BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Kondisi perekonomian nasional yang saat ini masih belum pulih akibat terjadinya krisis moneter berkepanjangan menyebabkan kalangan dunia usaha belum bisa bangkit seperti sedia kala. Ditambah lagi dengan adanya resesi ekonomi dalam skala global dewasa ini yang berdampak pada kegiatan perekonomian nasional, baik dalam skala makro maupu mikro. Sebagai konsekuensi dari guncangan ekonomi tersebut banyak perusahaan yang terpaksa ditutup / dilikuidasi karena kelangsungan usahanya tidak dapat dipertahankan. Hal tersebut berimbas pula terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu masalah yang menyebabkan BUMN di masa lalu kurang mampu menunjukkan prestasi bisnisnya adalah kurang jelasnya arah kebijakan BUMN. Sejak dibentuknya Kementrian Negara BUMN di tahun 1998, arah itu mulai Nampak, dan semakin jelas ketika diterbitkan UU No. 19/2003 tentang BUMN. Dibentuknya Kementrian Negara BUMN adalah untuk lebih menegakkan peran Pemerintah sebagai kuasa pemegang saham/pemilik BUMN yang terpisah dengan peran pemerintah yang berfungsi sebagai regulator. Sedangkan UU No. 19/2003 telah menegaskan pembedaan peran antara pemilik, regulator, dan supervisior, dan operator. Untuk bank BUMN, misalnya pemilik adalah pemerintah melalui Menteri BUMN, regulator dan supervisor adalah Bank Indonesia, dan bagi yang sudah go public, supervisor lain adalah Menteri Keuangan melalui Badan Pengawasan Pasar Modal, sedangkan operator adalah Dewan Direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Dengan adanya pemisahan-pemisahan ini, maka intervensi politik dan birokrasi semakin dapat diminimalisir, sehingga profesionalitas menajemen BUMN dapat semakin dioptimalkan. Agenda dari setiap BUMN adalah melakukan perubahan. Setiap saat tuntutan bisnis berubah, dan BUMN harus berubah menyesuaikan diri dan mengantisipasi tantangan di masa depan. Perubahan pun tidak identik dengan penggantian, namun bisa juga dengan inovasi atau penyempurnaan. Termasuk didalamnya mengembangkan kapasitas terpasang, hingga fine-tuning
proses bisnis, merupakan upaya perubahan. Namun, BUMN-BUMN yang berada pada kondisi kritis perlu untuk dilakukan perubahan secara mendasar, atau restrukturisasi, yaitu penataan ulang secara mendasar. Jumlah BUMN dibawah pembinaan Menteri Keuangan & Pemberdayaan (d/h Meneg PM&PBUMN) pada tahun 1998 secara keseluruhan apabila dihitung dengan anak perusahaan dan cucu BUMN bisa mencapai 1000 perusahaan. Total asset yang dikelola BUMN sekitar Rp. 500 triliun (akhir tahun 1999) dan bergerak hampir di seluruh bidang aktivitas ekonomi. Mengingat BUMN memegang peranan yang penting dan turut mempengaruhi kinerja perekonomian nasional, maka BUMN perlu dikelola dengan efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)., yaitu Transparansi (Transparency), Pengungkapan (Disclosure) atau Fairness, Akuntabilitas (Accountability) dan Legalitas (Legality). Untuk menuju program restrukturisasi dan privatisasi BUMN diperlukan terbentuknya corporate governance. Menteri BUMN dalam berbagai kesempatan menyatakan untuk tidak memberikan penekanan pada kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang menjadi strategi terdepan pengelolaan BUMN selama lima tahun terakhir ini. Dalam Master Plan Sebaliknya, orientasi atau fokus perhatian dari Kantor Kementerian BUMN dalam lima tahun mendatang adalah bagaimana agar setiap BUMN berupaya untuk selalu terus menerus menciptakan dan meningkatkan nilai (value creation and improving) perusahaan agar mampu meraih keuntungan (profitabilitas) yang sebesar-besarnya dan mampu meningkatkan kuantitas serta kualitas, baik produk dan layanan kepada konsumen dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa restrukturisasi BUMN, sebagai salah satu kebijakan pokok Kementerian BUMN, telah dipilih sebagai strategi utama untuk perbaikan kinerja perusahaan-perusahaan milik negara. Beberapa pihak mengemukakan pesimismenya terhadap proses restrukturisasi yang dipilih pemerintah untuk mengelola BUMN. Beberapa argumen yang terangkum adalah proses restrukturisasi BUMN akan membutuhkan proses yang lama dan ongkos yang besar, karena kurangnya dukungan politik yang kuat dan berkesinambungan,. Selain itu tidak adanya keprihatinan (sense of crisis) pada pemilik saham dan manajer BUMN tentang urgennya restrukturisasi BUMN yang merupakan prasyarat penting dilakukannya restrukturisasi. Sedikitnya jumlah manajer Indonesia yang memiliki kompetensi profesional merestrukturisasi perusahaan juga dikatakan akan menyulitkan proses restrukturisasi BUMN. Restrukturisasi
