Dat13!4!2015Modul Pengambilan Keputusan Etik

PRODI D-III KEPERAWATAN POLTEKKES dr. SOEPRAOEN

Digunakan Untuk Kalangan Sendiri dan disampaikan dis ampaikan pada perkuliahan Etika Keperawatan Mahasiswa Tingkat 1 Semester 2 TA. 2014/2015

Ns. Apriyani Puji Hastuti, S.Kep Hp. 081336655583 – 085649997077 [email protected]

POLITEKNIK KESEHATAN RS dr SOEPRAOEN MALANG 2015

The world’s largest digital library

Try Scribd FREE for 30 days to access over 125 million titles without ads or interruptions! Start Free Trial Cancel Anytime.











Modul Proses Pengambilan Keputusan Etik Dalam Praktek Keperawatan Pokok Bahasan

: Proses pengambilan keputusan etik dalam praktek

keperawatan Capaian Pembelajaran 1.

:

Model- model proses pengambilan keputusan etik dalam praktek keperawatan

2. Otonomi pasien 3. Sikap terhadap kematian 4. Kajian bioteknologi 5. Penerapan beberapa pengambilan keputusan keperawatan secara etik dalam bidang kesehatan

MATERI PEMBELAJARAN Teori dasar pembuatan keputusan Teori dasar atau prinsip etika merupakan penuntun untuk membuat keputusan etis praktek profesional (Fry, 1991). Teori etik digunakan dalam pembuatan keputusan bila terjadi konflik antara prinsip dan aturan. Ahli filsafat moral mengembangkan beberapa teori etik. Teori tersebut diklasifikasikan menjadi teori teleologi dan teori deontologi (formalisme) 

Teleologi Teleologi (berasal dari bahasa Yunani, dari Telos, berarti akhir). Istilah teologi dan utilitarianisme sering digunakan saling bergantian. Teleologi merupakan suatu doktrin yang mnejelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Pendekatan ini sering disebut dengan ungkapan The End Justifies The Means atau makna dari suatu tindakan ditentukan oleh hasil akhir yang terjadi. Teori ini menekankan pada pencapaian hasil akhir yang terjadi. Pencapaian hasil dengan kebaikan maksimal dan ketidakbaikan sekecil mungkin bagi manusia (Kelly, 1987). Teleologi dibedakan menjadi : 1.)

Rule utilitarianisme Rule utilitarianisme berprinsip bahwa manfaat atau nilai dari suatu tindakan bergantung pada sejauh mana tindakan tersebut memberikan











umum, tapi berupaya menjelaskan pada suatu situasi tertentu dengan pertimbangan tertentu terhadap tindakan apa yang dapat memberikan kebaikan sebanyak-banyaknya atau ketidakbaikan sekecil-kecilnya pada individu, contoh: bayi yang lahir cacat lebih baik diijinkan meninggal daripada nantinya jadi beban masyarakat.



Teori Deontologi (Formalisme) Deontologi berasal dari bahasa Yunani, deondeon yang berarti tugas, berprinsip

pada aksi atau tindakan. Menurut Kant, benar atau salah bukan ditentukan oleh hasil akhir atau konsekwensi dari suatu tindakan, melainkan oleh nilai moralnya. Perhatian difokuskan pada tindakan melakukan tanggung jawab moral yg dapat menjadi penentu apakah suatu tindakan tsb secara moral benar atau salah. Kant berpendapat bahwa prinsip moral atau yang terkait dengan tugas harus bersifat universal, tidak kondisional dan imperative. •

Contoh penerapan deontologi

Seorang perawat yang yakin bahwa klien harus diberi tahu tentang yang sebenarnya terjadi walaupun hal itu sangat menyakitkan. Contoh lain seorang perawat yang menolak membantu pelaksanaan abortus karena keyakinan agama yg melarang tindakan membunuh. Secara luas teori ini dikembangkan menjadi lima prinsip penting yaitu kemurahan hati, keadilan, otonomi, kejujuran dan ketaatan (Fry, 1991)

