DINAMIKA KETATANEGARAAN RI
Sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam bererpa periode, yaitu ; 1. Periode Periode 18 Agustu Agustuss 1945 – 27 Desem Desember ber 1949 1949 (masa (masa kemerdek kemerdekaan) aan);;
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, republ republik ik yang yang baru baru ini belum belum mempun mempunyai yai undang undang-un -undan dang g dasar. dasar. Baru Baru sehari sehari kemudian pada tanggal 18 agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Indonesia (PPKI) (PPKI) disahkan disahkan Undang-un Undang-undang dang Dasar 1945 (UUD 1945) 1945) sebagai sebagai Undang-undang Dasar Republik Indonesia. a. Penyususn Undang-undang Undang-undang Dasar 1945. Pada tanggal 28 mei 1945, pemerintah balatentara Jepang melantik Badan Penyelidik Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Persiapan Kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia Indonesia (BPUPKI). (BPUPKI). Pembentuk Pembentukan an Bada Badan n
Peny Penyel elid idik ik
Usah Usahaa
Pers Persia iapa pan n
Keme Kemerd rdek ekaa aan n
Indo Indone nesi siaa
ini ini
adal adalah ah
sehubungan sehubungan dengan dengan janji dari pemerintah pemerintah Jepang Jepang yang diucapkan diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang Koiso di depan Dewan Perwakilan Rakyat Jepang, yang akan memeberikan Kemerdekaan kepeda Indonesia di kemudian hari.86) Janji tersebut maksudnya agar bangsa Indonesia membantu balatentara jepang terus terpukul mundur dimana oleh tentara sekutu. Badan Badan Penyel Penyelidi idik k UsahaUsaha-Usa Usaha ha persia persiapan pan kemerd kemerdekaa ekaan n Indone Indonesia sia ini beranggota 62 orang dengan Dr. K.R.T. Radjiman sebagai ketua dan R.P. Saroso Sebagai Wakil Ketua. Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia ini dapat dibagi dalam dua masa yaitu masa sidang pertama dari tanggal 29 mei 1945 sampai 1 juni 1945 dan masa siding kedua dari tanggal 10 juli 1945 ampai 17 juli 1945. Walaupun maksud pendirinan badan ini hanya untuk menyelidiki usahausah usahaa pers persia iapa pan n keme kemerd rdek ekaa aan n Indo Indone nesi sia, a, sesu sesuai ai deng dengan an janj janjii peme pemeri rint ntah ah balatentara jepang, namun apa yang dihasilkan kemudian oleh badan ini jauh dari sekedar mengadakan penyeledikan, karena badan itu melakukan tugasnya sampai kepada penyusunan suatu Rancangan Undang-undang Dasar.
Kapena Kapena itu pada pada masa masa sidang sidang pertam pertamaa badan badan itu telah telah membic membicara arakan kan tentang philosofische dasar falsafah falsafah dari dari Indon Indonesi esiaa merdek merdeka, a, dan philosofische grondslag , dasar dalam rangka itu pada tanggal 29 Mei 1945 dan 1 Juni 1945 Mr. Moh. Yamin dan Ir. Soekarno telah mengucapkan pidatonya. Kedua pidato tersebut memuat dasardasar bagi Indonesia merdeka. Baru kemudian pada masa sidang kedua, pembicaraan tentang Rancangan Undang-und Undang-undang ang Dasar benar-benar benar-benar dilaksanakan dilaksanakan dan dibentukla dibentuklah h suatu panitia yang yang diberi diberi nama nama Paniti Panitiaa Hukum Hukum Dasr Dasr dengan dengan anggot anggotaa terdiri terdiri dari dari 19 orang orang termasuk ketuanya Ir. Soekarno. Panitia ini kemudian membentuk Panitia kecil yang terdiri dari Prof. Mr. Soepomo, Mr. Wongsonegoro, R. Soekardjo, Mr. A. Maram Maramis is,, Mr. Mr. R. Pand Pandji ji Sing Singgi gih, h, H.A H.A Sali Salim m dan dan Dr. Dr. Suki Sukima man, n, seda sedang ngka kan n ketuanya diangkat Prof. Mr. Dr. Soepomo. Pada tanggal 13 Juli 1945 Panitia Kecil telah menyelesaikan tugasnya, dan memberikan Laporan kepada Penitia Hukum Dasar. Setelah beberapa kali sidang, badan badan penyel penyelidi idik k Usaha Usaha Persia Persiapan pan Kemerd Kemerdeka ekaan an Indone Indonesia sia menyet menyetuju ujuii hasil hasil panitia tersebut sebagai rancangan undang-undang dasar pada tanggal 16 Juli 1945. b. Lahirnya Undang-undang Dasar 1945. Dengan Dengan selesa selesainy inyaa tugas tugas Badan Badan Penyel Penyeleid eidik ik Usaha-u Usaha-usah sahaa Persia Persiapan pan Kemerdekaan Indonesia, maka oleh pemerintah Balatentara Jepeng dibentuklah Pan Panitia itia
Pers Persia iap pan
Keme Kemerd rdek ekaa aan n
Ind Indones onesia ia
(PPK (PPKI) I)..
