Sistem Ketatanegaraan Faktor pembentukan Bangsa Indonesia
Definisi Bangsa Bangsa dapat diartikan kelompok orang yang lahir dalam satu garis keturunan atau wangsa, trah (Jawa) dan marga (Batak), namun bangsa yang dimaksud dalam konteks ini adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu wilayah negara dan menyatakan diri sebagai masyarakat yang patuh pada peraturan penguasa. Bangsa adalah sekelompok manusia yang ingin bersatu dan d an bernegara, karena adanya keinginan untuk hidup bersama. Untuk lebih memahami konsep bangsa, kita dapat mengikuti beberapa pengertian tentang bangsa dari beberapa pengertian berikut ini : 1. Menurut Ernest Renan. Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung. 2. Menurut Otto Bauer. Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tersebut tumbuh karena adanya persamaan nasib. 3. Menurut Hans Khon. Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa kesamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan dan agama.Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa bangsa merupakan meru pakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara.
Kondisi Wilayah Suatu Bangsa Secara lebih lengkap suatu wilayah komunitas dapat disebut bangsa apabila telah terbentuk kondisi berikut : 1. Sekelompok manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dan merupakan suatu kesatuan wilayah
2. Sekelompok manusia yang memiliki cita-cita bersama dan mempunyai sejarah hidup bersama, sehingga tercipta perasaan senasib sepenanggungan. 3. Sekelompok manusia yang memiliki adat budaya serta kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama. 4. Sekelompok manusia yang terorganisasi dalam suatu pemerintahan dan berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.
Faktor Pembentukan Bangsa Faktor-faktor pembentukan suatu bangsa sangat berkaitan dengan identitas yang menyatukan masyarakat. Faktor tersebut antara antara lain sebagai berikut : 1. Primordial yang termasuk dalam faktor ini yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa dan adat istiadat. 2. Sakral dalam faktor ini yaitu adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat dan dalam hal ini agama dapat membentuk suatu ideologi doktrin yang kuat dalam masyarakat, sehingga keterkaitannya dapat menimbulkan bangsa. 3. Tokoh menjadi salah satu faktor pembentuk bangsa karena bagi masyarakat, tokoh dijadikan sebagai panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa. 4. Sejarah merupakan salah satu faktor pembentukan bangsa karena sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akan melahirkan solidaritas sehingga memungkinkan untuk membentuk satu tekad dan satu tujuan antar kelompok masyarakat. 5. Perkembangan Ekonomi dikatakan sebagai faktor pembentukan bangsa karena semakin meningkatnya perkembangan ekonomi semakin beragam pula kebutuhan masyarakat sehingga membuat masyarakat semakin ketergantungan satu sama lain dan secara tidak langsung akan membuat masyarakat ingin membentuk satu kesatuan yaitu bangsa sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.
Masyarakat madani
Pengertian Masyarakat Madani, Ciri, Syarat, Unsur & Definisi Para Ahli| Secara Umum, Pengertian Masyarakat Madani (Civil Society) adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya. Istilah Masyarakat madani diperkenalkan oleh mantan wakil perdana meteri Malaysia yakni Anwar Ibrahim. Menurut Anwar Ibrahim, arti masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang melindungi warga negara dari perwujudkan kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan tiang utama dalam kehidupan politik berdemokratis. Wajib bagi setiap masyarakat madani yang tidak hanya melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, namun masyarakat madani juga dapat merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Pengertian Masyarakat Madani Menurut Para Ahli Pengertian Masyarakat Madani Menurut Para Ahli - Selain pengertian masyarakat madani diatas, banyak ilmuwan yang mendefinisikan pengertian masyarakat madani (civil society). Macam-macam pengertian masyarakat madani menurut para ahli adalah sebagai berikut..
