Bab 2 Pembahasan
2.1 Defnisi Audit Sektor Publik Menu Menuru rutt Muly Mulyad adi, i, auditing adal adalah ah Suatu Suatu pros proses es sist sistem emat atik ik untu untuk k memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataanpernyata pernyataan an tentang tentang kegiatan kegiatan dan kejadian kejadian ekonomi ekonomi dengan dengan tujuan tujuan untuk menet menetapk apkan an tingk tingkat at keses kesesuai uaian an antara antara pernya pernyataa taan-p n-per ernya nyataa taan n terseb tersebut ut dengan dengan kriter kriteria ia yang yang telah telah diteta ditetapk pkan, an, serta serta penyam penyampai paian an hasilhasil-has hasiln ilnya ya kepada pemakai yang berkepentingan.
Indra Bastian Bastian adal Penger Pengertian tian audit sektor publik menurut menurut Indra adalah ah “jasa penyelidikan bagi masyarakat atas organisasi publik dan politikus yang sudah mereka danai.” Sedangkan Sedangkan pengertian pengertian audit sektor publik menurut I Gust Gustii Agung gung Rai adal adalah ah seba sebagai gai beri beriku kut t “Audit sektor sektor publik publik adalah adalah kegiatan yang ditujukan terhadap entitas yang menyediakan pelayanan dan penyediaan barang yang pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan negara lainnya dengan tujuan untuk membandingkan antara kondisi yang ditemukan dengan kriteria k riteria yang ditetapkan.” !uditt sekto !udi sektorr publ publik ik di "ndon "ndones esia ia dik dikenal enal sebag sebagai ai audi auditt keuan euanga gan n negara negara.. !udit !udit keuang keuangan an negara negara ini diatur diatur dalam dalam ## $o. %& 'ahun 2( 2(() () tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 'anggung ja*ab +euangan $egara. #ndang-undang ini merupakan pengganti ketentuan *arisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet "/ dan Instructie en verdere bepalingen voor de Alge Algeme mene ne Reke Rekenk nkam ame er "!0 "!0/, /, yang yang meng mengat atur ur pros prosed edur ur audi auditt atas atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah.
2.2 Karakteristik Audit Sektor Publik +arakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundangundangan, auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang memadai pada hal-hal tersebut. Perbedaan Perbedaan antara audit sektor privat dan audit sektor s ektor publik adalah sebagai berikut
Perbedaan Antara Audit Sektor Privat dan Audit Sektor Publik di Indonesia
Uraian
Audit Sektor Privat
Pelaksanaan audit
Kantor Akuntan Publik (KAP)
Objek Audit
Perusahaan/ entitas swasta
"tandar audit yang digunakan
"tandar Proesional Akuntan Publik ("PAP) yang dikeluarkan oleh #A# &idak terlalu dominan dalam audit
Kepatuhan terhadap peraturan perundang! undangan
Audit Sektor Publik
Lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah Entitas, program, kegiatan, dan ungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang!undangan "tandar Pemeriksaan Keuangan $egara ("PK$) yang dikeluarkan oleh %PK 'erupakan aktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang! undangan
(# usti Agung ai, *++-.+)
2.3 JenisJenis Audit Sektor Publik Secara umum, ada tiga jenis audit dalam audit sektor publik, yaitu %. !udit keuangan (nancial audit!, audit kepatuhan (compliance audit! dan audit kinerja (per"ormance audit!. !udit keuangan adalah audit yang menjamin bah*a sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara e1sien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. 2. !udit kepatuhan adalah audit yang memveri1kasimemeriksa bah*a pengeluaran-pengeluaran untuk pelayanan masyarakat telah disetujui dan telah sesuai dengan undang-undang peraturan. 3alam audit kepatuhan
terdapat asas kepatutan selain kepatuhan 4arry Suharto, 2((2/. 3alam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. 5ika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. 6. !udit kinerja yang merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. !udit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. !udit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan e1siensi operasi, efekti1tas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.
2.! Audit Kiner"a Sektor Publik +inerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. +onsep ekonomi memastikan bah*a biaya input yang digunakan dalam operasional organisasi dapat diminimalkan. +onsep e1sien memastikan bah*a output yang maksimal dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Sedangkan konsep efektif berarti bah*a jasa yang disediakandihasilkan oleh organisasi dapat melayani kebutuhan pengguna jasa dnegan tepat.
2.!.1 Audit #kono$i dan #fsiensi !udit ekonomi dan e1siensi bertujuan untuk menentukan bah*a suatu entitas telah memperoleh, melindungi, menggunakan sumber dayanya karya*an, gedung, ruang dan peralatan kantor/ secara ekonomis dan e1sien. Selain itu juga bertujuan untuk menentukan dan mengidenti1kasi penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak ekonomis atau tidak e1sien, termasuk ketidakmampuan organisasi dalam mengelola sistem informasi, prosedur administrasi dan struktur organisasi. Menurut #he $eneral Accounting %&ce 'tandards %77)/, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam audit ekonomi dan e1siensi, yaitu
dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah %/ mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat8 2/ melakukan pengadaan sumber daya jenis, mutu dan jumlah/ sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah8 6/ melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai8 )/ menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya8 &/ menghindari adanya pengangguran sumber daya atau jumlah pega*ai yang berlebihan8 9/ menggunakan prosedur kerja yang e1sien8 :/ menggunakan sumber daya staf, peralatan dan fasilitas/ yang minimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barangjasa dengan kuantitas dan kualitas yang tepat8 ;/ mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya $egara8 7/ melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungja*abkan mengenai kehematan dan e1siensi Mardiasmo, 2((2/. #ntuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor dapat membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda.
