MAKALAH
SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH Untuk memenuhi tugas kelompok presentasi mata kuliah Sistem Informas Akuntnasi Sektor Publik KELAS CA
Fanditama Akbar Nugraha Rendy Fadlan Putra Hisyam Fauzi
115020307111029
115020307111047 115020300111095
oleh:
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2014
SIKLUS ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Untuk dapat mencapai tujuan negara tersebut maka dibutuhkan biaya yang direalisasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja. Dalam konteks ini dengan adanya otonomi daerah menjadikan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan – urusan daerah. Salah satunya adalah mengelola keuangan daerah, sehingga ada istilah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD ini jiga merupakan salah satu instrumen untuk melakukan pengendalian yang berprinsip pada POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controling). Secara umum ada beberapa fungsi anggaran, yaitu : Alat pengendalian : maksudnya adalah anggaran harus mampu menegndalikan
pengeluaran hingga batas keuangan (daerah) sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Pengeluaran yang dilakukan harus sesuai dengan pemanfaatan dan juga harus sesuai dengan maksud politik pembuat undang – undnag. Alat pengawas
: Dimaksutkan mengawasi terhadap satuan operasional dan memperbaiki efisiensi lembaga pemerintahan, dalam arti lain anggaran beperan untuk meningkatkan pengawasan.
Alat Perencanaan
: Maksudnya adalah anggaran merupakan sarana pembuatan kebijakan
untuk
memelihara
keberlanjutan
aktifitas
pemerintahan, pengembanagn program – program baru, serta mengalokasikan sumber daya diantara lembaga – lembaga pemerintah.
Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi: (a) Pendapatan Asli Daerah; (b) Dana Perimbangan, dan (c) Lain-Lain Pendapatan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD): PAD adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku.
Kewenangan
daerah
dalam
memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari: 1) Pajak Daerah. 2) Retribusi Daerah. 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang mencakup: a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD); b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN) c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. 4) Lain-lain PAD yang Sah, yang meliputi: a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; c. Jasa giro; d. Pendapatan bunga; e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah; f. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; g. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah; h. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; i.
Pendapatan denda pajak dan retribusi;
j.
Pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
k. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan l.
Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
Dana Perimbangan, meliputi:
1) Dana Alokasi Umum; 2) Dana Alokasi Khusus; dan 3) Dana Bagi Hasil, yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak. Pendapatan Lain-Lain yang Sah, meliputi:
1) Pendapatan Hibah; 2) Pendapatan Dana Darurat; 3) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota; 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya; 5) Dana Penyesuaian; dan 6) Dana Otonomi Khusus
Belanja Daerah
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pasal 26 dan 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tidak merinci tentang klasifikasi belanja menurut urusan wajib, urusan pilihan, dan klasifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 ayat (1), memberikan secara rinci klasifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan atau
klasifikasi
menurut
organisasi,
fungsi,
program
kegiatan,
serta
jenis
belanja.Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 32 ayat (2), klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum; 4) Perumahan Rakyat; 5) Penataan Ruang; 6) Perencanaan Pembangunan; 7) Perhubungan;
8) Lingkungan Hidup; 9) Kependudukan dan Catatan Sipil; 10) Pemberdayaan Perempuan; 11) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; 12) Sosial; 13) Tenaga Kerja; 14) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 15) Penanaman Modal; 16) Kebudayaan; 17) Pemuda dan Olah Raga; 18) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri; 19) Pemerintahan Umum; 20) Kepegawaian; 21) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 22) Statistik; 23) Arsip; dan 24) Komunikasi dan Informatika. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan 1) Pertanian; 2) Kehutanan; 3) Energi dan Sumber Daya Mineral; 4) Pariwisata; 5) Kelautan dan Perikanan; 6) Perdagangan; 7) Perindustrian; dan 8) Transmigrasi. Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan, Program dan Kegiatan, serta Jenis Belanja 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi: a. Belanja Pegawai; b. Bunga; c. Subsidi;
d. Hibah; e. Bantuan Sosial; f. Belanja Bagi Hasil; g. Bantuan Keuangan; dan h) Belanja Tak Terduga. 2) Belanja Langsung, meliputi: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang dan Jasa; c. Belanja Modal.
Pembiayaan Daerah
Pembiayaan
adalah setiap penerimaan
yang
perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 59 terdiri dari
Penerimaan Pembiayaan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 60 menyebutkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah, meliputi: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Lalu; b. Pencairan Dana Cadangan; c. Penerimaan pinjaman daerah; d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan f. Penerimaan piutang daerah.
Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, meliputi: a. Pembentukan dan cadangan; b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; c. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo; dan d. Pemberian pinjaman daerah.
Ketika berbicara mengenai siklus anggaran pemerintah daerah maka Penyusunan dan Penetapan Anggaran dilakukan 1 tahun sebelum tahun anggaran berkenaan . kemuadian pelaksanaan Anggaran dilaksanakan 1 tahun saat tahun anggaran berjalan. Dan selanjutnya
Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaporkan tiap
semester (6 bulan sekali). Siklus anggaran itu sendid terdiri dari Pendapatan yang kemudian tertuang dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian dapat diketahui anggaran belanja negara yang harus dikeluarkan. Disamping itu ada juga pembiayaan yang merupakan anggaran namun belum jelas ketergunaannya dan dikelola tersendiri. Siklus anggaran itu sendir disusun kemudian dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. Kemudian ketika berbicara mengenai struktur anggaran maka struktur naggaran juag terdiri dari Pendapatan yang bermuara ke APBD yang selanjatnya dapat diketahui belanja yang dilakukan. Untuk pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemuadian dana perimbangan dan dana lain – lain yang sah. PAD sendiri terdiri dari empat komponen yaitu Pajak Daerah, retribusi Daerah, hasil pengelolaan kakayaan dareah yang dipisahkan dan yang terakhir adalah lain – lain yang sah. Kemudian untuk dana perimbangan terdiri dari : dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Selanjutnya untuk dana lain – lain yang sah terdiri dari: bantuan dana, hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemda lainnya. Kemudian untuk Belanja Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. belanja tidak langsung merupakan belanja yang dipakai untuk penyelenggaraan organisasi pemerintah. Sedangkan belanja langsung merupakan
belanja
yang
kebergunaannya
sebagian
dipakai
untuk
kegiatan
pembangunan bagi rakyat. Sehingga semakin besar anggaran yang dialokasikan untu belanja langsung maka anggaran tersebut akan lebih banyak yang sampai ke masyarakat. Proses Penyusunan APBD di pemerintah daerah
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selalu diatur dengan peraturan perundang-undangan dalam pembuatannya. Dimulai dengan Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta diarahkan pelaksanaannya dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, setiap Tahunnya Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun anggaran berikutnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD harus mengacu kepada dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan juga Prioritas dan Plafon anggaran (PPA). Selain itu SKPD juga harus berpedoman kepada Renstra dan juga Renja SKPD yang dibuat dengan mengacu kepada RKPD. Setelah RKA-SKPD dibuat kemudian diserahkan kepada Tim tekhnis dari TAPD untum melakukan verifikasi RKA-SKPD. Verifikasi yang telah dilakukan kemudian akan disampaikan dalam forum TAPD sebelum dilakukan penyusunan RAPBD. RAPBD yang telah disusun kemudian akan disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan juga penetapan Raperda APBD. Penyusunan anggaran di daerah telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 yang disajikan dalam bentuk tabel berikut (Lampiran). Pemerintah Daerah mempunyai jadwal penyusunan anggaran yang disusun oleh Bappeda dengan tetap berpedoman pada Permendagri tersebut. Namun dalam pelaksanaannya pemerintah daerah sering kali mundur dari jadwal yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Mundurnya jadwal penyusunan anggaran di pemerintah Daerah sering kali disebabkan oleh pembahasan perubahan APBD Tahun berjalan yaitu APBD tahun sebelumnya sehingga melebihi waktu yang telah diatur. Pembahasan perubahan APBD tersebut secara otomatis akan mempengaruhi jadwal penyusunan APBD untuk tahun selanjutnya karena semua tahapan dalam penyusunan anggaran akan mundur dari jadwal yang telah diatur dalam Permendagri 13 tahun 2006. Penyebab dari lamanya pembahasan perubahan APBD tahun sebelumnya ini adalah karena setiap SKPD mengajukan perubahan kegiatan yang melebihi anggaran daerah yang tersedia, selain itu adanya ketidaksesuaian antara program dan kegiatan perubahan yang tidak sesuai dengan pos anggaran yang ada, apakah masuk di SiLPA, Dana Otonomi Khusus, Dana Perimbangan, dll. Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) selaku PPKD harus melakukan evaluasi agar alokasi dana untuk perubahan program dan kegiatan dapat sesuai dengan pos anggaran dan selain itu juga untuk meminimalisir program dan kegiatan yang kurang efektif dan efisien. Pengkajian yang dilakukan itulah yang
