19. Menakar Kontribusi Bumn Terhadap Apbn

MENAKAR KONTRIBUSI BUMN TERHADAP APBN

Ditulis oleh :

IMAM WAHYUDI 2-X AKUNTANSI NIM 103060017407

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 2012

i

ABSTRAKSI

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi BUMN terhadap keuangan negara. Pada awal pembahasan karya tulis ini akan dijelaskan dasar hukum, pengertian, maksud dan tujuan pendirian BUMN serta sejarah BUMN. Penelitian ini diawali dengan menghitung jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak BUMN, privatisasi, dan dividen BUMN untuk pemerintah. Selain itu, juga akan dijelaskan pengeluaran negara kepada BUMN berupa subsidi, pinjaman, dan Penyertaan Modal Negara (PMN). Data-data mengenai aset, dan laba BUMN tiap tahunnya juga digunakan dalam analisis ini untuk mengetahui Return on Assets (ROA) BUMN. Data-data yang digunakan adalah data pada tahun 2004-2011. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah melihat posisi transaksi fiskal dengan BUMN yang diambil dari analisis grafik. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata return on assets BUMN tiap tahunnya berada di kisaran 3 persen. Sedangkan posisi transaksi fiskal dengan BUMN selalu mengalami defisit setiap tahunnya. Hal itu diakibatkan karena pengeluaran negara kepada BUMN lebih besar daripada penerimaan negara yang berasal dari BUMN.

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan karya tulis ini yang yang berjudul “MENAKAR KONTRIBUSI BUMN TERHADAP APBN”. Karya tulis ini berisi informasi tentang Badan Usaha Milik Negara, baik kinerja maupun kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis berharap karya tulis ini dapat memberikan informasi kepada kita semua tentang kontribusi BUMN terhadap APBN. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi kesempurnaan karya tulis ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan karya tulis ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita.

Tangerang, 27 Mei 2012

Imam Wahyudi

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i ABSTRAKSI ........................................................................................................ ii KATA PENGANTAR ............................................................................................ iii DAFTAR ISI ......................................................................................................... iv I.

PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang ....................................................................................... 1 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................. 1 1.3 Tujuan ..................................................................................................... 1

II.

PEMBAHASAN ............................................................................................ 2 2.1 Dasar Hukum ....................................................................................... 2 2.2 BUMN Sebagai Perusahaan Negara ................................................... 2 2.2.1 Pengertian BUMN ..................................................................... 2 2.2.2 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN ....................................... 3 2.2.3 Penggolongan BUMN ................................................................ 3 2.3 Sejarah BUMN ...................................................................................... 4 2.4 Kontribusi BUMN terhadap APBN ........................................................ 5 2.4.1 Pembayaran Pajak ...................................................................... 6 2.4.2 Privatisasi .................................................................................... 6 2.4.3 Dividen ........................................................................................ 8 2.5 Pengeluaran Negara kepada BUMN ..................................................... 11 2.6 Posisi Transaksi Fiskal dengan BUMN ................................................. 11

III.

PENUTUP .................................................................................................... 13 3.1 Kesimpulan ............................................................................................ 13 3.2 Saran ..................................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA

iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sebagai salah satu pelaku kegiatan ekonomi, keberadaan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN)

memiliki

peran

penting

untuk

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Selain menjadi penyedia barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, BUMN juga memberikan kontribusi nyatadengan menjadi salah satu entitas pengisi kas penerimaan negara.BUMN menjadi salah satu pengisi pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui dividen dari laba yang diperoleh. Selain itu, BUMN juga berkontribusi dalam menutup defisit APBN melalui privatisasi yang dilakukan terhadap BUMN. Meskipun penerimaan negara dari BUMN bukan menjadi sumber utama penerimaan negara, penerimaan negara yang berasal dari BUMN tetap tidak bisa diabaikan. 1.2 Rumusan Masalah Selama ini banyak orang yang belum mengetahui bagaimana peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia. Mereka hanya mengetahui bahwa BUMN hanyalah perusahaan negara yang ditugaskan untuk menyerahkan laba yang didapat kepada negara. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 1. Apa maksud dan tujuan pendirian BUMN? 2. Bagaimana kinerja BUMN? 3. Apa saja kontribusi BUMN kepada negara? 4. Berapa penerimaan negara yang berasal dari BUMN dan berapa pengeluaran negara kepada BUMN tiap tahunnya? 5. Bagaimana posisi transaksi fiskal dengan BUMN? 1.3 Tujuan Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui kinerja BUMN dari tahun ke tahun. 2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi BUMN terhadap keuangan negara yang dilihat dari penerimaan negara dari BUMN dan pengeluaran negara kepada BUMN. 3. Untuk melihat posisi transaksi fiskal dengan BUMN.

