BAB I PENDAHULUAN
1.1Latar 1.1 Latar Belakang Belakang
Pada zaman sekaran sekarang g ini setiap setiap Negara Negara pastiny pastinya a memiliki memiliki system system peme pemeri rint ntah ahan an yang ang berb berbed eda a - beda beda.. Sala Salah h satu satuny nya a Indo Indone nesi sia a yang ang memiliki system pemerintahan pemerintahan demokrasi. Demokrasi Demokrasi merupakan merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemer pemerint intah. ah. Semua Semua warg warga a nega negara ra memili memiliki ki hak yang yang setar setara a dalam dalam pengambilan pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizink mengizinkan an warga warga negara negara berparti berpartisip sipasi asi baik secara secara langsun langsung g atau melalui perwakilan dalam perumusan, perumusan, pengembangan, pengembangan, dan pembuatan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi social, ekonomi, dan budaya yang memun memungk gkink inkan an adany adanya a prakt praktik ik kebe kebeba basan san polit politik ik secar secara a bebas bebas dan dan setara. Pada
awalnya
Indonesia
telah
menganut
banyak
system
pemerint pemerintaha ahan. n. Namun Namun dari semua semua sistem sistem pemerint pemerintahan ahan yang yang bertaha bertahan n mulai dari era reormasi !""# sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri sebenarnya telah ada empat kali perubahan dimulai dari orde baru hingga masa reormasi yang ada sekarang ini. $alu jika dititik dari masa orde lama hingga sampai saat ini masa reormasi, telah banyak penyimpangan % penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin Negara. $ebih dari itu ada dalam beberapa masa dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang juga diwarnai dengan adanya pemberontakan, pengaruh suatu partai tertentu yang sangat kuat hingga banyak partai yang ada di Indonesia ini.
1
&esk &eskipu ipun n siste sistem m pemer pemerint intah ahan an demok demokra rasi si masih masih terda terdapa patt bebe beberap rapa a kekuran kekurangan gan dan penyimp penyimpang angan an penyimp penyimpang angan. an. 'kan 'kan tetapi tetapi sebagia sebagian n kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem domokrasi di Indon Indonesi esia. a. 'rtiny rtinya, a, kebe kebebas basan an pers pers sudah sudah menemp menempati ati ruan ruang g yang yang sebe sebeba bass-be beba basn snya ya
sehi sehing ngga ga
seti setiap ap
oran orang g
berh berhak ak
meny menyam ampa paik ikan an
pendapat pendapat dan aspirasinya masing-masing. masing-masing. Dengan cara salah satunya satunya kamp kampan any ye, oras orasi, i, demo demo,, unju unjuk k rasa rasa dan dan lain lain-l -lai ain. n. Dan Dan yang yang perl perlu u diperhatikan juga bahwa berubahnya sistem demokrasi di Indonesia ini telah diikuti pula dengan berubahnya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia Indonesia mulai m ulai dari presidensil presidensil dan parlementerpun parlementerpun pernah dirasakan negeri ini. (ingga akhirnya kembali ke sistem pemerintahan presidensil. Sebe Sebelu lum m
masu masuk k
lebi lebih h
jauh jauh
dala dalam m
pemb pembah ahas asan an
pela pelaks ksan anaa aan n
demok demokra rasi si di Indon Indones esia ia dan perke perkemba mbang ngan an demok demokra rasi si yang yang ada ada di Indon Indonesi esia, a, kita kita perl perlu u memah memahami ami penge pengerti rtian an dari dari Demok Demokra rasi si terleb terlebih ih dahulu. 1.2 Rumusan Masalah 1.
'pa itu demokrasi) demokrasi) *agaimana sejarah adanya demokrasi)
2. 3.
'pa saja saja prinsip dan jenis jenis demokrasi demokrasi di Indonesia) Indonesia)
4.
*agaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia)
5.
*aga *agaim iman ana a
demo demokr kras asii
dala dalam m
sist sistem em
keta ketata tane nega gara raan an
+epu +epubl blik ik
Indonesia bekerja) 6.
'pa itu sistem ketataneg ketatanegaraan) araan)
7.
*agaimana sejarah sistem ketatanegaraan +epublik Indonesia)
8.
*agaimana Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia)
9.
*agaimana sistem ketatanegaraan sebelum amandemen)
10.
*agaimana sistem ketatanegaraan setelah amandemen)
11.
Studi asus
2
BAB II PEMBAHASAN
2.1Penger 2.1 Pengertian tian Demokrasi Demokrasi Seja Sejak k berg bergul ulir irny nya a rao raorm rmas asii tahu tahun n !""# !""#,, waca wacana na dan dan gera geraka kan n
demokrasi terjadi secara massi dan luas di Indonesia. (asil penelitian menyatak menyatakan an mungkin mungkin untuk untuk pertama pertama kali dalam dalam sejarah, sejarah, demokra demokrasi si diny dinyata ataka kan n sebaga sebagaii nama nama yang yang palin paling g baik baik dan wajar wajar untu untuk k syst system em orgnisasi politik dan social yang diperjuangkan oleh para pendukungnya yang berpengaruh /0N1S23 !"4"5. (ampir semua Negara didunia meyakini demokrasi sebagai tolak ukur tak terbantah dari keabsahan politik keyakinan bahwa kehendak rakyat adalah dasar utama kewenangan pemerintah menjadi basis bagi tegak kokohnya sistem politik demokrasi. 2.1.1 Hakikat Hakikat Demokrasi Demokrasi ata demokrasi dapat ditinjau dari dua pengertian yaitu6 2.1.1.1 2.1.1.1 Pengertian Pengertian seara etimologi etimologi Dari sudut bahasa /etimologi5, demokrasi berasal dari bahasa yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan cratos atau cratein yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. 7adi, secara bahasa atau u demos-cratos berarti pemerintahan rakyat demos-cratein ata atau kekuasaan rakyat. 2.1.1.2 2.1.1.2 Pengertian Pengertian seara !erminol !erminolgis gis Dari sudut terminologis, banyak sekali deinisi demokrasi yang dikemuka dikemukakan kan oleh oleh beberap beberapa a para para ahli politik. politik. &asing&asing-masi masing ng memberikan deinisi dari sudut pandang yang berbeda. *erikut Demokrasi menurut beberapa ahli politik 6
!. &enurut (. (arris So Soche che /8ogy /8ogyakarta akarta 6 (anindita, !"#95 !"#95 Demokra Demokrasi si adalah adalah bentuk bentuk pemerint pemerintahan ahan rakyat rakyat,, karena karena itu kekusaan pemerintahan itu melekat pada diri rakyat atau diri orang banyak dan merupakan hak bagi rakyat atau orang 3
banyak untuk mengatur, mempertahankan dan melindungi dirinya dari paksaan dan pemerkosaan orang lain atau badan yang diserahi untuk memerintah. :. &enurut (annry *. &ayo ebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara eekti oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik. ;. &enurut International 2ommission o 7urist Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. 4. &enurut 2.<. Strong Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik
atas
dasar
sistem
perwakilan
yang
menjamin
pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakantindakannya pada mayoritas tersebut. 'da satu pengertian mengenai demokrasi yang dianggap paling popular di antara pengertian yang ada. Pengertian itu diungkapkan pada tahun !#=; oleh 'braham $incoln yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat /go>ernment o the people, by the people, and or the people5. Demokrasi menempati posisi >ital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara /umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica5 dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 4
Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan
ketika
akta-akta
sejarah
mencatat
kekuasaan
pemerintah /eksekuti5 yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hakhak asasi manusia. Demikian pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari lembaga legislati menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Intinya,
setiap
lembaga
negara
bukan
saja
harus
akuntabel
/accountable5, tetapi harus ada mekanisme ormal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu secara operasional /bukan hanya secara teori5 membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut. 2.2 Se"arah Demokrasi Istilah demokrasi berasal dari 8unani uno yang diutarakan di 'thena
kuno pada abad ke-9 S&. ota-kota di daerah yunani waktu itu masih kecil
kecil.
Penduduknya
tidak
banyak
sehingga
mudah
untuk
dikumpulkan rapat untuk bermusyawarah. Dalam rapat itu diambil keputusan bersama mengenai garis besar kebijaksanaan pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala mengenai kemasyarakatan. arena rakyat ikut secara langsung maka pemerintahan itu disebut pemerintahan demokrasi langsung . Pemerintahan demokrasi langsung di Indonesia
dapat kita lihat di pemerintahan desa. epala desa dipilih langsung oleh rakyat itu sendiri. Pemilihan kepala desa itu dilakukan secara sederhana sekali. Para calon menggunakan tanda gambar hasil panen pertanian, seperti padi atau pisang. +akyat memberikan suara pada calon masing-
5
masing, yang dipilih dengan memasukkan lidi kedalam bamboo milik calon yang dipilih. 2alon yang memiliki lidi terbanyaklah yang menjadi kepala desa. Disamping memilih kepala desa, pada hari-hari tertentu warga desa dikumpulkan oleh kepala desa dib alai desa untuk membicarakan masalah menyangkut kepentingan bersama. Peristiwa semacam ini dikenal dengan nama musyawarah desa. Dalam perjalanan sejarah, kota-kota terus berkembang
dan
penduduknya pun terus bertambah maka demokrasi langsung tidak dapat lagi diterapkan karena 6 !. ?empat yang dapat menampung seluruh warga kota yang jumlahnya besar tidak mungkin digunakan. :. &usyawarah yang baik dengan jumlah warga yang besar tidak mungkin dilaksanakan. ;. (al persetujuan secara muakat tidak mungkin tercapai karena sulitnya memungut suara dari seluruh peserta yang hadir.
*agi Negara-negara besar yang penduduknya berjuta-juta, yang penduduknya tersebar dibeberapa pulau atau wilayah penerapan demokrasi langsung juga mengalami kesulitan. 0ntuk memudahkan pelaksanaannya setiap penduduk dalam jumlah tertentu memilih wakilnya untuk duduk dalam sebuah badan perwakilan. @akil wakil rakyat yang duduk dalam badan perwakilan inilah yang kemudian menjalankan demokrasi. +akyat tetap merupakan pemengang kekuasaan tertinggi. (al ini disebut demokrasi tak langsung. Istilah demokrasi yang berarti pemerintah rakyat itu, sesudah zaman yunani kuno sudah tidak disebut lagi. *aru setealah meletusnya +e>olusi 'merika dan +e>olusi Prancis, istilah demokrasi muncul lagi sebagai
6
lawan system yang absolute /monarki mutlak5
yang
menguasai
pemerintah dunia barat. Dalam kenyataannya, demokrasi di dalam pemerintahan yang baru ini mempunyai arti luas sebagai berikut 6 !. &ula mula demokrasi berarti politik yang mencakup pengertian tentang pengakuan hak asasi manusia, seperti hak kemerdekaan pers, hak berapat, hak memilih dan dipilih untuk badan perwakilan. :. emudian digunakan istilah demokrasi dalam arti luas yang selain meliputi system politik juga mencakup system ekonomi dan sistem budaya. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern.Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu, dan deinisi modern telah bere>olusi sejak abad ke-!#, bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara. onsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.(al ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. 2.# Prinsi$ %an &enis Demokrasi %i In%onesia Demokrasi dibedakan menjadi beberapa macam. *erikut merupakan
jenis-jenis demokrasi6 2.#.1 Demokrasi berdasarkan cara penyampaian pendapat ada : yaitu6 !. Demokrasi langsung, dalam demokrasi langsung rakyat diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. :. Demokrasi tidak langsung, dalam demokrasi ini dijalankan oleh rakyat melalui wakil rakyat yang dipilihnya melalui pemilu. +akyat memilih wakilnya untuk membuat keputusan politik 'spirasi +akyat disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan.
7
;. Demokrasi perwakilan dengan system pengawasan langsung dari rakyat.
Demokrasi
ini
merupakan
campuran antara
demokrasi langsung dengan demokrasi perwakilan. +akyat memilih wakilnya untuk duduk dilembaga perwakilan rakyat. ?etapi wakil rakyat dalam menjalankan tugasnya diawasi rakyat melalui reerendum dan inisiati rakyat. Demokrasi ini antara lain dijalankan di swiss. ?aukah anda apa itu reerendum) +eerendum merupakan pemungutan suara untuk mengetahui kehendak rakyat secara langsung. +eerendum dibagi menjadi dua macam yaitu6 a. +eerendum wajib +eerendum ini digunakan
ketika
ada
perubahan
atau
pembentukan norma penting dan mendasar dalam 00D atau 00 yang sangat politis. 00D atau 00 tersebut yang telah dinuat oleh lembaga perwakilan rakyat dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan rakyat melalui pemungutan suara terbanyak. 7adi rederendum ini dilaksanakan untuk meminta persetujuan rakyat terhadap hal yang dianggap penting. b. +eerendum tidak wajib +eerendum ini dilaksanakan jika dalam waktu tertentu setelah rancangan
undang-undang
diumumkan,
sejumlah
rakyat
mengusulkan diadakan reerendum. 7ika dalam waktu tertenntu tidak ada permintaan daari rakyat. +ancangan undang % undang itu dapat menjadi undang-undang yang bersiat tetap. c. +eerendum konsultati +eerendum ini hanya sebatas meminta persetujuan saja, karena rakyat tidak mengerti permasalahannya, pemerintah meminta pertimbangan para ahli bidang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 2.#.2 Demokrasi 'er%asarkan titik $erhatian ter%iri %ari !. Demokrasi ormal
8
Demokrasi ini secar umum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Indi>idu diberikan kebebasan secara luas, sehingga demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal. :. Demokrasi material Demokrasi material memandang manusia mempunyai kesamaan dalam hal social-ekonomi, sehingga persamaan politik
tidak
menjadi
prioritas.
