Pengertian BUMN Posted by Pratama Rus Ramdhani pada April 23, 2011 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merujuk kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah sebuah negara.
Indonesia Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat. Pada beberapa BUMN di Indonesia, pemerintah telah melakukan perubahan mendasar pada kepemilikannya dengan membuat BUMN tersebut menjadi perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dimiliki oleh publik. Contohnya adalah PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Sejak tahun 2001 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya oleh Kementerian BUMN, yang dipimpin oleh seorang Menteri Negara BUMN
Jenis-Jenis BUMN Jenis-jenis BUMN yang ada di Indonesia adalah: Perusahaan Perseroan (Persero)
Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan meningkatkan nilai perusahaan. perusahaan. Ciri-ciri Persero adalah sebagai berikut:
Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh mentri dengan memperhatikan perundang-undangan Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undangundang Modalnya berbentuk saham Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan Organ persero adalah RUPS, direksi dan komisaris
Menteri yang ditunjuk memiliki kuasa sebagai pemegang saham milik pemerintah Apabila seluruh saham dimiliki pemerintah, maka menteri berlaku sebagai RUPS, jika hanya sebagian, maka sebagai pemegang saham perseroan terbatas RUPS bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan Dipimpin oleh direksi Laporan tahunan diserahkan ke RUPS untuk disahkan Tidak mendapat fasilitas negara Tujuan utama memperoleh keuntungan Hubungan-hubungan Hubungan-hubungan usaha diatur dalam hukum perdata Pegawainya berstatus pegawai Negeri
Fungsi RUPS dalam persero pemerintah ialah memegang segala wewenang yang ada dalam perusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dan direksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab atas pengurusan persero baik di dalam maupun diluar pengadilan. Pengangkatan dan pemberhentian dilakukan okeh RUPS. Komisaris adalah organ persero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, dan melaporkannya pada RUPS. Persero terbuka sesuai kebijakan pemerintah tentang privatisasi. Privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham persero kepada pihak lain untuk peningkatan kualitas. Persero yang diprivatisasi adalah yang unsur usahanya kompetitif dan teknologinya cepat berubah. Persero yang tidak bisa diubah ialah:
Persero yang menurut perundang-undangan harus berbentuk BUMN Persero yang bergerak di bidang hankam negara Persero yang diberi tugas t ugas khusus untuk kepentingan masyarakat Persero yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam yang secara tegas dilarang diprivatisasi oleh UU
Di Indonesia sendiri yang sudah menjadi Persero adalah PT. PP (Pembangunan Perumahan),PT Bank BNI Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, PT Tambang Timah Tbk, PT Indosat Tbk (pada akhir tahun 2002 41,94% saham Persero ini telah dijual kepada Swasta sehingga perusahaan ini bukan BUMN lagi), dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk,Pt.Garuda Tbk,Pt.Garuda Indonesia Airways(GIA). Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan (perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Besarnya modal Perusahaan Jawatan ditetapkan melalui APBN. Ciri-ciri Perusahaan Jawatan antara lain sebagai berikut:
memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan bagian dari suatu departemen pemerintah
dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada menteri atau dirjen departemen yang bersangkutan status karyawannya adalan pegawai negeri
Contoh Perusahaan Jawatan (Perjan): Perjan RS Jantung Harapan Kita Perjan RS Cipto Mangunkusumo Perjan RS AB Harahap Kita Perjan RS Sanglah Perjan RS Kariadi Perjan RS M. Djamil Perjan RS Fatmawati Perjan RS Hasan Sadikin Perjan RS Sardjito Perjan RS M. Husein Perjan RS Dr. Wahidin Perjan RS Kanker Dharmais Perjan RS Persahabatan Persahabatan
Perusahaan jawatan kereta api(PJKA),bernaung di bawah Departemen Perhubungan.Sejak tahun 1991 Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA) berubah menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (PENKA),dan yang terakhir berubah nama menjadi PT.Kereta Api Indonesia (PT.KAI). Perusahaan Jawatan Pegadaian bernaung di bawah Departemen Keuangan.Pada saat ini,Perusahaan Jawatan Pengadaian berubah nama menjadi Perum Penggadaian. Penggadaian.
