BUMN

Reformasi BUMN dalam Rangka Mendorong Investasi

Penyusun :

Saut Taruli

(12!1111!2"#

$ditya %amar&ati

(12!1111!1'"#

uke

(12!1111)2'#

%isusun untuk Memenu*i Tugas Mata +ulia* Perekonomian Indonesia

Reformasi BUMN dalam rangka mendorong investasi di Indonesia

Reformasi BUMN : $,a dan Menga,a

Reformasi bisa diartikan sebagai usaha perubahan suatu sistem untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Reformasi BUMN merupakan usaha pemerintah untuk memperbaiki kinerja BUMN sehingga memberikan keuntungan yang signifikan bagi negara dan kemakmuran bagi rakyat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi BUMN telah dimulai pada tahun 198! an melalui penerbitan "nstruksi #residen Nomor $ tahun 1988 yang dijabarkan lebih lanjut dengan %urat &eputusan Menteri &euangan Nomor '( dan '(1 tahun 1989. Regulasi ini memberikan )e)enang kepada BUMN untuk menggunakan berbagai perangkat reformasi seperti restrukturisasi* penggabungan usaha +merger,* kerjasama operasi +&%-, dan bentuk!  bentuk partisipasi s)asta lain termasuk pena)aran saham kepada masyarakat dan penjualan strategis. %ektor!sektor yang dibuka bagi partisipasi pihak s)asta tidak saja dalam sektor yang kompetitif* tetapi juga dimungkinkan dalam bentuk kerjasama usaha di sektor infrastruktur* transportasi dan energi. %ebagai akibat dari kebijakan reformasi BUMN di atas* dalam kurun )aktu 199!1998 pihak inestor s)asta* asing dan domestik diundang untuk berpartisipasi dalam memiliki saham BUMN. %ecara umum reformasi BUMN diperlukan untuk memperbaiki kinerja dan kondisi!kondisi yang dirasakan menghambat perekonomian dan memperburuk keuangan #emerintah. /lasan!alasan umum perlunya tindakan reformasi BUMN adalah0 1. Biaya produksi yang relatif tinggi menyebabkan tingkat laba yang yang dicapai menjadi rendah dan ketidaksanggupan perseroan untuk membiayai perluasan usaha dari laba yang ditahan. . &euangan #emerintah menyebabkan inestasi baru tidak dapat dibiayai dari /#BN*baik melalui dana segar #emerintah* maupun proyek pemerintah yang dialihkan sebagai aset +#M#, serta adanya kebijakan nasional untuk mengurangi subsidi. 2. 3idak banyak sumber daya baru yang dapat diharapkan dari sistem perbankan karena saat ini masih dalam proses recoery &erjasama usaha yang selama ini dijalankan oleh BUMN* hanya memiliki peranan terbatas dan tidak dapat menggantikan restrukturisasi BUMN itu sendiri. 4engan reformasi BUMN diharapkan tercipta  peluang!peluang baru untuk inestor s)asta dalam negeri dan asing sehingga akan membantu mengembalikan kepercayaan inestor dan dengan demikian akan memulihkan perekonomian dari resesi dan sekaligus juga menciptakan akses kepada modal* teknologi dan pasar. &arena alasan!alasan tersebut diatas* #emerintah sejak a)al tahun 1998 bertekad untuk  merestrukturisasi BUMN.Untuk itu dilakukan tindakan!tindakan sebagai berikut0

