1. Pengawasan fungsional.
Adalah pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan yang dibentuk khusus untuk itu yang ditugasi membantu pimpinan untuk melakukan pengawasan ataupun pemeriksaan dalam batas kewenangan yang ditentukan. Pengawasan ini di dalam lingkungan organisasi departemen (kementerian) dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non departemen, di lingkungan pemerintahan (eksekutif) oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan untuk kelembagaan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (BPK). Di daerah pun ada ada Badan Pengawas Daerah Daerah (Bawasda) atau Inspektorat Daerah (Irda). 2. Pengawasan yang bersifat politis .
Dilakukan oleh DPR/DPRD yang mempunyai tugas mengawasi jalannya pemerintahan dan pembangunan, selain legislasi dan anggaran. 3. Pengawasan masyarakat.
Yang dilakukan oleh masyarakat dalam beragam bentuk, misalnya secara lisan dan tertulis langsung atau melalui media massa, termasuk unjuk rasa/demonstrasi. 4. Pengawasan melekat.
Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung (pimpinan) secara ber jenjang, dari mulai tingkat bawah sampai sampai atas.
C. SASARAN PENGAWASAN
Sasaran terakhir pengawasan/pengendalian adalah efisiensi. bandingan terbaik antara antara output dengan input.
Efisiensi adalah per-
Artinya, hasil harus lebih besar
daripada masukan (biaya, alat, dan tenaga, dll. yang tersedia). Lain daripada itu terdapat pula sasaran-sasaran antara, yaitu : 1. Bahwa melalui pengawasan, pelaksanaan tugas-tugas yang telah ditentukan sesuai dengan pola yang telah digariskan dalam rencana. 2. Bahwa struktur dan hierarki organisasi sesuai dengan pola yang telah digariskan 108
dalam rencana. 3. Bahwa penempatan orang-orang sesuai dengan bakat, keahlian, pendidikan, dan pengalamannya, dan bahwa pengembangan keterampilan bawahan dilaksanakan secara berencana, kontinyu dan sistematis. 4. Bahwa penggunaan alat-alat diusahakan sehemat-hematnya. 5. Bahwa sistem dan prosedur kerja tidak menyimpang dari garis-garis kebijakan yang ditetapkan dalam rencana. 6. Bahwa pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan pertimbangan-pertimbanga n yang obyektif rasional, tidak atas dasar suka tidak suka (like and dislike ). 7. Bahwa tidak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam menggunakan kedudukan, kekuasaan, dan kewenangan dalam berbagai hal misalnya barangbarang dan terutama keuangan.
D. SIFAT ATAU CIRI-CIRI PENGAWASAN
Sifat-sifat atau ciri-ciri pengawasan adalah : 1. Pengawasan harus bersifat ” fact finding” finding” atau menemukan fakta -fakta mengenai bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi, yang dikaitkan pula dengan biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi, faktor-faktor psikologis, dsb. 2. Pengawasan harus bersifat preventif , artinya dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan/penyelewengan dari rencana yang telah ditetapkan. 3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang, artinya terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan. 4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, bukan tujuan. 5. Pelaksanaan pengawasan harus mempermudah tercapainya tujuan. 6. Pelaksanaan pengawasan harus efisien, jangan malah menghambat peningkatan efisiensi. 7. Pengawasan tidak untuk mencari siapa yang salah jika terjadi ketidakberesan, tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar dan bagaimana seharusnya. 109
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas sesuai ketentuan. 9. Secara filosofis pengawasan itu memang perlu, mengingat manusia tidak selamanya benar, suatu ketika dia keliru, salah, atau paling tidak, khilaf.
E. PROSES DASAR PENGAWASAN
Proses dasar pengawasan terdiri atas tiga hal, yaitu : 1. Penetapan Standar.
a. Penetapan standar merupakan langkah pertama dalam proses pengawasan/ pengendalian; b. Karena fungsi pengawasan/pengendalian berkaitan dengan pengukuran kiner ja, maka penetapan standar sangat penting. Dalam hal ini manajemen dapat melihat apa yang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi; c. Sebagai tolok ukur, standar yang pada hakikatnya berupa rencana, harus bersifat spesifik, terukur, dan dapat dicapai, serta terjadwal; te rjadwal; d. Dalam praktek, rencana sangat bervariasi, ada rencana produksi, rencana investasi, rencana pendapatan, pendapatan, dll. Keanekaragaman rencana ini telah menyulitkan pada manajer dalam penetapan standar yang ideal; e. Diperlukan adanya standar yang baku berupa standar prestasi . Standar prestasi ini dipilih dari kriteria yang dapat dipergunakan untuk membandingkan dan evaluasi. Contoh standar prestasi : Standar moneter (Rp, (Rp, $, f, Y, dll.), standar fisik (m, km, g, kg, ton, kubik, dll.), dll.), standar abstrak abstrak (baik, bagus, efektif, memuaskan, dll.); f. Agar standar standar abstrak dapat digunakan digunakan secara operasional, operasional, perlu diterjemahkan diterjemahkan terlebih dulu ke dalam standar moneter atau standar fisik (diangkakan). 2. Pengukuran Prestasi Kerja.
Pengukuran prestasi kerja ( kinerja) adalah pembandingan antara standar dengan pelaksanaan hendaknya berdasarkan berdasarkan pandangan pandangan ke depan. Dengan pandangan pandangan ke depan, menurut Ranupandojo berarti jika ada penyimpangan maka penyim110
pangan ini akan diperbaiki diperbaiki dalam pelaksanaanya nanti/yang akan akan datang. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Nickels (1987) bahwa fungsi pengendalian berkaitan dengan pengukuran perbandingan terhadap sasaran-sasaran dan standarstandar dan mengadakan perbaikan jika diperlukan. 3. Perbaikan Penyimpangan.
a. Tindakan perbaikan dilakukan jika ternyata terdapat penyimpangan/penyelewengan, sehingga pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana; b. Bentuk-bentuk tindakan perbaikan yang dilaksanakan antara lain meninjau kembali rencana, memodifikasi tujuan, mengubah fungsi organisasi, menambah atau mengurangi (rasionalisasi) karyawan, dan tindakan-tindakan lainnya.
F. ALAT-ALAT PENGAWASAN
Alat-alat pengawasan atau pengendalian yang dapat dipergunakan oleh ganisasi/ perusahaan adalah anggaran ( budget ), ), dan bukan anggaran ( non budget ). ). 1. Budget adalah suatu ikhtisar hasil yang diharapkan dari pengeluaran yang disediakan untuk mencapai hasil tersebut. 2. Pengendalian budget ( budgetary control ) dapat diketahui/diawasi, apakah hasil yang diharapkan dari penerimaan dan pengeluaran itu sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. 3. Pengendalian berdasarkan anggaran merupakan tipe pengendalian yang populer. Anggaran adalah rencana yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka uang (unit moneter). Setiap kegiatan kegiatan akan disusun disusun anggarannya. anggarannya. Dengan demikian anggaran merupakan tolok ukur atau standar dari suatu kegiatan. 4. Alat-alat nonbudget antara lain adalah personal observation, laporan-laporan, statistik, financial statement statement , break even point , internal audit , rencana dan program, pengendalian mutu, serta umpan balik ( feed-back ). ).
G. TEKNIK-TEKNIK PENGAWASAN
Teknik-teknik pengawasan adalah : 111
1. Pengawasan Langsung, yaitu apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Bentuk pengawasan pengawasan ini biasanya : a. Inspeksi langsung ; b. On the spot observation ; c. On the spot raport . 2. Pengawasan Tidak Langsung, yaitu pengawasan dari jarak jarak jauh. Hal ini terjadi karena kompleksnya tugas tugas pimpinan, di samping organisasinya organisasinya besar. Pengawasan ini bisa berbentuk tertulis dan lisan. Kelemahan pengawasan ini ini adalah seringnya seringnya bawahan melaporkan hal-hal yang baik saja (ABS = Asal Bapak Senang), lebih-lebih apabila pimpinan suka menghukum bawahan yang melaporkan hal-hal yang kurang/tidak baik/jelek. Padahal yang kurang/tidak baik atau negatif pun harus mendapat perhatian untuk bahan perbaikan-perbaikan. Sebaiknya pengawasan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung langsung kedua-duanya dilaksanakan dengan baik.
H. PENGAWASAN DI SEKTOR PENDIDIKAN
Pengawasan pendidikan adalah penerapan fungsi pengawasan di sektor pendidikan. Hal ini berlaku baik di tingkat pusat maupun di daerah, termasuk di tingkat operasional sekolah dan perguruan tinggi, baik yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan internal (inspektorat pengawasan) dan pengawasan melekat, maupun eksternal oleh BPKP, BPK, termasuk oleh masyarakat dan DPR/DPRD. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh InspektoInspekto rat Jenderal Kementerian Pendidikan adalah : 1. Tahap Perencanaan :
a. Pada tahap ini ditentukan ditentukan kebijakan dan perumusan perumusan tujuan yang yang akan dilaksanakan oleh setiap tim (kelompok kerja pengawas yang dibentuk), yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan;
112
b. Kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan dijabarkan oleh setiap Inspektur sesuai dengan pembidangannya (wilayah dan penanggung jawab bidang); c. Berdasarkan penjabaran itu, oleh masing-masing Irwil/Irbid dimintakan persetujuan Irjen; d. Sekretariat Itjen membuat perencanaan umum secara menyeluruh tentang program kerja tahunan Itjen, termasuk program pengawasan (Wasrik Umum, Riksus, Sidak, dan monitoring) meliputi sasaran wilayah, sasaran unit, jumlah personil, jumlah dana, jumlah sarana, dan jadwal waktu; waktu ; e. Irwil selaku Ketua Tim (Wasrik) wilayah dan Irban, dan pemeriksa masing-masing melaksanakan persiapan teknis yang menyangkut pelaksanaan pemeriksaan (substansi). 2. Tahap Pelaksanaan :
a. Menentukan waktu dan kegiatan temu awal; b. Melaksanakan temu awal dilanjutkan melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan sesuai dengan rencana; c. Sementara wasrik berjalan, dilakukan kegiatan-kegiatan pengendalian intern dan kegiatan/tindakan operasional sasaran pemeriksaan; d. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi tim wasrik; e. Mempersiapkan bahan temuan dan melaksanakan temu akhir. 3. Tahap Pelaporan.
a. Menghimpun semua kertas data temuan; b. Melakukan rapat evaluasi hasil wasrik, dan penyusunan laporan; c. Merumuskan temuan yang menonjol dan menyusunnya ke dalam laporan singkat hasil pemeriksaan; d. Menyusun laporan lengkap hasil pemeriksaan; e. Sementara pimpinan tim segera melaporkan kepada Irjen setelah kembali ke Jakarta; f. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan lengkap sesuai dengan ketentuan. (Pengawasan untuk lingkup lingkup Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, prinsip-
113
nya sama (konkordan) (konkordan) dengan pengawasan pengawasan ini. Demikian juga yang dilakukan oleh Irda (Bawasda).
I. PENGAWASAN SEKOLAH
Pengawasan sekolah merupakan salah satu fungsi manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan dan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dalam dalam melaksanakan melaksanakan tugasnya. tugasnya.
Hal ini
dapat digolongkan sebagai pengawasan staf, yang merupakan pengawasan teknis fungsional/administratif. fungsional/administratif.
Titik beratnya adalah pada penilaian penilaian dan pengendalian
secara kontinyu, efektif, dan efisien. Penggunaan metode metode penyajian, sarana, dana, dana, tenaga, dan waktu dalam menyelenggarakan pendidikan sebagai suatu proses. Adapun rinciannya sebagai berikut. 1. Tugas dan Fungsi Pengawasan.
a. Menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan sekolah yang menjadi tanggung jawabnya; b. Mengendalikan termasuk membimbing pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode penyajian, penggunaan alat bantu pengajaran dan evaluasi agar berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Mengendalikan termasuk membimbing tenaga kependidikan sekolah agar memenuhi persyaratan persyaratan formal yang berlaku, dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang ada; d. Mengendalikan termasuk membimbing pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta menjaga agar kualitas sarana sekolah memenuhi ketentuan dan persyaratan; e. Mengendalikan termasuk membimbing tata usaha sekolah yang meliputi urusan kepegawaian, ketatalaksanaan dan urusan keuangan, termasuk RAPBS agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; f. Mengendalikan termasuk membimbing hubungan kerjasama sekolah dengan instansi pemerintah, dunia usaha (swasta) dan organisasi kemasyarakatan (BP3/ POMG atau sekarang Komite); 114
g. Menilai hasil pelaksanaan kegiatan sekolah antara lain kelender pendidikan, PMB, mutasi siswa, ulangan/ujian (dulu ebta), pembagian rapor, dan kegiatan insidental lainnya; h. Menilai hasil pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketentuan yang berlaku dan ketepatan waktu; i. Menilai pendayagunaan sekolah; j. Menilai efisiensi dan efektivitas tata usaha sekolah; k. Menilai hubungan sekolah dengan instansi pemerintah, dunia usaha (swasta), dan organisasi kemasyarakatan lain termasuk Komite; l. Mempersiapkan DP-3 (daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) kepala sekolah, guru, dan pegawai sekolah; m. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan. 2. Tujuan Pengawasan.
a. Membina dan menyelia pembinaan sekolah baik yang bersifat edukatif maupun administratif; b. Membina dan menyelia kerjasama sekolah dengan instansi yang terkait; c. Membina dan menyelia pelaksanaan PMB, dan ulangan/ujian (UTS/UAS); d. Menyelia tingkat keberhasilan sekolah menurut paket kepengawasan kabupaten/kota, dan provinsi; e. Membina dan menyelia kepala sekolah yang pernah mengikuti KKS, dan guru yang pernah mengikuti PKG, SOKG/LKS, agar melaksanakan pengajaran dengan pola PKG; f. Mendorong dan memberi motivasi kepada kepala sekolah agar mengimbaskan perolehannya di LKS kepada semua kepala sekolah yang belum be lum mengikuti LKKS; g. Mendorong dan memberi motivasi kepada guru-guru agar mengimbaskan perolehannya di PKG, SPKG/LKG kepada semua guru yang belum mengikuti PKG/SPKG, KKG; h. Membina dan menyelia pelaksanaan sanggar PKG dan sanggar MGMP.
115
3. Kedudukan Pengawas.
a. Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota; b. Pelaksanaan tugas pengawasan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Dikdas, Dikmen, dan PT, dalam bidang yang serupa dengan tugasnya; c. Hubungan kerja kepengawasan dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang diatur dalam satu mekanisme kerja yang efektif dan efisien. 4. Ruang Lingkup Pengawasan.
a. Pelaksanaan kurikulum yang meliputi isi, metode pangajaran, penggunaan alat bantu pelajaran dan evaluasi; b. Pendayagunaan tenaga teknis sekolah dalam rangka terlaksananya proses belajar-mengajar yang efektif dan efisien; c. Pendayagunaan sarana sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Ketatausahaan sekolah yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perkantoran, termasuk proyek-proyek agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; e. Hubungan kerja sekolah dengan instansi pemerintah, dunia usaha (swasta), dan organisasi kemasyarakatan termasuk Komite. 5. Sasaran.
a. TK/SD/SLTP yang diasuh oleh Bidang Dikdas, dan SLTA oleh Bidang Dikmen; b. Kepala sekolah, guru, dan tenaga pelaksana di TK/SD, SLTP, dan SLTA; c. Kegiatan sanggar PKG dan sanggar MGMP; d. Sarana dan prasarana sekolah; e. Pemanfaatan sarana yang menunjang KBM baik di sekolah maupun di sanggar PKG/MGMP; f. Administrasi sekolah yang meliputi : 1) Administrasi kesiswaan; 2) Administrasi ketenagaan; 116
3) Administrasi kepala sekolah; 4) Administrasi kurikulum; 5) Administrasi perlengkapan; 6) Administrasi keuangan termasuk pengurusan dana dari masyarakat; 7) Administrasi persuratan (tata usaha); 8) Administrasi BP/BK; 9) Administrasi laboratorium/keterampilan/perpustakaan. laboratorium/keterampilan/perpustakaan. 6. Hubungan Kerja.
a. Dengan Pemda (mulai tingkat RT/RW sampai provinsi) : 1) Kamtibmas; 2) Pelaksanaan 6K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan); 3) Koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Dunia usaha (Swasta) : 1) Pengamatan langsung terhadap dunia usaha (swasta) sebagai bahan masukan bagi siswa tentang lapangan kerja; 2) Kegiatan yang berkaitan dengan keterampilan di sekolah; 3) Kegiatan penunjang (ko-kurikulum). c. Komite : 1) Pembentukan kepengurusan Komite sesuai dengan ketentuan yang ada; 2) Uraian tugas Komite; 3) Program kerja Komite dalam menunjang program/kegiatan sekolah; 4) Laporan pertanggungjawaban keuangan Komite setiap tahun. 7. Perwakilan Gabungan Pengawas.
Ini khusus di DKI Jakarta.
Wagabwas ini adalah gabungan dari dari masing-masing
Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
J. KEGIATAN DAN MEKANISME KERJA PENGAWAS 1. Mekanisme Kerja :
a. Program kerja tahunan bidang disusun oleh masing-masing; 117
b. Berdasarkan program kerja tahunan, disusun rencana kegiatan pengawasan yang meliputi komponen kurikulum, tenaga teknis, kesiswaan, sarana/prasarana, tata usaha sekolah, dan hubungan sekolah dengan masyarakat; c. Berdasarkan rencana kegiatan pengawasan tahunan/semesteran, pengawas melaksanakan tugas kepengawasannya; d. Hasil pengawasan berbentuk sebuah laporan ekspositoris yang disampaikan kepada Kepala Dinas up. Kepala Bidang yang relevan, dan laporan khusus non teknis disampaikan langsung kepada Kepala Dinas; e. Hasil pengelolaan laporan pengawas, oleh Bidang disampaikan kepada Kepala Dinas dan tembusan kepada Bidang yang relevan; f. Rapat koordinasi antar bidang sekolah dan Pengawas diadakan secara periodic, minimal lima bulan sekali. 2. Jenis Rapat :
a. Rapat Direktif. b. Rapat Koordinatif : 1) Secara periodik; 2) Secara insidental. 3. Rencana Kegiatan Pengawas Tahunan/Semesteran :
Dibuat secara matriks dan deskriptif operasional yang berisi : a. Komponen pengawasan; b. Sasaran pengawasan; c. Kegiatan pengawasan; d. Waktu pelaksanaan pengawasan. 4. Laporan Hasil Pengawasan :
a. Laporan Bulanan : Hasil kegiatan pengawasan pengawasan selama satu bulan yang dilakukan dalam bentuk laporan analisis; b. Laporan Semester : Hasil kegiatan pengawasan pengawasan menyeluruh berdasarkan wilayah yang dilakukan selama satu semester; c. Laporan Tahunan : Hasil kegiatan pengawasan pengawasan menyeluruh selama satu satu tahun; 118
d. Laporan Khusus :
Laporan teknis dan nonteknis mengenai mengenai sesuatu sesuatu masalah masalah
tertentu yang harus disampaikan kepada Kepala Dinas, dengan d engan tembusan kepada unit/bidang yang relevan.
K. PELAKSANAAN PENGAWASAN 1. Wilayah Pengawasan :
a. Diatur menurut wilayah/daerah; b. Tiap wilayah pengawasan terdiri atas paket-paket lokasi pengawasan yang meliputi sejumlah sekolah; c. Paket lokasi pengawasan diatur dengan menggunakan prinsip berimbang menurut situasi wilayahnya, meliputi : 1) Jumlah sekolah; 2) Lokasi yang mungkin berdekatan; 3) Pengaturan lokasi sekolah; 4) Jumlah sekolah negeri dan swasta; 5) Jenis dan jenjang sekolah; 6) Waktu menyelenggarakan sekolah; 7) Situasi dan kondisi sekolah; d. Paket pengawasan sebaiknya dikelompokkan dalam satu wilayah. 2. Rotasi Pengawasan :
Maksudnya adalah perpindahan tugas seseorang pengawas dari satu paket lokasi ke paket lokasi pengawasan lain, baik dalam wilayahnya maupun ke wilayah lain. Perpindahan ini diatur oleh Kepala Bidang dengan persetujuan Kepala Dinas. 3. Tata Kerja Pengawasan :
a. Kepala Bidang bersama-sama pengawas menyusun rencana kegiatan tahunan pengawasan dan menentukan menentukan sasaran serta urutan prioritas aspek yang akan disupervisi dan dijalankan dari program pengawasan bidang; b. Pengawas membuat judul tugas pengawasan bulanan dan diserahkan kepada sekretariat pengawas; 119
c. Pada setiap kunjungan pengawas diusahakan sedapat mungkin menjaring segala aspek permasalahan yang berkaitan dengan teknis edukatif, administratif, psikologis dan politis; d. Hasil pengamatan dan kunjungan pengawas di sekolah dituangkan dalam lembaran pengamatan; e. Laporan pengawasan berbentuk laporan analisis berisi kesimpulan dan saran yang ditujukan kepada Kepala Dinas up. Bidang yang relevan; re levan; f. Laporan yang sifatnya mendesak atau harus segera diketahui oleh Kepala Dinas atau memerlukan pengarahan Kepala Dinas segera disampaikan dan tembusan kepada Kepala Bidang yang relevan dan sekretariat pengawas; g. Laporan tengah tahunan dan tahunan pengawasan disusun oleh Wagabwas dan disampaikan kepada Kepala Dinas up. Kepala Bidang yang relevan. Kepala Bidang dimaksud melaporkan secara ekspositoris kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Direktorat yang relevan. 4.Metode 4. Metode Pengawasan.
Dilakukan dalam rangka pembinaan, melalui : a. Observasi. b. Kunjungan/pemantauan. c. Rapat-rapat pimpinan sekolah/guru.