1

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Dasar Hukum BUMN berdiri sebagai aplikasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Berikut ini kutipan dari UUD 1945 Pasal 33 tersebut : 

Ayat 1 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan



Ayat 2 : Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara



Ayat 3 : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh

negara

dan

dipergunakan

untuk

sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Selain itu juga terdapat landasan hukum dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur BUMN, yaitu : A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. B. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk BUMN. C. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas. D. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

2.2 BUMN Sebagai Perusahaan Negara 2.2.1 Pengertian BUMN Pengertian Perusahaan Negara atau yang sekarang dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa, “BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Dari pengertian tersebut bisa diambil dua poin penting terkait dengan BUMN, yaitu : 

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara

2



Kekayaan negara yang dipisahkan Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum.

2.2.2 Maksud dan Tujuan Pendirian BUMN Dalam perkembangannya, BUMN saat ini memegang 5 peranan sebagaimana diamanahkan dalam pasal 2 UU Nomor 19 tahun 2003, yakni : a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya b. mengejar keuntungan c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

2.2.3 Penggolongan BUMN Jumlah BUMN selama periode 2005-2008 terus mengalami perubahan, baik dari sisi bentuk perusahaan, maupun kelompok sektor usaha. Dari sisi bentuk perusahaan, BUMN dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk, yaitu : 1. Perusahaan Umum (Perum). Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham-saham yang diperjualbelikan dalam pasar saham. Perum ini bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 2. Perusahaan Perseroan (Persero) Perusahaan Perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

3

2.3 Sejarah BUMN Organisasi Pemerintah yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) melaksanakan pembinaan terhadap Perusahaan Negara/Badan Usaha Milik Negara di Republik Indonesia telah ada sejak tahun 1973. Awalnya, organisasi ini merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Perubahan BUMN tersebut dapat di klasifikasikan menjadi dua periode.Periode pertama ketika organisasi ini masih berada di bawah naungan Departemen Keuangan yang mana pernah berada pada unit setingkat eselon II dan setelah itu ditingkatkan menjadi organisasi setingkat eselon I. Periode kedua yaitu ketika organisasi ini sudah menjadi organisasi setingkat kementrian. UNIT ESELON II Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat Eselon II. Unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya, terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Kemudian organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN (Badan

Usaha

Milik

Negara)

sampai

dengan

tahun

1993.

MENJADI UNIT ESELON I Seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/Eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/Eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN). Dalam kurun waktu 1993- 1998 tercatat 2 (dua) orang Direktur Jenderal Pembinaan BUMN, yakni Bapak Martiono Hadiantodan BapakBacelius Ruru. JADI KEMENTERIAN Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, maka sejak tahun 1998, pemerintah Republik Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat Kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi tersebut terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VII, dengan nama Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN. Menteri pertama yang bertanggung jawab atas pendayagunaan BUMN tersebut adalah Bapak Tanri Abeng. Pada

4

masa ini sempat digagas tentang BUMN Incorporated, sebuah bangun organisasi BUMN berbentuk super holding. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi Kementerian ini sempat dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Dirjen Pembinaan BUMN waktu itu dijabat oleh Bapak I Nyoman Tjager. Namun, di tahun 2001, ketika terjadi suksesi pucuk kepemimpinan

Republik

Indonesia,

organisasi

pembina

BUMN

tersebut

dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat Kementerian sampai dengan periode

Kabinet

Indonesia

Bersatu.

