sistem ketatanegaraan indonesia.pdf

MAKALAH SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Disusun Oleh : Kelompok 3 JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH LHOKSEUMAWE 2014

Definisi : • Pengertian Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tata Negara adalah Seperangkat Prinsip Dasar yang Mencakup Peraturan Susunan Pemerintah, Bentuk Negara dan Sebagainya Yang Menjadi Dasar Peraturan Suatu Negara.

Bentuk Tata Negara Indonesia • Struktur Ketatanegaraan RI “sebelum” Amandemen 1945 MPR UUD 1945

MA

Presiden

DPR

Distribution Of Power

DPA

BPK

• Struktur Ketatanegaraan RI “sesudah” Amandemen 1945 UUD 1945

MK MA

KY

Presiden dan Wakil Presiden

MPR DPR DPA

Separation Of Power

BPK

• Indonesia menganut bentuk pemerintahan Republik Konstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Presiden. Kekuasaan Presiden dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai Kepala Neg ara dan sekaligus kepala pemerintahan. Hal itu didasarkan pada Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. ” Dengan demikian, sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem Pemerintahan Presidensial. Sistem Presidensial merupakan sistem pemerintahan Negara Republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui Pemilu dan terpisah dengan kekuasaan Legislatif.

Fungsi Masing-masing Lembaga • Lembaga Legislatif a. MPR  MPR adalah Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK  Menghilangkan supremasi kewenangannya  Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN  Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu)

b. DPR Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui bahwa tugas dan wewenang DPR, antara lain: a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintahan pengganti undang-undang. c. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan. d. Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan DPD. e. Melaksanakan pengawasan terhadap UU, APBN, serta kebijakan pemerintah, dan sebagainya.

• DPD Dari pengklasifikasian isi UUD 1945 dapat diketahui bahwa DPD merupakan wakil-wakil daerah provinsi dan dipilih melalui pemilihan umum yang memiliki fungsi: a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan Legislasi tertentu. b. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

• Lembaga Eksekutif Sistem Presidensial

Menteri – menteri merupakan pembantu Presiden dan langsung dipimpin olehnya

Sistem Parlemener

Para Menteri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri

Berdasarkan UUD 1945 lembaga eksekutif di Indonesia terdiri dari atas seorang Presiden, Wakil Presiden, beserta menteri-menteri

• Lembaga Yudikatif • Mahkamah Agung Berikut adalah Kewajiban dan wewenang Mahkamah Agung, antara lain sebagai berikut: Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji adap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undangundang. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi Grasi dan Rehabilitasi.

• Mahkamah Konstitusi Kewajiban dan wewenang MK:  Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945. • Komisi Yudisial

Dalam menjalankan tugasnya, KY melakukan pengawasan terhadap: Hakim agung di Mahkamah Agung. Hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA. Hakim MK.

• BPK

Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Sekian dan Terima Kasih