1. Menyatukan tanggung ja)ab reformasi dan pembinaan BUMN dari yang pada a)alnya di 4epartemen 3eknis ke Menteri Negara BUMN* melalui #eraturan #emerintah +##, Nomor 1 dan 12 diikuti dengan ## Nomor $ dan 5( tahun 1998* kemudian diperbaharui dengan ## Nomor 95 dan Nomor 98 tahun 1999* diikuti ##  Nomor 1 dan Nomor 89 tahun * terakhir dengan ## Nomor 5( tahun 1. . #ercepatan langkah restrukturisasi dan priatisasi BUMN.antara lain dengan memperbanyak metode priatisasi 2. 4engan diterbitkannya #eraturan #emerintah Nomor 5 tahun * #emerintah juga telah merestrukturisasi unit!unit kegiatan pelayanan #emerintah yang sudah mandiri menjadi suatu badan usaha bisnis +BUMN,* diantaranya adalah 6ayasan 37R" menjadi #erjan 37R" dan RR" menjadi #erjan RR"* serta %)adana Rumah %akit Umum menjadi #erjan Rumah %akit (. Memaksimalkan nilaikepentingan #emegang %aham* antara lain mendorong  peningkatan alue creation serta alue of the firm $. Menyiapkan rencana jangka panjang bagi reformasi BUMN* terutama dalam hal  priatisasi.

Sasaran Program Reformasi BUMN

/. %asaran Nasional %asaran utama program reformasi BUMN adalah untuk0 1. Menjamin adanya peningkatan pertumbuhan kinerja BUMN . peningkatan efisiensi dan keuntungan guna menunjang pemulihan ekonomi nasional serta untuk meningkatkan mutu 2. pelayanan yang diberikan BUMN kepada masyarakat (. 3er)ujudnya BUMN yang tangguh dan mampu bersaing di pasar global $. Memperbaiki keuangan negara melalui peningkatan pendapatan dan mengurangi atau 5. menghilangkan penambahan dana kepada BUMN '. Mengurangi peranan pemerintah* terutama dalam sektor!sektor industri yang telah kompetitif 8. Mengembangkan pasar modal 9. Memperluas kepemilikan masyarakat atas BUMN dan redistribusi kekayaan

B. %asaran :inansial %asaran program reformasi BUMN di bidang finansial dapat dibagi dalam dua komponen yaitu untuk perseroan dan untuk pemerintah.

1. %asaran finansial untuk perseroan adalah untuk meningkatkan daya saing BUMN terhadap perusahaan s)asta dan meningkatkan laba. #encapaian sasaran tersebut akan membuat BUMN mampu melakukan ekspansi usaha baik menggunakan sumber  dana internal +laba ditahan, maupun melalui hutang!hutang komersial tanpa mengharapkan bantuan pendanaan pemerintah. . %asaran reformasi BUMN bagi pemerintah adalah0 a. Meningkatkan pendapatan Negara melalui pajak atas penghasilan perusahaan*  penghasilan karya)an* dan pajak tak langsung lainnya* serta melalui penerimaan diiden atas saham pemerintah di BUMN.  b. Memberikan kontribusi terhadap /#BN melalui priatisasi BUMN. c. Mengurangi beban pemerintah melalui penghilangan subsidi secara bertahap. d. #emerintah dapat membebaskan diri dari tanggungan BUMN yang merugi ataupun tidak memiliki prospek pengembangan di masa datang. ;. %asaran reformasi BUMN bagi konsumen Bagi perseroan* reformasi BUMN berarti memungkinkan manajemen untuk mengelola  perseroan secara profesional berdasarkan standar kemampuan dan keahlian bertaraf  internasional. 3ujuannya tidak lain yaitu untuk memenuhi kepentingan pemegang saham sebagai inestor maupun konsumen. Reformasi BUMN juga berarti mengurangi peran pemerintah dalam pengelolaan perusahaan. /pabila industri tersebut akan diregulasi* dengan tetap menyeimbangkan pertanggung!  ja)aban tersebut* pengelola perusahaan harus melaksanakan beberapa sasaran tambahan yang ditetapkan oleh regulator seperti adanya ke)ajiban layanan publik. #ara manajer profesional akan tahan uji dan sadar terhadap resiko pengambilalihan manajemen perusahaan oleh manajer dan inestor baru dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan. Manfaat reformasi BUMN bagi konsumen adalah untuk menjamin bah)a konsumen akan mendapatkan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang bersaing seperti di dalam industri yang kompetitif dan industri yang bersaing dengan barang!barang impor.