Demokrasi
semacam
ini
dikembangkan dinegara sosialiskomunis. ;. Demokrasi campuran Demokrasi ni merupakan demokrasi campuran dari kedua demokrasi diatas. Demokrasi ini berupaya untuk kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan derajat dan hak setiap orang. 2.#.# Ber%asarkan $erinsi$ %emokrasi %i'e%akan men"a%i ( !. Demokrasi liberal Demokrasi ini membersihkan kebebasan yang luas dalam indi>idu. 2ampur tangan pemerintah diminimalkan bahkan ditolak.pemerintah bertindak ataas dasar kostitusi. :. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar Demokrasi ini bertujuan mensejahterakan rakyat. Negara yang dibentuk tidak menganal perbadaan kelas. Semua warga Negara mempunyai persamaan dalam hukum. 2.#.) Ber%asarkan *e*enang %an hu'ungan antar kelengka$an antar Negara. !. Demokrasi system parlementer 2iri pemerintahan parlementer 6 a. DP+ lebih kuat daripada pemerintah b. &enteri bertanggung jawab pada DP+ c. Program kebijaksanaan cabinet disesuaikan dengan tujuan
bersama palemen d. edudukan kepala Negara sebagai symbol tidak dapat diganggu gugat :. Demokrasi sistem pemisahan kekuasaan /presidensial5 2iri pemerintahan presidensial6 9
a.Negara dikepalai presiden b.ekuasaan eksekuti presiden
dijalankan
berdasarkan
kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. c. Presiden mempunyai
kekuasaan
mengangkat
dan
memberhentikan menteri. d.&enteri tidak bertanggung jawab kepada DP+ akantetapi presiden e.Presiden dan DP+ mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga Negara. . Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Pembagian bentuk pemerintahan
secara
klasik
menurut
Plato
dibedakan
menjadi6 i. &onarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang sebagai pemimpin tertinggi dengan tujuan untuk kepentingan rakyat banyak. ii. ?irani, yaitu benruk pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang sebagai pemimpin tertinggi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. iii. 'ristokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk kepentingan rakyat banyak. i>. 3ligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok
orang dengan tujuan
untuk kepentingan
sekelompok orang tersebut. >. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat dengan tujuan untuk kepentingan rakyat banyak. >i. &obokrasiA3khlokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh rakyat, tetapi rakyat tersebut tidak tahu apaapa, tidak berpendidikan, dan tidak paham tentang pemerintahan.
10
Pembagian bantuk pemerintahan secara modern menurut Nicollo &achia>elli dibedakan menjadi 6 i. &onarki adalah bentuk pemerintahan berupa kerajaan Pemimpin negaranya bergelar raja, ratu, kaisar, atau sultan. ii. +epublik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin satu orang yang disebut presiden atau perdana menteri. iii. Pembagian bentuk pemerintahan diatas dibedakan berdasarkan cara pengangkatan atau pemilihan pemimpin negara. 7ika pemimpin negaranya dipilih dengan cara pemilihan maka bentuk pemerintahannya adalah republik, tapi jika pemimpin negaranya diwariskan secara turuntemurun maka bentuk pemerintahannya berupa monarki. 2.) Pelaksanaan Demokrasi %i In%onesia *eberapa kriteria yang harus dimiliki dalam suatu Negara yang benar benar menggunakan suatu demokrasi sebagai sistem pemerintahannya yaitu6 a. Partisipasi rakyat b. Persamaan didepan hukum c. Distribusi pendapatan secara adil d. esempatan pendidikan yang sama e. etersediaan dan keterbukaan inormasi . &engindahkan tata krama politik Sejak awal Indonesia menyatakan dirinya demokrasi yang dapat dilihat dalam konstitusi Negara, namun dalam perjalaan kenegaraaan kita melihat perkembangan demokrasi sebagai berikut6 2.).1 +r%e Lama Demokrasi parlementer menonjolkan peranan perlemen serta
partai
politik.
Demokrasi
ini
berlangsung
didalam
Negara
menggunakan 00D !"49, 00D +IS !"4", dan 00D sementaran !"9B, pelaksanaan demokrasi ditandai dengan pemerintahan yang
11
kurang stabil. Demokrasi terpimpin yang menggantikan domokrasi perlementer didalam banyak aspek menyimpang dari demokrasi kontitusional dan serta lebih menonjolkan aspek demokrasi rakyat serta dominasi presiden. etetapan &P+S No. IIA!"=; yang mengangkat Ir. soekarno seumur hidup semakin berpeluang melakukan
penyimpangan
dan
penumpuka
kekuasaannya
ditangannya, namun sekaligus menjadi incaran kesepakantan pihak komunis mempengaruhi kekuasaan presiden. Pemilu pada tahun !"99 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan masyarakat, bahkan kurangnya kestabilan dalam bidang plitik, ekonomi, social maupun (ankam. eadaan ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut6 !. &akin berkuasanya modal modal raksasa
terhadap
perekonomian Indonesia. :. 'kibat silih bergantinya kabinet, maka pemerintah tidak mau menyalurkan
dinamika
masyarakat
kearah
pembangunan
terutama pembangunan bidang ekonomi. ;. Sistem liberal berdasarkan 00DS !"9B mengakibatkan jatuh bangun sehingga pemerintahan tidak stabil. 4. Pemilu !"99 ternyata mencerminkan dalam DP+ perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat, namun banyak golongan-golongan didaerah-daerah belum terwakilkan di DP+. 9. ontituante yang bertugas membentuk undang % undang baru ternyata gagal. 'tas dasar tersebut diatas maka presiden menyatakan bahea mengakibatkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa serta keselamatan Negara, maka presiden mengeluarkan Dekrit Presiden ?anggal 9 7uli !"9", isi dekrit tersebut sebagai berikut6 !. &embubarkan badan konstituante 12
:. &enetapkan berlakunya kembali 00D !"49 dan tidak berlaku lagi 00D!"9B. ;. Dibentuknya &P+S dan DP'S dalam waktu yang sesingkat % singkatnya.
2.).1.1 Demokrasi $iberal /!"49 - !"9"5 Setelah proklamasi kemerdekaan +I tanggal !C agustus
!"49, Ir.Soekarno yang semula sebagai ketua PPI, dipercaya untuk merangkap jabatan sebagai presiden +I yang
pertama.Pemerintah
membentuk
omite
Negara
Nasional
Indonesia,
Indonesia
Pusat
PPI yang
bertujuan membantu tugas % tugas Presiden. (asilnya antara lain sebagai berikut6 !. ?erbentuknya !: departemen
kenegaraan
dalam
pemerintahan yang baru. :. Pembagian wilayah pemerintahan +I menjadi # pro>insi dan masing % masing terdiri dari beberapa karesidenan. 2.).1.2 Demokrasi ?erpimpin /!"9" - !"==5 Dengan dikelurkannya dekrit presiden 9 juli !"9" yang isinya mengusulkan pembubaran konstituante, berlakunya kembali 00D !"49, dan pembentukan &P+S dan DP'S dalam waktu sesingkat % singkatnya, maka demokrasi liberal
diganti
dengan
demokrasi
terpimpin. Dalam
demokrasi terpimpin, apabila tidak terjadi muakat dalam sidang legislati, maka permasalahan itu diserahkan kepada presiden sebagai pemimpin besar re>olusi untuk dapat diputuskan. Dengan demikian, rakyatAwakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislati tidak mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan dengan demokrasi terpimpin.'khirnya, pemerintahan 3rde $ama beserta demokrasi terpimpinnya
13
jatuh setelah terjadinya peristiwa ;BSAPI tahun !"=9 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga 2.).1.#
dikeluarkannya surat perintah sebelas &aret /Supersemar5. Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah muakat tanpa oposisi dalam doktrin &anipol 0SD1 disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin *esar +e>olusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando *apak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara. Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada nilai % nilai pancasila dalam bidang
politik,
demokrasi
ekonomi
pancasila
dilaksanakan
menurut
dan
berarti
social.
Secara
kedaulatan
hikmat
rakyat
kebijaksanaan
sempit yang dalam
permusyawaratan perwakilan. Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara uni>ersal. 2.).2 +r%e Baru ,1- / 1--0 *erdasarkan pengalaman orde lama, pemerintahan orde baru berupaya menciptakan stabilitas politik dan keamanan untuk menjalankan pemerintahannya. 2.).# Masa Reormasi ,1--0 / Sekarang epemimpinan rezim *.7. (abibie
untuk
memulai
proses
demokratisasi tidak ada legitimasi dan tidak mendapat dukungan sosial politik
dari sebagian besar
masyarakat.
'kibatnya,
*.7.(abibie tidak mampu pula mempertahankan kekuasaannya.
14
emudian, melalui pemilihan presiden yang keempat
.(.
'bdurrahman @ahid terpilih secara demokratis diparlemen sebagai presiden +I. 'kan
tetapi,
karena dalam menjalankan roda
pemerintahannya .(. 'bdurrahman @ahid membuat beberapa kebijaksanaan dan tindakannya yang kurang sejalan dengan proses demokratisasi
itu
sendiri,
'bdurrahman
@ahid
maka
terpaksa
pemerintahan tersingkir
dari
sipil
.(.
kekuasaan.
Pergeseran itupun berlangsung dengan berbagai alasan dan dengan melalui proses yang cukup panjang serta melelahkan diparlemen /DP+5. 1staet kepemimpinan masa transisi menuju demokratisasi beralih dari .(. 'bdurrahman @ahid ke &egawati Soekarnoputri melalui pemilihan secara demokratis diparlemen. elanjutan proses pemerintahan demokrasi pada masa &egawati Soekarnoputri pun masih cukup sulit untuk die>aluasi dan diketahui hasilnya secara optimal. 'kibatnya, ketidakpuasan akan proses dan hasil pelaksanaan pemerintahan ini pun dirasakan kembali oleh rakyat dan hamper terjadi krisis kepemimpinan. +akyat merasa bahwa siapa yang berkuasa dipemerintahan hanya ingin mencari keuntungan semata, tidak untuk kepentingan rakyat.'khirnya, pada kepemimpinan Soesilo *ambang 8udhoyono, pemerintahan yang demokratis di uji kembali. 2.3 Demokrasi %alam Sistem 4etatanegaraan Re$u'lik In%onesia Demokrasi dalam sistem ketatanegaraan +epublik Indonesia ini dinilai dari partisipasi masyarakatnya dalam pemilihan segala bagian dalam sistem ketatanegaraan dengan cara melakukan pemilihan umum. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara esatuan +epublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia tahun !"49. E!F
15
Pasal ! ayat /:5 0ndang-0ndang dasar negara +epublik Indonesia tahun !"49 /00D +I !"495 menentukan 6 edaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh &ajelis Permusyawaratan +akyat. &ana kedaulatan sama dengan makna kekuasaan tertinggi, yaitu kekuasaan yang dalam tara terakhir dan tertinggi wewenang membuat keputusan. ?idak ada satu pasalpun yang menentukan bahwa negara +epublik Indonesia adalah suatu negara demokrasi. Namun, karena implementasi kedaulatan rakyat itu tidak lain adalah demokrasi, maka secara implesit dapatlah dikatakan bahwa negara +epublik Indonesia adalah negara demokrasi. (al yang demikian wujudnya adalah,
manakala negara atau
pemerintah menghadapi masalah besar, yang bersiat nasional, baik di bidang kenegaraan, hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya ekonomi, agama semua orang warga negara diundang untuk berkumpul disuatu tempat
guna
membicarakan,
merembuk,
serta
membuat
suatu
keputusan. ini adalah prinsipnya. E:F 2.3.1 Sistem Pemilihan Umum Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada : prinsip pokok, yaitu 6 a.Single-member constituency /satu daerah memilih atau wakilG biasanya disebut Sistem Distrik5. Sistem yang mendasarkan pada kesatuan
geograis.7adi
setiap
kesatuan
geograis
/yang
biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi5 mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya 6 !.urang memperhitungkan adanya partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik. :.urang representati dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu
distrik,
kehilangan
mendukungnya. 16
suara-suara
yang
telah
b.&ulti-member constituency /satu daerah pemilihan memilih beberapa
wakilG
biasanya
dinamakan
Proportional
+epresentation atau Sistem Perwakilan *erimbang5. agasan pokok dari sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya. Sistem ini ada beberapa kelemahan6 !.&empermudah ragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru :.@akil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya ;.&empersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari duapartai atau lebih. euntungan sistem Propotional6 !.Sistem propotional di anggap representati>e, karena jumlah kursi partai dalm parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang di peroleh dalam pemilu. :.Sistem ini di anggap lebih demokatis dalam arti lebih egalitarian, karena praktis tanpa ada distorsi. Di Indonesia pada pemilu kali ini, tidak memakai salah satu dari kedua macam sistem pemilihan diatas, tetapi merupakan kombinasi dari keduanya. (al ini terlihat pada satu sisi menggunakan sistem distrik, antara lain pada *ab HII pasal =9 tentang tata cara Pencalonan 'nggota DP+, DPD, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenAota dimana setiap partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DP+, DPD, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenA ota dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya ;B. Disamping itu juga menggunakan sistem berimbang, hal ini terdapat