120
BAB VIII SUPERVISI PENDIDIKAN
A. PENGERTIAN
Sebenarnya supervisi adalah bagian atau salah satu bentuk pengawasan yang merupakan salah satu fungsi manajemen. Supervisi biasanya dilaksanakan pada unit kerja yang berbentuk Unit Unit Pelaksana Teknis (UPT). (UPT). Akan tetapi dalam dunia dunia pendidikan supervisi itu mengandung banyak hal, karenanya sengaja penulis buatkan bab tersendiri melengkapi bab tentang pengawasan pendidikan. Menurut Soebagio Atmodiwirio (2000:201) yang mengutip pendapat Piet Sahertian dan Frans Mateheru, supervisi adalah usaha dari pengawas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru serta merevisi tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Supervisi bertugas melihat dengan jelas masalah-masalah yang muncul dalam mempengaruhi situasi belajar dan menstimulasi guru ke arah usaha perbaikan. Wijono dalam bukunya “Administrasi dan Supervisi Pendidikan” (1989), menge-
mukakan definisi lain dari supervisi yang dikemukakan oleh para pakar di antaranya : 1. Glen G. Eye et.al. (1971:31), mendefinisikan supervisi sebagai “masa administrasi sekolah yang memusatkan terutama pada pencapaian tujuan pengajaran yang tepat pada sistem pendidikan”. 2. Ben Harris & Wailand Bessent (1969:11), mendefinisikan “supervis i adalah apa yang dikerjakan personil sekolah dengan orang-orang dan barang-barang untuk penjagaan atau pengubahan pelaksanaan sekolah agar dapat mempengaruhi langsung pencapaian tujuan pokok pengajaran sekolah.”
3. Morris Cogan (1973:9), memberi definisi “su pervisi umum, karenanya, menunjukkan kegiatan-kegiatan seperti penulisan dan perbaikan kurikulum, penyiapan unit121
unit dan bahan-bahan pengajaran, pengembangan proses dan peralatan untuk laporan kepada orang tua, dan masalah yang berhubungan dengan evaluasi keseluruhan program pendidikan .” 4. James R. Mark, et.al. (1978:15), memberi definisi, supervisi adalah tindakan dan percobaan ditujukan untuk penyempurnaan pengajaran dan program pengajaran.”
Dari definisi-definisi tentang supervisi yang dikemukakan para pakar tersebut di atas, ternyata kediatannya paling tidak terdapat enam hal, yaitu berpusat pada : Administrasi,
kurikulum,
pengajaran,
hubungan
manusia,
manajemen,
dan
kepemimpinan.
B. DIMENSI-DIMENSI SUPERVISI PENDIDIKAN
Peranan supervisor mempunyai banyak dimensi atau segi-segi, dan karenanya supervisi sering tumpang tindih dengan fungsi-fungsi administratif, kurikuler, dan pengajaran.
Tumpang tindih ini dianggap wajar wajar mengingat peran peran kepemimpinan kepemimpinan
dalam suatu unit organisasi termasuk sekolah di antaranya adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan belajar dan proses pembelajaran yang sangat banyak aspeknya. Kepemimpinan supervisor meliputi proses pemikiran, perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Pada tahap pemikiran dan perencanaan untuk menyempurnakan pengajaran sangat mungkin ada formasi dan administrasi kebijakan. Pada tahap pengorganisasian untuk program-program pengajaran sangat mungkin berbaur untuk kurikulum karena ada gagasan-gagasan penerjemahan pada kegiatan-kegiatan program pengajaran, dan lain sebagaimnya. sebagaimnya. Fungsi evaluasi pada pada supervisi diarahkan diarahkan pada kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan pengajaran pada lembaga lembaga pendidikan. pendidikan.
Demikianlah maka
ketiga dimensi, yaitu administrasi, kurikulum, dan pengajaran, merupakan tugas yang harus ditangani oleh supervisor secara terpadu.
122
1. Administrasi.
Tugas-tugas supervisi administrasi, di antaranya meliputi : a. Menempatkan dan menentukan prioritas tujuan-tujuan , yaitu membantu orang lain di sekolah yang dipusatkan pada tujuan untuk menetapkan prioritas dari berbagai banyak kemungkinan program-program yang ada; b. Menempatkan standar dan mengembangkan kebijakan , yaitu menerjemahkan tujuan-tujuan ke dalam tingkat-tingkat harapan yang baku, lengkap, dengan petunjuk dan peraturan untuk melaksanakan tindakannya; c. Mengadakan perencanaan jangka panjang , yaitu merancang harapan dalam hal tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan yang dikerjakan sepanjang waktu; d. Merancang struktur organisasi , yaitu membentuk hubungan struktural antara orang-orang dan kelompok-kelompok dalam sekolah; e. Mengidentifikasi dan mengamankan sumber-sumber , yaitu mendapatkan letak sumber-sumber dan melihat bahwa sumber-sumber dimaksud tersedia untuk berbagai struktur organisasi; f. Memilih personil dan menentukan staf , yaitu mengidentifikasi orang-orang yang diperlukan untuk melengkapi program-program dan tugas-tugas untuk struktur organisasi; g. Menyediakan fasilitas yang tepat , yaitu menyesuaikan fasilitas yang tersedia dengan kebutuhan-kebutuhan program, serta mengembangkan fasilitas-fasilitas baru apabila diperlukan; h. Mengatur pembiayaan, yaitu menggunakan uang untuk membiayai programprogram yang tepat; i. Mengorganisasikan pengajaran, yaitu memberi tugas kepada staf dan personil pengajaran, serta pembantu yang lain pada struktur organisasi; j. Mempromosikan hubungan sekolah-masyarakat , yaitu mengadakan dan memelihara hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat yang mendukung program-program pendidikan. 2. Kurikulum.
Tugas-tugas supervisi kurikulum ( curriculum oriented ) di antaranya adalah : 123
a. Menentukan tujuan-tujuan pengajaran , yaitu menerjemahkan tujuan-tujuan pada tujuan yang lebih khsusus atau lebih operasional bagi pengajaran; b. Menyurvei kebutuhan-kebutuhan dan mengadakan penelitian , yaitu menilai kondisi-kondisi yang ada untuk menentukan bagaimana program-program sekolah dapat secara efektif memenuhi kebutuhan siswa/peserta didik; c. Mengembangkan program-program dan merencanakan perubahan-perubahan, yaitu mengorganisasikan isi pengajaran dan menelaah program-program yang ada untuk meningkatkan relevansinya; d. Menghubungkan program-program dengan berbagai pelayanan khusus , yaitu mengikat tali hubungan dari berbagai komponen pengajaran, baik di dalam sekolah maupun di masyarakat; e. Memilih bahan dan mengalokasikan sumber-sumber , yaitu menganalisis sumbersumber pengajaran yang tersedia dan menempatkan mereka ke programprogram yang tepat; f. Mengarahkan dan memperbaharui staf pengajar , yaitu mengantarkan program sekolah untuk guru-guru baru dan staf rutin yang ada dalam rangka meng“up grade” kemampuan mereka ;
g. Menyarankan perubahan fasilitas , yaitu merancang suatu rencana untuk mengatur kembali fasilitas-fasilitas yang ada disesuaikan dengan programprogram pengajaran, dan jika perlu menyarankan fasilitas-fasilitas tambahan; h. Memprakirakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pengajaran , yaitu menghitung prakiraan biaya pengembangan program dan membuat rekomendasi untuk penerapan biaya yang ada dan yang diharapkan; i. Mempersiapkan program-program pengajaran, yaitu membentuk berbagai unit dan tim pengajaran, mengadakan kesempatan- kesempatan “inservice” untuk pengembangan pengajaran; j. Mengembangkan dan menyebarluaskan deskripsi program-program sekolah , yaitu menulis deskripsi yang cermat tentang program-program sekolah dan menginformasikan kegiatan-kegiatan yang berhasil kepada masyarakat/umum.
124
3. Pengajaran.
Tugas-tugas supervisi dalam bidang pengajaran, meliputi : a. Mengembangkan rencana pengajaran, yaitu bekerja dengan guru-guru untuk membuat kerangka dan memperlengkapi program-program pengajaran; b. Mengevaluasi program, yaitu mengadakan tes dan jenis evaluasi lainnya untuk menentukan apakah program-program pengajaran memenuhi standar; c. Berinisiatif menemukan program-program baru, yaitu mempertunjukkan teknikteknik baru dan sebaliknya memberikan dasar untuk program-program baru; d. Merancang kembali organisasi pengajaran , yaitu menelaah organisasi pengajaran yang ada untuk efektivitas, dan jika kurang sesuai membuat perubahan; e. Membagi sumber-sumber pengajaran, yaitu meyakinkan bahwa guru-guru memiliki bahan-bahan pengajaran yang diperlukan dan mengharapkan kebutuhan material di masa dating; f. Memberi nasihat dan membantu guru-guru, yaitu kesediaan berkonsultasi dengan guru-guru yang berperan membantu keberhasilan proses pembelajaran; g. Mengevaluasi fasilitas dan mengawasi perubahan-perubahan , yaitu menilai fasilitas pengajaran untuk ketepatan pengajaran dan membuat kunjungan ke lokasi untuk meyakinkan bahwa perubahan-perubahan yang ada memang direncanakan; h. Membagi dan menerapkan pembiayaan, yaitu mengikuti alur penggunaan uang untuk mengetahui apakah penerapannya sesuai dengan program-program yang telah direncanakan; , yaitu memi. Memimpin dan mengkoordinasikan program- program “inservice”
bimbing program-program “inservice training” sehingga mereka memenuhi kebutuhan pengajaran; j. Menjawab kebutuhan dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat , yaitu menerima umpan balik ( feedback ) dari masyarakat tentang program-program sekolah dan mengirim informasi kepada orang tua/wali murid melalui komite.
125
Contoh kegiatan supervisi pendidikan : Tugas-tugas Administrasi
Tugas-tugas Kurikulum
1. Menetapkan dan menyusun prioritas tujuantujuan 2. Menentukan standar dan kebijakan 3. Mengadakan perencanaan jangka panjang
Menentukan tujuan-tujuan pengajaran
Mengembangkan pengajaran
Survey kebutuhan dan mengadakan penelitian Mengembangkan programprogram dan merencanakan perubahan-perubahan Menghubungkan programprogram pelayanan khusus Memilih bahan-bahan dan mengalokasikan sumbersumber Orientasi dan memperbaharui staf pengajaran Memberi saran perubahan fasilitas Memprakirakan pengeluaran yang diperlukan untuk pengajaran Mempersiapkan programprogram pengajaran Menyebarluaskan deskripsi program sekolah
Evaluasi program-program sehubungan dengan standar Berinisiatif untuk programprogram baru
4. Merancang struktur organisasi 5. Mengidentifikasi dan mengamankan sumbersumber 6. Memilih personil dan staf 7. Menyediakan fasilitas yang tepat 8. Menyiapkan dana yang diperlukan 9. Mengorganisasikan pengajaran 10. Mempromosikan hubungan sekolah dengan masyarakat
Tugas-tugas Pengajaran rencana
Merancang kembali organisasi pengajaran di mana perlu Menyampaikan sumbersumber poengajaran Menasihati dan membantu guru-guru Memeriksa perubahan fasilitas Membagi dan menggunakan dana Mengkoordinasikan kegiatankegiatan inservice Menjawab pertanyaan tentang program-program sekolah kepada masyarakat
Sumber : Wijono (1989:186-187).
Kepala sekolah dan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan supervisi (supervisor) berkewajiban untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap apa yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu tujuan supervisi secara operasional operasional adalah : 1. Membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan. 2. Membantu guru membimbing siswa dalam belajar. 3. Membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar. 4. Membantu guru dalam menggunakan metode dan alat pelajaran modern. 5. Membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa. 6. Membantu guru dalam hal menilai kemajuan murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri.
126
7. Membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan. 8. Membantu guru baru di sekolah sehingga merasa gembira dengan tugas yang diembannya. 9. Membantu guru agar lebih mudah mengadakan mengadakan penyesuaian terhadap masyarakat masyarakat dan cara-cara menggunakan sumber-sumber yang ada. 10. Membantu guru agar waktu dan tenaga tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan siswa di sekolahnya. Menurut Soebagio Atmodiwirio (2000:202-203), supervisi dan pembinaan profesional guru dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari di sekolah, yaitu mengelola proses belajar-mengajar dengan segala aspek pendukungnya agar berjalan dengan baik, sehingga tujuan PBM khususnya, dan tujuan pendidikan pada umumnya tercapai dengan optimal. Adapun kemampuan kemampuan yang perlu ditingkatkan ditingkatkan meliputi : 1. Merencanakan kegiatan belajar-mengajar dengan baik. 2. Kegiatan belajar-mengajar. 3. Menilai proses dan hasil belajar. 4. Memberikan umpan balik secara teratur dan terus-menerus. 5. Membuat dan menggunakan alat bantu baru dalam d alam mengajar secara sederhana. 6. Menggunakan/memanfaa Menggunakan/memanfaatkan tkan lingkungan sebagai sumber dan media pembelajaran. 7. Membimbing dan melayani siswa yang mengalami kesulitan. 8. Mengelola dan mengadministrasikan kegiatan belajar-mengajar, ko dan ekstra kurikuler, serta kegiatan-kegiatan sekolah lainnya. Terdapat delapan fungsi supervisi pendidikan, yaitu : 1. Mengkoordinasikan semua usaha sekolah. 2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah. 3. Memperluas pengalaman guru. 4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. 5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. 127
6. Menganalisis situasi belajar-mengajar. 7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. 8. Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru.
C. KOMPETENSI KHUSUS SUPERVISOR PENDIDIKAN
Dari hasil konsultasi dengan para supervisor pendidikan di beberapa Negara Bagian di Amerika Serikat, John Wils dan Joseph Bondi (dalam Wijono, 1989:192-198), mengemukakan ada delapan bidang keterampilan khusus yang merupakan bidang kompetensi bagi para supervisor, yaitu : 1. Supervisor adalah orang yang mengembangkan manusia (supervisors are developers of People).
a. Supervisor yang baik tidak pernah lupa bahwa sekolah adalah lingkungan belajar yang dirancang untuk untuk membantu pertumbuhan anak. anak. Hal ini menuntut menuntut pengetahuan proses perkembangan anak sebagaimana halnya sifat khusus anak di berbagai kelompok di sekolah; b. Terdapat perbedaan dan persamaan di antara anak-anak di sekolah, antara lain dalam hal latar belakang sosial dan pengalaman anak sebelum masuk sekolah, kemampuan belajarnya, ada yang lebih kuat daripada yang lain, ada yang lebih dapat menerima keberhasilan dan kegagalan, dll. Hal ini harus ditampung oleh pimpinan sekolah dan berbeda cara menilainya; c. Bagi beberapa an ak yang demikian “berbeda” sehingga cenderung “istimewa”, karena tidak dapat menyesuaikan dengan suatu norma yang didasarkan pada program pengajaran, diperlukan program-program program-program khusus. Di sinilah bahayanya bahayanya jika supervisor menjadi “ prison dumb” (dungu) yang lupa terhadap tujuan
sekolah, untuk apa menyelenggarakan sekolah, dan untuk siapa kurikulum dan program pengajaran direncanakan. 2. Supervisor adalah pengembang kurikulum (Supervisors are curriculum develop pers). 128
a. Kurikulum yang “riil” adalah apa yang dial ami anak di kelas. Jadi, apa yang seharusnya diajarkan di kelas mesti dikuasai oleh guru. Perbuatan guru menyampaikan kurikulum secara nyata adalah pembuatan program studi. Mengingat supervisor bekerja langsung dengan para guru, maka dia memiliki kesempatan yang baik untuk mempengaruhi perkembangan kurikulum; b. Perkembangan kurikulum dapat diartikan sebagai suatu siklus yang dimulai dari analisis tujuan untuk pendirian sekolah, kejelasan filsafat dan tujuan-tujuan, penunjukkan prioritas-prioritas yang tepat, dan menggali konsep-konsep program dan langkah langkah pengembangannya. Kemudian dilanjutkan dilanjutkan dengan rancangan rancangan kurikulum termasuk mengembangkan standard dan tujuan serta mempertimbangkan pendekatan untuk perbaikannya. Langkah selanjutnya adalah dengan memperlengkapi memperlengkapi atau atau membuat membuat usulan usulan perubahan-perubahan. Siklus kemudian diakhiri dengan evaluasi usaha itu dan identifikasi kebutuhan yang lebih jauh; c. Supervisor bekerja dengan administrator dan guru-guru, juga mempunyai suatu pandangan dari atas ( bird eye view ) tentang proses pengembangan kurikulum. Karena mereka bekerja di kelas dengan guru-guru yang menyampaikan “kurikulum riil”, maka supervisor supervisor adalah “agen” pengawas pengawas yang pokok. Kemam -
puan supervisor memadukan praktek dengan kebijakan umum, menjadikannya penyetor informasi kritik tentang penyempurnaan kurikulum. 3. Supervisor adalah spesialis pengajaran (Supervisors are Instructional Specialists).
a. Peranan supervisi pengajaran paling tidak memiliki tiga dimensi, yaitu riset , komunikasi , dan pengajaran.
1) Dalam peran riset , supervisor harus mengetahui makna dari banyak penelitian yang dilakukan dalam bidang pengajaran yang cukup lama (lk. 25 tahun lalu). Penelitian ini a.l. tentang guru dan efektivitas sekolah, gaya belajar, memberi banyak saran perubahan di kelas. Jadi, supervisor adalah seorang analis pengajaran dan sumber pengetahuan yang relevan tentang bidang pengajaran;
129
2) Dalam peran komunikasi (sebagai komunikator), supervisor membantu para guru dari berbagai bidang studi menyatukan pendapat, menerima usulan, keluhan, dll. kemudian membicarakan/memusyawarahkan pemecahan masalahnya.
Penting juga kecakapan dalam menyampaikan menyampaikan apa yang diamati, diamati,
siapa yang merencanakan pelaksanaan sekolah, atau menghubungkan guru dengan sumber-sumber yang lebih besar yang ada di luar lingkungan sekolah; 3) Dalam peran pengajaran, supervisor adalah guru yang istimewa di kelas. Keahliannya diuji dalam membantu guru baru atau dalam mendemonstrasikan teknik baru untuk guru yang belum berpengalaman. Di sini dia membantu guru kelas menjadi berpengetahuan dan berpengalaman, dan bergabung di antara para guru menyampaikan gagasan-gagasan baru, pergi ke kelas untuk mendemonstrasikan cara mengajar yang baik dan efektif. 4. Supervisor adalah pekerja hubungan manusia (Supervisors are human relations workers).
a. Kebanyakan kerja supervisor adalah informasi dari orang ke orang, apakah bekerja dengan guru-guru secara individual atau kelompok. Juga berkomunikasi dengan staf pengajar dan staf administratif. Karena itu supervisor harus mempunyai pengetahuan dasar-dasar hubungan manusia ( human relations); b. Supervisor harus peka ( sensitif ) memperhatikan kebutuhan berbagai macam kelompok kliennya, kepada siapa dia mengadakan interaksi.
Dia harus
melakukan diplomasi dalam penggunaan bahasa, berasumsi bahwa apa yang dikatakannya akan akan didengar dan dapat mempengaruhi mempengaruhi orang lain. Dia pun harus sebagai pendengar yang baik, yang terucap maupun tidak oleh kliennya; c. Supervisor juga harus mampu memotivasi orang lain, terutama para guru. Karena kedudukannya, supervisor juga harus mampu menerjemahkan kebijakan/ keputusan sekolah dalam tingkah laku para guru dan staf sekolah, termasuk siswa; d. Supervisor juga harus memiliki kecakapan bermusyawarah karena bekerja di lingkungan kelompok-kelompok dalam rangka perbaikan pendidikan; e. Supervisor adalah spesialis hubungan umum secara teratur di sekolah. 130
5. Supervisor adalah pengembang staf (Supervisors are staff developers).
a. Supervisor bertugas memperbaiki kesempatan belajar siswa sekaligus meningkatkan keterampilan guru-guru dan tenaga staf di bidang pekerjaannya masingmasing. Ini berarti mengembangkan sumber daya manusia, yang berarti juga pengembangan staf; b. Sekolah adalah organisasi organisasi manusia, karenanya upaya perbaikan perbaikan perbuatan (tingkah laku) orang-orangnya (guru-guru, staf tata usaha, tenaga teknis fungsional lain, dan para siswa) menjadi penting, dan merupakan bagian tugas pembinaan dari supervisor. Supervisor harus siap dengan model training dari pengalamannya kepada mereka; c. Cara pengembangan staf di antaranya dengan pelatihan jabatan ( inservice training) yang secara individual dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan,
dan sikap perilakunya, sehingga dapat tumbuh berlanjut dan terarah secara tim; d. Supervisor karenanya harus dapat mengidentifikasi dan menyusun jadwal bantuan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masing-masing staf. Bantuan harus berkualitas dalam arti bermanfaat bagi perbaikan pengajaran di sekolah. 6. Supervisor adalah administrator (Supervisors are administrators).
a. Supervisor sebagai administrator memerlukan keterampilan dasar administratif. Ia harus mampu membimbing pembantu dan sekretarisnya dalam mengelola informasi termasuk pencatatan dalam bidang pengajaran; b. Tugas administrator lebih luas dari sekedar manajerial, karena itu perlu membekali diri dengan pengetahuan tentang ilmu administrasi, manajemen, organisasi, ketatausahaan, dll. serta teknik-tekniknya. 7. Supervisor adalah pemimpin perubahan (Supervisors are managers of change).
a. Dulu (20 tahunan yang lalu) para supervisor melaksanakan melaksanakan tugasnya berdasarkan hubungan antarpribadi, memperbaiki pengajaran dengan bekerja langsung dengan orang-orang. orang-orang.
Dewasa ini hubungan antarpribadi sudah berkurang,
karena komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara dan media; b. Kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pengajaran dapat 131
dilakukan melalui berbagai metode. Buku teks, media, program komputer dapat dimanfaatkan dengan dengan baik. Karena itu segala hal hal berkaitan berkaitan dengan pelaksapelaksanaan tugas-tugas supervisor termasuk monitor dan evaluasi lebih mudah ; c. Secara keseluruhan, fungsi-fungsi manajemen termasuk interaksi yang berkaitan dengan tugasnya harus dapat dilaksanakan dengan baik.
