PENGARUH HUTANG LUAR NEGERI TERHADAP APBN Di Indonesia hutang luar negeri sangat berpengaruh terhadap APBN. Hal ini dapat dilihat dari data defisit anggaran yang di alami indonesia tiap tahunya. Defisit anggaran inilah yang akhirya harus ditutup dengan hutang, yaitu baik utang dalam negeri maupaun hutang luar negeri. Dari kajian teori yang diambil dan seluruh informasi yang diperoleh, dilakukan analisa yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa defisit atau surplus anggaran merefleksikan suatu ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan peme rintah, inilah yang saat ini sedang dialami oleh pemerintah Indonesia. Defisit anggaran terjadi karena hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemeritah Indonesia. Kondisi hutang luar negeri pemerintah Indonesia saat ini berada pada angkayang cukup tinggi dan memperihatinkan sehingga pada APBN harus mengalokasikan biaya yang cukup besar untuk membayar pinjaman tersebut yang meliputi pinjaman pokok dan bunga atas pinjaman pada waktu jatuh tempo pembayaran. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di era sekarang ini, setiap negara membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan. Negara akan selalu mengatur penerimaan dan pengeluaran keuangan negara yang tertuang dalam (APBN). Sementara di sisi lain, usaha pengerahan dana untuk membiayai pembangunan tersebut menghadapi kendala. Persoalannya adalah kesulitan dalam pembentukan modal, baik yang bersumber dari penerimaan pemerintah yang berasal dari ekspor barang ke luar negeri maupun dari masyarakat melalui instrumen pajak dan instrumen lembaga-lembaga keuangan. Untuk mencukupi kekurangan sumber daya modal ini maka pemerintah negara yeng bersangkutan berusaha untuk mendatangkan sumber daya modal dari luar negri melalui berbagai jenis pinjaman.
Pada masa krisis ekonomi, utang luar negri Indonesia, termasuk utang luar negri pemerintah, telah meningkat drastis. Sehingga menyebabkan pemerintah Indonesia harus menambah utang luar negri yang baru untuk membayar utang luar negeri yang lama. I.
Pengertian APBN
Menurut UU No. 17 Tahun 2003, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pasal 23 Ayat (1) UUD 1945, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang – undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 Ayat (2) UUD 1945, Rancangan Undang – Undang Angaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. II.
Pengertian Utang Luar Negeri
Utang luar negeri merupakan bantuan luar negeri (loan) yang diberikan oleh pemerintah negara-negara maju atau badan-badan internasional yang khusus dibentuk untuk memberikan pinjaman dengan kewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga pinjaman tersebut. Tujuannya untuk menutup kekurangan kebutuhan pembiayaan investasi dan untuk membiayai defisit transaksi berjalan (current account) neraca pembayaran dalam rangka pembiayaan transaksi internasional sehingga posisi cadangan devisa tidak terganggu. · Sumber Pinjaman Luar Negeri dalam Pembangunan Indonesia a)
World Bank
b)
Asian Development Bank (ADB)
c)
Consultative Group on Indonesia ( CGI )
d)
Pinjaman di Luar IGGI/CGI
e)
Pinjaman/hibah lainnya
Prinsip Dasar Penerimaan Pinjaman Luar Negeri 1.
Pinjaman yang diterima harus berjangka panjang dengan syarat-syarat yang ringan, yaitu syarat yang masih dapat dipenuhi secara normal dan wajar.
2.
Pinjaman yang diterima tidak disertai dengan suatu ikatan politik apapun dan dilandasi azas yang saling menguntungkan secara wajar.
3.
Jumlah dan syarat pinjaman disesuaikan dengan batas kemampuan untuk membayar kembali dan tidak menimbulkan beban yang terlalu memberatkan terhadap neraca pembayaran. Penggunaan dan penarikan dana pinjaman tidak terlalu ketat dan lebih disukai jenis pinjaman yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan
4.
Sumber dana pinjaman harus jelas dan pihak kreditor dikenal mempunyai reputasi yang baik.
5. 6.
Perlu adanya penganekaragaman (diversifikasi) sumber dan bentuk pinjaman Penggunaan pinjaman tidak dibatasi untuk impor barang/jasa dari negara pemberi pinjaman saja, tetapi hendaknya bebas digunakan untuk kepentingan impor dari Negara lain. Pengaruh Utang Luar Negeri di Indonesia Dalam jangka panjang, ternyata utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan
ekonomi pada banyak negara debitur. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara debitur akibat ketergantungannya dengan bantuan asing.
Pembangunan dan Utang Luar Negeri: Masalah Pro dan Kontra. Pandangan yang pro mengatakan bahwa utang luar negeri telah terbukti memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan
di
negara-negara
berkembang.