Tugas ugas
panit anitia ia
ini ini
mempersiapkan segala sesuatunya sehubungan dengan kemerdekaan Indonesia. Panitian ini terdiri dari 21 orang anggota termasuk seorang ketua dan wakil ketua masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Mohamad Hatta. Menuru Menurutt rencan rencanany anyaa Paniti Panitiaa ini akan akan memula memulaii bekerja bekerja pada pada tangga tanggall 9 agustus 1945, dan diharapkan pada tanggal 24 agustus 1945 hasil kerja panitia ini dapat disahkan oleh pemerintah Jepang. Rencana tersebut ternyata tidak dapat berjalan, karena sebelum panitia tersebut menjalankan tugasnya, pada pada tanggal 6 agustus 1945 sekutu menjatuhkan bom atom di Hirosima, dan pada tanggal 9 agustus di Nagasaki. Akibatnya Jepang menyerah kepada sekutu.
Akibat Akibat dari dari hal terseb tersebut ut di atas, atas, maka maka paniti panitiaa persia persiapan pan kemerd kemerdeka ekaan an Indonesia yang semula beranggota 21 orang ditambah menjadi 26 orang, dan tidak dapat lagi dikaitkan dengan pemerintah balatentara jepang, karena sebelum panitia tersebut bekerja jepang telah menyerah kepada sekutu, dan panitia yang baru ini sudah ditambah dengan 5 orang. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia kemudian dibentuk oleh bangsa Indonesia sehari setelah proklamasi kemerdekaan yaitu pada tanggal 18 agustus 1945 1945 menges mengesahk ahkan an Undang Undang-un -undan dang g Dasar Dasar 1945. 1945. Apabil Apabilaa diperh diperhatik atikan an hasil hasil panitia Hukum Dasar yang diterima oleh Badan Pneyelidik Usaha kemerdekaan Indonesia banyak yang diterima oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan khusus mengenai pembukaan Undang-undang Dasar 1945 perlu diperhatikan apa yang dicetuskan oleh 9 orang tokoh bangsa Indonesia pada tanggal 22 juni 1945 di Jakarta, yang dinamakan Piagam Jakarta. Piagam ini memuat pokok pokok pikiran tentang Negara Indonesia merdeka. Setelah dihilangkan 7 kata-kata dalam dalam piag piagam am Jaka Jakarta rta terse tersebu but, t, maka maka selu seluru ruh h isin isinya ya dija dijadi dika kan n pemb pembuk ukaa aan n Undang-Undang Dasr 1945. c. Kesahan Undang-undang Undang-undan g Dasar 1945. Seperti yang telah dijelaskan bahwa Undang-undang Dasar 1945 disusun oleh oleh Badan Badan Penyel Penyelidi idik k UsahaUsaha-usa usaha ha Kemerd Kemerdeka ekaan an Indone Indonesia sia yang yang kemudi kemudian an dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jelas bahwa kedua badan tersebut bukan konstituante atau badan yang dapat disamakan dengan itu seperti seperti Majeli Majeliss Permus Permusyaw yawarat aratan an Rakyat Rakyat hasil hasil pemeli pemelihan han umum. umum. Karena Karena itu timbul pertanyaan apakah Undang-undang Dasar 1945tersebut sah? Prof. Prof. Ismail Ismail Sunny Sunny dalam dalam bukun bukunya ya “perg “pergese eseran ran kekuas kekuasaan aan Eksek Eksekuti utif” f” menyebutkan bahwa kesahan undang-undang Dasar 1945 harus dipertimbangakn dengan menunjuk kepada berhasilnya revolusi Indonesia. Jadi karena revolusi Indonesia berhasil maka apa yang dihasilkan oleh revolusi itu “Undang-undang Dasar 1945” adalah sah. Pend Pendap apat at ters terseb ebut ut dida didasa sark rkan an kepa kepada da pend pendap apat at Hans Hans Kels Kelsen en dala dalam m bukunya “Genaral Theory of Law and State” yang menyatakan bahwa jika suatu revolusi rakyat, atau suatu republik dirobah bentuknya menjadi kerajaan oelh
