13
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
OLEH:
Hatta Agusta 142120080
Rafika Amalia Hastari 142130166
Punto Ari Wibisono 142130298
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
2016
DAFTAR ISI
Cover i
DAFTAR ISI ii
1. Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 1
2. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 2
2.1 Asumsi Kemandirian Entitas 2
2.2 Asumsi Kesinambungan Entitas 2
2.3 Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement) 3
3. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 3
3.1 Relevan 3
3.2 Andal 3
3.3 Dapat Dibandingkan 4
3.4 Dapat Dipahami 4
4. Prinsip Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 4
4.1 Basis Akuntansi 4
4.2 Prinsip Nilai Historis 5
4.3 Prinsip Nilai Realisasi 5
4.4 Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas 5
4.5 Prinsip Periodisitas 5
4.6 Prinsip Konsistensi 6
4.7 Prinsip Pengungkapan Lengkap 6
4.8 Prinsip Penyajian Wajar 6
5. Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 6
6. Hubungan Antarjenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 9
7. Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut SAP Kas Menuju Akrual
dan SAP Akrual 11
DAFTAR PUSTAKA 13
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Tujuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, pelaporan keuangan pemerintah daerah (pemda) seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelapoan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemda adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemda;
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemda;
Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Pelaporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran, indikasi apakah sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan pemda adalah anggapan yang dapat diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan. Asumsi-asumsi tersebut menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan antara lain:
Asumsi Kemandirian Entitas
Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antarunit pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan.
Asumsi Kesinambungan Entitas
Laporan keuangan emda disusun dengan asumsi bahwa pemda akan berlajnut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
Asumsi Keterukuran dalam Satuan Uang (Monetary Measurement)
Laporan keuangan pemda menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang sehingga memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.
Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, karakteristik kualitatif pelaporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif tersebut menjadi prasyarat normatif yang diterapkan sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemda terdiri atas:
Relevan
Relevan mengandung pengertian bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memuat informasi yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya yaitu:
Laporan keuangan memuat informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasinya (feedback value).
Laporan keuangan memuat informasi yang dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk memprediksi masa yang akan dating (predictive value).
Laporan keuangan disajikan tepat waktu (timeliness) sehingga dapat berpengaruh dan berguna untuk pembuatan keputusan pengguna laporan keuangan.
Penyajian laporan keuangan memuat informasi yang selengkap mungkin (completeness) yaitu mencakup semua infomasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan pengguna laporan.
Andal
Informasi dalam laporan keuanagn pemerintah daerah bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur, dapat diverifikasi dan netral.
Jujur, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
Dapat diverifikasi, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda hasinya harus tetap mempunyai kesimpulan yang sama.
Netral, artinya bahwa laporan keuangan memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak bias pada kebutuhan pihak tertentu.
Dapat Dibandingkan
Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila pemerintah menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dari kebijakan akuntansi periode sebelumnya maka perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.
Dapat Dipahami
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan.
Prinsip Akuntansi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Akuntansi dalam pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain meliputi:
Basis Akuntansi
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan dalam Laporan Operasional (pendapatan-LO), beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan peneriman pembiayan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
Prinsip Nilai Historis
Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
Prinsip Nilai Realisasi
Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selasa suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) tidak menjadi penekanan dalam akuntansi Pemerintah Daerah.
Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas
Informas dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Lporan Keuangan.
Prinsip Periodisitas
Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode pelaporan keuangan adalah tahunan dan semesteran sesuai ketentuan yang berlaku.
Prinsip Konsistensi
Perlakuan akuntansi yang sama akan diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah. Namun demikian, perubahan metode akuntansi akan dilakukan apabila metode yang baru diterapkan dinilai dapat menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam laporan keuangan.
Prinsip Pengungkapan Lengkap
Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan baik pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.
Prinsip Penyajian Wajar
Laporan keuangan pemerintah daerah menyajikan dengan wajar laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pemerintah daerah akan menggunakan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan yang logis pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban atau belanja tidak dinyatakan terlalu rendah.
Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 14 disebutkan bahwa laporan keuangan (financial statement) pemerintah terdiri dari dua jenis: (1) laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), dan (2) laporan finansial (financial reports). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Hal ini sesuai karakteristik organisasi pemerintahan sebagai pelaksana anggaran. Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah yaitu sebagai alat pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan pengendalian. Oleh karena itu, laporan pelaksanaan anggaran merupakan laporan keuanngan penting untuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan.
Laporan finansial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan finansial ini dapat dipersamakan dengan laporan keuangan pada organisasi komersial. CaLK merupakan laporanyang tdiak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finasial karena menjelaskan secara rinci akun-akun di dalam kedua jenis laporan tersebut.
Tabel 5.1 Klasifikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
No.
Kelompok Laporan Keuangan
Jenis Laporan
1.
Laporan Pelaksanaan Anggaran
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Perubahan SAL (LPSAL)
2.
Laporan Finansial
Neraca
Laporan Operasional (LO)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Arus Kas (LAK)
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.
Masing-masing unsur LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dbayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah tertutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LRA dan LPSAL merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang bersifat cash basis.