Menteri

yang

menanggani

BUMN

digabungkan dengan penanaman modal, sehingga disebut Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN yang dipercayakan kepada Bapak Laksamana Sukardi. Beliau kemudian digantikan oleh Bapak Rozy Munir. Selanjutnya, ketika kembali terjadi pergantian Presiden RI, di bawah kabinet yang disebut Kabinet Gotong Royong, Bapak Laksamana Sukardi kembali menjadi Menteri BUMN. Kala itu, kembali dipisahkan antara pembinaan BUMN dengan penanaman modal. Bapak Laksamana Sukardi menjadi Menteri BUMN dari tahun 2001 hingga 2004. Kemudian, ketika Bapak SBY terpilih jadi Presiden di tahun 2004, terjadi pergantian Menteri yang menanggani BUMN ini. Dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I, Bapak Sugiharto dipercaya menjadi Menteri Negara BUMN (2004-2006), yang kemudian digantikan Bapak Sofyan A. Djalil (2006-2009) dan Bapak Mustafa Abubakar (2009-2011). Selanjutnya Bapak Dahlan Iskan menjadi Menteri Negara BUMN hingga saat ini.

2.4 Kontribusi BUMN Terhadap APBN BUMN memberikan kontribusi kepada APBN, baik secara langsung maupun tidak langsung.Kontribusi langsung BUMN berupa penerimaan negara yang bersumber dari pendapatan pajak, setoran dividen dan privatisasi, serta berupa belanja

negara

melalui

kompensasi

public

serviceobligation

PSO/subsidi.Sedangkan kontribusi tidak langsung BUMN berupa multiplier effect bagi perkembangan perekonomian nasional. BUMN memiliki peranan yang cukup signifikan dalam APBN, sebagaimana ditunjukkan dengan terus meningkatnya kontribusi BUMN terhadap APBN. Kontribusi tersebut antara lain terdiri dari : 

Pembayaran Pajak



Privatisasi

5



Dividen

2.4.1 Pembayaran pajak Pajak adalah iuran masyarakat atau korporasi kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk. Pajak digunakan terutama untuk membiayai pengeluaranpengeluaran

umum

yang

berhubungan

dengan

tugas negara

untuk

menyelenggarakan pemerintahan. Terus meningkatnya jumlah perolehan laba BUMN dari tahun ke tahun menyebabkan kontribusi pajak BUMN menjadi sangat besar. Pajak BUMN selama kurun waktu 2005-2008 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar Rp20,2 triliun (35,5 persen) per tahun. Pajak yang dibayar oleh BUMN terdiri dari : - Pajak penghasilan (PPh) BUMN - Pajak lainnya

2.4.2 Privatisasi Pengertian privatisasi dalam Pasal 1 (12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN yang menyebutkan : “Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat”. Menurut Tanri 1, ada beberapa tujuan penting yang bisa dicapai lewat privatisasi. Pertama, menciptakan transparansi. Dengan masuknya unsur swasta (lokal maupun asing), otomatis BUMN yang bersangkutan harus membuka laporan keuangannya. “Transparansi ini sangat penting untuk mengusir segala macam penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini terjadi,” tuturnya. Kedua, meraih akses ke pasar internasional. Caranya adalah dengan menggandeng mitra strategis yang mempunyai pasar luas. Ketiga, meraih teknologi dan manajemen, yang juga bisa didapat dengan menggandeng mitra strategis yang bagus. 1

Tanri Abeng, seperti dikutip oleh Ishak Rafick dan Baso Amir, “BUMN EXPOSE, Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2.000 Triliun Lebih”, (Jakarta: Ufuk, 2010), hlm. 117-118.

6

Privatisasi BUMN ini memang masih menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju dengan privatisasi BUMN berargumentasi bahwa privatisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN serta menutup devisit APBN. Dengan adanya privatisasi diharapkan BUMN akan mampu beroperasi secara lebih profesional lagi. Fakta memang menunjukkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh swasta hasilnya secara umum lebih efisien. Berdasarkan pengalaman negara lain menunjukkan bahwa negara lebih baik tidak langsung menjalankan operasi suatu industri, tetapi cukup sebagai regulator yang menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menikmati hasil melalui penerimaan pajak. Pihak yang tidak setuju dengan privatisasi berargumentasi bahwa apabila privatisasi tidak dilaksanakan, maka kepemilikan BUMN tetap di tangan pemerintah.