8. Supervisor adalah penilai (Supervisors are evaluators).
a. Supervisor menempati posisi sebagai penilai tetap, yaitu menilai kemampuan guru dan staf, pencapaian program, bahan-bahan pengajaran dan buku-buku teks, analisis hasil tes, dll. b. Supervisor secara teratur diharapkan menemukan kebutuhan akan penilaian d an mengadakan survei serta tindak lanjut penelitiannya. Organisasi informasi dan penerjemahan data yang didapat akan menjadi bahan perbaikan pengajaran dan sekolah; c. Supervisor diharapkan pula memegang semua hasil penelitian dalam bidang pendidikan dan menerjemahkan penemuan-penemuannya untuk bahan masukan para guru dan staf di sekolah.
D. TEKNIK-TEKNIK PEMBINAAN GURU
Di antara tugas supervisor adalah pembinaan guru. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya : 1. Kunjungan kelas secara berencana untuk memperoleh gambaran tentang proses belajar-mengajar yang dilaksanakan oleh guru. 2. Pertemuan pribadi pada waktu-waktu yang telah disepakati antara pembina dengan guru untuk masalah-masalah yang dianggap khusus. 3. Rapat rutin antara pembina dengan para guru, biasanya menyangkut masalahmasalah yang sifatnya umum. 4. Kunjungan antar kelas atau sekolah, untuk saling tukar pengalaman serta hal-hal lain yang menyangkut usaha untuk menunjang pelaksanaan interaksi belajarmengajar.
132
5. Pertemuan-pertemuan, misalnya pada KPPS (Kelompok Kerja Penilik Sekolah), KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah), KKG (Kelompok Kerja Guru), dan di forum PKG (Pusat Kegiatan Guru). Dalam melaksanakan supervisi, dapat dipergunakan teknik-teknik sebagai berikut. 1. Teknik yang bersifat individual : a. Kunjungan kelas; b. Observasi kelas; c. Percakapan pribadi; d. Saling mengunungi kelas; e. Menilai diri sendiri. 2. Teknik yang bersifat kelompok : a. Orientasi tehadap guru baru; b. Rapat guru; c. Studi kelompok antar guru; d. Diskusi kelompok; e. Tukar-menukar pengalaman. Dalam praktek, teknik-teknik tersebut di atas tidak dapat sekaligus diterapkan, karenanya perlu adanya bimbingan secara sistematis dari kepala sekolah atau pembinanya. Penerapan teknik supervisi di lapangan dapat dilakukan dilakukan melalui kegiatan membantu guru : 1. Melihat dengan jelas proses belajar-mengajar sebagai suatu sistem. 2. Melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. 3. Menyusun kegiatan belajar-mengajar. 4. Menerapkan metode mengajar yang lebih baik. 5. Menggunakan sumber pengalaman belajar. 6. Menciptakan alat peraga dan penggunaannya. 7. Menyusun program belajar-mengajar. 8. Menyusun tes prestasi belajar. 9. Belajar mengenal siswa dengan baik. 10. Membina moral dan kegembiraan kerja. 133
11. Membina kode etik jabatan guru dan peningkatan semangat/etos kerja. Guru-guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama umumnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) kecuali yang memang masih berstatus guru bantu, bantu, honorer, tenaga kerja suka rela, dll. dll. Jabatan guru PNS adalah jabatan fungsional, yaitu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pembinaan jabatan fungsional guru dilakukan oleh instansi pembina jabatan fungsional, yaitu instansi yang menggunakan jabatan fungsional dan mempunyai kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi dimaksud, atau instansi jika dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional. Instansi pembina jabatan jabatan fungsional guru adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di daerah, ya Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu contoh mekanisme pembinaan jabatan fungsional guru, adalah apa yang telah dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Dasar terhadap guru-guru SD, yang bentuk wadah pembinaannya : 1. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKS) :
Merupakan wahana untuk diskusi, tukar-menukar informasi/pengalaman, mencari/ menemukan alternatif pemecahan dan penyelesaian masalah, dan menetapkan keseragaman dalam dalam pembinaan. KKS juga merupakan merupakan wahana koordinasi dalam upaya pembinaan mata pelajaran, proses interaksi belajar-mengajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Kelompok Kerja Guru (KKG).
Merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan guru dalam meteri pelajaran, persiapan, pengadaan/pembuatan alat, bahan atau sumber belajar, pelaksanaan belajar-mengajar, penilaian pelayanan khusus bagi siswa tertentu, mencari alternatif penyelesaian berbagai masalah, dan penetapan keseragaman berbagai kegiatan. 134
3. Pusat Kegiatan Guru (PKG).
Merupakan wadah bagi guru, kepala sekolah, dan penilik untuk mengadakan pertemuan dan latihan-latihan pada tingkat tingkat kecamatan. kecamatan.
PKG sekaligus sekaligus sebagai
pusat sumber belajar bagi guru. 4. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).
Merupakan forum musyawarah bagi guru-guru yang menangani bidang studi (mata pelajaran) tertentu, misalnya dalam hal menyamakan persepsi terutama dalam kaitan dengan metode pengajaran, atau mungkin juga jika dikaitkan dengan mata pelajaran kelompok ilmu sosial yang sedikit banyak akan mendapat pengaruh lingkungan dan sistem politik kenegaraan.
135
BAB IX EVALUASI PENDIDIKAN
A. PENGERTIAN
Selain istilah evaluasi, terdapat terdapat pula istilah pengukuran pengukuran dan penilaian. Ketiga istilah itu cenderung diartikan diartikan sama, walaupun sebenarnya ada perbedaannya. perbedaannya.
Mengukur
adalah membandingkan membandingkan sesuatu dengan satu satu ukuran dan bersifat kuantitatif. kuantitatif. Menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik-buruk, dan bersifat kualitatif. menilai.
Sementara evaluasi meliputi keduanya, yakni mengukur dan dan
Fokus pengukuran kegiatannya pada proses pengumpulan, pengumpulan, penyusunan,
pengolahan, dan penafsiran data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan fokus penilaian kegiatannya pada proses pemberian nilai serta peringkat kompetensi yang menggambarkan kinerja (unjuk kerja/penampilan kerja atau performansi), berdasarkan hasil pengukuran, yaitu kriteria atau norma tertentu. Kita mengenal dua macam ukuran, yaitu ukuran yang berstandar (meter, kilogram, ohm, derajat, dsb.), ukuran tidak berstandar (jengkal, depa, langkah, dsb.) dan ukuran prakiraan berdasarkan hasil pengalaman, contohnya jeruk manis adalah yang warnanya kuning, besar, dan halus kulitnya. Istilah asing dari pengukuran adalah measurement , sedangkan penilaian adalah evaluation. Dari kata evaluation diperoleh kata Indonesianya evaluasi yang berarti
menilai atau penilaian. penilaian. Untuk lebih menjelaskan menjelaskan pengertian evaluasi, berikut adalah adalah definisi yang diberikan oleh para ahli. (Daryanto, 1999:1-2). 1. Bloom (1971) : “Evaluation, as we see it, is the systematic collection of evidence to determine whether in fact certain changes are taking place in the learners as well as to determine the amount or degree of change in individual students ”. (Evaluasi,
sebagaimana kita lihat, adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan sejauh mana tingkat perubahan dalam pribadi siswa). 136
2. Stufflebeam (1971) : “Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives”. alternatives ”. (Evaluasi merupakan proses meng -
gambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan). 3. Suke Silverius (1991) : “Professional judgment or a process that allows one to make a judgment about the desirability or value of something”. something ”. (Pertimbangan prafesional atau suatu proses
yang memungkinkan seseorang membuat pertimbangan tentang daya tarik atau nilai sesuatu). 4. S.P. Siagian (1996:141) : Penilaian adalah “Proses pengukuran dan pembandingan daripada hasil-hasil
pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil- hasil yang seharusnya dicapai”. 5. Syaiful Sagala (2007:177) :
Penilaian dan pengukuran ialah upaya sistematis mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menafsirkan fakta, data, dan informasi (yang dapat dipertanggung jawabkan) dengan tujuan menyimpulkan nilai atau peringkat kompetensi seseorang dalam satu jenis atau bidang keahlian keprofesian seperti kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan berdasarkan norma kriteria tertentu, serta menggunakan kesimpulan tersebut dalam proses pengambilan keputusan kinerja yang direkomendasikan. 6. Daryanto : Mengemukakan adanya batasan lain, “The “ The determination of the congruence between performance and objectives”. objectives ”. (Penentuan kesesuaian antara pen ampilan
(unjuk kerja/kinerja) dan tujuan). Dari definisi-definisi tersebut di atas yang perlu diperhatikan adalah : 1. Penilaian merupakan fungsi organik sebab pelaksanaan fungsi dimaksud turut menentukan mati-hidupnya suatu organisasi. 137
2. Penilaian adalah suatu proses, berarti kegiatannya harus terus-menerus dilakukan oleh administrasi dan manajemen. 3. Penilaian menunjukkan jurang pemisah ( gap) antara hasil pelaksanaan yang sesungguhnya dicapai (das sein), dengan hasil yang seharusnya dicapai ( das solen). Memang benar jika dikatakan bahwa tidak ada satu organisasi yang selalu mencapai tujuannya seratus prosen memuaskan. Tetapi usaha-usaha serius perlu dilakukan untuk : 1. Menentukan tujuan yang realistis dan pragmatis. 2. Menentukan standar kualitas pekerjaan yang diharapkan. 3. Meneliti sampai pada tingkat apa standar yang telah ditentukan itu dapat dicapai. 4. Mengadakan penyesuaian-penyesuaian penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan baik penyesuaian rencana, rencana, organisasi, cara motivasi atau pengawasan. Penyesuaian pun dapat pula ditujukan terhadap tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
B. TUJUAN EVALUASI PENDIDIKAN
Evaluasi pendidikan pendidikan adalah kegiatan kegiatan menilai dalam dalam bidang pendidikan. Penilaian ini dilakukan oleh semua komponen yang ada di lembaga-lembaga pendidikan, baik di lingkungan pemerintah (Kemendikbud, dan Pemda), di lingkungan swasta (Yayasan), termasuk di sekolah-sekolah sebagai satuan yang menyelenggarakan operasional pendidikan dan pengajaran. Penilaian diarahkan pada kinerja ( performance) orangorang yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam organisasi/institusi. Kinerja adalah manifestasi hasil kerja yang dicapai oleh suatu institusi. Ukuran keberhasilan suatu institusi mencakup seluruh kegiatan setelah melalui uji tuntas terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Proses dan mekanisme kegiatan evaluasi secara instansional di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan pendidikan sudah ada aturannya aturannya tersendiri. Karena itu pembahasan pembahasan dalam diktat atau makalah ini dibatasi hanya penilaian yang dilaksanakan di sekolah, yaitu upaya kepala sekolah dan guru atau pengelola pengajaran untuk melihat keberhasilan belajar para siswanya. Dengan demikian yang dibicarakan dibicarakan di sini adalah 138
pengukuran dan penilaian kinerja siswa saja dalam proses pembelajarannya. Jika digambarkan dalam bentuk diagram, proses penilaian terhadap siswa tersebut akan terlihat sebagai berikut.
INPUT
TRANSFORMASI
OUTPUT
Feedback
1. Masukan (Input) :
Yaitu bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi (perubahan bentuk menjadi). Dalam dunia sekolah, maka bahan mentah dimaksud adalah calon siswa baru. Sebelum diterima, calon siswa itu dinilai dulu kemampuannya, apakah ia akan mampu mengikuti pelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 2. Keluaran (Output) :
Yaitu bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi, ialah siswa lulusan sekolah bersangkutan. Untuk menentukan apakah seorang siswa berhak lulus atau tidak, perlu diadakan kegiatan evaluasi. 3. Perubahan Bentuk (Transformasi) :
Yaitu mesin yang bertugas mengubah bahan mentah (calon siswa) menjadi bahan jadi (siswa lulus). Jika siswa tidak lulus, berarti ada masalah. Adapun unsur-unsur transformasi sekolah tersebut adalah : a. Guru dan personal lainnya; b. Bahan pelajaran; c. Metode mengajar dan sistem evaluasi; d. Sarana penunjang; e. Sistem administrasi. 139
4. Umpan Balik (Feedback) :
Yaitu segala informasi baik yang menyangkut output maupun transformasi. Umpan balik ini diperlukan diperlukan untuk memperbaiki memperbaiki input maupun maupun transformasi. Lulusan yang kurang bermutu atau yang belum memenuhi harapan, akan menggugah semua pihak untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan penyebab kurang bermutunya lulusan. Di antara penyebab dimaksud adalah : a. Input yang mutunya kurang baik; b. Guru dan personal sekolah yang y ang kurang baik; c. Materi pelajaran yang kurang atau tidak cocok; d. Metode mengajar atau sistem evaluasi yang kurang memadai; e. Kurangnya sarpras penunjang; f. Sistem administrasi yang kurang tepat. Evaluasi di sekolah menyangkut calon siswa, lulusan, dan proses pendidikan secara menyeluruh, yaitu : a. Manfaat bagi siswa : Dengan penilaian, maka maka siswa siswa dapat mengetahui sejauh sejauh mana ia berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasilnya ada dua kemungkinan : 1) Memuaskan, sehingga menyenangkan dan menjadi motivasi untuk lebih giat lagi belajar; 2) Tidak memuaskan, harapannya ia akan belajar lagi lebih giat agar tidak terulang. Tetapi kenyataannya bisa jadi malah putus asa. b. Manfaat bagi guru : Dengan penilaian, maka guru akan mengetahui : 1) Siswa-siswa mana yang berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan bahan dan yang belum berhasil. berhasil. Dalam hal ini guru harus harus memusatkan perhatiannya lebih kepada yang belum berhasil, terlebih jika diketahui sebab-sebabnya; 2) Apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi siswa; 3) Apakah metode yang digunakan digunakan sudah tepat atau belum. Jika sebagian besar nilai para siswa jelek, ini merupakan indikasi bahwa metode atau pendekatan yang dilakukan dilakukan kurang kurang tepat. tepat. Di sini guru mestinya mestinya mawas diri dan mencoba 140
mencari metode dan pendekatan lain; c. Manfaat bagi sekolah : Dari penilaian yang dilakukan dan bermanfaat bagi guru, maka kemudian dikembangkan menjadi bahan masukan bagi sekolah : 1) Hasil belajar siswa merupakan cermin kualitas suatu sekolah, karena itu sekolah perlu menciptakan kondisi agar sesuai dengan harapan, misalnya dengan perbaikan kurikulum, metode pengajaran, dll. 2) Jika kurikulum yang dianggap kurang tepat, maka menjadi bahan perencanaan sekolah di masa mendatang; 3) Informasi hasil penilaian dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai bahan dan pedoman bagi sekolah untuk menilai apakah penyelenggaraan pendidikan sudah sesuai dengan standar atau belum. Sesuai dengan urutan kejadiannya, dalam proses transformasi, evaluasi dibedakan atas tiga hal, yaitu sebelum, selama, dan sesudah terjadi proses dalam kegiatan sekolah. Dalam hal ini para pelaksana pelaksana pendidikan harus berorientasi pada tujuan yang akan dicapai, dan tinjauannya diarahkan pada siswa secara individual maupun kelompok (kelas atau atau per angkatan). Tujuan utama melakukan melakukan evaluasi dalam dalam proses pembelajaran adalah untuk mendapatkan informasi yang akurat tentang tingkat pencapaian tujuan instruksional oleh para siswa sehingga dapat diupayakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut ini merupakan merupakan fungsi evaluasi yang dapat berupa : 1. Penempatan pada tempat yang tepat. 2. Pemberian umpan balik. 3. Diagnosis kesulitan belajar siswa. 4. Penentuan kelulusan. Untuk masing-masing tindak lanjut tersebut di atas terdapat tes, yaitu : 1. Tes penempatan. 2. Tes formatif. 3. Tes diagnostik. 4. Tes sumatif.
141
1. Tes Penempatan (Placement Test).
Tes ini dilakukan dilakukan pada awal awal tahun ajaran untuk untuk mengukur kesiapan siswa siswa dan mengetahui tingkat pengetahuan yang telah dicapai sehubungan dengan materi yang akan disajikan. Dengan demikian siswa dapat ditempatkan pada kelompok yang sesuai dengan tingkat tingkat pengetahuan pengetahuan yang dimilikinya dimilikinya itu. Akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk sistem klasikal seperti yang umumnya dilaksanakan di Indonesia. Tes ini biasanya disusun dengan ruang ruang lingkup yang luas dan dan memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, sehingga dapat membedakan antara siswa yang sudah dan yang belum menguasai pelajaran. Tes semacam ini dibuat dan mengacu pada norma, sehingga disebut tes acuan norma (norma referenced test ). ). 2. Tes Formatif (Formative Test).
Tes ini dilakukan di tengah program pengajaran, untuk memantau ( memonitor ) kemajuan belajar siswa demi memberikan umpan balik, baik kepada siswa maupun kepada guru. Berdasarkan hasil tes ini, guru dan siswa dapat mengetahui mengetahui apa yang masih perlu dijelaskan kembali agar materi pelajaran dapat dikuasai lebih baik. Guru maupun siswa dapat melihat bagian mana umumnya materi yang belum dikuasasi. Tes formatif formatif umumnya mengacu pada kriteria, karena karena itu disebut tes acuan kritaria (critrerion referenced test ). ). Di sini dibuatkan tugas-tugas berupa
tujuan instruksional yang harus dicapai siswa untuk untuk dapat dikatakan dikatakan berhasil dalam belajarnya. Tugas-tugas itulah yang merupakan merupakan kriteria untuk menilai apakah apakah siswa berhasil atau tidak dalam belajarnya. 3. Tes Diagnostik (Diagnostic Test).
Tes ini bertujuan untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa dan mengupayakan perbaikannya. Sepintas lalu tampak seperti tes formatif, akan tetapi penyusunannya berbeda dari tes formatif formatif atau lainnya. Karena tujuannya untuk mendiagnosis kesulitan belajar siswa, maka perlu diketahui lebih dulu bagian mana dari pelajaran yang menyulitkan belajar siswa. Itu artinya, perlu disajikan dulu hasil tes formatif sehingga diketahui bagian-bagian pelajaran yang tidak/belum dikuasasi siswa. Barulah kemudian dibuatkan butir-butir soal yang lebih memusatkan pada bagian 142
itu sehingga dapat dipakai untuk mendeteksi bagian-bagian mana dari pokok bahasan atau subpokok bahasan yang belum dikuasai. Untuk tiap unit dalam pokok bahasan atau subpokok bahasan yang belum dikuasasi itu dibuatkan beberapa soal yang tingkat kesukarannya relatif rendah. Hal ini untuk untuk memperoleh informasi bahwa unit tertentu belum dikuasasi sehingga soalnya tidak dapat dijawab kendati umumnya mudah. Atas dasar informasi ini, guru dapat mengupayakan perbaikannya. 4. Tes Sumatif (Summative Test).
Tes ini diberikan pada akhir tahun ajaran atau akhir dari suatu jenjang pendidikan. Makna ini kemudian diperluas dan dipakai pada akhir catur wulan atau akhir semester, sehingga ada ulangan atau Ujian Tengah Semester (UTS) di samping Ujian Akhir Semester (UAS), dan Ujian Sidang bagi mahasiswa, yaitu ujian komprehensif dalam mengakhiri jenjang jenjang pendidikan. Itulah sebabnya tes tes ini dimaksudkan dimaksudkan untuk memberikan nilai yang menjadi dasar dalam menentukan kenaikan kelas (tingkat) atau kelulusan siswa, atau pemberian sertifikat bagi yang berhasil menyelesaikan pelajaran dengan baik. Karena sekarang ini banyak sekolah sekolah yang sudah menerapmenerapkan sistem kredit, maka maka tidak ada lagi istilah istilah tidak naik kelas/tingkat. kelas/tingkat. Oleh karena itu siswa/mahasiswa dapat terus mengikuti pelajaran di kelasnya, dengan catatan yang belum lulus harus diselesaikan menyusul.
C. FUNGSI EVALUASI PENDIDIKAN
Dengan mengetahui tujuan dan manfaat evaluasi ditinjau dari beberapa segi dalam sistem pendidikan, maka dapat disimpulkan pula bahwa fungsi evaluasi ada beberapa hal, yaitu : 1. Evaluasi Berfungsi Selektif.
Dengan evaluasi, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi terhadap siswanya dengan berbagai tujuan : a. Untuk memilih siswa yang dapat diterima di sekolah; b. Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat berikutnya; 143
c. Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa; d. Untuk memilih siswa yang sudah berhak meningggalkan sekolah (lulus). 2. Evaluasi Berfungsi Diagnostik.
Jika instrumen dan proses evaluasi memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan siswa, dan yang menjadi penyebabnya. Jadi, dengan evaluasi sebenarnrnya guru tengah mendiagnosis kebaikan dan kelemahan baik mengenai kurikulum maupun metode pengajaran yang dilakukan, sehingga dapat ditentukan upaya perbaikannya. pe rbaikannya. 3. Evaluasi Berfungsi Penempatan.
Sistem baru pendidikan di dunia Barat yang kini populer adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar yang berbentuk modul atau lainnya. lainnya. Timbulnya sistem ini karena karena adanya adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa bakatnya sendiri-sendiri, sehingga pelajaran akan lebih efektif jika disesuaikan dengan dengan pembawaan yang ada. Akan tetapi disebabkan keterbatasan keterbatasan sarpras dan tenaga pendidikan, yang bersifat individual kadang sukar sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan, adalah dengan cara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana siswa harus ditempatkan, maka dilakukan evaluasi. Para siswa yang dari hasil evaluasinya cenderung sama, akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. 4. Evaluasi Berfungsi sebagai Pengukuran Keberhasilan.
Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu faktor guru, kurikulum, metode mengajar, dan sarpras. s arpras. Lain daripada itu, evaluasi dalam kaitan dengan pengembangan sistem pendidikan dimaksudkan untuk :
144
1. Perbaikan Sistem.
Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif, karena informasi yang didapat akan dijadikan masukan bagi perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam dalam sistem pendidikan yang sedang dikembangkan. dikembangkan. Dalam hal ini evaluasi lebih merupakan kebutuhan yang datang dari dalam sistem sendiri, karena evaluasi dipandang sebagai faktor yang memungkinkan dicapainya hasil pengembangan yang optimal dari sistem bersangkutan. be rsangkutan. 2. Pertanggungjawaban.
