BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG
Perkembang Perkembangan an Akuntan Akuntansi si Pemerintah Pemerintah di Indonesia Indonesia mengalami mengalami peningkatan yang signifikan sejak diterapkan Undang-Undang No.17 Tahun ahun !!" !!" tentan tentang g #euang #euangan an Negara Negara dan diikut diikutii dengan dengan Peratu Peraturan ran Pemerintah No.$ Tahun !!$ Tentang %tandar Akuntansi Pemerintah serta Turunan Peraturan lain yang Terkait. Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat sangat berga bergantu ntung ng kepad kepadaa
perat peratura uran n
perun perundan dangg-un undan danga gan n
yang yang
berlaku berla ku pada negara negar a yang bersangkut bers angkutan. an. &iri-'ir &iri -'irii terpentin terp enting g atau persyarat pers yaratan an dari sistem sist em akuntansi akunta nsi pemerinta pemer intah h menurut menuru t P(( dalam dala m bukunya
A Manual Manu al
for
Gove rnment rnm ent
Accounti Acco unting, ng,
anta antara ra lain lain
disebutkan bah)a* 1.
%istem %istem akunt akuntans ansii pemeri pemerinta ntah h harus harus diran' diran'an ang g sesua sesuaii deng dengan an konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.
.
%istem akuntansi akuntansi pemerintah pemerintah harus dapat menyediakan menyediakan informasi ya n g
akuntabel
dan
audit abe l
+artinya
da pat
dipertanggungja)abkan dan diaudit,. ".
%ist %istem em
akun akunta tans nsii
info inform rmas asii
peme pemeri rint ntah ah
keua keuang ngan an
yang ang
haru haruss
dipe diperl rluk ukan an
mamp mampu u untu untuk k
meny menyed edia iaka kan n peny enyusun usunan an
ren'an ren'anap apro rogra gram m dan dan ealu ealuasi asi pelaks pelaksan anaan aan se'ara se'ara fisik fisik dan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem
akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan/ aset/ ke)ajiban/ dan ekuitas ekuitas dana pemerin pemerintah tah pusat/ pusat/ yang yang mengha menghasilka silkan n informas informasii akuntansi dan laporan keuangan yang tepat )aktu dengan mutu yang dapat dapat diandalk diandalkan/ an/ baik yang diperluk diperlukan an oleh badan-b badan-badan adan di luar 1 Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
pemerintah pusat seperti 0P/
maupun
oleh
berbagai tingkat
manajemen pada pemerintah pusat. Sistem akuntansi !emerintah "aerah (SAPD) merupakan suatu
instrumen untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah
ditetapkan dalam
%AP
dan
kebijakan akuntansi. %AP0
menunjukkan rangkaian proses akuntansi identifikasi
transaksi
yang
terdiri
dari
proses
keuangan/ menjurnal ke dalam buku jurnal/
memposting ke buku besar/ menyusun nera'a saldo/ menyusun kertas kerja konsolidasian/ dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. %ebagai sebuah pedoman/ %AP0 menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang di'atat dan bagaimana men'atatnya. Pada prinsipnya/ %AP0 disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar. Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia sangat lamban dalam
merespons
tuntutan
perkembangan
2aman.
Akuntansi
pemerintahan di Indonesia juga belum berperan sebagai alat untuk meningkatkan
kinerja
birokrasi.
pemerintah
dalam
memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat. Pada periode lama/ output yang dihasilkan oleh akuntansi pemerintahan di Indonesia sering tidak akurat/ terlambat/ dan tidak informatif/ sehingga tidak diandalkan dalam pengambilan keputusan. 3alah/ segala kekurangan ada dalam akuntansi pemerintahan pada periode tersebut sering menjadi ladang yang subur untuk tumbuhnya praktek-praktek ##N. Namun
demikian/
pada
dasa)arsa
terakhir
yang
berkulminasi
diundangkannya tiga paket keuangan negara/ terdapat dorongan yang kuat untuk memperbaharui akuntansi pemerintahan di Indonesia. (eberapa faktor penting yang menjadi pendorong tumbuh pesatnya perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia akhir-akhir ini antara lain/ adalah*
Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
1. Diteta!kann#a ti$a !aket UU #an$ men$atur Keuan$an Ne$ara Pasal " +1, UU No. 17 Tahun !!" tentang #euangan Negara mengamanatkan hah)a laporan pertanggungja)aban pelaksanaan AP(NAP(0 berupa laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. .