Restrukturisasi dan Privatisasi Se-agai $lat Reformasi BUMN

/. Restrukturisasi Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien* transparan* dan profesional. 3ujuan restrukturisasi adalah untuk0 1. meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan . memberikan manfaat berupa diiden dan pajak kepada negara 2. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen dan (. memudahkan pelaksanaan priatisasi.

Ruang
B. #riatisasi #riatisasi adalah penjualan saham #ersero* baik sebagian maupun seluruhnya* kepada pihak  lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan* memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat* serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. #riatisasi dilakukan dengan maksud untuk 0 1. . 2. (. $. 5.

memperluas kepemilikan masyarakat atas #ersero meningkatkan efisiensi dan produktiitas perusahaan menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baikkuat menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif menciptakan #ersero yang berdaya saing dan berorientasi global menumbuhkan iklim usaha* ekonomi makro* dan kapasitas pasar.

#riatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemilikan saham #ersero. #ersero yang dapat dipriatisasi harus sekurang!kurangnya memenuhi kriteria0 1. industrisektor usahanya kompetitif atau . industrisektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. #ersero yang tidak dapat dipriatisasi adalah0 1. #ersero yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang!undangan hanya boleh dikelola oleh BUMN . #ersero yang bergerak di sektor usaha yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara 2. #ersero yang bergerak di sektor tertentu yang oleh pemerintah diberikan tugas khusus untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat

(. #ersero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas  berdasarkan ketentuan peraturan perundang!undangan dilarang untuk dipriatisasi. 3erdapat tiga alasan utama mengapa restrukturisasi dan priatisasi BUMN perlu dilaksanakan dengan segera yaitu0 1. #erbaikan kinerja BUMN dan peningkatan alue #engalaman priatisasi di negara lain menunjukkan bah)a pemilik baru dari sebuah BUMN la=imnya melakukan  perbaikan secara lebih efektif* mengingat adanya modal* teknologi* keahlian danatau  jaringan pemasaran yang baru. . Mendorong terbentuknya  good governance +perusahaan yang sehat* transparan dan akuntanbel serta pemerintahan yang efektif, yang akan meningkatkan iklim inestasi. 2. Mengurangi beban negara* negara tidak sanggup untuk memiliki perseroan dengan  biaya tinggi atau tidak efisien* terutama perseroan yang bidang usahanya adalah kompetitif dan dapat dikelola lebih baik oleh s)asta. (. #riatisasi adalah bagian dari reformasi struktural yang akan menolong bangsa "ndonesia keluar dari resesi saat ini* terutama dengan penyerahan pengelolaan sektor! sektor yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak 

+endala Reformasi BUMN

&endala serius yang harus diatasi dalam pelaksanaan reformasi BUMN secara cepat meliputi0 1. &apasitas pasar modal saat ini tidak dapat menampung pelaksanaan priatisasi sejumlah besar BUMN melalui pena)aran umum karena masih terbatasnya aliran dana dalam negeri dan inestasi portofolio dari luar negeri. . &eterbatasan pengalaman dalam mengelola program reformasi yang sebesar ini. %ebagai contoh kegiatan perencanaan* penempatan karya)an dan pengoperasian dari  badan!badan regulator yang baru tentu akan memerlukan )aktu. 2. Belum adanya kesamaan persepsi dalam upaya reformasi BUMN membutuhkan sosialisasi yang menyeluruh kepada stakeholder +Manajemen* karya)an* 4#R!M#R* masyarakat dll,. (. &endala regulasi sektoral yang sering kali tidak sinkron tujuan reformasi.