suat suatu u coup coup d’et d’etat at seor seoran ang g pres presid iden en,, dan dan jika jika peme pemeri rint ntah ah baru baru itu itu sang sanggu gup p mempertahankan Konstitusi baru dalam suatu cara yang efektif, maka menurut Hukum Internasional Pemerintah dan Konstitusi ini adalah pemerintah yang sah dan konstitusi yang berlaku bagi Negara itu. Hamper sama dengan pendapat Hans Kelsen tersebut, Ivor Jennings dalam bukunya “the law and the constitution”menyatakan, bahwa revolusi yang berhasil menciptakan konstitusi baru. Meskipun timbulnya revolusi itu menyalahi hokum yang berlaku pada waktu itu, namun jika revolusi itu dapat mempertahankan kekuasaannya, kekuasaan itu diakui oleh ilmu hokum sebagai sesuatu yang sah. Diliha Dilihatt dari dari sudut sudut bahwa bahwa apa yang yang dihasi dihasilka lkan n oleh oleh revolu revolusi si Indone Indonesia sia adalah merobah ketentuan hokum yang berlaku pada waktu itu, maka ada baiknya kalau kalau di bawah bawah ini diuraik diuraikan an pule pule pendap pendapat at dari dari Jellin Jellinek ek tentan tentang g peroba perobahan han Undang-undang Dasar. Jellinek membedakan perubahan Undang-undang Dasar dalam lam
dua
hal, al,
yaitu
Verfassungsanderung dan
verfassu verfassung ng swandlun swandlung g .
Verfassung Verfassungsande sanderung rung adalah perubahan perubahan Undang-un Undang-undang dang Dasar yang dilakuakn dilakuakn dengan sengaja sesuai dengan apa yang ditentukan dalam undang-undang dasar yang bersangkut bersangkutan. an. Verfassung Verfassungswand swandlung lung adalah perubahan perubahan Undang-un Undang-undang dang Dasar dengan cara yang tidak disebutkan oleh Undang-undang Dasar tersebut, tetapi melalui cara-cara istimewa, seperti revolusi, coup d’etat, convention, dan sebagainya. Peruba Perubahan han ketatan ketatanegar egaraan aan yang yang terjad terjadii dengan dengan meletu meletusny snyaa revolu revolusi si Indonesia, sewaktu kekuasaan Jepang telah runtuh dan kekuasaan belanda belum pulih kembali, maka yang terjadi pada waktu itu adalah kekosongan hokum, dan perubahan perubahan tersebut tidak ditetapkan ditetapkan dalam ketentuan ketentuan yang ada, sehingga dengan demiki demikian an peruba perubahan han itu termas termasuk uk Verfass Verfassung ungswa swandl ndlung ung.. Bila Bila dihubu dihubungk ngkan an dengan pembentukan hokum republik Indonesia yang dimulai dengan Undangunda undang ng Dasa Dasarr 1945 1945 adala adalah h pemb pemben entu tuka kan n secar secaraa luar luar bias biasaa atau atau abno abnorm rmal alee rechtsvorm rechtsvorming ing yang membedakan membedakannya nya dan pembentuk pembentukan an secara biasa (normale rechtsvorming).
