Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

TUGAS AKUNTANSI PEMERINTAHAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Disusun oleh: Kelompok 6 1. Bhara Bromantya

(14312271)

2. Khoirina Kencana N

(14312303)

3. Muhammad Zuhilmi

(14312313)

4. Zulfa Rabbani

(14312323)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2016/2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas selesainya penyusunan Makalah ini. Makalah ini disusun untuk memenuhi syarat penilaian dalam tugas mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Ucapan terimakasih penulis persembahkan untuk Ibu Kinanthi Putri selaku dosen Akuntansi Pemerintahan, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan ini. Materi dalam Makalah ini membahas tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Penjelasan tiap bab disertai dengan pembahasan yang lengkap dan jelas. Dalam pembuatan tugas ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, namun penulis menyadari bahwa terselesainya tugas ini tidak lain karena berkat bantuan, doa dan bimbingan orang-orang sekitar. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga tugas makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang ingin memperdalam Mata Kuliah Akuntansi Pemerintahan. Akhirnya penulis meminta maaf kepada semua pihak apabila dalam penyusunan tugas ini masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Oleh karena itu penulis senantiasa menerima kritik dan saran demi perbaikan makalah ini.

Yogyakarta, Mei 2017 Penulis,

Kelompok 6

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bagian pentig dari pengelolaan keuangan daerah yang mencakuo keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi  pemerintah daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada  prinsip pengendalian intern entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang menyelenggarakan system akuntansi pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) merupakan suatu instrument untuk mengoperasionalkan prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses identifikasi transaksi keuangan, menjurnal ke dalam buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusunneraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan.Sebagai sebuah pedoman, SAPD menjelaskan siapa melakukan apa dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada  prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses akuntansi dengan baik dan benar (kemendagri, 2014). Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU  No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka informasi keuangan negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilengkapi dengan informasi Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan,selain informasi mengenai Laporan Realisasi APBN/APBD. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah seperti yang tertuang dalam PP 71 Tahun 2010. Berdasarkan dari uraian diatas, makalah ini akan membahas sistem akuntansi pemerintah daerah.

1.2 Rumusan Masalah 1) Bagaimana ruang lingkup dan karakteristik akuntansi pemerintah daerah? 2) Bagaimana sistem akuntansi pemerintah daerah? 3) Bagaimana prosedur sistem akuntansi pemerintah daerah?

1.3 Tujuan 1) Menjelaskan ruang lingkup dan karakteristik akuntansi pemerintah daerah 2) Menjelaskan sistem akuntansi pemerintah daerah 3) Untuk mengetahui prosedur sistem akuntansi pemerintah daerah

1.4 Manfaat Manfaat dari pembuatan makalah ini untuk menambah pengetahuan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang telah diterapkan sesuai dengan Surat Edaran No. 900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta memenuhi tugas matakuliah Akuntansi Pemerintahan.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintah Daerah 2.1.1 Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah perlu menjalankan sistem akuntansi yang baik untuk mendukung  pelaksanaan pemerintahannya. Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) adalah serangkain prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari  pengumpulan data, pencatatan pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan pemerintah (LRA). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas dua bagian utama yaitu: a. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)  b. Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

2.1.2 Dasar Hukum Untuk aturan pelaksanaannya dimulai dari : 

PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan daerah; terhitung tahun anggaran 2001.



Diatur lebih lanjut di Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Lalu pada tahun 2005 diatur kembali yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur lebih lanjut pada Permendagri  Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri  Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang digunakan oleh Pemerintahan Daerah saat ini.



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.



Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.

2.1.3 Karakteristik Akuntansi Pemerintah Daerah 1) Akuntabilitas, yakni mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya (khususnya keuangan) serta pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan secara periodik. 2) Manajerial, yakni menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas asset, hutang dan ekuitas dana. 3) Transparansi, yakni menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

2.1.4 Kerangka Umum SAPD 1) SAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas: a.

sistem akuntansi PPKD; dan

 b.

sistem akuntansi SKPD.

2) Sistem akuntansi PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup teknik  pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatanLRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi,  penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian  pemerintah daerah.

