1. SIKLUS AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi yang telah dijelaskan diatas. Perbedaan yang ada adalah pada proses penyusunan laporan keuangan pemda. Setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun demikian, untuk lebih mempermudah penyusunan laporan keuangan yang lain, yaitu Laporan Perubahan Ekuitas Dana atau R/K Pemda, laporan Aliran Kas dan Neraca, biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup. Kemudian, setelah jurnal penutup itu diposting, barulah disusun ketiga laporan dimaksud. Selain itu, perlu diketahui bahwa siklus tersebut didasari pula dengan konsep artikulasi. Sebenarnya, sangat mungkin dalam lingkup sektor public ini diterapkan konsep nonartikulasi, mulai dari proses dan siklus akuntansi hingga tersusunnya laporan keuangan.
1. SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut permendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 232 ayat (3) meliputi serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapakan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistemakuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD) dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD). Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi, yaitu: prosedur akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, selain kas, dan asset. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau SKPKD. 1. Fungsi terkait
Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. 2. Dokumen yang digunakan 3. Surat keterangan pajak daerah, digunakan untuk menetapkan pajak daerah atas wajib pajak yang dibuat oleh PPKD. 4. Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atas wajib retribusi yang dibuat oleh pengguna anggaran. 5. Surat Tanda Bukti Penerimaan (STBP), digunakan untuk mencatat setiap penerimaan pembayaran dari pihak ketiga yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan. 6. Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetorkan penerimaan daerah yang diselenggarakan oleh bendahara penerimaan pada SKPD. 7. Bukti Transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah. 8. Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang menunjukkkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas. 9. Bukti jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas. 10. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memosting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 11. Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. 12. Laporan yang dihasilkan Pada SKPD, terdiri atas: 1.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2.) Neraca 3.) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pada SKPKD, terdiri atas: 1.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2.) Neraca 3.) Laporan Arus Kas 4.) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 1. Fungsi terkait Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD, sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. 2. Dokumen yang digunakan 3. Surat Penyediaan Dana (SPD), merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersediannya dana untuk diserap/direalisasi. 4. Surat Perintah Membayar (SPM), merupakan dokumen yang dibuat oleh pengguna anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau Kuasa BUD. 5. Kuitansi pembayaran dan bukti pembayaran lainnya, merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran. 6. SP2D, merupakan dokumen yang diterbitkan oleh BUD atau Kuasa BUD untuk mencairkan uang pada bank yang telah ditunjuk. 7. Bukti transfer, merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. 8. Nota debit bank, merupakan dokumen atas bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah. 9. Buku jurnal pengeluaran kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat, dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan pengeluaran kas. 10. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memosting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal pengeluaran kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 11. Buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. 12. Laporan yang dihasilkan Pada SKPD, terdiri atas: 1.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2.) Neraca 3.) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Pada SKPKD, terdiri atas: 1.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2.) Neraca 3.) Laporan Arus Kas 4.) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Prosedur Akuntansi Selain Kas Prosedur akuntansi selain kas meliputi transaksi dan/atau kejadian yang berupa: 1. Pengesahan pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran dana yang merupakan pengesahan atas pengeluaran/belanja melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang/tambahan. 2. Koreksi kesalahan pencatatan yang merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal yang telah diposting ke buku besar. 3. Penerimaan hibah selain kas yang merupakan penerimaan sumber ekonomi non kas yang bukan merupakan pelaksanaan APBD, tetapi mengandung konsekuensi ekonomi bagi pemda. 4. Pembelian secara kredit yang merupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan di masa yang akan datang. 5. Retur pembelian kredit yang merupakan pengembalian aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan pemindahtanganan aset tetap kepada pihak ketiga karena suatu hal tanpa ada penggantian berupa kas. 6. Penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsekuensi kas yang merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar menukar (ruilslaag) dengan pihak ketiga. 7. Fungsi yang terkait Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. 2. Dokumen yang digunakan 3. Berita acara penerimaan barang. 4. Surat keputusan penghapusan barang. 5. Surat pengiriman barang. 6. Surat keputusan mutasi barang. 7. Berita acara pemusnahan barang. 8. Berita acara serah terima barang. 9. Berita acara penilaian. 10. Bukti memorial, merupakan dokumen untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian keuangan selain kas sebagai dasar pencatatan ke jurnal umum. 11. Buku jurnal umum, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi dan/atau kejadian yang tidak dicatat dalam jurnal enerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. 12. Buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi pada PPKSKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD untuk memposting semua transaksi atau
kejadian selain kas dari jurnal umum ke dalam buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 13. Buku besar pembantu, untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. 14. Laporan yang dihasilkan Pada SKPD terdiri atas: 1.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2.) Neraca 3.) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Pada SKPKD terdiri atas: 1.) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2.) Neraca 3.) Laporan Arus Kas 4.) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Prosedur Akuntansi Aset 1. Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD serta pejabat, pengurus, dan penyimpan barang. Sedangkan pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD. 2. Bukti transaksi dan/atau kejadian akuntansi aset terdiri atas: a.