Diteta!kann#a UU tentan$ !emerintahan "aerah "an UU tentan$ !enm%an$an antara keuan$an !emerintah !usat "an "aerah . Pasal 14$ ayat 15 UU No. " Tahun !!$ tentang
Pemerintahan 0aerah menyatakan bah)a laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan %tandar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ".
Pr&'esi akuntansi. Ikatan Akuntan Indonesia +IAI, telah lama
menginginkan adana standar akuntansi di sektor publik sebagai hal yang paralel dengan telah adanya lebih dahulu standar akuntansi di sektor komersiil. $.
Bir&krasi . Pemerintahan merupakan penyusun dan sekaligus
pemakai
yang berkepentingan akan adanya suatu akuntansi
pemerintahan yang handal. 0engan diundangkannya tiga paket keuangan negara mendorong birokrat se'ara serius menyiapkan sumber daya/ sarana/ dan prasarananya. 6.
as#arakat (LS "an aki* rak#at) . 3asyarakat melaiui %3
dan )akil rakyat di
0P/ 0P0/ dan 0P0 juga menaruh
perhatian terhadap praktik good governance pada pemerintahan di Indonesia. 0itetapkannya undang-undang yang menyangkut tiga paket keuangan negara dan pemerintahan daerah merupakan 'erminan dari kontribusi aktif para )akil rakyat di 0P. 0i samping itu/ pertanggungja)aban atas pelaksanaan AP(NAP(0 8.
memerlukan persetujuan dari 0P0P0. Sekt&r Sasta. Perhatian dari sektor s)asta mungkin tidak terlalu signifikan karena akuntansi pemerintahan tidak terlalu berdampak se'ara langsung atas kegiatan dari sektor s)asta. Namun/ penggunaan
teknologi
informasi
" Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
dan
pengembangan
sistem
informasi berbasis akuntansi akan mendorong sebagian pelaku bisnis di sektor s)asta untuk ikut menekuninya. 7.
Aka"emisi. Akademisi terutama di sektor akuntansi menaruh
perhatian yang 'ukup besar atas perkembangan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan. Perhatian ini sangat erat kaitannya dengan penyiapan %03 yang menguasai kemampuan di bidang akuntansi
pemerintahan
untuk
memenuhi
kebutuhan
tenaga
operasional dan manajer akuntansi di pemerintahan. (eberapa anggota #omite %tandar Akuntansi Pemerintahan saat ini berasal dari perguruan tinggi. 0i samping itu/ jurusan akuntansi pada perguruan tinggi sudah lama memberikan kepada mahasis)a %1 mata kuliah akuntansi pemerintahan. (eberapa perguruan tinggi juga sudah mulai mena)arkan spesialisasi akuntansi sektor publik pada program magister akuntansinya. 4.
Dunia Internasi&na* +lender dan inestor,. 9orld (ank/ A0(/ dan
:(I&/ merupakan lembaga internasional +lender,/ yang ikut berkepentingan untuk berkembangnya akuntansi sektor publik yang baik di Indonesia. Perkembangan akuntansi tadi diharapkan dapat meningkatkan
transparansi
dan
akuntanbilitas
dari
proyek
pembangunan yang didanai oleh lembaga tersebut. embaga ini/ baik langsung maupun se'ara tidak langsung/ ikut berperanan dalam mendorong ter);judnya standar akuntansi pemerintahan yang menopang perubahan akuntansi p'n)rrntaiarn di Indonesia. <.
Ba"an Pemeriksa Keuan$an (BPK) . UU 17!!" dan UU
16!!$ menyebutkan bah)a Pertanggungja)aban Pelaksanaan AP(NAP(0 diperiksa oleh (P#. Untuk dapat memberikan opininya/ (P# memerlukan suatu standar akuntansi pemerintahan yang
diterima
se'ara
umum.