Pada akhir fase pengembangan sistem pendidikan, perlu adanya pertanggungjawaban dari pihak pengembang kepada berbagai pihak yang berkepentingan ( stakeholders). Pihak-pihak dimaksud mencakup baik pihak yang menyeponsori kegiatan
pengembangan sistem, maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari sistem yang dikembangkan. Pihak-pihak dimaksud dimaksud adalah pemerintah, dunia dunia usaha (swas(swasta), masyarakat, orang tua/wali, petugas pendidikan, dan lain-lain yang terlibat kegiatan pengembangan. Bagi pihak pengembang, tujuan pengembangan tidak hanya dipandang sebagai suatu kebutuhan dari dalam, melainkan lebih merupakan suatu “keharusan” dari
luar. Hal ini tidak dapat dapat dihindari karena merupakan merupakan konsekuensi logis dari adanya adanya pertanggungjawaban sosial, politik, politik, ekonomi, maupun maupun moral. Dalam pertanggung jawaban hasil yang telah dicapainya, pihak pengembang perlu mengemukakan kekuatan dan kelemahan dari sistem yang tengah dikembangkannya, serta usahausaha lebih lanjut yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tadi. Nah, untuk menghasilkan informasi tentang kekuatan dan kelemahan tersebut diperlukan evaluasi. 3. Penentuan Tindak Lanjut Hasil Pengembangan.
Tindak lanjut hasil pengembangan sistem pendidikan dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan : Pertama, apakah sistem baru akan atau tidak akan disebarluaskan? Kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara bagaimana pula sistem baru tersebut akan disebarluaskan? disebarluaskan? Ditinjau dari proses pengembangan pengembangan 145
sistem yang sudah berlangsung, pertanyaan pertama dianggap tidak tepat diajukan pada akhir fase pengembangan, karena hanya mempunyai dua kemungkinan jawaban, ya atau tidak . Jika jawabannya tidak, tidak, akan dihadapkan dihadapkan pada situasi situasi yang tidak menguntungkan, misalnya dalam hal biaya, tenaga, dan waktu yang telah dikerahkan, para siswa yang yang telah menggunakan cara baru selama proses pengembangan pun telah terlanjur dirugikan, demikian juga sekolah-sekolah tempat proses pengembangan harus kembali menyesuaikan diri kepada yang lama. Jadi, lambat laun akan timbul sikap skeptis di kalangan orang tua/wali dan masyarakat terhadap pembaruan pendidikan dalam bentuk apa pun. Pertanyaan yang kedua dipandang lebih tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan, karena mengimplikasikan sekurang-kurangnya tiga anak pertanyaan : Aspek-aspek mana dari sistem tersebut yang masih perlu diperbaiki atau disesuaikan, strategi penyebarluasan yang bagaimana yang sebaiknya ditempuh, dan persyaratan-persyaratan apa yang perlu dipersiapkan lebih dulu di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan ini dirasa lebih konstruktif ditinjau dari segi sosial, politik, ekonomi, moral, maupun teknis. Untuk mendapat mendapat jawaban pertanyaan ini sebagai informasi, diperlukan evaluasi.
D. PRINSIP-PRINSIP DAN TEKNIK EVALUASI PENDIDIKAN 1. Prinsip-prinsip Evaluasi.
Betapa pun baiknya prosedur evaluasi yang diikuti dan sempurnanya teknik evaluasi yang diterapkan, akan tetapi jika tidak dipadukan dengan berbagai prinsip-prinsip penunjangnya, maka hasil hasil evaluasi akan kurang dari apa yang diharapkan. diharapkan. Prinsipprinsip dimaksud adalah : a. Keterpaduan. Evaluasi merupakan komponen terintegrasi (terpadu) dalam program pengajaran di samping tujuan instruksional dan materi serta metode pengajarannya. Tujuan instruksional, materi dan metode pengajaran, serta evaluasi merupakan kesatuan terpadu terpadu yang tidak boleh terpisahkan. terpisahkan.
Karenanya, perencanaan evaluasi
harus sudah diterapkan pada waktu penyusunan satuan pengajaran sehingga 146
dapat disesuaikan secara harmonis dengan instruksional dan materi pengajaran yang akan disajikan. b. Keterlibatan Siswa. Hal ini berkaitan erat dengan metode belajar CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) yang menuntut keterlibatan keterlibatan siswa. Untuk dapat mengetahui mengetahui sejauh mana siswa berhasil dalam kegiatan belajar yang dijalaninya secara aktif, siswa membutuhkan evaluasi. Jadi, evaluasi bagi siswa siswa sudah merupakan merupakan kebutuhan, bukan bukan sesuatu yang harus dihindari. Penyajian evaluasi oleh guru merupakan upaya upaya untuk memenuhi kebutuhan siswa akan informasi tentang kemajuan dalam belajarnya. Siswa akan kecewa jika usahanya dalam belajar be lajar tidak dievaluasi. c. Koherensi. Prinsip ini dimaksudkan agar evaluasi berkaitan dengan materi pengajaran yang sudah disampaikan sesuai dengan ranah kemampuan kemampuan yang hendak diukur. Jadi, tidak dibenarkan menyusun alat evaluasi evaluasi hasil/pencapaian hasil/pencapaian belajar yang belum disajikan dalam kegiatan belajar-mengajar, demikian halnya jika alat evaluasi berisi butir yang tidak berkaitan dengan bidang kemampuan yang hendak diukur. d. Pedagogis. Evaluasi juga perlu diterapkan sebagai upaya perbaikan sikap dan tingkah laku ditinjau dari segi pedagogis. Evaluasi dan hasilnya hendaknya dapat dipakai sebagai alat motivasi bagi siswa dalam kegiatan belajarnya. Hasil evaluasi hendaknya dirasakan oleh siswa sebagai reward (ganjaran), yakni penghargaan bagi yang berhasil, sekaligus funishment (hukuman) bagi yang kurang/tidak kurang/tidak berhasil. e. Akuntabilitas. Sejauh mana keberhasilan program pengajaran harus disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan sebagai laporan pertanggungjawaban ( accounta). Pihak-pihak dimaksud dimaksud adalah orang tua/wali tua/wali siswa, calon majikan, majikan, masyability ). rakat lingkungan, dan lembaga pendidikan sendiri baik pemerintah maupun swasta. Masalah yang dihadapi di sini adalah sampai di manakah gambaran yang harus diperoleh mengenai kemajuan siswa, karena tiap siswa merupakan sesuatu 147
yang kompleks. Untuk mengetahui keadaan keadaan siswa secara secara lengkap, berarti harus diungkap segenap segmen kepribadiannya yang meliputi temperamen (perangai), waktu penyesuaian diri ( adjustment ), ), pola minat dan bakatnya, dll. Selanjutnya harus diungkap pula tingkat kecerdasannya, jenis prestasinya dalam bidang pelajaran, keadaan keluarganya, lingkungan budayanya, dll. 2. Teknik Evaluasi.
Secara garis besar, teknik evaluasi itu dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu teknik tes, dan teknik nontes. a. Teknik Tes.
Pengertian tes sendiri ada beberapa definisi (Daryanto, 1999:35). 1) Amir D. Indrakusuma : Tes adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan obyektif untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat. 2) Muchtar Buchori : Tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hasil-hasil pelajaran tertentu pada seseorang murid atau kelompok murid. 3) Webster’s Collegiate : Test = any series of questions or exercise or other means of measuring the skill, knowledge, intelligence, capacities of aptitudes or an individual or group. (Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat
lain yang digunakan untuk mengukur mengukur keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok). Dari kutipan-kutipan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tes merupakan suatu alat pengumpul informasi, tetapi jika dibandingkan dengan alat-alat lain, tes ini sifatnya lebih resmi karena penuh dengan batasan-batasan. Jika diterapkan di sekolah maka tes ini mempunyai fungsi ganda, yaitu untuk mengukur siswa dan untuk mengukur keberhasilan pengajaran. Ditinjau dari segi kegunaan untuk mengukur siswa, maka dibedakan atas adanya tiga macam tes, yaitu tes diagnostik , tes formatif , dan tes sumatif . 148
Perbedaan antara tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif paling tidak ditinjau dari sembilan aspek, yaitu : Fungsi, waktu, titik berat atau penakannya, alat evaluasi, cara memilih tujuan yang dievaluasi, tingkat kesulitan soal-soal tes, cara menyekor, tingkat capaian, capaian, dan metode menuliskan menuliskan hasil tes. 1) Ditinjau dari fungsinya : Tes Diagnostik :
- Menentukan apakah bahan prasyarat telah dikuasai atau belum; - Menentukan tingkat penguasaan siswa terhadap bahan yang dipelajari; - Memisah-misahkan (mengelompokkan) siswa berdasarkan kemampuan dalam menerima pelajaran yang akan dipelajari; - Menentukan kesulitan-kesulitan belajar yang dialami untuk menentukan cara yang khusus untuk mengatasi atau memberikan bimbingan. Tes Formatif :
- Sebagai umpan balik bagi siswa, guru, maupun program untuk menilai pelaksanaan satu unit program. Tes Sumatif :
- Untuk memberikan memberikan tanda kepada siswa bahwa telah mengikuti suatu program, serta menentukan posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan kawan-kawannya dalam kelompok. 2) Ditinjau dari waktu : Tes Diagnostik :
- Pada waktu penjaringan calon siswa; - Pada waktu membagi kelas atau awal memberikan pelajaran; - Selama pelajaran berlangsung jika guru akan memberikan bantuan kepada siswa. Tes Formatif :
- Selama pelajaran berlangsung untuk mengetahui kekurangan agar pelajaran dapat berlangsung dengan baik. Tes Sumatif :
- Pada akhir catur wulan, semester, atau akhir pendidikan. 3) Ditinjau dari titik berat/penekanan penilaian : 149
Tes Diagnostik :
- Tingkat laku kognitif, afektif, dan psikomotor; - Faktor-faktor fisik, psikologis, dan lingkungan. Tes Formatif :
- Menekankan pada tingkah laku kognitif. Tes Sumatif :
- Pada umumnya menekankan pada tingkah laku kognitif, namun ada kalanya pada tingkah laku psikomotor, dan kadang pada afektif. Kesemuanya yang diukur adalah tingkatan yang lebih tinggi, bukan hanya sekedar ingatan atau hafalan. 4) Dilihat dari segi alat evaluasi : Tes Diagnostik :
- Tes prestasi belajar yang sudah distandarisasikan; - Tes buatan guru; - Pengamatan dan daftar cocok ( check list ). ). Tes Formatif :
- Tes prestasi belajar yang telah tersusun dengan den gan baik. Tes Sumatif :
- Tes ujian akhir. 5) Ditinjau dari cara memilih tujuan yang dievaluasi : Tes Diagnostik :
- Memilih tiap-tiap keterampilan prasyarat; - Memilih tujuan tiap program pelajaran secara berimbang; - Memilih yang berhubungan dengan tingkah laku fisik, mental, dan perasaan. Tes Formatif :
- Mengukur semua tujuan instruksional khusus. Tes Sumatif :
- Mengukur tujuan instruksional umum. 6) Ditinjau dari tingkat kesulitan tes : Tes Diagnostik :
- Untuk mengukur keterampilan dasar diambil banyak soal tes yang mudah, 150
yang tingkat kesulitannya (indeks kesukaran) 0,65 atau lebih. Tes Formatif :
- Belum dapat ditentukan. Tes Sumatif :
- Rata-rata mempunyai tingkat kesulitan antara 0,35 sampai dengan 0,70, ditambah beberapa soal yang mudah dan beberapa soal yang sangat sukar. 7) Ditinjau dari cara menyekor ( scoring) : Tes Diagnostik :
- Menggunakan standar mutlak dan standar relatif ( criterion referenced and norm referenced ). ). Tes Formatif :
- Menggunakan standar mutlak ( criterion referenced ). ). Tes Sumatif :
- Kebanyakan menggunakan standar relatif ( norm referenced ), ), tetapi dapat pula dipakai standar mutlak ( criterion referenced ). ). 8) Ditinjau dari tingkat pencapaian : Tingkat pencapaian yang dimaksud adalah skor yang harus dicapai siswa dalam setiap tes.
Tentu tidak akan sama. sama. Rendahnya tuntutan terhadap terhadap
tingkat pencapaian tergantung dari fungsi dan tujuan masing-masing tes. Tes Diagnostik :
- Yang sifatnya memoninor tingkat kemajuan, tingkat pencapaian siswa merupakan informasi tentang keberhasilannya. Tindakan guru selanjutnya adalah menyesuaikan dengan hasil tes ini; - Tes prasyarat adalah tes diagnostik yang sifatnya khusus, fungsinya untuk mengetahui penguasaan bahan prasyarat yang sangat penting untuk kelanjutan studi studi bagi pengetahuan berikutnya. berikutnya.
Untuk itu maka tingkat tingkat
penguasaannya dituntut 100%. Tes Formatif :
- Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah mencapai tujuan instruksional umum yang diuraikan diuraikan menjadi tujuan instruksional khusus.
Dulu,
tidak ada tuntutan terhadap pencapaian tik, namun tahun 1975 dengan 151
keluarnya kurikulum 1975 dan modul, tingkat pencapaian untuk tes formatif adalah 75%. Siswa yang belum mencapai skor 75% dari skor yang diharapkan diwajibkan menempuh kegiatan perbaikan ( renudial program) sampai lulus, yang berarti siswa tersebut telah mencapai 75% dari skor maksimal yang diharapkan. Tes Sumatif :
- Sesuai dengan fungsi tes ini, maka di sini tidak diperlukan suatu tuntutan harus berapa tingkat penguasaan yang dicapai. Perlu diingat bahwa tes ini dilaksanakan pada akhir program, berarti nilainya dipergunakan untuk menentukan kenaikan kelas kelas atau kelulusan. Secara terpisah tidak ditentukan ditentukan tingkat pencapaiannya, tetapi secara keseluruhan akan dikenakan suatu norma tertentu, yaitu norma kenaikan kelas atau norma kelulusan. 9) Ditinjau dari cara pencatatan hasil : Tes Diagnostik :
- Dicatat dan dilaporkan dalam bentuk profil. Tes Formatif :
- Prestasi tiap siswa dilaporkan dalam bentuk catatan “berhasil” atau “gagal” menguasai sesuatu tugas. Tes Sumatif : - Keseluruhan atau sebagian skor dari tujuan-tujuan yang dicapai. Sementara itu Scawia B. Anderson dalam Daryanto (1999:52) yang dikutip dari Suharsimi Arikunto (1995:23-48), membedakan membedakan tes
menurut dimensi-
dimensi seperti tersebut di bawah ini. 1) Tes ditinjau dari unsur suatu kegiatan , dapat dibedakan atas tes pengukur proses dan tes pengukur hasil; 2) Tes ditinjau dari tujuan penggunaan hasil , dibedakan atas tes formatif, tes subsumatif, dan tes sumatif; 3) Tes ditinjau dari konstruksi yang diukur , dibedakan atas tes kepribadian, tes bakat, tes kemampuan, dan tes minat, perhatian, perh atian, sikap;
152
4) Tes ditinjau dari isi atau bidang studi , dibedakan atas tes matematik, sejarah, IPA, olah raga, keterampilan, dsb. 5) Tes ditinjau dari lingkup materi yang diungkap, dibedakan atas tes pencapaian dan tes penelusuran. Tes hasil belajar mengungkap materi yang luas, sedang tes penelusuran dikenakan pada sebagian kecil bahan, agar tester (yang mengetes) dapat lebih cermat mengamati sesuatu; 6) Tes ditinjau dari keragaman butir atau tugas , dibedakan atas tes homogen (seragam) dan tes heterogen (beragam). Tes yang digunakan untuk mengukur sesuatu aspek misalnya faktor minat, maka tesnya terdiri dari butir-butit yang seragam. Tes terstandar biasanya terdiri dari dari butir-butir yang beragam. beragam. 7) Tes ditinjau dari cara tester memberikan respons , dibedakan atas tes tertulis, tes lisan, tes penampilan, dan tes pengenalan (benar-salah, pilihan berganda, menjodohkan, dsb.); 8) Tes ditinjau dari cara skoring , dibedakan atas tes obyektif (dikenal dengan check point ) dan tes subyektif, yaitu yang memerlukan pertimbangan subyek-
tifitas penilai. 9) Tes ditinjau dari standar dalam menentukan jawaban , yakni tes yang menuntut adanya kebenaran mutlak (mengenal benar-salah) dan tes yang dimaksudkan untuk sekedar mengetahui keadaan seseorang, misalnya tes untuk sikap atau pendapat; 10) Tes ditinjau dari cara pengadministrasiannya, dibedakan atas tes awal ( pre test ), ), yang dilakukan sebelum diberikan perlakuan, dan tes akhir ( post test )
yang dilakukan setelah adanya perlakuan; 11) Tes ditinjau dari tekanan aspek yang diukur , dibedakan atas “speed “ speed test ”, ”, yakni tes yang digunakan untuk mengukur kecepatan testee (peserta tes) bekerja, dan “ power test ” yakni tes yang digunakan untuk mengukur kemam -
puan testee. Pembedaan atas tes berdasarkan aspek ini dijumpai pada tes psikologi seperti halnya mengukur tes kemampuan umum (TKU); 12) Tes ditinjau dari banyaknya testee , dibedakan atas tes individual dan tes kelompok. Tes pengukuran intelegensi yang sifatnya klinis merupakan contoh tes individual, sedangkan tes-tes yang berhubungan dengan capaian di 153
lapangan seperti pendidikan, industri, atau militer, pada umumnya merupakan tes kelompok; 13) Tes ditinjau dari penyusunannya , dibedakan atas tes buatan guru dan tes yang diperdagangkan, yang dikenal dengan tes berstandar. Teknis tes juga digunakan untuk mengukur yang berkaitan dengan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. 1) Pengukuran Ranah Kognitif . Menurut taksonomi Bloom (1956), aspek kognitif dibedakan atas enam jenjang yang diurutkan diurutkan secara hierarki hierarki piramidal, yaitu : - Pengetahuan; - Pemahaman; - Penerapan; - Analisis; - Sistesis; - Penilaian. Digambarkan dalam bagan sebagai berikut : Penilaian
(Evaluating)
Sintesis
(Synthesis)
Analisis
(Analysys)
Penerapan
(Application)
Pemahaman
(Comprehension)
Pengetahuan
(Knowledge)
Pengetahuan merupakan aspek kognitif yang paling dasar.
2) Pengukuran Ranah Afektif. Meliputi lima jenjang kemampuan, yaitu : - Menerima (receiving) : Menanyakan, menjawab, menyebutkan, memilih, 154
mengidentifikasi, memberikan, mencandrakan, mengikuti, menyeleksi, menggunakan, dsb. - Menjawab (responding) : Menjawab, melakukan, menulis, berbuat, menceritakan, membantu, mendiskusikan, melaksanakan, mengemukakan, melaporkan, dsb. - Menilai (valuing) : Menerangkan, membedakan, memilih, mempelajari, mengusulkan, menggambarkan, menggabung, mempelajari, menyeleksi, bekerja, membaca, dsb. - Organisasi (organization) : Mengorganisasikan, menyiapkan, mengatur, mengubah, membandingkan, mengintergrasikan, memodifikasi, menyusun, memadukan, menyelesaikan, mempertahankan, menjelaskan, menyatukan, menggeneralisasikan, dsb. - Karakteristik dengan satu nilai atau kompleks nilai ( characterization by a value or value complex ) : Menggunakan, mempengaruhi, memodifikasi,
mengusulkan, menerapkan, memecahkan, merevisi, bertindak, mendengarkan, mengusulkan, menyuruh, membenarkan, dsb. 3) Pengukuran Ranah Psikomotor . Terdapat tiga kelompok utama dalam ranah psikomotorik, yaitu : - Keterampilan motorik ( muscular or motor skills) : Memperlihatkan gerak, menunjukkan hasil (pekerjaan tangan), menggerakkan, menampilkan, melompat, dsb. - Manipulasi benda-benda (manipulation of materials or object) : Menyusun, membentuk, memindahkan, menggeser, mereparasi, dsb. - Koordinasi neuromuscular : Menghubungkan, mengamati, memotong, dsb. Peranan ranah psikomotor semakin dirasakan pentingnya, akan tetapi tidak diterangkan lebih luas di sini. Sekedar mendapatkan mendapatkan gambaran gambaran global tentang tentang tingkat klasifiksi dan subkategori dari ranah tersebut, di bawah ini dijelaskan secara matriks.
155
Tingkat Klasifikasi dan Kategori
Batasan
Tingkah Laku
1. Gerakan Refleks : a. Segmental; b. Intersegmental; c. Suprasegmental. 2. Gerakan Fundamental yang Dasar : a. Gerakan Lokomotor; b. Gerakan Nonlokomotor; c. Gerakan manipulatif. 3. Kemampuan Perseptual : a. Diskriminasi Kinestetis; b. Diskriminasi Visual; c. Diskriminasi Auditeoris; d. Diskriminasi Tektil; e. Diskriminasi Terkoordinir. 4. Kemampuan Fisik : a. Ketahanan; b. Kekuatan; c. Fleksibilitas; d. Agilitas. 5. Gerakan Terampil : a. Keterampilan Adaptif; b. Keterampila Adaptif Terpadu; c. Keterampilan Adaptif Kompleks. 6. Komunikasi Nondiskursif : a. Gerakan Ekspresif; b. Gerakan Interpretif.
Kegiatan yang timbul tanpa sadar dalam menjawab rangsangan.
Bungkuk, meregangkan badan, penyesuaian postur tubuh.
Pola-pola gerakan yang dibentuk dari paduan gerakan-gerakan refleks dan merupakan dasar gerakan terampil kompleks.
Jalan, lari, lompat, luncur, guling, mendaki, dorong, tarik, pelintir, pegang, dsb.
Interpretasi stimulasi dengan berbagai cara yang memberi data untuk siswa membuat penyesuaian dengan lingkungannya.
Hasil-hasil kemampuan perseptual diamati dalam semua gerakan yang disengaja.
Karakteristik fungsional dari kekuatan organik yang esensial bagi perkembangan gerakan yang sangat terampil.
Lari jauh, berenang, gulat, bungkuk, balet, mengetik, dsb.