Berita acara penerimaan barang.
b.
Surat keputusan penghapusan barang.
c.
Surat pengiriman barang.
d.
Surat keputusan mutasi barang.
e.
Berita acara pemusnahan barang.
f.
Berita acara serah terima barang.
g.
Berita acara penilaian.
h.
Berita acara penyelesaian pekerjaan.
3. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial. 4. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorian mencatat ke dalam buku jurnal umum. 5. Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar. 6. Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD dan/atau SKPKD.
BAB III PENUTUP
Akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem pencatatan berpasangan (double entry). Artinya, setiap transaksi ekonomi dicatat dua kali dan disebut juga dengan proses menjurnal. Dalam menjurnal, encatat harus menjaga persamaan dasar akuntansi, di mana kedua sisi persamaan tersebut harus selalu seimbang. Unsur yang menyusun persamaan dasar akuntansi adalah elemen-elemen laporan keuangan. Elemen-elemen tersebut terdiri atas aktiva, utang, ekuitas dana atau rekening koran pemda, pendapatan, dan belanja. Aktiva/aset adalah sarana (kekayaan) yang dimiliki entitas. Utang adalah sumber sarana entitas yang berasal dari bukan milik entitas. Ekuitas dana atau R/K Pemda adalah sumber sarana entitas yang berasal dari pemilik entitas. Pendapatan adalah bertambahnya aktiva atau penurunan utang karena aktivitas entitas. Belanja adalah berkurangnya aktiva karena aktivitas entitas. Persamaan dasar akuntansi menyatakan bahwa aktiva ditambah belanja sama dengan utang ditambah ekuitas dana atau R/K Pemda dan pendapatan. Karena masing-masing elemen laporan keuangan (rekening) tersebut dapat bertambah dan berkurang, maka masing-masing rekening memiliki dua sisi, yakni sisi debit dan kredit. Apabila aktiva dan belanja bertambah, maka kedua rekening tersebut masuk ke dalam kolom debit, sedangkan apabila utang, ekuitas dana dan pendapatan bertambah, maka ketiga kelompok rekening tersebut masuk dalam kolom kredit. Dalam akuntansi, dikenal suatu istilah proses pengakuan, yaitu penentuan saat dicatatnya suatu transaksi. Terdapat dua dasar pengakuan yang pokok, yaitu dasar kas dan dasar akrual. Antara dua dasar tersebut terdapat dasar pengakuan yang merupakan transisi, yaitu dasar kas modofikasian dan dasar akrual modofikasian. Basis akrual menuntut dilakukannya pencatatan saat transaksi dilakukan. Basis inilah yang digariskan oleh Pasal 70 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Namun demikian, basis yang paling tepat diterapkan dalam akuntansi keuangan daerah saat ini adalah basis kas modifikasian, di mana menurut basis ini, selama tahun anggaran berjalan, pencatatan dilakukan dengan dasar kas, sedang pada akhir tahun anggaran dilakukan penyesuaian sesuai dengan dasar akrual. Basis ini paling teat digunakan pada
kondisi negara saat ini mengingat pemda telah terbiasa menggunakan basis kas dalam tata bukunya sehingga perlu proses pembelajaran dan pentahapan dalam usaha penerapan basis akrual melalui penggunaan basis kas modifikasian. Akuntansi adalah suatu sistem, yang tujuannya adalah menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah terdiri atas laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca. Akuntansi, di samping merupakan sistem, juga merupakan siklus. Artinya, akuntansi terdiri atas tahap-tahap tertentu dan setelah selesainya tahap-tahap tersebut, kegiatan berulang kembali seduai dengan urutan tersebut. Tahap-tahap yang terdapat dalam siklus akuntansi adalah analisis transaksi, jurnal, posting, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan keuangan, penutupan, dan neraca saldo setelah penutupan. Siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti tahap-tahap yang ada dalam siklus akuntansi tersebut. Perbedaan yang ada adalah pada pembuatan jurnal penutup sebelum penyusunan laporan perubahan ekuitas dana (R/K Pemda), laporan aliran kas, dan neraca dengan tujuan mempermudah penyusunan ketiga laporan tersebut. Sistem Akuntansi Keuangan Pemda berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu sistem yang secara komprehensif mengatur prosedur-prosedur akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur.
DAFTAR PUSTAKA : Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