BUMN juga akan menumbuhkan perlawanan sengit yang kemungkinan besar akan timbul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan adanya restrukturisasi BUMN dan adanya pemimpin perusahaan yang memanfaatkan proses restrukturisasi untuk kepentingan sendiri . Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut cukup wajar melihat bagaimana pemerintah memperlakukan BUMN selama ini, walaupun mungkin perlu dilakukan riset yang lebih komprehensif untuk mendapatkan data pendukung untuk beberapa argumen yang disampaikan. Selain itu argumen-argumen yang ada masih menyisakan pertanyaan tentang alternatif strategi yang perlu dipertimbangkan Kementerian
BUMN, baik untuk memudahkan proses
restrukturisasi tersebut maupun sebagai pengganti strategi restrukturisasi itu sendiri. Kemudian, dalam keadaan Kementerian BUMN sudah berbulat tekad untuk melakukan restrukturisasi BUMN, akan lebih baik jika kita memikirkan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar restrukturisasi perusahaan-perusahaan milik negara tersebut dapat dilakukan dengan baik, daripada bersikap pesimis.
BAB II
PEMBAHASAN
I.
BUMN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi
dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang 19/2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Konstelasi ekonomi-politik dalam skala global juga akan berkorelasi dengan konteks nasional. Globalisasi adalah suatu tantangan terbesar bagi kemandirian perekonomian nasional, khususnya BUMN dalam fungsinya menyelenggarakan perekonomian guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kecenderungan ekonomi hari ini adalah semakin mantabnya posisi liberalisme ekonomi yang ditandai dengan semakin tingginya ketimpangan sosial masyarakat. Hingga dirasa peran BUMN menjadi sangat krusial untuk melakukan suatu inovasi tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi namun juga dalam pemerataan ekonomi nasional. BUMN dalam segi bentuk, ada 2 macam : a) Perusahaan Umum (Perum) à Public Corporation •
Memiliki tujuan sosial dan tujuan keuntungan (profit oriented) dengan pembagian presentase tujuan 50-50 (fifty-fifty)
•
Modal keseluruhan dimiliki oleh negara dan dipisahkan dengan APBN, tetapi dipertanggungjawabkan secara tersendiri kepada Departemen Keuangan dan tekhnis.
•
Karyawan Perum sebagian merupakan PNS dan sisanya Perum diberikan otonomi untuk merekrut pegawai perusahaan sendiri
b) Persero à State Company •
Modal sebagian saja dimiliki oleh negara , hanya ada aturan bahwa yang harus dimiliki oleh negara adalah 51% dan sisanya dimiliki oleh non pemerintah, yaitu 49%.
•
Pegawai Persero tidak memiliki fasilitas seperti PNS pada umumnya, diperlakukan seperti pegawai swasta biasa (ada UU yang mengatur)
•
Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat
•
Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
Secara praktis peran BUMN adalah sebagai stabilitator, dinamisator, sekaligus inovator dalam perekonomian nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa BUMN merupakan salah satu instrument utama negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Senyampang dengan hal tersebut BUMN merupakan manifestasi dari suatu amanat konstitusi, UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara”. Secara statistik bila ditinjau dari jumlah BUMN sampai saat ini terdapat sekitar 139 yang masih eksis. Uraian
2002
2003
2004
2005
2006
Jumlah BUMN
158
157
158
139
139
Perjan
15
14
14
0
Perum
11
13
13
13
Persero
124
119
119
114
Persero Tbk
8
11
12
12
0 13 114 12
Sumber: Kementerian Negara BUMN
Penurunan statistik jumlah BUMN secara drastis dari 158 (pada tahun 2002) menjadi 139 (pada tahun 2006) menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam pengelolaannya. Ukuran dari adanya kesalahan dalam pengelolaan adalah berkaitan dengan tingkat kesehatan kondisi BUMN tersebut. Adapun ukuran penilaian tingkat kondisi BUMN adalah sebagai berikut: 1. Rentabilitas ( kemampuan memperoleh laba ) - Sehat Sekali > 12 % - Sehat > 8 – 12 %
- Kurang Sehat > 5 – 8 % - Tidak Sehat dibawah 5 % 2. Likuiditas ( kemampuan membayar hutang jangka pendek/ perbandingan antara modal dengan hutang ) - Sehat Sekali > 150 % - Sehat > 100 - 150 % - Kurang Sehat > 75 – 100 % - Tidak Sehat 75 % ke bawah 3. Solvabilitas ( kemampuan membayar hutang jangka panjang ) - Sehat Sekali > 200 % - Sehat > 150 - 200 % - Kurang Sehat > 100 - 150 % - Tidak Sehat dibawah 100 % Sehat ataupun tidaknya BUMN tercermin pada keuntungan – kerugian yang dihasilkan. Pada tahun 2006 jumlah total kerugian BUMN berdasarkan prognosa berjumlah Rp. 2.268,30 milyar, sedangkan keuntungannya sejumlah Rp. 54.417,11 milyar. Sepuluh besar BUMN rugi No.