Perhatian
(P#
terhadap
pengembangan akuntansi pemerintahan sangat besar antara lam ditandai dengan partisipasi dari lembaga ini dalam pembahasan tiga paket UU dengan 0P. %elain itu/ pasal " +, UU No. 17 Tahun !!= mengamanatkan bah)a standar akuntansi pemerintahan $ Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
ditetapkm dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahuiu mendapat pertimbangan dari (P#. 1!. A!arat Pen$aasan Intern Pemerintah . APIP yang meliputi (a)asda/ Irjen/ dan (P#P merupakan auditor intern pemerintah yang berperan untuk membantu pimpinan untuk ter)ujudnya sistem pengendalian intern yang baik sehingga dapat mendorong peningkatan
kinerja
instansi
pemerintah sekaligus
men'egah
praktek-praktek ##N. Akuntansi pemerintahan sangat erat kaitan dan dampaknya terhadap sistem pengendalian intern sehingga auditor intern mau tidak mau harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi pemerintahan sehingga dapat berperan untuk mendorong penerapan akutansi pemerintahan yang sedang dikembangkan.
1.+
TU,UAN
Adapun tujuan makalah ini sebagai berikut * 1. 3enjelaskan dan menggambarkan %istem Akuntansi Pemerintah Pusat +%APP, . 3enjelaskan dan menggambarkan %istem Akuntansi Pemerintah 0aerah +%AP0,
1.-
ANAAT
Adapun manfaat makalah ini sebagai berikut * 1. 0apat mengetahui %istem Akuntansi Pemerintah Pusat +%APP, . 0apat mengetahui %istem Akuntansi Pemerintah 0aerah +%AP0,
6 Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
BAB II PEBAHASAN +.1
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
%istem Akuntansi Pemerintah Pusat +%APP, adalah serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data/ pen'atatan/ pengikhtisaran sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.+0eddi Nordia)an !1!*1<1,. uang lingkup %APP adalah pemerintah pusat +dalam hal ini adalah lembaga tinggi negara dan lembaga eksekutif, serta pemerintah daerah yang mendapat dana dari AP(N +terkait dengan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan,. >leh karena itu %APP tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemerintah daerah +yang menggunakan AP(0,/ lembaga keuangan negara serta (U3N(U30.
+.1.1 Pen"e*e$asian Kekuasaan "an Pen$e*&*aan Keuan$an Ne$ara
8 Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
Keterangan Gambar : #ekuasaan pengelolaan keuangan negara oleh Presiden* - 0ikuasakan kepada 3enteri #euangan/ selaku pengelola fiskal dan 9akil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan5 - 0ikuasakan
kepada
menteripimpinan
lembaga
selaku
Pengguna
AnggaranPengguna (arang kementerian negaralembaga yang dipimpinnya5 - 0iserahkan kepada gubernurbupati)alikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan me)akili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan5 - Tidak termasuk ke)enangan dibidang moneter/ yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang/ yang diatur dengan undang-undang.
+.1.+
1.
Tu/uan SAPP
Penjagaan aset
+ safeguarding aset , agar aset pemerintah dapat terjaga
melalui serangkaian proses pen'atatan/ pengolahan dan pelaporan keuangan .
yang konsisten sesuai dengan standar5 3emberikan informasi yang relean +relevance, yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat )aktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan pemerintah pusat/ baik se'ara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja untuk menentukan ketaatan terhadap
".
otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas5 3emberikan informasi yang dapat diper'aya +reliability, tentang posisi
$.
keuangan suatu instansi dan pemerintah pusat se'ara keseluruhan5 3enyediakan informasi keuangan yang berguna untuk peren'anaan/ pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah se'ara efisien + feedback and predictability,. %APP dilaksanakan oleh 3enteri keuangan selaku pengelola fiskal dan )akil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. %APP terdiri dari sistem akuntansi yang (endahara Umum Negara +%A-(UN, dan %istem Akuntansi Instansi +%AI,. %A-(UN merupakan sistem yang memproses data transaksi utang pemerintah/ inestasi pemerintah/ penerimaan dan pengeluaran pembiayaan/ kas umum negara/ serta akuntansi umum5
7 Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
+.1.-
Sistem Akuntansi Ben"ahara Umum Ne$ara (SA0BUN)
%istem akuntansi pusat adalah sistem yang digunakan untuk menghasilkan aporan #euangan (endahara Umum Negara +#-(UN, yang terdiri atas aporan ealisasi Anggaran/ Nera'a/ aporan Arus #as/ aporan Posisi Utang/ aporan Posisi Penerusan Pinjaman/ dan aporan Inestasi Pemerintah. %A-(UN terdiri atas * 1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) %iAP terdiri atas %istem Akuntansi #as Umum Negara +%A#UN, yang menghasilkan A# dan nera'a #UN dan %istem Akuntansi Umum +%AU, yang menghasilkan A dan nera'a %AU. +.