Perusahaan Umum (Perum)
Perusahaan Umum(PERUM) adalah suatu perusahaan negara yang bertujuan untuk melayani kepentingan umum,tetapi sekaligus mencari keuntungan. Ciri-ciri Perusahaan Umum (Perum):
Melayani kepentingan masyarakat umum. Dipimpin oleh seorang direksi/direktur. Mempunyai kekayaan sendiri dan bergerak di perusahaan swasta.
Artinya,perusahaan Artinya,perusahaan umum(PERUM) bebas membuat kontrak kerja dengan semua pihak.
Dikelola dengan modal pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara. Pekerjanya adalah pegawai perusahaan swasta. Memupuk keuntungan untuk mengisi kas negara.
Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA,Perum Peruri,Perum Perumnas,Perum Balai Pustaka. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:
Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha
Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan Sebagai stabillisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat Sebagai sumber pemasukan negara Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan
Tujuan Pendirian BUMD:
Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara Mengejar dan mencari keuntungan Pemenuhan hajat hidup orang banyak Perintis kegiatan-kegiatan usaha Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah
Tambahan BUMN utama berkembang dengan monopoli atau peraturan khusus yang bertentangan dengan semangat persaingan usaha sehat (UU no. 5 tahun 1999), tidak jarang BUMN bertindak selaku pelaku bisnis sekaligus sebagai regulator. BUMN kerap menjadi sumber korupsi, yang lazim dikenal sebagai sapi perahan bagi oknum pejabat atau partai. Pasca krisis moneter 1998, pemerintah giat melakukan privatisasi dan mengakhiri berbagai praktek persaingan tidak sehat. Fungsi regulasi usaha dipisahkan dari BUMN. Sebagai akibatnya, banyak BUMN yang terancam gulung tikar, tetapi beberapa BUMN lain berhasil memperkokoh posisi bisnisnya. Dengan mengelola berbagai produksi BUMN,pemerintah mempunyai tujuan untuk mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa publik oleh perusahaan swasta yang kuat.Karena,apabila kuat.Karena,apabila terjadi monopoli pasar atas barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak,maka dapat dipastikan bahwa rakyat kecil yang akan menjadi korban sebagai akibat dari tingkat harga yang cenderung meningkat. Manfaat BUMN:
Memberi kemudahan kepada masyarakat luas dalam memperoleh berbagai alat pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang at au jasa. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk angkatan kerja. Mencegah monopoli pasar atas barang dan jasa yang merupakan kebutuhan masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa,baik migas maupun non migas. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara ,yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara.
http://matakuliahekonomi.wordpress.c http://matakuliahekono mi.wordpress.com/2011/04/23/peng om/2011/04/23/pengertian-bumn/ ertian-bumn/
ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN BUMN BUMN Arah kebijakan yang dirumuskan oleh Kementerian BUMN terdiri dari: (1) arah kebijakan terhadap Kementerian BUMN dan (2) arah kebijakan terhadap pembinaan BUMN. 1. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Kementerian BUMN
Arah kebijakan terhadap Kementerian BUMN sebagai institusi pembina BUMN adalah Reformasi Birokrasi. Kementerian BUMN sebagai unsur pelaksana pemerintah yang bertugas dalam melaksanakan melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan kepada Badan Usaha Usaha Milik Negara memiliki memilik i tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tersebut. Oleh karena itu, institusi Kementerian BUMN harus didukung oleh perangkat dan sumber daya yang memadai, salah satunya adalah sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, serta berdedikasi ti nggi dalam mewujudkan rencana dan program kerja serta mampu mengemban amanat Undang-Undang Undang-Undang tersebut. Persiapan pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian BUMN sedang dalam proses finalisasi segala persyaratan sebagaimana yang berlaku di Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan melaksanakan reformasi r eformasi birokrasi. Langkah-langkah Langkah-langkah yang memerlukan perhatian dalam finalisasi reformasi birokrasi, antara lain: 1. Mempercepat penyelesaian seluruh dokumen persyaratan reformasi birokrasi.