BUMN
2006 (milyar)
1
PT Perusahaan Listrik Negara
(1.081,61)
2
PT Garuda Indonesia
(191,00)
3
PT Merpati Nusantara Airlines
(180,97)
4
PT Kertas Leces
(134,56)
5
PT Pelayaran Nasional Indonesia
(122,86)
6
PT Krakatau Steel
(97,49)
7
PT Perkebunan Nusantara I
(36,16)
8
PT Pengerukan Indonesia
(33,86)
9
PT PAL Indonesia
(31,96)
10
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari
(31,65)
Total
(1.942,12)
2005 (milyar) (4.920,59) (560,61) (270,00) (182,34) (127,82) (74,87) (68,33) (61,97) (51,41) (34,18) (6.352,12)
Total Kerugian BUMN
(2.268,30)
% Kerugian 10 BUMN thd Total Kerugian
85,62%
(6.601,07) 96,23%
Sumber: Kementerian Negara BUMN
Sepuluh besar BUMN untung No.
BUMN
2006
2005
1
PT Pertamina
23.326,00
16.456,84
2
PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
10.422,00
3
PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk
4.205,00
4
PT Bank Negara Indonesia, Tbk
1.910,42
5
PT Perusahaan Gas Negara, Tbk
1.565,84
6
PT Bank Mandiri, Tbk
1.529,13
7
PT Semen Gresik, Tbk
1.309,00
8
PT Aneka Tambang, Tbk
970,61
9
PT Pupuk Sriwidjaja
920,00
10
PT Jamsostek
774,55
Total
46.932,55
Total Laba Stlh Pajak BUMN
54.417,11
% Laba 10 BUMN thd Total Laba
86,25%
7.993.57 3.808,59 1.414,74 1.022,57 862,01 848,70 841,94 702,19 629,62 34.580,76 42.351,04 81,65%
Sumber: Kementerian Negara BUMN
Pertanyaan kemudian yang muncul adalah bagaimana BUMN mengalami kerugian mengingat BUMN adalah instrument ekonomi nasional yang mampu memonopoli hajat hidup orang banyak. Hal ini dikarenakan adanya missed management yang bermuara pada nuansa politis yang masih menghinggapi BUMN. Mengingat banyak BUMN yang kinerjanya kurang baik, maka BUMN perlu diberdayakan secara optimal. Tujuan dari pemberdayaan BUMN tantara lain : •
Agar mampu berperan sebagai pendukung bangkitnya perekonomian nasional serta dapat memberikan kontribusi kepada APBN (dividen dan pajak).
•
Agar mampu berperan sebagai sarana dan prasarana untuk mencetak Sumber Daya Manusia yang unggul terutama dalam kepemimpinan dunia usaha.
•
Agar mampu berperan sebagai kekuatan penyeimbang (conterveiling power) terhadap kekuatan ekonomi yang telah ada, melalui aliansi strategis dengan pihak lain pada tingkat
nasional maupun internasional, termasuk dalam rangka kemitraan dengan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi. •
Agar dapat mendayagunakan asset yang dikelola secara optimal, antara lain melalui program restrukturisasi dan privatisasi secara transparan dan simultan. Mengingat BUMN memegang peranan yang penting dan turut mempengaruhi kinerja
perekonomian nasional, maka BUMN perlu dikelola dengan efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah bagaimana BUMN mampu menjadi sokoguru perekonomian yang berdasarkan pada falsafah Pancasila, utamanya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pemerataan ekonomi. Solusi akan peningkatan kualitas BUMN adalah berkaitan dengan proses restrukturisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Hal ini penting adanya guna peminimalisiran nuansa politis yang seringkali menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan di tubuh BUMN. Hingga nantinya BUMN mampu mandiri sebagai instrument penggerak perubahan perekonomian nasional yang lebih progresif dan produktif. II.