Reformasi BUMN se-agai ,endorong investasi

Menurut kelompok kami* reformasi BUMN yang dilakukan pemerintah mempunyai salah satu tujuan penting yang berkaitan erat dengan inestasi yaitu terciptanya Good Corporate Govenance. Menurut kelompok kami* inestor akan menanamkan modalnya di suatu  perekonomian baik melalui pasar saham* obligasi maupun dalam sector riil* jika negara tersebut telah berhasil menunjukkan kesungguhannya dalam nenerapkan Good Corporate Govenance karena seorang inestor pada dasarnya ingin merasa yakin bah)a0

1. Modal yang ditanamkannya akan digunakan sesuai dengan interest mereka. . &euangan perusahan dilaporkan secara tepat )aktu dan transparan sehingga keputusan inestasi yang dilakukan telah berdasarkan data yang akurat dan dapat dipertanggungja)abkan. 2. 4ireksi sebagai eksekutif maupun komisaris sebagai penga)as adalah orang!orang terbaik yang akan memba)a perusahaan mencapai peningkatan nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan inestor* dan bukannya kepentingan mereka sepihak. Belajar dari pengalaman tersebut* pemerintah telah membuat komitmen dalam penerapan  praktek! praktek >;> dengan menerbitkan %urat ?daran Nomor %@15M! #M.#BUMN pada tanggal 1' /pril  yang menyerukan agar BUMN melaksanakan  praktek!praktek >;>. #edoman lebih lanjut mengenai >;> dituangkan dalam bentuk %urat &eputusan Menteri Negara #enanaman Modal dan #embinaan BUMN Nomor &?#@2M@  #M.#BUMN mengenai #engembangan #raktek >;> dalam #erusahaan #erseroan +#ersero,. #raktek!praktek >ood ;orporate >oernance didasarkan pada tiga prinsip dasar yakni transparansi* kemandirian dan akuntabilitas. 3ransparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang material dan relean + disclossure,. &emandirian diartikan sebagai keadaan dimana #ersero bebas dari pengaruhtekanan pihak  lain yang tidak sesuai dengan mekanisme korporasi. /kuntabilitas diartikan sebagai adanya sistem pertanggungja)aban dalam pelaksanaan tugas dan )e)enang yang dimiliki organ persero. 4#R* Meneg BUMN +sebagai pemegang saham BUMN,* 4epartemen 3eknis* &omisaris4e)an #enga)as dan 4ireksi bertanggungja)ab terhadap perannya masing!masing dalam menjaga kekayaan rakyat "ndonesia di BUMN yang  bersangkutan. #raktek!praktek >ood ;orporate >oernance yang diperkenalkan kepada BUMN antara lain adalah sebagai berikut0 1. #eran dan tanggung ja)ab &omisaris 4e)an #enga)as akan didorong untuk lebih aktif dalam menga)asi dan memberikan pendapat kepada 4ireksi dalam pengelolaan BUMN . #eran dan tanggung ja)ab 4ireksi akan diperjelas* khususnya sehubungan dengan tujuan utama masing!masing BUMN 2. #embentukan &omite /udit sebagai sub!komite &omisaris secara bertahap akan diterapkan kepada seluruh BUMN (. &riteria seleksi +fit and proper test, dan proses penunjukan yang transparan dan terencana bagi &omisaris dan 4ireksi akan diimplementasikan. $.

%urat #enunjukan bagi &omisaris4e)an #enga)as dan 4ireksi secara formal menjelaskan ntara lain tugas* tanggungja)ab serta harapan!harapan #emerintah

5.

4okumen %tatement of ;orporate "ntent +%;", akan diterapkan bagi semua BUMN yang 1A sahamnya dimiliki #emerintah. 4okumen ini merupakan dokumen  pernyataan maksud perusahaan yang telah disetujui oleh BUMN dan #emerintah sebagai pemegang saham yang intinya memuat target!target kinerja dan indikator! indikator lain yang harus dicapai dan dipertanggungja)abkan oleh BUMN serta sistem pemantauan pencapaian target!target kinerja

&etika reformasi BUMN sudah mencapai tujuannya dan berjalan dengan baik* pemerintah ke depan diharapkan lebih berkonsentrasi dan memposisikan diri sebagai pembuat kebijakan untuk menjamin bah)a semua pelaku ekonomi mendapat kesempatan yang sama +leel  playing field, dengan memposisikan diri sebagai regulator.

