BAB I PENDAHULUAN A. Lata Latarr B Bel elak akan ang g
Konvensi Ketatanegraan sebagai Konstitusi yang tidak tertulis mempunyai peranan yang sangat sangat pentin penting g dalam dalam penye penyeleng lenggar garaan aan pemerin pemerintah tahan, an, baik baik konve konvensi nsi yang yang lahir lahir karena karena Kebias Kebiasaaan aaan Ketatane Ketatanegar garaan aan (cos (costu tum) m) maupun maupun konven konvensi si yang yang lahir lahir karena karena kesepa kesepakat katan an (agre (agreemen ement). t). Konvensi Konvensi Ketatanegaraan Ketatanegaraan merupakan bagian dari norma norma Hukum Hukum Konstitusi Konstitusi tidak tidak tertuli tertuliss yang yang berfun berfungsi gsi meleng melengkap kapi, i, menye menyempu mpurna rnakan kan atau bahkan bahkan mengub mengubah ah dan menyatakan menyatakan tidak berlaku berlaku substansi substansi Konstitusi tertulis (UUD 1945 1945 sebagai sebagai norma norma huku tertin tertinggi ggi dalam dalam !egara !egara Kesatua Kesatuan n "epubl "epublik ik #ndone #ndonesia sia$$ %etela %etelah h peruba perubahan han konstit konstitusi usi,, kehadiran konvensi tidak dapat dihndarkan, namun dalam kenyataannya kedudukan konvensi hanyalah sebagai patron politik yang kekuatan mengikatnya &uga lebih disebabkan sanksi politik, karena ternyata konvensi tidak di&adikan sebagai totsingre'ht di ahkamah Konstitusi$ Dalam akalah ini kami akan membahas tentang Konvensi Ketatanegaraan$ B. Rumu Rumusa san n Mas Masal alah ah
Dari )emaparan *atar +elakang di atas kami dapat menyimpulkan "umusan asalah %ebagai berikut 1$ -pakah yang dimaksud dimaksud dengan dengan Konven Konvensi si ketatane ketatanegaraan. garaan. /$ +agaimana +agaimana )roses )roses terbentukny terbentuknyaa Konvensi Konvensi Ketatanegaraan Ketatanegaraan.. 0$ elaskan Kedudukan Kedudukan Konvensi Konvensi Ketatanegaraan Ketatanegaraan di #ndon #ndonesia. esia. C. Manfa Manfaat at Penuli Penulisan san Makal Makalah ah
Dengan di tulisnya makalh ini, agar kita dapat lebih memahami apa yang di maksud dengan Konvensi ketatanegaraan se'ara Universal$
1 |M |M a k a l a h P K N
BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Kn!ensi Ketatanegaraan 1
Konvensi ketatanegaraan pertama kali dikemukakan -$2$ Di'ey dalam An Introduction to the Study of the Constitution (1967) dengan istilah the Convention of the Constitution dan kadang kala menggunakan istilah understandings of the constitution, constitutional ethics, constitutional morality$ Konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan tidak dapat dipaksakan oleh (melalui pengadilan yang membedakan dengan the law of the constitution (hukum konstitusi$ ules for determining the mode in which the discretionory !owers of the crown (or of the "inisters as servants of the Crown ought to #e e$ercises$ -pabila pendapat Di'ey diperin'i lebih &auh menurut +agir anan dalam %onvensi %etatanegaraan (193 akan merupakan halhal berikut a Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktek penyelenggaraan !egara$ b Konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh (melalui pengadilan$ ' Konvensi ditaati sematamata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan !egara$ d Konvensi adalah ketentuanketentuan mengenai bagaimana seharusnya (sebaiknya discretionary !owers dilaksanakan$ )engertian yang dilakukan Di'ey diatas hampir diterima di #nggris dan negaranegara bersistem ketatanegaraan yang terpengaruh sistem tata negara #nggris$ !amun mengenai tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan tidaklah bebas dari persoalan$ ennings menyatakan banyak sekali peraturan perundangundangan baru yang dilaksanakan atau penaatannya sematamata diserahkan pihak administrasi negara atau atau pe&abat yang bukan peradilan$ Kata Di'ey, konvensi ketatanegaraan adalah