Dengan

demikian

segala

keuntungan

maupun

kerugian

sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Mereka berargumentasi bahwa defisit anggaran harus ditutup dengan sumber lain, bukan dari hasil penjualan BUMN. Privatisasi hanya memberi manfaat jangka pendek kepada keuangan negara. Mereka memprediksi bahwa defisit APBN juga akan terjadi pada tahun-tahun mendatang. Apabila BUMN dijual setiap tahun untuk menutup defisit APBN, suatu ketika BUMN akan habis terjual dan defisit APBN pada tahun-tahun mendatang tetap akan terjadi. Sebenarnya kalau kita jeli, pengertian privatisasi menurut undangundangtersebut memang sudah menimbulkan kontroversi. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa privatisasi yaitu penjualan saham sebagian dan seluruhnya, kata seluruhnya inilah yang mengandung kontroversi bagi masayarakat karena apabila saham BUMN dijual seluruhnya, kepemilkan pemerintah terhadap BUMN akan beralih menjadi milik swasta, namanya bukan BUMN lagi tetapi perusahaan swasta sehingga ditakutkan pelayan ke masyarakat bukan lagi menjadi prioritaskarena tujuan utama perusahaan swasta adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya. Apabila pemerintah ingin melakukan privatisasi hendaknya saham yang dijual hanya sebagian, maksimal 49% dan pemerintah harus tetap sebagai pemegang saham mayoritas agar aset BUMN tidak hilang dan beralih ke swasta sehingga BUMN sebagai pelayan publik tetap diperankan oleh pemerintah. Dalam kurun waktu 2005-2010 rasio nilai privatisasi BUMN terhadap penerimaan negara tidak pernah mencapai angka 1 persen. Nilai itu wajar

7

karena dalam APBN sendiri privatisasi digolongkan dalam pos pembiayaan, itu artinya privatisasi digunakan untuk menutupi defisit anggaran dan bukan merupakan sumber utama penerimaan negara. Nilai privatisasi tertinggi diperoleh pada tahun 2007 yaitu sebesar 3 triliun sedangkan pada tahun 2005 dan 2009 pemerintah tidak melakukan privatisasi terhadap BUMN.

Tabel 1. Data Privatisasi dan Rasio terhadap Penerimaan Negara Tahun

Nilai Privatisasi

Total Penerimaan Negara

Presentase

2005

-

495 T

-

2006

2,4 T

636,2 T

0,37%

2007

3T

706,1 T

0,42%

2008

0,082 T

979,3 T

0,0083%

2009

-

847,1 T

-

2010*

1,2 T

992,2 T

0,12%

Sumber : Nota Keuangan 2011

*Rencana Penerimaan

2.4.3 Dividen Dividen adalah bagian dari laba BUMN yang diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dividen BUMN seringkali menjadi indikator prestasi Kementerian Negara BUMN sebagai Pemegang Saham BUMN. Menurut Prof. Dr. Didik J. Rachbini 2, BUMN tidak seperti laiknya usaha bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan. Kinerja return on assets (ROA)-nya sangat rendah, sehingga BUMN menjadi entitas yang gemuk tapi tidak lincah menghasilkan keuntungan. Ada istilah cespleng yang menjadi julukan untuk BUMN, yakni aset besar, untung kecil. Itulah kaimat pendek yang bisa menjadi kesimpulan umum dari kondisi BUMN sepanjang masa sejak era pemerintahan Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, sampai Presiden Yudhoyono. Artinya, kemampuan rata-rata BUMN untuk menghasilkan profit dengan aset yang besar belum memadai. Memang ada hal menyedihkan karena kita melihat fakta yang jauh panggang dari api. Dalam kurun waktu tahun 2004-2009 return on asset BUMN berkisar 2-4 persen. ROA terbesar dicapai pada tahun 2007 yang tembus melebihi 4 2

Didik J. Rachbini, “BUMN EXPOSE, Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2.000 Triliun Lebih”, (Jakarta: Ufuk, 2010), hlm. xi.