Bagan proses penyusunan Laporan Keuangan PPKD : Menyiapkan Kertas Kerja 1. Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

2. Membuat Jurnal Penyesuaian

3. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaisan

Menyusun Laporan Keuangan

1. Menyusun LRA, membuat jurnal  penutup LRA dan NS setelah Penutupan LRA

2. Menyusun LO, membuat jurnal  penutup LO dan NS setelah penutupan LO

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

3. Menyusun Neraca, membuat jurnal  penutup akhir dan NS akhir

5. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

3) SA-Konsolidator sebagai wakil Pemerintah Daerah (entitas pelaporan) yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD (selaku BUD) dan melakukan  proses konsolidasi laporan keuangan (laporan keuangan dari seluruh SKPD dan PPKD menjadi laporan keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD (LRA), Neraca Pemerintah Daerah, LAK, dan CaLK Pemerintah Daerah). Bagan Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah : Menyiapkan Kertas Kerja Konsolidasi 1. Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

2. Membuat Jurnal Penyesuaian

3. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaisan

Menyusun Laporan Keuangan Konsolidasi 1. Menyusun LRA, membuat jurnal  penutup LRA dan NS setelah Penutupan LRA

2. Menyusun LO, membuat jurnal  penutup LO dan NS setelah penutupan LO

3. Menyusun Neraca, membuat jurnal  penutup akhir dan NS akhir

4. Menyusun Laporan Perubahan LO

5. Menyusun Laporan Perubahan ekuitas

6. Menyusun Laporan Arus Kas

7. Menyusun Catatan Atas Laporan Keuangan

4) Sistem akuntansi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup teknik  pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatanLRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD. Bagan proses penyusunan Laporan Keuangan SKPD : Menyiapkan Kertas Kerja 1. Mengisi Neraca Saldo Sebelum Penyesuaian

2. Membuat Jurnal Penyesuaian

3. Membuat Neraca Saldo Setelah Penyesuaisan

1. Menyusun LRA, membuat jurnal  penutup LRA dan NS setelah Penutupan LRA

2. Menyusun LO, membuat jurnal  penutup LO dan NS setelah penutupan LO

3. Menyusun Neraca, membuat jurnal  penutup akhir dan NS akhir

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas

5. Menyusun Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas

 

Untuk memastikan prosedur penuntasan akuntabilitas (accountabillity

discharge), perlu ditetapkan entitas untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi  pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Entitas pelaporan keuangan mengacu pada konsep bahwa setiap pusatpertanggungjawaban harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan. Penetapan Dinas sebagai entitas akuntansi Pemerintah Daerah didasarkan pada pengertian bahwa pengukuran kinerja akan lebih tepat jika dilakukan atas suatu fungsi. Dalam struktur Pemerintah Daerah, dinas merupakan suatu unit kerja yang paling mendekati gambaran suatu fungsi Pemerintah Daerah.

2.2 Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Sistem Akuntansi BUD

Sistem Akuntansi BUD pada SKPKD meliputi: a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas  b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap d. Prosedur Akuntansi Selain Kas Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPKD meliputi: 1) Laporan Realisasi Anggaran 2)  Neraca 3) Laporan Operasional 4) Laporan Perubahan Ekuitas 5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 6) Laporan Arus Kas 7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistem Akuntansi Instansi

Sistem Akuntansi Instansi pada SKPD meliputi: a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas  b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas c. Prosedur Akuntansi Aset Tetap d. Prosedur Akuntansi Selain Kas Laporan Keuangan yang dihasilkan pada tingkat SKPD meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran  b.  Neraca c. Laporan Operasional d. Laporan Perubahan Ekuitas e. Catatan Atas Laporan Keuangan Komponen-komponen diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

PENYUSUNAN SAPD Untuk menyusun SAPD tersebut, perlu memperhatikan beberapa tahapan sebagai berikut : 1. Identifikasi prosedur

Tahapan penyusunan sistem akuntansi pemerintah daerah dimulai dari memahami  proses bisnis pada pemerintah daerah khususnya terkait siklus pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan siklus itulah tim penyusun SAPD mengidentifikasi prosedur prosedur apa saja yang harus dibuat. 2. Menentukan pihak-pihak terkait