Sedangkan
pandangan
yang
kontra
berpendapat, utang luar negeri justru menciptakan ketergantungan baru yang berimplikasi luas, baik ekonomi maupun politik. Dampak Utang Luar Negeri Sisi efektifitas, secara internal, utang luar negeri menghambat tumbuhnyakemandirian ekonomi negara. Serta pemicu terjadinya kontraksi belanjasosial, merosotnya kesejahteraan rakyat, dan melebarnya kesenjangan. Secara eksternal, utang luar negeri menjadi pemicu meningkatnyaketergantungan negara pada modal asing, dan pada pembuatan utang luarnegeri secara berkesinambungan .Sisi kelembagaan, lembaga-lembaga keuangan multilateral diyakini telahbekerja sebagai kepanjangan tangan negara-negara Dunia pertamapemegang saham utama mereka, untuk mengintervensi negara-negarapenerima pinjaman. Sisi ideologi, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negarapemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untukmenyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia.Sisi implikasi sosial dan politik, utang luar negeri sebagai sarana yangsengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untukmengintervensi negara-negara penerima pinjaman. PEMBAHASAN Perkembangan Defisit APBN selama tahun 2007-2012 Selama tahun 2007 –2012, Pemerintah denganpersetujuan DPR menetapkan kebijakan anggaran yang defisit, dalam rangka memberikan stimulus dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik melalui serangkaian program dan kegiatan Pemerintah. Penetapan kebutuhan besaran defisit APBN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain kebutuhan kegiatan prioritas yang harus dibiayai di tahun yang bersangkutan, kapasitas pembiayaan anggaran, kondisi perekonomian dan pasar keuangan, dan peraturan perundang-
undangan yang Perkembangan realisasi defisit anggaran selama tahun 2007 –2012, sebagaimana disajikan dalam Grafik 1, selalu lebih rendah dari defisit yang ditetapkan dalam APBNP. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain: Realisasi pendapatan negara dan hibah lebih besar dari t arget yang ditetapkan. Hal ini merupakan dampak dari optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara serta perkembangan ekonomi makro yang mendorong peningkatan sumber-sumber pendapatan negara. Realisasi belanja negara lebih rendah bila dibandingkan dengan alokasi anggaran, terutama akibat upaya efisiensi belanja oleh Pemerintah, khususnya belanja operasional atau noninvestasi, dan rendahnya penyerapan anggaran oleh K/L, termasuk yang dibiayai dari pinjaman luar negeri. Perkembangan utang luar negeri Indonesia Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit APBN , Pemerintah akanmemanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari nonutang dan utang.Mengingat minimnya kapasitas sumber-sumber pembiayaan nonutang, sumber-sumber pembiayaan utang masih menjadi bagian utama sumber pembiayaan dalam menutup defisit APBN. Pembiayaan nonutang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, dan hasil pengelolaan aset (HPA). Sementara pembiayaan utang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luarnegeri, dan pinjaman dalam negeri. Pembiayaan melalui utang dalam dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari utang dalam negeri maupun luar negeri, memperhatikan kapasitas pembiayaan Pemerintah, dan mempertimbangkan beban serta risiko yang harus ditanggung. Sebagaimana terlihat pada Tabel 1 Dalam kurun waktu 2007-2012, pembiayaan anggaran melalui pinjaman luar negeri lebih kecil dari pembayaran pokok pinjaman dari waktu ke waktu. Seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, perbaikan peringkat kredit Pemerintah dan masuknya Indonesia ke dalam kategori negara berpendapatan menengah berdampak pada penurunan porsi pinjaman luar negeri. Penurunan porsi pinjaman luar negeri
tersebut juga dipengaruhi oleh kecenderungan meningkatnya cost of borrowing akibat kondisi pasar keuangan internasional yang tidak kondusif. Pemanfaatan pinjaman program sebagai sumber pembiayaan utang tunai diharapkan dapat diperoleh antara lain dari World Bank dan ADB. Meskipun demikian, kapasitas penyaluran pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut dihadapkan pada single country limit/countrylending limit. Di samping penarikan pinjaman program, Pemerintah juga masih mengandalkan pembiayaan pinjaman luar negeri untuk kegiatan prioritas (pinjaman proyek). Pembiayaan pinjaman proyek diperoleh dari lembaga multilateral seperti World Bank dan ADB, lembaga bilateral dari Jepang dan Korea, dan lembaga kredit ekspor serta komersial. Untuk tahun 2013, pinjaman kredit ekspor dan komersial sebagian besar digunakan untuk pembiayaan kegiatan pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri dalam rangka pembangunan minimum essentialforce. ini terjadi karena pinjaman program dengan tema climate change kurang sesuai dengan kebijakan Pemerintah sehingga dibatalkan. Pinjaman program yang dibatalkan tersebut sebesar USD600,0 juta yang berasal dari Bank Dunia sebesar USD200,0 juta, ADB sebesar USD100,0 juta, Pemerintah Jepang sebesar ekuivalen USD200,0 juta, dan Pemerintah Perancis sebesar