Manajemen Keuangan Pemerintah (MKP) DIV Akuntansi PKN STAN Smester 8 / 2016-2017 Dosen : Abdul Gofar Ringkasan Materi Kuliah (RiMak) TM I 02 Maret 2017 Lingkungan MKP dan Conseptual Framework Pengelolaan Keuangan • Overview Government Financial Management ; • Azas umum MKP; • Box of Government Finance Theory; • Budget Cycle, Time Table Budget; • Risk management. • Overview Government Financial Management Pengertian MKP Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah (sesuai UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah) adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara RI (lembaga eksekutif). Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah dalam arti sempit hanya berkaitan dengan lembaga eksekutif saja (Presiden dan para Menteri sebagai pembantu presiden). Sedangkan dalam arti luas, pengertian pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organorgan, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara (mewujudkan kesejahteraan rakyat). Sesuai Pembukaan UUD 1945 tujuan negara RI, adalah : a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. Memajukan kesejahteraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara umum, terminologi Keuangan Publik = Keuangan Pemerintah = Keuangan Negara, yaitu seluruh aktifitas finansial pemerintah suatu negara. Yang membedakan adalah sudut pandangnya. Keuangan publik adalah aktifitas finansial pemerintah dilihat dari aspek ilmu ekonomi atau public sector economic.. Bahasan keuangan publik meliputi peran pemerintah dalam perekonomian seperti eksternalisasi, kesejahteraan masyarakat, barang publik, mekanisme pasar, stabilitas harga dan sebagainya. Keuangan pemerintah adalah aktifitas finansial pemerintah (dalam arti luas) untuk mencapai tujuan negara. Ditinjau dari ruang lingkupnya, keuangan pemerintah lebih sempit dibandingkan keuangan negara. Manajemen adalah proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Fungsi manajemen ----- planning, organizing, actuating, controlling.. Manajemen Keuangan Publik atau Manajemen Keuangan Pemerintah adalah : semua kegiatan/upaya/aktifitas yang dilakukan Pemerintah (pusat atau daerah) dalam mengelola semua urusan negara, khususnya yang berkaitan dengan aktifitas finansial pemerintahan, mulai dari pengelolaan penerimaan, pengeluaran hingga kebijakan mengadakan pembiayaan.
Defining Public Financial Management (PFM) – Jerome B McKinney (dalam bukunya Effective Financial Management in Public and Non Profit Agencies) PFM is the process wherein a government unit or agency Employs the means to obtain and allocate resources and/or money, based on implied or articulate priorities;and Utilities methods and control to effectively achieve publicly determined ends. Two important elements are emphasized and efficient raising of resources, and wise and accountable use of funds to achieve the highest quality end products possible. In general terms, financial management comprises 3 main activities : It determines the scope and content of fiscal policy. This is a process in which an agency, a community, or relevant political leaders set forth program and provide the appropriate or resources required to accomplish their objectives. (issues such as employment, inflation, borrowing, taxation, and revenue raising consideredand resolved. t establishes general guidelines and standards to ensure that funds are spent honestly and wisely to achieve public determined purposes. It provide organizational structures and controls to effectively carry out fiscal duties and responsibilities. Traditionally, the main financial management component include budgeting, taxation (revenue raising), accounting, treasury management, purchasing, and auditing. Lingkup Keuangan Publik/Keuangan Pemerintah. 1. Keuangan publik mencakup masalah-masalah kreasi memperoleh penerimaan ataupun pendapatan yang dilakukan pemerintah (pusat dan daerah); Penerimaan negara – Uang yang masuk ke Kas Negara; Pendapatan negara – Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 2. Keuangan publik mencakup pengeluaran negara yang termasuk didalamnya belanja publik/negara (pusat dan daerah). Pengeluaran negara – Uang yang keluar dari kas negara. Belanja negara – Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 3. Keuangan publik juga mencakup aspek pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat dan daerah). Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun berikut (utang dan/atau piutang). Lingkup Keuangan Negara: a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman. b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga. c. Penerimaan negara. d. Pengeluaran negara e. Penerimaan daerah f. Pengeluaran daerah
g. Kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga , piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara. h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum. i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Pengertian Keuangan Negara. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pendekatan yang dipakai dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Objek : semua hak, kewajiban, negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. 2. Subjek :seluruh objek keuangan diatas yang dimiliki negara dan/atau dikuasai Pemerintah Negara/Daerah dan badan lain yang ada kaitannya dengan Keuangan negara. 3. Proses :Seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. 4. Tujuan: Seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan negara. Bidang pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, pengelolaan moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkkan. MKP adalah salah satu sub bidang dari Keuangan Negara yaitu pengelolaan fiskal. yang meliputi 6 fungsi sebagai berikut : fungsi pengelolaan kebijakan ekonomi makro dan fiskal; fungsi penganggaran; fungsi administrasi perpajakan; fungsi administrasi kepabeanan; fungsi perbendaharaan; fungsi pengawasan keuangan. Pejabat terkait dengan MKP beserta tugasnya 1. Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan kekuasaan dimaksud, sebagian dari kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan. 2. Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Menteri Keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakekatnya adalah Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah RI.
3. Para Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya. Setiap Menteri/Pimpinan Lembaga pada hakekatnya adalah Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahan. 4. Gubernur Bank Indonesia ( Bank Sentral ) bertugas untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. 5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Ketua Bappenas, bertugas menjadi Koordinator dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah. 6. Ketua/anggota DPR./ Badan Anggaran DPR/ Komisi-Komisi DPR , bertugas membahas dan menyetujui Rancangan APBN 7. Ketua / anggota BPK bertugas melakukan audit/pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara; 8. Ketua / Pimpinan BPKP melaksanakan audit / pengawasan atas pelaksanaan APBN/APBD pada Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah; 9. Pejabat/Pengelola Keuangan Negara:Pengguna Anggaran (PA), Kuasa PA, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Bendahara dan sebagainya. • Azas umum MKP a. Azas Tahunan, bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR); b. Azas Universalitas (kelengkapan) bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dan pengeluaran negara; c. Azas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah bruto; d. Azas Spesialitas, mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif artinya penggunaan angggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang ditentukan. e. Azas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, artinya bahwa setiap penggunan anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya; f. Azas Profesionalitas, mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional; g. Azas Proporsionalitas, pengalokasian anggaran dilaksanakn secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai; h. Azas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independent; i. Azas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar kepada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independent.
Konsep pengelolan keuangan 1. Undang-undang Keuangan Negara meletakkan negara sebagai penyedia layanan dasar kepada masyarakat dalam bentuk pertahanan, kesehatan, keadilan, pendidikan dan pekerjaan umum lainnya (public goods); 2. Negara dipersepsikan sebagai pemegang kekuasaan (otoritas) yang mendapat mandat dari rakyat untuk menyediakan dan membela kepentingan masyarakat; 3. Sebagai wujud itikad baik untuk mewujudkan good governance. Reformasi Manajemen Keuangan di Indonesia. Latar belakang reformasi manajemen keuangan adalah rendahnya tingkat efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran , irasionalitas dalam pengelolaannya serta banyaknya penyimpangan atau penyalahgunaan. Reformasi Manajemen Keuangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara melalui penyusunan paket RUU bidang keuangan yang terdiri dari 3 RUU yakni RUU Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara dan Pengawasan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4 (empat) prinsip dasar dalam pengelolaaan keuangan : 1. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja; 2. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah; 3. Pemberdayaan manajer profesional; 4. Adanya lembaga pemeriksa external yang kuat. Reformasi Perencanaan dan Penganggaran : Filosofi – Basis Kinerja ----- menuju outputs dan outcomes yang dicapai. Diferensiasi dan integrasi fungsi perencanaan dan penganggaran; Klasifikasi Universal (i) organisasional (ii) fungsi / sub fungsi/ program/ kegiatan, (iii) jenis belanja; Budget horizon extention (MTEF) untuk 2 tahun; Kalender perencanaan dan penganggaran yang jelas; Peranan legislasi yang jelas. •
Box of Government Finance Theory
Berkenaan dengan teori keuangan publik/pemerintah utamanya terkait dengan aspek penganggaran, penerimaan dan pengeluaran negara atau aspek lainnya dari keuangan publik/pemerintah, antara lain dapat diuraikan beberapa teori tersebut. 1. Teori Rostow dan Musgrave, tentang perkembangan pengeluaran pemerintah yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan-tahapan pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, menurut mereka rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar Hal ini dikarenakan pada tahap awal ini persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar.. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan guna memacu pertumbuhan. Sedangkan pada tahap lanjut, menurut Musgrave investasi pemerintah terhadap GNP akan semakn kecil dan rasio investasi swasta terhadap GNP semakin besar. 2. Teori Adolf Wagner, menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakain meningkat. Tendensi ini oleh
Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peran pemerintah dalarm kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintahpun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. 3. Teori Peacock dan Wiseman. Teori mereka didsarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakt tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibituhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah utuk menaikkan pungutan pajak. 4. Teori-teori lainya--• Budget Cycle, Time table budget Siklus Anggaran terdiri dari : 1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran; 2. Tahap Penetapan APBN; 3.Tahap Pelaksanaan APBN; 4. Tahap Pelaporan dan Pencatatan APBN; 5. Tahap Pemeriksaan dan Pertanggung jawaban APBN. Tahap perencanaan dimulai dari : a. Penyusunan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional; b. K/L melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan anggaran; c. Kem.PPN dan Kemkeu mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi kebutuhan dana. d. Pagu indikatif dan rancangan awal RKP ditetapkan; e. K/L menyusun rencana kerja (Renja); f. Pertemuan tiga fihak (trilatral meeting) dilaksanakan antara K/L, Kem.PPN dan Kemkeu.; g. Rancangan awal RKP disempurnakan; h. RKP dibahas dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR. Selanjutnya RKP ditetapkan. Tahap Penganggaran dimulai dari: a. Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penentuan pagu indikatif; b. Penetapan pagu indikatif; c. Penetapan pagu anggaran K/L;
d. Penyusunan RKAK/L ; e. Penelaahan RKAK/L sebagai bahan penyusunan Nota Keuangan dan RUU APBN; f. Penyampaian Nota Keuangan, RAPBN dan RUU APBN kepada DPR. Proses penyusunan RKP merupakan proses yang cukup panjang dengan tahapan : 1. Bappenas dan K/L melakukan evaluasi, usulan dan pembahasan inisiatif baru, Melaksanakan Musrenbangnas, melakukan penyelarasan kapasitas fiskal dan penetapan rencana awal pagu indikatif; 2.Pemerintah mengajukan Perpres tentang RKP dan diajukan kepada DPR untuk dibahas serta menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan umum dan prioritas anggaran K/L; 3.Setelah melalui pembahasan dengan DPR makia RKP yang telah disetujui DPR dapat dijadikan dasar untuk penyusunan RAPBN tahun berikut. Kegiatan-kegiatan pada tahap penyusunan anggaran : a. Penetapan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan pokok-pokok kebijakan fiskal; b. Memformulasikan kebijakan umum dan prioritas anggaran; c. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L); d. Pembahasan RKAK/L dengan DPR; e. Penyelesaian penyusunan anggaran. KEM yang tergambar pada Asumsi DasarEkonomi Makro (ADEM) merupakan indikator utama yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun postur APBN. ADEM sangat berpengaruh pada besaran komponen struktur APBN yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bungan SPN rata-rata 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak Indonesia ( Indonesia Crude Price/ICP) dan produksi atau lifting minyak dan gas. : Time table Penyusunan APBN 2017 - Jan.-Maret 2016 Kapasitas Fiskal. - 13 Mei 2016 SB Pagu Indikatif Menkeu. dan Men.PPN/Bappenas. - 20 Mei 2016 KEM-PPKF ke DPR. - 6 Mei -25 Juni 2016 Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017. - 16 Agustus2016 Pidato Presiden Penyampaian Nota Keu.dan RAPBN - 26 Oktober 2016 Sidang Paripurna Penetapan RUU APBN 2017 - 17 Nopember 2016 UU No.18 tahun 2016 tentang APBN - Nopember 2016 Perpres tentang Rincian APBN 2017 - Desember 2016 Penyerahan DIPA. • Risk Management (Manajemen Risiko) Manajemen Risiko: suatu pendekatan terstruktur, metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu lingkungan aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Risiko adalah terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, suatu ketidakpastian, suatu peluang yang hilang atau kemungkinan terjadinya peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas tujuan, strategi, sasaran dan/atau target.
Manajemen Risiko merupakan fungsi manajemen dalam menanggulangi risiko yang dihadapi oleh suatu organisasi /perusahaan mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir,menyusun, mengkoordinir dan mengawasi ( mengevaluasi) program penanggulangan risiko. Manajemen Risiko menurut ANZS (Australian New Zealand Standard/1995) adalah suatu proses yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisa, mengevaluasi,mengendalikan, mengawasi dan mengkomnikasikan risiko yang berhubungan dengan segala aktifitas, fungsi atau proses dengan tujuan organisasi/ perusahaan mampu meminimalisasi kerugian dan memaksimalkan kesempatan. Implementasidari Manajemen Risiko ini membantu organisasi/perusahaan dalam mengidentifikasi risiko sejak awal dan membantu membuat keputusan untuk mengarasi risiko tersebut. Manfaat Manajemen Risiko : Keputusan yang lebih efektif; Efektivitas dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan; Efektivitas dalam pengalokasian dan penggunaan sumber daya; Standar pelayanan yang tinggi dalam pelayanan pelanggan; Standar yang tingidalam akuntabilitas; Kreatifitas dan inovasi dalam praktik manajemen; Peningkatan kapasitas; Peningkatan moral organisasi; dan Transparansi. Referensi/Literatur MKP: 1. Financial Management for Health, non profit organization; 2, Managing government expenditure, Salvatore Schiavo dan Daniel Tommasi; 3. Manajemen Keuangan Pemerintah; 4. Jurnal-jurnal Ilmiah terkait Budgeting, Asset Management, Treasury, debt, Investment.