kaidahkaidah (hukum kebiasaan di bidang ketatanegaraan$ Kaidah (hukum kebiasaan terdapat &uga pada hukum lain, seperti di bidang keperdataan atau perniagaan$ 6leh karena itu, prinsipprinsip umum yang berlaku pada kaidah hukum kebiasaan kemungkinan diskusi dan dilaksanakannya oleh (melalui pengadilan$ Di #nggris, suatu kebiasaan dapat diakui atau dipaksakan oleh (melalui pengadilan, asal memenuhi kriteria yaitu a$ tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku7 b$ tidak bertentangan dengan prinsipprinsip dasar common law7 '$ telah ada untuk &angka 8aktu yang pan&ang7 d$ telah dilaksanakan se'ara damai dan berkelan&utan7 e$ dipandang oleh masyarakat sebagai ke8a&iban7 f$ mempunyai arti dan ruang lingkup tertentu7 g$ Diakui sebagai sesuatu yang mengikat oleh mereka yang terkena7 h$ *ayak, tidak bertentangan dengan hak dan tidak merugikan atau menimbulkan ketidakadilan bagi mereka yang berada di luar kebiasaan itu$ %edangkan di -merika serikat, hanya syarat reasonable yang men&adi ukuran$ Di !egaranegara kontinental, kebiasaan akan mempunyai mengikat hukum &ika dipenuhi syaratsyarat o!inion necessitatis, pengakuan kebiasaan itu mempunyai kekuatan mengikat dan karena itu 8a&ib ditaati$ heare (19:: membedakan usage dengan convention$ Konvensi adalah ketentuanketentuan yang mempunyai kekuatan mengikat$ Ketentuan yang diterima sebagai ke8a&iban dalam men&alankan UndangUndang Dasar$ +erbeda dengan usage yang sematamata daya ikatnya bersifat persuasif$ adi unsur konvensi adalah o#ligatory$ Hal yang sama ter&adi dalam o!inio 1
"a&alah %onstitusi !o$ 04 !opember /;;9
2 |M a k a l a h P K N
necessitatis dalam sistem kontinental$ Konvensi berkembang karena kebutuhan dalam praktek penyelenggaraan negara dan terbentuk melalaui praktek yang berulangulang yang tumbuh men&adi ke8a&iban$ Konvensi dapat ter&adi melalui kesepakatankesepakatan tertulis yang mengikat tanpa dikaitkan dengan 8aktu tertentu sebagaimana konvensi yang tumbuh melalui kebiasaan$ Konvensi ketatanegaraan pernah men&adi pertimbangan K dalam putusan perkara !omor 515/59<)UU2#+ah8a terhadap )asal 0 ayat (5 UU 4/)emilu )residen dan akil )residen dilaksanakan setelah pelaksanaan )emilu D)", D)"D dan D)D@$ )engalaman yang telah ber&alan ialah )emilu )residen dilaksanakan setelah )emilu D)", D)D, dan D)"D, karena )residen dan
the life of la8 has not been logi' it has been eCperien'e@$ 6leh karena kebiasaan demikian telah diterima dan dilaksanakan, sehingga dianggap tidak bertentangan dengan hukum$ Dengan demikian maka kedudukan )asal 0 ayat (5 UU 4/
UndangUndang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu, UndangUndang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di samping Undang Undang Dasar itu berlaku &uga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis$ >Diakuinya konvensi sebagai salah satu atau sumber hukum tata negara "epublik #ndonesia, menimbulkan kebutuhan untuk mengetahui hakekat dan selukbeluknya@$ / Konvensi Ketatanegaraan &ika dipahami dalam realita konstitusional, maka kehadiran konvensi kelengkapan yang merupakan suatu keharusan bagi UUD 1945 dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan ?aman dalam bidang ketatatnegaraan$ Di #ndonesia, konvensi tumbuh menurut atau sesuai dengan kebutuhan negara #ndonesia$ 6leh karena itu perlu dipahami bah8a konvensi tidak dapat diimpor dari sistem ketatanegaraan negara lain yang mungkin berbeda asas dan karakternya dengan sistem ketatanegaraan #ndonesia 8alaupun samasama sistem )residensil$ %istem parlementer yang telah berurat berakar dalam sistem ketatanegaraan di negaranegara barat atau sistem kera&aan di #nggris dan beberapa negara lain sudah barang tentu tak sesuai dengan sistem ketatanegaraan #ndonesia di ba8ah UUD 1945 yang dalam pemahaman )4 yang lalu harus memenuhi syarat a$ =idak bertentangan dengan isi, arti dan maksud UUD1945$ 2