menjadikan pembahasan menjadi lama karena harus melibatkan semua SKPD dalam pembahasannya dimana setiap SKPD harus dapat menjelaskan maksud dari program dan kegiatan yang dimasukkan dalam perubahan anggaran SKPD tersebut. Pergeseran anggaran pun tidak bisa sembarang dilakukan oleh SKPD, sehingga hal tersebut yang perlu dikaji lagi oleh DPKAD untuk mengetahui apakah ada pergeseran anggaran yang tidak sesuai. Penyusunan Kebijakan Umum APBD oleh Bappeda mengalami keterlambatan sebagai akibat dari pembahasan perubahan APBD yang lama. Penyusunan Kebijakan Umum APBD yang idealnya dilaksanakan pada bulan Juni dengan estimasi waktu penyusunan selama 1 bulan seringkalimengalami kemunduran dalam pelaksanaannya. Setelah penyusunan dilakukan, Kebijakan Umum APBD (KUA) harus disampaikan kepada DPRD yang dalam hal ini melalui Panitia Anggaran. Estimasi pembahasan KUA beserta kesepakatannya berlangsung selama 3 minggu sampai dengan minggu pertama bulan Juli. Dikarenakan keterlambatan dalam penyusunan KUA, maka penyampaian KUA dan juga kesepakatan yang, biasanya dilakukan pada bulan Agustus Berlanjut kepada penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, pemda biasanaya
belum
mampu
menyusun
PPAS
sesuai
jadwal
yang
telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam Permendagri 13 tahun 2006, penyusunan PPAS sampai dengan disepakati menjadi Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) antara TAPD dan Panitia Anggaran DPRD berlangsung pada bulan Juli. Namun yang sering kali terjadi di Pemerintah Daerah adalah penyusunan PPAS dilaksanakan pada Minggu kedua bulan Agustus sampai dengan akhir bulan September. Mundurnya jadwal penyusunan KUA dan PPAS secara otomatis berpengaruh terhadap jadwal penyusunan RKA-SKPD. SKPD diberikan estimasi waktu kurang dari 1 bulan untuk menyusun RKA-SKPD yakni pada bulan Oktober. Penyusunan Rencana Kerja yang tergesa-gesa akan berpengaruh tidak hanya kepada kualitas program dan kegiatan tetapi juga akan berpengaruh terhadap efektivitas atau tidaknya program dan kegiatan tersebut. Sehingga akan berdampak pada tahap perubahan APBD untuk tahun anggaran berikutnya. Keterlambatan penyusunan RKA-SKPD juga berpengaruh pada verifikasi RKASKPD yangdilakukan pada bulan November, mundur satu bulan dari waktu yang
seharusnya. Disini Tim Tekhnis (verifikasi) diberi batas waktu selama satu minggu untuk menyelesaikan verifikasi. Hasil Verifikasi RKA-SKPD yang telah disetujui oleh TAPD kemudian dijadikan dasar untuk menyusun Rancangan APBD. Penyusunannya dilakukan bersama-sama oleh Tim Tekhnis yang telah ada. Penyusunan Rancangan APBD pada tahun anggaran yang berjalan dilakukan pada minggu kedua bulan November. Penyusunan Rancangan APBD dilakukan selama satu minggu. Setelah penyusunan Rancangan APBD selesai, kemudian pada minggu ketiga Bulan November Pemerintah daerah menyampaikan Rancangan Perda APBD kepada DPRD. Penyampaian Raperda APBD oleh Tim Anggaran
Pemerintah
Daerah
(TAPD)
kepada
DPRD
melalui
Panitia
Anggaran berlangsung pada Minggu Ketiga Bulan November. Salah satu fungsi dari anggaran adalah sebagai inst rumen politik. Dengan anggaran akan menunjukkan bargaining eksekutif dalam mengelola anggaran tersebut. Akan tetapi bargaining eksekutif tersebut harus sesuai dengan tuntutan kebutuhan publik yang tentunya diawali oleh legislatif. Hal tersebut akan terjadi pada saat pembahasan Raperda bersama DPRD.
Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui tiga tahap sebagai berikut:
Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD Menurut ketentuan dari Pasal 104 Permendagri No. 13 Tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampirannya yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pengambilan keputusan bersama ini harus sudah terlaksana paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dimulai. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. Raperda APBD tersebut antara lain memuat rencana pengeluaran yang telah disepakati bersama. Raperda APBD ini baru dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kabupaten/kota setelah mendapat pengesahan dari Gubernur terkait.
Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Raperda APBD pemerintahan kabupaten/kota yang telah disetujui dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati.Walikota harus disampaikan kepada Gubernur untuk di-evaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya. Hasil evaluasi ini sudah harus dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanaya Raperda APBD tersebut. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahapan terakhir ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur terkait paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal ditetapkan.
