PANCASILA SEBAGAI KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang diampu oleh : Bapak Arif Budiman, M.Si
Disusun oleh Rheza Andika (260110140105) Indriani Saraswati (260110140106) Doni Dermawan (260110140107) Nabilla Azka Qonita (260110140108) Asri Budi Yulianti (260110140110)
PROGRAM STUDI SARJANA FARMASI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS PADJADJARAN 2014
KATA PENGANTAR Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wata΄ala, karena berkat rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila Sebagai Ketatanegaraan Republik Indonesia. Makalah ini diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini memberikan informasi bagi pembaca, mahasiswa dan bermanfaat
untuk
pengembangan wawasan dan peningkatan
ilmu
pengetahuan bagi kita semua. Wassalamu‟alaikum warahmatullahi wabarokatuh
Jatinangor, 17 November 2014
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................... 2 DAFTAR ISI ......................................................................................................... 3
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 4 A.
Latar Belakang ............................................................................................... 4
B.
Rumusan Masalah ......................................................................................... 4
C.
Tujuan ............................................................................................................ 5
BAB II PEMBAHASAN....................................................................................... 6 A.
Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ................. 6
B.
Hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945 ...................... 11
C.
Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
................................................................................................................... 13
BAB III PENUTUP .............................................................................................. 16 A.
Kesimpulan .................................................................................................. 16
B.
Saran ........................................................................................................... 16
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 17
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur
seluruh
struktur
ketatanegaraan
Republik
Indonesia.Dalam
pemerintahan Indonesia, masih banyak bahkan sangat benyak anggota-anggotanya dan juga sistem pemerintahannya yang tidak sesuai dengan nila-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Padahal jika membahas negara dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan ingatan kita meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD, dan UUD 1945 oleh para pendiri dan pembetuk negara Republik Indonesia. Dalam perumusan ketatanegaraan Indonesia tidak boleh melenceng dari nilai-nilai
Pancasila,
pembentukan
karakter
bangsa
dilihat
dari
sistem
ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan nilai-nilai dari ideologi bangsa yaitu Pancasila. Namun jika dalam suatu pemerintahan terdapat banyak penyimpangan dan kesalahan yang merugikan bangsa Indonesia, itu akan membuat sistem ketatanegaraan Indonesia berantakan dan begitupun dengan bangsanya sendiri. Untuk itulah dalam makalah ini, kami mengambil judul “Pancasila dalam Konteks Ketatanegaraan Republik Indonesia”
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia ? 2. Apa hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945 ? 3. Bagaimana Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia ? C. Tujuan 1. Untuk Mengetahui Kedudukan Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk Mengetahui hubungan Pancasila dengan pembukaan dan isi UUD 1945. 3. Untuk Mengetahui Dinamika pelaksanaan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN
A.
Kedudukan Pancasila dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia
1. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber dari segala Hukum Sebagai sumber dari segala hukum atau sebagai sumber tertib hukum Indonesia maka Setiap produk hukum harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu Pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikongkritisasikan atau dijabarkan dari UUD 1945, serta hukum positif lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta idiologi bangsa dan negara, bukanlah hanya untuk sebuah rangkaian kata- kata yang indah namun semua itu harus kita wujudkan dan di aktualisasikan di dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari seluruh tertib hukum yang ada di Negara RI. Berarti semua sumber hukum atau peraturan-peraturan, mulai dari UUD`45, Tap MPR, Undang-Undang, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), PP (Peraturan Pemerintah), Keppres (Keputusan Presiden), dan seluruh peraturan pelaksanaan yang lainnya, harus berpijak pada Pancasila sebagai landasan hukumnya. Semua produk hukum harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Oleh sebab itu, bila Pancasila diubah, maka seluruh produk hukum yang ada di Negara RI sejak tahun 1945 sampai sekarang, secara otomatis produk hukum itu tidak berlaku lagi. Atau dengan kata lain, semua produk hukum sejak awal sampai akhir, semuanya, „Batal Demi Hukum‟. Karena sumber dari segala sumber hukum yaitu Pancasila, telah dianulir.Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diubah dan tidak boleh diubah.
Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi atau falsafah terlahir dan telah membudaya di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Nilai-nilai itu tertanam dalam hati, tercermin dalam sikap dan perilaku serta kegiatan lembaga-lembaga masyarakat. Dengan perkataan lain, Pancasila telah menjadi cita-cita moral bangsa Indonesia, yang mengikat seluruh warga masyarakat baik sebagai perorangan maupun sebagai kesatuan bangsa (Poespowardojo dan Hardjatno, 2010).Namun demikian nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara harus diimplementasikan sebagai sumber dari semua sumber hukum dalam negara dan menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara ditunjukkan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang secara nyata merupakan lima sila Pancasila. Hal itu merupakan dasar negara yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Lebih spesifik lagi Pancasila sebagai sumber hukum dinyatakan dalam Ketetapan No.XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia. Lebih lanjut, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dinyatakan dalam pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengertian pembentukan peraturan perundang- undangan adalah proses pembuatan peraturan perundangundangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, penyebarluasan. Rumusan UU tersebut selain memenuhi pertimbangan dan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional, juga sekaligus menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah memiliki landasan aturan formal. Dalam pasal 7 dinyatakan ruang lingkup hirarki Peraturan Perundang-undangan meliputi (i) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (ii) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (iii) Peraturan Pemerintah; (iv) Peraturan Presiden; dan (v) Peraturan Daerah.
Upaya mengurai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara memiliki cakupan yang luas sekaligus dinamis.Luas dalam arti mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan.Dinamik mengandung arti memberi ruang reaksi terhadap perubahan lingkungan strategis. Dengan kata lain, upaya mengurai nilai-nilai Pancasila adalah hal yang tidak pernah selesai sejalan dengan perjalanan bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional.
Keluasan dan
kedinamikan tersebut dapat ditarik melalui pancaran nilai dari ke lima sila Pancasila. Implementasi nilai-nilai tersebut ditunjukkan dengan perilaku dan kualitas SDM di dalam menjalankan kehidupan nasional menuju tercapainya tujuan negara.
BAB III PENUTUP
A.
Kesimpulan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah konstitusi negara Republik Indonesia yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, yang pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang merubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia adalah Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan.Hal inilah yang dimaksud dengan pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia.
B. Saran Kita sebagai bangsa Indonesia, supaya mampu mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai masyarakat madani, yaitu masyarakat yang tidak buta akan posisi dasar negara, hendaknya kita bisa mengaplikasikan semua aspek-aspek yang terkandung dalam Pancasila kedalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai hukum, baik itu yang sudah tertulis dan tertuang dalam kitab perundang-undangan maupun yang sudah mengalir dalam konvensi, perlu adanya suatu evaluasi untuk menciptakan suasana masyaakat yang kondusif.
DAFTAR PUSTAKA
Budiyanto.2007.Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XII SMA.Jakarta :Erlangga Kaelan.2010 .Pendidikan Pancasila.Yogyakarta : PARADIGMA Soegito, dkk. 2005. Pendidikan Pancasila. Semarang: Pusat Pengembangan MKU/MKDK-LP3 Universitas Negeri Semarang.