Referensi 0 http://merahkuning.wordpress.com http0nasrullaheksplorer.blogspot.com81restrukturisasi!dan!priatisasi!bumn.html http0))).scribd.comdoc898$1'(R?%3RU&3UR"%/%"!BUMN &usmanadji Basri* :aisal* Perekonomian Indonesia* ?rlangga* 

0

:ebri

/rdiyanto

Pentingnya Reformasi Pengelolaan Perusa*aan Bagi Perkem-angan Bisnis %i $sia %isam,aikan ,ada ./0 /orum ongkong 2'324 $,ril 1444 Mar5ie Mu*ammad*  Ketua Umum Masyarakat Transparansi Indonesia Ketua Komite

 Kemanusiaan Indonesia dan mantan Menteri Keuangan. &risis ekonomi yang melanda /sia saat ini menimbulkan debat dan perenungan yang mendalam terhadap karakter mendasar dari krisis ini* kesalahan!kesalahan yang telah mendorong terjadinya krisis* seberapa jauhtindakan!tindakan perubahan dan perbaikan telah memba)a hasil serta langkah!langkah untuk mencegah berulangnya krisis. #ada saat ada tada!tanda ekonomi /sia mulai pulih kembali* masalah pengelolaan perusahaan +corporate governance, tetap menjadi perhatian utama. &ita telah melihat lemahnya standar   pengelolaan perusahaan memainkan peran kunci dalam mendorong terjadinya krisis. Maka* meningkatkan standar pengeloalaan perusahaan merupakan salah satu kunci bagi perubahan yang penting untuk mengatasi krisis. Banyak paradigma yang berbeda dari pengelolaan perusahaan di belahan dunia 3imur dan Barat* yang

mencerminkan

perbedaan

budaya*

praktik

usaha

dan

perkembangan

kelembagaan. #ada umumnya* yang dimaksud dengan pengelolaan perusahaan adalah hubungan antara pemilik perusahaan dengan  stakeho!ders di satu sisi dan de)an direksi dan manajer di sisi yang lain. &hususnya* hal tersebut difokuskan pada tanggung ja)ab dari de)an direksi kepada setiap  stakeho!der  perusahaan. %alah satu tujuan dari pengelolaan  perusahaan adalah membuat suatu keseimbangan dan penga)asan sistem untuk mencegah  penyalahgunaan dari sumber @sumber corporate dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi* pengambilan resiko yang tepat dan kelangsungan hidup + sustaina"i!ity#. ubungan antara perusahaan negara +corporation#  dan  stakeho!der  mengalami perubahan yang signifikan di /sia* terutama terhadap krisis ekonomi. #ara inestor dan peminjam menginginkan peningkatan standar dari pengelolaan perusahaan di perusahaan dimana mereka berinestasi atau meminjam* untuk melindungi keuntungan mereka dalam keadaan yang dapat dipertanggungja)abkan. &arena itu* amatlah penting memperkuat praktek!  praktek pengelolaan perusahaan dalam basis yang terus menerus.

#etunjuk yang jelas dan syarat!syarat untuk perlindungan inestor serta penyingkapan informasi telah dimasukkan dalam )ilayah tersebut. 4i 3hailand* perusahaan!perusahaan membuat jaminan pena)aran umum + pu"!ic o$$ering o$ securities, dan perusahaan!  perusahaan yang terdaftar harus memiliki paling sedikit dua direktur independen dalam de)an pengurusnya untuk memperkuat kepercayaan dan melindungi kepentingan dari  pemilik saham minoritas. 4i "ndonesia* untuk mempromosikan transparansi* perusahaan!  perusahaan yang terdaftar diharuskan meyerahkan laporan keuangan setiap tiga bulan* enam  bulan dan laporan tahunan kepada pihak yang ber)enang +regu!atory authorities,dan memberitahukan kepada mereka setiap kejadian penting dalam (8 jam. 6ang dibutuhkan di seluruh /sia adalah meningkatkan kesadaran akan betapa pentingnya pengelolaan perusahaan dan menimbulkan keinginan serta semangat menjalankan pengelolaan perusahaan yang baik. /da beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam corporate governance. 6aitu 0 3ransparansi #enyediaan informasi yang memadai* akurat dan tepat )aktu kepada  stakeho!ders  harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. #engungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh inestor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap resiko dan keuntungan dari inestasinya. #engungkapan masalah yang khusus berhubungan dengan kompleksnya organisasi dari konglomerat. &urangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki hutang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkha)atirkan. &urangnya informasi akan membatasi kemampuan inestor untuk memperkirakan nilai dan resiko dan pertambahan dari  perubahan modal +vo!ati!ity o$ capita!#. "ntinya* perusahaan harus meningkatkan kualitas* kuantitas dan frekuensi dari pelaporan keuangan. #engurangan dari kegiatan curang seperti manipulasi laporan +creative accounting#* pengakuan pajak yang salah dan penerapan dari prinsip!prinsip pelaporan yang cacat* kesemuanya adalah masalah krusial untuk meyakinkan bah)a pengelolaan perusahaan dapat