Kemurahan hati



Inti dari prinsip kemurahan hati (beneficence) adalah tanggung jawab untuk melakukan kebaikan yang menguntungkan klien dan menghindari perbuatan yang merugikan atau membahayakan klien. Prinsip ini sering kali sulit diterapkan dalam praktik keperawatan. Perawat diwajibkan untuk melaksanakan tindakan yang bermanfaat bagi klien, tetapi dengan meningkatnya teknologi dalam system asuhan kesehatan, dapat juga merupakan resiko dari suatu tindakan yang membahayakan. •

Contoh :

Seorang klien mempunyai kepercayaan bahwa pemberian tranfusi darah bertentangan dengan keyakinannya. Sebelum mengalami perdarahan yang hebat











terjadi perdarahan hebat dan dokter menginstruksikan untuk memberikan transfusi darah. Dalam hal ini, akhirnya tranfusi darah tidak diberikan karena prinsip beneficence,

walaupun pada saat bersamaan terjadi penyalahgunaan

prinsip maleficence. Dengan majunya ilmu dan teknologi, konflik yang terjadi semakin tinggi. Untuk itu, perlu di terapkan system klarifikasi nila-nilai, yaitu suatu proses ketika individu memperoleh jawaban terhadap situasi melalui proses pengembangan nilai individu. Menurut Mergan (1989), proses penilaian mencakup tujuh proses yang di tempatkan ke dalam tiga kelompok, : 1. Menghargai a. Menjunjung dan menghargai keyakinan dan perilaku seseorang b. Menegaskan di depan umum bila di perlukan 2. Memilih a. Memilih dari berbagai alternative b. Memilih setelah mempertimbangkan konsekwensinya c. Memilih secara bebas 3. Bertindak a. Bertindak b. Bertindak sesuai dengan pola, konsistens, dan repetisi (mengulang yang telah di sepakati). Dengan menggunakan ke tujuh langkah tersebut ke dalam klasifikasi nilainilai, perawat dapat menjelaskan nilai-nilai mereka sendiri dan dapat mempertinggi pertumbuhan pribadinya. Langkah di atas dapat di terapkan pada situasi-situasi klien, misalnya perawat da[pat membantu klien mengidentifikasi bidang konflik, memilih dan menentukan berbagai alternative, menetapkan tujuan dan melakukan tindakan. 

Keadilan Prinsip dari keadilan (Justice) menurut Beauchamp dan Chlidress adalah

mereka yang sederajat harus diperlakukan sederajat, sedangkan yang tidak sederajat diperlakukan secara tidak sederajat, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini berarti bahwa kebutuhan kesehatan mereka yang sederajat harus menerima











dicapainya keadilan dalam pembagian sumber asuhan kesehatan kepada klien secara adil sesuai kebutuhan. Contoh : Seorang perawat sedang bertugas sendirian di suatu unit RS, kemudian ada seorang klien baru masuk bersamaan dengan klien yang memerlukan bantuan perawat tersebut. Agar perawat tidak menghindar dari satu klien ke klien lainnya maka perawat seharusnya dapat mempertimbangkan factor-faktor dalam situasi tersebut, kemudian bertindak berdasarkan pada prinsip keadilan.

Otonomi



Prinsip otonomi menyatakan bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk mentukan tindakan atau keputusan berdasarkan rencana yg mereka pilih (Fry, 1987). Masalah yg muncul dari penerapan prinsip ini karena adanya variasi kemampuan otonomi klien yang dipengaruhi banyak hal seperti: Tingkat kesadaran, Usia, Penyakit , Lingkungan rumah sakit, Ekonomi, dan Tersedianya informasi. 