d. Undang-undang Dasar 1945 bersifat sementara. Berlainan Berlainan
dengan dengan Undang-unda Undang-undang ng Dasar 1949 1949 yang tegas dinyatak dinyatakan an
dalam pasal 186 bahwa sifatnya sementara, maka Undang-undang Dasar 1945 tidak ada keterangan tentang hal tersebut. Namun kalau dibaca Undang-undang Dasar 1945 dimana dalam pasal III ayat (2) aturan tambahan disebutkan, akan dibentuk Majelis Permusyawaratn Rakyat dan menurut pasal 3 Undang-undang Dasar 1945 salah satu tugas Majleis Permusyawaratan Rakyat adalah menetapkan Undang-undang Dasar, maka ini berarti bahwa selama Majelis Permusyawaratan Rakyat Rakyat belum menetapkan Undang-undang Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-und Undang-undang ang Dasar yang tetap, tidak bisa lain sifatnya adalah sementara. Benar apa yang dikatakan oleh Joeniarto, bahwa dengan melihat pasal 3 Undang-undang Dasar 1945 di atas, maka ada kemungkinan tiga kejadian yang akan akan terja terjadi di,, bahw bahwaa kemu kemung ngki kina nan n Maje Majeli liss Perm Permus usya yawa wara ratan tan Raky Rakyat at akan akan menetapkan menetapkan Undang-undang Undang-undang Dasar 1945 seperti apa adanya adanya sebagai sebagai UndangUndangundang Dasar yang tetap, atau menetapkannya dengan merobah atau menambah di sana-s sana-sini ini,, atau atau meneta menetapka pkan n Undang Undang-un -undan dang g Dasar Dasar yang yang baru baru sama sama sekali sekali.. Tetapi yang jelas bahwa selama Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemelihan umum belum menetapkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Undang-undang Dasar yang tetap, maka maka sifatnya masih tetap sementara.
2. Periode Periode 27 Desember Desember 1949 1949 – 17 17 Agustus Agustus 1950 1950 (masa (masa UUDS UUDS 1950); 1950);
Perjal Perjalana anan n Negara Negara baru baru republ republik ik Indone Indonesia sia,, ternyat ternyataa tidak tidak luput luput dari dari rong rongro rong ngan an piha pihak k bela beland ndaa yang yang meng mengin ingi gink nkan an untu untuk k kemb kembali ali berk berkua uasa sa di Indonesia. Ternyata mengembalikan Hindia Belanda seperti sebelumnya Jepang datang ke Indonesia adalah tidak mudah. Dan akibatnya akibatnya Belanda mencoba untuk mendirikan mendirikan Negara-negara Negara-negara seperti seperti Negara Sumatera Timur, Timur, Negara Indonesia Indonesia timur, timur, Negara Negara pasund pasundan, an, Negara Negara jawa jawa timur timur dan sebaga sebagainy inya. a. Taktik Taktik beland belandaa deng dengan an adan adanya ya Nega Negarara-ne nega gara ra itu akan akan meru merunt ntuh uhka kan n keku kekuas asaa aan n repu republ blik ik Indonesia. Sejalan dengan usaha belanda tersebut maka terjadilah Agresi I pada tahun 1947 1947 dan dan agre agresi si II 1948 1948.. akib akibat at dari dari hal hal ini ini kemu kemudi dian an dan dan peng pengar aruh uh dari dari
perserikatan Bangsa-Bangsa, maka di Den Haag diadakan konperensi meja bundar dari tanggal 23 agustus 1949 sampai 2 november 1949. konferensi ini dihadiri oleh oleh wakilwakil-wak wakil il dari dari republ republik ik Indone Indonesia sia,, BFO BFO (Bijje (Bijjen n Komst Komst Voor Voor Federal Federal Overleg) dan Nederland serta sebuah komisi perserikatan bangsa-bangsa untuk Indonesia. Dalam konferensi itu dihasilkan tiga buah persetujuan pokok, yaitu : 1. mendir mendirika ikan n Negara Negara republik republik Indone Indonesia sia serika serikat, t, 2. penyerahan penyerahan kedaulatan kedaulatan kepada kepada republik republik Indon Indonesia esia serikat, serikat, 3. didirikan didirikan Uni antara republik republik Indonesia