Restrukturisasi BUMN Kalimat pertama dalam bukunya The Renewal Factor, Robert H. Waterman Jr.
mengatakan bahwa the constant is change. Yang tetap adalah perubahan. Namun sayangnya banyak orang yang membenci perubahan, banyak orang takut terhadap perubahan bahkan sebagian lagi tidur pada saat perubahan datang. Tanpa perubahan tidak mungkin kita akan bertahan. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan professional. Tujuan restrukturisasi adalah untuk: 1. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan; 2. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara;
3. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen 4. memudahkan pelaksanaan privatisasi. Restrukturisasi meliputi: a. restrukturisasi sektoral yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan sektor dan/atau peraturan perundang-undangan; b. restrukturisasi perusahaan/korporasi yang meliputi: 1. peningkatan intensitas persaingan usaha, terutama di sektor-sektor yang terdapat monopoli, baik yang diregulasi maupun monopoli alamiah; 2. penataan hubungan fungsional antara pemerintah selaku regulator dan BUMN selaku badan usaha, termasuk di dalamnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik. Salah satu masalah yang menyebabkan BUMN di masa lalu kurang mampu menunjukkan prestasi bisnisnya adalah kurang jelasnya arah kebijakan BUMN, hingga dibentuknya Kementerian Negara BUMN (1998) dan diterbitkannya UU No. 19/2003 (tentang BUMN) dirasa mampu mereduksi permasalahan yang ada dalam BUMN. Dibentuknya Kementerian Negara BUMN adalah untuk lebih menegakkan peran Pemerintah sebagai kuasa pemegang saham/pemilik BUMN yang terpisah dengan peran Pemerintah sebagai regulator. Sedangkan UU No. 19/2003 telah mendikotomikan peran antara pemilik, regulator supervisor dan operator. Untuk bank BUMN, misalnya pemilik adalah Pemerintah melalui Menteri BUMN, regulator dan supervisor adalah Bank Indonesia, dan bagi yang sudah go public, supervisor lain adalah Menteri Keuangan melalui Badan Pengawasan Pasar Modal, sedangkan operator adalah Dewan direksi yang diawasi oleh Dewan Komisaris. Dengan adanya dikotomi ini, maka intervensi politik dan birokrasi semakin dapat diminimalisir, pun akan berdampak pada profesionalisme manajerial BUMN yang semakin optimal. Kebijakan pemerintah dalam restrukturisasi BUMN didorong oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kondisi organisasi dalam kinerja BUMN itu sendiri dan keuangan Negara yang tidak menggebirakan. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi pendorong restrukturisasi BUMN adalah pendirian dan aktivitas organisasi bisnis internasional serta regional yang menetapkan prinsip-prinsip pasar bebas dalam bisnis global. Sedangkan tujuan go-public sebagai salah satu bentuk restrukturisasi BUMN di Indonesia
adalah untuk : i.Meningkatkan penerimaan Negara yang digunakan untuk mempercepat pelunasan hutang luar negeri dengan beban bunga komersil dan untuk meningkatkan penerimaan BUMN yang akan digunakan untuk membiyai investasi baru. ii.Meningkatkan efisiensi dan daya saing BUMN dipasar. iii.Mendorong pertumbuhan pasar modal dalam negeri. Progam restukturisasi BUMN sebagai salah satu upaya pemerintah untuk membenahi BUMN agar pengelolaanya sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal 33 undang-undang dasar 1945 sebagai pedoman dalam sistem ekonomi nasional bukanlah suatu prinsip atau ketentuan yang berdiri sendiri, melainkan sangat erat dengan prinsipprinsip lainya terutama dengan masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pasal 33 ditempatkan bersama dengan pasal 34 di dalam bab tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan suatu tujuan yang sangat erat dengan masalah keadilan sosial seperti yang dimaksudkan oleh sila kelima pancasila dan asas-asas yang secara konstitusional pada pembukaan undang-undang dasar 1945. Restuktrurisasi BUMN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjadikan BUMN sebagai sarana pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan yang dimaksud oleh sila kelima pancasila dan alenia keempat pembukaan undangundang dasar 1945. Menurut Rawls, teori keadilan merupakan teori yang paling komprehensif sampai saat ini. Menurut Rawls “keadilan adalah kejujuran. Keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, dan antara tujuan pribadi dengan tujuan bersama, itulah yang disebut dengan keadilan. Secara hipotesis teori Rawls ini dapat diaplikasikan dengan kondisi di Indonesia. Dalam realitas terjadi ketimpangan dalam sektor ekonomi nasional, oleh karena itu perlu diperbaiki. Oleh karena itu melalui restrukturisasi BUMN, secara ideal merupakan kesempatan bagi pemerintah untuk menata kembali sistem ekonomi nasional yang dalam prakteknya tidak seimbang tersebut. Peran BUMN yang strategis dan jumlah aset yang relatif sangat besar akan merupakan sarana yang dapat memungkinkan penataan kembali sistem ekonomi nasional seperti yang dikemukakan oleg Rawls dengan seruan untuk reorganisasi sebagai syarat untuk dapat menuju kepada suatu masyarakat ideal yang baru. Sedangkan tujuan keadilan sosial ialah menyusun suatu masyarkat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya mendapatkan
kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendaptkan bantuan seperluhnya. Pemerintah sebagai pimpinan Negara bertugas untuk memajukkan kesejahteraan yang merata dan dalam rangka itu berhak dan berwajib untuk menuntut kepada para warganya agar memberikan sumbangan mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Agenda dari setiap BUMN adalah bagaimana mampu survive dalam perubahan yang ada. Restrukturisasi merupakan salah satu cara BUMN agar tetap eksis dalam menggerakkan perekonomian nasional dengan cara penataan ulang secara mendasar. Pertanyaan pokok sebelum membenahi tata kelola BUMN adalah apakah kita telah benar-benar memahami BUMN dan mengapa BUMN menjadi demikian. Pertanyaan ini sangat fundamental, mengingat upaya pembenahan BUMN tidak sepenuhnya berhasil disebabkan tidak cukup mengetahui ke-BUMN-an itu sendiri. Bahkan, program restrukturisasi BUMN akan menjadi bumerang tersendiri apabila tidak dipahami secara mendasar. Restrukturisasi BUMN yang berhasil memerlukan strategi yang kontekstual. Konteks BUMN yang strategis adalah budaya perusahaan, kepemimpinan, dan tugas atau misi BUMN. a. Budaya Perusahaan Salah satu cara memahami BUMN adalah dengan membandingkan budaya kerjanya, karena nilai budaya yang ada dalam organisasi perusahaan, secara signifikan ikut menentukan keberhasilan pendayagunaan sumber daya manusia dalam pencapaian tujuan bersama. 1) Orientasi Kerja. Dalam perusahaan swasta yang berorientasi hasil, pola manajerial cenderung kepada kemampuan produktivitas pencapaian tujuan (manajement by objective). Sedangkan di perusahaan BUMN kecenderungannya orientasi kerja adalah prosedur. Hingga ada stigma di BUMN adalah birokrasi berbelit. Hal ini berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang kurang efisien dalam mengeksekusi bahkan cenderung subjektif. 2) Cara Menghadapi Masalah. Pada perusahaan BUMN, budaya yang berkembang adalah mengedepankan proses penyelesaian masalah daripada permasalahannya sendiri. Konsekuensinya, kebijakan perusahaan menjadi lebih lambat, karena setiap isu terjebak pada proses daripada substansinya. 3) Punishment. Hal ini berkaitan dengan nalar subjektifitas yang lebih diutamakan daripada objektifitas pada mekanisme kerja BUMN. Penghargaan terhadap