Kejujuran Prinsip kejujuran (veracity) menurut Veatch dan Fry (1987) didefinisikan

sebagai menyatakan hal yg sebenarnya dan tidak bohong. Kejujuran harus dimiliki perawat saat berhubungan dg klien merupakan dasar Kejujuran merupakan dasar terbinanya hubungan saling percaya antara perawat klien 

Ketaatan Prinsip ketaatan (fidelity) (fidelity) didefinisikan didefinisikan oleh

Fry sebagai tanggung jawab

untuk tetap setia pada suatu kesepakatan. Tanggung jawab dl kontek hubungan perawat konfidensi,

klien dan

meliputi

tangung

memberikan

jawab

menjaga

perhatian/kepedulian.

janji,

mempertahankan

Peduli

kepada

klien

merupakan salah satu aspek dari prinsip keataatan. Peduli kepada klien merupakan komponen paling penting dari praktik keperawatan, terutama pada klien dalam keadaan terminal (Fry, 1991). Rasa kepedulian perawat diwujudkan dalam memberi perawatan dengan pendekatan individual,

bersikap

baik

kepada

klien,

memberikan

kenyamanan,

dan

menunjukkan kemampuan profesional Dalam hubungan antara manusia, individu cenderunga tetap menepati janji











Kerangka Pembuatan Keputusan Dalam

membuat

keputusan

etis,

ada

beberapa

unsure

yang

mempengaruhi yaitu nilai dan kepercayaan pribadi, kode etik keperawatan, konsep moral perawat dan prinsip etis, dan model kerangka keputusan etis.

Pengenalan Dilema Etika Keperawatan

Mrngumpulkan Data Aktual yang Relavan

Menganalisis dan Mencari Kejelasan Individu yang Terlibat

Menkonsep dan Mengevaluasi Argumentasi Untuk Setiap Isu dan Membuat Alternatif

Mengambil Tindakan

Mengadakan Evaluasi

Gambar Kerangka Pembuatan Keputusan

Berikut ini beberapa contoh model pengambilan keputusan etis keperawatan yg dikembangkan oleh Thompson dan Jameton. Metode Jameton dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah etika keperawatan yang berkaitan dengan asuhan keperawatan klien. Kerangka Jameton, seperti yang ditulis oleh Fry (1991) adalah: - model I terdiri dari enam tahap - model II terdiri dari tujuh tahap - model III yang merupakan keputusan bioetis

Model I Tahap

Keterangan

1.

Identifikasi masalah, Klasifikasi masalah dilihat dari konflik













memberikan jawaban pada perawat terhadap

pernyataan “hal a pakah yg membuat tindakan benar adalah benar” 2.

Perawat harus mengumpulkan data tambahan.Informasi

yang dikumpulkan dalam tahap ini meliputi orang yang dekat dengan klien, yang terlibat dalam membuat keputusan bagi klien, harapan/keinginan klien dan orang yang terlibat dalam pembuatan keputusan.Perawat kemudian membuat laporan tertulis kisah dan konflik yang terjadi. 3.

Perawat harus mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif secara terbuka kepada pembuat keputusan.

Semua tindakan yang memungkinkan harus terjadi, termasuk hasil yang mungkin diperoleh beserta dampaknya. Tahap ini memberikan jawaban atas

pertanyaan “Jenis tindakan apa yang benar?” 4.

Perawat harus memikirkan masalah etis secara berkesinambungan. Perawat mempertimbangkan nilai

dasar manusia yg penting bagi bag i individu, nilai dasar yang menjadi pusat masalah dan prinsip etis yang dapat dikaitkan dengan masalah. Tahap ini menjawab

pertanyaan, “Bagaimana “Bagaimana aturan tertentu t ertentu diterapkan pada situasi tertentu?” 5.

Pembuat keputusan harus membuat keputusan.

Pembuatan keputusan memilih tindakan yang menurut keputusan mereka paling tepat.Tahap ini menjawab











Model II Tahap 1.

Keterangan mengenali dengan tajam masalah yang terjadi, apa intinya, apa sumbernya, mengenali hakikat masalah.

2.

mengumpulkan data atau informasi yg berdasarkan fakta, meliputi sumber data yang termasuk variabel masalah yang telah dianalisa secara teliti

3.

Menganalisis data yang telah diperoleh dan menganalisis kejelasan bagaimana orang yang terlibat, bagaimana kedalaman dan intensitas keterlibatannya, keterlibatannya, relevansi keterlibatannya dengan masalah etika.