Indonesia serikat serikat dan dan kerajaan kerajaan belanda. belanda. Seda Sedang ngka kan n pers persetu etuju juan an peny penyer erah ahan an keda kedaul ulata atan n terd terdir irii dari dari tiga tiga (3) (3) persetujuan, yaitu : 1. Piagam Piagam penyer penyeraha ahan n kedaul kedaulatan atan;; 2. Staut auts Uni; 3. Pers Perset etuj ujua uan n perpin perpinda daha han. n. Rencana Rencana Undang-un Undang-undang dang Dasar untuk Negara republik republik Indonesia Indonesia Serikat Serikat dibuat dibuat oleh delegasi republik Indonesia Indonesia dan delegasi BFO pada konferensi konferensi Meja BUndar tersebut. Rencana tersebut diterima oleh kedua belah pihak dan mulai berlak berlaku u pada pada tangga tanggall 27 desemb desember er 1949 1949 yang yang sebelu sebelumny mnyaa pada pada tangga tanggall 14 dese desemb mber er 1949 1949 telah telah dise disetu tuju juii oleh oleh komi komite te nasi nasion onal al pusa pusatt seba sebaga gaii bada badan n perwakilan rakyat di republik Indonesia. Dengan Dengan berdir berdiriny inyaa Negara Negara republ republik ik Indone Indonesia sia serika serikat, t, maka maka repub republik lik Indonesia hanyalah merupakan salah satu Negara begian dalam Negara republik Indonesia serikat, dan wilayahnya sesuai dengan pasal 2 Undang-undang dasar repu republ blik ik Indo Indone nesi siaa seri serika katt (UUD (UUD RIS) RIS) adal adalah ah daer daerah ah yang yang dise disebu butt dala dalam m persetujua persetujuan n renville. renville. Undang-und Undang-undang ang Dasar 1945 yang semula berlaku berlaku untuk untuk seluruh Indonesia maka mulai tanggal 27 desember 1949, hanya berlaku dalam wilayah Negara bagian republik Indonesia. Atas Atas dasar dasar pertim pertimban bangan gan bahwa bahwa sebetu sebetulny lnyaa badan badan yang yang memben membentuk tuk undang-un undang-undang dang dasar republik republik Indonesia Indonesia serikat serikat kurang kurang representati representative, ve, maka dalam pasal 186 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat disebutkan bah bahwa wa
Kons Konsti titu tuan ante te
bers bersam amaa-sa sama ma
deng dengan an
peme pemeri rinta ntah h
sele seleka kass-lek lekas asny nyaa
meneta menetapka pkan n Konsti Konstitus tusii Republ Republik ik Indone Indonesia sia Serika Serikat. t. Dan dari dari bunyi bunyi pasal pasal ini jelaslah bahwa UUD RIS bersifat sementara.
3. Periode Periode 17 Agustus Agustus 1950 1950 – 5 Juli Juli 1959 (masa (masa orde lama); lama);
Period Periodee federal federal dari dari UUD RIS 1949 1949 merupa merupakan kan peroba perobahan han sement sementara, ara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 agustus 1945 menghendaki sifat kesa kesatu tuan an.. Hal Hal ini ini dapa dapatt dibu dibukt ktik ikan an bahw bahwaa Nega Negara ra RIS RIS tida tidak k bert bertah ahan an lama lama karenaterjadi penggabungan dengan republik Indonesia, sehingga akhirnya tinggal tiga Negara bagian yaitu Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur. Hal ini jelas mengakibatkan wibawa dari pemerintah Republik Inodnesia Serikat menjadi berkurang.akhirnya dicapailah kata sepakat antara RIS yang yang mewaki mewakili li Negara Negara Indone Indonesia sia Timur Timur dan negar negar Sumater Sumatera, a, dan Republ Republik ik Indonesia untuk mendirikan kembali Negara kesatuan Republik Indonesia. Persetujuan Persetujuan tersebut dituangkan dituangkan dalam suatu persetujuan persetujuan 19 Mei 1950 dimana dicapai kata sepakat akan mendirikan kembali Negara kesatuan sebagai kelanjutan dari Negara kesatuan yang diproklamasikan pada tangal 17 agustus 1945. bagi Negara kesatuan yang akan didirikan itu jelas perlu adanya suatu Undang-undang Dasar yang baru. Dan untuk itu dibnetuklah suatu panitia bersma yang menyusun suatu rancangan Undang-undang dasar yuang kemudian disahkan pada tanggal 12 agustus 1950 oleh badan pekerja komite nasional pusat dan oleh perwakilan perwakilan rakyat serta senat republik Indonesia Indonesia serikat pada tanggal 14 agustus agustus 1950, dan berlakulah berlakulah UUD baru itu pada tanggal 17 agustus 1950. 