dipertahankan

+ sustaina"!e#.

#elaksanaan

menyeluruh

dengan

syarat!syarat

 pemeriksaan dan pelaporan yang sesuai hukum akan meningkatkan kejujuran dan  pengungkapan +disc!osure#. 4apat 4ipertanggungja)abkan +accounta"i!ity#

Banyak perusahaan di /sia dikontrol oleh kelompok kecil pemegang saham atau oleh pemilik  keluarga + $ami!y%owned ,. al ini menimbulkan masalah dalam mempertahankan objektiitas dan engungkapan yang memadai +ade&uate disc!osure,. %epertinya pengelolaan perusahaan didasarkan pada pembagian kekuasaan di antara manajer   perusahaan* yang bertanggung ja)ab pada pengoperasian setiap harinya* dan pemegang sahamnya yang di)akili oleh de)an direksi. 4e)an direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan +oversight , dan penga)asan. 4i banyak perusahaan* manajemen perusahaan duduk  dalam de)an pengurus sehingga terdapat kurangya accounta"i!ity dan berpotensi untuk  timbulnya konflik kepentingan. &omplikasi tambahan adalah berulangnya kesenjangan + !ack , dalam laporan komisi pemeriksaan keuangan +audit committee reporting , kepada de)an dan lemah atau tidak efektifnya sistem kontrol internal. 4alam kasus demikian* hasil akhirnya +net resu!t , adalah seperti integritas manajemen yang rendah* etika bisnis yang buruk dan aturan kekuatan daripada aturan hukum. +e&u&uran ( fairness#

#rinsip ketiga dari pengelolaan perusahaan penekanan pada kejujuran* terutama untuk   pemegang saham minoritas. "nestor harus memiliki hak!hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak!haknya. Sustaina-ility

&etika perusahaan negara +corporation, e'ist   dan menghasilkan keuntungan* dalam jangka  panjang mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pega)ai dan kumunitasnya agar berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan* memperhatikan hukum* memperlakukan pekerja secara adil* dan menjadi )arga corporate yang baik. 4engan demikian akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi  stakeho!derinya.
 bersungguh!sungguh di dalamnya* dan memahami +understanding o$ ,* dari kelakuan etika  bisnis. 3ujuan seharusnya adalah selalu mendorong perlakuan yang bertanggung ja)ab +responsi"!e conduct , lebih daripada hanya mencegah perbuatan yang salah. + misconduct ,.  Ketiga 4engan kepemilikan pemerintah terhadap bank dan corporations di "ndonesia* 3hailand* &orea dan negara!negara lainnya meningkatkan implementasi dari program reformasi ekonomi* paling tidak dalam )aktu singkat* ada satu yang harus dipertanyakan 0 /kankah pengelolaan perusahaan menjadi lebih baik +improve, karena kepemilikan  pemerintahC /khirnya* kita harus terus menerus membuat perubahan +improvement , dalam sistem hukum kita* penyelenggaraan hukum* pemeriksaan dan pelaporan sesuai hukum untuk mengilhami kembali kepercayaan inestor dan menopang  reformasi corporate governance. www.transparansi.or.id