17
pada *ab H pasal 4" tentang Daerah Pemilihan dan 7umlah ursi 'nggota DP+, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenAota dimana 6 7umlah kursi anggota DP+D Pro>insi sebagaimana dimaksud pada ayat
/!5
didasarkan
pada jumlah
penduduk
pro>insi
yang
bersangkutan dengan ketentuan 6 a.Pro>insi dengan jumlah penduduk sampai dengan !BBB.BBB /satu juta5 jiwa mendapat ;9 /tiga puluh lima5 kursi b.Pro>insi dengan julam penduduk lebih dari !.BBB.BBB /satu juta5 sampai dengan ;.BBB.BBB /tiga juta5 jiwa mendapat 49 /empat puluh lima5 kursiG c.Pro>insi dengan jumlah penduduk ;.BBB.BBB /tiga juta5 sampai dengan 9.BBB.BBB /lima juta5 jiwa mendapat 99 /lima puluh lima5 kursiG d.Pro>insi dengan jumlah penduduk 9.BBB.BBB /lima juta5 sampai dengan C.BBB.BBB /tujuh juta5 jiwa mendapat =9 /enam puluh lima5 kursiG e.Pro>insi dengan jumlah penduduk C.BBB.BBB /tujuh juta5 sampai dengan ".BBB.BBB /sembilan juta5 jiwa mendapat C9 /tujuh puluh lima5 kursiG . Pro>insi dengan jumlah penduduk ".BBB.BBB /sembilan juta5 sampai dengan !:.BBB.BBB /dua belas juta5 jiwa mendapat #9 /delapan puluh lima5 kursiG g.Pro>insi dengan jumlah penduduk lebih dari !:.BBB.BBB /dua belas juta5 jiwa mendapat !BB /seratus5 kursi. E9F 2.3.2 Pelaksanaan Pemilihan Umum %i In%onesia Sejak kemerdekaan hingga tahun :BB4 bangsa Indonesia telah menyelenggarakan Sembilan kali pemilhan uum, yaitu pemilihan umum !"99, !"C!, !"CC, !"#:, !"#C, !"":, !""C, !""", dan :BB4. Dari pengalaman sebanyak itu, pemilihan umum !"99 dan :BB4 mempunyai kekhususan di banding dengan yag lain. Semua pemilihan umum tersebut tidak diselenggarakan dalam situasi yang
18
>acuum, melainkan berlangsung di dalam lingkungan yang turut menentuka hasil pemilhan umum yang cocok untuk Indonesia. E=F Pemilu diselenggarakan oleh suatu omisi Pemilihan 0mum /P05 yang bersiat nasional, tetap, dan mandiri.omisi ini memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam menjalankan
tugasnya,
P0
menyampaikan
laporan
kepada
Presiden dan DP+. &enurut Pasal :9 00 No. !: ?ahun :BB;, tugas dan wewenang P0 adalah6 a.&erencanakan penyelenggaraan P0. b.&enetapkan organisasi dan tata
cara
pelaksanaan pemilu. c. &engkoordinasikan, menyelenggarakan,
semua
tahapan
dan mengendalikan
semua tahapan pelaksanaan pemilu. d.&enetapkan peserta pemilu. e.&enetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi, dan calon anggota DP+,DPD, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenAota. . menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara. g.menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DP+,DPD, DP+D Pro>insi, dan DP+D abupatenAota. h.melakukan e>aluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu. i. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undangundang. Dalam 0ndang-undang Dasar !"49 /00D !"495 dijelaskan bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama &ajelis Permusyawaratan +akyat /&P+5, sebagai penjelmaan seluruh rakyat
Indonesia
/Hertretungsorgan
des
@illens
des
Staats>olkes5.&ajelis ini bertugas mempersiapkan 0ndang-undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara.&P+ juga mengangkat epala Negara /Presiden5 dan wakilnya /@akil Presiden5.&P+ adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sedangkan Presiden bertugas menjalankan haluan Negara
19
menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh &P+.Di sini, peran Presiden adalah sebagai mandataris &P+, maksudnya Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab kepada &P+. &enurut Pasal : ayat /!5 00D !"49 hasil 'mandemen keempat tahun :BB:, &ajelis Permusyawaratan +akyat /&P+5 terdiri atas anggota Dewan Perwakilan +akyat /DP+5 dan anggota Dewan Perwakilan Daerah /DPD5 yang dipilih melalui pemilihan umum. (al ini juga tercantum dalam Pasal !" ayat /!5 00D !"49 hasil 'mandemen kedua tahun :BBB yang berbunyi6 'nggota Dewan Perwakilan +akyat dipilih melalui pemilihan umum. serta Pasal ::2 00D !"49 hasil 'mandemen ketiga tahun :BB! yang berbunyi6 'nggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap pro>insi melalui pemilihan umum. Dalam Pasal =' 00D !"49 yang merupakan
hasil 'mandemen ketiga tahun
:BB! dijelaskan
mengenai pemilihan Presiden dan @akil Presiden yang lengkapnya berbunyi 6 !. Presiden dan @akil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. :. Pasangan calon Presiden dan @akil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. ;. Pasangan calon Presiden dan @akil Presiden
yang
mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap pro>insi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah pro>insi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan @akil Presiden E"F 00D !"49 yang merupakan onstitusi Negara +epublik Indonesia mengatur masalah pemilihan umum dalam *ab HII* tentang
20
Pemilihan 0mum Pasal ::1 sebagai hasil 'mandemen ketiga 00D !"49 tahun :BB!. Secara lengkap, bunyi Pasal ::1 tersebut adalah6 a.Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. b.Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan +akyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan @akil Presiden, dan Dewan Perwakilan +akyat Daerah. c.Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota
Dewan
Perwakilan +akyat dan anggota Dewan Perwakilan +akyat Daerah adalah partai politik. d.Peserta pemilihan umum untuk
memilih
anggota
Dewan
Perwakilan +akyat Daerah adalah perseorangan. e.Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersiat nasional, tetap, dan mandiri. . etentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. 2. Sistem 4etatanegaraan etatanegaraan +epublik Indonesia &enurut amus *esar *ahasa Indonesia, ?ata Negara adalah seperangkat mencakup
peraturan
susunan
pemerintah,
prinsip bentuk
dasar
yang
negara
dan
sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara. etatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata Negara. &enurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut siat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya. Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila
bukan
berdasarkan
kekuasaan.
?entunya
Sistem
ketatanegaraan Indonesia mengikuti konsep negara hukum. 2iri-ciri suatu negara hukum adalah6
21
!. Pengakuan adan perlindungan hak-gak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. :. Perlindungan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekyuatan lain dan tidak memihak ;. 7aminan kepastian hokum pada setiap warga negaranya Sedangkan konsep negara hukum / Rechtsstaat 5, ketatanegaraan negara hukum mempunyai karakteristik sebagai berikut6 !. :. ;. 4.
Penyelenggaraan negara berdasar onstitusi. ekuasaan ehakiman yang merdeka. Penghormatan terhadap (ak 'sasi &anusia. ekuasaan yang dijalankan berdasarkan atas prinsip pemerintahan,
tindakan
dan
kebijakannya
harus
bahwa
berdasarkan
ketentuan hukum / due process of law 5. Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam 0ndang0ndang Dasar !"49, 0ndang-0ndang atau Peraturan Pemerintah Pengganti 0ndang-0ndang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan kewenangan kekuasaan berada di tingkat nasional sampai kelompok masyarakat terendah yang meliputi &P+, DP+, Presiden dan @akil Presiden, &enteri, &', &, *P, DP', ubernur, *upatiA @alikota, sampai tingkat +?.
2.5 Se"arah Sistem 4etatanegaraan Re$u'lik In%onesia 2.5.1 Perio%e Proklamasi 4emer%ekaan 15 Agustus 1-)3 Dalam rangka persiapan kemerdekaan Indonesia maka dibentuk
*P0PI, yang telah berhasil membuat +ancangan Dasar Negara pada tanggal :9 &ei s.d. ! 7uni !"49 dan +ancangan 00 Dasar pada tanggal !B 7uli s.d. !C 7uli !"49. Pada tanggal !! 'gustus !"49 *P0PI dibubarkan dan dibentuk PPI yang melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh *P0PI dan berhasil membuat 00D !"49 yang mulai diberlakukan tanggal !# 'gustus
22
!"49. Setelah Proklamasi emerdekaan +I pada tanggal !C 'gustus !"49, maka hal-hal yang dilakukan adalah 6 !. &enetapkan 00D Negara +I pada tanggal !C 'gustus !"49. :. &enetapkan Soekarno-(atta sebagai Presiden dan @akil Presiden. ;. Pembentukan Departemen-Departemen oleh Presiden. 4. Pengangkatan anggota omite Nasional Indonesi Pusat /NIP5 oleh Presiden Sistem pemerintahan negara menurut 0ndang-0ndang Dasar !"49 adalah
Sistem
Presidensial5,
Pemerintahan yang
Presidensial
bertanggung
jawab
/Sistem terhadap
abinet jalannya
pemerintahan adalah Presiden. &enteri-menteri sebagai pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Presiden adalah &andataris &ajelis Permusyawaratan +akyat dan bertanggung jawab kepada &ajelis Permusyawaratan +akyat. Dalam kurun waktu berlakunya 0ndang-0ndang Dasar !"49 telah terjadi Jperubahan praktik ketatanegaraanJ +epublik Indonesia tanpa
mengubah
ketentuan
0ndang-0ndang
Dasar
!"49.
Perubahan tersebut ialah dengan keluarnya &aklumat @akil Presiden tanggal != 3ktober !"49 dan &aklumat Pemerintah tanggal
!4
No>ember
!"49.
Dengan
keluarnya
&aklumat
Pemerintah tanggal !4 No>ember !"49 tersebut terjadi perubahan dari
sistem
pemerintahan
Presidensial
/Sistem
abinet
Presidensial5 menjadi sistem pemerintahan Parlementer /Sistem abinet Parlementer5. Sehingga
dengan
&aklumat-maklumat
tersebut
menimbulkan
persoalan dalam pelaksanaan pemerintahan mengenai system pemerintahan dimana menurut Pasal 4 00D 49 ditegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal !C menetapka bahwa &enteri Negara diangkat dan diberhentikan
23
oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden, system pemerintahan menurut 00D !"49 adalah Sistem Presidentil. Sedangkan
menurut
&aklumat
Pemerintah
meletakan
pertanggungjawaban abinet kepada NIP yang merupakan ciri dari system Parlementer. 2.5.2 Perio%e 4onstitusi RIS 25 Desem'er 1-)3 s.%. 15 Agustus 1-36 Setelah Indonesia merdeka, ternyata *elanda masih merasaA ingin
berkuasa di +I, sehingga sering terjadi konlik antara +I K *elanda, sehingga dilakukanlah beberapa kali perudingan, perundingan terakhir adalahonrensi &eja *undar /&*5 pada tanggal :; 'gustus !"4" yang menghasilkan kesepakatan antara lain 6 !. &endirikan Negara Indoneis Serikat :. Penyerahan kedaulatan kepada +IS ;. &endirikan 0NI antara +IS dengan kerajaan *elanda. 'tas dasar &* maka pada tanggal :C Desember !"4" dibentuklah Negara +IS dengan onstitusi +IS.
2.5.# Perio%e 15 agustus 1-36 s.%. 3 &uli 1-3-
Pada tanggal !C 'gustus !"9B Indonesia resmi kembali menjadi Negara esatuan +I berdasarkan 00DS tahun !"9B, yang pada dasarnya merupakan onstitusi +IS yang sudah diubah. @alaupun sudah kembali kepada bentuk Negara kesatuan, namun perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain masih terasa, adanya ketidakpuasan, adanya menyesal dan ada pula yang setuju yang pada akhirnya timbul pemberontakan separatisme. Pada
waktu
berlakunya
penyelenggaraan
0ndang-0ndang
pemerintahan
negara
Dasar
Sementara
menganut
sistem
pemerintahan abinet Parlementer /Sistem Pertanggungjawaban &enteri5. Sistem abinet Parlementer pada masa berlakunya
24
onstitusi +epublik Indonesia Serikat belum berjalan sebagaimana mestinya, sebab belum terbentuk Dewan Perwakilan +akyat hasil pemilihan umum, sedangkan pada waktu berlakunya 0ndang0ndang Dasar Sementara, Sistem abinet Parlementer baru berjalan
sebagaimana
mestinya,
setelah
terbentuk
Dewan
Perwakilan +akyatA *adan onstituante berdasarkan pemilihan umum tahun !"99. ?ugas *adan onstituante adalah menyusun 00D untuk menggantikan 00DS !"9B. Namun *adan kostituante gagal merumuskanA menyusun 00D, sehingga pada 9 7uli !"9" Presiden
Soekarno
yang menyatakan
mengeluarkan
membubarkan
Dekrit
*adan
Presiden,
onstituante
dan
memberlakukan kembali 00D !"49 sebagai 00D Negara +I. 2.5.) Perio%e 3 &uli 1-3- s.%. 11 maret 1- ,Masa +r%e Lama 7 Demokrasi !er$im$in Sejak Dekrit Presiden 9 7uli !"9", sistem pemerintahan Negara
yang dianut kembali berdasar pada 0ndang-0ndang Dasar !"49, yakni berdasar pada sistem pemerintahan Presidensial. Sistem pemerintahan
berdasar
0ndang-0ndang
Dasar.
&asa
3rde
$amaADemokrasi ?erpimpin /9 7uli !"9" - !! &aret !"==5, dalam praktik sistem pemerintahan Negara Presidensial belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam 0ndang-0ndang Dasar !"49. Sistem pemerintahan Presidensial dijalankan dengan berdasar Demokrasi ?erpimpin, semua kebijakan atas kehendak atau didominasi
oleh
penyimpangan
Pemimpin
atau
sehingga
terjadi
penyimpangan-
Penyelewengan-penyelewengan
terhadap
Pancasila dan 0ndang-0ndang Dasar !"49 yang dilakukan Pemimpin
dalam
hal
ini
oleh
Presiden.