W.J.S Poerwadarminto: Menurut W.J.S Poerwadarminto, kata masyarakat berarti suatu pegaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan dan aturan tertentu.Sedangkan kata madani berasal dari bahasa Arab yaitu madinah, artinya kota. Jadi secara etimologis, masyarakat madani berarti masyarakat kota. Meskipun demikian, istilah kota tidak merujuk sematamata kepada letak geografis, tetapi justru kepada karakter atau sifatsifat tertentu yang cocok untuk penduduk kota. Dari sini masyarakat madani tidak asal masyarakat perkotaan, tetapi memiliki sifat yang cocok dengan orang kota, yaitu berperadaban. Rumusan PBB: Pengertian masyarakat madani menurut PBB, adalah masyarakat yang demokratis dan menghargai human dignity atau hak-hak tanggung jawab manusia. Thomas Paine: Menurut Thomas Paine bahwa arti masyarakat madani adalah suatu ruang tempat warga dapat mengembangkan kepribadiannya dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingan secara bebas dan tanpa paksaan.
Nucholish Madjid: Pengertian masyarakat madani menurut Nurcholis Madjid yang mendefinisikan masyarakat madani sebagai masyarakat yang merujuk pada masyarakat islam yang perna dibanguna Nabi Muhammad Saw. di negeri Madinah. Gellner: Menurutnya, pengertian masyarakat madani adalah sekelompok institusi/lembaga dan asosiasi yang cukup kuat untuk mencegah tirani politik, baik oleh negara maupun komunal/komunitas. Muhammad A.S. Hikam: Pengertian masyarakat madani menurut Muhammad. A.S. Hikam adalah wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain kesukarelaan, keswasembadaan dan keswadayaan, kemandirian tinggi terhadap negara, dan keterikatan dengan norma serta nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Dawan Rahardjo: Menurutnya, pengertian masyarakat madani adalah proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. M. Hasyim: Pengertian masyarakat madani menurut M. Hasyim adalah masyarakat yang selalu memelihara perilaku yang beradab, sopan santun berbudaya tinggi, baik dalam menghadapi sesama manusia atau alam lainnya.
Ciri-Ciri Masyarakat Madani/Karakteristik Masyarakat Madani Masyarakat madani memiliki beragam karakteristik/ciri-ciri baik itu secara umum maupun pendapat para ahli. Ciri-ciri masyarakat madani adalah sebagai berikut...
Ciri-Ciri/Karakteristik Umum Masyarakat Madani
Diakui semangat pluralisme. Artinya plularis menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dielakkan, sehingga plularitas telah menjadi suatu kaidah yang abadi. Sikap toleran antara sesama agama dan umat agama lain. Sikap toleran merupakan sikap suka mendengar, dan menghargai pendapat dan juga pendirian orang lain. Tegaknya prinsip demokrasi. Demokrasi tidak sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi juga pilihan untuk bersama-sama membangun, dan memperjuangkan masyarakat untuk semakin sejaktera.
Ciri-Ciri/Karakteristik Masyarakat Madani Menurut Bahmuller (1997)
Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat dengan kontak sosial dan aliansi sosial.
Menyebarkan kekuasaan sehingga kepentingan-kepetingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunter mampu memberikan masukanmasukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individuindividu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri (individualis). Adanya kebebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif.
Syarat Masyarakat Madani Terdapat tujuh syarat masyarakat madani antara lain sebagai berikut..
Terpenuhinya kebutuhan dasar individu, keluarga, dan juga kelompok yang berada di dalam masyarakat. Berkembangnya human capital (modal manusia) dan social capital (modal sosial) yang kondusif untuk terbentuknya kemampuan melaksanakan tugastugas kehidupan an terjalinnya kepercayaan dan relasi sosial antar kelompok. Tidak adanya diskriminasi dalam setiap bidang pembangunan atau terbukanya akses berbagai pelayanan sosial Adanya Hak, kemampuan, dan kesempatan bagi masyarakat dan lembagalembaga swadaya untuk terlibat dalam setiap forum, sehingga isu-isu kepentingan bersama dan kebijakan publik dapat dikembangkan. Adanya persatuan antarkelompok di masyarakat serta tumbuhnya sikap saling menghargai perbedaan antarbudaya dan kepercayaan. Terselenggaranya sistem pemerintahan yang lembaga-lembaga ekonomi hukum, sosial berjalansecara produktif dan berkeadilan sosial Adanya jaminan, kepastian, dan kepercayaan dari setiap jaringan-jaringan kemasyarakatan sehingga terjalinnya hubungan dan komunikasi antara masyarakat secara teratur, terbuka dan terperacaya.