B$B 2 P6NIN7+$T$N P6N760$$N BUMN

$8 +0N%ISI UMUM #rogram restrukturisasi BUMN dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan menyehatkan BUMN. ingga akhir tahun $* jumlah BUMN yang dimiliki #emerintah tercatat sebanyak 1$8 BUMN. 4ari keseluruhan BUMN tersebut sebanyak 18 BUMN mampu mencetak laba* jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya. %edangkan sisanya masih mengalami kerugian. "tu sebabnya realisasi penerimaan negara dari BUMN mencapai Rp1*2 trilliun hanya dari pembagian keuntungan BUMN yang mencetak laba tersebut. &apitalisasi pasar BUMN tahun $ mencapai kurang lebih Rp 51 triliun* kondisi ini cukup menggembirakan dan sangat kondusif untuk mendukung dinamika pasar saham dan  pertumbuhan ekonomi industri. %elain itu* #emerintah melaksanakan #rogram kemitraan dan Bina ;>, oleh BUMN. (. Banyaknya program pelayanan masyarakat + Pu"!ic (ervice )"!igation* #%-, di BUMN yang belum jelas pembiayaannya. $. #engelolaan BUMN belum sepenuhnya terpadu antara kementerianlembaga yang memprakarsainya dengan kementerian BUMN sehingga berpengaruh pada kinerja BUMN yang bersangkutan. 5. Belum optimalnya sinergi antar BUMN mengakibatkan lemahnya daya saing dan rendahnya kinerja BUMN.

'.

Masih kurangnya perangkat hukum dalam pembinaan dan pengelolaan BUMN sehingga seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.

4engan permasalahan seperti dikemukakan diatas* tantangan yang masih akan dihadapi  pada tahun ' adalah melanjutkan secara bertahap terciptanya kebijakan reformasi BUMN yang menyelaraskan secara optimal antara kebijakan internal perusahaan dan kebijakan industrial dan pasar tempat BUMN tersebut beroperasi* melakukan antara lain program sinergi* transformasi bisnis dan regrouping BUMN sehingga terjadi efisiensi dan peningkatan daya saing group BUMN* memisahkan fungsi komersial dan pelayanan masyarakat pada BUMN serta mengoptimalkan prinsip!prinsip Good Corporate Governance secara utuh.

B8 S$S$R$N P6MB$N7UN$N T$UN 29 %asaran #eningkatan #engelolaan BUMN pada tahun ' antara lain adalah0 1. . 2. (. $. 5. '. 8.

Meningkatnya kontribusi BUMN terhadap /#BN. 3erususunnya peraturan perundang!undangan mengenai pengelolaan BUMN baik  yang baru maupun penyempurnaan yang sudah ada. Meningkatnya pelaksanaan tata kelola usaha yang baik +Good Corporate Governance* >;>, pada BUMN. 3erpetakannya BUMN menurut fungsinya ke dalam kelompok BUMN Pu"!ic (ervice )"!igation +#%-, dan kelompok BUMN komersil. Meningkatnya sinergi antar BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN. Meningkatnya kualitas pelayanan BUMN kepada masyarakat. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan hukum di lingkungan BUMN maupun lembaga yang terkait dalam pengelolaan BUMN. #eningkatan hasil guna dan daya guna penggunaan teknologi oleh BUMN.

.8 $R$ +6BI$+$N P6MB$N7UN$N T$UN 29

1.

.

2.

(.

$.

/rah kebijakan dalam #eningkatan #engelolaan BUMN dalam tahun ' adalah untuk0 Melakukan koordinasi dengan departemeninstansi terkait untuk penataan kebijakan industrial dan pasar BUMN terkait. al ini diperlukan dalam kerangka reformasi BUMN yang menyeluruh. ;>,* yaitu transparansi* akuntabilitas* keadilan dan responsibilitas pada pengelolaan BUMN #%- maupun BUMN komersial. Melakukan sinergi antar BUMN agar dapat meningkatkan daya saing dan memberikan mu!tip!ier e$$ect kepada perekonomian "ndonesia.