'agir "anan 197 *!. Cit. +al. 1
3 |M a k a l a h P K N
b$ %ifatnya melengkapi, mengisi kekosongan ketentuan yang tidak diatur se'ara &elas dalam UUD dan menetapkan pelaksanaan UUD$ '$ =er&adi berulang ulang dan dapat diterima oleh masyarakat$ d$ Konvensi hanya ter&adi di tingkat nasional sa&a$ 0 Dari pikiranpikiran yang dipaparkan di atas dapat diketahui bagaimana peranan konvensi dalam praktik penyelenggaraan negara$ Kehadiran konvensi bukan untuk mengubah UUD 1945$ 6leh karena itu, konvensi tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, konvensi berperan sebagai partnership memperkokoh kehidupan ketatanegaraan #ndonesia di ba8ah sistem UUD 1945$ Dengan demikian pada Hakekatnya Konvensi Ketatanegaraan adalah kaidah hukum di bidang ketatanegaraan dan salah sumber penting hukum =ata !egara$ heare sebagaimana yang dikutif oleh +agir anan menyatakan bah8a, Konvensi terbentuk dengan dua 'ara, yaitu )ertama, suatu praktek tertentu ber&alan untuk &angka 8aktu yang mulamula bersifat persuasif, kemudian diterima sebgai suatu hal yang 8a&ib (ke8a&iban$ Konvensi yang ter&adi dengan 'ara ini tergolong sebagai kebiasaan (custom)$ Kedua, Konvensi ter&adi melalui kesepakatan (agreement) di antara rakyat$ ereka sepakat melaksanakan sesuatu dengan 'ara'ara tertentu, dan sekaligus menetapkan ketentuan mengenai 'ara'ara pelaksanaannya$ Ketentuan sema'am ini langsung mengikat$ *angsung men&adi konvensi, tanpa dikaitkan dengan 8aktu tertentu seperti konvensi yang tumbuh melalui kebiasaan$ Karena konvensi dapat ter&adi melalui kesepakatan, maka dimungkinkan ada ,onvensi dalam #entu, tertulis$ Kesepakatan sema'am ini dapat dibuat antara pimpinan pimpinan partai$ -tau dalam bentuk memorandum sebagai hasil diskusi antara para menteri$4 C. Ke"u"ukan Kn!ensi Ketatanegaran Se$agai Knstitusi &ang #i"ak #ertulis Dalam Sistim Hukum Ketetanegaraan Re'u$lik In"nesia a. Ke"u"ukan Kn!ensi Ketatanegaraan "alam sistim hukum In"nesia
%etelah diproklamirkan pada tanggal 1 -gustus 1945, #ndonesia merupakan negara yang merdeka$ %ehari setelah kemerdekaan tersebut, tepatnya pada tanggal 13 -gustus 1945 disahkan pula UndangUndang Dasar 1945 %ebagai Konstitusi tertulis !egara "epublik #ndonesia$ +erlakunya UUD 1945 sebagai Konstitusi di #ndonesia terbagai men&adi dua tahap yaitu tahap pertama 13 -gustus 1945 sampai dengan tanggal / Desember 1949, kemudian tahap kedua se&ak Dekrit )residen tanggal 5 uli 1959 sampai sekarang$ %e&ak ditetapkannya UUD 1945 sebagai norma hukum dasar tertinggi, hingga saat ini tentunya telah banyak pula Konvensi Ketatanegaraan yang dilakukan dalam praktek penyelenggaran #ndonesia baik Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat kebiasaan ketatanegaraan (costum) maupun Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan (agrement)$ Dari penyelusuran terhadap, pada periode 6rde +aru, se&ak tahun 19:: terdapat beberapa praktik ketatanegaraan yang dapat dipandang sebagai konvensi yang sifatnya melengkapi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945$ Eontoh konvensikonvensi yang pernah timbul dan konvensi yang tetap terpelihara dalam praktik penyelenggaraan !egara #ndonesia 1$ )raktik di *embaga =ertinggi !egara bernama a&elis )ermusyara8atan "akyat ()", mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musya8arah untuk mufakat$ )adahal dalam )asal / ayat (0 UUD 1945 menyebutkan bah8a FFsegala putusan a&elis )ermusya8aratan "akyat ditetapkan dengan suara terbanyakGG$ )asal ini tidak menyebutkan
3
Anonim %onvensi %etatanegaraan S!ecial esume di!u#li,asi,an -- Se!tem#er -. www. /oogle0,onvensi0idd0!eng.com 4 'agirmanan 197 *!. Cit. +al. -9
4 |M a k a l a h P K N