karyawan lebih mengutamakan senioritas daripada kinerja yang telah dicapai. 4) Komunikasi. Pada perusahaan swasta, terdapat kecenderungan untuk menghargai komunikasi yang terbuka, lugas dan apa adanya. Proses inovasi pun berasal dari bottom – up sehingga berdampak pada kinerja perusahaan yang progresif. Berbeda pada BUMN yang cenderung kaku, pun proses inovasi lebih mengarah pada pola top – down sehingga akan berdampak pada keberlangsungan BUMN semakin tertinggal dalam persaingan yang semakin global. 5) Kesetaraan. Watak paternalistik yang mengakar kuat di tubuh BUMN menyebabkan sulit menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. b. Kepemimpinan Restrukturisasi akan lebih berhasil jika dimulai dari pemimpinnya, terlebih untuk organisasi yang sedang menurun kinerjanya. Selain daripada BUMN membutuhkan pemimpin berkualitas yang the right man in the right place, juga harus merubah nilai paternalistik menjadi lebih “membumi”. Dalam hal ini kaum-kaum teknokrat akan lebih berarti daripada kepemimpinan yang bersifat “karbitan” yang berbau nepotisme. c. Misi BUMN Perusahaan swasta biasanya berkembang dengan cepat karena memiliki tugas yang lebih sempit, yaitu menciptakan nilai dan memberikan laba. Terlepas dari itu, mereka juga dituntut menjadi corporate citizen, yaitu menjadi warga negara yang baik, dengan melakukan program corporate social responsibility. BUMN, sejak awal didirikan mengemban tugas nasional – bukan tugas korporasional. Misalnya, menyalurkan kredit bersubsidi (seperti BRI), menjaga ketersedian pupuk nasional (seperti PUSRI), menjaga distribusi BBM (Pertamina), ketersediaan listrik (PLN), dan lain-lain. Hal ini menjadi pekerjaan rumaha (PR) tersendiri bagi BUMN untuk menyeleraskan kewajiban terhadap pelayanan publik dengan tugas eksistensialnya sebagai perusahaan. UU No. 19/2003 pasal 12 dikatakan bahawa BUMN persero adalah BUMN yang bertujuan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Sementara pada pasal 36 disebutkan bahwa maksud dan tujuan perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umumberupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Amanat
undang-undang tersebut sudah jelas kiranya untuk melaksanakan secara konsisten dan berkomitmen terhadap rakyat. Saat ini, BUMN berjumlah 139 perusahaan. Tentu saja, tidak seluruh BUMN menjadi unit usaha yang menguntungkan (profit making). Maka dari itu, perlu dikelompokkan unit usaha yang berfungsi sebagai public service obligation (PSO), seperti transportasi publik, rumah sakit, dan sebagainya. Selain itu, ada kelompok usaha yang memang sangat strategis, seperti Perum Peruri (percetakan uang), Perum PNRI (percetakan dokumen negara), PT Pindad (produsen senjata api). Restrukturisasi kelembagaan harus dimulai dari pangkalnya, yaitu kementerian negara BUMN. Selama ini, Kementerian ini memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu perumusan kebijakan publik dan pengelolaan BUMN. Agar
tidak
menimbulkan
kerancuan,
Kementerian
Negara
BUMN
sebaiknya
memfokuskan diri pada perumusan kebijakan publik. Kementerian ini juga bisa menjadi semacam “penghubung” dengan DPR dan lembaga lain yang terkait (juga dengan masyarakat). Dalam kaitannya dengan strategi pembangunan nasional, dialah yang harus menerjemahkan visi Presiden ataupun kebijakan Bappenas. Idealnya, Menteri Negara BUMN berperan sebagai Kepala Badan yang bertugas merumuskan kebijakan publik, mengembangkan secara strategis dan politis semua BUMN. Tentu saja isu-isu terkait hukum dan kebijakan makro pengembangan BUMN berada dalam ruang lingkupnya. Adapun urusan teknis operasional BUMN akan berada di tangan para direksi perusahaan holding dan direksi setiap BUMN. Restrukturisasi juga dilakukan dengan membentuk beberapa perusahaan holding. Holding-holding tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bisnis, skala usaha ataupun alasan-alasan keekonomisan lainnya. Untuk menampung unit-unit usaha unggulan, misalnya, bisa dibentuk sebuah perusahaan holding dari kelompok BUMN blue chips. Bisa juga kelompok usaha berbasis keuangan bersatu menjadi perusahaan investasi yang membawahi bank, sekuritas, asuransi dan multifinance. III.
Holding Company Sebagai Alternatif Solusi Dalam Restrukturisas BUMN Agar tujuan Reformasi BUMN (restrukturisasi) dapat diwujudkan maka salah satu cara
untuk mencapainya adalah dengan mengelompokan BUMN kedalam beberapa grup yang dikenal