Unsur-Unsur Masyarakat Madani Unsur-Unsur Masyarakat Madani - Masyarakat Madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur-unsur sosial sebagai prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur pokok masyarakat madani adalah sebagai berikut..
Adanya wilayah publik yang luas, adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat warga masyarakat. Demokrasi, ialah prasyarat mutlak keberadaan civil society yang murni (genuine). Toleransi, ialah sikap saling menghargai dan meghormati adanya perbedaan pendapat Pluralisme, ialah tidak hanya sebagai batas sikap dan menerima kenyataan sosial yang beragam tapi disertai dengan sikap tulus menerima perbedaan dan rahmat tuhan yang bernilai positig bagi kehidupan masyarakat. Keadilan sosial, adalah keseimbangna dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mengenai seluruh aspek kehidupan; ekonomi, pilitik, pengetahuan dan kesempatan.
Komponen – Komponen politik
A. PENGERTIAN BUDAYA POLITIK
Budaya itu sendiri erat kaitannya dengan sikap, pola pikir, perilaku, dan juga peralatan seperti alat komunikasi, yang mana budaya ini dapat berlaku terhadap personal (perorangan), kelompok, komunitas, paguyuban, dan bangsa. Sedangkan politik berkaitan dengan pemerintahan dan kebijakan-kebijakannya. Budaya politik adalah sikap dan perilaku individu atau kelompok terhadap kehidupan politik yang terkait dengan tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, yang menyangkut masalah aturan/kebijakan, kekuasaan, dan wewenang. Dengan kata lain, politik disini mementingkan tujuan bersama, bukan tujuan individual. Sistem politik yang dipakai juga beragam, seperti sistem politik tradisional, transisional (peralihan), dan modern.
PENGERTIAN, PERAN, KOMPONEN, DAN BENTUK BUDAYA POLITIK
B. PERAN BUDAYA POLITIK Bentuk budaya politik yang terbaik merupakan budaya politik partisipatif, yang mana budaya politik ini merupakan budaya politik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk berpartisipasi atau ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Menurut Huntinghon dan Nelson, peran budaya politik partisipatif yang dapat diaplikasikan untuk mempengaruhi proses politik dikehidupan warga negara ada lima, yaitu:
1. Kegiatan organisasi Peran ini dilakukan sebagai anggota atau pemimpin dalam sebuah organisasi, yang tujuannya dapat memberikan andil dalam mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya adalah organisasi yang terdapat di
kampus-kampus yang melakukan demo terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berkenan dengan keadaan dan keinginan dari masyarakat. Tindakan ini tentunya memiliki pemimpin yang melakukan orasi atau disebut dengan orator, dan juga massa yang mengikuti.
2. Kegiatan pemilihan Peran ini merupakan kegiatan yang akan mempengaruhi hasil proses dari pemikiran. Seperti memberikan suara pada pemilihan kepala dalam skala daerah maupun nasional, sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan bagi seorang calon pemimpin seperti tim sukses, bekerja dalam suatu pemilihan seperti menjadi panitia pemilihan. 3. Lobbying
Peran ini mencakup upaya individu atau sekelompok orang yang menghubungi petinggi pemerintah maupun politik, untuk mempengaruhi keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang menyangkut sebagian besar populasi.
4. Mencari koneksi Peran ini mencakup upaya individu yang ditujukan terhadap pejabat pemerintah, untuk memperoleh manfaat yang biasanya ditujukan terhadap individu lainnya (hanya satu orang)
5. Tindakan kekerasan Peran ini merupakan upaya untuk mempengaruhi keputusan yang diambil pemerintah dengan cara menimbulkan kerugian fisik terhadap orang dan juga harta bendanya.
C. KOMPONEN BUDAYA POLITIK 1. Orientasi afektif Merupakan perasaan yang timbul terhadap sistem politik, para aktor serta peranannya, dan juga penampilannya. Aktor dan peranannya contohnya adalah pemerintah dan hak serta wewenangnya membuat peraturan, masyarakat dan kewajibannya menjalankan aturan.