bentuk pelaksanaan untuk mendapatkan suara terbanyak tersebut, melalui usya8arah atau oting. /$ %eperti telah diuraikan di atas yaitu pidato )residen setiap tanggal 1: -gustus di depan %idang )aripurna D)" yang di satu pihak memberi laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam tahun anggaran yang le8at, dan di lain pihak mengandung arah kebi&aksanaan tahun mendatang$ %e'ara konstitusional tidak ada ketentuan yang me8a&ibkan presiden menyampaikan pidato resmi tahunan sema'am itu di hadapan %idang )aripurna D)"$ Karena presiden tidak tergantung D)" dan tidak bertanggung &a8ab pada D)", melainkan presiden bertanggung &a8ab kepada )"$ Kebiasaan ini tumbuh se&ak 6rde +aru yang hingga sekarang masih tetap dilakukan$ 0$ auh hari sebelum )" bersidang presiden telah menyiapkan ran'angan bahanbahan untuk %idang Umum )" yang akan datang itu$ Dalam UUD 1945 hal ini tidak diatur, bahkan menurut )asal 0 UUD 1945 sebelum amandemen )"lah yang harus merumuskan dan akhirnya menetapkan aris +esar Haluan !egara(+H!$ !amun untuk memudahkan )", presiden menghimpun ran'angan +H! yang merupakan sumbangan pikiran )residen sebagai andataris )" yang disampaikan dalam upa'ara pelantikan anggotaanggota )"$ Hal tersebut merupakan praktik ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, yang sudah berulang kali dilakukan pada masa pemerintahan 6rde +aru$ 4$ )ada setiap minggu pertama bulan anuari, )residen "epublik #ndonesia selalu menyampaikan pen&elasan terhadap "an'angan UndangUndang tentang -nggaran )endapatan dan +elan&a !egara di hadapan D)", perbuatan presiden tersebut termasuk dalam konvensi$ Hal ini pun tidak diatur dalam UUD 1945, dalam pasal /0 ayat 1 UUD 1945 hanya disebutkan bah8a I-nggaran )endapatan dan +elan&a ditetapkan tiaptiap tahun dengan undangundang$ -pabila De8an )er8akilan "akyat tidak menyetu&ui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah men&alankan anggaran tahun laluI$ )en&elasan oleh )residen mengenai "an'angan UndangUndang ("UU tentang -)+! di depan D)" yang sekaligus &uga diketahui rakyat sangat penting, karena keuangan negara itu menyangkut salah satu hak dan ke8a&iban rakyat yang sangat pokok$ +etapa 'aranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belan&a buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan De8an )er8akilan "akyat, demikian pen&elasan UUD 1945$ 5$ -danya enteri !egara !ondepartemen dalam praktik ketatanegaraan di ba8ah )emerintahan 6rde +aru$ )asal 1 ayat 0 UUD 1945 menyebutkan bah8a Imenterimenteri itu memimpin Departemen )emerintahanI$ ika ditin&au dari ketentuan )asal 1 ayat 0 UUD 1945, maka menterimenteri itu harus memimpin Departemen$ !amun demikian dalam praktik ketatanegaraan di masa 6rde +aru dengan kabinet yang dikenal Kabinet )embangunan, komposisi menteri dalam tiaptiap periode Kabinet )embangunan di samping ada enteri yang memimpin Departemen, terdapat &uga enteri !egara !ondepartemen$ -danya enteri !ondepartemen berkaitan dengan kebutuhan pada era pembangunan de8asa ini$ Karena adanya enteri !egara !ondepartemen sudah berulangulang dalam praktik penyelenggaraan negara, maka dapatlah dipandang sebagai konvensi dalam ketatanegaraan kita de8asa ini$ =idaklah dapat diartikan bah8a adanya enteri !egara !ondepartemen mengubah UUD 1945$ Karena barulah ter&adi perubahan terhadap UUD 1945 apabila prinsip prinsip konstitusional yang dianut telah bergeser, misalnya menterimenteri kedudukannya tidak lagi tergantung presiden dan bertanggung &a8ab pada presiden$ Dalam hal ini misalnya menterimenteri tersebut bertanggung &a8ab kepada D)" dan kedudukannya tergantung D)"$ :$ )ada masa 6rde +aru, pengesahan "an'angan UndangUndang yang telah disetu&ui oleh D)"$ %e'ara konstitusional presiden sebenarnya mempunyai hak untuk menolak mengesahkan "an'angan Undangundang yang telah disetu&ui D)", sebagaimana