dengan Holding Company. Dengan demikian perlu di mengerti dan diyakini bahwa pembentukan Holding bukanlah tujuan tetapi hanya alat untuk mencapat tujuan yakni pembentukan perusahaan yang berdaya saing dan berdaya cipta tinggi. Melalui pengelompokan BUMN kedalam Holding dimungkinkan terjadinya peningkatan penciptaan nilai pasar perusahaan (market value creation) yakni usaha untuk melipat gandakan nilai perusahaan yang ada saat ini. Disamping itu melalui Holding diharapkan pula akan dapat meningkatkan keunggulan kompetitif. Karena akan memberikan fokus dan skala usaha yang lebih ekonomis, mampu menciptakan corporate leverage sehingga dapat meningkatkan bargaining position. Selain itu akan dapat pula menciptakan sinergi yang optimal (melalui pendekatan vertical integration), dan harus mampu melakukan rationalisasi perusahaan yang mempunyai value creation yang rendah. Adapun bentuk dari holding adalah sebagai berikut: 1. Umbrella holding adalah pembentukan holding yang akan mengelola suatu kelompok prusahaan yang berasal dari sektor yang berbeda misalnya Agroindustri dan farmasi. 2. Focused holding yakni membentuk beberapa holding yang terdiri dari perusahaan yang berasal dari satu sektor. 3. Roll-up adalah menggabungkan BUMN yang usahanya sama kedalam satu perusahaan. 4. Sedangkan status quo adalah tetap memelihara BUMN yang telah ada atas dasar standalone karena tidak dapat digabungkan ke kelompok manapun. Sejalan dengan tujuan pembentukan Holding, maka program ini akan memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Mendorong proses penciptaan nilai, market value creation dan value enhancement. (2) Mensubstitusi defisiensi manajemen di anak-anak perusahaan. (3) Mengkoordinasikan langkah agar dapat akses ke pasar internasional. (4) Mencari sumber pendanaan yang lebih murah. (5) Mengalokasikan kapital dan melakukan investasi yang strategis. (6) Mengembangkan kemampuan manajemen puncak melalui cross-fertilization. Suatu niat yang baik tentu selalu akan ada tantangannya (bukan hambatan). Demikian pula dengan pembentukan perusahaan yang berdaya saing dan berdaya cipta tinggi melalui Holding, banyak pro dan kontra dilontarkan. Terutama oleh kelompok yang belum pernah melakukan kegiatan bisnis secara nyata atau pihak yang belum mengetahui konsep dan strategi
program ini secara rinci. Bagi praktisi bisnis atau pebisnis rencana ini sangat mudah dimengerti dan memang cara terbaik (meskipun bukan obat yang mujarab) untuk menyelamatkan BUMN yang patut untuk diselamatkan. Dan new business dimaksudkan membentuk perusahaan baru yang bergerak dibidang usaha yang memang dibutuhkan oleh seluruh BUMN misalnya information technology. Dari aspek legal masih perlu pula dikaji pengaruh ketentuan peraturan perundangan yang baru terhadap beroperasinya Holding, misalnya Undang-undang Otonomi daerah, Undang-undang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah ataupun Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Tidak sehat. Dan untuk bentuk usaha Holding sendiri apabila yang dimaksud adalah Strategic Holding atau Management Holding saat ini belum ada peraturan perundangan yang mengaturnya dan belum diatur dalam Undang-undang No. 1/1995 tentang Perseroan terbatas. Pembentukan Holding telah pula menimbulkan kekhawatiran akan timbulnya birokrasi baru yang berarti menambah beban pembiayaan baru yang akan menciptakan high-cost economy. Sesungguhnya pola Holding yang ditawarkan adalah justru untuk menghilangkan prosedur birokrasi yang saat ini masih ada sedangkan untuk beban overhead-nya sendiri akan dapat dikendalikan karena sebenarnya dalam Holding hanya diperlukan antara 20 -30 orang saja tenaga-tenaga yang profesional dan memiliki visi strategik kedepan. Dengan demikian kekhawatiran ini sebenarnya tidak perlu timbul apabila menyadari bahwa kelemahan holding akan dengan mudah dipecahkan dengan baik oleh suatu leadership yang kuat. Disamping itu berbagai keuntungan yang akan diperoleh dari Holding pun tampak sangat jelas antara lain efisiensi usaha sebagai akibat vertical-integration, cross-vertilization tenaga kerja khususnya eksekutif BUMN, prioritas investasi untuk sektor yang lebih menguntungkan.