2.!.2 Audit #%ektivitas !udit efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil atau manfaat yang diinginkan, kesesuaian hasil dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dan menentukan apakah entitas yang diaudit telah mempertimbangkan alternatif lain yang memberikan hasil yang sama dengan biaya yang paling rendah. Secara lebih rinci, tujuan pelaksanaan audit efektivitas atau audit program adalah dalam rangka %/ menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, apakah sudah memadai dan tepat8 2/ menentukan tingkat pencapaian hasil suatu program yang diinginkan8 6/ menilai efektivitas program dan atau unsur-unsur program secara terpisah8 )/ mengidenti1kasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan8 &/ menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif untuk melaksanakan program yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih rendah8 9/ menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang-tindih atau bertentangan dengan program lain yang terkait8 :/ mengidenti1kasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik8 ;/ menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk program tersebut8 7/ menilai
apakah sistem pengendalian manajemen sudah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan dan memantau tingkat efektivitas program8 %(/ menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungja*abkan mengenai efektivitas program.
2.!.3 Struktur Audit Kiner"a Struktur audit kinerja terdiri atas tahap pengenalan dan perencanaan, tahap pengauditan, tahap pelaporan dan tahap penindaklanjutan. Pada tahap pengenalan dilakukan survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Pekerjaan yang dilakukan pada survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 'ahap pengauditan dalam audit kinerja terdiri dari tiga elemen, yaitu telaah hasil-hasil program, telaah ekonomi dan e1siensi dan telaah kepatuhan. 'ahapan-tahapan dalam audit kinerja disusun untuk membantu auditor dalam mencapai tujuan audit kinerja. Review hasil-hasil program akan membantu auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar. Review ekonomis dan e1siensi akan mengarahkan auditor untuk mengetahui apakah entitas telah melakukan sesuatu yang benar secara ekonomis dan e1sien. Review kepatuhan akan membantu auditor untuk menentukan apakah entitas telah melakukan segala sesuatu dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Masing-masing elemen tersebut dapat dijalankan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, tergantung pada sumber daya yang ada dan pertimbangan *aktu. 'ahap pelaporan merupakan tahapan yang harus dilaksanakan karena adanya tuntutan yang tinggi dari masyarakat atas pengelolaan sumber daya
publik. 4al tersebut menjadi alasan utama untuk melaporkan keseluruhan pekerjaan audit kepada pihak manajemen, lembaga legislatif dan masyarakat luas. Penyampaian hasil-hasil pekerjaan audit dapat dilakukan secara formal dalam bentuk laporan tertulis kepada lembaga legislatif maupun secara informal melalui diskusi dengan pihak manajemen. $amun demikian, akan lebih baik bila laporan audit disampaikan secara tertulis, karena pengorganisasian dan pelaporan temuan-temuan audit secara tertulis akan membuat hasil pekerjaan yang telah dilakukan menjadi lebih permanen. Selain itu, laporan tertulis juga sangat penting untuk akuntabilitas publik. =aporan tertulis merupakan ukuran yang nyata atas nilai sebuah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. =aporan yang disajikan oleh auditor merupakan kriteria yang penting bagi kesuksesan atau kegagalan pekerjaannya. 'ahapan yang terakhir adalah tahap penindaklanjutan, dimana tahap ini didesain untuk memastikanmemberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplentasikan. Prosedur penindaklanjutan dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Selanjutnya, auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan.
2.& P#R'()*A +#)JAGA K(A'I,AS A(DI, S#K,-R P(B'IK !udit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai ke*ajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. 3engan demikian, bila kualitas audit sektor publik rendah, akan mengakibatkan risiko tuntutan hukum legitimasi/ terhadap pejabat pemerintah dan akan muncul kecurangan, korupsi, kolusi serta berbagai ketidakberesan.
2.&.1 Kaabilitas ,eknikal Auditor +ualitas audit sektor publik pemerintah ditentukan oleh kapabilitas teknikal auditor dan independensi auditor ilopo, 2((%/. +apabilitas teknikal auditor telah diatur dalam standar umum pertama, yaitu bah*a staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan, serta pada standar umum yang ketiga, yaitu bah*a dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor *ajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. 3isamping standar umum,
seluruh standar pekerjaan lapangan kapabilitas teknikal seorang auditor.
juga
menggambarkan
perlunya
2.&.2 Indeendensi Auditor "ndependensi auditor diperlukan karena auditor sering disebut sebagai pihak pertama dan memegang peran utama dalam pelaksanaan audit kinerja, karena auditor dapat mengakses informasi keuangan dan informasi manajemen dari organisasi yang diaudit, memiliki kemampuan profesional dan bersifat independen. alaupun pada kenyataannya prinsip independen ini sulit untuk benar-benar dilaksanakan secara mutlak, antara auditor dan auditee harus berusaha untuk menjaga independensi tersebut sehingga tujuan audit dapat tercapai.
3aftar Pustaka Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik . Edisi Ketiga. Yogyakarta: Penerbit Erlangga Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik . Penerbit Andi. Yogyakarta
httpnaeynaputribungsu.blogspot.co.id2(%2%2audit-sektor-publik.html httpreferensiakuntansi.blogspot.co.id2(%2(:audit-sektor-publik.html httpilmuakuntansi.*eb.idpengertian-auditing-menurut-ahli htt:!!id"#$rnal.blogsot.%o.id!200&!0'!a$dit"kiner#a"ada"organisasi"sektor.html htt:!!$e$1020.(eblog.esa$ngg$l.a%.id!201)!01!1'!a$dit"sektor"$blik!