Setelah prosedur-prosedur teridentifikasi, ditentukan pihak-pihak yang terkait pada masing-masing prosedur. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri agar prosedur dapat menghasilkan output yang diinginkan. 3. Menentukan dokumen terkait

Setelah

prosedur

mengidentifikasi

dan

pihak

terkait

dokumen-dokumen

ditentukan,

yang

langkah

mengalir

pada

selanjutnya prosedur

adalah

sekaligus

menentukan pihak-pihak pengguna dokumen tersebut. Dari semua dokumen tersebut diidentifikasi dokumen mana yang valid untuk dijadikan sebagai dokumen sumber  pencatatan jurnal. 4. Menentukan jurnal standar

Pada setiap prosedur yang telah ditetapkan tim penyusun menelaah SAP dan kebijakan akuntansi terkait. Berdasarkan penelaahan tersebut tim penyusun menentukan jurnal debet dan kredit yang akan digunakan untuk mencatat. 5. Menuangkannya dalam langkah teknis

Langkah terakhir dalam penyusunan SAPD ialah menyusun langkah teknis. Langkah teknis merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistem akuntansi, dokumen apa saja yang diperlukan, dan  bagaimana pihak-pihak tersebut memperlakukan dokumen-dokumen yang terkait. Selain

itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi yang membutuhkan pencatatan.

2.2.1

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Sistem akuntansi penerimaan kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan,  penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Pelaksana sistem akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut : 1) Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PKK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah), Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu. 2) Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) Fungsi Akuntansi, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Penerimaan Pembantu.

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas antara lain : 1) Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah. 2) Surat Ketetapan Retribusi (SKR). 3) Surat Tanda Setoran (STS). 4) Surat Tanda Bukti Penerimaan (STPB). 5)  Nota Kredit. 6) Bukti Transfer. 7) Dokumen lainnya.

Buku catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penerimaan kas meliputi : 1) Buku jurnal penerimaan Kas. 2) Buku Kas Umum. 3) Buku Rekapitulasi Penerimaan Harian. 4) Buku Besar Kas. 5) Buku Besar Pembantu Penerimaan Kas.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan Kas di SKPD 1) Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak dan retribusi daerah melalui Bendahara Penerimaan. 2) Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak dan retribusi daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu. 3) Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak dan retribusi daerah melalui Badan, Lembaga Keuangan, atau Kantor Pos yang ditunjuk oleh  pemerintah daerah. 2.2.2

Prosedur Pengeluaran Kas Sistem

akuntansi

pengeluaran

kas

adalah

serangkaian

proses

mulai

 pencatatan,penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta  pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang  berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPKD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Pelaksana sistem akuntansi pengeluaran kas adalah sebagai berikut : 1) Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD dan Bendahara Pengeluaran 2) Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas antara lain : 1) SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) 2) SPJ (Surat Pertanggungjawaban) 3)  Nota Debet 4) Bukti Transfer 5) Dokumen lainnya

Buku catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas meliputi : 1) Buku Jurnal Pengeluaran Kas 2) Buku Kas Umum 3) Buku Besar Kas 4) Buku Besar Pembantu Pengeluaran Kas

Sistem dan Prosedur akuntansi pengeluaran kas ,terdiri : 1) Penerbitan SP2D Langsung (LS) 2) Penerbitan SP2D Uang Persediaan (UP) 3) Penerbitan SP2D Ganti Uang (GU) 4) Penerbitan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU)

Sebelum penerbitan SP2D (LS,UP,GU,TU) didahului dengan proses penatausahaan di tingkat SKPD berupa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh bendahara  pengeluaran.Pengajuan SPP harus didukung oleh dokumen-dokumen berikut : 1) Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD) 2) Surat Pengantar SPP LS/UP/GU/TU 3) Ringkasan SPP LS/UP/GU/TU 4) Rincian Penggunaan SPP LS/UP/GU/TU 5) Surat Pernyataan oleh Pengguna anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran  –   khusus untuk pengajuan SPP UP/GU/TU 6) Lampiran lainnya yang diperlukan