Sehingga
banyak
menimbulkan kekacauan social budaya dan tidak stabilnya politik dan
hukum
ketata
negaraan
25
Indonesia
yang
kemudian
dikeluarkannya Surat Perintah dari Presiden Soekarno kepada $etnan 7enderal Soeharto yaitu Surat Perintah !! &aret !"== /S0P1+S1&'+5,
untuk
mengambil
segala
tindakan
dalam
menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat serta stabilitas jalannya pemerintahan /menjalankan tugas presiden5. 2.5.3 Perio%e 11 Maret 1- / 21 Mei 1--0 ,Masa +r%e Baru7 Demokrasi Panasila
'tas dasar Surat Perintah !! &aret !"== /S0P1+S1&'+5, merupakan akar awal jatuhnya Presiden Soekarno dan tampak kekuasaan Negara dipegang oleh 7enderal Soeharto. &asa 3rde *aruADemokrasi Pancasila /!! &aret !"== - :! &ei !""#5, penyelenggaraan
pemerintahan
negara
dengan
sistem
pemerintahan Presidensial dengan berdasar pada Demokrasi Pancasila pada awal pemerintahan 3rde *aru mengadakan koreksi total atas penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada masa 3rde $ama. Dengan demikian, sistem pemerintahan presidensial sudah dilaksanakan sesuai ketentuan 0ndang-0ndang Dasar !"49, tetapi dalam praktiknya Presiden Soeharto selama berkuasa kurang lebih ;: tahun cenderung melakukan N. Sehingga pada tahun!""# terjadi gejolak yang sangat luar biasa dari masyarakat, yang menuntut mundurnya Soeharto sering disebut gerakan reormasi, yang kemudian memaksa Presiden Soeharto turun dari jabatannya, dan akhirnya pada tanggal :! &ei !""# Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden, dan melimpahkan kepada @akil Presiden, yakni *. 7. (abibie sebagai Presiden *aru. 2.5. Masa Reormasi
&asa
3rde
+eormasi
/:!
&ei
!""#
sampai
sekarang5,
penyelenggaraan pemerintahan masih tetap berlandaskan 0ndang0ndang Dasar
!"49,
yakni menganut sistem pemerintahan 26
presidensial. Namun, dalam pelaksanaannya dilakukan secara kristis /reormis5 artinya peraturan perundangan yang tidak berjiwa reormis diubahAdiganti. Sistem Presidensial ini lebih dipertegas di dalam 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49 sesudah Perubahan. Di samping itu, dianut sistem pemisahan cabang-cabang kekuasaan negara yang utama dengan prinsip checks and balances. 2.0 Panasila
%alam
4onteks
Sistem
4etatanegaraan
Re$u'lik
In%onesia Sistem onstitusi /hukum dasar5 republik Indonesia, selain tersusun
dalam hukum dasar yang tertulis yaitu 00D !"49, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan bahwa kaidah-kaidah hukum ketatanegaraa terdapat juga pada berbagai peaturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam ?'P &P+, 00, Perpu, dan sebagainya. (ukum dasar tidak tertulis yang dimaksud dalam 00D !"49 adalah kon>ensi atau kebiasaan ketatanegaraan dan bukan hukum adat /juga tidak tertulis5, terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. &eminjam rumusan /dalam teori5 mengenai kon>ensi dari 'H. Dicey 6 adalah ketentuan yang mengenai bagaimana seharusnya mahkota atau menteri melaksanakan discretionary powers. Directionary Powers adalah kekuasaan untuk bertindak atau tidak bertindak yang semata-mat didasarkan kebijaksanaan atau pertimbangan dari pemegang kekuasaan itu sendiri. (al di atas yang mula-mula mengemukakan adalah Dicey di kalangan sarjana di Inggris, pendapat tersebut dapat diterima, lebih lanjut beliau memerinci kon>ensi ketatanegaraan merupakan hal-hal sebagai berikut6 !. on>ensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan /konstitusi5 yang tumbuh, diikuti dan ditaai dalam praktek penyelenggaraan negara. :. on>ensi sebagai bagian dari konstitusi tidak dapat dipaksakan oleh /melalui5 pengadilan.
27
;. on>ensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara. 4. on>ensi adalah ketentuan-ketentuan
mengenai
bagaimana
seharusnya discretionary powers dilaksanakan. &enyinggung ketatanegaraan adalah tak terlepas dari organisasi negara, di sini meuncul pertanyaan yaitu 6 apakah negara itu) 0ntuk menjawab pertanyaan tersebut kita pinjam ?eori ekelompokan yang dikemukakan oleh Pro. &r. +. ranenburg adalah sebagai berikut6 Negara itu pada hakikatnya adalah suatu organissasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama .
?entang
negara
muncul adanya
bentuk
negara
dan
sistem
pemerintahan, keberadaan bentuk negara menurut pengertian ilmu negara dibagi menjadi dua yaitu6 &onarki dan +epublik, jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan maka bentuk negara disebut &onarki dan kepala negaranya disebut +aja atau +atu. 7ika kepala negara dipilih untuk masa jabatan yang ditentukan, bentuk negaranya disebut +epublik dan kepala negaranya adalah Presiden. *entuk negara menurut 00D !"49 baik dalam Pembukaan dan *atang ?ubuh dapat diketahui pada pasal ! ayat !, tidak menunjukkan adanya persamaan pengertian dalam menggunakan istilah bentuk negara /alinea ke-45, ...... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu 0ndang-0ndang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulan rakyat dengan berdasar kepada etuhanan 8ang &aha 1sa,...... dan seterusnya. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam sistem ketatanegaraan dapat diketahui melalui kebiasaan ketatanegaraan /con>ention5, hal ini mengacu pengertian onstitusi,
28
onstitusi mengandung dua hal yaitu 6 onstitusi tertulis dan onstitusi tidak tertulis, menyangkut konstitusi sekelumit disampaikan tentang sumber hukum melelui ilmu hukum yang membedakan dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi dan substansi hukum dalam arti ormal adalah hukum yang dikenal dari bentuknya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum, contoh dari hukum ormal adalah 0ndang-0ndang dalam arti luas, hukum adat, hukum kebiasaan, dan lain-lain. on>ensi atau hukum kebiasaan ketatanegaraan adalah hukum yang tumbuh dalam praktek penyelenggaraan negara, untuk melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan mendinamisasi kaidah-kaidah hukum perundang-undangan. on>ensi di Negara +epublik Indonesia diakui merupakan salah satu sumber hukum tata Negara. Pengertian 0ndang-0ndang Dasar !"49 terdiri dari : kelompok yaitu6 Pembukaan, *atang ?ubuh yang memuat pasal-pasal, dan terdiri != bab, ;C pasal, ; pasal aturan peralihan dan aturan tambahan : pasal. &engenai kedudukan 0ndang-0ndang Dasar !"49 sebagai sumber hukum tertinggi, Pancasila merupakan segala sumber hukum. Negara Indonesia dalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada masa 3rde $ama diatur dalam etetapan &P+S No. LLA&P+SA!"== tentang Sumber ?ertib (ukum +epublik Indonesia dan ?ata 0rutan Peraturan Perundang-undangan +epublik Indonesia, dengan tata urutan sebagai berikut6 !. 0ndang-0ndang Dasar !"49. :. etetapan &P+ ;. 0ndang-0ndangAPerpu 4. Peraturan Pemerintah 9. eputusan Presiden =. Peraturan &enteri C. Peraturan pelaksana
29
Dalam era reormasi, tata urutan perundang-undangan diatur dalam ?ap &P+ No. IIIA&P+A:BBB yang menggantikan etetapan &P+S No. LLA&P+SA!"==, dengan urutan sebagai berikut6 !. :. ;. 4. 9. =. C.
0ndang-0ndang Dasar !"49. etetapan &P+ 0ndang-0ndang. P1+P0 /Peraturan Pemerintah Pengganti 0ndang-0ndang5 Peraturan Pemerintah eputusan Presiden Peraturan Daerah *eberapa problematika dalam ?ap &P+ No. IIIA&P+A:BBB membuat
pemerintah dan DP+ menelurkan 00 No. !B ?ahun :BB4 tentang ?ata 0rutan
Perundang-undangan
sebagai
pengganti
?ap
&P+
No.
IIIA&P+A:BBB yang terdiri atas6 !. :. ;. 4. 9.
00D !"49 0ndang-0ndangAP1+P0 Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden Peraturan daerah *erdasarkan 00 no !: tahun :B!! tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-0ndangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas6 !. :. ;. 4. 9. =. C.
0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49G etetapan &ajelis Permusyawaratan +akyatG 0ndang-0ndangAPeraturan Pemerintah Pengganti Peraturan PemerintahG Peraturan PresidenG Peraturan Daerah Pro>insiG dan Peraturan Daerah abupatenAota. Sedangkan kedudukan Pancasila merupakan sumber segala sumber
hukum negara. Sedangkan 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
30
Siat 0ndang-0ndang Dasar !"49, singakt namun supel, namun harus ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan Negara Indonesia, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut6 !. Pasalnya hanya ;C buah, hanya mengatur pokok-pokoknya saja, berisi instruksi kepada penyelenggaraan negara dan pimpinan pemerintah untuk6 i. &enyelenggarakan pemerintahan negara dan ii. &ewujudkan kesejahteraan sosial :. 'turan pelaksanaan diserahkan kepada tataran hukum yang lebih rendah yakni 0ndang-0ndang, yang lebih cara membuat, mengubah, dan mencabutnya. ;. 8ang penting adalah semangat para penyelenggara negara dan pemerintah dalam praktek pelaksanaan 4. enyataan bahwa 00D !"49 bersiat singkat namun supel seperti yang dinyatakan dalam 00D !"49, secara kontekstual, aktual dan konsisten Pancasila
dapat
dipergunakan
merupakan
operasional. 9. Dapat kini ungkapan
ideologi Pancasila
untuk
menjelaskan
terbuka
serta
merupakan
ungkapan
membuatnya
ideologi
terbuka
dioperasikan setelah ideologi Pancasila dirinci dalam tataran nilai. Pasal-pasal yang mengandung nilai-nilai Pancasila /nilai dasar5 yakni aturan pokok di dalam 00D !"49 yang ada kaitannya dengan pokokpokok pokiran atau ciri khas yang terdapat pada 00D !"49. Nilai instrumen Pancasila, yaitu aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu /?'P &P+, 00, PP, dsb5. Sebelum menjelaskan mengenai sistem ketatanegaraan +epublik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 00D !"49 disampaikan terlebih dahulu mengenai struktur ketatanegaraan pada umumnya. Istilah struktur ketatanegaraan di sini adalah terjemahan dari istilah Inggris ?he Structure o o>ernment. Pada umunya struktur ketatanegaraan suatu negara meliputi dua suasana, yaitu6 supra struktur politik dan inra 31
struktur politik. 8ang dimaksud supra struktur politik dan inra struktur di sini adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan apa yang disebut alat-alat perlengkapan negara termasuk segala hal yang berhubungan dengannya. (al-hal yang termasuk dalam supra struktur politik ini adalah6 mengenai kedudukannya, kekuasaan dan wewenagnya, tugasnya, pembentukannya, serta hubungan antara alat-alat perlengkapan itu satu sama lain. 'dapun inra struktur politik meliputi lima macam komponen, yaitu6 komponen Partai Politik, komponen golongan kepentingan, komponen alat komunikasi politik, komponen golongan penekan, komponen tokoh politik. Praktek
ketatanegaraan
Negara
+epublik
Indonesia
sebelum
amandemen 00D !"49 dapat diuraikan mengenai pendapat-pendapat secara umum yang berpengaruh berpendapat, 00D !"49 dan Pancasila harus dilestarikan. 0paya pelestarian ditempuh dengan cara antara lain tidak
memperkenankan 00D !"49 diubah. Secara hukum upaya
tersebut diatur sebagai berikut6 !. &P+ menyatakan secara resmi tidak akan mengubah 00D !"49 seperti tercantum dalam ?'P &P+ No. IA&P+A!"#;, pasal !B4 berbunyi
sebagai
berikut
&ajelis
berketetapan
untuk
mempertahankan 00D !"49 tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen. :. Diperkenalkannya reerendum dalam sistem ketatanegaraan +I. ehendak &P+ untuk mengubah 00D !"49 harus terlebih dahulu disetujui dalam sebuah reerendum sebelum kehendak itu menjelma menjadi perubahan 00D. +eerendum secara ormal mengatur tentang tata cara perubahan 00D !"49 secara nyata. $embaga ini justru bertujuan untuk mempersempit kemungkinan mengubah 00D !"49, hal ini dapat diketahui pada bunyi konsideran ?'P &P+ No.
32
IHA&P+A!"#;
yang
berbunyi
*ahwa
dalam
rangka
makin
menumbuhkan kehidupan demokrasi Pancasila dan keinginan untuk meninjau ketentuan pengangkatan !A; jumlah anggota &P+ perlu ditemukan jalan konstitusional agar pasal ;C 00D !"49 tidak mudah digunakan untuk merubah 00D !"49. ata melestarikan dan mempertahankan 00D !"49 secara ormal adalah dengan tidak mengubah kaidah-kaidah yang tertulis dalam pembukaan 00D !"49 diakui bahwa 00D !"49 seperti yang terdapat di dalam penjelasan adalah sebagai berikut6 Memang sifat auran itu mengikat, oleh karena itu makin “supel” (elastic sifatnya aturan itu makin baik! "adi kita harus menjaga supaya siatem ##$ jangan sampai ketinggalan jaman .
Dari uraian di atas dapat diketahui adanya dua prinsip yang berbeda yaitu6 yang pertama, berkeinginan mempertahankan, sedangkan prinsip yang kedua, menyatakan 00D jangan sampai ketinggalan jaman, yang artinya adanya perubahan, mengikuti perkembangan jaman. Dalam hal ini perlu dicari jalan keluar untuk memperjelas atas kepastian hukum dalam ketatanegaraan. 7alan keluar salah satu diantaranya bentuk ketentuan yang mengatur cara melaksanakan 00D !"49 adalah kon>ensi.
on>ensi
merupakan
keadaan
sesungguhnya
untuk
melaksanakan 00D !"49. 0ntuk melestarikan atau mempertahankan 00D !"49 yaitu agar 00D !"49 dapat dilihat sebagai aspek statis dari upaya mempertahankan atau melestarikan 00D !"49. Selain alasan-alasan di atas, kehadiran kon>ensi dalm sistem ketatanegaraan +I, didorong pula oleh6 !. on>ensi merupakan sub sistem konstitusi yang selalu ada di setiap negara.