2. Orientasi kognitif Merupakan pengetahuan tentang kepercayaan terhadap politik, peranan, dan semua kewajiban serta input dan outputnya. Proses input disini merupakan pengamatan terhadap partai politik, kelompok kepentingan sebagai sarana penampung berbagai tuntutan. Sedangkan proses output merupakan aturan yang dibuat oleh badan otoritatif (seperti badan legislatif), dan juga fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif (seperti birokrasi) dan juga fungsi peradilan.
3. Orientasi evaluatif Merupakan pendapat dan keputusan tentang politik secara objektif, dengan menggunakan standar nilai dan kriteria informasi serta perasaan.
Semua orang baik itu individu maupun kelompok memiliki hak untuk berpendapat dan memberikan keputusan terhadap penilaian politik yang terjadi secara objektif atau yang sesuai dengan fakta yang ada, terutama pada lingkungannya sendiri, sehingga kritik dan saran yang disampaikan dapat memperbaiki kualitas sistem politik.
D. BENTUK BUDAYA POLITIK 1. Budaya Politik Primordial Merupakan budaya politik yang ditandai dengan ikatan-ikatan kepentingan individual atau kelompok secara rasional yang berada di atas kepentingan bersama. Sehingga budaya politik ini dapat memunculkan kelompok-kelompok teman sepermainan yang mengenyampingkan kepentingan umum. Sehingga jika suatu pemerintahan menggunakan budaya politik ini, pada suatu saat menjadi
bergerak lamban dari segi progresnya, dan tidak ada kemajuan. Bahkkan akan menciptakan lingkungan yang mudah untuk berkembangnya korupsi karena para pemerintah orang-orang yang tergabung dalam sebuah instansi yang dikuasai oleh budaya politik ini cenderung memikirkan kebutuhan diri sendiri atau kelompok mereka dan untuk mencapai kepuasan mereka, sehingga rakyat yang berada setingkat atau beberapa tingkat dibawah mereka tidak diperdulikan.
2. Budaya Politik Partisipan Merupakan budaya politik yang ditandai adanya perilaku seseorang yang menganggap dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam lingkungan politik. Sehingga seseorang tersebut sadar akan hak dan kewajibannya. Bahkan hak tersebut dapat digunakan untuk menanggung kewajibannya. Orang yang termasuk kedalam budaya politik ini memiliki kesadaran politik yang sangat tinggi, sehingga walaupun partisipasi yang diberikannya hanya sedikit, dapat membuat dia merasa aktif, berarti, berperan, bahkan diperlukan dalam berlangsungnya sebuah sistem politik.
3. Budaya Politik Parokial Merupaka budaya politik yang terbatas pada ruang lingkup yang sempit, seperti budaya politik yang berlaku pada sebuah provinsi. Sehingga perbedaan peranan politik pun sangat jarang terjadi didalam lingkungan ini. Para pelaku politik menitik beratkan budaya ini terhadap kesamaan dalam bidang ekonomi, keagamaan, infrastruktur, dan juga aturan yang berlaku. Contohnya seperti pemimpin
sebuah
suku
yang
memiliki
peranan
juga
dalam
kehidupan
masyarakatnya. Individu atau kelompok yang termasuk kedalam budaya politik ini tidak akan mengikuti arus politik yang terjadi, kecuali itu termasuk dalam lingkup wilayahnya dan diterapkan oleh orang-orang disekitarnya. Dalam artikata lain, jika pelaku politik tidak senang terhadap sistem yang ada, maka ia hanya menyimpan perasaan tersebut didalam hati, karena dia tidak bisa melawan sistem tersebut yang orang-orang disekitarnya menjalankannya. Juga tidak tersedianya sarana atau kapasitas untuk melawan sistem tersebut. Faktor yang biasanya mempengaruhi sebuah daerah atau provinsi mengaplikasikan budaya politik ini seperti pengaruh penjajahan, dan corak otoriter.