Sistem Akuntansi Utan$ Pemerintah "an Hi%ah (SAUPH) %AUP?@ menghasilkan laporan realisasi penerimaan hibah/ pembayaran
bunga utang/ penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta nera'a. %AUP?@ dilaksanakan oleh 0irektorat :enderal Pengelolaan Utang selaku unit akuntansi pembantu (UN +UAP(UN,. Transaksi pengelolaan utang terdiri atas * a. Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri b. Pembayaran 'i'ilan utang luar negeri '. Pembayaran 'i'ilan utang dalam negeri d. Penerimaan utang luar negeri e. Penerimaan utang dalam negeri f. Penerimaan hibah 0okumen sumber pengelolaan utang terdiri atas dokumen anggaran/ dokumen
pengeluaran/
dokumen
penerimaan/
dan
dokumen
lain
yang
dipersamakan untuk pengelolaan utang. Pemrosesan dokumen sumber ini akan menimbulkan pengeluaran pembiayaan dan penurunan nilai utang. -.
Sistem Akuntansi In2estasi Pemerintah (SA0IP) %istem ini menghasilkan nera'a dan A dan dilaksanakan oleh unit yang
menjalankan fungsi penatausahaan dan pelaporan inestasi pemerintah/ yaitu 0irektorat :enderal #ekayaan Negara 0epartemen #euangan. 0irektorat :enderal #ekayaan Negara selaku Unit Akuntansi Pembantu (endahara Umum Negara +UAP(UN, memproses data transaksi inestasi permanen yang merupakan bahan penyusunan laporan inestasi. #emudian/ laporan tersebut dikirimkan ke Unit Akuntansi (endahara Umum Negara +UA(UN,. 3.
Sistem Akuntansi Penerusan Pin/aman (SA0PP) %istem Akuntansi Penerusan Pinjaman menghasilkan A dan nera'a/ serta
4 Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
dilaksanakan oleh 0irektorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman 0epartemen #euangan. 4.
Sistem Akuntansi Trans'er ke Daerah (SA0TD) %A-T0 menghasilkan A dan nera'a dan dilaksanakan oleh 0irektorat
:enderal Perimbangan #euangan. Transaksi transfer pada pemerintah daerah terdiri atas * (elanja 0ana Perimbangan • (elanja 0ana >tonomi #husus dan Penyesuaian • 5.
Sistem Akuntansi Ba$ian An$$aran Perhitun$an "an Pem%ia#aan (SA0
6. 7.
BAPP) Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA0TK) Sistem Akuntansi Ba"an Lainn#a (SA0BL) 3enghasilkan A dan Nera'a atas transaksi badan lainnya. %A-(
•
dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup 0epartemen #euangan yang diberi )e)enang oleh
menteri keuangan selaku UP(UN untuk memproses data
transaksi dari badan lainnya sehingga menghasilkan laporan berupa Nera'a dan A atas transaksi badan lainnya yang kemudian diberikan kepada UA(UN. +.1.3 Sistem Akuntansi Instansi
Adalah serangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data/ pen'atatan/ pengikhtisaran/ sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara atau lembaga.+0eddi Nordia)an !1!*1<8,. %AI
)ajib dilaksanakan oleh setiap kementerian negaralembaga untuk
menghasilkan laporan keuangan. Untuk melaksanakan %AI/ setiap kementerian negaralembaga )ajib membentuk unit akuntansi yang terdiri atas * 1. .
Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (arang +UAPA(,5 Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran (arang Bselon +UAPPA(-
".
BI,5 Unit
$.
+UAPPA(-9,5 Unit Akuntansi #uasa Pengguna Anggaran(arang +UA#PA(,.