33
:. +epublik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. on>ensi merupakan salah satu sarana untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di dalam memperjelas mengenai ketatanegaraan di Indonesia, pada 00D !"49 sebelum amandemen dapat dilihat pada bagan lampiran tersendiri, dan setelah 00D !"49 dilakukan amandemen yang pertama disahkan pada tanggal !" 3ktober !""", kedua pada tanggal !# 'gustus :BBB, ketiga pada tanggal " No>ember :BB! dan keempat pada tanggal !B 'gustus :BB:, dari amandemen 00D !"49 tampak terlihat adanya perubahan struktur ketatanegaraan +I yang selanjutnya di dalam struktur setelah amandemen adanya lembaga baru yaitu &ahkamah onstitusi dalam hal ini diatur ke dalam 00D !"49 yang diamandemen pasal C* ayat !-9 yang intinya adalah menyangkut jabatan Presiden dan @akil Presiden. 'pabila Presiden dan @akil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, seperti melakukan korupsi, penyuapan, dan lainlain harus diajukan terlebih dahulu ke &ahkamah onstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan seadiladilnya. Dalam hal ini, DP+ mengajukan masalahnya ke &ahkamah onstitusi selanjutnya diserahkan kepada &P+ untuk diambil langkahlangkah selanjutnya dalam sidang istimewa. (ubungan negara dan warga negara serta ('& menurut 00D !"49 dilihat dari sejarah bangsa Indonesia tentang kewarganegaraan pada 0ndang-0ndang Dasar !"49 sebagaimana pasal := ayat ! menentukan bahwa 8ang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan 0ndang-0ndang sebagai warga negara, sedangkan ayat : menyebutkan bahwa Syaratsyarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan 0ndang-0ndang. &engacu pada pembahasan oleh *adan Penyelidik 0saha-0saha Persiapan emerdekaan
Indonesia, masalah 34
hak
asasi
manusia
Indonesia menjadi perdebatan sengit. 'da yang mengusulkan agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam ide tetapi ada juga yang menolaknya. Pada akhirnya antara pro dan kontra tentang hak asasi manusia dimasukkan dalam 00D dilengkapi suatu kesepakatan yaitu masuk ke dalam pasal-pasal 6 :C, :#, :", ;B, ;!, ;:, ;;, dan ;4. 8ang dimaksud kewajiban asasi adalah setiap pribadi untuk berbuat agar eksistensi negara atau masyarakat dapat dipertahankan, sebaliknya negara memiliki kemampuan menjamin hak asasi warga negaranya. &engenai hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia itu sejak lahir, terlihat dari uraian di atas mengenai hubungan antar warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban. 2.- Sistem 4etatanegaraan Se'elum Aman%emen
'dapun kedudukan dan hubungan antar lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga
tinggi
negara
menurut
diamandemen, dapat diuraikan sebagai berikut6 2.-.1 MPR
35
00D
!"49
sebelum
Sebelum perubahan 00D !"49, kedudukan &P+ berdasarkan 00D !"49 merupakan lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan
pelaksana
sepenuhnya
kedaulatan
rakyat.
&P+
diberi
kekuasaan tak terbatas /Super Power5. karena kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh &P+ dan &P+ adalah penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia yang berwenang menetapkan 00D, *(N,
mengangkat presiden dan
wakil
presiden.
2.-.2 MA &ahkamah 'gung /disingkat &'5 adalah lembaga tinggi negara
dalam
sistem
pemegang
ketatanegaraan
kekuasaan
Indonesia
kehakiman
yang
merupakan
bersama-sama
dengan
&ahkamah onstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. &ahkamah 'gung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara. 2.-.# BP4 *adan Pemeriksa euangan /disingkat *P5 adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. &enurut 00D !"49, *P merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. 'nggota *P dipilih oleh Dewan Perwakilan +akyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah , dan diresmikan oleh Presiden. Pasal :; ayat /95 00D ?ahun !"49 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang euangan Negara diadakan suatu *adan Pemeriksa euangan yang peraturannya ditetapkan dengan 0ndang-0ndang. (asil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan +akyat . 36
2.-.) DPR ?ugas dan wewenang DP+ sebelum amandemen 00D !"49 adalah
memberikan persetujuan atas +00 Epasal :B /!5F, mengajukan rancangan 0ndang-0ndang Epasal :! /!5F, &emberikan persetujuan atas P1+P0 Epasal :: /:5F, dan &emberikan persetujuan atas 'nggaran Pendapatan dan *elanja Negara Epasal :; /!5F. 00D !"49 tidak menyebutkan dengan jelas bahwa DP+ memiliki ungsi legislasi, ungsi anggaran dan pengawasan. 2.-.3Presi%en ?ugas dan wewenang Presiden 6 !. Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris &P+ meskipun kedudukannya tidak neben akan tetapi untergeordnet. :. Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi /consentration of power and responsiblity upon the president! ;. Presiden selain memegang kekuasaan eksekuti / e%ecuti&e power 5, juga memegang kekuasaan legislati>e / legislati&e power 5
dan kekuasaan yudikati / judicati&e power 5. 4. Presiden mempunyai hak prerogati yang sangat besar. 9. ?idak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.
37
2.16
Sistem 4etatanegaraan In%onesia Sesu%ah Aman%emen
Salah satu tuntutan +eormasi !""# adalah dilakukannya perubahan /amandemen5 terhadap 00D !"49. $atar belakang tuntutan perubahan 00D !"49 antara lain karena pada masa 3rde *aru, kekuasaan tertinggi di tangan &P+ /dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat5, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luwes /sehingga dapat menimbulkan mulitasir5, serta kenyataan rumusan 00D !"49 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. ?ujuan perubahan 00D !"49 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, ('&, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta halhal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan 00D !"49 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah Pembukaan 00D !"49, tetap mempertahankan susunan kenegaraan /staat structuur5 kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal
38
sebagai
Negara
esatuan
+epublik
Indonesia
/N+I5,
serta
mempertegas sistem pemerintahan presidensiil. Sistem ketatanegaraan Indonesia sesudah 'mandemen 00D !"49, dapat dijelaskan sebagai berikut6 0ndang-0ndang Dasar merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut 00D. 00D memberikan pembagian kekuasaan /separation of power 5 kepada = lembaga negara dengan kedudukan
yang
sama
dan
sejajar,
yaitu
Presiden,
&ajelis
Permusyawaratan +akyat /&P+5, Dewan Perwakilan +akyat /DP+5, Dewan Perwakilan Daerah /DPD5, *adan Pemeriksa euangan /*P5, &ahkamah 'gung /&'5, dan &ahkamah onstitusi /&5. 2.16.1 MPR Dalam menjalankan tugasnya, &P+ mempunyai wewenang antara
lain sebagai berikut 6 !. &engubah dan menetapkan 0ndang-0ndang Dasar &P+ berwenang mengubah dan menetapkan 0ndang-0ndang Dasar
Negara
+epublik
Indonesia
?ahun
!"49.
Dalam
mengubah 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun
!"49,
anggota
&P+
tidak
dapat
mengusulkan
pengubahan terhadap Pembukaan 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49 dan bentuk Negara esatuan +epublik Indonesia. 0sul pengubahan pasal 0ndang-0ndang +epublik
Indonesia
?ahun
!"49
Dasar diajukan
Negara oleh
sekurangkurangnya !A; /satu pertiga5 dari jumlah anggota &P+. Setiap usul pengubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan diubah beserta alasannya. 0sul pengubahan 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49 diajukan kepada pimpinan &P+. Setelah menerima usul pengubahan, pimpinan &P+
39
memeriksa kelengkapan persyaratannya, yaitu jumlah pengusul dan pasal
yang
diusulkan
diubah yang
disertai
alasan
pengubahan yang paling lama dilakukan selama ;B /tiga puluh5 hari sejak usul diterima pimpinan &P+. Dalam pemeriksaan, pimpinan &P+ mengadakan rapat dengan pimpinan raksi dan pimpinan
elompok
'nggota
kelengkapan persyaratan. 7ika usul pengubahan
&P+
tidak
untuk
memenuhi
membahas kelengkapan
persyaratan, pimpinan &P+ memberitahukan penolakan usul pengubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. Namun, jika pengubahan dinyatakan oleh pimpinan &P+ memenuhi kelengkapan persyaratan, pimpinan &P+ wajib menyelenggarakan sidang paripurna &P+ paling lambat =B /enam puluh5 hari. 'nggota &P+ menerima salinan usul pengubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat !4 /empat belas5 hari sebelum dilaksanakan sidang paripurna &P+. Sidang paripurna &P+ dapat memutuskan pengubahan pasal 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 9B /lima puluh persen5 dari jumlah anggota ditambah ! /satu5 anggota. :. &elantik Presiden dan @akil Presiden hasil pemilihan umum &P+ melantik Presiden dan @akil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna &P+. Sebelum reormasi, &P+ yang
merupakan
lembaga
tertinggi
negara
memiliki
kewenangan untuk memilih Presiden dan @akil Presiden dengan suara terbanyak, namun sejak reormasi bergulir, kewenangan
itu
dicabut
sendiri
oleh
&P+.
Perubahan
kewenangan tersebut diputuskan dalam Sidang Paripurna
40
&ajeli &ajelis s Permu Permusy syaw awar arata atan n +aky +akyat at +epu +epubli blik k Indone Indonesia sia ke-C ke-C /lanju /lanjuta tan n :5 tangg tanggal al B" No>e No>embe mberr :BB!, :BB!, yang yang memut memutusk uskan an bahwa bahwa Presiden Presiden dan @akil @akil Presiden Presiden dipilih dipilih secara secara langsun langsung g oleh rakyat, Pasal =' ayat /!5. ;. &emu &emutu tusk skan an usu usul
DP+ DP+
untu untuk k
memb membe erhen rhenti tik kan Pres Presid iden en
danAatau @akil Presiden dalam masa jabatannya &P+ hanya hanya dapat dapat memberhe memberhentik ntikan an Preside Presiden n danAata danAatau u @akil @akil Presiden Presiden dalam dalam masa masa jabatann jabatannya ya menurut menurut 0ndang0ndang-0nd 0ndang ang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49. Pemberhentian Presiden danAatau @akil Presiden diusulkan oleh DP+. &P+ wajib ajib
meny menyel elen engg ggar arak akan an
sida sidang ng
pari paripu purn rna a
&P+ &P+
untuk ntuk
memut memutus uskan kan usul usul DP+ DP+ menge mengena naii pembe pemberh rhen entia tian n Pres Preside iden n danAatau @akil Presiden pada masa jabatannya paling lambat ;B /tiga puluh5 hari sejak &P+ menerima usul. 0sul DP+ harus dile dileng ngka kapi pi deng dengan an putu putusa san n Pres Presid iden en
danAa anAata tau u
@aki @akill
&ahk &ahkam amah ah ons onsti titu tusi si bahw bahwa a Pres Presid iden en
terb terbuk ukti ti
mela melaku kuka kan n
pelan pelangg ggar aran an huku hukum m baik baik berup berupa a pengkh pengkhia ianat natan an terhad terhadap ap negar negara, a, koru korupsi psi,, peny penyuap uapan an,, tinda tindak k pida pidana na berat berat lainn lainnya ya,, maupun maupun perbuata perbuatan n tercela tercela danAata danAatau u terbukt terbuktii bahwa bahwa Presiden Presiden danAatau @akil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden danAatau @akil Presiden. eputusan &P+ terhadap terhadap usul pemberhentian Presiden danAatau @akil Presiden diambil dalam sidang paripurna &P+ yang dihadiri sekurang-kurangnya ;A4 /tiga /tiga pere perempa mpat5 t5 dari dari jumla jumlah h anggo anggota ta dan disetu disetujui jui oleh oleh sekurang-kurangnya :A; /dua pertiga5 dari jumlah anggota yang hadir. 4. &elantik @akil @akil Presiden Presiden menjadi menjadi Presiden Presiden
41
7ika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan digantikan oleh @akil Presiden sampai berakhir masa jabatannya. 7ika 7ika terj terjad adii
keko kekoso song ngan an jaba jabata tan n
Pres Presid iden en,,
&P+ &P+
sege segera ra
menyelenggaraka menyelenggarakan n sidang paripurna &P+ untuk melantik @akil Pres Presid iden en menj menjad adii Pres Presid iden en.. Dala Dalam m hal hal &P+ &P+ tida tidak k dapa dapatt mengadakan sidang, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan rapat paripurna DP+. Dalam hal DP+ tidak dapat mengadakan rapat,Presiden bersu bersumpa mpah h menuru menurutt agama agama atau atau berjan berjanjiji deng dengan an sungg sungguh uh-sungguh sungguh di hadapa hadapan n pimpinan pimpinan &P+ dengan dengan disaksik disaksikan an oleh pimpinan &ahkamah 'gung. 9. &emilih &emilih @akil @akil Presid Presiden en Dalam lam
hal
terja rjadi
kekosongan ngan
@akil
Preside iden,
&P+
menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat =B /enam puluh5 hari untuk memilih @akil Presiden dari : /dua5 calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan @akil @akil Presiden Presiden dalam masa masa jabatannya. jabatannya. =. &emilih Presiden Presiden dan dan @akil @akil Presiden Presiden 'pabila Presiden Presiden dan @akil Presiden Presiden mangkat, mangkat, berhenti, berhenti, diberhentikan, diberhentikan, atau tidak dapat melakuka m elakukan n kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, &P+ menyelenggarakan sida sidang ng pari paripu purn rna a pali paling ng lamb lambat at ;B /tig /tiga a pulu puluh5 h5 hari hari untu untuk k memilih Presiden dan @akil Presiden, dari : /dua5 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai poli politi tik k atau atau gabu gabung ngan an part partai ai poli politi tik k yang ang pasa pasang ngan an calo calon n Presi Presiden den dan dan @aki @akill Pres Preside idenny nnya a meraih meraih suara suara terba terbany nyak ak pert pertam ama a dan dan kedu kedua a dala dalam m pemi pemili liha han n umum umum sebe sebelu lumn mny ya, sampai berakhir masa jabatannya. 42
Dalam Dalam hal Presiden Presiden dan @akil @akil Preside Presiden n mangkat mangkat,, berhent berhenti, i, diberhentikan, diberhentikan, atau tidak dapat melakuka m elakukan n kewajibannya dalam masa masa
jaba jabata tann nny ya
seca secara ra
bers bersam amaa aan, n,
pela pelaks ksan ana a
tuga tugas s