2. Melakukan komunikasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian Pendayagunaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan untuk mempercepat proses pelaksanaan. 3. Mempersiapkan mekanisme rekruitmen pegawai Kementerian BUMN yang baru untuk menutupi kekurangan SDM keahlian tertentu. 4. Mempercepat proses penetapan status pegawai Kementerian BUMN sebagai pegawai tetap Kementerian karena sampai saat ini status pegawai masih status dipekerjakan dari berbagai Kementerian/Lembaga Kementerian/Lembaga lain. 5. Menyiapkan perangkat pelaksana penilaian Key Performance Indicators (KPI) pegawai. Sedangkan Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan, terdiri dari: 1. Meningkatkan kompetensi dan kinerja SDM Kementerian BUMN. 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Kementerian BUMN. 3. Meningkatkan implementasi Good Corporate Governance Kementerian BUMN. 2.. Arah Kebijakan dan Strategi Terhadap Terhadap Pembinaan BUMN
Arah kebijakan utama terkait dengan pembinaan BUMN adalah rightsizing, adalah rightsizing, restrukturisasi , , revitalisasi dan profitisasi BUMN secara bertahap dan berkesinambungan. Kebijakan rightsizing dilaksanakan dilaksanakan melalui 5 jenis tindakan, t indakan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5.
Standalone Merjer/konsolidasi Holding Divestasi Likuidasi
Skenario pelaksanaan rightsizing BUMN tahun 2012-2014 adalah rightsizing Sektor Kertas, Percetakan dan Penerbitan, Sektor Perkebunan, Perkebunan, Sektor Kehutanan, Sektor Pertambangan, Sektor Farmasi, Sektor Pengerukan, Sektor Aneka Industri sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2012 menjadi sekitar 116 BUMN. Pada tahun 2013, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Kebandarudaraan, Sektor Angkutan Darat dan Kereta Api, Sektor Pertanian, Sektor Perdagangan, Perdagangan, Sektor Energi, Sektor Konstruksi dan Konsultan Konstruksi, Sektor Logistik, dan Sektor Jasa Penilai sehingga jumlah BUMN akan menjadi sekitar 105 BUMN. Selanjutnya, pada tahun 2014, akan dilakukan rightsizing pada Sektor Pertahanan, Sektor Industri Berbasis Teknologi, Sektor Dok dan Perkapalan, Sektor Baja dan Konstruksi Baja, Sektor Asuransi, dan Sektor Konstruksi sehingga jumlah BUMN pada akhir tahun 2014 diperkirakan akan menjadi sekitar 95 BUMN.
Kebijakan rightsizing secara lengkap dan menyeluruh dituangkan dalam Master Plan 2010-2014 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian BUMN ini. Selain rightsizing , restrukturisasi, revitalisasi dan profitisasi BUMN, arah kebijakan lain yang diambil adalah: 1. Memantapkan proses seleksi pengurus BUMN secara profesional, transparan dan obyektif 2. Penetapan peraturan pelaksanaan pelaksanaan UU BUMN dan harmonisasi peraturan perundang-undangan perundang-undangan lainnya sesuai dengan UU Perseroan Per seroan Terbatas dan/atau Capital Market Protocol 3. Penerapan Good Governance dan Good Corporate Governance 4. Peningkatan kinerja dan daya saing dan keberlanjutan usaha BUMN 5. Peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan umum 6. Peningkatan peran BUMN dalam mendorong pelaksanaan prioritas pembangunan nasional 7. Privatisasi BUMN untuk meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan perusahaan Sedangkan Sedangkan strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Penerapan sistem informasi manajemen Kementerian BUMN. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas talent management untuk pimpinan/direksi BUMN. 3. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dan pengendalian BUMN. 4. Meningkatkan upaya peningkatan nilai BUMN melalui upaya “creating value strategy”. 5. Meningkatkan implementasi GCG dan sistem manajemen kinerja di BUMN. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan investasi BUMN. 7. Meningkatkan peran BUMN dalam keperintisan usaha dan pengembangan pengembangan UMKM. 8. Meningkatkan kualitas dividen yang diterima Pemerintah dengan mempertimbangkan mempertimbangkan besaran investasi BUMN dalam mendukung pertumbuhan usaha BUMN. 9. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam mendukung pembangunan pembangunan nasional. 10. Meningkatkan kepuasan kepuasan pelanggan dan pangsa pasar BUMN dalam setiap sektor industri atau jasa yang dimasuki. 11. Meningkatkan daya saing BUMN di pasar domestik dan internasional. 12. Meningkatkan efisiensi BUMN 13. Meningkatkan total pendapatan BUMN 14. Meningkatkan nilai dan kekayaan BUMN