Sutu tingkat efisiensi jika melakukan tugas-tugas gerakan kompleks yang didasarkan atas pola gerakan intern.
Semua keterampilan yang dibentuk atas dasar lokomotor dan pola gerakan manipulasi.
Komunikasi melalui gerakan tubuh mulai dari ekspresi muka sampai gerakan koreografis yang rumit.
Postur tubuh, gerakan muka, semua gerakan tarian dan koreografis yang dilakukan dengan efisien.
Sumber : Daryanto (1999:122-123).
b. Teknik Nontes.
Ada beberapa teknik nontes, yaitu : 1) Skala bertingkat ( rating scale); 2) Kuesioner (questionaire); 3) Daftar cocok ( check list ); ); 4) Wawancara (interview ); ); 5) Pengamatan (observation); 6) Riwayat hidup ( biodata atau curriculum vitae). 156
Penjelasannya adalah sebagai berikut : 1) Skala Bertingkat (Rating Scale) : Skala menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap suatu hasil pertimbangan. Contohnya, adalah adalah skor atau atau biji yang diberikan diberikan oleh guru guru di sekolah untuk menggambarkan tingkat prestasi prestasi belajar siswa. Siswa yang mendapat skor 8, digambarkan di tempat yang lebih kanan dalam skala, disbandingkan penggambaran skor 5, dst. . 4
. 5
. 6
. 7
. 8
Jarak antara angka-angka harus sama, dan meletakkannya secara bertingkat dari yang rendah di sebelah sebelah kiri, dan ke yang yang tinggi di sebelah kanan. kanan. Oleh karena itu skala ini ini disebut skala bertingkat. bertingkat. Kita dapat menilai segala segala sesuatu dengan skala, maksudnya agar agar pencatatannya obyektif. Termasuk misalnya misalnya dalam menggambarkan menggambarkan kepribadian seseorang, atau skala sikap (Likert). (Likert). Contohnya, kecenderungan seseorang terhadap jenis kesenian tertentu, maka bisa saja sikapnya :
. 1
. 2
Sangat tidak Tidak suka Suka
. 3
. 4
Biasa
Suka
. 5 Sangat suka
2) Kuesioner (Questionaire) : Juga sering disebut angket ( anquette), yaitu daftar pertanyaan yang harus diisi orang yang akan diukur diukur (responden). (responden).
Dengan kuesioner ini orang dapat
diketahui tentang keadaan/data diri, pengetahuan, pengalaman, sikap, pendapatnya, dll. Kuesioner ini bermacam-macam bermacam-macam ditinjau dari dari beberapa aspeknya. aspeknya. - Ditinjau dari siapa yang menjawab : + Kuesioner langsung, jika kuesioner tersebut dikirimkan dan diisi langsung oleh orang yang dimintai jawaban tentang dirinya;
157
+ Kuesioner tindak langsung, jika dikirimkan dan diisi oleh bukan orang yang diminta keterangan. keterangan. Biasanya digunakan digunakan untuk mencari mencari keterangan tentang bahan, anak, saudara, tetangga, dsb. - Ditinjau dari cara menjawab : + Kuesioner tertutup, yaitu yang disusun dengan menyediakan pilihan jawaban langkah, sehingga pengisi hanya tinggal memberi tanda pada jawaban yang dipilih, misalnya dengan daftar cocok atau tanda checklist (V). Contoh dalam formulir formulir isian tentang tentang pendidikan, pendidikan, mahasiswa mengisi pada kotak PT.
SD
SLTP
SLTA
V
PT
+ Kuesioner terbuka, yaitu yang disusun sedemikian rupa sehingga responden bebas mengisi berupa pendapatnya sendiri. sendiri.
Hal ini jika macam macam
jawabannya belum rinci dengan jelas sehingga kemungkinannya beragam. beragam. Contoh untuk nama, alamat, orang tua, dll. tidak mungkin diberikan dengan cara memilih memilih pilihan jawaban. jawaban. Biasanya kuesioner kuesioner ini digunakan digunakan untuk meminta tanggapan atau pendapat seseorang. 3) Daftar Cocok (Check list ) : Adalah deretan pernyataan (biasanya singkat-singkat), yang akan didisi oleh responden yang dievaluasi, dengan tinggal membubuhkan tanda check list pada jawaban yang dianggap cocok/setuju dari pernyataan yang disediakan. Contoh : Berilah tanda check list pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda.
Pendapat Penting Pernyataan
1. Melihat pemandangan 2. Olah raga tiap hari 158
Biasa
Tidak Penting
3. Nonton film 4. Belajar bela diri 5. Tulisan bagus 6. Berkunjung ke teman
Ada pendapat yang mengatakan, sebenarnya skala bertingkat dapat digolongkan ke dalam daftar cocok, karena responden sama-sama diminta untuk memberikan tanda cocok pada pilihan jawaban yang tepat. 4) Wawancara (Interview ) : Adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan tanya jawab sepihak. Dikatakan sepihak lantaran dalam wawancara ini responden tidak diberi kesempatan sama sekali untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, pertanyaan hanya diajukan oleh subyek (pelaku) evaluasi. Wawancara dapat dilakukan dilakukan dengan dua cara, yaitu : - Wawancara bebas, jika responden diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya, tanpa dibatasi oleh patokan-patokan yang dibuat oleh subyek (pewawancara); - Wawancara terpimpin, jika pertanyaan-pertanyaannya telah disusun lebih dulu oleh pewawancara. Jadi, responden pada waktu menjawab pertanyaan tinggal memilih jawaban yang sudah dipersiapkan oleh pewawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kadang besifat memimpin, mengarahkan, artinya si responden sudah dipimpin oleh sebuah daftar cocok, sehingga dalam menuliskan jawaban, tinggal membubuhkan tanda cocok di tempat yang sesuai dengan keadaan responden. 5) Pengamatan (Observation) : Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan pencatatan secara sistematis. Ada tiga macam observasi : - Observasi partisipan, yaitu yang dilakukan oleh pengamat, tetapi si penga159
mat memasuki dan ikut kegiatan kelompok yang sedang diamati. Dalam hal ini pengamat benar-benar mengikuti kegiatan kelompok, tidak pura-pura, sehingga ia dapat menghayati dan merasakan seperti yang dirasakan oleh orang-orang dalam kelompok kelompok yang yang diamati. diamati.
Contoh, untuk mengamati
kehidupan mahasiswa kos (sewa kamar), pengamat pun menjadi mahasiswa kos. - Observasi sistematik, yaitu jika faktor-faktor yang diamati sudah didaftar secara sistematis, dan diatur menurut menurut kategorinya. kategorinya.
Dalam hal ini si
pengamat berada di luar kelompok yang diamati, sehingga tidak dibingungkan dengan situasi yang melingkungi dirinya. - Observasi eksperimental, terjadi jika si pengamat tidak berpartisipasi dalam kelompok. Dalam hal ini ia dapat mengendalikan unsur-unsur penting dalam situasi sedemikian rupa sehingga situasi itu dapat dikendalikan sesuai dengan tujuan evaluasi. 6) Riwayat Hidup : Riwayat hidup yang juga biasa dituangkan dalam biodata atau CV adalah gambaran keadaan seseorang selama dalam masa kehidupannya. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka subyek evaluasi dapat menarik suatu kesimpulan tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari obyek yang dievaluasi.
160
BAB X BIDANG GARAPAN ADMINISTRASI SEKOLAH
A. ADMINISTRASI KEPALA SEKOLAH Tentang tugas dan fungsi kepala sekolah sudah dibicarakan dalam kepemimpinan kepala sekolah (lihat Bab VI. Kepemimpinan Pendidikan). Yang dibicarakan dalam administrasi sekolah di sini adalah beberapa dokumen sekolah yang menjadi garapan dan tanggung jawab kepala sekolah untuk menyelesaikannya. Kepala sekolah harus mempunyai tempat khusus untuk menyimpan dokumendokumen, paling tidak berupa file. Beberapa dokumen sekolah dimaksud meliputi : Dokumen pendirian sekolah, program kerja, kalender pendidikan/sekolah, daftar pembagian tugas termasuk daftar piket, jadwal pelajaran, notula rapat-rapat, buku tamu, serta daftar keadaan guru, pegawai, dan siswa.
1. Dokumen Pendirian Sekolah. Masyarakat umum memandang kepala sekolah adalah orang yang paling tahu mengenai sekolah yang yang dipimpinnya. Kapan sekolah itu berdiri sering sering merupakan pertanyaan yang muncul sewaktu acara perpisahan siswa yang tamat pada akhir tahun ajaran. Dengan mengetahui kapan kapan sekolah berdiri, berdiri, menghitung jumlah jumlah usia sekolah, orang tua/wali siswa dan masyarakat dapat mengukur seberapa keberhasilan sekolah dari beberapa aspek, misalnya fisik dan luas bangunannya termasuk jumlah ruangan dan fasilitas/sarana yang ada, jumlah guru, tenaga fungsional dan pegawainya, jumlah siswanya, jumlah dan keberhasilan alumninya dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, atau keberhasilannya dalam dunia kerja, olah raga, kesenian, kesenian, olympiade matematika, matematika, fisika, dsb. Hal ini akan menjadi menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat khususnya orang tua/wali siswa. Dokumen pendirian yang berupa surat keputusan pejabat yang berwenang (bagi sekolah negeri) atau piagam yayasan penyelenggaraan pendidikan (bagi sekolah swasta), harus ada dan tersimpan dengan baik. Jika perlu perbanyak dengan cara fotokopi untuk menjaga kehilangan yang aslinya. Ini akan menjadi sejarah dan 161
orang akan mengingat jasa-jasa pionir tatkala sekolah masih sederhana dengan ruangan sedikit dan sarana dan prasarana seadanya sampai kemudian berkembang dengan baik, bahkan mungkin menjadi sekolah paforit kebanggaan masyarakat.
2. Dokumen Program Kerja. Kegiatan perencanaan oleh kepala sekolah melalui berbagai strategi dan teknik, menghasilkan suatu rencana, yaitu dokumen yang berisi rumusan tujuan yang hendak dicapai, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, hambatan-hambatan yang mungkin mungkin timbul, timbul, alternatif-alternatif
pemecahan masalah, kriteria keber-
hasilan dan keterangan-keterangan mengenai tindakan-tindakan masa datang yang akan diambil.
Rencana yang sifatnya masih umum perlu dijabarkan dijabarkan ke dalam
program-program rinci untuk memudahkan pelaksanaannya.
Program adalah
rumusan yang lebih konkrit mengenai jenis kegiatan, tempat, waktu, dana, material, dan orang-orang yang akan melaksanakannya. Kepala sekolah harus membuat program kerja tahunan sekolah yang meliputi masalah yang bersifat umum, pembangunan atau rehabilitasi gedung dan perlengkapan sekolah, guru-guru/tenaga fungsional kependidikan, tata usaha, siswa, kurikulum, kegiatan ekstra kurikuler siswa, hubungan sekolah dengan masyarakat, dsb. Untuk itu perlu perlu dibuat format isian untuk menuangkan menuangkan masalahmasalah atau kegiatan-kegiatan yang diprogramkan. Contoh format tersebut misalnya :
PROGRAM KERJA SMA NEGERI ………………. TAHUN AJARAN 2011-2012 No.
JENIS PROGRAM
TUJUAN
KEGIATAN
WAKTU
SASARAN
PELAKSANA
SUMBER DANA
1
2
3
4
5
6
7
8
162
KET.
Program tersebut di atas dapat juga dirinci per jenis kegiatan yang masing-masing disebutkan tujuannya, pelaksananya, sasarannya, waktu mulai dan selesainya, tempat pelaksanaan, pelaksanaan, sumber sumber dana dan besarnya, ditambah keterangan. keterangan. Contohnya : RINCIAN PROGRAM KERJA Sekolah : ……………………………………….. : ……………………………………….. Tahun : Administrasi …………………… Urusan No. 1
JENIS KEGIATAN 2
TUJUAN
PELAKSANA
SARANA
3
4
5
WAKTU Mulai Selesai 6 7
TEMPAT 8
BIAYA Sumber Besar 9 10
KET. 11
Jika ingin membuat program kerja dengan penekanan pada waktunya untuk memudahkan kepala sekolah mengingat kapan suatu kegiatan yang telah direncanakan akan/harus dilaksanakan, dapat dibuat seperti format berikut. JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA Sekolah : …………………………………… Tahun : 2011-2012. : Administrasi ………………. Urusan
No.
WAKTU KEGIATAN 1
2
JANUARI
PEBRUARI
Minggu ke
Minggu ke
3
4
163
5
1
2
3
Dst. 4
5
3. Kalender Pendidikan. Kalender pendidikan memuat catatan-catatan kegiatan pendidikan di sekolah selama satu satu tahun ajaran. Manfaatnya, pertama Manfaatnya, pertama,, untuk menghitung jumlah minggu dan hari-hari efektif masuk sekolah dalam satu tahun ajaran, yaitu hari-hari yang dapat dipergunakan dipergunakan untuk merencanakan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan sekolah. Jumlah hari masuk sekolah adalah jumlah hari menurut kalender dikurangi jumlah hari Minggu dan hari-hari libur (nasional, umum, khusus, semester, akhir tahun), dan hari untuk ulangan/ujian hasil belajar semester I dan II (UTS/UAS). Kedua, Kedua, untuk memudahkan kepala sekolah melihat kegiatan-kegiatan apa yang akan dikerjakan pada hari-hari berikutnya yang belum tersusun dalam agenda, misalnya untuk karya wisata, lomba olah raga, gelar/festival seni, termasuk persahabatan antar sekolah, dll.
4. Daftar Pembagian Tugas. Kepala sekolah harus mengkoordinasikan seluruh kegiatan sekolah yang dilakukan oleh seluruh personil yang ada sesuai dengan yang tercantum dalam susunan organisasi sekolah, seperti : Bagian tata usaha terdiri dari seorang kepala dan beberapa orang pegawai, wakil kepala sekolah yang yang membidangi urusan kesiswaan, kesiswaan, kurikulum, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, koordinator BP/BK dan para anggotanya, serta guru-guru untuk tugas mengajar dan piket di sekolah. Tugas-tugas yang dibebankan kepada para personil perlu dibuatkan surat tugas resmi kepada mereka, dan sebaiknya dibuatkan juga uraian/rincian tugas secara tertulis. Bentuk surat tugas atau uraian/rincian uraian/rincian tugas dapat dibuat dibuat dengan berbagai macam sesuai dengan selera kepala sekolah jika memang belum ada pedoman resminya. Yang penting dalam surat tugas itu dimuat dimuat nama, jabatan, jabatan, tugas pokok, pokok, tugas tambahan, dan rincian tugas yang menjabarkan lebih lanjut tugas pokok dan tugas tambahan. tambahan. Untuk beberapa kegiatan, sering sering harus dibicarakan dibicarakan lebih dulu dengan masing-masing yang bersangkutan.
5. Jadwal Pelajaran. Jadwal pelajaran menunjukkan jam berapa ada kegiatan belajar-mengajar, mata pelajaran apa, di kelas mana, gurunya siapa. Daftar pelajaran ini mestinya mestinya ada di 164
meja kepala sekolah atau di dinding ruang kepala sekolah, juga di ruang dewan guru. Kutipan daftar pelajaran pelajaran ini dapat juga dipasang dipasang di ruang kelas masing-masing siswa.
6. Notula Rapat. Merupakan dokumen sekolah yang berisi cacatan rapat yang meliputi susunan acaranya, uraian jalannya rapat, pembicara dan yang disampaikannya (pandangan, usul/saran), serta keputusan yang diambil. Rapat ini berfungsi ganda, dapat berupa kegiatan administratif, dan dapat dapat pula pula kegiatan kegiatan supervisi.
Disebut kegiatan
administratif jika tujuannya untuk mengarahkan, merencanakan sesuatu, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sekolah. Disebut supervisi jika yang dibahas adalah masalah-masalah yang dihadapi guru/tenaga kependidikan, tata usaha, kepegawaian, siswa, dll. serta upaya pemecahannya. Karena maksudnya berbeda, memang sebaiknya rapat ini terpisah. Yang pertama disebut notula rapat sekolah, dan yang kedua disebut notula rapat pembinaan.
7. Buku Tamu. Buku tamu disiapkan untuk catatan tamu yang berkunjung, secara umum berisi hari/tanggal kunjungan, kunjungan, nama dan jabatan tamu, tamu, alamat, maksud kunjungan, kunjungan, pesan dan kesan yang disampaikan, disampaikan, serta paraf atau atau tanda tangan. Jenis kunjungan tamu ada yang umum dengan berbagai tujuan, ada pula yang khusus dalam rangka pembinaan yang yang biasa dilakukan oleh pengawas pengawas atau atau supervisor.
Karena itu
sebaiknya dipisah, ada Buku Tamu Umum, dan ada Buku Tamu Khusus Pembinaan. Aspek penting dalam Buku Tamu Khusus Pembinaan adalah catatan (pesan dan kesan) yang disampaikan berupa saran-saran masukan. Hal ini merupakan gambaran nilai keseluruhan penyelenggaraan sekolah, sekaligus merupakan sumbang pikir untuk tindakan-tindakan tindakan-tindakan perbaikan. Bagi sekolah-sekolah swasta, swasta, tamu untuk maksud pembinaan ini akan datang dari dua arah, yaitu dari Dinas Pendidikan (pemerintah) yang berkaitan dengan wewenang pembinaan teknis edukatif, dan dari yayasan penyelenggara sekolah yang biasanya menyangkut teknis administratif, termasuk urusan sarana/prasarana dan pembiayaan. 165
8. Daftar Keadaan Guru, Siswa dan Pegawai. Kepala sekolah harus hafal nama-nama guru dan pegawai yang ada. Karena itu harus ada daftar daftar keadaan guru dan pegawai. Ini sebaiknya disusun disusun berdasarkan berdasarkan jenjang kepangkatannya (jika kalangan PNS) sehingga memudahkan dalam penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK), atau bisa juga berdasarkan struktur organisasi sekolah. Kepala sekolah pun harus siap siap jika sewaktu-waktu sewaktu-waktu ada yang bertanya jumlah siswa kelas I, II, III, demikian juga menurut jenis kelamin mereka. Juga tentang agama mereka, asal sekolah apakah dari negeri atau swasta, berapa orang siswa yang masuk dan keluar, dll. Karena itu daftar keadaan siswa perlu dibuat dengan baik dalam administrasi siswa.
B. ADMINISTRASI SISWA Yang dimaksud administrasi siswa atau murid adalah kegiatan pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan sampai dengan siswa tamat atau keluar dari sekolah (pindah atau sebab lain). Catatan-catatan Catatan-catatan dimaksud meliputi meliputi : Buku Penerimaan Siswa Siswa Baru, Buku Induk, Buku Mutasi Siswa, Buku Klapper, Buku Daftar Kelas, Buku Kumpulan Nilai, Daftar Kelas, Buku Daftar Hadir Siswa, Buku BP/BK Siswa, dll.
1. Buku Penerimaan Siswa. Waktu penerimaan siswa baru sudah tercantum dalam kalender pendidikan dan program kerja kerja sekolah. sekolah.
Kebijakan ini mengikuti mengikuti penetapan penetapan dari dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk dalam upaya pemerataannya, sehingga ada juga pengaturan tentang tanggal-tanggal penerimaan siswa baru untuk sekolah negeri, sekolah swasta disamakan, sekolah swasta diakui, dan sekolah swasta terdaftar. Aturan juga berupa pedoman/petunjuk tentang persyaratan-persyaratan dan uang pendaftaran, pendaftaran, serta proses atau tata cara pendaftarannya. pendaftarannya.
Untuk itu
biasanya dibentuk tim atau panitia pendaftaran siswa baru, yang tugasnya antara lain menyusun jadwal pendaftaran, seleksi, pengumuman penerimaan, pendaftaran ulang, serta persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon siswa. Umumnya persyaratan penerimaan siswa baru itu meliputi uang pendaftaran, 166
mengisi blanko yang telah disiapkan, menyerahkan fotokopi STTB yang telah dilegalisasi, pasfoto, pasfoto, dll. Untuk sekolah-sekolah sekolah-sekolah tertentu tertentu biasanya menghendaki pula peringkat prestasi siswa dengan passing grade, grade, yaitu dilihat dari NEM (Nilai Ebtanas Murni) atau sekarang IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dari ujian nasional. Jadi, yang dapat diterima adalah yang NEM atau IPK-nya paling rendah sekiansekian. Tetapi sekarang, sekarang, dengan adanya aturan dari negara tentang BOS BOS (Biaya Operasional Sekolah) bagi sekolah-sekolah negeri, termasuk swasta yang mendapat jatah, ada larangan untuk tidak memungut biaya pendaftaran penerimaan siswa baru. Setelah seluruh kegiatan penerimaan siswa baru selesai, kepala sekolah segera membuat laporan tentang jumlah siswa yang mendaftar, berapa yang diterima, berapa nilai tertinggi dan terendah siswa yang diterima, berapa siswa yang berasal dari sekolah negeri dan sekolah swasta (disamakan, diakui, dan terdaftar), berapa siswa yang berasal dari daerah dan luar daerah, termasuk juga agama yang dianut masing-masing siswa. siswa. Laporan ini disampaikan disampaikan ke Dinas Pendidikan untuk kepentingan pendataan dan perencanaan pendidikan.
2. Buku Induk Siswa. Pengisian buku induk siswa merupakan pekerjaan pokok di sekolah. Dalam buku ini segala macam informasi informasi tentang seorang seorang siswa dapat dapat ditelusuri. Buku ini berisi catatan siswa : a. Nomor Induk Siswa; b. Jenis kelamin; c. Nama; d. Alamat; e. Orang tua/wali dan pekerjaannya; f. Agama; g. Kapan masuk sekolah ini dan di kelas berapa; h. Bilamana naik kelas ke kelas I, II, III; i. Kapan meninggalkan sekolah dan sebabnya; j. Prestasi belajar dan nilai-nilai mata pelajaran pada tiap semester yang dicapai; 167
k. Keterangan-keterangan lain yang mendukung identitas siswa yang bersangkutan (bisa jadi ada catatan kepolisian karena tindak kriminal anak-anak, dll.). Buku induk yang lengkap akan memuat pasfoto siswa waktu masuk dan waktu keluar sekolah. Untuk kehati-hatian dalam mengisi buku induk ini diperlukan alat bantu berupa blanko isian yang dapat mengorek keterangan siswa yang diperlukan. Pekerjaan ini harus cermat dan teratur, tidak menunggu selesai akhir tahun atau kalau mau ada supervisi, sebab buku ini merupakan pegangan pokok informasi siswa.