Manajemen Keuangan Pemerintah (MKP) D IV Akuntansi PKN STAN Smester 8 / 2016-2017 Dosen : Abdul Gofar Ringkasan Materi Kuliah (RiMaK) TM II - 09 Maret 2017 Sistem Penganggaran dan Klasifikasi Anggaran: • Pendekatan dan theory budget • Klasifikasi penerimaan (Revenue classification); • Klasifikasi pengeluaran (spending classification); • Penyajian anggaran (syarat, anggaran prioritas, pemisahan current and capital expenditure); • Pembiayaan, constraint anggaran, manajemen subsidi; • Pendekatan dan theory budget Pengertian dan prinsip-prinsip anggaran dan pengaggaran. - Anggaran (APBN/APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat/pemerintah daerah yang disetujui oleh DPR/DPRD. - Pengertian Penganggaran adalah proses mengikhtisarkan penerimaan/ pendapatan, pengeluaran/belanja dan pembiayaan anggaran selama jangka waktu tertentu, dan/atau kegiatan mengalokasikan sumber daya untuk mencapai sasaran pada jangka waktu tertentu. - Pendekatan sistem penganggaran dilakukan melalui (i) penganggaran terpadu (unified budgeting), kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM)/ (medium term expenditure framework) dan penganggaran berbasis knerja (performance based budgeting). Defining Budget and Budgeting: Government budgeting is world-wide importance because it is central in determining government’s objectives, policies and programs for mobilization and allocation of resources.No government, however rich, has limitless resources. Consequently the essence of budgeting is the choice between alternatives : how to make limited amount of money go a long way. Budget is an allocation of resources prepared in advance relating to future period, based on a forecast of key variables adopted to achieve certain policy objectives which sets performance targets for the achievement of objectives related anticipated expenditures to anticipated revenues and forms a basis against which actual expenditures and revenues can be measured and controlled. Budgeting is a process by which a government formulates its goals and objectives for the fiscal year, establishes priorities for the use of scarce resources, mobilizes and allocates resources among specific programs and activities, identifies policies and operational modalities to implement programs and projects efficiently and provides for an evaluation of results in relation to objectives targets and utilization of resources. Budgeting is also an integral part of other processes. It is a means by which plans are realized and thus of crucial significance for development planning, and by extention for economic development itself. Good planning requires good budgeting
Regular phases : 1. planning, need assesment, and priority setting; 2. preparation, including expenditure forecasting and performance measures; 3. legislative reviews of agency report and appropriations; 4. execution of proposed programs; 5. audit and evaluation of agency expenditure.
development
of
Budgeting system can be viewed from many aspects: Budget preparation - Line item budgeting - Incremental budgeting - Performance budgeting - Program budgeting - Zero base budgeting Budget structure : - Unified budget - Dual budget - I account - T account Budget accounting - Cash basis - Accrual basis - Commitment basis Budget policy - Surplus Budget - Balanced budget - Deficit budget Time/period approach - long term plan - medium term plan - annual plan Budget classification - Organic - Function - Economy - Object The budget as an instrument : Planning instrumen – set goal, priorities, and strategies, and coordinates the community/ageny resources into expenditure plan identifying what programs or activities will take place and at what levels. Political instrument – involves competing interest attempting to influencea government/agency to form policy favorable of them. Social instrument – provides a vehicles to grant and deny priveledges and disburse burdens and benefits to individuals and businesses. Economic instrument – offers powerful potential for affecting the growth and productive capacity of the community and its citizens. Legal instrument – grants authoritatively the rights, responsibilities, power, and guidelines that regulate the budget format, timing,and process. Dokumen terkait pelaksanaan perencanaan dan penganggaran. 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional/Daerah 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional/Daerah 3. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional/Daerah
4. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga – Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 5. Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga – Renja SKPD 6. Rencana Kerja Anggaran (RKA) K/L – RKA SKPD 7. Rancangan APBN/Rancangan APBD 8. APBN/APBD 9. Rincian APBN/Rincian APBD (yang telah ditetapan oleh Presiden/Kepala Daerah) 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat/DIPA Daerah. (dan dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam penyusunan anggaran) Prinsip-prinsip penyusunan dan penetapan APBN: Anggaran negara (APBN/APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Anggaran negara disusun sesuai dengan KEBUTUHAN PENYELENG GARAAN NEGARA dan KEMAMPUAN DALAM MENGHIMPUN PENDAPATAN NEGARA. APBN terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Belanja dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. RAPBN disusun berpedoman pada RKP yang didahului dengan penyampaian pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro pada bulan Mei kepada DPR. K/L menyusun RKA berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai beserta prakiraan belanja 1 tahun berikutnya. RKA dibahas bersama DPR dan hasilnya digunakan untuk penyusunan RAPBN oleh Menteri Keuangan. RAPBN dibahas berdasarkan UU MD3 (sebelumnya UU Susduk) dan DPR Persetujuan oleh DPR terinci sampai dengan organisasi, fungsi, sub funsi, program, kegiatan. • Klasifikasi Penerimaan (Revenue classification): Tahun 2017 adalah tahun konsolidasi fiskal dari sisi pendapatan negara, belanja negara maupun sisi pembiayaan anggaran. Dibidang pendapatan negara dilakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis perhitungan perpajakan yang lebih rasional. Dibidang belanja negara dilakukan efisiensi dan penajaman pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial serta penciptaan lapangan kerja. Kebijakan APBN 2017 : 1. Optimalisasi pendapatan negara terutama perpajakan mengingat potensi pertumbuhan penerimaan perpajakan yang cukup baik (13%- 15%) dan optimalisasi PNBP; 2. Peningkatan.kualitas belanja produktif dan prioritas antara lain difokuskan untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan tetap menjaga pemenuhan belanja yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (mandatory spending), mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya serta mengarahkan bantuan sosial ke pola non tunai.
3. Memperkuat daya tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang sehingga dapat terjaga tingkat kesinambungan fiskal . Terkait pendapatan negara pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui berbagai terobosan kebijakan antara lain melalui implementasi kebijakan pengampunan pajak dimulai tahun 2016 dan penegakan hukum dibidang perpajakan. Pendapatan negara pada tahun anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp.1.750,3 triliun berasal dari non migas yaitu PPh dan PPN. Sumber pendapatan negara dalam APBN yang sebagian besar berasal dari perpajakan dan PNBP harus segera disetor ke kas negara pada waktunya, untuk menjamin ketersediaan likuiditas guna pembayaran berbagai kewajiban pemerintah pada saat jatuh tempo. Penerimaan Perpajakan meliputi semua penerimaan negara yang teridiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari PPh ( migas dan non migas), PPN/PPnBM, PBB, cukai dan pajak lainnya. Pajak Perdagangan Internasional terdiri Bea Masuk dan Bea Keluar. Selain penerimaan perpajakan, sumber penerimaan negara lainnya yang juga harus dioptimalkan adalah PNBP. PNBP: seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (UU No.20/1997 tentang PNBP). PNBP dibedakan atas 7 kelompok : 1. Penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana pemerintah; 2. Penerimaan dan pemanfaatan sumber daya alam; 3 .Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan; 4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah; 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dari pengenaan denda administrasi 6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Selain penerimaan perpajakan dan PNBP, yang termasuk komponen pendapatan negara adalah hibah baik yang berasal dari LN atau DN. Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, besifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. • Klasifikasi Pengeluaran (Spending classification) : Belanja negara tahun 2017 direncanakan sebesar Rp.2.080,5 triliun yang meliputi Belanja Pemerintah Pusat Rp.1.315,5 triliun, yang terbagi atas Belanja K/l/ Non K/L dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp.764,9 triliun (dana Desa Rp.60 trilyun). Kebijakan umum Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN 2017 akan dilakukan secara keseluruhan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, mengurangi kemisknan, mengurangi pengangguran dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah juga akan mempertajam efisinsi dan efektivitas belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas belanja negara. Kebijakan fiskal terkait dengan belanja negara yang bersifat ekspansif diharapakan akan meningkatkan kemampuan pemerintah untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Percepatan penbangunan infrastruktur perlu terus dipacu agar daya saing Indonesia lebih meningkati di tingkat ASEAN, terutama jika dikaitkan dengan berlakunya MEA.
Dibidang infrastruktur, berdasarkan Global Competitiveness Report 2015-2016 kualitas infrastruktur Indonesia secara keseluruhan menempati peringkat 81 dari 140 negara. Di tingkat Asia, index kualitas infrastruktur Indonesia berada di level bawah, hanya sedikit unngul dari Fiilipina dan jauh tertinggal dari Srilanka. Index Kualitas Infrastruktur level atas di Asia didominasi oleh negara-negara macan Asia seperti Singapura, Korsel, Jepang. Di level ASEAN kualitas infrastruktur Indonesia masih dibawah Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam. Oleh karena itu, Tema RKP 2017 adalah Memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Terkait efisiensi dan efektivitas belanja negara, menurut IMF (2015) tingkat efisiensi belanja di Indonesia masih rendah. Menurut hasil spending review masih terbuka ruang untuk meningkatkan efisiensi belanja negara. Efisiensi anggaran belanja K/L antara lain dilakukan untuk kegiatan sebagai berikut : (1) perjalanan dinas dan paket meeting, (2) honor kegiatan, (3) belanja jasa seperti iklan dan sejenisnya, serta (4) belanja modal non infrastruktur seperti gedung kantor dan kendaraan. Anggaran belanja pemerintah pusat dirinci kedalam 11 fungsi yang menggambarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.Dalam perincian menurut fungsi termasuk didalamnya rincian belanja menurut program yang ada pada setiap fungsi. Selain dirinci menurut fungsi, belanja negara juga dirinci menurut organisasi dan jenis belanja. •
Penyajian Anggaran (syarat, anggaran prioritas, pemisahan current dan capital expenditure): Penyajian anggaran (APBN) di Indonesia telah dilakukan secara comprehensif, mengingat dalam penyusunannya telah didasarkan pada berbagai dokumen penting seperti KEM, RKP, RKAK/L dan juga melalui pendekatan sistem anggaran. Pendekatan sistem penganggaran (i) penganggaran terpadu (unified budgeting) (ii) kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework), dan (iii) penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting). ✓ Penganggaran Terpadu (unified budgeting) - mengintegrasikan anggaran rutin (current expenditure) dan anggaran pembangunan (capital expenditure). Dalam pendekatan ini tidak dikenal pemisahan anggaran dalam bentuk anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Belanja dalam APBN secara ekonomi diklasifikasikan dalam 8 jenis belanja mengacu pada Government Financial Statistics (GFS) yang berlaku secara internasional. Dengan adanya pengintegrasian jenis belanja akan menghindarkan distorsi pembiayaan seperti yang muncul pada sistem dual budgeting. Sebelum diterapkan sistem penganggaran terpadu, duplikasi dan tumpang tindih dalam pembiayaan menyulitkan dalam penilaian kinerja keuangan. Sulit mengukur keterkaitan antara belanja dengan outputs/outcomes. Penerapan penganggaran terpadu akan mendorong terciptanya transparansi penganggaran dalam rangka mewujudkan penganggaran berbasis kinerja. ✓ Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah /KPJM ( Medium Term Expenditure Framework / MTEF) – menjamin adanya kesinambungan fiskal
(fiscal sustainability). Dalam proyeksi penganggaran jangka menengah, tingkat ketidak pastian ketersediaan alokasi anggaran dimasa mendatang dapat dikurangi, baik dari sisi penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk terjaminnya keberlangsungan kebijakan prioritas. ✓ Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (Performance-Based Budgeting/ PBB)- dalam penerapan PBK, alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (outputs and outcomes oriented). Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen RKA dimaksudkan untuk memperoleh manfaat yang sebesarbesarnya dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Fleksibilitas pengelolaan annggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas ( let the managers manage). Pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud pendiriannya ( money follow function, function follow by structure). Tema RKP 2017: memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Berdasarkan tema tersebut maka prioritas anggaran belanja ditujukan untuk memacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Indonesia. Untuk itu ketersediaan dana untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah harus terus diupayakan oleh pemerintah ditengah sempitnya ruang fiskal yang ada. •
Pembiayaan, Constraint anggaran, Manajemen subsidi Kebijakan APBN 2017 : 1. Optimalisasi pendapatan negara terutama perpajakan; 2. Peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas; 3. Memperkuat daya tahan dan mengendalikan risiko melalui pengendalian defisit dan rasio utang.
✓ Arah kebijakan Pembiayaan pada RAPBN 2017: 1. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali (manageable); 2. Memanfaatkan utang untuk kegiatan produktif dan menjaga kesinambungan makro ekonomi; 3. Memanfaatkan SAL antara lain sebagai bantalan fiskal untuk mengantisipasi ketidak pastian perekonomian; 4. Mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk mengakselerasi pembangunan serta meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM; 5. Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi pemerintah; 6. Mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota organisasi/ lembaga keuangan internasional; 7. Mendukung upaya peningkatan ekspor melalui National Interest Account; 8. Membuka akses pembiayaan pembangunandan investasi kepada masyarakat secara lebin luas; 9. Mendukung program peningkatan akses terhadap pendidikan dan penyediaan kebutuhan rumah bagi MBR.
Guna lebih meningkatkan mekanisme pengelolaan pembiayaan, maka dalam RAPBN 2017 dilakukan perubahan klasifikasi pembiayaan anggaran yang semula terbagi atas pembiayaan utang dan pembiayaan non utang diubah menjadi pembiayaan utang, pembiayaan investasi , pembiayaan pinjaman, kewajiban penjaminan dan pembiayan lainya. ✓ Dalam tahap pelaksanaan APBN dari tahun ke tahun pemerintah senantiasa mengalami constraint anggaran yang sebagian besar menjadi permasalahan yang termasuk dalam Risiko APBN antara lain pendapatan negara tidak mencukupi untuk menutup belanja negara atau kebutuhan fiskal yang lebih besar dari kapasitas fiskal, angka defisit yang semakin membengkak sehingga utang pemerintah menjadi lebih besar, atau belanja yang bersifat wajib (mandatory spending) yang semakin besar jumlahnya sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah. Untuk mengatasi constraint tersebut pemerintah harus dapat mengantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat agar keamanan fiskal dan kesinambungan fiskal tetap terjaga sehingga pelaksanaan APBN dapat terus berjalan dengan baik. ✓ Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Dalam perkembangan beberapa tahun terakhir alokasi anggaran subsidi dalam APBN sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini tidak lepas dengan upaya dari pemerintahan yang baru (Presiden Jokowi) untuk memangkas anggaran subsidi. Untuk itu duperlukan adanya Manajemen Subsidi yang lebih lugas dan kreatif. Untuk itu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mengendalikan alokasi anggaran subsidi , meningkatkan efisiensi dana subsidi, mempertajam sasaran subsidi dan meningkatkan kualitas penyalurannya. Pengendalian terhadap alokasi anggaran subsidi energi antara lain dilakukan melalui penataan ulang kebijakan subsidi supaya semakin adil dan tepat sasaran, serta perhitungan sussidi yang didukung dengan basis data yang transparan antara lain melalui (1) pemberian subsidi tetap untuk BBM jenis minyak solar, serta (2) penerapan harga BBM tertentu jenis bensin, premium, solar dan minyak tanah oleh pemerintah. Referensi buku/modul : 1. Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia – Direktorat Penyusunan APBN Ditjen.Anggaran Kementerian Keuangan; 2. Perencanaan dan Penganggaran Lingkup Kementerian Keuangan - Setjen. Kementerian Keuangan; 3. Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia : Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas – World Bank Group dan DJPb 4. Effective Financial Management in Public and Nonprofit Agencies, A Practical and Integrative Approach by Jerome B.McKinney ; 5. Australian Handbook of Public Sector Management ; 6. Performance Budgeting in OECD Countries ; 7. Public Sector Governance and Accountability Series: Budgeting and Budgetary Institutions, edited by Anwar Shah ; 8. Public Sector Governance and Accountability Series: Fiscal Management, edited by Anwar Shah;
Manajemen Keuangan Pemerintah (MKP) D IV Akuntansi PKN STAN Semester 7 / 2016-2017 Dosen : Abdul Gofar Ringkasan Materi Kuliah (RiMaK) TM III 16 Maret 2017 Budget Preparation: • Analisis Laporan Keuangan basis akrual dan kas basis; • Perspektif Penganggaran Jangka Menengah (medium term); • Kebijakan Fiskal dan makro ekonomi. • Alokasi sumber daya dan efisiensi operasional: • Organisasi dan proses persetujuan anggaran; • Baseline concept, New Initiative dan rencana kerja; • Peramalan penerimaan dan pengeluaran. -------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------• Analisis Laporan Keuangan basis akrual dan kas:. LKP sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBN merupakan sarana penting mengkomunikasikan keadaan keuangan. LKP menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja pemerintah, khususnya terkait dengan apakah pendapatan dan belanja negara benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan yang diprogramkan. Kualitas LKP salah satunya tercermin dalam opini yang merupakan pernyataan profesional auditor. LKP yang baik akan mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: (a) Akuntabilitas (2) Manajemen (3) Transparansi (4) Kesinambungan Antar Generasi (Inter generational Equity) dan (5) Evaluasi Kinerja. Komponen LKP : LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK,LPE dan CaLK. (a) LRA (Laporan Realisasi Anggaran) mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat. LRA menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut : pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dari suatu entitas pelaporan yang masingmasing diperbandingkan dengan anggarannya. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi. (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan sado anggaran lebih akhir. (c) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. - Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca; - Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu
12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. - Informasi tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar atau nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. (d) Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. LO dibutuhkan pengguna laporan untuk mengevaluasi pendapatan LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas. (e) LAK (Laporan Arus Kas) menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan bedasarkan aktifitas operasi, investasi aset non keuangan, pendanaan dan transitori. Informasi Arus Kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas dimasa yang akan datang serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. LAK juga menjadi alat pertanggung jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. (f) Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos : ekuitas awal, surplus/defisit LO periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi yang mendasar misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya atau perubahan nilai aset tetap kerena revaluasi aset tetap dan ekuitas akhir. (g) CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan), agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat CaLK yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Hubungan antar laporan : a. Laporan Pelaksanaan Anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); b. Laporan financial terdiri dari Neraca, LO, LPE dan LAK; c. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Analisis Laporan Keuangan (ALK). ALK merupakan analisis yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusan-keputusan yang diambilnya.