8

persen, sedangkan ROA terendah terjadi pada tahun 2006 dengan nilai ROA hanya 2,0738%.

Tabel 2. Return On Assets (ROA) BUMN TAHUN

TOTAL ASET

LABA BERSIH

ROA

2004

1.196.654.344.000.000

44.175.589.060.000 3,6916%

2005

1.308.888.494.000.000

42.349.995.940.000 3,2356%

2006

1.406.691.513.000.000

29.172.478.050.000 2,0738%

2007

1.725.183.040.000.000

70.705.433.210.000 4,0984%

2008

1.977.634.196.7000.000 78.438.256.480.000 3,9663%

2009

2.234.000.000.000.000

88.000.000.000.000 3,9391%

Sedangkan untuk divieden BUMN kepada negara, selama periode 20062010 dividen BUMN terus mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2009 realisasi dividen BUMN turun Rp 3,1 triliun dari tahun sebelumnya. Penerimaan atas laba BUMN meningkat rata-rata sebesar 8,8% per tahun. Realisasi terbesar terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar Rp 30,1 triliun atau meningkat Rp 4,1 triliun (15,5%) dibandingkan tahun 2009. Tabel 3. Kontribusi laba BUMN terhadap Penerimaan Negara (dalam triliun) Tahun

Laba

Total

Presentase

Total

BUMN

PNBP

terhadap

Penerimaan

PNBP

Negara

untuk

Presentase

PNBP 2006

22,9

227

10,09%

636,2

3,59%

2007

23,2

215,1

10,78%

706,1

3,28%

2008

29,1

320,6

9,08%

979,3

2,97%

2009

26

227,2

11,44%

847,1

3,07%

2010

30,1

268,9

11,19%

992,2

3,03%

2011*

28,8

286,6

10,05%

1165,3

2,47%

Sumber : www.bumn.go.id

*APBN-P

9

Jika melihat angka-angka dalam tabel di atas, kontribusi laba BUMN untuk PNBP memang cukup signifikan. Rata-rata rasio laba BUMN terhadap PNBP adalah 10%, sedangkan rata-rata laba BUMN terhadap total penerimaan negara adalah 3%. GRAFIK 1


Secara keseluruhan kontribusi BUMN yang berasal dari pajak, privatisasi, dan dividen/laba BUMN digambarkan dalam grafik 2. GRAFIK 2


10

Grafik di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar BUMN terhadap penerimaan negara berasal dari pajak dan dividen. Selama periode 2006-2011 penerimaan negara dari BUMN (pajak, dividen, dan privatisasi) cenderung terus mengalami peningkatan. Total penerimaan tertinggi yang berasal dari BUMN dicapai pada tahun 2010.

2.5 Pengeluaran Negara Kepada BUMN Dalam menghitung kontribusi BUMN terhadap APBN, kita tidak bisa mengabaikan pengeluaran negara kepada BUMN. Pengeluaran negara untuk BUMN terdiri dari : 

Subsidi



Pinjaman



Penyertaan Modal Negara (PMN) Pengertian PMN menurut PP Nomor 6 Tahun 2006 adalah pengalihan

kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang

tidak

dipisahkan

menjadi

kekayaan

yang

dipisahkan

untuk

diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada BUMN, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Tidak semua PMN yang dialokasikan oleh pemerintah dalam kurun waktu 2005-2011 berupa fresh money. Beberapa PMN kepada BUMN dialokasikan sebagai bentuk konversi utang pokok rekening dana investasi dan dividen PNBP, maupun hibah saham dari pihak lain dalam APBN. Sebagai contoh adalah PMN kepada PT Pertamina tahun 2009 yang terkait dengan hasil rekonsiliasi utang piutang PNBP Pertamina dan Pemerintah sebagai dasar penetapan neraca awal Pertamina tahun 2003.