3. Buku Klapper. Buku klaper tidak lain adalah pelengkap buku induk, untuk memudahkan menelusuri informasi siswa siswa pada buku induk. induk. Misalnya, seorang siswa siswa yang sudah sekian sekian tahun lamanya, datang ke sekolah minta keterangan atau pengganti ijazah yang hilang, maka perlu dicek kebenarannya. Hal ini akan mudah jika mantan siswa bersangkutan ingat nomor induknya atau ada data berupa fotokopi/salinannya, karena buku induk disusun berdasarkan urutan nomor. Tetapi jika tidak ingat atau tidak ada data lain yang dibawa, maka buku klaperlah yang membantu menemukannya, karena buku klaper disusun alfabetis, menurut urutan abjad nama siswa sekaligus berisi keterangan nomor induk dan tahunnya.
4. Buku Mutasi Siswa. Buku ini adalah buku yang y ang dipergunakan untuk mencatat siswa yang masuk, pindah, atau keluar pada tiap-tiap bulan. Buku ini juga merupakan alat bantu untuk mengisi data mutasi pada buku induk dan data statistik tentang keadaan siswa di sekolah. Contoh halaman dari buku mutasi tersebut dapat dilihat di bawah ini. Siswa Masuk : No.
NAMA SISWA
KELAS
ASAL
168
NOMOR INDUK
KETERANGAN
Siswa Keluar : No.
NAMA SISWA
KELAS
NOMOR INDUK
KETERANGAN
5. Buku Kelas. Buku atau daftar kelas adalah buku yang memuat keterangan-keterangan seperti pada buku induk, tetapi untuk masing-masing kelas. Isinya meliputi : Nomor urut siswa, nomor induk, nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, nama orang tua/wali, alamat orang tua/wali, agama orang tua/wali, pekerjaan orang tua/wali, prestasi siswa, bilamana naik kelas/tinggal kelas, kapan keluar dan alasannya, serta keterangan-keterangan lainnya. Buku ini pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab para wali kelas, karenanya harus cermat dalam membuatnya.
6. Buku Kumpulan Nilai. Buku ini berisi nilai masing-masing siswa tiap-tiap kelas, yang dikutip dari laporan para guru bidang studi (mata (mata pelajaran) setiap akhir akhir semester. Para wali kelas wajib berkoordinasi untuk mengumpulkan nilai-nilai dari pada guru pengampu mata pelajaran.
7. Buku Daftar Hadir (Presensi) Siswa. Merupakan catatan catatan kehadiran siswa tiap-tiap hari belajar. Yang tidak hadir diberi tanda, s = sakit, i = izin, a = alpha, artinya tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap bulan, ketidakhadiran siswa dihitung dengan rumus : Jumlah hari tidak masuk kali 100% dibagi jumlah siswa satu kelas kali jumlah hari masuk.
Makin kecil kecil hasil prosentase ketidakhadiran ketidakhadiran siswa siswa dinilai makin baik, baik,
sebaliknya makin besar prosentase ketidakhadiran ketidakhadiran makin kurang baik.
169
8. Kartu Buku dan Fotokopi STTB. Setiap siswa yang telah menamatkan pendidikan di sekolah dibuatkan Kartu Buku dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB). Yang blankonya disediakan oleh Dinas Pendidikan. Kartu buku berisi Nomor STTB yang dipakai, kutipan nilai pada STTB, cap tiga jari kiri, tanda tangan dan pasfoto siswa yang bersangkutan. Kartu buku kemudian disusun menurut urutan induk yang tamat pada tahun itu. Maksud adanya kartu buku ini adalah untuk dokumen tentang tanda tangan, gambar, dan cap jari siswa yang tamat, serta nilai STTB. STTB. Untuk melengkapi kartu kartu buku umumnya sekolah menyimpan juga fotokopi STTB untuk masing-masing siswa yang tamat, yang disusun berdasarkan urutan nomor STTB atau nomor induk siswa, kemudian dijilid (dibukukan). (dibukukan). Walaupun sebenarnya tidak perlu, tetapi tetapi dipandang baik untuk untuk kehati-hatian dan menjaga jika dokumen di tempat lain sulit diketemukan.
9. Bimbingan dan Penyuluhan. a. Pengertian. Bimbingan dan Penyuluhan (BP) adalah terjemahan dari Guidance and Counseling (GK ), ), sekarang malah campur ada yang menyebut Bimbingan dan Konseling (BK). Guidance (bimbingan) (bimbingan) mempunyai makna yang luas, mencakup mencakup pemberian berbagai macam bantuan kepada siswa agar lebih dapat berintegrasi dengan program sekolah, sedangkan counseling (Penyuluhan) adalah pemberian nasihat. Bimbingan melengkapi program-program pengajaran melalui layanan penyusuhan (counseling (counseling service), service ), termasuk tes individual atau kelompok untuk diagnostik atau tujuan-tujuan penempatan, monitoring dan pencatatan kehadiran siswa, bantuan belajar, bantuan penempatan kerja dan kegiatan-kegiatan tindak lanjut siswa. Penyuluhan belajar, pribadi, pribadi, sosial, karier, dan pekerjaan, pekerjaan, sebenarnya adalah komponen pokok dari program bimbingan. Karena penyuluhan merupakan bagian dari bimbingan, maka dengan kata bimbingan saja sebenarnya sudah mencakup pengertian bimbingan dan penyuluhan.
b. Tugas dan Fungsi BP. Tugas dan tanggung jawab pembimbing (counselor ( counselor ), ), menurut James W. Guthrie & Roodney J. Reed dalam Wijono (1989:118) (1989: 118) adalah : 170
1) Mengetahui dan peka terhadap perbedaan-perbedaan individual dan kelompok karena budaya, suku, atau latar belakang sosial-ekonomi; 2) Mendiskusikan hubungan siswa, staf sekolah dengan orang tua/wali siswa; 3) Memberikan nasihat dan bantuan akademis dengan penempatan dan pemilihan program studi; 4) Membantu siswa dengan perencanaan karier dan pekerjaan; 5) Bekerja dengan siswa dan staf sekolah untuk menciptakan dan memelihara lingkungan sekolah untuk belajar dan pertumbuhan; 6) Menyiapkan penyuluhan dan pelatihan pribadi dan sosial kepada siswa, staf sekolah, orang tua/wali dan kelompok-kelompok masyarakat. Fungsi bimbingan merupakan salah satu bentuk pendidikan juga, yaitu proses bagi individu mengadakan perubahan-perubahan dalam dirinya sesuai dengan yang dikehendakinya. Guru maupun pembimbing hanya menyediakan kesempatan-kesempatan atau situasi-situasi yang berguna sesuai untuk mengembangkan dirinya itu.
c. Program Bimbingan. Tujuan pokok dari program bimbingan adalah membantu siswa untuk lebih mendalami diri mereka sendiri, dan merealisasikan kemampuan mereka secara optimal. Untuk mencapai tujuan ini program bimbingan harus harus menyediakan serangkaian layanan kepada para siswa dan orang lain yang bekerja membantu para siswa tersebut.
d. Peranan Pembimbing. Layanan BP yang efektif berpusat pada peranan si pembimbing pembimbing (konselor). Pembimbing memberikan layanan program bimbingan seperti guru menyampaikan pelajaran kepada siswa. Uraian peranan pembimbing dimaksud dimaksud antara lain : 1) Tanggung jawab terhadap siswa. siswa . - Mendemonstrasikan hormat pada nilai, martabat, dan kualitas hak asasi siswa; - Membantu siswa dalam merencanakan pendidikan, karier, dan perkembangan pribadi serta sosial;
171
- Memberi peralatan siswa untuk evaluasi dirinya sendiri, memahami dirinya sendiri, dan mengarahkan dirinya sendiri untuk membuat keputusan yang taat asas dengan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang; - Membantu siswa mengembangkan kebiasaan yang sehat dan sikap yang positif serta nilai-nilai; - Mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekolah; - Berpartisipasi dalam perencanaan dan rancangan penelitian yang dapat memberikan keuntungan bagi anak bimbingannya; - Membantu siswa dalam mengembangkan kesadaran akan dunia kerja dan dalam pemanfaatan sumber-sumber sekolah dan masyarakat untuk mencapai tujuan; - Membantu siswa untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia kerja melalui program-program yang berhubungan dengan dunia kerja; - Mendorong siswa untuk merencana dan memanfaatkan waktu luang dan meningkatkan kepuasan pribadinya; - Menunjukkan secara jelas kondisi mana bimbingan dapat diperoleh dengan komunikasi yang istimewa; - Membantu siswa menyesuaikan dirinya dengan sekolah dan mengevaluasi kemajuan akademisnya; - Menyerahkan sumber-sumber yang tepat apabila profesi atau peranannya terbatas; - Membantu siswa dalam memahami kekuatannya, kelemahannya, minat, nilai, kemampuan dan keterbatasannya. 2) Hubungan Pembimbing dengan Guru. - Guru dianggap sebagai tim bimbingan; - Bertindak sebagai “interpreter” (penerjemah) program bimbingan sekolah kepada guru dan membiasakan diri mereka dengan layanan bimbingan yang ada; - Kembangkan sosial-pribadi, dan kemajuan-kemajuan sekolah secara keseluruhan; 172
- Menerjemahkan program-program bimbingan sekolah kepada orang tua/ wali dan membiasakannya dengan layanan bimbingan y ang ada; - Melibatkan orang tua/wali dalam kegiatan-kegiatan bimbingan dalam sekolah. 3) Hubungan Pembimbing dengan Hal-hal lain. - Memelihara komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga pemerintah, dunia usaha (swasta), dll. - Memelihara kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan; - Konsultasi dengan pembimbing sebelumnya untuk mendapatkan pengetahuan dan pertimbangan; - Memelihara hubungan dekat dan kerjasama dengan pembimbing sekolah lanjutannya.
e. Dokumen-dokumen Program Bimbingan. Dokumen-dokumen program bimbingan yang perlu ada, meliputi : Kartu pribadi tiap siswa, catatan kasus, peta kelas, peta siswa, dan buku bimbingan. 1) Kartu pribadi siswa berisi informasi kumulatif lengkap tentang siswa yang meliputi : Nama, tempat dan tanggal lahir, suku bangsa, agama, keluarga, riwayat pendidikan, data tes hasil belajar, kecerdasan, bakat, kegemaran, kegiatan di luar sekolah, kesehatan jasmani, penyakit-penyakit yang pernah dideritanya, dll. 2) Catatan kasus adalah hasil penelitian yang dilakukan secara mendalam kepada seseorang siswa yang menghadapi masalah agak gawat; 3) Peta kelas adalah gambaran yang menunjukkan siapa saja siswa yang selalu mempunyai masalah dan membuat keributan dalam kelas dan tempat duduknya; 4) Peta murid adalah gambaran yang memberikan petunjuk siapa-siapa yang selalu mempunyai masalah atau membuat permasalahan dalam ruang lingkup sekolah. Perlu digambarkan dalam bentuk sosiogram; 5) Buku bimbingan merupakan catatan harian kegiatan bimbingan di sekolah, yang berisi tanggal kejadian, masalah yang terjadi, siapa yang mendapatkan
173
masalah, siapa yang menangani atau menyelesaikan, bagaimana penyelesaiannya, serta catatan-catatan lain yang dianggap perlu.
C. ADMINISTRASI KURIKULUM Kurikulum adalah penjabaran dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, bukan hanya sekedar kumpulan mata pelajaran-mata pelajaran. pelajaran. Kebijakan pemerintah pemerintah ini sudah menampung kehendak, harapan, dan tuntutan masyarakat, yang kemudian dijabarkan dalam landasan dan program kurikulum yang dilaksanakan di sekolahsekolah atau atau lembaga-lembaga lembaga-lembaga pendidikan. pendidikan.
Kurikulum itu terdiri dari dari komponen-
komponen rumusan tujuan, rincian mata pelajaran, garis besar pokok bahasan, penilaian, serta pedoman dan petunjuk pelaksanaannya. Jika komponen-komponen itu dipadukan dengan waktu, tempat, sarana, dan personalia, maka akan terbentuk program pengajaran yang dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan belajar-mengajar. Kegiatan belajar-mengajar ini berkaitan dengan penyediaan perlengkapan laboratorium dan perpustakaan.
Demikianlah, maka pembicaraan administrasi kurikulum akan meme-
nyangkut masalah pengelolaan program pengajaran, laboratorium, dan perpustakaan.
1. Pengelolaan Program Pengajaran. Apa yang harus diajarkan kepada siswa dituangkan ke dalam buku yang disebut Garis-garis Besar Program Pengajaran atau istilah sekarang Garis-garis Besar Program Pembelajaran Pembelajaran (GBPP). (GBPP). Adapun GBPP itu memuat komponen-komponen sebagai berikut. a. Tujuan Kurikuler : Kurikuler : Adalah tujuan yang pencapaiannya dibebankan pada sesuatu mata pelajaran (bidang studi) yang mencakup kemampuan pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan keterampilan (psikomotor).
Tujuan kurikuler kurikuler harus harus mengacu mengacu pada
tujuan instansional, dan lebih lanjut dijabarkan pada tujuan yang lebih operasional, yaitu tujuan instruksional. b. Tujuan Instruksional : Instruksional : Adalah tujuan yang pencapaiannya dibebankan pada suatu program dari sesuatu mata pelajaran. Tujuan instruksional umum mencakup kemampuan pengetahu174
an, sikap, dan keterampilan yang rumusannya masih bersifat umum, dan perlu dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan-tujuan instruksional khusus. c. Bahan Pengajaran : Adalah pokok bahasan beserta uraiannya yang disajikan dalam GBPP. Pokok bahasan untuk setiap mata pelajaran merupakan serangkaian pokok bahasan inti konsep-konsep esensial. Tata urut bahan pengajaran disesuaikan dengan perkembangan siswa, yaitu : 1) Dari yang mudah ke yang sukar; 2) Dari yang sederhana ke yang lebih rumit (kompleks); 3) Memberikan pengalaman baru; 4) Berkorelasi antara pokok bahasan yang satu dengan pokok bahasan lainnya. Pokok bahasan yang disajikan dalam GBPP masih bersifat umum, sehingga guru perlu mengembangkannya (improvisasi (improvisasi ) sesuai dengan kebutuhan dalam proses belajar-mengajar. Di dalam GBPP umumnya setiap pokok bahasan disertai dengan uraian, maksudnya untuk memberikan gambaran ruang lingkup (tingkat kedalaman, tingkat keluwesan) pokok bahasan dimaksud. Uraian ini pun penting untuk mebedakan pokok bahasan yang sama tetapi ruang lingkupnya berbeda, sehingga tergambar dalam uraian yang isinya berbeda. d. Program. Program dalam kelas tertentu dalam satu semester ditetapkan alokasi waktunya (jam pertemuannya). Untuk itu perlu diatur per semester sekaligus, sehingga semua pokok bahasan yang perlu diajarkan mendapat jatah waktunya, terlebih jika setiap mata pelajaran pelajaran ditetapkan dengan sistem kredit . Pada dasarnya sistem kredit bertujuan untuk memberikan batas, beban, atau makna pada suatu proses belajar. Kredit adalah hadiah, penghargaan, atau kepercayaan atas upaya yang telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, tekun, dan ulet. Seorang siswa yang telah melakukan proses belajar satu jam tatap muka (45 menit) ditambah ½ jam tugas rumah per minggu per semester, mendapatkan satu satu kredit. Dengan sistem kredit, kegiatan siswa dalam proses belajar-mengajar perlu dimonitor dengan ketat, karena hanya siswa yang secara tuntas belajar dengan sungguh-sungguh berdasarkan beban belajar yang ditentukan, akan memperoleh 175
penghargaan berupa kredit. Oleh sebab itu mekanisme pencatatan presensi (kehadiran) siswa dalam keikutsertaan dalam proses belajar perlu dikelola dengan cermat dan dan berkesinambungan. Dalam menentukan menentukan ketuntasan belajar secara ketat, maka siswa dituntut hadir 100% dalam seluruh pertemuan selama satu semester. Dalam praktek ada juga yang lebih longgar misalnya 90% atau cukup 75% kehadiran saja. Dalam menyusun program kegiatan belajar-mengajar, guru hendaknya mampu menjabarkan kaitan antara tujuan, pokok bahasan, dan alokasi waktu yang tersedia. Yang harus dilakukan adalah : 1) Menentukan hari dan jam efektif pada semester yang bersangkutan. Jika mengajar kelas paralel, cukup mengambil satu-satu kelas saja sebagai dasar; 2) Mencatat materi pelajaran yang harus diajarkan. Agar tidak terlalu banyak pokok bahasan, dapat mengelompokkan beberapa pokok bahasan menjadi satu-satuan bahasan yang dituangkan dalam satu pelajaran; 3) Satuan pelajaran yang telah tersusun diberi bobot waktu yang disediakan hingga materi dapat tersampaikan secara tuntas; 4) Jika awktu yang tersedia tidak mencukupi, maka yang diajarkan dalam kegiatan intra kurikuler materi pokok saja, sedang materi yang lain diberikan dalam bentuk kegiatan ko-kurikuler; 5) Agar tidak ada materi yang tidak tersampaikan karena bermacam-macam alasan, maka disediakan waktu cadangan dalam membuat program. Untuk menyusun program semester tersebut, perlu disiapkan format-format perhitungan jam efektif, satuan bahasan, alokasi waktu, dan analisis program pengajaran. Adapun contoh format format dimaksud adalah adalah : Format Perhitungan Jam Efektif : BULAN
JUMLAH MINGGU
JUMLAH HARI
176
JUMLAH JAM
KETERANGAN
Format Satuan Bahasan dan Alokasi Waktu : No.
SATUAN BAHASAN
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
JUMLAH JAM INTRA
KO
Format Analisis Program Pengajaran : I. IDENTITAS :
1. MATA PELAJARAN
: ………………………………………………………
2. KELAS
: ………………………………………… ……………………………………………………… ……………
3. SEMESTER
: ………………………………………… ……………………………………………………… ……………
4. PROGRAM
: ………………………………………… ……………………………………………………… ……………
II. JATAH WAKTU : 1. YANG DITETAPKAN DALAM GBPP GBPP : …………………………. JAM. 2. YANG TERSEDIA : a. TATAP MUKA
: ………………………………………… …………………………………………….. ….. JAM.
b. TES SUB SUMATIF : …………………………………………….. JAM.
c. TES SUMATIF
: …………………………………………….. JAM.
d. CADANGAN
: …………………………………………… …………………………………………….. .. JAM.
III. BAHAN PENGAJARAN No.
POKOK BAHASAN
SUB POKOK BAHASAN
JUMLAH JAM INT
KO
177
RANAH EVALUASI K
P
A
METODE
ALAT
SUMBER
IV. METODE No.
POKOK BAHASAN
INTRA KURIKULER METODE LANGKAH
SUB POKOK BAHASAN
KO-KURIKULER METODE LANGKAH
V. SARANA OBYEK
JUDUL BUKU
NAMA PENGARANG
KETERANGAN
Guru-Murid
VI. PENILAIAN JENIS PENILAIAN
POKOK BAHASAN
RANAH PENILAIAN
ALAT PENILAIAN
Cianjur, …………………….2012.
Guru Mata Pelajaran,
_________________ _________________
Program satuan pelajaran yang merupakan persiapan guru dalam pelaksanaan program belajar-mengajar, berisi nama mata pelajaran, satuan bahasan, kelas, semester, waktu, rumusan tujuan instruksional umum, rumusan tujuan instruksional khusus, materi, kegiatan belajar-mengajar, alat, dan penilaian.
178
e. Metode. Dalam memilih metode belajar-mengajar hendaknya memperhatikan kepentingan siswa, tingkat kemampuan siswa, lingkungan sekitar, mengaktifkan dan membangkitkan motivasi siswa. Berbagai metode dapat dipilih seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, pemberian tugas, karyawisata, dll. f. Sarana/Sumber. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pengajaran, biasanya diperlukan sarana/sumber berupa buku-buku sumber, buku-buku bacaan yang isinya sesuai dengan pokok bahasan atau materi yang diajarkan, termasuk perlengkapan seperti gambar, lukisan, radio, televisi, komputer, dsb. g. Penilaian. Sistem kredit mengaitkan proses dan hasil, karenanya pe ngolahan penilaian hasil belajar siswa harus dikelola secara sistematis, cermat, dan berkesinambungan. Penilaian/evaluasi hasil belajar biasanya dijadwalkan secara terpadu dengan jadwal pelajaran, biasanya meliputi tiga jenis, jaitu penilaian formatif (untuk mengukur penguasaan siswa terhadap suatu tujuan instruksional), penilaian sub sumati f (diadakan setelah satuan pelajaran dilaksanakan), dan penilaian sumatif (diadakan pada akhir semester). Untuk mengadakan penilaian, melalui beberapa langkah, yaitu : 1) Perencanaan, Perencanaan, untuk menentukan TIK, membuat kisi-kisi, membuat lembar soal dan jawaban, serta kunci jawaban, menentukan standar penilaian, dan table penilaian; 2) Pelaksanaan, dengan tertib dan disiplin; 3) Pengolahan dan pembobotan, caranya dapat dengan cara kuantitatif, kualitatif, kuantitatif kuantitatif dan kualitatif kualitatif yang dikuantitatifkan. dikuantitatifkan. Standar penilaian digunadigunakan standar mutlak, artinya hasil penilaian untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa secara perorangan dan kedudukannya dalam kelompok. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan kurikulum diharapkan dapat mengetahui sampai di mana atau seberapa jauh target pencapaian kurikulum yang telah dicapai dan dapat menghitung daya serap siswa terhadap penguasaan mata pelajaran yang diajarkan. diajarkan. Daya serap ini dapat dihitung dengan dengan rumus : 179
Jumlah nilai X 100% DS = --------------------------------------------------- = ……… % Jumlah siswa X 10 Menurut kriteria penilaian untuk akreditasi SMP/SMA swasta, daya serap siswa diharapkan lebih dari 80%.