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dcakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akbat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperolehkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alsan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaianya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Dua unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaan yang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan infrmasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE disusun berdasar hasil perhitungan dalam LO yaitu akun surplus/defisit LO yang ditambahkan dengan saldo ekuitas awal untuk memperoleh ekuitas akhir.
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, invetasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.
Hubungan Antarjenis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Pada bagian ini diuraikan hubungan antarjenis laporan keuangan pemda. Pada laporan pelaksanaan anggaran, terdapat keterkaitan antara Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) seperti pada gambar 6.1 berikut ini:
Laporan Realisasi Anggaran
Akun
Jumlah (Rp)
Total Pendapatan LRA
6.080
Total Belanja
(3.760)
Surplus LRA
2.320
Pembiayaan Neto
(300)
SILPA
2.020
Laporan Perubahan SAL
Akun
Jumlah (Rp)
SAL Awal
450
SILPA Tahun berjalan
2.020
SAL Akhir
2.470
Gambar 6.1
Hubungan antara LRA dan LPSAL
Penjelasan atas Gambar 6.1 adalah sebagai berikut. Misalkan diperoleh saldo total pendapatan LRA sebesar Rp 6.080 dan belanja Rp. 3.760 maka dapat dihitung surplus LRA sebesar Rp 2.320. jika pembiayaan neto yaitu peneriaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 300 (minus) maka diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan (SILPA) sebesar Rp 2.020. SILPA tahun berjalan ini akan masuk ke dalam LPSAL sebagai penambah saldo awal SAL sebesar Rp 450 sehingga diperoleh SAL akhir sebesar Rp 2.470.
Pada laporan pelaksanaan finansial, terdapat keterkaitan antara Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca seperti pada Gambar 6.2 adalah sebagai berikut.
Laporan Operasional
Akun
Jumlah (Rp)
Total Pendapatan LO
6.020
Total Beban
(3.400)
Suplus LO
2.620
Laporan Perubahan Ekuitas
Akun
Jumlah (Rp)
Ekuitas Awal
50
Ekuitas LO
2.620
Ekuitas Akhir
2.670
Neraca
Akun
Jumlah (Rp)
Aset
2.860
Kewajiban
190
Ekuitas
2.670
Gambar 2.2 Hubungan antara LO, LPE, dan Neraca
Misalkan dalam LO diketahui total pendapatan LO sebesar Rp 6.020 dan beban Rp3.400 maka dapat diperoleh surplus LO ssebesar Rp 2.620. Surplus LO ini akan masuk ke dalam LPE sebagai penambah ekuitas awal sebesar Rp 50 sehingga diperoleh ekuitas akhir sebesar Rp 2.670. Ekuitas akhir ini akan menjadi bagian dari Neraca. Laporan Arus Kas (LAK) juga mempunyai keterkaitan dengan LRA dan neraca. Saldo kas dalam LAK harus sama dengan saldo SILPA dalam LRA dan saldo kas yang ada di akun aset neraca.
Perbedaan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Menurut SAP Kas Menuju
Akrual dan SAP Akrual
Bagian ini menguraikan perbedaan penyajian laporan keuangan pemda menurut SAP berbasis kas menuju akrual (sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005) dan SAP akrual (PP Nomor 71 Tahun 2010). Secara ringkas, perbedaan dapat disajikan seperti pada tabel 7.1.
Tabel 7.1 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SAP Kas Menuju Akrual dan SAP Akrual
Keterangan
SAP Kas Menuju Akrual
SAP Akrual
Komponen Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Pokok:
LRA
Neraca
LAK
CaLK
Laporan Opsional
Laporan Kinerja Keuangan (LKK)
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Keuangan Pokok
LRA
Laporan Perubahan SAL
Neraca
Laporan Operasional (LO)
LAK
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
CaLK
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Diperlukan dalam rangka memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (statutory)
Tetap diperlukan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang diatur dalam peraturan perundangan (statutory)
Laporan Perubahan SAL
Tidak ada laporan tersendiri
Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
Saldo Anggaran Lebih Awal;
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran tahun berjalan;
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan lain-lain;
Saldo Anggaran Lebih Akhir.
Neraca
Akun ekuitas disebut sebagai Ekuitas Dana yang terbagi:
Ekuitas Dana Lancar:
Selisih antara aset lancer dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggara/saldo anggaran lebih
Ekuitas Dana Investasi:
Mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang
Ekuitas Dana Cadangan:
Mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Tidak lagi disebut Ekuitas Dana hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Arus Kas
Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran
Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
Laporan Kinerja Keuangan/Laporan Operasional
Bersifat opsional
Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual
Merupakan laporan keuangan pokok
Laporan Perubahan Ekuitas
Bersifat opsional
Merupakan laporan keuangan pokok
Catatan atas Laporan Keuangan
Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Neraca, LAK harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, dan LAK
Disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
CaLK meliputi penelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE.
DAFTAR PUSTAKA
Ratmono, D,. dan M. Sholihin. 1999. Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual. UPP STIM YKPN
