarkan Faktur Pajak adalah : 1) Berdasarkan Faktur Pajak yang diisi lengkap tertanggal 22 Juli 2011 dengan PPN Rp20.000.000,00 sehubungan dengan pembelian kulit bahan baku sepatu dari PT Maesa yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 1 Juli 2011. Faktur Pajak ini baru diterima tanggal 17 September 2011. 2) Berdasarkan Faktur Pajak yang diisi lengkap tertanggal 13 September 2011, dengan PPN Rp25.000.000,00 sehubungan dengan pembelian kain pelapis sepatu dari PT Lempuyang yang penyerahannya dilakukan pada tanggal yang sama.
3) Transfer royalti pada tanggal 21 September 2011 kepada pemilik merek dagang di Inggris, dan PPN sebesar Rp 15.000.000,00 disetor menggunakan SSP pada tanggal 13 Oktober 2011. 4) Setor PPN sebesar Rp 12.000.000,00 menggunakan SSP pada tanggal 14 Oktober 2011 yang terutang atas royalty yang ditransfer pada tanggal 28 Juli 2011 kepada pemilik merek dagang di Italia sebesar Rp 120.000.000,00.
Berapa PPN yang wajib disetor ke Kas Negara untuk Masa Pajak September 2011 ?
Jawaban UAS Lab PPN & PPnBM
URAIAN SINGKAT, PADAT DAN TEPAT
1. fungsi Faktur Pajak a. Sebagai bukti pungutan pajak b. Sarana mengkreditkan pajak masukan c. Bukti pembayaran pajak bagi pembeli BKP atau penerima JKP 2. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c terdapat kalimat “Pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.” Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan c terdapat kalimat “Sebagaimana halnya dengan kegiatan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, pengusaha yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud hanya pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1).” Kesimpulan : “Pengusaha Kena Pajak” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h adalah pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi PKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), sedangkan “Pengusaha” dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c adalah pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) maupun Pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, tetapi belum dikukuhkan.
3.
perbedaan antara “tidak dikenai PPN”, “dikenai PPN dengan tarif 0%”, dan “dibebaskan dari pengenaan PPN”
Tidak
dikenai PPN BKP dan JPKnya tersebut termasuk dalam Pasal 4A ayat (2) dan (3), yaitu permasuk dalam kelompok Non BKP dan Non JKP. Dikenai PPN dengan tarif 0% BKP, BKP TB, dan JKP tersebut dikenai PPN seperti biasa namun t arifnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), yaitu dikenakan tarif 0% tidak berarti dibebaskan dari PPN dengan maksud Pajak Masukan yang telah dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan. Dibebaskan dari pengenaan PPN Merupakan perlakuan khusus berupa pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai mengakibatkan tidak adanya Pajak Keluaran, sehingga Pajak Masukan yang berkaitan
dengan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang memperoleh pembebasan tersebut tidak dapat dikreditkan.
4.
a. b. c. d. e. f.
Pasal 9 ayat (4) “Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.” Pasal 9 ayat (4a) “Atas kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku.” Pasal 9 ayat (4b) “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimasud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh: Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut; Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a).
5.
Dapat, KEP-229/PJ/2003 tentang Tatacara Pemberian Dan Penatausahaan pembebasan Serta Pengembalian Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Bermotor dan PER- 44/PJ/2010 tentang petunjuk pengisian SPT Masa PPN.
6.
contoh hitungan yang sederhana bahwa dalam hal terjadi penyerahan BKP yang Tergolong Mewah, ternyata dalam Harga Jual tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM:
Importir Beli = Rp 100.000.000 PPN = Rp 10.000.000 PPnBM = Rp 20.000.000 Nilai Tambah untuk dijual ke PT.A = Rp 30.000.000 PT.A Beli = Rp 150.000.000 PPN = Rp 15.000.000 Nilai Tambah untuk dijual ke Konsumen akhir = Rp 50.000.000 Konsumen Akhir Beli = Rp 200.000.000 PPN = Rp 20.000.000 Jadi PPN tidak pernah masuk di dalam harga jual, sedangkan PPnBM masuk di harga perolehan PKP yang pertama kali (Importir atau pabrikan). 7.
Kendaraan bermotor yang atas penyerahannya oleh pabrikan dibebaskan dari PPnBM:
a. b. c.
d.
KMK No.355/KMK.03/2003 Pasal 4 PPnBM dibebaskan atas impor atau penyerahan: Kendaraan bermotor berupa kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, kendaraan pengangkutan umum; Kendaraan protokoler kenegaraan; Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 (sepuluh) orang sampai dengan 15 (lima belas) orang termasuk pengemudi, yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau POLRI; Kendaraan patroli TNI/POLRI.