Pengguna Laporan Keuangan terdiri dari :Masyarakat, para Wakil Rakyat, Lembaga Pengawas dan Lembaga Pemeriksa, Pemberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, Manajemen Pemerintah. Tujuan Analisis : a. Meyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. Mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah; c. Mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi; d. Mengetahui kondisi keuangan; e. Mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, Terkait permasalahan yang dihadapi, semakin berat dan rumit permasalahannya diperlukan analisis yang semakin mendalam dengan menggunakan berbagai teknik dan metode analisis. Metode Analisis terdiri dari : a) Analisis Horizontal, dilaksanakan dengan membandingkan angka-angka dalam suatu LKKL dengan KL lainnya, antara pemerintah dan pemerintah lainnya. b) Analisis Vertikal, dilaksanakan dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam LK yang sama. Teknik Analisis LK: a. Analisis Perubahan LK, b.Analisis Persentase per Komponen, c. Analisis Trend, d.Analisis Rasio, e.Analisis Ketaatan terhadap peraturan. • Perspektif Penganggaran Jangka Menengah (Medium Term); Salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran adalah penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah yang berfungsi untuk menjamin kesinambungan fiskal. Dalam proyeksi penganggaran jangka menengah tingkat ketidakpastian tersedianya alokasi dana dimasa yang akan datang dapat diantisipasi, baik dari sisi penyediaan dana untuk membiayai pelaksanaan berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk kepastian keberlangsungan kebijakan prioritas. KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran. Tujuan Penerapan KPJM : a. Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik (allocative efficiency) b. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning); c. Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policy option); d. Meningkatkan disiplin fiskal (to improve fiscal discipline); e. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Dalam penerapan KPJM ada beberapa hal yang patut diperhatikan : a. Penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget); b. Angka dasar (baseline); c. Penetapan angka dasar (baseline); d. Parameter (assumption); e. Mekanisme penyesuaian angka dasar ( baseline adjustment); f. Mekanisme penyesuaian usulan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiative).
Pelaksanaan KPJM dapat dibagi dalam 5 tahapan : 1. Menyusun kebijakan ekonomi makro (KEM), 2. Menyusun pagu sektoral/pagu K/L, 3. Menyusun proposal kegiatan, 4. Pembahasan proposal usulan, 5. Finalisasi dan penyampaian ke parlemen. • Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi; Tahun 2017 adalah tahun konsolidasi fiskal baik dari sisi pendapatan negara, belanja negara maupun sisi pembiayaan anggaran. Bidang pendapatan negara dilakukan perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis perhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional. Bidang belanja negara dilakukan efisiensi dan penajaman pada belanja operasional, namun tetap fokus pada pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial serta penciptaan lapangan kerja. Bidang pembiayaan anggaran dilakukan penghematan pada pembiayaan investasi dengan fokus pada kemandirian BUMN dan infrastruktur dengan mencari sumber pembiayaan yang murah. Arah Kebijakan Fiskal 2017 dikaitkan dengan 3 dimensi pembangunan. 1. Dimensi Pembangunan manusia – meningkatkan kualitas hidup bangsa. 2. Dimensi Pembangunan sektor Unggulan – meningkatkan produktivitas dan daya saing serta mewujudkan kemandirian ekonomi. 3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan – memperbaiki distribusi pendapatan dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah. Tema Kebijakan Fiskal 2017 : Pemantapan pengelolaan fiskal untuk peningkatan daya saing dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Stimulus - Pendapatan (insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis); - Kualitas belanja infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi dan daya saing; - Pembiayaan (utang untuk kegiatan produktif) Daya Tahan – Bantalan fiskal (fiscal buffer); - Meningkatkan fleksibilitas; - Mengendalikan kerentanan (fiscal vulnerability). Keberlanjutan – Menjaga defisit; - Mengendalikan rasio utang; - Mengendalikan keseimbangan primer. Tantangan dan strategi APBN kedepan : Ruang Fiskal Terbatas – menggali potensi perpajakan, mengendalikan cost recovery, Optimalisasi PNBP SDA Non Migas dan K/L. Mandatory & Non discretionary spending masih cukup besar – mengendalikan mandatory spending, efisiensi belanja non discretionary (antara lain operasional dan perkantoran) Kualitas Belanja perlu ditingkatkan – perencanaan belanja produktif (berbasis program, outcome & output), subsidi lebih targeted (basis data lebih baik).
Pembiayaan anggaran lebih efisien – pemilihan jenis & timing instrumen pembiayaan dengan mempertimbangkan efisiensi biaya utang dan pengembangan pasar domestik, mendorong target pembangunan infrastruktur. Kebijakan Ekonomi Makro tergambar dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) yang merupakan indikator yang menjadi acuan utama dalam penyusunan postur APBN. ADEM sangat berpengaruh pada besaran komponen dari struktur APBN terdiri dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bungan SPN rata-rata 3 bulan, nilai tukar rupiah terhadap US dolar, harga minyak mentah Indinesia ( Indonesia Crude Price/ICP) dan lifting minyak dan gas. • Alokasi Sumber Daya dan Efisiensi Operasional; Alokasi anggaran atau pengalokasian sumber daya atau sumber dana (resources) yang pada umumnya terbatas jumlahnya, harus dilakukan melalui strategi yang tepat dan akurat agar sumber daya atau sumber dana tersebut dapat didaya gunakan secara optimal. Resources allocation is a process and strategy involving an organization deciding where resources should be used in the production goods and services. Once you have set objective, you will need to allocate sufficient resources to accomplish it. Dengan demikian pengalokasian anggaran adalah suatu proses atau strategi untuk memanfaatkan sumber daya atau sumber dana yang terbatas (scarce resources) atau didayagunakan (utilized) guna mencapai target yang ditentukan secara efisien. Berkaitan dengan pengalokasian anggaran, terutama sehubungan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, ada 3 prinsip yang harus diikuti, yaitu : 1. Prinsip alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas fungsi unit kerja yang dilakukan pada struktur organisasi (money follow function); 2. Prinsip alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output and outcome oriented); 3. Prinsip fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the managers manage). Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah sebagai komponen dari belanja negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis diantara berbagai pilar kebijakan fiskal lainnya dalam mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional seperti tertuang dalam RPJMN/RKP. Hal ini terutama karena melalui kebijakan dan alokasi belanja, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran (direct budget intervention) untuk mencapai sasaransasaran program pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Klasifikasi belanja berdasarkan sifat pengalokasiannya : (i) belanja operasional dan non operasional, (ii) belanja mengikat (wajib) dan tidak mengikat (tidak wajib). Belanja operasional ialah biaya yang harus ada dan tidak tergantung dari capaian target kinerja suatu K/L. Seluruh belanja operasional merupakan belanja yang mendukung pencapaian output layanan perkantoran pada kegiatannya. Belanja operasional terdiri dari keseluruhan belanja pegawai, sebagian belanja barang dan sebagian kecil belanja modal. Pengalokasian belanja operasional dalam APBN ditengarai masih banyak terjadi inefisiensi dan untuk itu perlu dilakukan upaya untuk mengevaluasi komponen yang termasuk belanja operasional (spending review).
Belanja non operasional ialah biaya yang besarannya tergantung dengan target capaian knerja K/L yang akan dicapai. Belanja mengikat adalah belanja yang wajib dianggarkan terkait dengan penyelenggaraan operasional pemerintah. • Organisasi dan Proses Persetujuan Anggaran; Dalam pelaksanaan tugasnya, DPR memiliki 3 fungsi penting yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Berkenaan dengan proses pembahasan/ persetujuan RAPBN menjadi APBN, DPR melaksanakan fungsi anggaran yang dimilikinya melalui alat kelengkapan DPR yang dibentuk. Proses Persetujuan Anggaran oleh DPR dilakukan secara bertahap terhadap berbagai dokumen perencanaan anggaran dan melibatkan berbagai alat kelengkapan DPR seperti Komisi (Komisi I sd XI), Badan Anggaran (Banggar) dan Panitia Kerja (Panja). Komisi I sd XI di bidang anggaran mempunyai tugas antara lain : 1. mengadakan pembahasan pendahuluan mengenai RAPBN sesuai K/L mitra kerja. 2. mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN. 3. membahas dan menetapkan alokasi anggaran K/L sesuai mitra kerjanya. Badan Anggaran (Banggar) mempunyai tugas antara lain: 1. membahas bersama pemerintah PPKF secara umum dan prioritas anggaran. 2. menetapkan pendapatan negara bersama pemerintah. 3. membahas RUU APBN bersama Presiden atau yang mewakili (Menkeu). 4. melakukan sinkronisasi terhadap pembahasan di Komisi tentang RKAK/L. Panitia Kerja (Panja) memilii tugas sesuai dengan bidang teknis APBN : a. Panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan, defisit dan pembiayaan. b. Panja kebijakan belanja pemerintah pusat. c. Panja kebijakan transfer ke daerah. d. Tim Perumus draft RUU APBN. Sesuai kalender penyusunan APBN, tahapan pembahasan dengan DPR sudah mulai dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan proses akhir persetujuan DPR pada Sidang Paripurna di bulan Oktober. • Baseline, New Initiative dan Rencana Kerja; 1. Baseline (angka dasar) merupakan indikasi awal (ancar-ancar) kebutuhan anggaran yang harus disediakan untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai kebijakan pemerintah dengan target kinerja tertentu yang telah ditetapkan. Angka dasar (baseline) merupakan angka yang dijadikan dasar perhitungan prakiraan anggaran tahun berjalan. Angka dasar ini berasal dari alokasi anggaran pada suatu output yang dihasilkan secara terus menerus atau sedang berjalan (on going) dalam tahun yang direncanakan (APBN n+1).
Angka dasar bukan angka yang statis sifatnya, tetapi harus disesuaikan dengan asusmsi dan/atau parameter yang akan digunakan dalam penyusunan anggaran. Penyesuaian angka dasar dilakukan dengan 2 alasan utama : -
Adanya perubahan parameter ekonomi (berasal dari asumsi makro ekonomi APBN) contohnya perubahan asumsi untuk inflasi. Adanya perubahan parameter non ekonomi biasanya dapat berupa :pengurangan volume output dan pagu anggarannya.
Perubahan angka dasar (baseline) terjadi karena adanya perubahan dana atau pemanfaatan dana. Dari aspek sumber pendanaan dapat berasal dari (1) penghematan dari pelaksanaan program, (2) cadangan yang tidak terpakai, (3) peningkatan pendapatan dan peningkatan pembiayaan. Adapun pemanfaatan dana dapat berasal dari (1) perubahan makro ekonomi, (2) perubahan keluaran yang bukan karena perubahan kebijakan, dan (3) pemanfaatan untuk inisiatif baru. Baseline K/L terdiri dari 2 bagian, yaitu: a. Baseline untuk kebutuhan biaya operasional; b. Baseline untuk biaya non operasional. 2. New Initiative (inisiatif Baru) adalah kebijakan baru atau perubahan kebijakan berjalan yang menyebabkan adanya konsekuensi anggaran baik pada anggaran baseline maupun anggaran kedepan. Inisiatif baru dapat berupa penambahan fokus prioritas/outcome/kegiatan/output baru, penambahan volume target atau percepatan pencapaian target. Alokasi anggaran inisiatif baru berdasarkan proposal anggaran inisiatif baru yang telah disetujui oleh Kemen.PPN/Bappenas dan Kemenkeu. 3. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, KPJM dan penganggaran berbasis kinerja (PBB). RKAK/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta disusun menggunakan instrumen: a) indikator kinerja, b) standar biaya, dan c) evaluasi kinerja. RKAK/L disusun dengan memperhatikan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAK/L (PP Nomor 90 tahun 2010) serta berdasarkan : a. Pagu anggaran K/L yang ditetapkan Menkeu; b. Rencana Kerja (Renja) K/L; c. RKP dan kesepakatan pemerintah dan DPR dalam pembahasan pendahuluan RAPBN; d. Standar biaya; e.Keijakan pemerintah lainnya. RKAK/L yang telah dibahas bersama DPR (sesuai dengan Komisi yang ada di DPR) selanjutnya menjadi dokumen penting untuk menyusun RAPBN yang akan diajukan ke DPR. Setelah RAPBN disetujui oleh DPR, selanjutnya diterbitkan Perpres tentang Rincian APBN yang menjadi dasar penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau DIPA. Setelah APBN ditetapkan, Menkeu memberitahukan kepada K/L agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing K/L. • Peramalan Penerimaan dan Pengeluaran (forecasting); Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Negara : 1. Setiap K/L, SKPD yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya; 2. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke kas negara/daerah ada waktunya yang selanjutnya diatur dalam PP;
3. Penerimaan K/L, SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk pembiayaan pengeluaran; 4. Penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaaan barang/jasa oeh negara/daerah adalah hak negara/daerah/ Dalam hal pengeluaran atau belanja negara, setiap PA/KPA melaksanakan kegiatan sesuai dengan DIPA masing-masing PA/KPA untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam DIPA, para PA/KPA berwenang mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain termasuk dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai mana diatur dalam Perpres No.54 tahun 2010 ( dan segala perubahannya). Peramalan penerimaan dan pengeluaran harus memperhatikan aspek-aspek yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran. Masing-masing besaran komponen penerimaan dalam APBN dipengaruhi asumsi dasar ekonomi makro (ADEM). Komponen penerimaan/pendapatan dipengaruhi oleh ADEM seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, ICP dan lifting minyak dan gas. Komponen pengeluaran/belanja dipengaruhi oleh inflasi, kurs, SPN rata-rata 3 bulan, ICP dan lifting minyak dan gas. Sedangkan komponen pembiayaan tidak dipengaruhi langsung oleh ADEM tetapi oleh kondisi tarik menarik antar belanja dan pendapatan. Sedangkan komponen pembiayaan dipengaruhi langsung oleh kurs. Peramalan terhadap penerimaan harus memperhatikan karakteristik setiap komponen (misal PPh, PPN atau PNBP). Penerimaan/pendapatan merupakan perkiraan maksimal yang dapat ditarik pemerintah dari pajak, PNBP dan hibah. Dalam membuat peramalan (forecast) atas penerimaan perpajakan atau non pajak, faktor ekonomi harus dipertimbangkan secara seksama karena faktor ini bisa berubah-ubah. Untuk membuat peramalan yang akurat diperlukan analisis secara menyeluruh dan mendalam tentang karakteristik sumber penerimaan. Untuk penerimaan pajak, secara umum tidak mudah menggenjot penerimaan pajak yang dampaknya akan membebani masyarakat. Dalam membuat peramalan (forecasting) pengeluaran/belanja negara, pemerintah harus mempertimbangkan karakteristik belanja yang digunakan untuk membiayai rogram-program kerja pemerintah sesuai RKP. Referensi : 1. Modul Analisis Laporan Keuangan Pemerintah, PPAKP Kemenkeu. 2. Modul PSAP No.03 Laporan Arus Kas, KSAP. 3. Modul PSAP No.12 Laporan Operasional, KSAP. 4. Nota Keuangan dan APBN 2017. 5. Public Expenditure Handbook, the World Bank.