5 |M a k a l a h P K N
diisyaratkan oleh pasal /1 ayat / UUD 1945$ =etapi dalam praktik presiden belum pernah menggunakan 8e8enang konstitusional tersebut, presiden selalu mengesahkan "an'angan Undangundang yang telah disetu&ui oleh D)", meskipun "an'angan Undangundang itu telah mengalami berbagai pembahasan dan amandemen di D)"$ "an'angan Undangundang kebanyakan berasal dari )emerintah ()residen sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam )asal 5 ayat 1 UUD 1945$ Dalam pembahasan "UU tersebut kedudukan D)" merupakan partner dari presiden '$J pemerintah$ aka pengesahan "an'angan Undangundang oleh )residen sangat dimungkinkan karena "UU tersebut akhirnya merupakan kesepakatan antara D)" dengan )emerintah$ %elain beberapa bentuk Konvensi Ketatanegaraan tersebut di atas, sebelum masa 6rde +aru mun'ulnya aklumat akil )residen oh$ Hatta, yang dikenal dengan aklumat !omor $ aklumat ini menimbulkan perdebatan hingga saat ini, apakah ini merupakan Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan (agreement) atau penyimpangan terhadap Konstitusi #ndonesia (UUD 1945$ Dalam sidang ## K!) 1:1 6ktober 1945 di akarta , %utan %&ahrir dan ka8anka8an menga&ukan usul kepada pemerintah mengenai perubahan kedudukan dan tugas K!)$ #si usul yang pada hakikatnya mengubah ketentuan )asal #2 -turan )eralihan UUD1945$ 5 1$ %ebelum terbentuk )" dan D)", Komite !asional )usat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garisgaris besar haluan negara$ /$ +erhubung dengan gentingnya keadaan, peker&aan seharihari K!) di&alankan oleh sebuah +adan )eker&a yang dipilih di antara dan bertanggung &a8ab kepada K!)$ akil )residen oh$ Hatta yang hadir sebagai 8akil pemerintah langsung menyatakan setu&u dengan usul tersebut, dan seketika itu pula dibuat ketetapan berupa Iaklumat akil )residen !o$ I tanggal 1: 6ktober 1945$ Kehidupan negara baru yang pondasi bangunannya belum kokoh ditambah keadaan dan situasi revolusi itu menghendaki tindakan serba 'epat, sementara sarana penun&ang di segala bidang masih belum memadai dan mengandalkan improvisasi$ >)emberian nomor (huruf eks7 bukan angka 1; hitungan "oma8i tetapi ab&ad ke/4 hanyalah terobosan teknis administratif$ : Dengan perubahan ini K!#) tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara pembantu )residen tetapi men&adi lembaga negara yang se&a&ar dengan kedudukan lembaga kepresidenan$ K!) se&ak itu men&adi lembaga legislatif yang bersamasama )residen membuat undangundang (tugas D)" menurut )asal 5 UUDL45, sebelum diamandemen tahun 1999, menetapkan garisgaris besar haluan negara (tugas )" menurut )asal 0 UUDL45$ %eperti kita ketahui UUD 1945 menganut sistem kabinet presidensiil, di mana presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan$ =api dengan dikeluarkannya aklumat akil )residen !omor 6ktober 1945, yang diikuti pengumuman )eraturan )emerintah bulan !opember tentang pendirian partaipartai politik dan pergantian sistem presidensiil men&adi parlementer$ =imbulnya aklumat akil )residen nomor ini tentunya merubah sistim pemerintahan yang dinaut oleh UUD 1945$ Dengan memperhatikan substansi aklumat akil )residen nomor sebagaiamana tersebut di atas, &ika dikaitkan dengan teori terbentuknya Konvensi Ketatanegaraan sebagaimana yang disampaikan oleh KE$ heare maka penulis berpendapat bah8a aklumat nomor tersebut merupakan Konvensi Ketatanegaraan yang bersifat Kesepakatan
5
2e,rit dan "a,lumat yang !ernah ada. htt!300www.,om!as.com0,om!as4ceta,0160-70nasional0de,r.htm . 2iunduh !ada tanggal - Agustus -9 5u,ul -. I'. 6 I#id 7 I#id
6 |M a k a l a h P K N
(Agreement)$ Konvensi &enis ini tidak perlu dilakukan se'ara berulangulang dan dapat berbentuk tertulis dan dibuat dengan tegas$3
$. Pergerakan K!ensi Ketatanegaraan Pas(a Aman"emen Un"ang)Un"ang Dasar Negara Re'u$lik In"nesia #ahun *+,-