USD100,0 juta. Gambaran realisasi penarikan pinjaman luar negeri disajikan dalam Grafik 2 Pinjaman yang diterima pemerintah pusat disalurkan kepada Pemda atau BUMN melalui penerusan pinjaman. Penerusan pinjamanadalah pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah Pusat yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah (Pemda) atau BUMN yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu. Penerusan pinjaman tersebut merupakan fasilitas yang diberikan Pemerintah kepada Pemda atau BUMN untuk memperoleh pinjaman, khususnya pinjaman dalam bentuk pembiayaan bagi kegiatan tertentu. Dalam mekanisme penerusan pinjaman ini, proses pengadaan pinjamannya tetap harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat (1) penarikannya memberikan potensi peningkatan outstanding pinjaman meskipun bersifat in-out dalam APBN; (2) lender tetap
memperhitungkan pinjaman tersebut sebagai pinjaman Pemerintah; (3) terdapat potensi mismatch antara penerimaan pembayaran kewajiban dari penerima penerusan pinjaman dengan pembayaran kewajiban kepada lender; dan (4) seperti halnya pinjaman proyek, rendahnya penyerapan pinjaman berpotensi menambah biaya pinjaman. Pemberian pinjaman untuk kegiatan atau proyek kepada Pemda atau BUMN dilakukan melalui mekanisme penerusan pinjaman, karena Pemda atau BUMN berbeda entitas akuntansi dengan Pemerintah pusat. Selain itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Dalam tahun 2009 –2011, realisasi penerusan pinjaman rata-rata mencapai sebesar 45,2 persen terhadap pagu APBNP. PT PLN (Persero) merupakan pengguna terbesar dana penerusan pinjaman 2013 dengan alokasi mencapai Rp5,5 triliun atau 79,3 persen dari total penerusan pinjaman. Alokasi penerusan pinjaman kepada PT PLN (Persero) rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek vital di bidang infrastruktur listrik seperti Java Bali PowerSector Restructuring And
Strengthening
Project,
Renewable
Energy
Development
SectorProject,
Power
Transmission Improvement Sector Project, Ulubelu Geothermal Power PlantProject dan lainlain. Selain PT PLN (Persero), beberapa BUMN yang direncanakan akan memperoleh alokasi penerusan pinjaman yaitu PT SMI dan PT Pertamina. Sedangkan Pemda yang akan menerima penerusan pinjaman pada tahun 2013 yaitu Pemkot Bogor, Pemkab Kapuas, Pemkab Muara Enim, dan Pemprov DKI Jakarta. Alokasi penerusan pinjaman kepada pemda rencananya akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek antara lain Urban Water Supply And Sanitation Project (UWSSP) dan Jakarta Urban Flood MitigationProject (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). APBN dan Kemampuan Membayar Pinjaman Suatu defisit atau surplus anggaran merefleksikan suatu ketidakseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Anggaran defisit adalah besarnya pengeluaran melebihi penerimaan yang diperoleh dari pajak, pembayaran-pembayaran lain, dan ongkos
pungutan retribusi. Sementara jika surplus berlangsung, maka kelebihan dana tersebut dapat digunakan untuk membayar dan mengurangi pinjaman pemerintah. Surplus anggaran akan meningkatkan tabungan nasional dan membuat dana yang tersedia di pasar kredit semakin besar. Peningkatan tabungan nasional dapat menurunkan tingkat bunga riil, yang berkontribusi pada peningkatan investasi dengan demikian meningkatkan pertumbuhan ekonomi . Kemampuan membayar pinjaman oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan refleksi kemampuan APBN dalam menampung beban pembayaran bunga dan cicilan pinjaman pokok, yang sekaligus masih juga memberikan ruang gerak bagi pembiayaan untuk mendorong perekonomian. Dalam hal ini, satuan pengukur yang di pergunakan adalah “Primary Balance”, yaitu surplus atau defisit APBN sebelum diperhitungkan pembayaran bunga pinjaman pemerintah. Ini berarti bahwa semua penerimaan pemerintah dikurangidengan semua pengeluaran pemerintah di luar pembayaran bunga pinjaman. Dalam sistem neraca pembayaran, peningkatan pinjaman luar negeri berarti meningkatkan pembayaran cicilan. Selanjutnya, hal ini akan menyebabkan kecenderungan net transfer negatif yang tidak bisa dibiayai dengan rekening transaksi berjalan mengingat transaksi berjalan yang kecil (bahkan negatif). Konsekuensinya adalah pemerintah mencari devisa lewat pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri pemerintah akan meningkatkan cicilan pinjaman dan bunga dalam RAPBN yang merupakan komponen anggaran rutin berarti menurunkan anggaran pembangunan dalam RAPBN. Penurunan kemampuan membangun tidak lain berarti penurunan aktivitas pembangunan maupun pertumbuhan ekonomi bagi rakyat. Pengaruh Pinjaman luar negeri Terhadap Anggaran Pendapatan & Belanja Negara Pengaruh pinjaman luar negeri terhadap APBN dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan pinjaman luar negeri pemerintah Indonesia sangat berpengaruh terhadap kondisi APBN .Dengan jumlah pinjaman luar negeri yang cukup besar APBN Indonesia masih akan mengalami tekanan karena harus memenuhi kewajiban membayar kembali jumlah pokok dan bunga pinjaman yang telah dan akan jatuh tempo di masa-masa yang akan datang