Manajemen Keuangan Pemerintah (MKP) D IV Akuntansi PKN STAN Smester 8 / 2016-2017 Dosen : Abdul Gofar Ringkasan Materi Kuliah (RiMaK) TM IV 23 Maret 2017 Budget Execution • Penyusunan DIPA dan POK; • Budget development ; • Budget maintenance; • Sistem penerimaan (revenue process) termasuk mekanisme penerimaan dan cash in flow; • Analisis pendapatan utama dan penunjang ; • Manajemen penerimaan pajak/ * Manajemen PNBP; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget Execution • Penyusunan DIPA dan POK Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah rencana tahunan yang disusun oleh pemertintah sebagai pedoman atau acuan dalam menyusun RAPBN. Sedangkan Rencana Kerja K/L (Renja K/L) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh K/L dan menjadi pedoman atau acuan bagi K/L dalam menyusun RAPBN. Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen untuk menyusun Rancangan APBN (besaran APBN) yang diajukan kepada DPR. RAPBN yang sudah mendapat persetujuan DPR dituangkan dalam Perpres. tentang Rincian APBN sesuai organisasi, fungsi, dan jenis belanja. RKAK/L yang telah dibahas DPR selanjutnya menjadi dasar penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen dasar pada tahap pelaksanaan anggaran. RKA-K/L disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu (unified budget), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (medium term expenditure framework/MTEF) dan penganggaran berbasis kinerja/PBK (performance based budgeting/PBB). RKA-K/L disusun secara terstruktur dan dirinci menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta disusun menggunakan instrumen (a) Indikator Kinerja; (b) Standar Biaya, dan (c) Evaluasi Kinerja. RKA-K/L disusun dengan memperhatikan Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L (PP No.21 tahun 2004) serta berdasarkan : a. Pagu anggaran K/L yang ditetapkan Menkeu. b. Rencana Kerja (Renja) K/L c. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan kesepakatan Pemerintah dan DPR dalam pembahasan pendahuluan Rancangan APBN; d. Standar Biaya, dan e. Kebijakan Pemerintah lainnya. Setelah RAPBN disetujui oleh DPR , selanjutnya diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rincian APBN yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setelah APBN ditetapkan, Menteri Keuangan memberitahukan kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga agar menyampaikan dokumen pelaksanaan anggaran untuk masing-masing K/L yang dipimpinnya. Segera sesudah itu, para Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun dokumen pelaksanaan anggaran untuk K/L yang dipimpinnya. Di dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) diuraikan
sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program dan rincian kegiatan, anggaran untuk mencapai sasaran tersebut dan rencana penarikan dana tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Untuk pelaksanaan selanjutnya, PA/KPA menerbitkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) yang merupakan dokumen untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat satker. • Budget development Budget development atau proses penyusunan anggaran untuk tahun anggaran yang akan datang sudah dilakukan sejak tahun anggaran yang sedang berjalan. Contoh RAPBN tahun anggaran 2017 penyusunannya sudah dilakukan sejak Mei 2016 yaitu diawali pembahasan KEM dan PPKF serta pembicaraan pendahuluan RAPBN. Sesuai Garis Besar Jadual Pembahasan Penetapan APBN, rancangan APBN diajukan oleh pemerintah kepada DPR secara resmi pada bulan Agustus dan harus sudah selesai dibahas bersama DPR pada bulan Oktober. Rancangan APBN yang diusulkan oleh pemerintah disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan negara dan disesuaikan dengan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara, serta berpedeoman pada RKP dan sebelumnya memperhatian KEM dan PPKF. Asian Development Bank (ADB) dalam salah satu publikasiannya Government Budget Direction for Reforms menyatakan “well formulated budget can be executed badly, badly formulated budget can not be executed well”. “Anggaran yang disusun dan direncanakan dengan baik, pelaksanaannya dapat saja berjalan buruk, sedangkan anggaran yang disusun dan direncanakan dengan buruk sulit untuk dilaksanakan dengan baik”. Dengan demikian, idealnya APBN harus di develop /disusun dengan sebaik-baiknya berdasarkan KEM dan PPKF serta disesuaikan dengan dokumen yang ditentukan seperti RPJMN, RKP, Renstra K/L dan Renja K/L. Selain itu, juga disesuaikan dengan perkembangan kondisi ekonomi terakhir. Mengingat sumber daya/sumber dana (resources) yang terbatas, pengalokasian belanja dalam APBN harus sesuai prioritas dan sesuai dengan kemampuan menghimpun pendapatan. Guna meningkatkan kualitas anggaran, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang paling efektif dalam mencapai sasaran nasional. Setiap komponen harus nyambung dengan output dan setiap output harus nyambung dengan outcome. Selain itu, penetapan output dan outcome harus dengan biaya efisien. Proses budget development di negara maju telah dikelola secara baik dan komprehensif (well formulated budget) melalui Public Expenditure Management (PEM) yang merupakan konsep untuk meningkatkan kualitas penganggaran sektor publik. PEM terdiri dari 3 elemen yaitu agregate fiscal discipline (AFD), allocative efficiency (AE) dan operational efficiency (OE). • Budget maintenance Agar APBN yang sudah disusun dan direncanakan dengan baik dapat mencapai hasil baik sesuai dengan yang diharapkan perlu adanya upaya budget maintenance, artnya dalam tahap pelaksanaannya harus dijaga agar APBN tetap dapat berjalan sesuai dengan yang telah digariskan dalam RKP, KEM dan PPKF yang berlaku.
Budget maintenance (upaya menjaga anggaran) terus dilakukan pemerintah agar pelaksanaannya tidak menimbulkan gejolak fiskal yang mengganggu kestabilan. Untuk itu, diperlukan langkah terpadu dari pemangku kepentingan (stake holder) dengan menerapkan konsep yang sudah berhasil baik di negara maju seperti Value for Money (VfM) yang merupakan salah satu konsep yang dapat menciptakan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. VfM terdiri dari 3 elemen, yaitu economy, efficiency dan effectivity. Economy : pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah dan ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi pemerintah dapat meminimalisir input sumber daya yang digunakan untuk menghindari pemborosan. Efficiency : merupakan pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Effectivity : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Selain VfM pemerintah juga dapat menggunakan Spending Review (SR) yang merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah yang hasilnya dijadikan rekomendasi untuk pelaksanaan anggaran pemerintah tahun berikutnya agar lebih efektif dan efisien (value for money). Hasil dari SR menjadi input bagi proses penganggaran berikutnya. SR bertujuan untuk mengetahui potensi ruang fiskal pada tahun berikutnya sehingga potensi tersebut dapat digunakan untuk menambah alokasi dan prioritas nasional seperti belanja infrastruktur. •
Sistem Penerimaan (revenue process) termasuk mekanisme penerimaan dan cash in flow. Sesuai UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Sedangkan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara (tercatat dalam akuntansi/pembukuan kas negara). Masing-masing besaran komponen pendapatan dalam postur APBN dipengaruhi oleh Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM). Komponen penerimaan/pendapatan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, kurs, ICP dan lifting minyak. Perhitungan komponen penerimaan dalam postur APBN juga memperhatikan karakteristik setiap komponen. Penerimaan/pendapatan merupakan perkiraan maksimal yang dapat ditarik pemerintah dari pajak, PNBP dan hibah. Dalam membuat forecast atau prakiraan penerimaan, baik penerimaan perpajakan atau non pajak, faktor-faktor ekonomi harus diperhitungkan karena berbagai komponen atau berbagai jenis pajak dan non pajak sangat dipengaruhi faktor tersebut. Dalam membuat prakiraan arus kas masuk (cash in flow) yang akurat (tidak terlalu meleset dengan realisasinya) diperlukan analisis secara mendalam dan menyeluruh tentang karakteristik sumber penerimaan. Sebagai contoh, berkaitan dengan target penerimaan yang meningkat, secara umum tidak mudah untuk menggenjot penerimaan pajak yang dampaknya akan membebani masyarakat. Untuk itu, pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan : Pemungutan pajak harus adil; Pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang; Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian;
Pungutan pajak harus efisien; Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Angka prakiraan (forecasting) penerimaan (pajak dan PNBP) dalam penyusunannya harus mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing komponen dan dibuat mengacu kepada KPJM (seperti dalam menyusun prakiraan belanja), artinya prakiraan penerimaan harus dibuat untuk 3 tahun kedepan. Prinsip PENERIMAAN negara (juga pengeluaran) harus dilakukan melalui satu rekening, yaitu Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang dilakukan melalui kerja sama dengan bank-bank persepsi. Setiap K/L atau SKPD yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke RKUN/RKUD pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam PP. Penerimaan K/L atau SKPD tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran. Penerimaan berupa komisi,potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang/jasa oleh negara/daerah adalah hak negara/daerah. • Analisis Pendapatan Utama dan Penunjang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa pendapatan negara memiliki ketergantungan terhadap indikator yang tercantum dalam ADEM baik secara langsung maupun tidak langsung. Struktur pendapatan negara dalam APBN sejak tahun 2000 terdiri dari 3 bagian, yaitu penerimaan perpajakan, PNBP dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan merupakan yang dominan dalam struktur APBN sejak pertengahan 1980 an hingga sekarang. Sejak 1969 sampai 1983, proporsi penerimaan negara didominasi penerimaan migas karena booming minyak pada kurun waktu itu. Target pendapatan negara dalam APBN 2017dipatok sebesar Rp.1.750.283,380 milyar yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp.1.498.871,646 milyar, PNBP Rp.250.039,071 milyar dan penerimaan hibah Rp.1.372,661 milyar. Dari besaran penerimaan tersebut, dapat dikatakan sumber pendapatan utama APBN adalah penerimaan perpajakan. Dan PNBP sebagai penunjang besaran pendapatan negara ditambah dengan sedikit penerimaan hibah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan utama (perpajakan) dan penunjang (PNBP), kebijakan APBN 2017 adalah optimalisasi pendapatan negara terutama perpajakan dan PNBP. Hal ini didasarkan pada potensi penerimaan perpajakan yang tumbuh antara 13%-15%. Sejalan dengan itu, perlu dilakukan upaya perbaikan perhitungan penerimaan perpajakan agar sejalan dengan basis perhitungan penerimaan perpajakan yang lebih rasional. Upaya lainnya yang juga ditempuh oleh pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan perpajakan adalah melalui berbagai terobosan kebijakan, antara lain implementasi tax amnesty dimulai 2016 serta penegakan hukum di bidang perpajakan.
Untuk meningkatkan optimalisasi PNBP sebagai penunjang pendapatan negara, upaya yang dilakukan adalah melalui optimalisasi SDA non migas dan K/L serta mengendalikan cost recovery. Target PNBP dalam APBN 2017 sebesar Rp.250.039,071 milyar, yang terdiri dari penerimaan SDA sebesar Rp.86.995,859 milyar, pendapatan bagian laba BUMN sebesar Rp.41.000,000 milyar, PNBP lainnya sebesar Rp.84.428,114 milyar, dan pendapatan BLU sebesar Rp.37.615,097 milyar. Sebagai dampak dari kondisi perekonomian dunia yang belum menentu dan merosotnya harga-harga komoditi (termasuk migas), peningkatan penerimaan SDA migas atau non migas banyak mengalami hambatan. Untuk itu, diperlukan strategi yang tepat agar penerimaan SDA bisa dioptimalkan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan dalam APBN.. • Manajemen Penerimaan Pajak/ Manajemen PNBP Dalam rangka mewujudkan Manajemen Kas yang efektif dan efisien, salah satu sasaran yang harus dicapai adalah pengelolaan likuiditas dengan baik. Artinya, pembiayaan kewajiban pemerintah dilakukan saat jatuh tempo dan semua pendapatan negara harus segera disetor rekening ke kas negara tepat pada waktunya. Sumber pendapatan negara dalam APBN yang sebagian besar terdiri dari pajak dan PNBP harus disetor ke kas negara pada waktunya untuk menjamin ketersediaan likuiditas guna membayar berbagai kewajiban pemerintah pada saat jatuh tempo. Pajak dan PNBP sebagai sumber pendapatan terbesar kesatu dan kedua dalam APBN harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar dapat dimanfaatkan untuk mendanai sebagian besar belanja negara. Tiga hal utama yang menopang keberhasilan manajemen keuangan pemerintah yaitu manajemen pendapatan, manajemen belanja dan manajemen pembiayaan. Manajemen pendapatan mempunyai peran penting karena besar kecilnya pendapatan akan menentukan tingkat kualitas pelaksanaan pemerintahan, tingkat kemampuan pemerintah dalam penyediaan pelayanan publik serta keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan. Pendapatan negara selain berasal dari penerimaan pajak juga berasal dari cukai, bea masuk dan bea keluar. Penerimaan perpajakan meliputi semua penerimaan negara yang terdiri dari Pajak Dalam Negeri dan Pajak Perdagangan Internasional. Pajak Dalam Negeri terdiri dari PPh, PPN/PPnBM, PBB, cukai dan pajak lainnya. Pajak Perdagangan Internasional terdiri dari bea masuk dan bea keluar Dalam manajemen penerimaan perpajakan hal krusial yang harus diperhatikan adalah mengenai waktu pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak. Wajib Pajak (WP) melunasi pajak dengan melalui dua cara yakni melalui pembayaran sendiri dan melalui pemotongan dan/atau pemungutan oleh pihak lain. Pada prinsipnya yang penting adalah setoran dimaksud harus segera masuk ke rekening kas negara tepat pada waktunya dan tidak ada lagi setoran pajak atau PNBP yang mengendap di rekening lain di luar rekening kas negara. Artinya, harus dipastikan agar semua setoran-setoran yang sudah dilakukan melalui bank-bank persepsi yang tersebar diseluruh Indonesia masuk ke rekening Kas Negara. PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan (UU No.20 tahun 1977). PNBP dibedakan atas 7 kelompok: 1. Penerimaan yang berasal dari pengelolaan dana pemerintah; 2. Penerimaan dan pemanfaatan sumber daya alam (SDA);
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolan kekayaan negara yang dipisahkan; 4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah; 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administratif; 6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah; 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Menurut klasifikasi dalam APBN, PNBP dikelompokkan menjadi : 1. Penerimaan sumber daya alam (SDA); 2. Pendapatan bagian laba BUMN; 3. PNBP lainnya; 4.Pendapatan BLU. Modul Penerimaan Negara (MPN): Dalam manajemen penerimaan/pendapatan ada beberapa hal pokok yang harus dilakukan oleh pemerintah agar penerimaan negara dapat optimal yaitu identifikasi sumber pendapatan, administrasi pendapatan, koleksi pendapatan dan pencatatan (akuntansi pendapatan). Agar semua setoran atau pembayaran pajak, bea dan cukai serta PNBP masuk ke rekening Kas Negara tepat pada waktunya, pemerintah dalam hal ini Kemenkeu telah menyusun Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G-2) untuk memperbaiki sistem MPN sebelmnya (MPN G-1). Sebagai sebuah sistem, MPN berhasil mengintegrasikan sistem penerimaan negara yang selama ini terpisah. Penyempurnaan MPN melibatkan unit-unit pemilik tagihan (biller) seperti DJP, DJBC dan DJA (pajak, bea cukai dan PNBP). Arah penyempurnaan MPN G-2 ( dari menjadi) : Manual Billing System – Electronic Billing System, Layanan Over the counter – Layanan on line& flexible, Tidak melayani seluruh transaksi penerimaan negara – Melayani seluruh transaksi penerimaan negara, Layanan single currency (rupiah) – Layanan multiple currency (valas), Disclaimer – WTP. Referensi : 1. Managing Government Expenditure by Salvatore Schiavo dan Daniel Tommasi; 2. Public Expenditure Handbook, the World Bank; 3. Dasar-dasar Praktik Penyusunan APBN – Direktorat Penyusunan Anggaran,DJA; 4. PMK dan Perdirjen.PBN tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban APBN.