Hal yang paling menarik dalam perkembangan Konvensi Ketatanegaraan )as'a -mandemen UndangUndang Dasar !egara "epublik #ndonesia =ahun 1945 adalah pidato )residen di Depan De8an )er8akilan Daerah (D)D yang saat ini masih men&adi perdebatan pan&ang, apakah dapat di&adikan sebagai Konvensi Ketatanegaraan atau sebaliknya tidak bisa di&adikan sebagai Konvensi Ketatanegaraan$ D)D merupakan lembaga negara baru yang lahir pas'a amandemen UUD 1945$ Dalam )asal //E ayat (/ UUD 1945 menyebutkan ¨ah maksimum anggota D)D adalah sepertiga anggota D)"$ Ke8enangan D)D membahas "UU adalah seperti dirumuskan dalam )asal //D ayat (/ UUD 1945 hasil amandemen$ D)D &uga dapat menga&ukan ran'angan undang undang kepada D)" berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah$ )asal // D ayat (/ itu &uga mengatur ke8a&iban D)D untuk memberikan pertimbangan kepada D)" atas "UU -)+! dan "UU yang berkaitan dengan pa&ak, pendidikan dan agama$ *ahirnya D)D dalam konsep ketatanegaraan #ndonesia digagas guna meningkatkan keter8akilan Daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penyelenggaraan negara dengan harapan agar ter'ipta integrasi bangsa yang kokoh dalam bingkai !K"#$ 9 Ketaatan penyelenggara negara terhadap Konvensi Ketatanegaraan ini tentunya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak kalah pentingnya dengan sanksi yang akan di&atuhkan terhadap pelanggarnya$ Di'ey mengutarakan dua faktor yang biasanya dipergunakan sebagai dasar ketaatan pada konvensi, yaitu he fear of imfeachment dan he force of !u#lic o!inion. 1 )endapat Di'ey ini masih bersifat umum, dalam artian belum meru&uk pada Konvensi Ketatanegaraan suatu negara$ Untuk men&a8ab dasar ketaatan terhadap Konvensi Ketatanegaraan yang dikemukan oleh Di'ey di atas, perlu kita tengok lebih dekat ke dalam sistim pemerintahan di #ndonesia$ %ebagai negara dengan sistim )emerintahan )residensil #ndonesia tentunya berbeda negara yang sistem pemerintahan parlementer$ =entunya hal ini berbeda pula dalam mekanisme men&atuhkan seorang kepala pemerintahan$ Dalam sistem hukum #ndonesia tidak mengenal lembaga #nfea'hment sebagai lembaga yang dapat men&atuhkan seorang kepala pemerintahan akan tetapi di #ndonesia memang infea'hment ini dapat dilakukan 8alaupun tidak ada lembaga #nfea'hment$ %e&ak terbentuknya ahkamah Konstitusi di #ndonesia infea'hment dapat dilakukan tetapi bukan atas pelanggaran terhadap Konvensi Ketatanegaraan, melainkan pelanggaran sebagimana yang dimaksud )asal + ayat (1 UUD 1945$ 6leh karena itu, infea'hment bila dilihat dalam penyelenggaraan !egara #ndonesia belum dapat dikatakan sebagai alasan yang mutlak bagi penyelenggara negara untuk mentaati Konvensi Ketatanegaraan$ 8
5erhati,an !enda!at %C heare se#agaimana di,utif oleh 'agirmanan tentang ter#entu,nya %onvensi %etatanegaraan. 9 2ahlan hai# -9 %etatanegaraan Indonesia 5ers!e,tif %onstitusional 8ogya,arta 3 otal "edia. +al. 17 10 I#id
7 |M a k a l a h P K N
Maktor kedua yang mendorong penyelenggara negara mentaati Konvensi Ketatanegaraan menurut Di'ey adalah the force of !u#lic o!inion$ )enyelenggara negara mentaati Konvensi Ketatanegaraan karena adanya pendapat umum yang memaksa, tentunya hal ini berbeda &ika lihat ke dalam praktek penyelenggaraan negara #ndonesia, terutama pada masa 6rde +aru karena penyelenggara negara ()emerintah mempunyai kekuasaan yang sangat besar sehingga rakyat men&adi lemah$ Hal ini menyebabkan apapun pendapat umum tidak terlalu berpengaruh terhadap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah$ -kan tetapi, faktor kedua ini mungkin &uga sesuai dengan kondisi #ndonesia pada masa pas'a gerakan reformasi tahun 1993 dan ahkamah Konstitusi sebagai penga8al demokrasi, yang mana prinsip demokrasi mulai dilaksanakan dalam penyelenggaraan