2. Laboratorium. Di samping kegiatan belajar-mengajar intrakurikuler yang dijadwalkan, ada juga kegiatan ko-kurikuler. Ciri-ciri kegiatan ko-kurikuler ko-kurikuler adalah : a. Waktu pelaksanaan di luar jam pelajaran intrakurikuler yang ditetapkan dalam struktur program; b. Dikerjakan kurang memerlukan kehadiran guru secara tatap muka; c. Bertujuan menunjang menunjang kegiatan kegiatan intrakurikuler; d. Metode belajarnya berupa pemahaman masalah, inkuire, diskoveri, tugas, dan kegiatan kelompok; e. Kegiatan belajarnya a.l. penelitian, percobaan, dan diskusi kelompok; f. Pokok bahasannya meliputi pokok bahasan dalam intrakurikuler yang bersangkutan dengan atau bahan lain yang berkaitan atau untuk memperkaya (elaborasi). Salah satu sarana untuk kegiatan ko-kurikuler adalah adanya ruang laboratorium beserta perlengkapan/peralatannya. Kegiatan-kegiatan di laboratorium harus diadminitrasikan dengan baik agar tujuan kegiatan dapat tercapai, dan penggunaan baik ruang maupun maupun perlengkapan/peralatan perlengkapan/peralatan efektif dan efisien. Penggunaan alatalat praktikum harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Umumnya pengadministrasian pengadministrasian laboratorium meliputi : a. Pengorganisasian personil laboratorium yang terdiri dari seorang kepala (koordinator) dibantu oleh beberapa orang guru pembimbing praktikum dan tenaga lainnya; b. Untuk keselamatan penyimpanan barang, perlu dibuat buku petunjuk (penuntun) penyimpanan barang; c. Untuk keselamatan para praktikan (siswa) harus dibuat aturan tata tertib a.l. ten180
tang berpakaian, bersikap, dan berperilaku; d. Untuk keselamatan umum perlu adanya peralatan pemadam kebakaran; e. Dalam menggunakan alat-alat/perlengkapan dan bahan, harus dibuatkan buku log, yaitu buku untuk mencatat penggunaan peralatan dan bahan yang ada di ruang laboratorium. Ada dua macam : 1) Buku log untuk mencatat masalah penerimaan dan pengeluaran peralatan dan bahan-bahan praktikum; 2) Buku log untuk mencatat pemakaian peralatan serta jadwal dan keterangan tentang kondisinya pada waktu akan dipergunakan serta setelah dipergunakan.
3. Perpustakaan. Perpustakaan sekolah adalah suatu unit kerja yang bertugas mengelola pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendayagunaan bahan pustaka untuk menunjang program belajar-mengajar belajar-mengajar di sekolah. Mengelola pengadaan berarti berarti merencanakan, mengatur, dan melaksanakan usaha mendapatkan bahan pustaka. Mengelola penyimpanan berarti mengatur bahan pustaka dengan suatu sistem tertentu sehingga sewaktu-waktu akan dipergunakan dapat diketemukan dengan mudah dan cepat. Mengelola pemeliharaan berarti mengatur dan memperlakukan bahan pustaka sehingga tidak lekas rusak atau hilang. Mengelola pendayagunaan berarti memberikan pelayanan dengan sistem tertentu kepada para pembaca (siswa, guru, staf, dll.) untuk menggunakan bahan bahan pustaka. pustaka.
Adapun yang dimaksud bahan
pustaka adalah segala bahan informasi hasil budi daya manusia baik berupa bahan tercetak maupun noncetak, fiksi maupun nonfiksi. Contoh bahan cetak adalah buku, majalah, surat kabar, jurnal, dll. Contoh bahan noncetak adalah kaset, compact disk (CD), transparan, dll. Contoh fiksi adalah cerita-cerita binatang, manusia, planet, dll. Contoh nonfiksi adalah buku-buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan sekolah mempunyai fungsi sebagai penunjang program kegiatan belajar-mengajar. Karenanya koleksi bahan pustaka yang ada harus sesuai dengan kurikulum sekolah, sehingga koleksi antar perpustakaan sekolah yang satu dengan yang akan berbeda. Misalnya perpustakaan SD, SMP, dan SMA atau Kejuruan satu 181
sama lain akan akan berbeda. Agar perpustakaan perpustakaan sekolah berfungsi dengan baik, maka sebaiknya dikelola oleh ahlinya, yaitu pustakawan guru ( teacher librarians atau school librarians). librarians). Mereka adalah guru yang pernah mendapatkan mendapatkan pendidikan pendidikan dan pelatihan atau kursus di bidang perpustakaan, biasanya waktunya sampai satu tahun. Contohnya Teacher Training Library Certificate di Australia. Di Indonesia memang belum ada diklat atau kursus khusus pustakawan untuk guru, tetapi di universitas-universitas ada program studi perpustakaan. Untuk dapat memfungsikan perpustakaan sekolah dengan baik, selain diperlukan tenaga pengelola, juga pengadministrasiannya harus baik. Misalnya dari segi perencanaan ada kegiatan pengadaan, dari segi pengorganisasian ada kegiatan pengklasifikasian, katalogisasi, pengaturan buku dan kartu, dari segi pengawasan ada kegiatan pemeliharaan buku, dan akhirnya ada kegiatan pelayanan kepada pemakai (pembaca) yang menjadi tugas utamanya. a. Pengadaan (Acquisition). (Acquisition) . Pengadaan adalah kegiatan pemilihan dan usaha mendapatkan bahan pustaka. Pemilihan buku merupakan pekerjaan yang penting dalam perpustakaan sekolah, karena akan menentukan macam, kadar, dan luas cakupan pengetahuan yang dikandung oleh koleksinya. Kegiatan pemilihan buku perpustakaan sekolah hendaknya mengikutsertakan para guru bidang studi, guru keterampilan, dan para siswa dalam batas tertentu, karena merekalah sebenarnya yang akan memanfaatkan koleksi perpustakaan sekolah dimaksud. Perpustakaan sekolah hendaknya memiliki koleksi bahan pustaka : 1) Buku-buku acuan pokok untuk sumber belajar-mengajar di kelas sesuai dengan kurikulum yang berlaku; 2) Buku-buku pengetahuan penunjang masing-masing mata pelajaran (bidang studi); 3) Buku-buku fiksi pengetahuan, cerita pembinaan, dan cerita-cerita hiburan; 4) Buku-buku keterampilan, sesuai dengan program-program kurikulum yang dipilih oleh sekolah; 5) Bahan pustaka bukan buku yang menunjang program sekolah.
182
Beberapa pertimbangan dalam memilih buku, antara lain : 1) Pilihlah buku yang sesuai dengan kurikulum atau tingkat dan jenis sekolah; 2) Pilihlah buku yang banyak diminati oleh para pemakai perpustakaan (siswa, guru, staf, dll.); 3) Pilihlah buku yang dirancang dengan wajah atau format yang bagus dan menarik, sehingga merangsang siswa untuk membacanya; 4) Jangan memilih buku yang bertentangan dengan politik atau kebijakan pemerintah atau yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang bisa mengakibatkan sikap negatif para siswa. Beberapa alat untuk kegiatan pengadaan buku adalah : 1) Bibliografi , yaitu daftar buku yang memuat informasi tentang pengarang, judul, edisi, kota terbit, nama penerbit, dan tahun terbit. Ada juga yang disertai keterangan singkat isi buku yang terdaftar, disebut bibliografi beranotasi; 2) Book in-print, yaitu buku yang memuat daftar buku-buku yang diterbitkan pada suatu tahun atau periode tertentu. Keterangan-keterangan K eterangan-keterangan tentang buku yang ada dalam daftar buku tersebut selain seperti tersebut di atas, juga tentang keadaan jilid (cover ( cover ), ), misalnya hard cover atau paper back , dengan harganya; 3) Book review, yaitu timbangan atau resensi buku, memuat informasi tentang isi buku beserta pertimbangan apa yang ada, misalnya kelebihan atau kekurangannya, sehingga dapat membantu pemikiran untuk memilih buku dimaksud sebagai koleksinya; 4) Katalog penerbit, yaitu daftar buku-buku yang diterbitkan oleh suatu penerbit untuk memberikan informasi kepada pembaca. Biasanya mengenai contoh gambar sampul/jilid, harga, dan cara pemesanannya diinformasikan pula; 5) Saran pemakai perpustakaan, yaitu saran dari para guru mata pelajaran dan para siswa mengenai buku-buku yang mereka inginkan ada di perpustakaan yang sesuai dengan program kegiatan sekolah. Buku-buku yang diterima/diperoleh dari kegiatan pengadaan menjadi koleksi perpustakaan sekolah, dan harus dicatat dalam buku inventaris atau buku 183
induk perpustakaan. perpustakaan . Buku inventaris atau buku induk perpustakaan memuat nomor induk buku, nama pengarang, judul, penerbit, kota dan tahun terbit, macam buku, asal buku (pembelian, hadiah, dsb.), harganya (jika hasil pembelian), dan keterangan. Buku yang telah dicatat dalam buku inventaris atau atau buku induk perpustakaan harus diberi nomor induk dan dicap (stempel) “ Milik
Perpustakaan Sekolah ………..” sebagai tanda bahwa buku itu milik perpustakaan sekolah. Pemberian nomor induk diletakkan pada halaman judul di kiri atas, sedangkan cap dibubuhkan pada tiga tempat, yaitu di halaman judul (jangan menutupi tulisan judu), halaman belakang, dan halaman khusus yang ditentukan oleh pihak perpustakaan sekolah. b. Klasifikasi . Buku dan bahan pustaka lainnya yang telah menjadi koleksi perpustakaan sekolah dikelompok-kelompokkan ke dalam : Kelompok buku acuan (referensi), kelompok buku umum, kelompok buku fiksi, dan kelompok bukan buku, biasanya alat tampak dengar atau audio-visual. Kemudian masing-masing kelompok dikelompok-kelompokkan lagi berdasar berdasar suatu sistem klasifiksi klasifiksi tertentu. Yang umum dipakai di sekolah adalah Sistem Klasifikasi Klasifikasi Persepuluhan Dewey (Dewey Decimal Classification atau disingkat disingkat DDC). Sistem DDC mengelompokkan mengelompokkan bidang bidang ilmu pengetahuan yang ada di dunia menjadi sepuluh kelas utama, kemudian masing-masing kelas utama dibagi-bagi lagi ke dalam sepuluh divisi, dan masingmasing divisi dibagi-bagi lagi ke dalam sepuluh seksi, dan selanjutnya pembagian lebih rinci diadakan diadakan dengan kelipatan bilangan bilangan sepuluh. Buku-buku perpustakaperpustakaan diberi nomor klasifikasinya yang ditulis di halaman judul di bawah nomor inventaris. Ada perpustakaan perpustakaan yang memberi nomor klasifikasi klasifikasi pada buku fiksi atau cerita, tetapi juga ada perpustakaan yang hanya memberi kode C (cerita) saja pada kolom untuk nomor klasifikasi dengan pertimbangan buku tersebut akan lebih mudah diatur berdasarkan urutan abjad nama pengarangnya. c. Katalogisasi. Katalogisasi adalah kegiatan membuat katalog. Katalog adalah daftar buku yang memuat keterangan-keterangan seperti pada bibliografi, namun lebih ditujukan untuk mempermudah para pembaca menelusuri/menemukan buku yang dicari di 184
perpustakaan. Perbedaan antara antara bibliografi dan dan katalog adalah, adalah, yang pertama tidak memberikan informasi di mana buku-buku yang terdaftar berada, sedang yang kedua memberi keterangan di mana buku itu berada. Katalog perpustakaan A akan memuat daftar buku yang ada di perpustakaan A. Bentuk katalog ada yang berupa buku, disebut buku katalog, katalog, ada yang berupa berkas-berkas, disebut katalog berkas (sheat catalog), catalog), ada juga yang berupa kartu disebut katalog kartu (card catalog). catalog).
Di perpustakaan sekolah
umumnya menggunakan bentuk katalog kartu, karena mudah untuk menambah kartu jika ada tambahan buku baru, dan sebaliknya mudah mencabutnya jika sebuah buku harus dikeluarkan dari ruang ruang baca perpustakaan. perpustakaan. Karena itu harus nyata bahwa katalog yang ada di perpustakaan mesti menunjukkan bahwa buku yang diwakili oleh katalog itu memang ada di perpustakaan. perpustakaan. Jadi jika bukunya tidak ada atau sudah musnah, maka katalognya pun harus dikeluarkan dari lemari katalognya. Kartu katalog ukurannya sudah dibuat standar untuk semua perpustakaan, yaitu 12,5 cm panjang dan 7,5 cm lebar, di bagian tengahnya berlubang untuk menusukkan kawat pengaman. Adapun isi informasi yang dikandungnya adalah : 1) Tanda buku (call ( call number ), ), terdiri dari nomor klasifikasi (baris pertama), tiga huruf pertama nama pengarang (baris kedua), dan satu huruf pertama judul (baris ketiga); 2) Nama pengarang (author ( author ), ), dengan aturan penulisan seperti pada bibliografi, yaitu nama keluarga di depan; 3) Judul buku (title ( title), ), beserta anak judulnya secara lengkap; 4) Edisi (edition (edition), ), ke berapa buku tersebut; 5) Impresum atau teraan (imprint (imprint ), ), memuat keterangan tentang kota terbit, nama penerbit, dan tahun terbit; 6) Kolasi (collation (collation), ), memuat jumlah halaman, ilustrasi dan ukuran buku; 7) Catatan (note (note), ), memuat ketarangan lain yang perlu untuk pemakai perpustakaan; 8) Jejakan (tracing (tracing), ), yaitu petunjuk untuk mengadakan penelusuran buku tersebut. 185
Setiap buku milik perpustakaan sekolah dibuatkan tiga macam katalog untuk disediakan di tempat menjelang ruang baca, yaitu
katalog pengarang, pengarang,
merupakan katalog yang menggunakan nama pengarang sebagai tajuk ( heading)heading)nya; katalog judul , merupakan katalog yang menggunakan judul sebagai tajuknya; dan katalog subyek , merupakan katalog yang menggunakan pokok masalah sebagai tajuknya. Selain itu masih masih ada lagi jenis katalog yang disebut “ self-list ” yang isinya sama dengan katalog pengarang, namun ditambah nomor inventaris buku dan dengan warna kartu yang berbeda dengan kartu katalog. Tapi self list ini hanya berguna untuk kepentingan perpustakaan sendiri. d. Pengaturan Buku dan Kartu Katalog. Buku-buku dan bahan pustaka lainnya diatur di ruang baca pada rak-rak buku dan tempat lain yang disediakan. Buku-buku kelompok referensi diatur menurut urutan nomor klasifikasi sesuai dengan arah putar jarum jam. Demikian halnya dengan buku-buku umum. Sedangkan kelompok buku-buku fiksi/cerita disusun berdasarkan urutan urutan abjad nama pengarang. Bahan-bahan pustaka pustaka bukan buku yang berisi informasi (nonfiksi) diatur juga menurut urutan nomor klasifikasi. Pengaturan buku-buku dan bahan pustaka lain di runag baca ini disebut “shelving”.
Kartu-kartu katalog yang telah dibuat disusun pada kotak katalog yang ditempatkan pada lemari katalog. Ada dua cara penyusunannya, yaitu susunan katalog kamus (dictionary ( dictionary catalog), catalog), dan susunan katalog terbagi ( devided catalog). catalog). Yang pertama, tiga macam katalog (katalog pengarang, judul, dan subyek) dijadikan satu, kemudian disusun menurut urutan abjad. Yang kedua, masing-masing macam katalog dipisahkan satu sama lain dan disusun menurut urutan abjad, sehingga ada susunan katalog pengarang, katalog judul, dan katalog subyek. Cara menyusun kartu katalog berdasarkan abjad ada dua patokan, yaitu patokan huruf demi huruf dan kata demi kata. kata . Patokan pertama lebih mudah, karena hanya memikirkan urutan huruf pertama, kedua, dan seterusnya untuk menentukan kata mana yang didahulukan dalam susunannya. Sedangkan patokan yang kedua, harus dipikirkan dipikirkan pula masing-masing kata. Contoh banding186
an kedua macam susunan pada kata-kata yang sama : Menurut aturan huruf demi huruf :
Menurut aturan kata demi kata :
mata
mata
matahari
mata jarum
mata jarum
mata kaki
mata kaki
mata sapi
mata sapi
matahari
mataram
mataram
Kegiatan penyusunan kartu katalog di dunia perpustakaan disebut “ filing”. Pekerjaan filing dan shelving merupakan pekerjaan rutin perpustakaan, dan para pembaca tidak diperkenankan menempatkan buku yang telah dibacanya kembali ke raknya, cukup ditinggalkan di ruang baca saja. e. Pemeliharaan Bahan Pustaka. Bahan pustaka yang menjadi koleksi perpustakaan sekolah harus dipelihara dengan baik agar tidak lekas rusak dimakan usia atau hilang karena kecerobohan manusia. Beberapa faktor yang merusak buku adalah : 1) Faktor alam, alam, berupa kelembaban udara, tekanan, air, debu, dan sinar matahari. Untuk mencegahnya, mencegahnya, hendaknya hendaknya : - Buku tidak ditumpuk, tetapi disusun tegak dengan punggung tampak; - Buku dijauhkan dari kemungkinan terkena air hujan; - Buku selalu dijaga agar tetap bersih dan disampul; - Buku dijauhkan dari sinar matahari langsung. 2) Faktor biologis, seperti rengat, rengat, serangga, serangga, kecoa, dll.
Untuk mencegahnya
hendaknya diberi bahan-bahan yang dapat menghalau atau mematikannya, misalnya kapur barus (kamper); 3) Faktor kecerobohan manusia dalam menggunakan bahan pustaka, pustaka , seperti membaca sambil makan kacang goreng, merokok, memberi batas halaman setelah membaca dengan benda tebal sehingga merusak jilid buku, melipat setelah membaca, dsb.
187
f. Pelayanan Pembaca. Pelayanan dapat dibedakan, yaitu pelayanan yaitu pelayanan referensi referensi dan dan pelayanan pelayanan sirkulasi sirkulasi . Yang pertama, adalah pemberian informasi kepada para pemakai baik langsung maupun tidak langsung mengenai hal-hal yang dicarinya, dan penyajian bukubuku atau bahan acuan yang hanya boleh dibaca di perpustakaan. perpustakaan. Yang kedua, adalah peminjaman dan pengembalian buku. Untuk pelayanan sirkulasi, dibutuhkan peralatan administrasi peminjaman dan pengembalian buku. Setiap buku, termasuk buku referensi, pada punggungnya sebelah bawah diberi tanda buku yang terdiri dari nomor klasifikasi, tiga huruf pertama nama pengarang, dan satu huruf judul. Apabila punggung buku tipis, maka tanda buku ditempatkan pada halaman muka atau cover pada bagian bawah belakang seperti pada punggung buku tebal. Setiap buku yang dipinjamkan dibuatkan kartu buku yang memuat keterangan tentang nama pengarang, judul buku, penerbit, tanda buku, nomor inventaris, dan kolom-kolom untuk mencatat tanggal kembali dan nomor atau nama anggota peminjam. Kartu buku itu ditempatkan pada kantung kartu buku yang ditempelkan pada kulit buku belakang bagian dalam sebelah bawah. Di halaman terakhir buku perlu ditempel kertas slip buku yang berguna untuk mencatat kapan buku kembali. Sedang bagi para pemakai dibuatkan kartu peminjaman atau kartu anggota yang sekaligus sebagai kartu peminjaman. Cara peminjaman buku : 1) Buku yang akan dipinjam ditemukan dengan bantuan kartu katalog atau langsung ke tempat rak buku; 2) Buku dibawa ke meja sirkulasi untuk diadministrasikan oleh petugas sirkulasi; 3) Kartu buku dicabut dari kantung kartu buku, diberi cap tanggal kembali, dan kertas slip diberi cap tanggal kembali; 4) Kartu peminjam diisi tanda bukti buku yang dipinjam dan tanggal kembali; 5) Kartu buku ditinggal pada petugas sirkulasi bersama kartu pinjamnya, buku dibawa oleh peminjam. Cara pengembalian buku :
188
1) Buku yang sudah waktunya kembali dibawa ke meja sirkulasi untuk dikembalikan; 2) Keadaan buku diperiksa petugas, apakah ada kelambatan pengembalian atau tidak. Kalau terlambat, dikenakan sanksi seperti yang ditetapkan dalam peraturan peminjaman. Kalau ada kerusakan, dipertimbangkan pula apakah kena denda atau harus menukar/mengganti, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan; 3) Kartu buku dan kartu peminjaman diketemukan kembali, dicoret catatan tanggal kembalinya, kartu buku dimasukkan lagi ke kantung kartu bukunya dan kartu peminjam diberikan kembali kepada peminjam; 4) Buku dikembalikan ke tempat raknya oleh petugas. Sistem pelayanan perpustakaan dibedakan menjadi sistem pelayanan tertutup (closed (closed accesss) accesss) dan sistem pelayanan tebuka (open ( open access). access). Dalam sistem pelayanan tertutup, para pemakai tidak diperkenankan mengambil sendiri buku yang akan dipinjam atau dibaca, petugaslah yang akan mengambilkan. Dalam sistem ini susunan penempatan buku akan terjaga rapi dan keamanannya terjamin, namun kelemahannya pemakai tidak langsung dapat menemukan buku yang dikehendaki. Sementara dalam sistem pelayanan terbuka, para pemakai diperkenankan mencari sendiri buku yang akan dipinjam/dibaca di rak tempat buku berada. Dalam hal ini susunan penempatan buku mudah berubah dan rusak, keamanannya keamanannya pun kurang kurang terjamin. Untuk mencegah itu terjadi, terjadi, pada waktu mengembalikannya tidak boleh langsung disimpan di rak buku oleh peminjam. Lain daripada itu pengunjung perpustakaan dilarang membawa tas dan jacket, karenanya perlu disediakan tempat penitipan, kecuali jika perpustakaan sudah menerapkan sistem keamanan canggih dengan adanya CCTV (Close Circuit Television) atau signal pelacak pencurian, dsb. seperti halnya di AS.