BAB III PENUTUP Restrukturisasi BUMN menjadi sebuah klise. Terlalu sering diulang-ulang, sehingga justru kehilangan makna dan urgensi. Padahal, kompleksitas masalah membuat isu restrukturisasi tetap menjadi sesuatu yang relevan sekaligus mendesak. Paling tidak, ada dua alasan mengapa restrukturisasi BUMN menemukan kembali relevansinya. Pertama, krisis finansial global telah membuat perdebatan “swasta” versus “negara” menjadi aktual. Sudah agak lama, kesadaran kita dibawa pada satu prinsip besar bahwa pengelolaan swasta selalu lebih baik daripada negara. Maka, Let the free market do and let government sleep. Namun, pengalaman krisis belakangan ini membuat negara dibangunkan kembali dari tidurnya. Kedua, menghadapi Pemilu 2009, isu BUMN menjadi salah satu topik hangat. Di tengah potensi kemiskinan dan pengangguran yang semakin meningkat, kehausan akan peran BUMN juga menguat. Tampaknya, tak terlalu sulit menggalang niat untuk sesegera mungkin melakukan restrukturisasi. Soalnya adalah bagaimana dan mulai dari mana. Untuk memulai sesuatu, kita perlu berpikir apa tujuan akhirnya. Tak terlalu salah kalau kita mengatakan tujuan akhir restrukturisasi BUMN adalah meningkatkan daya saing. Visi Indonesia 2030 menargetkan ada 30 perusahaan nasional yang masuk ke dalam Fortune Global 500. Rasanya, tak berlebihan jika di antara sekian perusahaan tersebut, termasuk di dalamnya BUMN. Kita perlu berkaca pada keberhasilan BUMN Malaysia yang tergabung dalam perusahaan holding Khazanah Nasional Berhad dan BUMN Singapura di bawah naungan Temasek Holdings. Fakta ini membuktikan perusahaan di bawah kepemilikan negara sangat mungkin menjadi pemain besar di tingkat dunia. Kita perlu membedakan antara “kepemilikan” dan “pengelolaan”. Meski kepemilikan tetap di tangan negara, tetapi pengelolaan bisa tetap dilakukan secara profesional, sebagaimana
layaknya perusahaan swasta. Mungkinkah? Tentu saja, ada beberapa prasyarat kelembagaan yang harus dipenuhi. Pertama, aparatur negara yang terkait dengan BUMN harus mengedepankan prinsip governance (good public governance). Kedua, pada level unit-unit usaha sendiri, harus selalu berorientasi pada penerapan prinsip good corporate governance. Dengan penerapan sistem governance secara komprehensif, akan muncul struktur, sistem dan prinsip yang baik, sehingga dalam jangka panjang akan muncul “budaya’ dan “generasi” baru yang sejalan dengan peningkatan daya saing BUMN. Terkait dengan struktur dan sistem, keberadaan BUMN selama ini tidak bisa dipisahkan dari sistem kelembagaan birokrasi kenegaraan. BUMN berada di bawah Kementerian negara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang kadang kala masih bertabrakan satu sama lain, juga diatur oleh berbagai departemen teknis, dan berurusan dengan berbagai kekuatan politik di DPR. Campur aduk ini membuat kinerja BUMN tidak bisa maksimal. Seorang direktur sebuah BUMN misalnya, waktunya habis untuk acara seremonial serta melayani kepentingan berbagai pihak (termasuk DPR), sementara waktunya untuk mengurusi perusahaan menjadi sedikit. Saat ini, BUMN berjumlah 139 perusahaan. Tentu saja, tidak seluruh BUMN menjadi unit usaha yang menguntungkan (profit making). Maka dari itu, perlu dikelompokkan unit usaha yang berfungsi sebagai public service obligation (PSO), seperti transportasi publik, rumah sakit, dan sebagainya. Selain itu, ada kelompok usaha yang memang sangat strategis, seperti Perum Peruri (percetakan uang), Perum PNRI (percetakan dokumen negara), PT Pindad (produsen senjata api). Gagasan ini membutuhkan kemauan politik yang kuat, mengingat restrukturisasi BUMN adalah hal yang kompleks. Selain ganjalan politik dan perundang-udangan di tingkat parlemen, ada pula hal teknis yang menghambat, seperti persoalan pajak penggabungan perusahaan. Belum lagi mengenai interpretasi Undang-Undang Kekayaan Negara yang mengandung implikasi hukum cukup tinggi. Pendek kata, tanpa ada kemauan politik yang kuat, cita-cita tentang BUMN yang berdaya saing tinggi hanya tetap wacana. Upaya untuk mewujudkannya harus terus didorong, hingga pada tujuannya, yakni BUMN yang berdaya saing tinggi, akan memberi manfaat bagi kemakmuran bangsa.
BAB IV DAFTAR PUSTAKA
Arfian, Muhammad, “Menuju Restrukturisasi BUMN yang menuaikan hasil”, http://io.ppijepang.org diakses pada tanggal 18 November 2009. Daniri, Achmad, “Agenda kelembagaan dan governance, BUMN sangat mungkin menjadi pemain tingkat dunia”, Bisnis Indonesia, 22/01/2009 Press Release Kantor Kementerian BUMN, Kantor Kementerian BUMN, 26/01/2005 Ringkasan Master Plan Revitalisasi BUMN 2005-2009, Kantor Kementerian BUMN, 2005 Santosa, P. Setyanto, “Pembentukan Holding Company BUMN Peluang dan Tantangan”, Dari http://www.pacific.net.id diakses pada tanggal 18 November 2009 Suwarsono, Muhammad, "Restrukturisasi BUMN, Privatisasi ke Profitisasi", Jawa Pos, 03/12/2005 Sunarsip, “Menyoal pro-kontra master plan BUMN”. Bisnis Indonesia, 24/02/2005