4.

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, mencari kejelasan konsep etika yang relevan untuk penyelesaian masalah dengan mengemukakan mengemukakan konsep filsafat yang mendasari etika maupun konsep sosial budaya yang menentukan menentukan ukuran yang diterima.

5.

Berdasarkan analisis yang telah dibuat, mencari kejelasan konsep etika yang relevan untuk penyelesaian masalah masa lah dengan mengemukakan mengemukakan konsep filsafat yang mendasari etika maupun konsep sosial budaya yang menentukan menentukan ukuran yang diterima.

6.

Mengambil tindakan, setelah semua alternatif diuji terhadap nilai yang ada di dl masyarakat dan ternyata dapat diterima masyarakat maka pilihan tersebut dikatakan sah (valid) secara etis. Tindakan yang dilakukan menggunakan proses yang sistematis.











Model III Tahap 1.

Keterangan Tinjau ulang situasi yg dihadapi untuk menentukan masalah kesehatan, keputusan yg dibutuhkan, komponen etis individu /keunikan

2.

Kumpulkan informasi tambahan untuk memperjelas situasi

3.

Kumpulkan informasi tambahan untuk memperjelas situasi

4.

Ketahui atau bedakan posisi pribadi dan posisi moral profesional.

5.

Identifikasi posisi moral dan keunikan individu yg berlainan.

6.

Identifikasi konflik2 nilai bila ada.

7.

Gali siapa yg harus membuat keputusan.

8.

Identifikasi rentang tindakan dan hasil yang diharapkan

9.

Tentukan tindakan dan laksanakan

10.

Evaluasi hasil dari keputusan/tindakan

Penyelesaian masalah etika keperawatan menjadi tanggung jawab perawat. Berarti perawat melaksanakan norma yang diwajibkan dalam asuhan keperawatan, sedangkan tanggung gugat adalah mempertanggung jawabkan kepada diri sendiri, kepada klien/masyarakat,kepada profesi atas segala tindakan yg diambil dalam melaksanakan proses keperawatan dg menggunakan dasar etika dan standar keperawatan. Kerangka pemecahan dilema etik banyak diutarakan oleh para ahli dan pada











d. Melaksanakan rencana e. Mengevaluasi hasil 2. Kerangka pemecahan dilema etik (kozier & erb, 1989 ) a. Mengembangkan data dasar. Untuk melakukan ini perawat memerukan pengumpulan informasi sebanyak mungkin meliputi : 

Siapa

yang

terlibat

dalam

situasi

tersebut

dan

bagaimana

keterlibatannya 

Apa tindakan yang diusulkan



Apa maksud dari tindakan yang diusulkan



Apa konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang diusulkan.

b. Mengidentifikasi konflik yang terjadi berdasarkan situasi tersebut c. Membuat tindakan alternatif tentang rangkaian tindakan yang direncanakan dan mempertimbangkan hasil akhir atau konsekuensi tindakan tersebut d. Menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut dan siapa pengambil keputusan yang tepat e. Mengidentifikasi kewajiban perawat f.

Membuat keputusan

3. Model Murphy dan Murphy a.

Mengidentifikasi masalah kesehatan

b.

Mengidentifikasi masalah etik

c.

Siapa yang terlibat dalam pengambilan keputusan

d.

Mengidentifikasi peran perawat

e.

Mempertimbangkan berbagai alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan

f.

Mempertimbangkan besar kecilnya konsekuensi untuk setiap alternatif











a.

Mengumpulkan berbagai latar belakang informasi yang menyebabkan masalah

b.

Identifikasi bagian-bagian etik dari masalah pengambilan keputusan.

c.

Identifikasi orang-orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

d.

Identifikasi semua kemungkinan pilihan dan hasil dari pilihan itu.

e.

Aplikasi teori, prinsip dan peran etik yang relevan.

f.

Memecahkan dilemma

g.