Untuk mencapai jumlah BUMN yang ideal yang dapat memaksimalkan nilai BUMN dan memberikan manfaat optimal bagi Negara, akan dilakukan restrukturisasi/ rightsizing rightsizing BUMN. SUMBER: RENSTRA KEMENTERIAN BUMN 2012-2014
(Visited 3,053 times, 13 visits today) http://www.bumn.go.id/tentang-kami-kementerian-b http://www.bumn.go.id /tentang-kami-kementerian-bumn/arah-kebijaka umn/arah-kebijakan/ n/
BUMN untuk Mensejahterakan Mensejahterakan Masyarakat M asyarakat May 31, 2007, 1:09 pm Filed under: Political Economy Oleh AACh Klasifikasi BUMN yang digunakan selama ini, paling tidak sejak tahun 2002 hingga sekarang, sudah menunjukkan bagaimana paradigma atau cara pandang pemerintah terhadap BUMN. Sebab, klasifikasi adalah bagian dari langkah-langkah stragtegis untuk melakukan pengembangan. Maka, kemana arah pengembangan BUMN-BUMN kita bisa dilihat dari bagaimana bentuk klasifikasi yang dibuat pemerintah tersebut. Dari bentuk klasifikasi itulah kita bisa bertanya, paradigma seperti apakah yang dianut oleh pemerintah dalam mengembangkan dan membina BUMN-BUMN kita? Apakah paradigma itu mengarahkan secara efektif jalan kita untuk mensejahterakan masyarakat? Dengan hanya mengklasifikasi BUMN berdasarkan: kontribusi nominal pendapatan, jumlah BUMN berdasarkan kelas kontribusi pendapatan, kontribusi nominal laba dan jumlah BUMN berdasarkan kelas laba yang dihasilkan, nilai nominal asset yang dimiliki, nilai ekuiti dan jumlah BUMN berdasarkan kelas nilai ekuiti, return on assets (ROA), return on equity , berarti BUMN difungsikan sebagai alat untuk mensejahterakan masyarakat secara tidak langsung. Artinya, peran BUMN dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dilakukan dalam bentuk keterlibatan sebagai pengumpul modal untuk mensejahterakan masyarakat masyarakat melalui proses panjang. Dalam proses panjang tersebut, fungsi BUMN berhenti pada tahap mengakumulasi kekayaan, kekayaan, setelah itu sebagian kekayaan itu dimasukkan ke
dalam otoritas fiskal (pemerinah), dan selanjutnya dipisahkan lagi sebagian untuk diolah menjadi persembahan kepada rakyat dalam bentuk penyediaan infrastruktur untuk rakyat, pelayanan umum dan sebagainya. sebagainya. Kalaupun ada pengelompokan berdasarkan jenis usaha, yang seara impli sit memberikan gambaran peranan sosial dan pelayanan publik dari BUMN, klasifikasi ini tetap dimaksudkan untuk melihat prestasi keuangan berdasarkan jenis usaha tersebut. Sementara, klasifikasi yang mencerminkan agenda untuk meningkatkan pelayanan pelayanan publik, memperluas kesempatan kerja, menciptakan efek ganda di dalam lapangan usaha, atau menjaga keseimbangan roda pembangunan, tidak tampak di dalam Master Plan Rencana Strategis Pengembangan Pengembangan BUMN. Dengan cara pengelompokan (klasifikasi) seperti yang dilakukan selama ini, jelas kinerja BUMN hanya dilihat dari segi kemampuannya mengakumulasi keuntungan dan kekayaan. Dengan cara pandang seperti ini, maka dilihat dari tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional, maka fungsi BUMN dalam mencapai tujuan tersebut hanyalah sebagai alat yang tidak secara langsung digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, fungsi yang penting dari BUMN hanyalah mengumpulkan modal yang sebagian dari modal itu nanti akan dikelola oleh instrumen fiskal untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, semua BUMN cukup menjadi alat tidak langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Memang sulit membuat klasifikasi BUMN berdasarkan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan umum, menjaga keseimbangan roda pembangunan, dan menumbuhkan efek kesejahteraan yang kongkret seperti peningkatan pendapatan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Tetapi, hal itu masih mungkin dilakukan, kalau hal itu dianggap sangat perlu.