2.2.3

Prosedur Akuntansi Aset Tetap Serangkaian proses mulai pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan atau kejadian aset tetap pada SKPD dan atau pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputersasi. Buku catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi asset tetap meliputi : 1) Buku Jurnal Umum 2) Buku Besar 3) Buku Besar Pembantu

Laporan Yang dihasilkan 

Tingkat SKPD

 Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatn Atas Laporan

Keuangan 

Tingkat SKPKD

 Laporan

Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan

Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap a. Sistem dan prosedur pengadaan aset tetap (barang milik negara/daerah)  b. Sistem dan prosedur penyimpanan dan penyaluran c. Sistem dan prosedur pemanfaatan d. Sistem dan prosedur pemeliharaan e. Sistem dan prosedur tuntutan pembendaharaan dan tuntutan ganti rugi f.

2.2.4

Sistem dan prosedur perubahan status hukum

Prosedur Akuntansi Selain Kas Sistem akuntansi selain kas adalah serangkaian proses mulai pencatatan penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan transaksi dan/ atau kejadian keuangan selain kas pada SKPD dan/ atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi.

Transaksi selain kas antara lain berupa: 1) Hibah tidak dalam bentuk kas 2) Koreksi atas kesalahan pencatatan 3) Pembelian secara kredit 4) Retur pembelian kredit 5) Pembentukan dan pemakaian Dana Cadangan 6) Koreksi/pengembalian pendapatan dan belanja 7) Reklasifikasi Hutang Jangka Panjang menjadi bagian lancar Hutang Jangka Panjang 8) Penyesuaian akhir tahun: 9) Pengakuan piutang dan atau utang 10) Penyesuaian jumlah persediaan 11) Kapitalisasi Belanja Modal

Pelaksanaan akuntansi selain kas adalah sebagai berikut: 1) Tingkat SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD 2) Tingkat SKPKD dilaksanakan oleh PPKD-Fungsi Akuntansi

Dokumen yang diperlukan dalam sistem akuntansi selain kas berupa Bukti Memorial. Bukti memorial dapat berupa: 1) Berita Acara Koreksi 2) Berita Acara Penerimaan Barang Donasi 3) Berita Acara Perubahan Status Hukum 4) Kontrak 5) Jaminan

Buku catatan akuntansi yang terkait dengan akuntansi selain kas meliputi: 1) Buku Jurnal Umum 2) Buku Besar 3) Buku Besar Pembantu

Contoh Laporan keuangan dalam Pemerintah Daerah Trenggalek Thn. 2015 ( Terlampir) Laporan Keuangan Pemkab Trenggalek Tahun 2015 1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 2. Laporan Arus Kas Tahun 2015 3.  Neraca Tahun 2015 4. Laporan Operasional 2015 5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan atas laporan Keuangan Tahun 2015

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Pengertian Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) adalah serangkain prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan  pengikhtisaran, hingga pelaporan posisi keuangan (neraca) dan operasi keuangan  pemerintah (LRA). Sub-sistem umum dari sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu Sistem Akuntansi SKPD (SA-SKPD) dan Sistem Akuntansi PPKD (SA-PPKD). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas dua bagian utama yaitu: 

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)



Sistem Akuntansi Instansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Prosedur dalam system akuntansi pemertintah daerah ada 4, yaitu prosedur penerimaan kas;  prosedur pengeluaran kas; prosedur asset tetap; dan prosedur selain kas.

DAFTAR PUSTAKA

Kemendagri. (2014). Pengantar Modul Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Jakarta: Kemendagri. Pemendagri (2013). Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 64 tahun 2013 Mahmudi. (2016). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia: UII Press. Bambang, Kesit (2013 ). Pengantar Modul Akuntansi Pemerintah Daerah. Yogyakarta Ariesta, Fadila. (2013). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi  Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan  Keuangan Pemerintag Daerah; Studi pada satuan kerja perangkat di Kabupaten Pasaman Barat.

Kementrian Pemerintah Darah, n.d. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD). Diakses dari http://trenggalekkab.go.id/transparansi/transparansi1.htm. (Diakses pada 22 Mei 2017)