Melaksanakan keputusan

5. Model Levine – Ariff dan Gron a. Mendefinisikan dilemma b. Identifikasi faktor-faktor pemberi pelayanan. c. Identifikasi faktor-faktor bukan pemberi pelayana

• Pasien dan keluarga • Faktor-faktor eksternal d. Pikirkan faktor-faktor tersebut satu persatu e. Identifikasi item-item kebutuhan sesuai klasifikasi f.

Identifikasi pengambil keputusan

g. Kaji ulang pokok-pokok dari prinsip-prinsip etik h. Tentukan alternatif-alternatif i.

Menindaklanjuti

6. Langkah-langkah menurut Purtilo dan Cassel ( 1981) Purtilo dan cassel menyarankan 4 langkah dalam membuat keputusan etik a. Mengumpulkan data yang relevan b. Mengidentifikasi dilemma c. Memutuskan apa yang harus dilakukan













f.

Mengidentifikasi konflik nilai yang ada

FAKTOR2 YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN 

Faktor agama dan adat-isitiadat Agama serta latar belakang adat istiadat merupakan factor utama dalam membuat keputusan etis. Setiap perawat disarankan memahami nilai yang diyakini maupun kaidah agama yang dianutnya. Sebagai negara berketuhanan, segala kebikjakan atau aturan yang dibuat diupayakan tidak bertentangan dengan aspek agama yang ada di Indonesia. Faktor adat istiadat yang dimiliki perawat atau pasien sangat berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis tetapi kaitan adat istiadat dan implikasi dalam keperawatan sampai saat ini belum tergali jelas di Indonesia.



Faktor sosial Berbagai factor social berpengaruh terhadap pembuatan keputusan etis. Faktor ini meliputi perilaku social dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan peraturan perundang-undangan (Ellis, Hartley, 1980).



Faktor ilmu pengetahuan dan teknologi Kemajuan di bidang kesehatan telah mampu meningkatkan kualitas hidup











mengatasi

berbagai

masalah

kesehatan

sehingga

partisipasi

swasta

dan

masyarakat banyak digalakkan. Perawat sebagai tenaga kesehatan yang setiap hari menghadapi klien, sering menerima keluhan klien mengenai pendanaan. Dalam daftar kategori diagnosis keperawatan tidak ada pernyataan yang menyatakan ketidakcukupan dana, tetapi hal ini dapat menjadi etiologi bagi berbagai diagnosis keperawatan, anatara lain ansietas dan ketidakpatuhan. 

Faktor pekerjaan/posisi klien maupun perawat Dalam pembuatan suatu keputusan, perawat perlu mempertimbangkan posisi pekerjaannya. Sebagian besar perawat bukan merupakan tenaga yang praktek sendiri, tetapi bekerja di rumah sakit, dokter praktek swasta, atau institusi kesehatan lainnya. Tidak semua keputusan pribadi perawat dapat dilaksanakan, namun harus disesuaikan dengan keputusan atau aturan tempat ia bekerja. Perawat yang mengutamakan kepentingan pribadi sering mendapat sorotan sebagai perawat pembangkang. Sebagai konsekuensinya, ia dapat mendapat sanksi administrasi atau mungkin kehilangan pekerjaan.

KONSEP MORAL DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN Beberapa dasar penting dalam praktik keperawatan antara lain: 1. Advokasi











Responsibilitas(tanggung jawab) adalah eksekusi terhadap tugas-tugas yang berhubungan dengan peran tertentu dari perawat. Perawat yang selalu bertanggung

