Siklus Akuntansi Keuangan Pemerintah
8.1 Pengertian Siklus Akuntansi Keuangan Pemerintah Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi suatu periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut, bersumber dari transaksi atau kejadian selanjutnya dimulailah siklus akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi atau kejadian, pemindahbukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Pekerjaan yang dilakukan pada akhir periode termasuk mempersiapkan akun untuk mencatat transaksi-transaksi pada periode selanjutnya. Banyaknya langkah yang harus dilakukan pada akhir periode secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaan dilakukan pada bagian akhir. Walaupun demikian, pencatatan dan pemindahbukuan selama periode tersebut membutuhkan waktu lebih lama la ma dibandingkan dengan pekerjaan di akhir periode. Siklus ini dimulai dari transaksi yang harus didukung dengan bukti dan dicatat di Buku Jurnal, selanjutnya diposting ke Buku Besar dan Buku Besar Pembantu. Dengan klasifikasi di Daftar Saldo, Kertas Kerja serta Penyesuaian maka dihasilkan Laporan Keuangan Setelah tahap Penutupan dan dibuat Daftar Saldo Setelah penutupan serta Pembalikan, maka Neraca Awal dapat disusun dengan baik. Siklus Akuntansi Keungan Daerah
Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi pada umumnya. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu : prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan aset.
8.2 Transaksi Dan Bukti Transaksi Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dapat mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data, bukti atau dokumen pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas. Pencatat transaksi akuntansi adalah sebagai berikut : 1. Pemegang Kas - Bendahara Rutin (Belanja Administrasi Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik)
2. Pemegang Kas - Bendahara Proyek (Belanja 3. Pemegang Kas - Bendahara Gaji 4. Pemegang Kas - Bendahara Penerima
Modal)
Jenis Transaksi 1. Transaksi Kas, yaitu transaksi yang mengakibatkan pertambahan atau pengurangan kas. Contoh : Pencairan SPMU, Penerimaan Piutang, Pembayaran Belanja Gaji, dll. 2. Transaksi Nonkas,yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan pada aset, utang,pendapatan, belanja tetapi tidak mempengaruhi kas. Contoh : Penerimaan aktiva tetap dari donatur, pembebasan utang. Bukti Transaksi
Bukti transaksi adalah semua media pendokumentasian dari transaksi atau kejadian ekonomi. Contoh : Kas Piutang Persediaan Aktiva Tetap Utang Pendapatan Belanja
Surat Tanda setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM) Daftar piutang BA Penerimaan barang, daftar persediaan BA Penerimaan inventaris, daftar aktiva Surat perjanjian (Akad Kredit), dokumen penarikan pinjaman Surat Tanda Setoran (STS), Daftar Pembukuan Administratif (DPA) Surat Perintah Membayar (SPM), Daftar Pembukuan Administratif (DPA)
8.3 Sistem Akuntansi Pemerintah Sistem Akuntansi Pemerintah adalah serangkaian prosedur (manual atau terkomputerisasi) yang meliputi : pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Indonesia terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: 1. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) 2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari 2 (dua) subsist em, yaitu: 1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) SiAP, adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. 2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
SAI adalah serangkaian prosedur (manual maupun terkomputerisasi) mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementrian negara/ lembaga Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) terdiri dari 4 prosedur akuntansi yaitu 1. 2. 3. 4.
Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Selain Kas, dan Prosedur Akuntansi Asset.
8.4 Analisis Transaksi & Jurnal Transaksi Untuk dapat memahami yang dimaksud dengan analisis transaksi, terlebih dahulu akan diulang kembali penjelasan tentang “system (tata buku) berpasangan” dan “persamaan dasar akuntansi”. Akuntansi menggunakan system pencatatan berpasangan (double entry system). Analisis transaksi juga tunduk pada system berpasangan tersebut. Untuk memahami analisis transaksi demikian, kita akan menggunakan alat bantu “persamaan dasar akuntansi”.
Penjurnalan adalah prosedur pencatatan transaksi keuangan pada buku jurnal. Jurnal dibedakan menjadi dua yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat hanya satu jenis transaksi.
Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, buku jurnal yang digunakan dalam akuntansi keuangan daerah meliputi buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas, dan buku jurnal umum.
8.5 Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
A. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Semester I 1. LRA Kementerian Negara/Lembaga Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 Semester I lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 2. LRA UAPPA-E1 Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Semester I UAKPA di bawah eselon I, LRA Semester I UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRA Semester I UAPPA-W, dan LRA Semester I UAPPA-W Dekonsentarasi/Tugas Pembantuan Semester I. 3. LRA UAPPA-W Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Semester I lingkup wilayah yang bersangkutan. 4. LRA UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan Semester I lingkup wilayah yang bersangkutan. B. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahunan 1. LRA Tahunan Kementerian Negara/Lembaga disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA UAPPA-E1 Tahunan lingkup Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 2. LRA Tahunan UAPPA-E1 disusun berdasarkan hasil penggabungan LRATahunan UAKPA di bawah eselon I, LRA Tahunan UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, LRA Tahunan UAPPA-W, dan LRA Tahunan UAPPA-W Dekonsentarasi/Tugas Pembantuan. 3. LRA UAPPA-W Tahunan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Tahunan UAKPA lingkup wilayah yang bersangkutan. 4. LRA Tahunan UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan disusun berdasarkan hasil penggabungan LRA Tahunan UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan lingkup wilayah yang bersangkutan. C. Neraca per 30 Juni 2XX1 1. Neraca Kementerian Negara/Lembaga per 30 Juni 2XX1 berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 per 30 Juni. 2. Neraca UAPPA-E1 per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan neraca UAPPA-W dekonsentrasi/tugas pembantuan per 30 Juni. 3. Neraca UAPPA-W per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA per 30 Juni.
4. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 30 Juni 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 30 Juni. D. Neraca per 31 Desember 2XX1 1. Neraca Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan neraca UAPPA-E1 per 31 Desember. 2. Neraca UAPPA-E1 per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA di bawah eselon I, LRA UAKPA dengan pola pengelolaan keuangan BLU, Neraca UAPPA-W, dan neraca UAPPA-W dekonsentrasi/tugas pembantuan per 31 Desember. 3. Neraca UAPPA-W per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA per 31 Desember. 4. Neraca UAPPA-W Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 31 Desember 2XX1 disusun berdasarkan hasil penggabungan Neraca UAKPA Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan per 31 Desember.
Referensi : 1. Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Edisi Ketiga, Erlangga. Jakarta. 2. Halim, Abdul dan M. S. Kusufi. 2008. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
3. ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/peraturan/perdirjen/2008/per_51_pb_2008 /03_Lampiran%20III%20Tatacara.pdf