4. Budaya Politik Kaula Merupakan budaya politik yang anggota masyarakat memiliki keinginan, niat, dan minat secara penuh terhadap keseluruhan dari sistem politik, terutama output/segala keputusan. Kecintaan mereka terhadap sistem dapat ditunjukkan melalui perkataan, perbuatan, pengetahuan, dan sikap terhadap sistem. Mereka bersikap seperti itu, karena mereka menganggap tidak memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan merubah sistem yang telah ada, sehingga mereka mengikuti, menerima, saja secara pasif dengan patuh setia terhadap segala intruksi, kebijakan dan keputusan para pemerintah yang sedang menjabat. Menurut pendapat mereka, masyarakat hanyalah perlu menerima apa ada nya yang sudah menjadi kodrat. Tingkat kepatuhan ini bersifat individual, yang mana ketika seseorang tidak menyukai terhadap sistem politik yang sedang berlaku, ia akan menyimpan itu didalam sanubarinya, karena tidak ada tempat, sarana maupun kapasitas untuk melawan maupun mengubah sistem.
E. BENTUK BUDAYA POLITIK 1. Budaya Politik Partisipatif Merupakan budaya politik yang melibatkan individu atau kelompok yang berorientasi terhadap struktur input, proses, dan outpun dari sebuah sistem politik. Masyarakat yang memiliki budaya ini sangat aktif dalam kehidupan berpolitik, dan sudah memiliki kemajuan dalam bidang ekonomi dan sosialnya. Masyyarakat selalu ikut serta dan mengambil andil terhadap pengembilan keputusan publik dan juga prosesnya, sehingga dapat menentukan tujuan dan langkah-langkah untuk mencapainya secara bersama-sama. Masyarakat juga turut mengikuti aturan dan kebijakan yang diberikan oleh publik dengan pertimbanganpertimbangan tertentu. Masyarakat memiliki kemampuan, pengetahuan dan juga kepekaan terhadap isu-isu politik yang terjadi, sehingga dapat mengikuti dan memberikan andil. Akan tetapi, kenyataannya tidak ada satupun negara yang memiliki masyarakat yang menganut budaya politik partisipatif ini secara murni.
2. Budaya Politik Mobilisasi
Merupaka budaya politik yang terdorong setelah diberikan rangsangan untuk memberikan andil terhadap lingkungan dan sistem politik yang berlaku. Dorongan inilah yang membuat individu atau kelompok dalam bentuk budaya politik ini untuk bergerak dan mengikuti sistem politik, dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku.
3. Budaya Politik Apatis Merupakan individu atau kelompok yang hanya mengabaikan pengajuan, proses, dan aturan yang berlaku dilingkungannya mengenai sistem yang terkait dengan politik. Masyarakat bersifat acuh tak acuh, sehingga tidak juga menghiraukan aturan yang ada. Sistem budaya politik ini sangat buruk, dan pemerintah yang menjabat juga mempunyai peluang untuk menciptakan lingkungan yang marak dengan KKN atau korupsi, karena masyarakat juga tidak menghiraukan baik itu dari segi ekonomi maupun sosial terhadap lingkungannya. Masyarakat berbuat demikian, merupakan penyebab dari salah satu faktor tersering yaitu kurangnya kemampuan masyarakat dari segi pengetahuan untuk mengikuti isu-isu politik yang ada.
Bentuk Negara
Bentuk negara ada dua macam yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai berikut : Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar. Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara. Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan. Terdapat satu badan perwakilan rakyat. Sedangkan bentuk negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan. Namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing - masing. Tiap negara bagian punya UUD sendiri, kepala negara, dan badan
perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan.
1. Kesatuan Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat. Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu: ü Sentralisasi, dan ü Desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri. Keuntungan sistem sentralisasi: ·
adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara;
· adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang membuatnya; · penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara. Kerugian sistem sentralisasi:
o bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran jalannya pemerintahan; o peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah; o daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat; o rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya; o keputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat. Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi. Keuntungan sistem desentralisasi: v pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri; v peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri; v tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar; v partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat; v penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah. Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan. 2. Serikat Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan dari negara - negara bagian itu. Negara
bagian diberi kekuasaan untuk membuat undang - undang sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan UUD negara serikat tersebut. Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal. Ciri-ciri negara serikat/ federal: tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal. Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power). Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi: hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik; hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian; hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter); hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik. Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah: cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain: negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949); negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India; negara serikat yang memberikan wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia; negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemer intah negara bagian. Contoh: Swiss.
Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi). Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat. 3.
HAM
Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights ; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi olehMajelis Umum Persatuan BangsaBangsa(A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot,Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBBtentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Bahasa Inggris: Commission on Human Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, "Ini bukanlah sebuah perjanjian... [Di masa depan] ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional..." Hak asasi manusia (atau disingkat HAM)adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorangsejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 Contoh HAM: Hak untuk hidup. Hak untuk bebas dari rasa takut. Hak untuk bekerja. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum. dan seterusnya.
contoh pelanggaran HAM: Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran/otoriter. 4.
Demokrasi
Demokrasi di indonesia dibandingkan dengan negara lain Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalismedan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomiatau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut. Bentuk-bentuk demokrasi Secara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung Demokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit.Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan
rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara. Demokrasi perwakilan Dalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalu ipemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka. Prinsip-prinsip demokrasi Prinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsipprinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi".Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah: Kedaulatan rakyat; Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah; Kekuasaan mayoritas; Hak-hak minoritas; Jaminan hak asasi manusia; Pemilihan yang bebas dan jujur; Persamaan di depan hukum; Proses hukum yang wajar; Pembatasan pemerintah secarakonstitusional; Pluralisme sosial, ekonomi, danpolitik; Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat. Kesimpulan Negara kesatuan adalah negaraberdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di manapemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuansatuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahankesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.
Di negara kesatuan, satuan subnasional diciptakan dan dihapus oleh pemerintah pusat, dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, di neger afederal, negara bagian (atau satuan subnasional lainnya) berbagi kedaulatan dengan pemerintah pusat, dan negara bagian memiliki fungsi keujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah pusat. Saran Bentuk negara mempunyai 2 macam bentuk negara , yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Yang dimana didalamnya mempunyai peranan yang sangat penting. Selain adanya bentuk negara serikat dan bentuk negara kesatuan didalamnya terdapat hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi yang ada di indonesia. Kesatuan , serikat, HAM, dengan demokrasi saling berkaitan satu sama lain.
Bentuk Pemerintahan
BENTUK PEMERINTAHAN KLASIK Teori-teori tentang bentuk pemerintahan klasik pada umumnya masih menggabungkan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mac Iver dan Leon Duguit yang menyetakan bahwa bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan. Prof. Padmo Wahyono, SH juga berpendapat bahwa bentuk negara aristokrasi dan demokrasi adalah bentuk pemerintahan klasik, sedangkan monarki dan republik adalah bentuk pemerintahan modern.
Dalam teori klasik pemerintahan dapat dibedakan atas jumlah orang yang memerintah dan sifat pemerintahannya. Ajaran plato (249 – 347 SM) Plato mengemukakan lima bentuk pemerintahan negara. Kelima bentuk itu menurut Plato harus sesuai dengan sifat – sifat tertentu manusia. Adapun kelima bentuk itu sebagai berikut.
1. Aristrokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan, 2. Timokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang – orang yang ingin mencapai kemashuran dan kehormatan, 3. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan, 4. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata, 5. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani (sewenang – wenang) sehingga jauh dari cita – cita keadilan. Ajaran Aristoteles (384 – 322 SM) Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan berdasarkan dua kriteria pokok, yaitu jumlah orang memegang pucuk pemerintahan dan kualitas pemerintahannya.
Berdasarkan dua kriteria tersebut, perbedaan bentuk pemerintahan adalah sebagai berikut.
1. Monarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh satu orang demi kepentigan umum, sifat pemerintahan ini baik dan ideal. 2. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dibentuk oleh saru orang demi kepentingan pribadi, bentuk pemerintahan ini buruk dan kemerosotan. 3. Aristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknya. Bentuk pemerintahan ini merupakan pemerosotan dan buruk. 4. Politea, yaitu bentuk pemerintahan yang dianggap oleh seluruh rakyat demi kepentingan umum. Bentuk pemerintahan ini baik dan ideal. 5. Demokrasi, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagina orang. Bentuk pemerintahan ini kurang baik dan merupakan pemerosotan.