Manajemen Keuangan Pemerintah (MKP) D IV Akuntansi PKN STAN Smester 8 / 2016-2017 Dosen : Abdul Gofar Ringkasan Materi Kuliah (RiMaK) TM V 30 Maret 2017 Budget Execution sesuai jenis belanja • Sistem Pengeluaran (spending process); • Analisis fixed and variable spending; • Manajemen Belanja Pegawai; • Manajemen Belanja Barang; • Manajemen Belanja Modal; • Manajemen Transfer; • Manajemen subsidi dan Bantuan Sosial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budget Execution sesuai jenis belanja: • Sistem Pengeluaran (spending process) Mulai tahun 2004, reformasi penganggaran (budgeting reforms) dilaksanakan oleh pemerintah terkait pengelolaan keuangan pemerintah mengikuti praktik yang telah dilakukan (best practice) di beberapa negara maju.Dengan reformasi penganggaran yang dilakukan, pemerintah berharap pengelolaan keuangan pemerintah akan berjalan lebih efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Untuk melaksanakan program-program dalam RKP dibutuhkan strategi penganggaran yang berkelanjutan (sustainable) dan efektif merefleksikan fungsifungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi, yang antara lain dituangkan dalam bentuk kebijakan di bidang belanja pemerintah pusat. Sesuai UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Klasifikasi fungsi mengacu pada classification of functions of government (COFOG) oleh United Nations Development Program (UNDP) dan diadopsi Goverment Financual Statistics (GFS) manual 2001 IMF. Rincian belanja menurut organisasi dilakukan menurut K/L atau dikelompokkan dalam Bagian Anggaran (BA). Rincian menurut fungsi dikaitkan dengan 11 fungsi yang merupakan perwujudan tugas kepemerintahan dalam bidang tertentu yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (1) fungsi pelayanan umum, (2) pertahanan, (3) ketertiban dan keamanan, (4) ekonomi, (5) lingkungan hadup, (6) perumahan dan fasilitas umum, (7) kesehatan, (8) pariwisata dan kebudayaan, (9) agama, (10) pendidikan, (11) perlindungan sosial. Sedang, belanja menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja terdiri dari (1) belanja pegawai, (2) belanja barang, (3) belanja modal, (4) pembayaran bunga utang, (5) subsidi, (6) belanja hibah, (7) bantuan sosial, (8) belanja lain-lain. Pada tahun anggaran 2017 belanja pemerintah pusat tetap difokuskan pada upayaupaya mendanai program prioritas nasional dalam bentuk pembangunan infrastruktur serta pengurangan kesenjangan dan kemiskinan. Untuk mencapai fokus pembangunan tersebut, pemanfaatan belanja pemerintah pusat diarahkan pada peningkatan kualitas belanja produktif dan prioritas.
Kebijakan umum belanja pemerintah pusat dalam APBN 2017 adalah: (1) memacu pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata, (2) memgurangi kemiskinan, (3) mengurangi pengangguran, dan (4) mengendalikan inflasi. Selain itu, pemerintah terus mempertajam efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah pusat guna meningkatkan kualitas belanja negara. Sistem penganggaran yang diberlakukan dalam belanja negara merupakan strategi pemerintah untuk menterjemahkan kebijakan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional kedalam strategi pembiayaan pembangunan tersebut. Penyaluran dana APBN kepada yang berhak dilakukan melalui transfer dana atau pemindah bukuan dana langsung dari RKUN ke rekening yang berhak pada bank, kecuali untuk pembelian atau pengadaan barang/jasa keperluan kantor/satker yang kecil-kecil s/d Rp.10 juta dapat dibayar melalui uang persediaan (UP). Pelaksanaan anggaran belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip : a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan, b. efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program/kegiatan serta fungsi setiap K/L atau Pemda, c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, d. belanja atau beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran, e. jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Atas beban anggaran belanja negara tidak diperkenankan melakukan pengeluaran untuk keperluan : 1) perayaan atau peringatan hari besar, hari raya dan hari ulang tahun K/L atau Pemda, 2) pemberian ucapan selamat, hadiah/tanda mata, karangan bunga dan sebagainya untuk berbagai peristiwa, 3) pesta untuk berbagai peristiwa dan pekan olahraga pada K/L atau Pemda, 4) pengeluaran lain-lain untuk kegiatan/keperluan yang sejenis serupa dengan yang tersebut diatas, 5) penyelenggaraan rapat, rapat dinas, seminar, pertemuan, lokakarya, peresmian kantor/proyek dan sejenisnya, dibatasi pada hal-hal yang sangat penting dan dilakukan sesederhana mungkin. Pendekatan sistem penganggaran (1) penganggaran terpadu (unified budget),(2) kerangka pengeluaran jangka menengah (medium term expenditure framework), (3) penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting). • Analisis fixed dan variable spending Kebijakan alokasi belanja Pemerintah Pusat sebagai komponen dari Belanja Negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat strategis. Hal ini terutama karena melalui kebijakan dan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat, pemerintah dapat secara langsung melakukan intervensi anggaran (direct budget intervention) untuk mencapai sasaran-sasaran program pembangunan yang ditetapkan pemerintah. Klasifikasi belanja berdasarkan sifat pengalokasiannya
meliputi (i) Belanja Operasional dan Non Operasional, (ii) Belanja Mengikat (wajib) dan Tidak Mengikat (tidak wajib). (i) Belanja Operasional dan Non Operasional: ✓ Belanja operasional ialah biaya yang harus ada dan tidak bergantung dari capaian target kinerja suatu K/L . Apapun dan berapapun target kinerja pemerintah yang akan dicapai, belanja operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan besarnya relatif tetap. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar belanja negara dialokasikan untuk biaya yang secara tidak langsung (tetap) maupun langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh belanja operasional merupakan belanja yang mendukung pencapaian output layanan perkantoran pada kegiatannya. ✓ Belanja non operasional ialah biaya yang besarannya tergantung dengan target capaian kinerja K/L yang akan dicapai, semakin besar target kinerja berarti semakin besar belanja non operasional. Belanja non operasional merupakan belanja yang mendukung pencapaian output teknis sesuai dengan tugas-fungsi masing-masing K/L. Mengikuti klasifikasi yang berlaku di sektor privat yang membedakan belanja perusahaan atas belanja yang bersifat tetap (fixed spending) dan belanja yang bersifat variabel/berubah-ubah (variable spending), belanja pemerintah dapat juga dikelompokkan menjadi belanja tetap dan belanja variabel. Dengan demikian, belanja operasional dapat disamakan dengan belanja yang bersifat tetap (fixed spending) dan belanja non operasional dapat disamakan dengan belanja yang bersifat berubah-ubah (variable spending). Belanja Operasional terdiri dari keseluruhan belanja pegawai, sebagian belanja barang dan sebagian kecil belanja modal. Belanja operasional yang berasal dari belanja barang terdiri dari (1) belanja barang, (2) belanja jasa, (3) belanja pemeliharaan, (4) belanja perjalanan, serta (5) belanja BLU. Yang berasal dari belanja modal terdiri dari (1) belanja modal peralatan dan mesin, (2) belanja penambahan nilai peralatan dan mesin, (3) belanja penambahan nilai gedung dan bangunan, (4) belanja modal fisik lainnya, serta (5) belanja modal peralatan dan mesin BLU. Anggaran belanja operasional pemerintah dalam beberapa tahun lalu berkisar antara 16% - 17% dari total belanja pemerintah pusat. Artinya, belanja operasional pemerintah relatif normal dibandingkan dengan belanja tetap (fixed spending) yang dilakukan oleh sektor privat dibidang jasa yang rata-rata sebesar 20%. (ii) Belanja Mengikat (wajib) dan Belanja Tidak Mengikat (tidak wajib): Belanja mengikat dan tidak mengikat untuk mengetahui sejauh mana diskresi pemerintah dalam pengalokasian anggaran. Semakin besar porsi belanja mengikat, maka diskresi (ruang gerak) pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal dalam bentuk stimulasi dari anggaran belanja negara terhadap kegiatan ekonomi masyarakat baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan lapangan kerja produktif maupun pengentasan kemiskinan menjadi relatif terbatas.
➢ Belanja Mengikat adalah belanja yang wajib dianggarkan terkait dengan penyelenggaraan operasional pemerintahan, kewajiban yang harus dilakukan pemerintah dan belanja yang bersumber dari penerimaan PNBP dan BLU yang dapat digunakan kembali oleh K/L. Belanja mengikat meliputi (1) belanja pegawai, (2) belanja barang operasional, (3) belanja modal operasional, (4) subsidi, (5) pembayaran bunga utang, (6) belanja lain-lain yang bersifat wajib, (7) belanja K/L yang bersumber dari penggunaan PNBP/BLU, serta (8) transfer ke daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan desentralisasi fiskal. ➢ Belanja Tidak Mengikat adalah belanja yang dapat dialokasikan sesuai kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah, setelah pengalokasian belanja yang bersifat wajib, sebagai pelaksanaan program-program pembangunan yang ditetapkan dalam RKP. Dari APBN tahun-tahun yang lalu, rasio anggaran belanja wajib terhadap total belanja pemerintah pusat secara rata-rata mencapai 74% dan sisanya sebesar 26% merupakan belanja tidak wajib. Hal ini menunjukkan masih relatif kecilnya ruang gerak (diskresi) pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk melakukan intervensi fiskal. • Manajemen Belanja Pegawai. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota TNI/Polri dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai imbalan atau penghargaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja pegawai dapat dibedakan atas belanja pegawai mengikat dan belanja pegawai tidak mengikat. Belanja pegawai mengikat adalah belanja pegawai yang dibutuhkan secara terus menerus dalam satu tahun dan harus dialokasikan oleh K/L dengan jumlah yang cukup pada tahun yang bersangkutan, contohnya gaji, honorarium, uang lembur, vakasi dan lain-lain. Belanja pegawai tidak mengikat adalah belanja pegawai yang diberikan dalam rangka mendukung pembentukan modal dan/atau kegiatan yang bersifat temporer. Belanja pegawai terbagi atas 3 pos belanja : 1. Gaji dan tunjangan (kelompok akun 511) yang terdiri dari : i.gaji dan tunjangan, ii. tunjangan beras, iii. uang makan/lauk pauk, iv. belanja pegawai luar negeri, v. gaji untuk tambahan pegawai baru. 2. Honorarium, vakasi dll. (kelompok akun 512), terdiri dari i. honorarium, vakasi, lembur dan lain-lain. ii. belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito. 3. Kontribusi sosial (kelompok akun 513) terdiri dari i. pensiun danTHT, ii. jaminan pelayanan kesehatan. • Manajemen Belanja Barang Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan mapun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau
dijual kepada masyarakat diluar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Penggunaan belanja barang dikelompokkan menjadi Belanja Operasional dan Belanja Non Operasional. 1. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satker dan umumnya pelayanan yang bersifat internal, antara lain : a. Belanja keperluan perkantoran, b. Belanja pengadaan bahan makanan, c. Belanja penambah daya tahan tubuh, d. Belanja bahan, e. Belanja pengiriman surat dinas, f. Honor yang terkait dengan operasional satker, g. Belanja langganan daya dan jasa (listrik telepon dan air), h. Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, i. Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin, j. Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satker, k. Belanja operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. 2. Belanja Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satker dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal, antara lain : a. Honor yang terkait output kegiatan, b. Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan, c. Belanja jasa konsultan, d. Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja, e. Belanja jasa profesi, f. Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan target kinerja, g. Belanja jasa, h. Belanja perjalanan, i. Belanja barang penunjang kegiatan dekon./TP, j. Belanja operasional lainnya. Belanja Barang BLU merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembiayaan gaji dan tunjangan pegawai BLU. Belanja barang untuk masyarakat non entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial. • Manajemen Belanja Modal Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembiayaan perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu
periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Belanja modal merupakan belanja untuk perolehan aset tetap yang berjangka panjang seperti tanah, gedung/bangunan, peralatan/mesin. Belanja modal adalah semua pengeluaran atau pendanaan yang dikeluarkan dalam rangka aset atau barang modal tersedia dan siap untuk digunakan termasuk belanja administrasi/operasional untuk perolehan aset tersebut. Belanja modal terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal lainnya dan belanja modal BLU. Kriteria kapitalisasi aset tetap/aset lainnya : 1. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan; 2. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset; 3. Memenuhi nilai minimal kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut : a. untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp.300.000,b. untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp.10.000.000,4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah. • Manajemen Belanja Transfer Arah kebijakan transfer ke daerah terutama ditujukan : 1. Mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah; 2. meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan mengurangi perbedaan keuangan antar pusat dan daerah dan antar daerah terutama dalam rangka mendanai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan di daerah; 3. mendukung kesinambungan fiskal nasional (fiscal sustainability) dalam rangka kebijakan ekonomi makro; 4. meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah; 5. meningkatkan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah, serta 6. mempercepat pembangunan provinsi khusus , yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh, terutama melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana insentif daerah (DID), dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY. Dana perimbanagan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. • Manajemen subsidi dan Bantuan Sosial Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa yang
memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau oleh masyarakat. Jenis-jenis subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat saat ini terdiri dari subsidi energi dan subsidi non energi. Subsidi energi terbagi atas : - Subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg; - Subsidi Listrik; - Subsidi energi baru terbarukan (EBT). Subsidi Non Energit terdiri: - Subsidi Pangan; - Subsidi Pupuk: - Subsidi Benih; - Subsidi PSO (public service obligation); - Subsidi Bunga Kredit Program; - Subsidi Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP). Arah kebijakan subsidi dalam APBN 2017 antara lain : 1. menjaga stabilisasi harga, 2. membantu masyarakat miskin dan menjaga daya beli masyarakat, 3. meningkatkan produktivitas dan menjaga ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau, dan 4. meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM. Bantuan Sosial (Bansos) adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat melalui K/L (pemerintah) dan/atau Pemda guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya “risiko sosial”. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis poitik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi yang wajar. Beberapa ketentuan dalam Bantuan Sosial: 1. Dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan (kelompok masyarakat) termasuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan, 2. Bersifat sementara atau keberlanjutan, 3. Ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana, dan 4. Bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, kelangsungan hidup dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian sehingga terlepas dari risiko sosial. Referensi : 1. Dasar-dasar Praktik Penyusunan APBN di Indonesia, Direktorat Penyusunan APBN Ditjen.Anggaran Kemenkeu; 2. Nota Keuangan dan APBN 2017, DJA Kemenke; 3. Public Expenditure Management Handbook, the World Bank ,1998;
Manajemen Keuangan Pemerintah (MKP) D IV Akuntansi PKN STAN Smester 8 / 2016-2017 Kelas 8B Dosen : Abdul Gofar Ringkasan Materi Kuliah (RiMaK) TM VI tgl. 6 April 2017 Budget Execution; • Mekanisme Pembayaran; • Procurement Conceptual. • Multy years expenditure (programming and implementing); Budget Execution • Mekanisme Pembayaran Anggaran belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Belanja pemerintah pusat dikelompokkan menurut organisasi/bagian anggaran, fungsi dan jenis belanja. Belanja untuk daerah adalah semua pengeluaran untuk membiayai dana perimbangan serta dana insenstif daerah, dana otonomi khusus dan dana keistimewaan DIY. Dana perimbangan adalah semua pengeluaran negara yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Penyaluran dana APBN kepada yang berhak dilakukan transfer dana atau pemindah bukuan dana langsung dari RKUN ke rekening yang berhak pada bank, kecuali untuk pembelian atau pengadaan barang/jasa keperluan kantor/satker yang kecilkecil sampai dengan Rp.10 juta dapat dibayar melalui uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dalam rangka pelaksanaan APBN, kuasa BUN (KPPN) melakukan penerimaan dan pengeluaran negara secara giral. Penerimaan negara secara giral adalah proses penerimaan negara dan sumber-sumber penerimaan kedalam RKUN yang dilakukan dengan memindah bukukan dana tersebut antar rekening bank. Sedangkan, pengeluaran secara giral adalah proses pembiayaan suatu kegiatan dengan sumber dana dari APBN yang dilakukan dengan memindah bukukan dana antar rekening bank. Pelaksanaan belanja negara didasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: a. hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang dipersyaratkan; b. efektif, terarah dan terkendali sesuai degan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap K/L atau Pemda; c. mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri; d. belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran; e. jumlah dana yang dimuat dalam anggaran belanja negara merupakan batas tertinggi untuk tiap-tiap pengeluaran. Agar dapat dikeluarkan uang dari kas negara harus dapat memenuhi 3 unsur : 1. Harus dibuktikan keabsahan yang berhak; 2. Harus sudah tersedia dananya dalam DIPA; 3. Harus sesuai dengan tujuan alokasi dana yang tercantum dalam DIPA.
DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah mendapat persetujuan dari Menkeu selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pejabat yang terkait dengan mekanisme pembayaran: a. Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L; b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada K/L yang bersangkutan; c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN; d. Pejabat Penanda Tangan SPM (PPSPM) adalah yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; e. Bendahara Pengeluaran (BP) adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satker K/L; f. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah orang yang ditunjuk untuk membantu BP untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. g. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai. Tugas dan wewenang KPA : a. menyusun DIPA; b. menetapkan PPK; c. menetapkan PPSPM; d. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan anggaran/keuangan; e. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; f. memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran; h. menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Tugas dan wewenang PPK: a. menyusun rencana pelaksanaa kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; b. menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian /kontrak dengan penyedia barang/jasa; d. melaksanakan kegiatan swakelola; e. memberitahukan kepada kuasa BUN atas pejanjian/kontrak yang dilakukannya; f. megendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
h. membuat dan menandatangani SPP; i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA; j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan; k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluuruh dokumen pelaksanaan kegiatan; l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas dan wewenang PPSPM : a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; d. menerbitkan SPM; e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. Pelaksanaan tugas kebendaharaan Bendahara Pengeluaran: a. menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya; b. melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; c. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dan pembayaran yang dilakukannya; e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara; f. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan; g. menyampaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) kepada kepala KPPN selaku kuasa BUN. KPPN sebagai kuasa BUN melaksanakan pencairan dana berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM. BP melaksanakan tugas kebendaharaan atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya, yang meliputi : a). uang/surat berharga yang berasal dari UP dan pembayaran LS melalui BP; b). uang/surat berharga yang bukan berasal dari UP dan bukan berasal dari pembayaran LS yang bersumber dari APBN. Penyelesaian tagihan negara dilakukan melalui pembuatan komitmen dalam bentuk: a. perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa dan/atau b. penetapan keputusan untuk belanja pegawai, belanja perjalanan dinas secara swakelola, belanja pelaksanaan kegiatan swakelola dan belanja bantuan sosial. Model pencairan dana dapat dilakukan melalui uang persediaan (UP) atau pembayaran langsung (LS). UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada BP untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satker atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme LS. LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada BP/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau SPK lainnya melalui penerbitan SPM LS. Pembayaran LS untuk; 1. Pengadaan tanah, 2. Gaji, lembur, vakasi, 3. LS non belanja pegawai: a. pengadaan barang/jasa, b. langganan daya dan jasa (telepon. listrik, air) c. perjalanan dinas. SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara untuk dibayarkan ke BP atau penerima hak. Jenis-jenis SPP antara lain : SPP LS, SPP UP, SPP TUP, SPP GUP, SPP GUP Nihil, SPP PTUP. SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. Jenis-jenis SPM : SPM LS, SPM UP, SPM TUP, SPM GUP, SPM GUP NIHIL, SPM PTUP. SP2D (surat perintah pencairan dana) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Jenis-jenis SP2D sesuai jenis SPM tersebut diatas. Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar perkiraan buku besar meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan sub fungsi, program, kegiatan, output, bagian anggaran/unit organisasi eselon I/satker dan kode perencanaan, pelaksanaan anggaran serta pertanggung jawaban dan laporan keuangan pemerintah pusat. • Procurement conceptual (Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa. Kedudukan pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah (pembangunan) : ✓ Perencanaan (planning); ✓ Pemrograman (programming); ✓ Penganggaran (budgeting); ✓ Pengadaan (procurement) terdiri dari Perencanaan pengadaan dan Pemilihan Penyedia (tender) ; ✓ Pelaksanaan kontrak dan pembayaran (contract implementation and payment); ✓ Penyerahan pekerjaan/barang (handover); ✓ Pemanfaatan dan pemeliharaan (operation and maintenance). Beberapa Pengertian : Barang : setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
Pekerjaan konstruksi : seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan fisik lainnya. Jasa lainnya : jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Jasa konsultansi : jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Prinsip PBJP : efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel. Kebijakan umum PBJP : 1. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri; 2. Kemandirian industri alutsista dan almatsus dalam negeri; 3. Peningkatan peran UMKM dan kelompok masyarakat; 4. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam; 5. Penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik; 6. Menyederhanakn ketentuan dan tata cara; 7. Meningkatkan profesionalisme para pihak; 8. Meningkatkan pajak; 9. Menumbuh kembangkan peran usaha nasional, industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian; 10. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri; 11. Pelaksanaan PBJP di wilayah RI termasuk Kantor Perwakilan RI; 12. Mengharuskan pengumuman secara terbuka. PBJP dapat dilakukan melalui penyedia dan secara swakelola. Metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa : 1. Pelelangan : a.Pelelangan Umum. b. Pelelangan Sederhana 2. Penunjukan Langsung; 3. Pengadaan Langsung; 4. Kontes/Sayembara. Dalam upaya mendorong terciptanya efisiensi, transparansi dan akuntabel PBJP dilakukan melalui e-procurement ( Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE). LPSE adalah uni kerja yang dibentuk di seluruh K/L, SKPD/institusi lainnya untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. • Multi years expenditure (programming and implementing) Pelaksanaan program/kegiatan atau belanja negara yang membebani dana APBN (DIPA) pada prinsipnya dilakukan untuk jangka waktu satu tahun sesuai tahun anggaran bersangkutan. Dalam hal-hal tertentu atau ada suatu alasan yang mendesak, maka program/kegiatan pemerintah dapat dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran/tahun jamak (multi years), misalnya untuk kegiatan proyek pembangunan infrastruktur yang masa penyelesaiannya lebih dari satu tahun
anggaran. Untuk itu, diperlukan adanya Kontrak Tahun Jamak (KTJ), yang membebani APBN lebih dari satu tahun anggaran. Kontrak Tahun Jamak (KTJ) adalah perjanjian tertulis antara PPK dan penyedia barang/jasa yang pelaksanaan pekerjaannya membebani APBN lebih dari satu tahun anggaran. KTJ untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp.10 milyar harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan, kecuali KTJ yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN). Permohonan persetujuan KTM diajukan oleh Menteri/Ketua Lembaga kepada Menkeu bersamaan dengan penyampaian RKAK/L tahun anggaran bersangkutan dilengkapi dengan : a. Surat Pernyatan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA yang menyatakan telah memenuhi kelayakan tenis dan ketersediaan dana bagi pelaksanaan KTJ yang bukan merupakan tambahan pagu (on top); b. Surat pernyataan dari PA yang menyatakan bahwa: 1) sisa dana yang tidak terserap dalam tahun yang bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama; 2) pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung Pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan. Kelengkapan permohonan persetujuan KTJ harus memenuhi ketentuan : (1) Dilengkapi degan cakupan jenis dan tahapan kebiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran per tahun; (2) Tidak diperbolehkan terdapat dokumen yang menunjukkan nama calon peserta dan/atau calon pemenang lelang. Pengajuan permohonan persetujuan KTJ kepada Menkeu boleh tidak bersamaan dengan penyampaian RKAK/L, dalam kondisi atau hal : a. terjadi keadaan kahar; b. pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat; c. memenuhi amanat peraturan perundang-undangan; d.menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Referensi buku/modul/literatur asing lainnya: : 1. Dasar-dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia, Direktorat Penyusunan APBN, Ditjen.Anggaran Kemenkeu; 2. Perencanaan dan Penganggaran,Sekretariat Jenderal Kemenkeu; 3. Modul Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, LKPP RI; 4. Public Expenditure Management Handbook. The World Bank. 5. Public Finance Management by Howard Frank ( Public Expenditure Management:Selected Themes and Issues) by A.Premchand) 6. Case Studies in Public Budgeting and Financial Management adited by Aman Khan and W.Bartley Hildreth).
Manajemen Keuangan Pemerintah (MKP) D IV Akuntansi PKN STAN Smester 8 / 2016-2017 Kelas 8 B Dosen : Abdul Gofar Ringkasan Materi Kuliah (RiMaK) TM VII 13 April 2017 Manajemen Kas • Control of cash flow • Sentralisasi saldo kas; • Cash flow forecasting (perencanaan kas pemerintah); • Pengelolaan rekening pemerintah ; • Manajemen UP,TUP,LS,LC, transfer ke RKUN,PL, RK, pre financing (pembiayaan pendahuluan): • Penempatan saldo kas yang belum digunakan (idle casH) • Penatausahaan kas . Manajemen Kas • Control of cash flow Government cash management defined as the strategy and associated processes for managing cost-effectively the government’s short term cash flows and cash balances, both within government, and between government and other sectors (Government Cash Management: Good and Bad Practice, by Mike Williams) Certainly a government must be able to fund expenditure in a timely manner and meet its obligations they fall due. But cost-effectiveness, risk reduction and efficiency are additional objectives. More specifically, the objectives of efficient government cash management may be defined as : a. Keeping to a minimum the volume of idle balances held in the banking system, and the extra cost associated with that; b. Reducing risk-operational, credit and market risk; c. Adding flexibility to the ways in which the timing of government cash inflows and outflows can be matched; d. Supporting other financial policies. The benefits of efficient cash management : ✓ Efficient cash handling and control systems increase certainty that payments are made properly by the due date; and that receipts are passed without delay to the responsible bodies. Thay also reduce operational risk and the scope for mismanagement or fraud. ✓ By minimizing the volumes of idle cash held by government bodies, most of which is unlikely to be fully remunerated, and reducing payment authorities (and cheques) in transit or awaiting clearance, there is a direct saving to government in the form of the borrowing that is no longer needed to finance that cash. ✓ The linkage of government accounts ( so that balances are netted through single account at the Central Bank) not only reduces gross balances, it improves visibility of flows – opening up the opportunities for active management – and reduces risk, whether in term of exposure to the banking system or to financial market movements ✓ Efficient cash management contributes to the development of an efficient short-term securities market as well as being facilitated by it.
Manajemen Kas adalah strategi dan rangkaian proses dalam rangka mengelola aliran kas (control of cash flow) pemerintah dalam jangka pendek dan saldo kas yang ada secara efisien, baik di dalam pemerintah maupun antara pemerintah dengan pihak lain khususnya terkait dengan moneter. Importance of Cash Management : ➢ Cash is an expensive resource. It worth is measured by the cost of borrowing funds; ➢ For most market economies, automatic resources to borrowing “cheap” from the Central Bank is not available; ➢ Delays and inefficiencies in the treasury payment system raise the cost of supplies to government, undermine financial management, and potentially give rise to governance related problem; ➢ Unwarranted lag in the remittance of revenues through commercial bank benefit the banks, at the opportunity cost the government; ➢ Cost of raising public debt can be significantly reduced by correlating government borrowing plans with the anticipated cash flow imbalances in the treasury. • Sentralisasi saldo kas Tujuan Manajemen Kas pada prinsipnya adalah penggunaan dana yang dimiliki negara secara efisien dan efektif. Hal tersebut dicapai dengan cara antara lain : a. Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintah dan kegiatan investasi; b. Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan pemerintah; c. Meminimalkan kas yang menganggur; d. Mempercepat penyetoran penerimaan negara : - Mendukung peningkatan realisasi anggaran dan perekonomian. - Menekan cost of money dan meningkatkan penerimaan pemerintah. e. Melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu. Sentralisasi saldo kas harus dilakukan oleh pemerintah mengingat informasi ketersediaan kas (likuiditas pemerintah) sangat penting untuk menjamin agar pembayaran kepada pihak lain dapat dilakukan tepat waktu dan tepat jumlah. Dalam rangka sentralisasi saldo perlu upaya perbaikan sistem penerimaan dan pengeluaran pemerintah, mengingat selama ini : : ✓ penerimaan dan pengeluaran tidak melalui satu rekening; ✓ rekening penerimaan dan pengeluaran tersebar di banyak bank umum; >Menyulitkan perencanaan kas yang baik * Sulit untuk mengetahui jumlah uang yang dimiliki oleh negara secara cepat > Tidak efisien > Banyaknya uang negara yang masih dikuasai oleh : * Kementerian/Lembaga * Bendahara : uang persediaan. * Pengendapan uang pemerintah di bank umum tidak mendapat hasil maksimal. *Idle cash ✓ Uang yang tersimpan di Bank Indonesia/bank umum tersebar di banyak rekening dan tidak mendapatkan remunerasi yang layak.
• Cash flow forecasting (perencanaaan kas pemerintah) Perencanaan Kas Pemerintah (sesuai PP No.39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pasal 32 ayat 1) : Menteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara atau Kuasa BUN Pusat bertanggung jawab membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Latar Belakang : ➢ Selama ini pemerintah belum dapat mengetahui seberapa besar penerimaan, kebutuhan dana dan saldo kas harian maupun dalam jangka waktu tertentu. ➢ Pada negara berkembang pemantauan atas realisasi kas (anggaran) lebih diutamakan dari pada pemantauan kas pada masa yang akan datang. ➢ Pemerintah menyimpan sejumlah uang yang sangat besar (idle cash) di BI dan di bank umum sebagai langkah antisipasi atas pengeluaran negara. ➢ Pemerintah masih melakukan pinjaman meski kas negara sedang surplus. Untuk mencapai Manajemen Kas yg baik harus ada Perencanaan Kas yang akurat : ❖ Perencanaan kas mendukung fungsi Treasury Single Account (TSA) >Merencanakan penerimaa dan pengeluaran kas negara >Penerapan zero balance account. ❖ Perencanaan kas mendukung fungsi penempatan/investasi dan mengurangi cost of financing. >Minimalisasi idle cash >Meningkatkan pendapatan negara dari investasi/penempatan. ❖ Perencanaan Kas mendukung operasional pemerintah. >Antisipasi atas kemungkinan kekurangan/kelebihan kas. >Memastikan ketersediaan dana untuk membayar pengeluaran pemerintah. Tujuan Perencanaan Kas : Pengendalian atas aliran dana dan saldo uang kas. Minimalisasi saldo kas yang “menganggur” / bank floats Perencanaan kas jangka pendek dan menengah memprediksi ketidak seimbangan arus kas serta tindakan untuk mengatasinya. • Pengelolaan Rekening Pemerintah. Prinsip dasar: ➢ Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ➢ Kementerian/Lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait wajib menyampaikan proyeksi PENERIMAAN dan PENGELUARAN secara periodik kepada BUN/Kuasa BUN; ➢ Keberhasilan pembuatan perencanaan kas yang baik sangat bergantung pada koordinasi dan dukungan seluruh K/L dan pihak-pihak terkait serta kecermatan mereka dalam pembuatan perencanaan penerimaan dan pengeluaran masing-masing K/L. a. Pengelolaan Likuiditas >Monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara * Pembayaran pada saat jatuh tempo * Penerimaan segera disetor >Antisipasi kemungkinan kekurangan/kelebihan kas
b. Minimalisasi idle cash >Meningkatkan pendapatan negara * Penempatan/Investasi * Buy back SUN >Mengurangi cost of financing c. Mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah >Mengurangi bank account pemerintah >Mengurangi biaya revenue collection dan expenditure processing (administration of payment process) Implikasi dari Pengelolaan Kas (rekening pemerintah) adalah perlu adanya penerapan Treasury Single Acount (TSA) dan Cash Forecasting. •
Manajemen UP, TUP, LS, L/C, transfer ke RKUN, PL, RK, pre financing (pembiayaan pendahuluan) : Dalam hal pencairan anggaran/DIPA dapat dilakukan melalui dua cara pembayaran yaitu : a) Uang Persediaan (UP) atau TUP dan b) pembayaran Langsung (LS) UP adalah Uang Muka Kerja dengan jumlah tertetentu yang bersifat daur ulang (revolving) diberikan kepada Bendahara Pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran lagsung (LS). UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran belanja barang dalam jumlah tertentu pada klasifikasi belanja (5211) Belanja Barang Operasional, (5212) Belanja Barang Non Operasional, (5221) Belanja Jasa, (5231) Belanja Pemeliharaan, (5241) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Dalam hal dana UP tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan satker, ada mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP) LS adalah tata cara pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga (kontraktual) dengan transaksi diatas Rp.50.000.000,Untuk pencairan dana DIPA yang sumber dananya berasal dari Pijaman Hibah Luar Negeri (PHLN) dilakukan melalui pembukaan Letter of Credit (L/C), transfer ke rekening RKUN, pembayaran langsung (PL), Rekening Khusus (RK) dan pembiayaan pendahuluan (PP). • Penempatan saldo kas (yang belum digunakan) Ketentuan dalam Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur perihal penempatan/ investasi oleh BUN. Pasal 7 poin h dan g – memungkinkan investasi dalam SUN dalam rangka pengelolaan kas. Pasal 23 ayat1 dan 2 – memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada Bank Indonesia. Pasal 24 ayat1 dan 2 - memungkinkan untuk memperoleh bunga atas dana yang disimpan pada bank umum sesuai dgn ketentuan pada bank umum yang bersangkutan. Ketentuan dalam PP No.39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah oleh BUN : Pasal 15 - memungkinkan untuk membuka rekening di Bank Sentral untuk penempatan atas kelebihan dana pada RKUN.