2.6 Posisi Transaksi Fiskal dengan BUMN Untuk menghitung surplus atau defisit penerimaan negara yang berasal dari BUMN kita bisa melihat “posisi transaksi fiskal dengan BUMN” yang merupakan selisih antara penerimaan negara dari seluruh BUMN (seperti pendapatan pajak, dividen, dan privatisasi) dibandingkan dengan pengeluaran negara kepada BUMN (seperti subsidi kepada BUMN, PMN, dan pinjaman kepada BUMN). Perkembangan posisi transaksi fiskal dengan BUMN selama periode 2006-2011 dapat dilihat pada grafik dan grafik

11

GRAFIK 3


GRAFIK 4


Dalam grafik di atas kita bisa melihat bahwa secara umum penerimaan APBN yang berasal dari BUMN mengalami peningkatan, walaupun sejak tahun 2009 pertumbuhannya melambat. Di sisi lain, pengeluaran negara kepada BUMN kenaikannya lebih tinggi daripada penerimaan APBN sehingga posisi transaksi fiskal dengan BUMN mengalami defisit. Pada tahun 2006 total penerimaan dari BUMN sekitar 80 triliun sedangkan pengeluaran negara kepada BUMN lebih dari 100 triliun, sehingga ada defisit sekitar 20 triliun. Kalau melihat dari grafik di atas, posisi transaksi fiskal dengan BUMN memang mengalami defisit, namun sebagai pelaku kegiatan ekonomi, kontribusi BUMN tidak bisa hanya dilihat dari data-data kuantitatif saja, masih ada kontribusi BUMN yang tidak bisa dinilai dengan angka-angka yang tentunya memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia seperti mutiplier effectdan pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat.

12

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan Berdasarkan data-data dalam penelitian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kinerja perusahaan-perusahaan BUMN mengalami perkembangan setiap tahunnya. Laba BUMN mengalami peningkatan dengan return on asset yang cukup tinggi. Dividen BUMN yang menjadi indikator prestasi BUMN juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan posisi transaksi fiskal dengan BUMN yang merupakan selisih total penerimaan negara dari BUMN dan pengeluaran negara kepada BUMN masih mengalami defisit. Namun, sebagai pelaku kegiatan ekonomi, kontribusi BUMN tidak bisa hanya dilihat dengan data-data kuantitatif saja, masih ada kontribusi BUMN yang tidak bisa dinilai dengan angka-angka yang tentunya memiliki dampak positif terhadap perekonomian Indonesia seperti mutiplier effect, penyediaan barang dan/atau jasa, serta pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat.

3.2 Saran BUMN sebagai perusahaan negara memiliki peran yang penting terhadap perekonomian dan keuangan negara. Oleh karena itu, sudah selayaknya BUMN dikelola

secara

profesional

tanpa

ada

campur-aduk

dengan

kepentingan

politik.Selain itu, sebaiknya pemerintah bisa mengurangi subsidi kepada BUMN sedikit demi sedikit, karena sebagai entitas sumber penghasilan negara, sudah seharusnya BUMN menambah kas negara bukan malah membebani keuangan negara dengan subsidi tersebut.

13

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian BUMN, Kontribusi Kinerja Kementerian BUMN. (http://www.bumn.go.id/kinerja-bumn/neraca/), diakses tanggal 22 April 2012. Kementerian BUMN, Laba Rugi. (http://www.bumn.go.id/kinerja-bumn/laba-rugi/), diakses tanggal 22 April 2012. Kementerian BUMN, Landasan Hukum. (http://www.bumn.go.id/tentang-kamikementerian-bumn/landasan-hukum/), diakses tanggal 22 April 2012. Kementrian BUMN, Neraca. (http://www.bumn.go.id/kinerja-bumn/neraca/), diakses tanggal 22 April 2012. Nota Keuangan 2011 Nota Keuangan 2012 Rafick, Ishak dan Baso Amir. 2010. BUMN EXPOSE Menguak Pengelolaan Aset Negara Senilai 2.000 Triliun Lebih. Jakarta: Ufuk

19. Menakar Kontribusi Bumn Terhadap Apbn

Recommend Documents