Ajaran polybios (204 – 122 M) Ajaran polybios yang dikenal dengan teori Siklus, sebenarnya merupakan pengembangan lebih lanjut dari Aristoteles dengan sedikit perubahan, yaitu dengan mengganti bentuk pemerintahan ideal politea dan demokrasi.
Monarki adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya mendirikan kekuasaan atas nama rakyat dengan baik dan dapat dipercaya. Namun pada perkembangannya, para penguasa dalam hal ini adalah raja tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, bahkan cenderung sewenang – wenang dan menindas rakyat. Bentuk pemerintahan monarki bergeser menjadi tirani.
Dalam situasi pemerintahan tirani yang sewenang – wenang, mumcullah kaum bengsawan yang bersekongkol untuk melawan. Mereka bersatu untuk mengadakan pemberontakan sehingga kekuasaan beralih kepada mereka. Pemerintahan selanjutnya dipegang oleh beberapa orang dan memperhatikan kepentingan umum. Pemerintahan pun berubah dari tirani menjadi aristokrasi.
Aristokrasi yang semula baik dan memperhatikan kepentingan umum, pada perkembangan tidak lagi menjalankan keadilan dan hanya mementingkan diri sendiri. Keadaan itu mengakibatkan pemerintahan Aristokrasi bergeser ke Oligarki. Dalam pemerinyahan Oligarki yang tidak memiliki keadilan rakyat mengambil alih kekuasaan untuk memperbaiki nasib lewat pemberontakan. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat. Akibatnya, pemerintahan bergeser menjadi demokrasi. Namun, pemerintahan demokrasi yang awalnya baik lama kelamaan banyak diwarnai kekacauan, kebobrokan, dan korupsi sehingga hukum sulit ditegakkan. Akibatnya pemerintahan berubah menjadi okhlokrasi. Dari pemerintahan okhlokrasi ini kemudian muncul seorang yang kuat dan berani yang dengan kekerasan dapat memegang pemeritahan. Dengan demikian, pemerintahan dipengang oleh satu tangan lagi dalam bentuk monarki. Perjalanan siklus pemerintahan diatas memperlihatkan kepada kita adanya hubungan kausal (sebab – sebab) antara bentuk pemerintahan yang satu dengan yang lain. Itulah sebabnya polybios beranggapan bahwa lahirnya pemerintahan yang satu dengan yang lain merupakan akibat dari pemerintahan yang sebelumnya telah ada.
BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI (KERAJAAN) Leon Duguit dalam bukunya Traite de Droit Constitutional membedakan pemerintahan dalam bentuk monarki dan republik. Perbedaan antara bentuk pemerintahan “monarki” dan “republik” menurut Leon Duguit, adalah ada pada kepala negaranya. Jika ditunjuk berdasarkan hak turun – temurun, maka kita berhadapan dengan Monarki. Kalau kepala negaranya ditunjuk tidak berdasarkan turun – temurun tetapi dipilih, maka kita berhadapan dengan Republik.
Dalam praktik – praktik ketatanegaraan, bentuk pemerintahan monarki dan republik dapat dibedakan atas: Monarki absolut Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu,, syah, atau kaisar) yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja merupakan wewenang yang hrus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Contoh Perancis semasa Louis XIV dengan semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi (negara adalah saya).
Monarki konstitusional Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi undang – undang dasar (konstitusi). Proses monarki kontitusional adalah sebagai berikut:
1. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri karena takut dikudeta. Contohnya: negara Jepang dengan hak octroon. 2. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contohnya: inggris yang melahirkan Bill of Rights I tahun 1689, Yordania, Denmark, Aarab Saudi, Brunei Darussalam.
Monarki parlementer
Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan, eksekutif dipegang oleh kabinet (perdanan menteri) dan bertanggung jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagain kepala negara (simbol kekeuasaan) yang kedudukannya ridak dapat diganggu gugat. Bentuk monarki parlementer sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di negara Inggris, Belanda, dan Malaysia.
BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK Dalam pelaksaaan bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik kontitusional, dan republik parlementer.
Republik absolut Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidak berfungsi. Republik konstitusional
Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. Republik parlementer Dalam sistem republik palementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu – gutat. Sedangkan kepala pemerintah berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi dari pada kekuasaan eksekutif.