Pasal 36 – melakukan penempatan pada Bank Sentral/Bank Umum (ayat 1) Melakukan investasi pada Surat Utang Negara (SUN) (ayat 3) • Penatausahaan Kas. Penatausahaan Kas dilaksanakan Bendahara Umum Negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah. Tugas Kuasa BUN Pusat adalah : a. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara b. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara; c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara; d. Menyimpan uang negara; e. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian SUN; f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran ats beban RKUN; g. Menyajikan informasi keuangan negara. Tugas Kuasa BUN di Daerah : a. Menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang yang berada dalam pengelolaannya, dan/atau b. Menerima. Menyimpan, menyerahkan, mencatat dan mempertanggung jawabkan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kuasa BUN di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menkeu. Pejabat yang terkait dalam pengelolaan kas negara/daerah: 1. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); 2. KuasaBUN Pusat (DJPb) dan Kuasa BUN di Daerah (KPPN); 3. Bank Indonesia (RKUN); 4. Kepala SKPD (Bidang Keuangan) selaku Bendahara Umum Daerah; 5. Bank umum mitra BUN/Kuasa BUN sebagai bank persepsi/bank operasional; 6. PA/KPA; 7. Bendahara penerimaan/Bendahara pengeluaran; Penambahan dan pengurangan Uang Negara : (1) Penambahan uang negara bersumber dari : a. Pendapatan negara antara lain penerimaan pajak, PNBP dan hibah; b. Penerimaan pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, hasil penjualan ke kayaan negara yang dipisahkan dan pelunasan piutang; c. Penerimaan negara lainnya antara lain Penerimaan Fihak Ketiga (PFK); (2) Pengurang uang negara diakibatkan oleh : a. Belanja Negara; b. Pengeluaran pembiayaan antara lain pembayaran pokok utang, penyertaan modal negara dan pemberian pinjaman, dan c. Pengeluaran negara lainnya antara lain Pengeluaran Fihak Ketiga.
Referensi : 1. Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif; 2. Modul Pengelolaan Kas Negara, PPAKP Kementerian Keuangan; 3. TSA dan Penyempurnaan Manajemen Kas oleh Abdul Gofar (Harian Media Indonesia) 4. Government Cash Management, Good and Bad Practice by Mike Williams; 5. Government Cash Management,Challenges,Techniques and Sound Practice by Mike Williams; 6. Case Studies in Public Budgeting and Financial Management edited by Aman Khan and W.Bartley Hildreth;(chapter 37)
Manajemen Keuangan Pemerintah (MKP) D IV Akuntansi PKN STAN Smester 8 / 2016-2017 Kelas 8 B Dosen : Abdul Gofar Ringkasan Materi Kuliah (RiMaK) TM VIII tgl.20 April 2017 Piutang, inventori dan Utang Jangka Pendek. • Piutang pajak dan piutang PNBP;; • Penagihan, penghapus tagihan dan penghapus bukuan piutang; • Penyediaan inventori: • Evaluasi penilaian investasi dan strateginya; • Optimalisasi dana pihak ketiga; • Penatausahaan piutang; • Inventori dan utang jangka pendek. Piutang, inventori dan Utang Jangka Pendek. • Piutang Pajak dan piutang PNBP; Penerimaan perpajakan meliputi semua penerimaan negara yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri atas PPh, PPN/PPnBM, PBB, Cukai dan Pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar.. Dalam manajemen penerimaan perpajakan, hal krusial yang harus diperhatikan adalah waktu pemotongan, pemungutan, penyetoran dan pelaporannya. Faktor yang penting adalah setoran dimaksud harus segera masuk ke rekening kas negara tepat pada waktunya sehingga tidak akan menjadi piutang pajak atau PNBP.. PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal penerimaan perpajakan (UU No.20/1997 tentang PNBP). Menurut UU APBN , PNBP dapat dikelompokkan menjadi : 1. Penerimaan sumber daya alam (SDA); 2. Pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN); 3. PNBP lainnya; 4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).
dari
Pengelolaan keuangan negara dapat menimbulkan hak Pemerintah Pusat/Daerah, yang didalamnya termasuk Piutang Negara/Daerah. Piutang tersebut perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan Piutang Negara/Daerah diarahkan untuk optimalisasi tingkat penyelesaian piutang. Jika upaya penyelesaian Piutang Negara/Daerah tidak dimungkinkan lagi, maka pengurusan piutang akan dilaksanakan sesuai peraturan tentang Piutang Negara. Menurut pasal 1 angka 6 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Sesuai pasal 4 UU No.49 Prp.tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) diatur bahwa Piutang Negara/Daerah diselesaikan terlebih dahulu oleh instansi Pemerintah Pusat/Daerah. Dalam hal upaya penyelesaian tidak dimungkinkan, dan Penanggung Utang kepada Negara/ Daerah tetap tidak melunasi
utangnya, maka pengurusan piutang diserahkan kepada PUPN untuk diurus sesuai dengan UU No.49 Prp.tahun 1960 tentang PUPN. Beberapa Aturan Hukum Manajemen Piutang; 1. UU No.49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN); 2. UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan.Negara. 5. PP No.14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PP No.33 tahun 2006; 6. Perpres. No.89 tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara; 7. PMK No.128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara sebagai mana diubah terakhir dengan PMK No.48/PMK.06/2014; Untuk Piutang Pajak, tata cara penyelesaiannya diatur dalam UU antara lain yaitu : 1. UU No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana diubah terakhir dengan UU No.16 tahun 2009. 2. UU No.19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan UU No.19 tahun 2000; 3. PP No.74 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; 4. PMK No.68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan; & PMK dan Perdirjen.Pajak terkait. PP No.71 tahun 2010 tentang SAP berbasis acrual, mengatur aset dan kewajiban diakui pada saat timbulnya hak dan kewajiban yang mempengaruhi kekayaan bersih. Pos penting di neraca adalah piutang dimana pada cut off period, apabila timbul hak pemerintah untuk menagih, harus dicatat sebagai penambahan aset (piutang). Jadi pendapatan berbasis akrual sebagai pemicu munculnya piutang. Peristiwa yang Menimbulkan Piutang: a) Berdasarkan Pungutan Pendapatan Negara/Daerah: - Piutang Pajak dan Piutang PNBP b) Berdasarkan Perikatan - Pemberian Pinjaman, Jual-Beli, Kemitraan, Pemberian Fasilitas Jasa c) Transfer Antar Pemerintahan. d) Kerugian Negara/Daerah. a). Piutang Berdasarkan Pungutan Pendapatan Negara/Daerah: Piutang pajak : piutang yang timbul atas pendapatan pajak/sebagaimana diatur dalam UU perpajakan dan belum dilunasi sampai dengan akhir periode Laporan. - Jenis Piutang Pajak Pemerintah Pusat Pada Pemerintah pusat, piutang pajak ini dapat timbul karena tunggakan oleh Wajib Pajak atau pembayaran pajak dan bea yang terdiri dari : a.Pajak Dalam Negeri : - Pajak Penghasilan (UU No.7/1983, perubahan ke 3 UU No.17/2000) - Pajak Pertambahan Nilai (UU No.8 1983, perubahan ke 2 UU No.18/2000) - (PBB dan BPHTB, pengelolaannya sebagian sudah diserahkan ke Pemda)
- Cukai ( UU No.11/1995, terakhir diubah UU No.39/2007) - Pajak lainnya. b.Pajak Perdagangan Internasional: - Bea Masuk (UU No.10/1995 terakhir diubah UU No.17/2000) - Bea Keluar. Timbulnya piutang perpajakan, pada umumnya dapat diketahui pada akhir tahun buku, yaitu berdasarkan Surat Ketetapan Pajak pada akhir tahun buku yang belum dilakukan pembayarannya atau baru dilakukan pembayaran sebagian oleh WP. - Jenis Piutang PNBP Berdasar ketentuan UU No 20 tahun 1997 tentang PNBP, masing-masing K/L ditargetkan pendapatan yang diestimasikan harus diterima dalam suatu tahun anggaran. Mengingat basis akuntansi pendapatan menganut cash basis, maka seluruh penerimaan oleh Bendahara Penerimaan harus disetor seluruhnya ke RKUN. Apabila tidak disetor harus dicantumkan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan di Neraca K/L bersangkutan. Timbulnya piutang PNBP pada K/L harus didukung Surat Ketetapan Penagihan PNBP yang belum dibayar. Pendapatan yang termasuk PNBP pada APBN terdiri dari : ➢ Penerimaan SDA; Pendapatan Minyak Bumi, Gas Bumi, Pertambangan Umum, Kehutanan, Perikanan, Pertambangan Panas Bumi. ➢ Pendapatan Bagian Laba BUMN Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN. ➢ Pendapatan PNBP Lainnya a.Pendapatan Penjualan dan Sewa, Jasa, Bunga, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Pendidikan, Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi, Iuran dan Denda, Pendapatan Lain-lain. ➢ Pendapatan BLU. Selanjutnya Piutang PNBP timbul atas penetapan PNBP yang belum dilunasi sampai dengan tahun anggaran yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kurang Bayar. Pengakuan Piutang: Untuk dapat diakui sebagai piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan harus memenuhi kriteria : 1. Telah memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai pendapatan, yang harus didukung dengan Surat Ketetapan; 2. Belum dilunasi sampai dengan jatuh tempo; 3. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; 4. Sampai dengan akhir tahun anggaran belum dilunasi dan telah diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar; 5. Mempunyai limit waktu pelunasan tidak lebih dari 12 bulan. Pengukuran Piutang: Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut: 1. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan.
2. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh majelis hakim mahkamah pertimbangan pajak. 3. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis hakim mahkamah pertimbangan pajak. b). Piutang Berdasarkan Perikatan. Jenis-jenis piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan yang mendasarinya, yaitu: pemberian pinjaman, jual beli, pemberian jasa dan kemitraan. - Pemberian Pinjaman Jenis-jenis pinjaman yang diberikan oleh Pemerintah Pusat antara lain: a. Piutang yang timbul dari penerusan pinjaman luar negeri (Subsidiary Loan Agreement/SLA) yaitu Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD). b. Piutang yang timbul dari Dana Bergulir. c. Piutang yang timbul karena Bantuan Bea Siswa. Tagihan pemberian pinjaman yang belum dilunasi sampai dengan akhir tahun anggaran dan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan berikutnya dikelompokkan sebagai aset lancar. - Penjualan Pemindah tanganan barang milik negara (BMN)/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah. Timbulnya Piutang atau hak untuk menagih pada akhir periode pelaporan, harus didukung dengan bukti yang sah mengenai pemindahan BMN/daerah. Tagihan atau penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu (1) kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan (2) kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melibihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Anggaran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada aset lainnya. - Kemitraan: Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa Bangun, Serah, Kelola (BSK) dan Bangun, Kelola, Serah (BKS) dan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian kerja sama tersebut harus dituangkan dalam satu naskah perjanjian. Berdasarkan perjanjian kemitraan, dapat diketahu adanya hak tagih pemerintah atau piutang atas peristiwa ini timbul apabila terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya periode pelaporan belum dilunasi oleh mitra kerja samanya dan dicatat sebagai aset di neraca. - Pemberian Fasilitas/Jasa: Bentuk pemberian fasilitas/jasa oleh Pemerintah, umumnya berupa penyewaan Gedung Kantor, Rumah Dinas dan alat-alat berat milik Pemerintah. Persyaratan sewa menyewa tersebut harus dituangkan dalam perjanjian, dengan menetapkan hak dan kewajiban masing-masing dengan jelas selama masa manfaat. Berdasarkan perjanjian sewa menyewa tersebut apabila ada hak tagih atas pemberian fasilitas/jasa tersebut dicatat sebagai piutang di neraca. c). Piutang Transfer Antar Pemerintahan. Piutang transfer dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya hak
dan saat dilaksanakannya transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat hal tersebut sebagai piutang transfer. Transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda baik provinsi/kabupaten/kota terdiri dari transfer DBH, DAU, DAK dan Dana Otsus. d). Piutang Karena Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Kemungkinan terjadi adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan / ditetapkan oleh pihak yang berwenang karena adanya kerugian negara/daerah. Piutang karena TGR dapat dikelompokkan menurut sumber timbulnya TGR, yaitu : 1. TGR merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara/daerah oleh atasan langsung pegawai negeri kepada pegawai negeri bukan bendahara. 2. Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada Bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah dan TP dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. • Penagihan, Penghapustagihan dan Penghapusbukuan piutang. - Penagihan Piutang : Pelaksanaan penagihan piutang pajak mengikuti ketentuan UU No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahu Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tahapan Penagihan: 1.WP diberi Surat Teguran; 2.Diberitahukan Surat Paksa; 3.Diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 4.Jadual Eksekusi.(pengumuman lelang, pelelangan) 5.Penagihan seketika dan sekaligus 6.Pencegahan dan penyanderaan Jadual Waktu Penagihan : 1. Surat Peringatan atau Teguran, 7 hari setelah jatuh tempo; 2. Surat Paksa 21 hari setelah peringatan atau teguran; 3. Penyitaan ( 2X 24 jam) setelah Surat Paksa; 4. Pengumuman Lelang 14 hari setelah penyitaan; 5. Lelang – 14 hari setelah pengumuman Lelang. - Penghapus tagihan Piutang Piutang Pajak yang dapat dihapuskan adalah piutang pajak yang tercantum dalam : a. Surat Tagihan Pajak (STP); b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); d. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB e. Surat Ketetapan Pajak (SKP) PBB f. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPT)
g. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Semua transaksi yang mengakibatkan timbulnya piutang harus dikelola dengan baik agar kualitas tagihan secara hukum dan ekonomik dapat dioptimalkan. Penghapustagihan adalah sebuah keputusan yang sensitif, penuh dengan konsekuensi ekonomik, kemungkinan hilangnya hak tagih/hak menerima tagihan. Untuk itu, satker yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke PUPN. Setelah melalui mekanisme penagihan lewat PUPN tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan surat pemberitahuan tertulis dari PUPN dapat dilakukan penghapustagihan. Sesuai ketentuan dalam UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menkeu berwenang menghapuskan piutang sampai dengan Rp.10 milyar, Presiden berwenang menghapuskan piutang sampai dengan Rp.100 milyar, dan diatas Rp.100 milyar oleh Presiden dengan persetujuan DPR. - Penghapusbukuan Piutang Penghapusbukuan Piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasar berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan. Kriteria Penghapusbukuan. 1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan. a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelapor. b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas. c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tidak mungkin terealisasi tagihannya. 2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan. 3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (write off). • Optimalisasi dana pihak ketiga Pinjaman/utang pemerintah kepada pihak ketiga diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek dan refinacing utang lama. Utang pemerintah merupakan konsekuensi dari postur APBN yang dengan sengaja menerapkan pola deficit spending . Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup kekurangan pendapatan guna mendanai APBN (defisit) dan untuk membiayai kembali utang yang telah jatuh tempo (debt refiancing). Pengelolaan utang pemerintah dalam jangka panjang diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko serta persyaratan yang ringan, jangka waktunya panjang dan tidak ada ikatan politik. Sedangkan untuk jangka pendek pemanfaatan dana pihak ketiga yang diperuntukkan, utamanya bagi penyediaan arus kas jangka pendek harus dikelola secara optimal.