1950. Jalan Jalan yang yang ditem ditempuh puh untu untuk k memper memperlak lakuka ukan n UUD 1950 1950 ini
dengan dengan
mempergunakan pasal 127 a dan pasal 191 ayat (2) UUDS RIS, yaitu pasal-pasal tentang perobahan UUD, maka dengan UU Federasi no.7 tahun 1950 Lembaran Negara RIS 1950 no.56, resmilah UUD 1950 berlaku mulai tanggal 17 agustus 1950. Berd Berdas asar arka kan n hal hal ters terseb ebut ut di atas atas,, maka maka form formil il UUD UUD 1950 1950 adal adalah ah meru merupa paka kan n pero peroba baha han n dari dari UUD UUD 1949 1949,, namu namun n pada pada hake hakeka katn tnya ya adal adalah ah penggantian UUD, dari UUD 1949 diganti dengan UUD 1950, jadi bukan hanya sekedar perobahan saja.
Sama halnya dengan UUD 1949, juga UUD 1950 bersifat sementara, hal ini jelas disebutkan dalam pasal 134, dimana diharuskan konstituante bersamasama dengan pemerintah menyusun UUD RI yang akan menggantikan UUD yang berlaku saat itu (UUD 1950). Hal ini disebabkan karena badan yang menyusun UUD 1950 merasa dirinya kurang representative, sama halnya dengan badan yang menyusun UUD 1949. Berbeda dengan UUD 1949, yang tidak sempat mewujudkan konstituante, maka maka diba dibawa wah h UUD UUD 1950 1950 seba sebaga gaii real realis isas asii dari dari pasa pasall 134 134 ters terseb ebut ut tela telah h dilaksanakan pemilihan umum pada bulan desember 1955 untuk memilih anggota konstituan konstituante. te. Pemilihan Pemilihan umum ini dilakukan berdasarkan berdasarkan UU No.7 1953. dan sebaga sebagaii hasiln hasilnya ya pada pada tangga tanggall 10 novemb november er 1956 1956 di bandun bandung g diresm diresmika ikanla nlah h konstituante. Sement Sementara ara konsti konstitua tuante nte yang yang telah telah bersid bersidang ang selama selama kurang kurang lebih lebih dua setengah setengah tahun belum dapat menyelesaik menyelesaikan an tugasnyam tugasnyamaka aka situasi situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan akan timbul perpecahan. Dan kegagalan konsti konstitua tuante nte untuk untuk memecah memecahkan kan maslah maslah pokok pokok dalam dalam menyus menyusun un UUD baru, baru, disebabkan karena tidak pernah pernah tercapai Quorum 2/3 seperti yang diharuskan. Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada tanggal 22 april 1959 atas nama pemerintah pemerintah,, presiden presiden memberikan memberikan amanat di depan sidang pleno konstituan konstituante te yang berisi anjurang agar konstituante menetapkan saja UUD 1945 sebagai UUD yang yang tetap tetap bagi bagi Repub Republik lik Indone Indonesia sia.. Ternya Ternyata ta setela setelah h diadak diadakan an beberap beberapaa kali kali sidang dan diadakan pemungutan suara, quorum yang diharuskan oleh pasal 137 ayat (2) UUD 1950 tidak tercapai. Hal ini telah dilaksanakan dengan tiga kali pemungutan suara. Kead Keadaa aan n ters terseb ebut ut dan dan situ situas asii tana tanah h air air pada pada wakt waktu u itu itu jela jelass tida tidak k menguntun menguntungkan gkan bagi perkembanga perkembangan n ketatanegaraa ketatanegaraan, n, maka pada tanggal tanggal 5 juli 1959 presiden mengucapkan dekritnya.