Persoalan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu justeru adalah, apakah kita masih menganggap perlu bahwa sebagian BUMN menekankan fungsinya sebagai alat untuk memberikan pelayanan umum secara langsung, menjaga keseimbangan keseimbangan roda pembangunan, pembangunan, dan menjalankan fungsi-fungsi sosial-ekonomi yang lain, seperti menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor-sektor usaha padat karya, dan sebagainya? Jika ya, berarti kita juga perlu memilah atau membuat klasifikasi BUMN berdasarkan prioritas fungsi yang diberikan. Untuk BUMN-BUMN yang diprioritaskan fungsinya sebagai pemain pasar murni, tentu wajar jika kinerja BUMN tersebut dilihat dari kinerja keuangannya. Tetapi, jika BUMN tersebut juga dibebankan fungsi memberi pelayanan umum, menjaga keseimbangan roda pembangunan dan sebagainya, maka tidak adil kalau BUMN tersebut hanya dilihat dari kinerja keuangan. Bukan berarti kinerja keuangan perlu diabaikan, tetapi jika BUMN tersebut lebih ditekankan fungsinya pada fungsi pelayanan umum dan fungsi-fungsi nonprofit lainnya, maka harus ada tambahan parameter untuk menilai BUMN yang masuk pada kategori ini. Khusus untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, jika ada BUMN yang bisa diharapkan melakukan peran agak langsung, berarti kinerja BUMN tersebut harus diukur juga dari parameter-parameter yang mencukupi dan tepat untuk melihat efeknya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Sementara, untuk BUMN yang difungsikan untuk menjadi pemain pasar yang murni, memang kinerjanya harus dilihat dari kinerja mikroekonominya. Dengan cara pandang dari fungsi-fungsi yang berbeda itu, selanjutnya bisa dibuat gradasi susunan kedudukan BUMN dari segi fungsi penghasil penerimaan, fungsi membangun kedaulatan negara, fungsi pelayanan publik atau fungsi lainnya. Berdasarkan cara pandang itu, berarti pengelompokan BUMN lebih tepat dibuat dalam bentuk matrik. Untuk BUMN yang diberi misi utama mencetak laba, memang semestinya BUMN tersebut memiliki pertumbuhan laba sekurang-kurangnya rata-rata 10 persen per tahun. Jenis-jenis BUMN yang seharusnya dikenakan standar minimal
seperti ini adalah BUMN Telekomunikasi, Perbankan, Jasa Keuangan, Semen, Energi, dan Pertambangan. Bahkan khusus untuk BUMN Telekomunikasi dan Pertambangan, semestinya meraih laba jauh di atas 10 persen mengingat pertumbuhan permintaan dan keberhasilan yang dicapai pihak swasta beberapa tahun terakhir. Tetapi, untuk BUMN yang juga punya fungsi menjaga integrasi nasional dan menjaga keseimbangan roda pembangunan, parameter laba tentu lebih adil diganti dengan parameter efsiensi. Sementara kinerja BUMN ini tentu harus dilihat dari fungsinya mencegah mencegah ketertinggalan wilayah, mencegah mencegah konflik sosial, melindungi HAM Ekosob, dan sebagainya. Contoh BUMN-BUMN yang bisa masuk kategori ini adalah PT Pelni, PT Pos Indonesia dan Biofarma. Sementara, tentu ada BUMN yang mengemban fungsi di tengah-tengah antara menciptakan profit dan menjalankan fungsi pelayaan publik. BUMN yang bergerak di bidang farmasi untuk konsumsi massal, transportasi kereta api (PT KAI) dan penyediaan energi listrik (PT PLN), bisa masuk kategori ini. Dengan pendekatan di atas, tentu kita tidak bisa menyeragamkan strategi dalam menata BUMN. Kita harus melihat fungsi, peran dan misi diberikan kepada suatu BUMN. Kita harus mencari, pada BUMN yang mana kita harus melakukan restrukturisasi, pada BUMN yang mana kita harus melakukan optimalisasi, pada BUMN mana kita perlu melakukan pengelompokan ulang, pada BUMN mana kita harus menilai dari sisi kinerja mikroekonomi (ekonomi perusahaannya), dan sebagainya.
Sumbang saran singkat untuk acara Diskusi di Lemhanas, 29 Mei 2007, bertajuk, “Peranan BUMN Dalam Meningkatkan Kesejah teraan Rakyat”. [1]
Ekonomi-politik pada Program S1 dan S2 (Pasca Pengajar mata kuliah Ekonomi-politik ( Pasca Sarjana) Ilmu Politik FISIP UI, peneliti pada The Habibie Center . Email:
[email protected] [2]
