Masa kerajaan Majapahit ṛtāgama Dari Pararaton Dari Pararaton dan Nāgarak dan Nāgarak ṛ dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan baik dan berjalan lancar. Pada masa kerajaan majapahit kekuasaan yang bersipat teotorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang terinci.
Struktur birokrasi dalam hierarki Majapahit dari tingkat pusat ke jabatan yang lebih rendah adalah: 1. raja; raja; ( pemegang otoritas tertinggi, baik dalam ke bijakan politik mau pun istana lainnya lainn ya ) 2. yuwaraja/kumaraja/raja muda ( Jabatan ini biasanya diduduki oleh putra mahkota sebelum menjadi raja ) 3. rakryan mahamatri katrini ( penerima utusan langsung raja dan menyampaikan kepada pejabat yang mendapatkan tugas ) 4. rakryan mantri ri pakirakiran; pakirakiran; (Jabatan ini berfungsi semacam Dewan Menteri atau Badan Pelaksana Pemerintah biasanya terdiri dari : mahapatih ,tumenggung ,demang ,rangga dan kanuruhan ) 5. dharmadhyaksa ( penjabat tinggi yang bertugas secara yuridis mengenai masalahmasalah keagamaan ) A. Tata Susunan Pemerintahan Pusat-Daerah
Hirarki dalam pengklasifikasian wilayah di kerajaan Majapahit adalah sebagai berikut: 1.
Bhumi: Bhumi: pusat kerajaan, diperintah oleh Maharaja.
2.
Nagara: Nagara: setingkat propinsi, diperintah oleh rajya (gubernur), atau natha (tuan), atau bhre (pangeran atau bangsawan keluarga dekat raja), bhatara, bhatara, wadhana atau adipati. adipati.
3.
Watek : setingkat kabupaten, dipimpin oleh wiyasa atau tumengung .
4.
Kuwu: Kuwu: setingkat lebih tinggi di atas kecamatan atau kademangan dipimpin oleh lurah atau demang .
5.
Wanua: Wanua: setingkat desa, dipimpin oleh thani atau petinggi atau petinggi..
6.
Kabuyutan: Kabuyutan: setingkat lingkungan, padukuhan, padukuhan, dusun kecil atau tempat sakral, dipimpin oleh seorang buyut atau buyut atau rama atau kepala dukuh. dukuh.
B. Tata Keprajuritan Kerajaan Majapahit :
1.
Sri Maharaja:
2.
Mahapatih Hamangkubumi:
3.
Rakryan Tumenggung :
4.
Rakryan Rangga
5.
Senopati:
6.
Bekel :
7.
Lurah Prajurit :
8.
Prajurit Pasukan Khusus:
9.
Prajurit
SEBELUM KEMERDEKAAN 1. MASA PENJAJAHAN BELANDA
Peraturan perundang-undangan : - UUD Kerajaan Belanda - INDISCHE STAATSREGELLING (IS) a. WET ( Dibentuk oleh badan pembentuk UU negeri belanda ,yaitu : Mahkota dan Parlemen ) b. ALGEMENE MAATSREGELEN VAN BESTUUR ( Dibentuk oleh Mahkota sendiri ) c. ORDONANTIE ( Dibentuk gubernur Jenderal dengan Valksraad ) d. REGGERING VERORDENINGEN ( Peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal ) Sistem Ketatanegaraan Belanda : -
Kekuasaan Eksekutif ( Gubernur Jenderah dibantu Penasehat ) Kekuasaan Kehakiman ( Mahkamah Kehakiman ) Pengawasan Keuangan ( dilakukan oleh Algemene Reken Kamer )
2. MASA PENJAJAHAN JEPANG - Jepang tidak dibenarkan merubah susunan ketatanegaraan / hukum di Indonesia . - Kekuasaan tidak lagi oleh Gubernur Jenderal ( Belanda ) tetapi pada Bala Tentara Nippon ( Pemerintah Militer Jepang ) - Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan ini, kekuasaan atas wilayah Indonesia dipegang oleh dua angkatan perang yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun).
-
ini Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah keku asaan yaitu: a. Daerah Jawa dan Madura dengan pusatnya Batavia berada di bawah kekuasaan Rikugun. b. Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya Singapura berada di bawah kekuasaan Rikugun. Daera Sumatera dipisahkan pada tahun 1943, tapi masih berada di bawah kekuasaan Rikugun. c. Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara, Maluku, Irian berada di bawah kekuasaan Kaigun.