jawab

dalam

melakukan

tindakannya

akan

mendapatkan

kepercayaan dari klien atau dari profesi lainnya. Perawat yang bertanggung jawab akan tetap kompeten dalam pengetahuan dan ketrampilannya serta selalu menunjukkan keinginan untuk bekerja berdasarkan kode etik profesinya. Akuntabilitas (tanggung gugat) mengandung arti mempertanggung jawabkan suatu tindakan yang dilakukan, dan dapat menerima konsekuensi dari tindakan tersebut (Kozier, Erb, 1991). Fry (1990) menyatakan bahwa akuntabilitas mengandung dua komponen utama yaitu tanggung jawab dan tanggung gugat. Perawat bertanggung bjawab terhadap dirinya sendiri, klien profesi, sesame karyawan, dan masyarakat. 3. Loyalitas Loyalitas merupakan suatu konsep yang meliputi simpati, peduli, dan hubungan timbale balik terhadap pihak secara professional berhubungan dengan perawat. Hubungan professional di pertahankan dengan cara menyusun tujuan bersama, menepati janji, menetukan masalah dan prioritas, serta mengupayakan pencapaian kepuasan bersama( Jameton, 1984, Fry , 1991). Untuk mencapai kualitas asuhan keperawatan yang tinggi dan hubungan dengan berbagai pihak yang harmonis, Loyalitas harus di pertahankan oleh setiap perawat baik loyalitas











pertama kali menggunakan istilah "eutanasia" ini pada "sumpah Hippokrates" yang ditulis pada masa 400-300 SM. Sumpah tersebut berbunyi: "Saya tidak akan menyarankan dan atau memberikan obat yang mematikan kepada siapapun meskipun telah dimintakan untuk itu". Dalam sejarah hukum Inggris yaitu common law sejak tahun 1300 hingga saat "bunuh diri" ataupun "membantu pelaksanaan bunuh diri" tidak diperbolehkan Ditinjau dari sudut maknanya maka eutanasia dapat digolongkan menjadi tiga yaitu eutanasia

pasif,

eutanasia

agresif

dan

eutanasia

non

agresif

Eutanasia agresif : atau suatu tindakan eutanasia aktif yaitu suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lain untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya dengan memberikan obat-obatan yang mematikan seperti misalnya pemberian tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat yang mematikan ke dalam tubuh pasien. Eutanasia non agresif : atau kadang juga disebut autoeuthanasia (eutanasia otomatis)yang termasuk kategori eutanasia negatif yaitu dimana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan sipasien mengetahui bahwa penolakannya tersebut akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut ia membuat sebuah "codicil" (pernyataan tertulis tangan). Autoeutanasia pada dasarnya adalah suatu praktek eutanasia pasif atas permintaan











dan pihak rumah sakit akan meminta untuk dibuat "pernyataan pulang paksa". Bila meninggal pun pasien diharapkan mati secara alamiah. Ini sebagai upaya defensif medis. Ditinjau dari sudut pemberian izin maka eutanasia dapat digolongkan menjadi tiga yaitu : 

Eutanasia diluar kemauan pasien: yaitu suatu tindakan eutanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan eutanasia semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan.



Eutanasia secara tidak sukarela: Eutanasia semacam ini adalah yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga.Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan misalnya statusnya hanyalah seorang wali dari si pasien (seperti pada kasus Terri Schiavo). Kasus ini menjadi sangat kontroversial sebab beberapa orang wali mengaku memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi si pasien.



Eutanasia secara sukarela : dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, namun hal ini juga masih merupakan hal kontroversial.

Beberapa tujuan pokok dari dilakukannya eutanasia antara lain yaitu :













keinginan ini harus diajukan sampai tiga kali pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari di antaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter kedua harus mengkonfirmasikan diagnosis penyakit dan prognosis serta memastikan bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam keadaan gangguan mental.Hukum juga mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri hidupnya tersebut tidak boleh berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan, jiwa maupun kecelakaan ataupun juga simpanan hari tuanya. Belum jelas apakah undang-undang Oregon ini bisa dipertahankan di masa depan, sebab dalam Senat AS pun ada usaha untuk meniadakan UU negara bagian ini. Mungkin saja nanti nasibnya sama dengan UU Northern Territory di











dokter untuk melapor semua kasus eutanasia dan bunuh diri berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya. Pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh undang-undang belanda, dimana seorang dokter yang melakukan eutanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum.