8.
Dalam hal belum dilaporkan dalam pembukuan PKP Telah dibebankan sebagai biaya
9.
Untuk menghindari pengenaan pajak berganda pada multi stage levy maka digunakan indirect substraction method.
10.
Tidak, PMK No 70/PMK.03/2010, PMK No.30/PMK.03/2011, dan SE-49/PJ/2011
SOAL HITUNGAN
1. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang sudah dapat diperhitungkan untuk menen-tukan jumlah PPN harus disetor ke Kas Negara ? No 1 2 3 4 5 6 7 No b 1 2 3 4 5 6
Perhitungan 10/110 x 1.430.000.000 10% x 120.000.000 10% x 60.000.000 10% x 10.000.000 10/110 x 66.000.000 10% x 20.000.000
perhitungan 10/110 x 18.700.000 10/110 x 11.000.000 10% x 120.000.000 10% x 15.000.000
PPN yang harus disetor PK PPN pemungut PK yang dibayar sendiri
PPN 130.000.000 12.000.000 6.000.000 1.000.000 6.000.000 2.000.000
Keterangan PK PPN Pemungut PPN Pemungut Non BKP PK belum terutang PK
PPN 24.000.000 1.700.000 1.000.000 12.000.000 8.000.000 1.500.000
Keterangan PM PM PM TDDK PM PM PM
151.000.000 18.000.000 133.000.000
PM PPN yang harus disetor
47.200.000 85.800.000
2. PPN yang terutang dan wajib dipungut atau yang langsung dibayar ke bank persepsi untuk tiap-tiap transaksi oleh PT Pelangi Nusa: a. 1 – 31 Mei PPN
mengekspor tekstil ke beberapa negara tujuan dengan nilai Ekspor seluruhnya mencapai Rp 15.000.000.000,00. = 0% x Rp 15.000.000.000 = Rp 0
b. 18 Mei 2011 menerima pembayaran atas penyerahan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT Indogarmen sebuah perusahaan garmen yang berkedudukan di Kawasan Berikat Nusantara Cakung dengan Harga Jual Rp 270.000.000,00. Penyerahannya dilakukan pada tanggal 1 Mei 2011. PPN = 10% x Rp 270.000.000.000 = Rp 27.000.000 (Terutang tidak dipungut tgl 1 Mei 2011) c. 24 Mei 2011 menerima pembayaran atas penyerahan sejumlah tekstil sebagai bahan baku kepada PT Busana sebuah perusahaan garmen di kawasan industri Pulogadung dengan Harga Jual Rp 300.000.000,00. yang penyerahan dilakukan tanggal 2 April 2011. PPN = 10% x Rp 300.000.000 = Rp 30.000.000 (terutang pada tgl 2 April 2011) d. 26 Mei 2011 menerima pembayaran atas penyerahan sejumlah tekstil kepada pedagang besar tekstil di Tanah Abang – Jakarta dengan Harga Jual Rp 90.000.000,00. Penyerahan dilakukan pada tanggal 25 April 2011. PPN = 10% x Rp 90.000.000 = Rp 9.000.000 (terutang pada tanggal 25 April 2011) e. 31 Mei 2011 menyerahkan sejumlah tekstil dengan Harga Jual Rp 20.000.000,00 kepada PT Anggun di Kawasan Industri Pulogadung untuk dibuatkan 5.000 potong pakaian sesuai dengan pola yang telah ditentukan. PPN = 10% x Rp 20.000.000 = Rp 2.000.000 3. PPN yang wajib disetor ke Kas Negara untuk Masa Pajak September 2011
No
Perhitungan
a
10% x 200.000.000
20.000.000
Keterangan PK terutang tidak dipungut Agustus 2011)
b
10/120 x 132.000.000
11.000.000
PK
c
10% x 200.000.000
20.000.000
PK terutang tidak dipungut
d
10% x 280.000.000
28.000.000
PK bulan Juli 2011
e
10% x 1.000.000.000
100.000.000 PK
f.1. 10% x 600.000.000 f.2. 10/110 x 44.000.000
PPN
60.000.000
PK terutang tidak dipungut PK Pemungut
(bulan
4.000.000 f.3. 10/110 x 396.000.000 No perhitungan
36.000.000 PPN
belum terutang Keterangan
g.1.
20.000.000
PM
g.2.
25.000.000
PM
g.3.
15.000.000
PM Oktober
g.4.
12.000.000
PM Oktober
PPN yang harus disetor PK PPN pemungut PPN terurtang tidak dipungut PK yang dibayar sendiri PM PPN yang harus disetor
195.000.000 4.000.000 80.000.000 111.000.000 45.000.000 66.000.000