Akuntansi
Pembantu
Pengguna
Anggaran
(arang-9ilayah
SAI ter"iri "ari ti$a su%sistem #aitu 8 a. %istem Akuntansi #euangan +%A#, %ubsistem dari %AI yang merupakan menghasilkan informasi mengenai
aporan ealisasi Anggaran +A,/ Nera'a/ dan &atatan atas aporan #euangan < Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
+&a#, milik kementerianInstansi. 0alam rangka melaksanakan %A#/ setiap kementerian negaralembaga membentuk unit akuntansi* UAPA/ UAPPA-BI/ UAPPA-9 dan UA#PA b. %istem Akuntansi (arang 3ilik Negara +%I3A#-(3N, %ubsistem dari %AI yang merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen suber dalam rangka menghasilkan informasi untuk menyusun nera'a dan laporan (arang 3ilik Negara serta laporan manajerial lainnya menurut ketentuan yang berlaku. 0alam rangka melaksanakan %I3A#-(3N/ setiap kementerian Negaralembaga membentuk unit akuntansi barang berikut * UAP(/ UAPP(-BI/ UAPP(-9/ dan UA#P(. '. %istem Akuntansi (agian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan +%A(APP, %ubsistem dari %AI yang merupakan prosedur manual dan terkomputerisasi/ mulai dari dari pengumpulan data/ pen'atatan/ pengikhtisaran/ sampai pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan atas transaksi keuangan pusat pada kementerian negaralembaga dan menteri keuangan sebagai pengguna anggaran. 3eliputi sistem untuk transaksi keuangan yang dilakukan oleh (UN yang merupakan ke)ajiban pemerintah atas suatu kegiatan dan tidak dilakukan pada kementerian Negaralembaga. Transaksi keuangan (APP terdiri atas * 1, (elanja subsidi , (elanja transfer lainnya ", (elanja lain-lain $, Transfer kepada pemerintah daerah (elanja dana perimbangan • (elanja otonomi khusus dan penyesuaian • 6, Pengelolaan utang Pembayaran bunga utang dalam dan luar negeri • Pembayaran 'i'ilan pokok utang luar negeri • Pembayaran 'i'ilan pokok utang dalam negeri • Penerimaan pembiayaan • Penerimaan hibah • 8, (elanja penerusan pinjaman 7, (elanja penyertaan modal Negara 4, (elanja penerusan pinjaman sebagai hibah <, (elanja penerusan hibah 1!, Transaksi khusus Pengeluaran kerja sama internasional • Pengeluaran perjanjian hukum internasional • 1! Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
• • • •
+.+
Pengeluaran koreksi dan pengembalian Pembayaran jasa perbendaharaan Pembayaran PC# Pendapatan jasa perbendaharaan dan perbankan
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
%istem Akuntansi Pemerintah 0aerah +%AP0, adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data/ pen'atatan/ pengikhtisaran/ sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungja)aban pelaksanaan AP(0 yang dapat dilakukan se'ara manual atau menggunakan aplikasi komputer. %AP0 terdiri atas dua subsistem yaitu * 1.
%istem Akuntansi Pemerintah 0aerah +%AP0, 0ilaksanakan oleh PP#0. PP#0 akan men'atat transaksi-transaksi yang
dilakukan oleh leel pemerintah daerah seperti pendapatan dana perimbangan/ belanja bunga/ subsidi/ hibah/ bantuan sosial/ belanja bagi hasil/ bantuan keuangan/ belanja tidak terduga/ transaksi-transaksi pembiayaan/ pen'atatan inestasi serta hutang jangka panjang. . %istem Akuntansi %atuan #erja Perangkat 0aerah +%#P0, 0ilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan #euangan +PP#, %#P0. Transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja harus di 'atat dan di laporkan oleh PP# %#P0. Transaksi yang terjadi di %#P#0 dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu * Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh %#P#0 sebagai satuan kerja • Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh %#P#0 pada leel pemerintah • daerah +.+.1
Sistem Akuntansi Satuan Ker/a (SKPD) %atuan kerja merupakan entitas akuntansi yang )ajib melakukan pen'atatan
atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. #egiatannya meliputi pen'atatan atas pendapatan/ belanja/ asset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan #euangan +PP#, berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. +.+.+ Akuntansi Pen"a!atan SKPD PP No. $ Tahun !!6 tentang %tandar Akuntansi Pemerintahan 11 Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
menyebutkan bah)a pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negaradaerah yang menambah ekuitas dana lan'ar pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah/ dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 3enurut Peraturan 3enteri 0alam Negeri No. 1" Tahun !!8 menyebutkan bah)a pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto/ yaitu dengan membukukan penerimaan bruto/ dan tidak men'atat jumlah netonya +setelah dikompensasikan dengan pengeluaran,. Akuntansi pendapatan %#P0 dilakukan hanya untuk men'atat pendapatan asli daerah +PA0, yang dalam )e)enang %#P0. +.+.- Akuntansi Be*an/a SKPD (elanja adalah semua pengeluaran dari rekening #as Umum Negara0aerah
yang mengurangi ekuitas dana lan'ar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. 3enurut Permendagri No. 1" Tahun !!8 tentang pedoman pengelolaan daerah/ (elanja 0aerah adalah ke)ajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Akuntansi belanja pada satuan kerja meliputi akuntansi belanja UP/ DU/ TU/ dan Akuntansi belanja %. UP atau persediaan adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali +revolving ,. %etiap %#P0 biasanya mendapat UP di a)al tahun anggaran dari bendahara umum daerah.