kepres kepreside idenan nan adal adalah ah &ent &enteri eri $uar $uar Nege Negeri, ri, &ent &enteri eri Dala Dalam m Negeri, dan &enteri Pertahanan secara bersama-sama. &P+ terdiri atas anggota DP+ dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. eanggotaan &P+ diresmikan dengan keputu keputusa san n Pres Preside iden. n. Sebe Sebelum lum reor reormas masi, i, &P+ &P+ terdi terdiri ri atas atas anggota DP+, utusan daerah, dan utusan golongan, menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. 7umlah anggota &P+ period periode e :BB"% :BB"%:B :B!4 !4 adala adalah h =": =": orang orang yang yang terdir terdirii atas atas 9=B 9=B 'nggota DP+ dan !;: anggota anggota DPD. &asa jabatan anggota &P+ &P+ adal adalah ah 9 tahu tahun, n, dan dan bera berakh khir ir bers bersam amaa aan n pada pada saat saat anggota &P+ yang baru mengucapkan sumpahAjanji. 'nggota &P+ sebelum sebelum memangku jabatannya jabatannya mengucapkan mengucapkan sumpahAjanji sumpahAjanji secara bersama-sama bersama-sama yang dipandu oleh etua &ahkamah 'gung 'gung dalam sidang paripurna &P+. 'nggota &P+ yang berhalangan mengucapkan sumpahAjanji secara bersamasama, mengucapkan sumpahAjanji yang dipandu oleh pimpinan &P+. 'dapun hak dan kewajiban setiap anggota &P+ adalah sebagai berikut. !. (ak (ak angg anggot ota a6 a. &eng &engaju ajukan kan usul usul peng penguba ubaha han n pasa pasall 0nda 0ndang ng-0n -0ndan dang g Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49. b. &ene &enent ntuk ukan an sika sikap p dan dan pili piliha han n dala dalam m penga engamb mbil ilan an keputusan. c. &emilih &emilih dan dipilih. dipilih. d. &embe &embela la diri. diri. e. Imuni Imunitas tas.. (ak (ak imun imunit itas as meru merupa paka kan n hak hak angg anggot ota a Dewa Dewan n untu untuk k dilin dilindun dungi gi setia setiap p perny pernyata ataan anny nya a dalam dalam melaks melaksan anak akan an 43
tugas-tugas kedewanan. Dalam 00 lembaga perwakilan yang baru tersebut, hak imunitas diperluas, tidak hanya diberikan saat berada dalam orum rapat. (ak imunitas juga diberikan ketika anggota Dewan berada di luar ompleks Senayan. . (ak Protokoler (ak protokoler adalah
hak
anggota
dewan
untuk
memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. /00 ::A:BB;5. :. ewajiban anggota a. &emegang teguh dan mengamalkan Pancasila. b. &elaksanakan 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49 dan menaati peraturan perundangundangan. c. &empertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara esatuan +epublik Indonesia. d. &endahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. e. &elaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. 'lat kelengkapan &P+ terdiri atas 6 !. Pimpinan &P+ Pimpinan &P+ terdiri atas ! /satu5 orang ketua yang berasal dari anggota DP+ dan 4 /empat5 orang wakil ketua yang terdiri atas : /dua5 orang wakil ketua berasal dari anggota DP+ dan : /dua5 orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna &P+. :. Panitia 'd (oc Panitia ad hoc &P+ terdiri atas pimpinan &P+ dan paling sedikit 9 /lima persen5 dari jumlah anggota dan paling banyak !B /sepuluh persen5 dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan unsur DP+ dan unsur DPD
44
secara proporsional dari setiap raksi dan elompok 'nggota &P+. &P+ bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Sidang &P+ sah apabila dihadiri 6 !. sekurang-kurangnya ;A4 dari jumlah 'nggota &P+ untuk memutus usul DP+ untuk memberhentikan PresidenA@akil Presiden :. Sekurang-kurangnya :A; dari jumlah 'nggota &P+ untuk mengubah dan menetapkan 00D sekurang-kurangnya 9B M! dari jumlah 'nggota &P+ sidang-sidang lainnya. Putusan &P+ sah apabila disetujui6 !. Sekurang-kurangnya :A; dari jumlah 'nggota &P+ yang hadir untuk memutus usul DP+ untuk memberhentikan PresidenA@akil Presiden :. Sekurang-kurangnya 9BM! dari seluruh jumlah 'nggota &P+ untuk memutus perkara lainnya. ;. Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak, terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai hasil yang muakat.
etua &P+ Dr./(25. (. ulkili (asan, S.1., &.&. &asa jabatan :B!4 - :B!" 2.16.2 DPR
dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
45
!. $egislasi 6
memberikan
persetujuan
atau
tidak
memberikan
persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang 'P*N yang diajukan oleh Presiden. ;. Pengawasan 6
pelaksanaan
suatu
undang-undang
danAatau
kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ;. (ak imunitas (ak imunitas adalah kekebalan hukum dimana setiap anggota DP+ tidak dapat dituntut di hadapan dan di luar pengadilan karena pernyataan, pertanyaanApendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DP+, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ?ata ?ertib dan kode etik. 4. (ak menyatakan pendapat (ak menyatakan pendapat adalah hak DP+ untuk menyatakan pendapat atas6
46
ebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional.?indak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Dalam menjalankan tugasnya setiap anggota DP+ memiliki hak dan kewajiban. 'dapun (ak anggota DP+ adalah sebagai berikut. !. mengajukan usul rancangan undang-undang :. mengajukan pertanyaan ;. menyampaikan usul dan pendapat 4. memilih dan dipilih 9. membela diri =. imunitas C. protokoler #. keuangan dan administrati Sedangkan kewajiban anggota DP+ adalah sebagai berikut. !. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila :. melaksanakan 0ndang-0ndang Dasar Negara Indonesia
?ahun
!"49
dan
menaati
+epublik peraturan
perundangundangan ;. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara esatuan +epublik Indonesia 4. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan 9. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat =. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara C. menaati tata tertib dan kode etik #. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain ". menyerap dan
menghimpun
aspirasi
konstituen
melalui
kunjungan kerja secara berkala !B. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat !!. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
47
'nggota DP+ tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota ?NIAPolri, pegawai pada *0&NA*0&D atau badan lain yang anggarannya bersumber dari 'P*NA'P*D. 'nggota DP+ juga tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, ad>okatApengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DP+. 7ika anggota DP+ diduga
melakukan
perbuatan
pidana,
pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden. etentuan ini tidak berlaku apabila anggota DP+ melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan. 'lat kelengkapan DP+ terdiri atas 6 Pimpinan, *adan &usyawarah, omisi, *adan $egislasi, *adan 'nggaran, *adan 'kuntabilitas euangan Negara, *adan ehormatan, *adan erjasama 'ntarParlemen, *adan 0rusan +umah ?angga, Panitia husus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DP+ tentang tata tertib. 1. Pim$inan Pimpinan DP+ terdiri atas ! /satu5 orang ketua dan 4 /empat5 orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DP+. etua DP+ ialah anggota DP+ yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DP+. @akil etua DP+ ialah anggota DP+ yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dalam hal 48
terdapat lebih dari ! /satu5 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari ! /satu5 partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara. Dalam hal pimpinan DP+ belum terbentuk, DP+ dipimpin oleh pimpinan sementara DP+. Pimpinan sementara DP+ terdiri atas ! /satu5 orang ketua dan ! /satu5 orang wakil ketua yang berasal dari : /dua5 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DP+. Dalam hal terdapat lebih dari ! /satu5 partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DP+ ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DP+. etua dan wakil ketua DP+ diresmikan dengan keputusan DP+. Pimpinan DP+ sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpahAjanji yang teksnya dipandu oleh etua &ahkamah 'gung. 'dapun tugas DP+ adalah sebagi berikut. a. memimpin sidang DP+ dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan b. menyusun rencana kerja pimpinan c. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan
agenda
dan
upaya
materi
menyinergikan
kegiatan
dari
alat
kelengkapan DP+ d. menjadi juru bicara DP+ e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DP+ . mewakili DP+ dalam berhubungan dengan lembaga negara lainnya g. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DP+ h. mewakili DP+ di pengadilan
49
i. melaksanakan keputusan DP+ berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan j. menyusun rencana anggaran DP+ bersama *adan 0rusan +umah ?angga yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna k. menyampaikan laporan kinerja dalam rapat paripurna DP+ yang khusus diadakan untuk itu Pimpinan DP+ berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan diberhentikan. Pimpinan DP+ dapat diberhentikan karena alasan-alasan berikut. a. ?idak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DP+ selama ; /tiga5 bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun b. &elanggar sumpahAjanji jabatan dan kode
etik
DP+
berdasarkan keputusan rapat paripurna setelah dilakukan pemeriksaan oleh *adan ehormatan DP+ dinyatakan bersalah
berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 9 /lima5 tahun atau lebihdiusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan
ditarik
keanggotaannya
sebagai anggota DP+ oleh partai politiknya melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam 0ndang0ndang ini diberhentikan sebagai anggota partai politik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal salah seorang pimpinan DP+ berhenti dari jabatannya, anggota pimpinan lainnya menetapkan salah seorang di antara
pimpinan untuk
melaksanakan tugas
pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan yang deiniti. Dalam hal salah seorang pimpinan DP+ berhenti, 50
penggantinya berasal dari partai politik yang sama. Pimpinan DP+
diberhentikan
sementara
dari
jabatannya
apabila
dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 9 /lima5 tahun atau lebih. Dalam hal pimpinan DP+ dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DP+ yang bersangkutan
melaksanakan
kembali
tugasnya
sebagai
pimpinan DP+. 2. Ba%an Mus8a*arah *adan &usyawarah /disingkat *amus5 dibentuk oleh DP+ dan merupakan alat kelengkapan DP+ yang bersiat tetap. DP+ menetapkan susunan dan keanggotaan *adan &usyawarah pada permulaan masa keanggotaan DP+ dan permulaan tahun sidang. 'nggota *adan &usyawarah berjumlah paling banyak !A!B /satu persepuluh5 dari jumlah anggota DP+ berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap raksi yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Pimpinan DP+ karena jabatannya juga sebagai pimpinan *adan &usyawarah. 'dapun tugas yang harus dilakukan oleh pimpinan DP+ antara lain. i. &enetapkan agenda DP+ untuk ! /satu5 tahun sidang, ! /satu5 masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan
undang-undang,
dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya memberikan pendapat kepada pimpinan DP+ dalam
menentukan
garis
kebijakan
yang
menyangkut
pelaksanaan tugas dan wewenang DP+G ii. &eminta danAatau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan
DP+
yang
51
lain
untuk
memberikan
keteranganApenjelasan mengenai pelaksanaan tugas masingmasing iii. &engatur lebih lanjut penanganan suatu masalah dalam hal undang-undang
mengharuskan
Pemerintah
atau
pihak
lainnya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan DP+ i>. &enentukan penanganan suatu rancangan undangundang atau pelaksanaan tugas DP+ lainnya oleh alat kelengkapan DP+ >. &engusulkan kepada rapat paripurna mengenai jumlah komisi, ruang lingkup tugas komisi, dan mitra kerja komisi yang telah dibahas dalam konsultasi pada awal masa keanggotaan DP+ >i. &elaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada *adan &usyawarah
#. 4omisi omisi dibentuk oleh DP+ dan merupakan alat kelengkapan
DP+ yang bersiat tetap. DP+ menetapkan jumlah komisi pada permulaan masa keanggotaan DP+ dan permulaan tahun sidang. paripurna
7umlah anggota menurut
komisi ditetapkan
perimbangan
dan
dalam rapat
pemerataan jumlah
anggota tiap-tiap raksi pada permulaan masa keanggotaan DP+ dan pada permulaan tahun sidang. Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersiat kolekti dan kolegial. Pimpinan komisi terdiri atas ! /satu5 orang ketua dan paling banyak ; /tiga5 orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk muakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap raksi. Pemilihan pimpinan komisi dalam rapat komisi yang
52
dipimpin oleh pimpinan DP+ setelah penetapan susunan dan keanggotaan komisi. ?ugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan
persiapan,
penyusunan,
pembahasan,
penyempurnaan rancangan undang-undang. !. ?ugas komisi di bidang anggaran adalah6 a. &engadakan pembicaraan pendahuluan
dan
mengenai
penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. b. &engadakan pembahasan dan
mengajukan
usul
penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. c. &embahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk ungsi, program, dan kegiatan kementerianAlembaga yang menjadi mitra kerja komisi. d. &engadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan 'P*N termasuk hasil pemeriksaan *P yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya. e. &enyampaikan hasil pembicaraan sebagaimana
dimaksud
dalam
huru
pendahuluan a,
dan
hasil
pembahasan, kepada *adan 'nggaran untuksinkronisasi. . &enyempurnakan hasil sinkronisasi *adan 'nggaran berdasarkan penyampaian usul komisi. g. &enyerahkan kembali kepada *adan 'nggaran hasil pembahasan komisi, untuk bahan akhir penetapan 'P*N. :. ?ugas komisi di bidang pengawasan adalah6 a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undangundang, termasuk 'P*N, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnyaG b. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan *P yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnyaG 53
c. melakukan pengawasan terhadap kebijakan PemerintahG dan d. membahas dan menindaklanjuti usulan DPD. ;. omisi dalam melaksanakan, dapat mengadakan6 a. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili
oleh
menteriApimpinan lembagaG b. konsultasi dengan DPDG c. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinyaG d. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lainG e. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukanG danAatau kunjungan kerja. omisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi. eputusan danAatau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersiat mengikat antara DP+ dan Pemerintah. omisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DP+, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada
masa
keanggotaan
berikutnya.