negara dan pendapat atau reaksi umum mempunyai pengaruh yang relatif besar terhadap kedudukan penyelenggara negara ()emerintah$ %elain karena kedua faktor di atas, Di'ey &uga berkesimpulan bah8a penyelenggara negara mentaati konvensi tidak lain karena the force of law$11 enurut Di'ey daya paksa hukumlah yang menyebabkan penyelenggara negara mentaati Konvensi Ketatanegaraan FFsebab pelanggaran terhadap terhadap prinsipprinsip dasar Konstitusi dan Konvensi hampir selalu memba8a se'ara langsung pelanggar ke dalam pertikaian dengan pengadilan dan hukum negaraGG$ 1/
+agirmanan selan&utnya mengemukakan pendapat beberapa dasar atau faktor yang mendorong atau memaksa ketaatan terhadap Konvensi Ketatanegaraan sebagai berikut 1$ Konvensi ditatai dalam rangka memelihara dan me8u&udkan kedaulatan rakyat, Konvensi merupakan salah satu upaya me8u&udkan dan memelihara demokrasi /$ Konvensi ditaati, karena hasrat atau keinginan untuk memelihara tradisi pemerintahan konstitusional (Eonstitusional overment 0$ Konvensi ditaati, karena setiap pelanggaran akan memba8a atau berakibat pelanggaran terhadap kaidah hukum 4$ Konvensi ditaati, karena didorong oleh hasrat atau keinginan agar roda pemerintahan negara yang kompleks tetap dapat ber&alan se'ara tertib 5$ Konvensi ditaati, karena takut atau kha8atir menghadapi an'aman hukuman tertentu, seperti impea'hment, atau takut terkena sanksi politik tertentu, seperti kehilangan &abatan :$ Konvensi ditaati, karena pengaruh pendapat umum (!u#lic *!inion). )elanggaran terhadap Konvensi akan menimbulkan reaksi umum, misalnya kehilangan dukungan masyarakat$10 Dari pendapat tersebut, ditaatinya konvensi lebih karena pertimbangan politik dan bukan melihat konvensi sebagai hukum tertinggi dalam negara$ Dan untuk memperkuat kedudukan konvensi makan ahkamah Konstitusi "epublik #ndonesia dapat memperkuat keberadaan Konvensi Ketatanegaraan terutama daya paksa terhadap pelaksanaan Konvensi Ketatanegaraan elalui penafsirannya terhadap konstitusi daam pengertian yang luas$
D. Cnth Kn!ensi Ketatanegaraan Di In"nesia
11
'agirmanan 197. *!.cit. hal. I#id 13 'agirmanan 197. *!.cit. hal.: 12
8 |M a k a l a h P K N
14
Di #ndonesia banyak ditemukan Konvensi ketatanegaraan yang dipraktikan se&ak dulu sampai sekarang$ Eontohnya adanya kebiasaan penyelenggaraan pidato kenegaraan )residen pada rapat paripurna D)""# tanggal 1: -gustus setiap tahun, baik yang berlaku se&ak 8al masa pemerintahan )residen %oeharto maupun yang berlaku sampai sekarang$ Di masa pemerintahan )residen %oekarno, pidato kenegaraan sema'am ini dilaksanakan langsung di hadapan rakyat di depan #stana erdeka pada setiap 1 agustus, sekaligus dalam rangka perayaan HU= Kemerdekaan $ )idato )residen %oekarno di depan istana tersebut biasanya disebut sebagai amanat 1 -gustus$ +eberapa sar&ana dan &uga )residen %oekarno sendiri menyatakan bah8a pidatonya itu merupakan bentuk pertanggung&a8abannya sebagai )emimpin +esar "evolusi, bukan sebagai )residen !amun, setelah masa orde baru, pidato kenegaraan tersebut diubah men&adi pidato kenegaraan didepan rapat paripurna D)""#, dan fungsinya dikaitkan dengan penyampaian nota keuangan dalam rangka ran'angan -)+! oleh )residen kepada D)""#$ Dengan demikian, fungsi )idato )residen tersebut berubah men&adi pidato yang bersifat lebih teknis, dan bukan lagi sebagai pidato yang bersifat simbolik dan sekaligus kerakyatan sehingga tepat disebut sebagai pidato kenegaraan yang diadakan khusus satu kali dalam setahun dalam rangka perayaan hari kemerdekaan$ Hal ini diteruskan sampai sekarangan sehingga timbul persoalan mengenai keterlibatan De8an )er8akilan Daerah setelah terbentuk sebagai lembaga tersendiri di samping De8an )er8akilan "akyat, namun untuk mengatasi hal itu, diadakan pengaturan sehingga )residen &uga