• Penatausahaan Piutang: Penatausahaan piutang negara dilakukan sesuai dengan jenis piutang atau sumber dari piutang negara tersebut, yang meliputi: a. Piutang berdasarkan pungutan pendapatan negara, yang terdiri dari : 1.Piutang pajak Pemerintah Pusat; 2.Piutang PNBP. b. Piutang berdasarkan perikatan: 1.Pemberian Pinjaman; 2.Penjualan; 3.Kemitraan;4.Pemberian Fasilitas/Jasa. c. Piutang Transfer Antar Pemerintahan. d. Piutang karena Tuntutan Ganti Rugi. Pelaksanaan penatausahaan piutang pajak dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak/Kanwil DJP/Kantor Pusat DJP.Penatausahaan PNBP dilakukan oleh setiap Satker / Kementerian / Lembaga. Piutang berdasarkan perikatan ditatausahakan oleh masing-masing satker/ Kementerian/Lembaga yang terkait dengan pemberian pinjaman, penjualan, mengadakan kemitraan dan memberikan fasilitas/jasa kepada pihak lain. Piutang karena transfer ke daerah ditatausahakan oleh masing-masing Pemda provinsi/kabupaten/kota yang mempunyai piutang kepada Pempus dan piutang karena TGR, ditatausahakan K/L terkait.
Lanjutan RiMaK TM VIII tgl.20 April 2017 • Penyediaan inventori (persediaan) ; Secara umum, Inventori adalah persediaan suatu barang atau bahan yang akan disimpan untuk tujuan tertentu untuk memenuhi kebutuhan proses produksi atau dijual lagi. Bentuk dari inventori berupa persediaan bahan baku, persediaan alat-alat kantor, persediaan barang jadi atau persediaan barang yang dalam proses. Inventori ialah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa : a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah; b. Barang atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi; c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan pemerintah, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Persediaan dapat terdiri dari: barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, penyediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan, barang-barang tersebut diakui sebagai persediaan. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik. Diperlukan manajemen persediaan yang efektif dan efisien agar tidak terjadi pemborosan belanja negara dan bisa tercipta tingkat inventori yang optimal dengan biaya seefisien mungkin. Manajemen persediaan merupakan salah satu topik yang sangat terkait dengan tujuan manajemen operasi yaitu meminimalkan total biaya dan meningkatkan service level. Dengan mengelola persediaan secara tepat, perusahaan akan meraih keduanya. Jika rata-rata level persediaan dapat diturunkan maka secara tidak langsung salah satu komponen biaya produksi dapat ditekan, yang berujung pada peningkatan margin keuntungan. Salah satu aspek lain yang dicapai dengan pengelolaan persediaan yang tepat adalah service level meningkat. Persediaan disajikan sebesar : a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. b. Biaya standar atau harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, yang meliputi biaya langsung terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikansecara sistematis. c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, yang meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembang biakkan juga dinilai dengan nilai wajar.
Sesuai PMK Nomor 113/PMK.01/2006 tentang Penatausahaan persediaan di lingkungan Kemenkeu, sasaran penatausahaan persediaan adalah : a. terciptanya tertib administrasi persediaan; b. tersedianya bahan untuk mengetahui jumlah persediaan; c. terwuudnya penghematan keuangan negara; d. terciptanya pengawasan persedian. Penatausahaan persediaan juga merupakan alat penunjang siklus logistik, sehingga dapat berfungsi untuk : a. menyediakan data untuk merencanakan dan menentukan kebutuhan barang; b. memberikan informasi untuk bahan penentuan kebijakan pengadaan barang; c. memberikan pedoman dalam penyimpanan dan pendistribusian barang; d. membina pengelompokan dan standarisasi barang; e. memberikan data untuk penyusunan LKP dalam hal ini Neraca. Prosedur penatausahaan persediaan antara lain : 1. Penyimpanan persediaan; 2. Pengamanan dan pemeliharaan persediaan; 3. Pendistribusian persediaan; 4. Inventarisasi persediaan; 5. Penilaian persediaan; 6. Penghapusan persediaan; 7. Pelaporan persediaan. • Evaluasi penilaian investasi dan strateginya. Investasi adalah komitmen sejumlah dana saat ini sampai periode waktu tertentu, untuk menghasilkan pengembalian diakhir periode sebagai kompensasi atas penundaan konsumsi selama dana tersebut ditempatkan ( Reilly and Brown,2005) Investasi adalah suatu pengorbanan harta pada saat ini untuk mendapatkan harta pada masa yang akan datang (Sharpe,1987). Berdasarkan dua definisi tersebut pada dasarnya investasi merupakan penundaan konsumsi atas sejumlah dana yang dilakukan pada saat ini untuk digunakan dalam produksi atau ditanam dalam satu bidang tertentu selama suatu periode waktu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan diterima di masa mendatang. Menurut SAP (PP.No.71/2010) investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Investasi bisa dalam jangka pendek dan jangka panjang. Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang termasuk investasi jangka pendek, sedangkan apabila lebih 12 (dua belas) bulan termasuk investasi jangka panjang Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Pemerintah melakukan investasi antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan; b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;
c. Berisiko rendah. Instrumen-instrumen yang tersedia untuk penempatan dana surplus kas meliputi: - Penempatan kas di bank sentral; - Penempatan kas di bank komersial; ✓ pada deposito over night (1-3 hari) ✓ pada Deposit on Call yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan di awal. ✓ pada Deposito Berjangka yang dapat ditarik pada tanggal jatuh tempo. ✓ Pembelian obligasi pemerintah dari pasar sekunde dan/atau; ✓ Repo/Reverse Repo. Investasi Pemerintah (dalam jangka panjang) menurut PP No.1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan Investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi,sosial dan/atau manfaat lainnya. Investasi Pemerintah dibedakan atas Investasi Surat Berharga terdiri dari saham dan surat utang dan Investasi Langsung terdiri dari Penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Penyertaaan modal adalah investasi pemerintah pada Badan Usaha ( Badan Usaha swasta berbentuk PT, BUMN, BUMD dan Koperasi) dengan mendapatkan hak kepemilikan. Pemberian pinjaman adalah bentuk investasi pemerintah pada Badan Usaha, BLU, Pemprov./kab./kota dan BLUD dengan hak memperoleh pengembalian berupa pokok pinjaman, bungan dan /atau biaya lainnya. Investasi Pemerintah dilakukan oleh Badan Investasi Pemerintah (BIP). Investasi Langsung dapat dilakukan dengan cara : a. Kerjasama Investasi antara BIP dengan Badan Usaha dan/atau BLU dengan pola Kerja sama Pemerintah swasta (public private partnership) dan/atau b. Kerja sama investasi antara BIP dengan Badan Usaha, BLU, Pemprov./kab./kota, BLUD dan/atau badan hukum asing dengan selain pola kerja sama pemerintah swasta ( non public private partnership). Tujuan Investasi Pemerintah : meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka memajukan kesejahteraan umum. Azas Investasi Pemerintah ialah azas fungsional, azas kepastian hukum, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai. Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Menkeu selaku BUN meliputi kewenangan regulasi, supervisi dan operasional. ➢ Kewenangan Regulasi. Menkeu selaku Pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggung jawab : a. Merumuskan kebijakan, mengatur dan menetapkan Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah; b. Menetapkan kriteria pemenfuhan perjanjian dalam pelaksanaan Investasi Pemerintah; dan c. Menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan Investasi Pemerintah dalam hal ini terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi dan kegagalan pemenuhan Perjanjian Investasi. ➢ Kewenangan Supervisi (Menkeu membentuk Komite Investasi Pemerintah/KIP). Menkeu selaku Pengelola Investasi Pemerintah berwenang dan bertanggungjawab:
a. Melakukan kajian kelayakan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Investasi Pemerintah; b. Memonitor pelaksanaan Investasi Pemerintah yang terkait dukungan Pemerintah; c. Mengevaluasi secara berkesinambungan mengenai pembiayaan dan keuntungan atas pelaksanaan Investasi Pemerintah dalam jangka waktu tertentu; d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait khususnya sehubungan dengan Investasi Langsung dalam penyediaan infrastruktur dan bidang lainnya termasuk apabila terjadi kegagalan pemenuhan kerjasama. ➢ Kewenangan Operasional (Menkeu membentuk Badan Investasi Pemerintah berbentuk satker/badan hukum). Lingkup Manajemen Investasi Pemerintah terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggung jawaban, pengawasan dan divestasi. Salah satu Badan Investasi Pemerintah, yaitu Pusat Investasi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) didirikan sejak 2007 sebagai operator Investasi Pemerintah yang berkedudukan dibawah Menkeu (Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan). Sejak September 2015 PIP sudah dilikuidasi kedalam PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang merupakan Perusahaan Persero dibidang pembiayaan infrastruktur. Tugas khusus yang harus dijalankan oleh PT.SMI adalah mendorong percepatan penyediaan infrastruktur melalui kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga keuangan multilateral. Perencanaan Investasi Pemerintah: Perencanaan Investasi oleh BIP diatur sesuai dengan prinsip kehati-hatian sehingga tujuan Investasi Pemerintah terlaksana dengan efektif dan efisien. Perencanaan Investasi Pemerintah meliputi: (a) Perencanaan Investasi yang diusulkan oleh Badan Investasi Pemerintah dan (b) Perencanaan Kebutuhan Investasi Pemerintah dari APBN disusun setiap tahuna anggaran dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dirjen.Perbendaharaan menyampaikan kebutuhan dana kepada Menkeu cq Dirjen.Anggaran sebagai usulan penyediaan dana Investasi Pemerintah. Dana tersebut akan disediakan dalam DIPA PIP sebagai dasar pelaksanaan investasi. Pelaksanaan Investasi Pemerintah: Pelaksanaan Investasi Langsung dapat dilakukan dengan cara kerjasama investasi BIP dengan pola kerjasama Pemerintah dan swasta (Public Private Partnership), dan kerjasama investasi BIP dengan selain pola kerjasama Pemerintah ( non public private partnership). Pelaksanaan Investasi Langsung dilakukan melalui penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman yang dilakukan oleh BIP dengan Badan Usaha, BLU,Pemprov/kab/kota, BLUD dan/atau badan hukum asing dengan prinsip menitikberatkan pada sumber dana komersial/swasta serta meminimalkan sumber dana pemerintah. Divestasi adalah penjualan Surat Berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah, baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Pada prinsipnya investasi yang dilakukan oleh BIP akan berakhir melalui divestasi baik untuk Investasi surat berharga maupun untuk Investasi Langsung. Divestasi terhadap surat berharga
dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan BIP untuk investasi berikutnya yang lebih menguntungkan. Sedangkan divestasi atas Investasi Langsung dimaksudkan untuk diinvestasikan kembali dalam rangka meningkatkan fasilitas infrastruktur dan bidang lainnya guna memacu roda perekonomian masyarakat. Metode penilaian investasi : a. Metode Payback Period (Periode Pengembalian) adalah jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan nilai investasi melalui penerimaanpenerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Metode ini mencoba mengukur seberapa cepat investasi bisa kembali. Karena itu satuan hasilnya bukan persentase, tapi satuan waktu. Kalau periode payback ini lebih pendek dari pada yang dipersyaratkan maka proyek dikatakan menguntungkan, sedangkan kalau lebih lama proyek ditolak. b. Metode Net Present Value, metode ini menghitung selisih antara nilai sekarang investasi dan nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih (operasional maupun terminal cash flow ) dimasa yang akan datang. Untuk menghitung nilai sekarang tersebut perlu ditentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dianggap relevan. Apabila nilai sekarang penerimaanpenerimaan kas bersih dimasa yang akan datang lebih besar dari pada nilai sekarang investasi, maka proyek ini dikatakan menguntungkan sehingga diterima. Sedangkan apabila nilainya kecil (NPV negative) proyek ditolak karena tidak menguntungkan. c. Metode Internal Rate of Return, metode ini menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerimaanpenerimaan kas bersih dimasa yang akan datang. Apabila tingkat bunga ini lebih besar dari pada tingkat bunga relevan (tingkat keuntungan yang disyaratkan) maka investasi dikatakan menguntungkan, kalau lebih kecil dikatakan merugikan. d. Metode Provitability Index, metode ini menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan-penerimaan kas bersih dimasa yang akan datang dengan nilai sekarang investasi. Kalau Provitability Index (PI) nya lebih besar dari pada 1, maka proyek dikatakan menguntungkan, tetapi kalau kurang dikatakan tidak menguntungkan. Sebagaimana metode NPV , maka metode ini perlu menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang dipergunakan. • Inventori dan Utang Jangka Pendek Pinjaman/utang pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek dan refinancing utang lama. Utang pemerintah merupakan konsekuensi dari postur APBN kita yang dengan sengaja menerapakan pola defisit. Utang merupakan instrumen utama pembiayaan APBN untuk menutup defisit APBN dan untuk membiayai kembali utang yang telah jatuh tempo (debt refinancing). Sehubungan dengan itu debt refinancing dilakukan dengan term and condition (biaya dan resiko) utang baru yang lebih baik. Berkenaan dengan itu, manajemen utang pemerintah (jangka panjang) diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan resiko yang rendah, jangka waktunya panjang dan tidak ada ikatan politik. Untuk jangka pendek, pemanfaatan dana fihak ketiga diperuntukkan bagi penyediaan arus kas jangka pendek.
Jenis utang pemerintah terdiri dari : 1. Surat Berharga Negara (SBN) dalam rupiah atau valas; ❖ Surat Utang Negara *Surat Perbendaharaan Negara (SPN-Treasury Bills) SUN jangka pendek (s.d 12 bulan); *Obligasi Negara (SUN lebih dari 12 bulan). ❖ Surat Berharga Negara Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam Rupiah atau valas. 2. Pinjaman (Pinjaman Luar Negeri dan Pinjaman Dalam Negeri). Berdasarkan kebutuhan pembiayaan APBN, sumber dana akan dipenuhi melalui penerbitan/penarikan utang tunai dan pembiayaan kegiatan/proyek meliputi SBN Domestik, SBN Valas dan Pinjaman LN/DN. SBN Domestik dipilih karena hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya investment-oriented society, meningkatkan likuiditas pasar SBN rupiah dengan menyediakan supply SBN yang memadai. SPN – Treasury Bills merupakan SUN berjangka waktu 12 bulan dengan pembayaran bunga diskonto. SPN diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan instrumen pasar uang sebagai alat pengelolaan kas. Obligasi Negara (ON) merupakan SUN berjangka waktu lebih dari 12 bulan. ON diterbitkan dengan tingkat bunga tetap (fixed rate)dan mengambang (variable rate). Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk) dengan tenor kurang dari 1 tahun atau lebih. Pada saat ini Sukuk yang ada memiliki tenor 6 bulan dan lebih dari 1 tahun. Referensi: 1. Investment Analysis and Portofolio Management by Frank K.Reilly and Keith C. Brown; 2. Sound Practice in Government Debt Management by Graeme Wheeler (the World Bank); 3. Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2016, DJPPR Kemenkeu; 4. Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah; 5. Surat Utang Negara (SUN), Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kementeriaan Keuangan.