omisi
menyusun
rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada *adan 0rusan +umah ?angga. omisi adalah unit kerja utama di dalam DP+. (ampir seluruh akti>itas yang berkaitan dengan ungsi-ungsi DP+, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DP+ /kecuali pimpinan5 harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok
54
yang digeluti oleh komisi. Pada periode :BB"-:B!4, DP+ mempunyai !! komisi dengan ruang lingkup tugas, yaitu 6 !. omisi
I,
membidangi
pertahanan,
luar
negeri,
dan
inormasi. :. omisi II, membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria. ;. omisi III, membidangi hukum dan perundang-undangan, hak asasi manusia, dan keamanan. 4. omisi IH, membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. 9. omisi H, membidangi perhubungan, pekerjaan
umum,
perumahan
rakyat,
pedesaan dan kawasan tertinggal. =. omisi HI, membidangi perdagangan,
telekomunikasi, pembangunan perindustrian,
in>estasi, koperasi, usaha kecil dan menengah5, dan badan usaha milik negara. C. omisi HII, membidangi energi, sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan. #. omisi HIII, membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan. ". omisi IL, membidangi kependudukan, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi. !B. omisi L, membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, pariwisata, kesenian, dan kebudayaan. !!. omisi LI, membidangi keuangan,
perencanaan
pembangunan nasional, perbankan, dan lembaga keuangan bukan bank.
etua DP+ (. Setya No>anto, S.1 &asa 7abatan :B!4 % :B!"
55
2.16.# DPD DPD memiliki ungsi sebagai berikut 6 !. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan
pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu :. Pengawasan atas pelaksanaan 0ndang-0ndang tertentu. 'nggota DPD dari setiap pro>insi adalah 4 orang. Dengan demikian jumlah anggota DPD saat ini adalah seharusnya !;= orang. &asa jabatan anggota DPD adalah 9 tahun, dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpahAjanji. 'lat kelengkapan DPD terdiri atas6 Pimpinan, omite, *adan ehormatan dan Panitia-panitia lain yang diperlukan. !. Pimpinan Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan dua wakil ketua. Selain bertugas memimpin sidang, pimpinan DPD juga sebagai juru bicara DPD. :. Sekretariat 7enderal 0ntuk mendukung
kelancaran
pelaksanaan
tugas
DPD,
dibentuk Sekretariat 7enderal DPD yang ditetapkan dengan eputusan Presiden, dan personelnya terdiri atas Pegawai Negeri Sipil. Sekretariat 7enderal DPD dipimpin seorang Sekretaris 7enderal yang diangkat dan diberhentikan dengan eputusan Presiden atas usul Pimpinan DPD.
etua DPD (. Irman usman, S.1., &*' &asa jabatan :B!4 - :B!" 2.16.) Presi%en %an *akil Presi%en @ewenang Presiden sebagai kepala negara !.
membuat perjanjian dengan negara lain melalui persetujuan DP+
56
:.
mengangkat duta dan konsul
;.
menerima duta dari negara asing
4.
memberi gelar , tanda jasa, tanda kohormatan kepada @NI ataupun @N' yang berjasa bagi Indonesia.
@ewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan !. menjalankan kekuasaan pemerintah sesuai 00D :. berhak mengusulkan +00 kepada DP+ ;. menetapkan peraturan pemerintah 4. memegang teguh 00D dan menjalankan seluruh undangundang dan peraturann dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan *angsa 9. memberi grasi dan rehabilitasi =. memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DP+ Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden merupakan panglima angkatan tertinggi yang memiliki wewenang sebagai berikut 6 !. menyatakan perang, perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DP+ :. membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DP+ ;. menyatakan keadaan bahaya
Presiden Ir. (. 7oko @idodo &asa 7abatan :B!4 - :B!"
@akil Presiden Drs. (. &. 7usu alla
57
&asa 7abatan :B!4 % :B!"
2.16.3 Mahkamah agung &ahkamah agung
adalah lembaga tertinggi dalam
system
ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman
bersama-sama
dengan
&ahkamah
onstitusi.
&ahkamah agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan
umum,
lingkungan
peradilan
agama,
lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara. &enurut 0ndang-undang
Dasar
!"49,
wewenang
&ahkamah 'gung
adalah6 !. &engadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah &ahkamah 'gung, kecuali undang-undang menentukan lain :. &enguji peraturan perundang-undangan di bawah undangundang terhadap undang-undangG dan ;. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.
etua &' (atta 'li &asa jabatan :B!: - :B!C 2.16. Mahkamah konstitusi &ahkamah onstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang
melakukan
kekuasaan
kehakiman
yang
merdeka
untuk
menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. &ahkamah onstitusi +I mempunyai 4 /empat5 kewenangan dan ! /satu5 kewajiban sebagaimana diatur dalam 0ndang-0ndang
58
Dasar !"49. &ahkamah onstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersiat inal untuk6 !. &enguji undang-undang terhadap 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49. :. &emutus Sengketa kewenangan lembaga kewenangannya
diberikan
oleh
00D
negara
Negara
yang
+epublik
Indonesia ?ahun !"49. ;. &emutus pembubaran partai politik, dan 4. &emutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. &ahkamah onstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DP+ bahwa Presiden danAatau @akil Presiden diduga6 !. ?elah melakukan pelanggaran hukum berupa 6 i. Penghianatan terhadap negara ii. orupsi iii. Penyuapan i>. ?indak pidana lainnya :. atau perbuatan tercela, danAatau ;. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden danAatau @akil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 00D Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49.
etua & Dr. (amdan oel>a, S.(., &.(. :B!; - :B!= 2.16.5 Ba%an $emeriksa keuangan *adan Pemeriksa euangan /*P5 adalah lembaga negara yang
bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam 0ndang-0ndang Dasar Negara +epublik Indonesia ?ahun !"49. *P merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan
dan
tanggung
59
jawab
keuangan
negara
yang
berkedudukan di Ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap pro>insi. eanggotaan *P terdiri dari " /sembilan5 orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan eputusan Presiden dengan susunan terdiri atas seorang etua merangkap anggota, seorang @akil etua merangkap anggota, dan C /tujuh5 orang anggota untuk masa jabatan selama 9 /lima5 tahun. *P bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan
oleh Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, $embaga Negara lainnya, *ank Indonesia, *adan 0saha &ilik Negara, *adan $ayanan 0mum, *adan 0saha &ilik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara
berdasarkan
undang-undang
tentang
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan
*P
mencakup
pemeriksaan
keuangan,
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diserahkan kepada DP+, DPD, dan DP+D sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. 'pabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, *P melaporkan hal tersebut
kepada
instansi
yang
berwenang
sesuai
dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan paling lama ! /satu5 bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut untuk dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai
dengan
peraturan
perundang-undangan.
Dalam
melaksanakan tugas Pemeriksaan, *P berwenang 6 !. &enentukan menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan
60
:. &eminta keterangan danAatau dokumen yang wajib diberikan oleh
setiap
orang,
unit
organisasi
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah Daerah, $embaga Negara lainnya, *ank Indonesia, *adan 0saha &ilik Negara, *adan $ayanan 0mum, *adan 0saha &ilik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara ;. &elakukan pemeriksaan di tempat periyimpanan uang dan barang
milik
pembukuan
negara, dan
di
tata
tempat
usaha
pelaksanaan
keuangan
kegiatan,
negara,
serta
pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan datar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara 4. &enetapkan jenis dokumen, data, serta inormasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada *P 9. &enetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah PusatAPemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara =. &enetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara C. &enggunakan tenaga ahli danA atau tenaga pemeriksa di luar *P yang bekerja untuk dan atas nama *P #. &embina jabatan ungsional Pemeriksa ". &emberi pertimbangan atas Standar 'kuntansi Pemerintahan !B. &emberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern
Pemerintah
PusatAPemerintah
Daerah
sebelum
ditetapkan oleh Pemerintah PusatAPemerintah Daerah. Dalam hal penyelesaian kerugian negaraAdaerah, *P berwenang untuk menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
61
lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola *adan 0saha &ilik NegaraA*adan 0saha &ilik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara serta memantau penyelesaian ganti kerugian negaraAdaerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain, pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negaraAdaerah kepada bendahara, pengelola *adan 0saha &ilik NegaraA*adan 0saha &ilik Daerah, dan lembaga atau badan
lain yang
mengelola keuangan negara yang
telah
ditetapkan oleh *P serta pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negaraAdaerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk diberitahukan secara tertulis kepada DP+, DPD, dan DP+D sesuai dengan kewenangannya. Selain itu *P juga mempunyai kewenangan untuk memberikan pendapat
kepada
DP+,
DPD,
DP+D,
Pemerintah
PusatAPemerintah Daerah, $embaga Negara $ain, *ank Indonesia, *adan 0saha &ilik Negara, *adan $ayanan 0mum, *adan 0saha &ilik Daerah, 8ayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena siat pekerjaannya, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negaraAdaerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
PusatAPemerintah
Daerah
serta
memberikan
keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negaraAdaerah.
etua *P +izal Djalil 62
&asa 7abatan :# 'pril :B!4 - !9 3ktober :B!4
2.16.0 4omisi 9u%isial 8udisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima
hal sebagai berikut 6 !. $emahnya pengawasan secara intensi terhadap kekuasaan kehakiman, karena pengawasan hanya
dilakukan secara
internal saja. :. ?idak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah /eOecuti>e power5 %dalam hal ini Departemen ehakiman% dan kekuasaan kehakiman /judicial power5. ;. ekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai eisiensi dan eekti>itas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalanpersoalan teknis nonhukum. 4. ?idak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus. 9. Pola rekruitmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
komisi
yudisial
memiliki
wewenang. 'ntara lain sebagai berikut 6 !. &engusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di &ahkamah
'gung
persetujuanG :. &enjaga dan
kepada menegakkan
martabat,serta perilaku hakimG
63
DP+
untuk
kehormatan,
mendapatkan keluhuran
;. &enetapkan ode 1tik danAatau Pedoman Perilaku (akim /1PP(5 bersama-sama dengan &ahkamah 'gungG 4. &enjaga dan menegakkan pelaksanaan ode 1tik danAatau Pedoman Perilaku (akim /1PP(5 Setiap anggota komisi yudisial memiliki tugas sebagai berikut6 !. &elakukan pendataran calon (akim 'gungG :. &elakukan seleksi terhadap calon (akim 'gungG ;. &enetapkan calon (akim 'gungG dan 4. &engajukan calon (akim 'gung ke DP+. omisi 8udisial bertanggungjawab kepada publik melalui DP+, dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses inormasi secara lengkap dan akurat. eanggotaan omisi 8udisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. 'nggota omisi 8udisial adalah pejabat Negara, terdiri dari C orang /termasuk etua dan @akil etua yang merangkap 'nggota5. 'nggota omisi 8udisial memegang jabatan selama masa 9 /lima5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk ! /satu5 kali masa jabatan. etua 8 Dr. Suparman &arzuki, S.(., &.Si. &asa 7abatan :B!B - :B!9 2.16.- 4PU Dalam Pasal !B 0ndang-undang Nomor ; ?ahun !""" tentang
Pemilihan 0mum dan Pasal : eputusan Presiden Nomor != ?ahun !""" tentang Pembentukan omisi Pemilihan 0mum dan Penetapan 3rganisasi dan ?ata erja Sekretariat 0mum omisi Pemilihan
0mum,
dijelaskan
bahwa
untuk
melaksanakan
Pemilihan 0mum, P0 mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut 6 !. &erencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan 0mumG
64
:. &enerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan 0mumG ;. &embentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan 0mum mulai dari tingkat pusat sampai di ?empat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut ?PSG 4. &enetapkan jumlah kursi anggota DP+, DP+D I dan DP+D II untuk setiap daerah pemilihanG 9. &enetapkan keseluruhan hasil Pemilihan 0mum di semua daerah pemilihan untuk DP+, DP+D I dan DP+D IIG =. &engumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan 0mumG C. &emimpin tahapan kegiatan Pemilihan 0mum. etua P0 (usni amil &alik &asa 7abatan :B!: - :B!C 2.16.16 Bank Sentral Status dan kedudukan dari bank sentral antara lain6 !. Sebagai $embaga Negara yang Independen 0ndang-0ndang No. :;A!""" tentang *ank
Indonesia,
dinyatakan berlaku pada tanggal !C &ei !""". 0ndangundang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, *ank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undangundang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas *ank Indonesia, dan *ank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan inter>ensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. 0ntuk lebih
65
menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada *ank Indonesia dalam struktur
ketatanegaraan
+epublik
Indonesia.