di&ad8alkan menyampaikan pidato kenegaraan yang tersendiri di hadapan De8an )er8akilan Daerah, yaitu pada setiap akhir bulan -gustus$ )idato di depan D)D tersebut &uga dimanfaatkan untuk menyampaikan keterangan pemerintah mengenai -)+!, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan daerahdaerah di #ndonesia$ Eontoh lainnnya yaitu ketika a8al kemerdekaan, dapat dikemukakan bah8a menurut pasal 1 UndangUndang Dasar 1945, enteri !egara bertanggung &a8ab kepada )residen karena ia adalah pembantu )residen$ Dalam )erkembangan ketatanegaraan #ndonesia di tahun 1945, ternyata ketentuan yang menyatakan bah8a enteri !egara harus bertanggung &a8ab kepada )residen karena konvensi ketatanegaraan, diubah men&adi bertanggung &a8ab kepada +adan )eker&a Komite !asional #ndonesia )usat (+)K!#)$ )ada masa itu, +) K!#) ini berfungsi sebagai sema'am De8an )er8akilan "akyat yang men&alankan tugas tugas yang bersifat legislatif$ Hal ini ter&adi karena keluarnya aklumat akil )residen !o$ tanggal 1: 6ktober 1945, yang kemudian diikuti dengan maklumat )emerintah tanggal 14 !ovember 1945, di mana Komita !asional #ndonesia )usat yang semula membantu )residen dalam men&alankan 8e8enangnya berdasarkan -turan )eralihan )asal #2 UndangUndang Dasar 1945, men&adi badan yang sedera&at dengan )residen, dan sebagai tempat enteri !egara bertanggung &a8ab, Dengan Demikian, system pemerintahan yang semula menganut system presidensil berubah men&adi system pemerintahan parlementer$ Hal ini dapat dilihat dalam 'abinet %yahrir #, ##, ###, serta 'abinet -mir %&arifudin yang menggantikannya$ Konvensi ketetenegaraan pernah men&adi pertimbangan K dalam putusan perkara !omor 515/59<)UU2#+ah8a terhadap )asal 0 ayat (5 UU 4/
#u,u ;imly Asshiddi
9 |M a k a l a h P K N
6leh sebab itu, pengalaman dan kebiasaan &uga bisa men&adi hukum$ isalnya, )asal 0 ayat (5 berbunyi, >)emilu )residen dan akil )residen dilaksanakan setelah pelaksanaan )emilu D)", D)"D dan D)D@$ )engalaman yang telah ber&alan ialah )emilu )residen dilaksanakan setelah )emilu D)", D)D, dan D)"D, karena )residen dan
BAB III PENU#UP KESIMPULAN Konvensi Ketatanegaraan &ika dipahami dalam realita konstitusional, maka kehadiran konvensi kelengkapan yang merupakan suatu keharusan bagi UUD 1945 dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan dan perkembangan ?aman dalam bidang ketatatnegaraan$ Di #ndonesia, konvensi tumbuh menurut atau sesuai dengan kebutuhan negara #ndonesia$ 6leh karena itu perlu dipahami bah8a konvensi tidak dapat diimpor dari sistem ketatanegaraan negara lain yang mungkin berbeda asas dan karakternya dengan sistem ketatanegaraan #ndonesia 8alaupun samasama sistem )residensil$ %istem parlementer yang telah berurat berakar dalam sistem ketatanegaraan di negaranegara barat atau sistem kera&aan di #nggris 10 |M a k a l a h P K N
dan beberapa negara lain sudah barang tentu tak sesuai dengan sistem ketatanegaraan #ndonesia di ba8ah UUD 1945 yang dalam pemahaman )4 yang lalu harus memenuhi syarat a$ =idak bertentangan dengan isi, arti dan maksud UUD1945$ b$ %ifatnya melengkapi, mengisi kekosongan ketentuan yang tidak diatur se'ara &elas dalam UUD dan menetapkan pelaksanaan UUD$ '$ =er&adi berulang ulang dan dapat diterima oleh masyarakat$ d$ Konvensi hanya ter&adi di tingkat nasional sa& a.
DA#AR PUS#AKA "a&alah %onstitusi , /;;9$
%ri %oemantri, 193, 5rosedur dan Sistem 5eru#ahan %onstitusi, )enerbit -lumni, +andung =haib, Dahlan, /;;9, %etatanegaraan Indonesia 5ers!e,tif %onstitusional , Nogyakarta =otal edia %yahuri, =aufiJurrohman, /;;4. +u,um %onstitusi 5roses dan 5rosedur 5eru#ahan >>2 di Indonesia 19:4-- serta 5er#andingannya dengan %onstitusi =egara ?ain di dunia. +ogor halia #ndonesia$ imly -sshiddiJie, )engantar #lmu Hukum =ata !egara$
11 |M a k a l a h P K N