3. Belgia Parlemen Belgia telah melegalisasi tindakan eutanasia pada akhir September 2002. Para pendukung eutanasia menyatakan bahwa ribuan tindakan eutanasia setiap tahunnya telah dilakukan sejak dilegalisasikannya tindakan eutanasia dinegara ini, namun mereka juga mengkritik sulitnya prosedur pelaksanaan eutanasia ini sehingga timbul suatu kesan adaya upaya untuk menciptakan "birokrasi kematian". Belgia kini menjadi negara ketiga yang











4. Indonesia Berdasarkan

hukum

di

Indonesia

maka

eutanasia

adalah

sesuatu

perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ”Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya

12

tahun”.

Juga

demikian

halnya

nampak

pada

pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang

tidak

mengizinkan

tindakan

eutanasia

oleh

siapa

pun.

Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal











seorang Muslim (dokter) yang membunuh seorang Muslim lainnya (pasien)

disetarakan

dengan

membunuh

dirinya

sendiri.[25]

Eutanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir almaut (eutanasia), yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing) dalam alasan apapun juga Ketua Komisi Fatwa MUI mengeluarkan fatwa yang haram tindakan Euthanasia (tindakan mematikan orang untuk meringankan penderitaan sekarat). "Euthanasia itu kan











diperbolehkan dalam Islam. Dia mengungkapkan, dasar pelarangan euthanasia memang tidak terdapat secara spesifik dalam Al Quran maupun Sunnah Nabi. "Hak untuk mematikan seseorang ada pada Allah SWT," ujarnya menambahkan. Ketua komisi fatwa MUI itu mengatakan, MUI akan menjelaskan dan mengeluarkan fatwa pelarangan euthanasia tersebut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau institusi lainnya menanyakan kepada MUI. Dia menjelaskan, kasus permohonan euthanasia memang belum pernah terjadi di Indonesia, tetapi MUI telah menetapkan fatwa pelarangan tersebut setelah melakukan diskusi dan pembahasan tentang permasalahan euthanasia yang terjadi di luar negeri. b. Agama Kristen













suatu awal perjalanan menuju ke kehidupan yang lebih baik. Lebih jauh lagi, pemimpin gereja Katolik dan Protestan mengakui bahwa apabila tindakan mengakhiri kehidupan ini dilegalisasi maka berarti suatu pemaaf untuk perbuatan dosa, juga dimasa depan merupakan

suatu

memusnahkan

racun harapan

bagi

dunia

mereka

perawatan atas

kesehatan, pengobatan.

Sejak awalnya, cara pandang yang dilakukan kaum kristiani dalam











peran advocad (pendidik) serta sebagai konselor yaitu membela dan melindungi ibu tersebut untuk hidup dan menyelamatkan jiwanya dari ancaman kematian. c.

Maksud dari tindakan Dengan memberikan pendidikan, konselor, advokasi di harapkan klien mau menjalani operasi serta dapat membuat keputusan yang tepat terhadap masalah yang saat ini dihadapi.

d. Konsekuensi tindakan yang diusulkan











2)

tidak melaksanakan kode etik profesi dan prinsip-prinsip moral : advokasi,benefesience, justice, avoiding, killing.

3)

tidak melaksanakan perannya sebagai pemberi asuhan keperawatan

4)

perasaan bersalah (quilty) akibat tidak melaksanakan tindakan operasi yang memungkinkan timbulnya kematian.

3. Tindakan Alternatif Terhadap Tindakan Yang Diusulkan











b. Keputusan dibuat untuk : 

Pihak yang terkait dengan wanita tersebut untuk melakukan operasi atau tidak



Klien, keputusan yang dibuat dapat memperoleh kepastian apakah dilakukan operasi atau tidak.

c. kriteria penetapan siapa pembuat keputusan 1)

Tim











6. Membuat keputusan Keputusan yang dapat diambil sesuai dengan hak otonomi klien dan dari pertimbangan tim kesehatan, sebagai seorang perawat, keputusan yang terbaik adalah dilakukan operasi berhasil atau tidak itu adalah kehendak yang maha kuasa sebagai manusia setidaknya kita telah berusaha.

Dat13!4!2015Modul Pengambilan Keputusan Etik

Recommend Documents