Sebagai
$embaga negara yang independen kedudukan *ank Indonesia tidak sejajar dengan $embaga ?inggi Negara. Disamping itu, kedudukan
*ank
Indonesia
juga
tidak
sama
dengan
Departemen, karena kedudukan *ank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar *ank Indonesia dapat melaksanakan peran dan ungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih eekti dan eisien. :. Sebagai *adan (ukum Status *ank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan undangundang. Sebagai badan hukum publik *ank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh
masyarakat
wewenangnya.
luas
Sebagai
sesuai
badan
dengan
hukum
tugas
perdata,
dan *ank
Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, *ank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. estabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. 'spek pertama tercermin pada perkembangan laju inlasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini
66
dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai *ank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan *ank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. 0ntuk mencapai tujuan tersebut *ank Indonesia didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. etiga bidang tugas ini adalah6 !. &enetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. :. &engatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta ;. &engatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Dalam rangka tugas mengatur dan mengawasi perbankan, *ank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas ini, *ank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. *erkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan, selain memberikan dan mencabut izin usaha bank, *ank Indonesia juga dapat memberikan izin pembukaan, penutupan
dan
pemindahan
kantor
bank,
memberikan
persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, serta memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatankegiatan usaha tertentu. Di bidang pengawasan, *ank Indonesia melakukan pengawasan langsung
maupun
tidak
langsung.
Pengawasan
langsung
dilakukan baik dalam bentuk pemeriksaan secara berkala maupun sewaktu-waktu bila diperlukan. Pengawasan tidak
67
langsung dilakukan melalui penelitian, analisis dan e>aluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh bank. Sebagai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia, *ank Indonesia telah menempuh langkah restrukturisasi perbankan yang
komprehensi.
$angkah
ini
mutlak
diperlukan guna
memungsikan kembali perbankan sebagai lembaga perantara yang
akan
sekaligus
mendorong
pertumbuhan
meningkatkan
eekti>itas
ekonomi,
disamping
pelaksanaan
kebijakan
moneter. +estrukturisasi perbankan tersebut dilakukan melalui upaya memulihkan kepercayaan masyarakat, program rekapitalisasi, program
restrukturisasi
kredit,
penyempurnaan
perbankan, dan peningkatan ungsi pengawasan bank.
etua *ank Indonesia 'gus &artowardojo &asa 7abatan :B!; % :B!#
68
ketentuan
2.11 Stu%i 4asus 4oalisi In%onesia He'at :agal Raih 4ursi Pim$inan MPR 261)/2612.11.1 4ronologi 4asus
&eski pendapat dukungan dari Dewan Perwakilan daerah /DPD5 dan
ant 1rnest &angindaan dari Partai Demokrat, (idayat &ur @ahid dari Partai eadilan dan Sejahtera, serta 3esman Sapta 3dang dari DPD. Dengan adanya dua paket pimpinan &P+, maka pemilihan ketua dan wakil ketua &P+ periode :B!4-:B!" akan dilakukan dengan >oting. Ini sesuai ketentuan tata tertib &P+ dan 00 &D;, ujar pimpinan &P+ sementara, &aemanah 0mar, dari Dewan Perwakilan Daerah /DPD5. &elalui pemungutan suara, paket pimpinan &P+ dari oalisi &erah Putih /&P5 memperoleh ;4C suara dari total =C# suara yang diberikan anggota &P+ pada sidang paripurna tersebut.
69
Sementara itu paket pimpinan &P+ yang diajukan oalisi Indonesia hebat /I(5 meraih ;;B suara. Dengan demikian, politisi dari oalisi &erah Putih berhasil meraih kursi pimpinan &ajelis Permusyawaratan +akyat :B!4-:B!" bersama satu wakil dari Dewan Perwakilan Daerah. Dukungan anggota &P+ terhadap paket pimpinan &P terus terdengar selama penghitungan suara. Puncaknya, ketika paket pimpinan &P meraih suara di atas ;;B, yang membuat suasana sidang paripurna semakin ramai. ulkili terlihat mendatangi 3sman Sapta dan etua DPP PDI Perjuangan selaku partai pemimpin oalisi Indonesia (ebat, Puan &aharani, untuk mengajak bersalaman usai pemungutan suara. Sementara itu @akil etua 0mum Partai erindra
oalisi &erah Putih /&P5 masih mempertimbangkan tawaran yang disampaikan koalisi 7okowi-7usu alla di parlemen terkait proses pemilihan pimpinan &ajelis Permusyawaratan +akyat /&P+5 periode :B!4-:B!". &ereka akan melihat opsi terbaik yang dimiliki untuk mengajukan paket pimpinan &P+. JSemuanya menjadi pembicaraan e>aluasi &P /koalisi merah putih5, ada masukan mengenai musyawarah dan >oting.
?etapi menurut Setya No>anto yang baru saja dilantik sebagai etua Dewan Perwakilan +akyat itu menilai bahwa semua masukan akan dilihat &P. Namun, &P lebih melihat bagaimana dinamika yang berkembang.
70
Setya mengakui bahwa sudah ada komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan koalisi pendukung 7okowi-7. Namun, Setya menuturkan, semua lobi yang dilakukan akan dibicarakan terlebih dulu dengan mitra koalisi yang lain. Jami menge>aluasi betul mana yang terbaik,J Partai koalisi 7oko @idodo-7usu alla menolak jika mekanisme pemilihan pimpinan &P+ dilakukan secara >oting. Pemilihan pimpinan&P+ dijadwalkan sore nanti. Hoting akan ditempuh jika opsi musyawarah muakat yang ditawarkan koalisi 7okowi-7 ditolak &P. Jami maunya musyawarah muakat, ?idak boleh ada >oting. ?idak boleh walk out. 2uma itu opsi kami,J ujar @akil Sekretaris 7enderal PDI-P 'hmad *asarah, di 7akarta, &inggu /9A!BA:B!45. Dalam upaya mendorong pelaksanaan pemilihan pimpinan &P+ secara musyawarah, koalisi 7okowi-7 menawarkan paket pimpinan &P+bersama. Salah satunya, koalisi ini memberikan kursi ketua &P+kepada DPD. Sementara empat kursi wakil ketua &P+ akan dibagi rata antara &P dengan koalisi 7okowi-7 dalam hal ini terlihat dari peserta sidang paripurna sudah banyak yang mendukung usulan dari koalisi merah putih jadi meskipun pemilihan ketua &P+ yang dipilih secara >oting dan merupakan hal baru, namun menurut asas demokrasi Indonesia yaitu musyawarah muakat dari seluruh peserta sidang paripurna maka tetaplah usulan dari pihak koalisi merah putih lah yang dianggap sah dan disetujui oleh semua peserta dalam sidang paripurna pemilihan etua &P+.
71
BAB III 4esim$ulan #.1 4esim$ulan
!.
Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakantindakannya pada mayoritas tersebut
:. Istilah demokrasi berasal dari 8unani uno yang di utarakan di 'thena uno pada abad ke-9 S&. ota-kota didaerah 8unani waktu itu masih kecil-kecil penduduknya tidak banyak sehingga mudah untuk dikumpulkan rapat untuk musyawarah. Pada demokrasi ini merupakan demokrasi langsung. Sedangkan seiring berkembangnya zaman banyak negara besar yang penduduknya
banyak
sehingga
jika
dilakukan
dengan
demokrasi langsung tidaklah mungkin. &aka dari itu demokrasi yang diterapkan merupakan demokrasi tidak langsung salah satunya
indonesia
yang
merupakan
negara
kepulauan
menerapkan demokrasi tidak langsung. ;. *erdasarkan cara penyampaian pendapat yaitu demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung dan demokrasi perwakilan dengan
pengawasan
langsung
dari
rakyat.
Demokrasi
berdasarkan titik perhatian terdiri dari demokrasi ormal, demokrasi
material,
demokrasi
campuran.
Demokrasi
berdasarkan prinsip yaitu demokrasi liberal dan demokrasi rakyat. Demokrasi berdasarkan wewenang dan hubungan antar kelengkapan negara yaitu demokrasi sistem parlementer, demokrasi sistem prasidensial. emudian prinsip dari demokrasi itu sendiri diantaranya pemisahan kekuasaan, pemerintahan 72
konstitusional, mempunyai prinsip negara hukum, menjalankan pemerintahan melalui musyawarah tanpa kekerasan, dan sebagainya. 4.
Pelaksanaan menggunakan
demokrasi
suatu
di
demokrasi
Indonesia sebagai
telah system
pemerintahannya. 9.
Negara Indonesia adalah negara hukum, negara hukum berdasarkan Pancasila bukan berdasarkan kekuasaan. ?entunya Sistem ketatanegaraan Indonesia mengikuti konsep negara hukum.
=.
etatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata Negara. &enurut hukumnya, tata negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut siat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap pemerintah atau sebaliknya.
C.
Sistem
ketatanegaraan
republik
Indonesia
telah
melalui enam periode, yakni 6 Periode Proklamasi emerdekaan !C 'gustus !"49, Periode onstitusi +IS :C Desember !"49 s.d. !C 'gustus !"9B, Periode !C agustus !"9B s.d. 9 7uli !"9", P eriode 9 7uli !"9" s.d. !! maret !"== /&asa 3rde $ama A Demokrasi ?erpimpin5, P eriode !! &aret !"== - :! &ei !""# /&asa 3rde *aruA Demokrasi Pancasila5 dan &asa +eormasi. #.
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia. Sistem onstitusi /hukum dasar5 republik Indonesia, selain tersusun dalam hukum dasar yang tertulis yaitu 00D !"49, juga mengakui hukum dasar yang tidak tertulis. Perlu diperhatikan
bahwa
kaidah-kaidah
73
hukum
ketatanegaraa
terdapat juga pada berbagai peaturan ketatanegaraan lainnya seperti dalam ?'P &P+, 00, Perpu, dan sebagainya. ".
Sistem etatanegaraan +epublik Indonesia menurut 00D !"49 sebelum diamandemen diantaranya &P+ sebagai lembaga
tertinggi
negara
dan
sebagai
pemegang
dan
pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. &' merupakan pemegang
kekuasaan
onstitusional.
*P
kehakiman
merupakan
bersama
pemeriksa
&akamah pengelolaan
keuangan. DP+ itu memberikan persetujuan atas +00, presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mendataris &P+ neben akan tetapi untergeordnet. !B.
Sistem
ketatanegaraan
Indonesia
sesudah
amandemen. Salah satu tuntutan +eormasi !""# adalah dilakukannya perubahan /amandemen5 terhadap 00D !"49. $atar belakang tuntutan perubahan 00D !"49 antara lain karena pada masa 3rde *aru, kekuasaan tertinggi di tangan &P+ /dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat5, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasalpasal yang terlalu luwes /sehingga dapat menimbulkan mulitasir5, serta kenyataan rumusan 00D !"49 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. edudukan lembaga tertinggi sesudah amandemen diantaranya Presiden, &P+ yang membawahi DPD dan DP+, *P, kehakiman /&akamah 'gung, &akamah onstitusi, omisi 8udisial. !!.
Partai koalisi 7oko @idodo-7usu alla menolak jika mekanisme pemilihan pimpinan &P+ dilakukan secara >oting. Pemilihan pimpinan&P+ dijadwalkan sore nanti. Hoting akan ditempuh jika opsi musyawarah muakat yang ditawarkan koalisi 74
7okowi-7 ditolak &P. Dalam upaya mendorong pelaksanaan pemilihan pimpinan &P+ secara musyawarah, koalisi 7okowi-7 menawarkan paket pimpinan &P+bersama. Salah satunya, koalisi
ini
memberikan
kursi
ketua &P+kepada
DPD.
Sementara empat kursi wakil ketua &P+ akan dibagi rata antara &P dengan koalisi 7okowi-7 dalam hal ini terlihat dari peserta sidang paripurna sudah banyak yang mendukung usulan dari koalisi merah putih jadi meskipun pemilihan ketua &P+ yang dipilih secara >oting dan merupakan hal baru, namun menurut asas demokrasi Indonesia yaitu musyawarah muakat dari seluruh peserta sidang paripurna maka tetaplah usulan dari pihak koalisi merah putih lah yang dianggap sah dan disetujui oleh semua peserta dalam sidang paripurna pemilihan etua &P+ #.2Saran
&ewujudkan budaya demokrasi memang tidak mudah. Perlu ada usaha dari semua warga negara. 8ang paling utama, tentu saja, adalah
adanya
niat
untuk
demokrasi.&empraktekanya
secara
membiasakannya.
&emahami
nilai-nilai
memahami terus
nilai-nilai
menerus,
demokrasi
atau
memerlukan
pemberlajaran, yaitu belajar dari pengalaman negara-negara yang telah mewujudkan budaya demokrasi dengan lebih baik dibandingkan kita. Dalam usaha mempraktekan budaya demokrasi, kita kadangkadang
mengalami
kegagalan
disana-sini,
tetapi
itu
tidak
mengendurkan niat kita untuk terus berusaha memperbaikinya dari hari kehari. Suatu hari nanti, kita berharap bahwa demokrasi telah benar-benar membudaya di tanah air kita, baik dalam kehidupan
75
berkeluarga, bermasyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *angsa yang belajar adalah bangsa yang setiap waktu berbenah diri. Pemerintah Indonesia telah berusaha membenahi sistem yang telah dengan
landasan
untuk
mengedepankan
kepentingan
rakyat.
@alaupun dalam pelaksanaan pilkada ini masih ditemui berbagai macam permasalhan tetapi ini semua wajar karena indonesia baru menghadapi ini pertama kalinya setelah pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakilnya ini semua dapat digunakan untuk pembelajaran politik masyarakat. Sehingga masyarakat dapat sadar dengan
pentingnya
berdemokrasi,
menghargai
pendapat,
kebersamaan dalam menghadapai sesuatu. &anusia yang baik tidak akan melakukan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga untuk pemilihan umum yang berikutnya permasalah yang timbul dapat diminimalkan. Sehingga pemilihan umum dapar berjalan dengan lanca
76