4. Periode 5 Juli 1959 – 1998 (masa orde baru); Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali UUD 1945. dasar huku hukum m dari dari dekr dekrit it ini ini ialah ialah staatsnoodrecht. Hal ini sama sama dengan dengan pendap pendapat at
Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde baru seperti yang dapat dibaca dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966. Adanya istilah orde baru di atas, adalah untuk membedakan MPRS pada masa asa
1959 1959-1 -19 965 yang yang dis disebut ebutm masa asa
orde rde
lam lama
yan yang
dian ianggap ggap kuran urang g
mencerm mencermink inkan an pelaks pelaksana anaan an UUD 1945 1945 secara secara murni murni dan konse konsekue kuen. n. Sebab Sebab sesu sesuda dah h gaga gagaln lnya ya gera geraka kan n G 30 sept septem embe berr 1965 1965,, maka maka semb semboy oyan an bany banyak ak dikemukakan untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Di bawah UUD 1945 untuk pertama kali dilaksanakan pemilihan umu pada tanggal 3 juli 1971, sebagai pelaksanaan dari UU No. 5 tahun 1969, UU mana adalah pelaksanaan dari ketetapan majelis permusyawaratan sementara No. XI/MPRS/1966 jo No. XLII/MPRS/1968. Sebagai hasil dari pemilihan umum tersebut maka pada tanggal 28 oktober 1971 dilantikalah DPR, dan pada tanggal 1 oktober 1972 MPR dilantik pula. Dalam Dalam sidang sidangnya nya pada pada tahun tahun 1973 1973 MPR telah telah meneta menetapka pkan n bahwa bahwa pemilih pemilihan an umum berikutnya akan diadakan pada akhir tahun 1977 dalam ketetapan No. VIII/MPR/1973. Pada tanggal 1 oktober 1977 telah dilantik anggota DPR dan MPR hasil pem pemil ilih ihan an
umum umum
II-1 II-19 977. 77.
dala dalam m
ketet etetap apan an
MPR MPR
No.
VII/M II/MPR PR/1 /197 978 8
diperintahkan pemilihan umum berikutnya adalah tahun 1982. Seperti halnya dengan UUD 1945 yang untuk pertama kali berlaku tanggal 18 agustus 1945 sampai 27 desember 1949, yang kemudian hanya berlaku di Negar Negaraa begian begian republ republik ik Indone Indonesia sia dari dari tangga tanggall 27 desemb desember er 1949 1949 sampai sampai 17 agustus 1950, masih bersifat sementara, amak demikian pula halnya dengan UUD 1945 yang berlaku sekarang juga masih bersifat sementara. Kesementaraan ini disebabkan karena MPR menurut pasal 3 UUD 1945 menetapkan UUD, dan ini belum belum pernah pernah dilaku dilakukan kan,, walaup walaupun un MPR yang yang hasil hasil pemili pemilihan han umum umum telah telah dilantik dan kemudian bersidang pada tahun 1973. Kira Kirany nyaa tida tidak k ada ada yang yang berk berkeb ebera eratan tan untu untuk k mene meneta tapk pkan an UUD UUD 1945 1945 sebaga sebagaii UUD yang yang tetap, tetap, tetapi tetapi tidak tidak berart berartii bahwa bahwa setelah setelah berlak berlaku u kembal kembalii dengan dekrit ia menjadi tetap.
5. Sampai Sekarang (Masa Pasca Orde Baru/Reformasi). Reformasi yang terjadi pada 1998 memberikan sebuah perubahan yang cukup signifikan terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal ini berlaku pula pada perubahan perubahan UUD 1945 1945 sebagai salah salah satu amanat reformasi. Perubahan UUD 1945 pada rentang waktu 199-2002 dilakukan sebanyak 4 tahap (walau masih menjadi perdebatan, karena sebagian pakar mengatakan bahwa UUD 1945 dirubah sebanyak 4 kali-bukan 4 tahap-). Perubahan UUD 1945 terjadi dalam content (isi) saja. Tidak mengubah pembu pembukaa kaan n yang yang menjad menjadii “ruh” “ruh” dari UUD 1945. 1945.