SETELAH KEMERDEKAAN : 1 . PEMBENTUKAN UUD 1945 DAN PEMBERLAKUANNYA
Pembentukan BPUPKI : Tanggal 28 Mei 1945 dilantik BPUPKI oleh Pemerintah Balatentara Pendudukan Jepang, Beranggotakan 62 dengan Ketua dan Wakil Ketua Dokter KRT Rajiman Wediodiningrat dan RP Soeroso. BPUPKI bersidang dari 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945. Sidang 29 Mei – 1 Juni 1945 berhasil dibicarakan Dasar Negara Pancasila. Sidang 10 Juni – 17 Juli 1945 berhasil disusun dan disetujui RUUD. Pembentukan PPKI : PPKI boleh bekerja 9 Agustus 1945 Pengajuan RUUD kepada Pemerintah Jepang untuk diterima dan disahkan. Beranggotakan 21 orang dengan Ketua dan Wakil Ketua Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta. Menurut rencana tanggal 24 Agustus 1945 kemerdekaan Indonesia sudah akan disahkan oleh Pemerintah Jepang di Tokyo.
Sidang I PPKI ( 18 Agustus 1945 ) a. Mengesahkan berlakunya UUD NRI b. Memilih Ir.Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI c. Menetapkan berdirinya KNIP yang akan membantu Presiden di dalam menjalankan tugas-tugas MPR, DPR dan DPA sebelum terbentuk. Pada masa-masa awal kemerdekaan atau lebih dikenal dengan istilah masa revolusi kemerdekaan : a. MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN NO. X TANGGAL 16 OKTOBER 1945 - MPR dan DPR bukan lagi sebagai Pembantu Presiden tetapi menjadi parlemen yang diserahi kekuasaan legislatif.
-
Dibentuk BP-KNIP yang bertanggung jawab kepada KNIP.
b. MAKLUMAT PEMERINTAH TANGGAL 14 NOVEMBER 1945 - Kabinet tidak lagi dipimpin oleh Presiden tetapi merupakan dewan yang diketuai oleh Perdana Menteri ( Prime Minister ). - Menteri Tidak lagi bertanggung jawab kepada Presiden, tetapi bertanggung jawab kepada Badan Pekerja KNIP. - Dari Kabinet Presidensiil berubah menjadi Kabinet Parlementer 2 . TERBENTUKNYA KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT KONFERENSI MEJA BUNDAR
KMB pada 27 Des. 1949 di Den Haag antara NRI, Belanda dan BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg), Serta PBB. Tiga Persetujuan KMB : a. Didirikan NRI Serikat; b. Penyerahan kedaulatan kepada RIS; c. Didirikan Uni antara RIS dan Belanda. Tiga Persetujuan Pemulihan Kedaulatan : a. Piagam Penyerahan Kedaulatan - 29 Des. 1949; b. Status Uni – Konstitusi RIS berlaku 27 Des. 1949; c. Persetujuan perpindahan – NRI menjadi Negara Bagian NRI Serikat.
NEGARA INDONESIA SERIKAT - Bentuk negara dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS yang berbunyi “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat adalah negara hokum yang demokratis dan berbentuk federasi.” - Menjadi Negara Serikat ( Federasi ) dengan berbagai Negara bagian . - Selain dari pembagian wilayah negara, dalam konstitusi RIS juga mengatur tentang sistem pemerintahan yang digunakan, yakni sebagai berikut. 1. Perdana menteri diangkat oleh presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. 2. Kekuasaan perdana menteri masih dikendalikan oleh Presiden. 3. Kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen. 4. Kabinet tidak dapat menyatakan mosi tidak percaya pada kabinet. 5. Presiden RIS menduduki jabatan rangkap, yakni sebagai kepala negara sekaligus sebagai presiden RIS. 6. Presiden adalah kepala negara yang kekuasaannya tidak dapat diganggu gugat dan dipilih orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah bagian.