DU +ganti uang,/ yaitu
penggantian uang persediaan +reimburshment ,. jurnal penerimaan uang DU dan pelaksanaan belanja DU sama dengan penjurnalan pada UP. TU +tambah uang , adalah tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan %#P0 yang bersifat mendesak dan tidak dapat ter'ukupi dengan uang persediaan. :urnal penerimaannya sama dengan penjurnalan pada UP dan DU. (elanja angsung +%, adalah belanja yang dilakukan oleh %#P0/ mengalir langsung dari rekening kas daerah kepada pihak ketiga atau pihak lain yang telah ditetapkan. Terdiri dari belanja % gaji dan tunjangan dan belanja % barang dan jasa. Perlakuan akuntansi untuk belanja % adalah PP# %#P0 men'atat belanjanya sedangkan pengeluaran kas di'atat oleh PP#0 1 Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
+.+.3 Akuntansi Aset SKPD 3eliputi pen'atatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan/ pemeliharaan/
rehabilitasi/ perubahan klasifikasi/ dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasaidigunakan %#P0. Transaksi tersebut digolongkan dalam dua kelompok besar yaitu penambahan nilai aset tetap dan pengurangan nilai aset tetap. Penambaan nilai aset tetap dapat berasal dari perolehan aset tetap melalui belanja modal. Perolehan aset tetap dari bantuan/ hibah/ donasi realuasi aset dari kegiatan sensus barang dan sebagainya. %ementara pengurangan nilai aset tetap dapat terjadi karena pelepasan atau penghapusan barang daerah/ depresiasipenyusutan/ dan pentransferan aset tetap pada %#P0 lainnya. 3ekanisme akuntansinya dimulai dengan pembuatan bukti memorial oleh PP#. dokumen sumber untuk membuat bukti memorial tersebut adalah bukti transaksi/ antara lain berita a'ara penerimaan barang/ berita a'ara serah terima barang/ berita a'ara penghapusan barang/ atau berita a'ara penyelesaian pekerjaan. (ukti memorial akan menjadi dasar penjurnalan aset tetap/ baik penambahan maupun pengurangan. +.+.4 Akuntansi Se*ain Kas SKPD
Prosedur akuntansi selain kas pada %#P0 * 1. #oreksi kesalahan pen'atatan 3erupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah diposting ke buku besar yang dilakukan oleh PP# %#P0. . Pengakuan aset/ hutang dan ekuitas 3erupakan pengakuan terhadap perolehanperubahan
nilaipelepasan
aset/hutang/ dan ekuitas yang terjadi di %#P0. ". :urnal depresiasi %elain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan/ seluruh aset tetap %#P0 dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. :urnal penyusutan aset tetap ini dibuat di akhir tahun. $. :urnal terkait dengan transaksi yang bersifat a''rual dan prepayment :urnal tersebut merupakan jurnal yang dilakukan karena transaksi yang sudah dilakukan %#P0/ tetapi pengeluaran kas belum dilakukan +a''rual, atau terjadi transaksi pengeluaran kas untuk belanja di masa mendatang + prepayment ,.
1" Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
+.+.5
Pen#usunan La!&ran Keuan$an SKPD aporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi
keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuannya adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan/ realisasi anggaran/ arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengealuasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. aporan keuangan yang harus dibuat oleh %#P0 adalah * 1. aporan ealisasi Anggaran . Nera'a ". &atatan atas aporan #euangan Proses pembuatan laporan keuangan %#P0 se'ara manual pada dasarnya sama dengan proses pembuatan laporan keuangan pada akuntansi komersil. 0imulai dengan posting jurnal yang telah dibuat ke buku besar/ penyusunan nera'a saldo/ pen'atatan jurnal penyesuaian penyusunan nera'a saldo yang telah disesuaikan/ hingga membuat A dan Nera'a. Proses tersebut dapat dibantu dengan menggunakan )orksheet atau kertas kerja. PP# %#P0 melakukan rekapitulasi saldo-saldo buku besar menjadi nera'a saldo. Angka-angka nera'a tersebut diletakkan di kolom Enera'a saldoF pada worksheet %#P0 kemudian PP# membuat jurnal penyesuaian. :uranl penyesuaian tersebut diletakkan pada kolom EpenyesuaianF yang terdapat pada kertas kerja. :urnal penyesuaian yang diperlukan antara lain digunakan untuk * #oreksi kesalahan pemindahbukuan • Pen'atatan jurnal yang belum dilakukan +a''rual atau prepayment, • Pen'atatan piutang/ persediaan/ dan atau aset lainnya pada akhir tahun. • PP# melakukan penyesuaian atas nera'a saldo berdasarkan jurnal penyesuaian yang telah dibuat sebelumnya. Nilai yang telah disesuaikan diletakkan pada kolom Enera'a saldo setelah penyesuaianF yang terdapat pada kertas kerja. PP# mengidentifikasi akun-akun yang termasuk dalam komponen A dan memindahkannya ke kolom Eaporan ealisasi AnggaranF yang terdapat pada kertas kerja. (egitu juga akun-akun yang termasuk dalam komponen nera'a akan dipindahkan ke kolom ENera'aF yang terdapat pada kertas kerja. 0ari kertas kerja yang telah selesai diisi/ PP# dapat menyusun laporan keuangan yang terdiri atas nera'a dan laporan realisasi anggaran. +.+.6
Sistem Akuntansi Pem"a9PPKD
1$ Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
3erupakan sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di %#P#0 yang men'atat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh %#P#0 dalam kapasitas sebagai pemda. %#P#0 adalah suatu satuan kerja yang mempunyai tugas khusus untuk mengelola keuangan daerah. %#P#0 biasanya dikelola oleh suatu entitas tersendiri berupa (adan Pengelola #euangan 0aerah +(P#0,. %istem akuntansi PP#0 meliputi* 1. Akuntansi pendapatan PP#0 . Akuntansi belanja PP#0 ". Akuntansi pembiayaan $. Akuntansi aset +inestasi jangka panjang, 6. Akuntansi hutang 8. Akuntansi selain kas
BAB III PENUTUP
-.1 Kesim!u*an
Undang - Undang Perbedaharaan Negara Nomor 1 tahun !!$ mempunyai implikasi jad)al kerja amat ketat dan bersanksi. (entuk pertanggungja)aban AP(NAP(0 adalah laporan keuangan yang harus sesuai dengan %tandar Akuntansi Pemerintah. Agar dalam penyusunan standar akuntansi pemerintahan objektif maka dalam tahun !! +sebelum disahkan UU Nomor 17 Tahun !!" tentang #euangan Negara, menteri keuangan membentuk #omite %tandar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Pernerintah daerah. 16 Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
3enurut ketentuan UU No. 1 Tahun !!$ 3enteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan dan disampaikan paling lambat bulan setelah tahun anggaran berakhir. 3enteri #euangan menyusun laporan keuangan pmerintah pusat untuk disampaikan kepada presiden dalam tiga bulan setelah tahun anggaran yang lalu berakhir setidak-tidaknya meliputi aporan realisasi AP(N. nera'a/ laporan arus kas dan 'atatan atas lapuran keuangan yang dilampiri laporan keuangan perusahaan negara. %elanjutnya/ (P# membuat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dilengkapi dengan opini seperti umumnya dilakukan auditor eksternal -.+
Saran
0iberlakukannya desentralisasi merupakan peluang bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan diri menuju perbaikan sistem akuntansi yang berlaku/ keinginan pemerintah yang menerapkan sistem akuntansi modern adalah suatu upaya
membenahi
sistem
yang
sudah
ketinggalan
2aman.
0engan
diberlakukannya akrual yang semula berbasis kas adalah )ujud dari pembenahan sistem akuntansi birokrasi dan diharapkan terus mempernaiki sistem akuntansi pusat dan daerah yang berstandar internasional yakni IC%.
DATAR PUSTAKA
0edi Nordia)an/ ? Ayuningtyas @ertiati. +!1!,/ Akuntansi Sektor publik, :akarta * %alemba Bmpat 3ardiasmo. +!!<,/ Akuntansi Sektor publik / Gogyakarta * Andi
18 Makalah ASP | Akuntansi Pemerintah Di Indonesia