Melalui Melalui sidang sidang paripurn paripurnaa
angg anggot otaa MPR, MPR, akhi akhirn rnya ya UUD UUD 1945 1945 diub diubah ah (pad (padaa bebe bebera rapa pa pasa pasal) l) untu untuk k menyesuaikan diri dengan dinamika ketatanegaraan di dunia pada umumnya. Hal ini khususnya dapat terlihat dari poin-poin mengenai penegakan dan perlindungan hak asasi manusia serta upaya demokratisasi Indonesia. Era reforma reformasi si menjad menjadii langka langkah h awal awal bangs bangsaa Indone Indonesia sia untuk untuk menata menata kembal kembalii syste system m ketatan ketatanega egaraan raan yang yang menjad menjadii amanat amanat rakyat rakyat,, dimana dimana isi dari dari konstitusi yang selama orde baru dijadikan sebagai “senjata” bagi penguasa untuk memper mempertah tahank ankan an kekuas kekuasaan aannya nya mengal mengalami ami peruba perubahan han dengan dengan maksud maksud untuk untuk mewujudkan ketatanegaraan yang bersih dan demokratis. Perubahan Perubahan konstitusi konstitusi merupakan merupakan sebuah sebuah pilihan pilihan tak terelakan terelakan jika bangsa ini ini ingi ingin n melan melangk gkah ah ke suat suatu u kehi kehidu dupa pan n yang yang demo demokr krat atis is di masa masa depa depan. n. Kenyat Kenyataan aan bahwa bahwa UUD’45 UUD’45 bisa bisa dengan dengan mudah mudah dijadi dijadikan kan sebaga sebagaii alasan alasan bagi bagi regim otoritarian untuk mengukuhkan dirinya selama tiga puluh tahun dengan bersembunyi dibalik pasal-pasal UUD’45, Mengajarkan pada kita bahwa UUD’45 sangat terbuka bagi manipulasi untuk kepentingan preserpasi kekuasaan. Mengingat sejumlah persoalan seperti yang sudah digambarkan di atas, perubahan konstitusi yang ada haruslah melibatkan dua kondisi minimum berikut ini Pertama, Perubahan yang ada tidak menyertakan perubahan pada “Pembukaan UUD’45. Perubahan konstitusi harus tetap berada dalam frame” Pembukaan “ yang yang ada karena karena ditinj ditinjau au dari dari berbag berbagai ai sudut sudut merupa merupakan kan piliha pilihan n paling paling logis, logis, paling kompromistis, dan paling memadai dalam mewadahi kemajemukan yang menebar di seluruh republic ini.
Kedua, karena UUD 45 melibatkan sebuah proses sejarah yang paling penting dalam sejarah perkembangan bangsa, nilai kesejarahan yang melekat di dalamnya sejauh mungkin harus tetap terakomodasi. Hal ini dapat dilakukan lewat amandemen konstitusional dengan tetap memepertahankan format dasar UUD’45. amandemen amandemen yang ada biasa berupa penambahan penambahan,, perubahan, perubahan, pembatalan, pembatalan, dan sebaga sebagainy inya, a, berbag berbagai ai pasal pasal dalam dalam UUD’45 UUD’45.. Dalam Dalam kontek kontekss ini, ini, MPR dapat dapat menjalankan fungsi ada. Kajian mendalam terhadap UUD’45, yang jelas-jelas secara eksplisit perlu diubah adalah keberadaan DPA (pasal 16) yang tidak lagi relevan, pasal 22 ayat 1 tentang hak presiden membuat peraturan pengganti UU (Perpu), dan pasal 23 tentang “keuangan Negara” tentang perlunya keberadaan lembaga sejenis BPK (Bad (Badan an Peme Pemeri riks ksaa Keua Keuang ngan an)) di ting tingka katt loka lokall dala dalam m menj menjal alan anka kan n fung fungsi si pengawasan dalam semua level pemerintah.