3. TERBENTUKNYA UNDANG-UNDANG DASAR SEMENTARA
KEMBALI KE BENTUK NEGARA KESATUAN - Banyak Negara-negara bagian bergabung ke NRI - Negara bagian tinggal NRI, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. - Musyawarah antara NRI Serikat dan NRI pada 19 Mei 1950 diputuskan untuk bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan akan diberlakukan UUDS. - Tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk melalui UUDS 1950 yang ditetapkan dengan UU Federal No. 7 Th. 1950. Sistem Ketatanegaraan - Bentuk Negara menjadi Negara kesatuan lagi yang sebelumnya adalah Negara serikat . - Demokrasi Indonesia menganut Demokrasi Liberal. - Sistem pemerintahannya juga liberal - Dalam Pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan bahwa ”Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat.” - Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa ”Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baikbe rsama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.” - Presiden juga berhak membubarkan DPR : Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951-Februari 1952), Kabinet Wilopo (April 1952-1953), Kabinet Ali Sastroamidjojo I (Juli 1953-1955), Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956), Kabinet Ali Sastroamidjojo II (Maret 1955-1957), Kabinet Juanda (1957-1959)
4. KEMBALI KE UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Perdebatan Konstituante dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Masa Demokrasi Terpimpin)
Tebentuknya badan Konstituante melalui Pemilu Sidang Badan Konstituante belum menghasilkan RUUD selama + 2,5 Tahun. Keputusan Pemerintah tanggal 19 Februari 1959 menganjurkan kepada Badan Konstituante memberlakukan kembali UUD 1945 Mayoritas menyetujui, tetapi tidak mencapai 2/3 suara yang dipersyaratkan dalam Pasal 137 UUDS. Anggota Badan Konstiante banyak yang tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya.
Untuk mengatasi itu dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi : 1. Pembubaran Konstituante 2. Berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945 3. Pembentukan MPRS dan DPA
ORLA Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ( di mulainya ORLA ) - berakhirlah Demokrasi Liberal dan digantikan dengan Demokrasi Terpimpin. - sistem Kabinet Parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi Kabinet Presidensial. o Presiden adalah penyelenggara pemerintahanne gara yang tertinggi di bawah MPR ( Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan ) o menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden o menteri-menteri itu merupakan pembantu presiden sehingga bertanggung jawab kepada presiden o Presiden bertanggung jawab kepada MPR. -
Sistem pemerintahan diselenggarakan menurut UUD 1945 dan alat-alat perlengkapannya juga disusun menurut UUD 1945.
ORBA - Berawal dari di keluarkannya supersemar untuk mengatasi pemberontakan G30S-PKI yang meluas. - ORBA BERTEKAT MENJALANKAN UUD 1945 & PANCASILA SECARA MURNI & KONSEKUEN - DEMOKRASI PANCASILA DIBAWAH KEPEMIMPINAN SOEHARTO (SISTEM PRESIDENSIAL) - PEMILU 5 TAHUN SEKALI TAPI TIDAK DEMOKRATIS - KUATNYA KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENOPANG & MENGATUR SELURUH PROSES POLITIK, TERJADI SENTRALISTIK KEKUASAAN PADA PRESIDEN - INDIKATOR DEMOKRASI TIDAK TERLAKSANA :
ROTASI KEKUASAAN EKSEKUTIF TIDAK ADA, REKRUTMEN POLITIK TERTUTUP, PEMILU JAUH DARI SEMANGAT DEMOKRASI, HAM TERBATAS, KEBEBASAN POLITIK DIBATASI, KKN MERAJALELA
REFORMASI -
POKOK TUNTUTAN REFORMASI 12 MEI 1998 Amandemen UUD NRI 1945; Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI; Penegakan supremasi hukum, penghormatan HAM, serta pemberantasan KKN;
Otonomi yang adil antara pusat dan daerah; Mewujudkan kebebasan pers; dan Mewujudkan kehidupan demokrasi.
-
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Amandemen Pertama tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen Pertama tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen Pertama tanggal 9 November 2001 Amandemen Pertama tanggal 11 Agustus 2002.
-
STRUKTUR KETATANEGARAAN MASA REFORMASI
Bentuk Negara kesatuan dengan otonomi yang luas. Bentuk Pemerintah adalah Republik MPR bukan lagi lembaga tertinggi
Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan Menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden Kekuasaan legislative lebih dominan dengan lembaganya ,yaitu MPR,DPR,dan DPD Presiden tidak dapat membubarkan DPR Pemilu untuk memilih Pres/ Wapres,DPR dan DPD secara demokrasi .