D. ADMINISTRASI KETENAGAAN Sekolah sebagai lembaga pendidikan telah mempunyai struktur yang kuat atau mapan. 189
Struktur ini dapat dilihat dari personalia yang terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, petugas BP, dan bimbingan karier, maupun dari sistem penyelenggaraan sekolahnya yang menganut bentuk 6-3-3, yaitu enam tahun untuk SD, tiga tahun untuk SLTP, dan tiga tahun untuk SLTA yang berlangsung sejak lama. Akan tetapi pengolongannya sekarang sudah berubah. Dulu, SD disebut pendidikan tingkat dasar, sedangkan SLTP dan SLTA disebut tingkat menengah, sekarang ini yang disebut tingkat dasar adalah SD dan SLTP, sedangkan tingkat menengah hanya SLTA. Jadi, yang diprogramkan oleh negara tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan tahun, maksudnya jangan ada lagi warga negara Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan dasar tingkat SD dan SLTP. Ke depan bahkan ada rencana setiap warga warga negara pendidikan minimalnya sampai dua belas tahun, artinya sampai SLTA. Struktur personalia sekolah relatif tetap, dalam arti, bentuk dan polanya jarang berubah.
Struktur formal sekolah adalah jabatan jabatan berdasarkan berdasarkan struktur struktur organisasi
sekolah yang baku, diangkat oleh instansi yang berwenang (pemerintah atau pemerintah daerah daerah dhi. Kementerian Pendidikan Pendidikan dan Kebudayaan Kebudayaan atau Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kabupaten/Kota, atau Pengurus Yayasan Yayasan untuk sekolah-sekolah swasta). Jadi, secara organisatoris jabatan-jabatan itu merupakan perangkat resmi dari organisasi sekolah. Adapun personal sekolah sekolah dapat dibagi menurut bidang garapan, yaitu personal yang digolongkan sebagai staf pengajar yang pengajar yang tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) mengajar, dan staf administratif yang tupoksinya melaksanakan kegiatan administrasi. Yang termasuk staf pengajar adalah guru-guru, fasilitator, termasuk BP, sedangkan staf administratif adalah tenaga tata usaha. Akan tetapi wakil kepala sekolah, koordinator, dan wali kelas, biasanya dirangkap oleh tenaga pengajar kendati tupoksinya sebenarnya cenderung administratif.
1. Pengadaan Personal Sekolah. Keadaan personal guru khususnya di SLTP dan SLTA, karena setiap guru memegang bidang studi tertentu, maka pengadaan guru dimaksud harus memenuhi keperluan semua bidang studi yang diprogramkan, jangan sampai kelebihan untuk bidang studi tertentu tetapi bagi yang lainnya kekurangan. Untuk mengatasi dan memprakirakan kebutuhan guru di sekolah diperlukan perhitungan-perhitungan tertentu. 190
Beberapa cara perhitungan tersebut menurut Supandi dalam Wijono (1989:147), sebagai berikut : a. Perbandingan antara banyak kelas dengan banyak guru . Ratio atau nisbah antara kelas dan siswa merupakan perhitungan yang paling sederhana. Rumusannya adalah : Jumlah guru sama banyaknya kelas ditambah satu. b. Perbandingan antara banyaknya siswa dengan guru. guru . Ukuran ini sering dipergunakan, dan yang menjadi masalah adalah berapa jumlah guru yang ideal untuk sejumlah siswa. Ketetentuan inilah yang sukar ditetapkan. Untuk sementara, perbandingan yang ideal seorang guru adalah untuk 25 siswa. c. Perhitungan berdasar beban mengajar guru. guru . Beban guru mengajar pada SLTP dan SLTA adalah 28 jam pelajaran per minggu. Satu jampel berlangsung antara 40-45 menit.
Contoh perhitungannya perhitungannya : Di
sebuah SLTP kekurangan guru bahasa Inggris dengan data : 1) Jumlah kelas ada 10 dengan dengan rincian : Kelas I = 5 kelas, kelas II = 3 kelas, dan kelas III = 2 kelas; 2) Jumlah pelajaran bahasa Ingris tiap minggu : Kelas I = 4 jam, kelas II = 3 jam, kelas III = 2 jam; 3) Menghitung seluruh jampel bahasa Inggris yang disajikan per minggu : - Kelas I = 5 x 4 = 20 jampel jampel per minggu; - Kelas II = 3 x 3 = 9 jampel per minggu; - Kelas III III = 2 x 3 = 6 jampel jampel per minggu; minggu; ----------------------------Jumlah ……. = 34 jampel per minggu. 4) Menghitung keperluan guru b. Inggris dengan dasar beban kerja : 34 jampel per minggu - 28 jamplel per minggu = --------------------------------------------------------- = 1,21 28 jampel per minggu Guru yang ada seorang. Jadi, masih kurang 1,21 – 1,00 = 0,21 orang guru. Karena 0,21 kurang dari setengah, maka kekurangan itu dapat diabaikan. Kekurangan guru dapat juga dihitung dengan cara sebagai berikut : - Yang harus disajikan
= 34 jampel 191
- Beban guru yang ada ada = 1 x 28 = 28 jampel ---------------- Selisih = 6 jampel Selisih 6 jampel per minggu ini masih layak dibebankan kepada guru yang ada. Karenanya tidak tidak perlu penambahan tenaga.
Tetapi ini mungkin untuk SD yang
seorang guru menangani beberapa mata pelajaran dalam kelas yang dipegangnya, dan mungkin berbeda dengan di SLTP/SLTA karena tiap guru memegang mata pelajaran tertentu.
Perhitungan
guru
ini
dapat
pula
dipakai untuk menghitung kebutuhan-kebutuhan guru total sekolah. Untuk menghitung kekurangan tenaga administrasi (tata usaha), didasarkan pada lowongan formasi jabatan struktural. Status kepegawaian antara tenaga pengajar dan tenaga administratif sama untuk PNS. Proses penerimaan, pengangkatan, dan penempatannya didasarkan atas kemampuan dan potensi calon dalam rangka pengisian jabatan. jabatan. Hal ini sesuai dengan peraturan perundangperundangundangan yang berlaku di bidang kepegawaian.
2. Pembinaan Ketenagaan Sekolah. Tujuan pembinaan ketenagaan sekolah adalah agar para guru dan pegawai sekolah lainnya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan aturan yang ada. Bagi PNS tentunya menurut peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, beserta aturan pelaksanaannya, baik dalam PP, Perpres/Keppres, Permen/Kepmen Dikbud, BKN, termasuk juga dari Pemda. Pembinaan kepegawaian di lingkungan PNS dilakukan melalui dua jalur, yaitu kedinasan dan luar kedinasan. Di luar kedinasan dilakukan melalui wadah Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). (KORPRI). Sementara bagi yang bukan PNS (honorer, TB, TKS, dll.) yang bertugas di sekolah-sekolah negeri, disesuaikan dengan aturan bagi PNS, sedangkan bagi pegawai di sekolah-sekolah swasta tentu ada aturanaturan tersendiri tersendiri yang dikeluarkan dikeluarkan oleh Yayasan penyelenggaraan penyelenggaraan sekolah dimaksud.
192
Pembinaan melalui jalur kedinasan PNS dilakukan melalui penyadaran akan kedudukan, kewajiban, hak-hak, profesi, dan kesejahteraan pegawai. a. Penyadaran akan kedudukan bagi PNS, PNS , adalah sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Bagi yang bukan PNS termasuk yang bertugas di sekolah-sekolah swasta, tentu harus menyesuaikan atau ada aturan tertentu yang dibuat oleh Yayasan Yayasan penyelenggara sekolah.
Secara eksplisit, selain
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tiap sekolah pun berwenang membuat peraturan sendiri yang berisi penjabarkan lebih lanjut secara teknis di sekolah; b. Penyadaran akan kewajibannya bagi PNS, PNS , tercantum dalam aturan kepegawaian, yaitu : 1) Wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah; 2) Wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; 3) Wajib memenuhi kewajiban dan menjauhi larangan. Ini tercantum dalam PP No. 30 Tahun 1980 yang sekarang diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS. Dalam menjabarkan kewajiban tersebut di atas, hendaknya kepala sekolah dan segenap pegawai yang ada, secara operasional harus : 1) Mendalami kurikulum; 2) Menyusun program semester; 3) Menyusun satuan pelajaran dan agenda guru; 4) Menyiapkan prasarana dan sarana mengajar; 5) Menyusun kisi-kisi; 6) Menyusun soal-soal tes; 7) Melaksanakan proses belajar-mengajar; 8) Mengevaluasi hasil tes; 9) Memantau daya serap; 193
10) Menyusun dan melaksanakan perbaikan pengajaran; 11) Menyelenggarakan administrasi; 12) Mengembangkan profesi. c. Pelayanan akan hak-hak PNS, PNS , yaitu gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, cuti, perawatan jika ditimpa kecelakaan karena dan dalam menjalankan tugas kewajibannya, dll. Gaji adalah balas jasa atau penghargaan atas hasil kerja seseorang, sedangkan cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang y ang meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti bersalin (bagi perempuan), cuti karena alasan penting, dan cuti di luar tanggungan negara. d. Pembinaan profesional, dimaksudkan sebagai serangkaian usaha memberian bantuan kepada guru yang berwujud pembinaan professional yang dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan mungkin pembina sesama guru lainnya untuk meningkatkan meningkatkan proses dan hasil belajar-mengajar. belajar-mengajar. Bimbingan profesional profesional adalah kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan guru dalam proses belajar-mengajar, juga sebagai usaha terlaksananya sistem kenaikan pangkat dalam jabatan jabatan profesional guru. guru. Sasaran pembinaan pembinaan adalah guru bidang studi dan petugas BP, dengan prioritas guru guru baru. Adapun ruang lingkupnya lingkupnya meliputi : 1) Penanaman kesadaran profesi guru; 2) Peningkatan mutu pengelolaan proses belajar-mengajar dan mutu hasil belajar siswa; 3) Peningkatan wawasan wiyata mandala; 4) Penanaman sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pengabdian kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam rangka meningkatkan proses belajar-mengajar. e. Kesejahteraan pegawai , meliputi tabungan asuransi sosial, asuransi kesehatan, dsb. Di kalangan guru malah ada perhatian khusus dari negara, yaitu : 1) Tunjangan jabatan pendidikan; 2) Perpanjangan batas usia pensiun dari 56 menjadi 60 tahun; 3) Kesempatan untuk untuk menjadi guru teladan teladan sehingga dimungkinkan dimungkinkan untuk untuk menDapatkan kepangkatan yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih pen194
dek dari umumnya, dan bebas mengikuti ujian dinas; 4) Kenaikan pangkat yang lebih terbuka. Jam kerja kantor di lingkungan pemerintahan umumnya 37,5 jam per minggu. Untuk guru pengalokasian waktu dimaksud adalah : 1) Wajib mengajar per minggu 24 jam pelajaran; 2) Kegiatan selain mengajar : - Mempelajari materi/mencari sumber; - Menyusun program semester; - Menyiapkan prasarana dan sarana; - Menyusun kisis-kisi; - Menyusun soal-soal tes; - Memberikan tugas rumah siswa dan memeriksanya; - Memeriksa hasil tes; - Menyusun rencana perbaikan dan pengayaan; - Menyusun dan menganalisis daya serap; - Menyelenggarakan administrasi; - Mengembangkan profesi; - Pengabdian masyarakat.
E. ADMINISTRASI SARANA/PRASARANA SARANA/PRASARANA Nama lain dari administrasi sarana adalah administrasi peralatan/perbekalan, atau juga administrasi material, yaitu segenap proses penataan yang bersangkut-paut dengan pengadaan, pendayagunaan, dan pengelolaan sarana agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tercapai dengan efektif dan dan efisien.
Adapun sarana sarana pendidikan
adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Prasarana, secara etimologis adalah alat yang sebelumnya harus sudah ada/siap, dan tidak langsung berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai dalam pendidikan, misalnya lokasi/tempat, akses jalan, tanah, bangunan, lapangan olah raga, tempat 195
parkir kendaraan, kendaraan, dll. Sedangkan sarana sarana adalah alat-alat yang langsung berkaitan berkaitan dengan tujuan, misalnya buku-buku, media pengajaran, laboratorium, alat peraga, dsb. Pengertian sarana yang dimaksud oleh Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan, Depdikbud Depdikbud mencakup pengertian pengertian prasarana prasarana juga. Sarana dan dan prasarana pendidikan terdiri dari tiga kelompok besar, yaitu : 1. Bangunan dan perabot sekolah. 2. Alat pelajaran yang terdiri dari buku, alat-alat peraga, dan alat-alat laboratorium. 3. Media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampil (OHP=Pewayang Pandang dan Terawangan, LCD Projector, dll.), dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Dalam kaitan dengan penilaian untuk akreditasi SMP/SMA swasta, yang termasuk sarana dan prasarana sekolah adalah status tanah, status bangunan gedung, kesesuaian luas ruang kelas dengan jumlah siswa, ruang praktikum, ruang keterampilan, ruang laboratorium bahasa, ruang perpustakaan, ruang BP, ruang khusus kepala sekolah, ruang khusus dewan guru, ruang tata usaha, gudang, ruang ibadah (masjid/mushola), kamar kecil (WC), kondisi tanah, kondisi gedung, perabot dan perlengkapan tiap ruang kelas, dan fasilitas olah raga. raga. Sarana dan prasarana sekolah sekolah ini perlu diadministrasikan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, pengaturan, sampai dengan pengawasannya. 1. Perencanaan. Perencanaan. Kepala sekolah bersama staf menyusun daftar kebutuhan sarpras dan mempersiapkan prakiraan tahunan untuk diusahakan pengadaannya. Untuk itu langkahlangkahnya dilakukan melalui : a. Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran, mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya, dan kebutuhan alat-alat lain. Kemudian dibuatkan daftar kebutuhan alat-alat dan media dimaksud; b. Mengadakan perhitungan taksiran biayanya; c. Jika taksiran biaya untuk pengadaan sarpras lebih besar dari dana yang tersedia, maka perlu disusun skala prioritas; d. Prioritas-prioritas kebutuhan yang berada pada urutan bawah, dapat ditunda un196
tuk anggaran tahun berikutnya; e. Menugaskan kepada staf urusan perbekalan untuk proses pengadaan sarpras tersebut. Untuk ini staf harus benar-benar terampil terampil dan jeli akan kualitas kualitas dan harga barang-barang yang akan dibeli, dsb. di samping tentu saja jujur. Jika perlu, dibentuk tim atau panatia pengadaan barang dan pemeriksa barang. 2. Pengaturan dan Penggunaan. Penggunaan . Pengaturan dan penggunaan sarpras pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena dilaksanakan silih berganti. Terdapat dua kategori sarpras : a. Alat-alat yang langsung digunakan dalam proses belajar-mengajar, seperti alat pelajaran, alat peraga, dan media pendidikan pe ndidikan lainnya; b. Alat-alat yang tidak langsung terlibat dalam proses belajar-mengajar, seperti bangunan sekolah, meja guru, perabot sekolah, dsb. yang disebut prasarana. Kegiatan pertama setelah pengadaan adalah pencatatan, pemberian nomor kode barang/inventaris, dan pencatatan ke dalam buku induk barang/inventaris. Kemudian pengaturan tempat penyimpanannya.
Pengaturan yang dilakukan
sebelum alat-alat digunakan disebut pengaturan disebut pengaturan awal awal , meliputi : a. Memberikan identitas pada alat, yaitu nomor inventaris dengan kode tertentu untuk jenis tertentu; b. Pencatatan ke dalam buku inventaris, yaitu buku yang dipergunakan untuk mencatat semua kekayaan sekolah. Buku ini berfungsi untuk memudahkan pengontrolan barang-barang milik sekolah; c. Penempatan barang ke dalam lemari atau rak yang juga sudah diberi kode. Untuk sekolah besar dan mempunyai banyak alat/barang, pemisahan didasarkan atas pemisahan dalam lemari, sedangkan untuk sekolah kecil dan jika alat/barangnya hanya sedikit, pemisahannya berdasarkan penempatan pada rak. Setelah pengaturan awal, maka alat-alat sudah siap digunakan. Pengaturan alat diperhitungkan atas empat faktor, yaitu : a. Banyaknya alat untuk tiap macam; b. Banyaknya kelas yang menggunakan alat; c. Banyaknya siswa pada setiap kelas; 197
d. Banyaknya ruangan/lokal yang ada di sekolah. Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas, pengaturan alat dapat dikerjakan sebagai berikut : a. Alat pelajaran untuk kelas tertentu. tertentu . Jika banyaknya banyaknya alat mencukupi banyaknya kelas yang membutuhkan, maka alat-alat tersebut dapat disimpan di kelas yang menggunakan; b. Alat pelajaran untuk beberapa kelas. kelas . Jika jumlah alat terbatas sedangkan yang membutuhkan banyak, maka alat-alat tersebut dipergunakan secara bergantian dan penyimpanannya di ruang tertentu; c. Alat pelajaran untuk semua siswa. siswa . Penempatan alat-alat untuk semua kelas seharusnya di ruang tertentu yang penggunaannya penggunaannya diatur dengan suatu tata tertib penggunaan. Beberapa prinsip penyimpanan alat yang perlu diperhatikan diperhatikan agar tidak lekas rusak : a. Semua alat dan perlengkapan sekolah harus disimpan di tempat yang bebas dari faktor-faktor perusak seperti panas, lembab, pelapukan, dan gangguan serangga; b. Harus mudah dikerjakan untuk menyimpan maupun mengeluarkan alat-alat; c. Mudah diketemukan jika sewaktu-waktu akan dipergunakan; d. Semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa persediaan yang lama harus lebih dahulu dipergunakan; e. Harus diadakan pemeriksaan secara berkala; f. Tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat dari riap-tiap penyimpanan harus dirumuskan secara rinci dan difahami dengan jelas oleh semua pihak yang berkepentingan. 3. Penyusutan. Jika sekolah selalu menambah pengadaan barang-barang sementara tempat penyimpanannya kurang atau tidak memadai, maka perlu ada kegiatan penyusutan. Penyusutan adalah memusnahkan atau menghapuskan barang-barang yang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, sehingga tempatnya dapat dipergunakan untuk penyimpanan barang-barang baru atau yang masih dapat dipergunakan. Untuk 198
menghapuskan barang-barang milik Negara dari buku inventaris di sekolah ada aturannya, yang salah satunya memenuhi kriteria sebagai berikut : a. Keadaan barang rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi; b. Perbaikan akan menelan biaya besar sekali sehingga merupakan pemborosan; c. Secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan; d. Sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini, misal mesin hitung diganti dengan kalkulator, mesin tulis biasa diganti dengan IBM atau komputer; e. Barang lebih, yang jika disimpan lebih lama akan rusak dan tidak dapat dipakai lagi; f. Ada penurunan efektivitas kerja, misal dengan mesin tulis baru sebuah konsep dapat diselesaikan lima hari, tetapi dengan mesin tulis yang rusak lebih lama lagi; g. Dicuri, dibakar, diselewengkan, musnah akibat bencana alam, dsb. Adapun tahap-tahap penghapusan/pemusnahan barang-barang inventaris adalah : a. Pemilihan/penyeleksian barang-barang yang akan dihapuskan; b. Memperhitungkan faktor-faktor penghapusan ditinjau dari nilai uang; c. Membuat surat pemberitahuan atau mohon izin kepada atasan yang berwenang. Izin hanya diperlukan bagi barang-barang yang nilainya cukup besar; d. Melaksanakan penghapusan dengan cara : - Pelelangan (umum atau terbatas); - Dihibahkan kepada orang/badan; - Dibakar. e. Proses penghapusan, jika besar, harus melalui pantia penghapusan yang dibentuk khusus dan disaksikan oleh atasan serta dibuatkan berita acaranya. 4. Pemeriksaan dan Pengawasan. Kepala sekolah selaku manajer harus selalu melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan atas barang-barang secara secara berkala, paling tidak satu satu kali pada setiap akhir tahun ajaran. Hal ini penting untuk mengetahui mengetahui keadaan dan kondisi barang-barang 199
untuk kepentingan sekolah sekaligus untuk bahan perencanaan serta penganggarannya.
F. ADMINISTRASI KEUANGAN Keuangan atau modal pembiayaan merupakan masalah penting bagi terselenggaranya segala sesuatu kegiatan kegiatan termasuk sekolah. sekolah. Kegiatan keuangan meliputi meliputi tiga hal, yaitu yaitu penyusunan anggaran (budgeting ( budgeting), ), pembukuan (accounting (accounting), ), dan pemeriksaan (audi( auditing). ting).
1. Penyusunan Anggaran. Di sekolah harus ada kegiatan penyusunan anggaran, yang hasilnya adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Sekolah (RAPBS). (RAPBS). Hal ini dibuat dengan melibatkan Komite untuk diterapkan dalam periode satu tahun anggaran, yang mengikuti tahun ajaran. Dalam RAPBS, uang masuk masuk dalam satu tahun, dan dari mana sumbernya harus ditentukan, demikian juga pengeluaran untuk apa saja dan berapa besarnya. Biasanya uang masuk masuk atau pendapatan pendapatan didapat dari bantuan bantuan pemerintah (sekarang BOS), dari Yayasan (untuk sekolah swasta), Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dari siswa, dan dari pendapatan lain-lain. lain-lain. Adapun pengeluaran untuk belanja sekolah umumnya untuk : a. Gaji dan honorarium guru/pegawai sekolah; b. Pemeliharaan bangunan sekolah; c. Alat-alat pelajaran dan pemeliharaannya; d. Perlengkapan administrasi sekolah termasuk ATK; e. Kegiatan-kegiatan pengajaran; f. Transportasi; g. Kesejahteraan; h. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat; i. Pengembangan profesi guru; j. Kegiatan olah raga; k. Tes hasil belajar; l. Kegiatan penelitian; 200
m. Evaluasi (ulangan/ujian akhir); n. Lain-lain. Untuk masing-masing pos anggaran pengeluaran perlu ada cadangan biaya, agar dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan dan atau kekurangan perhitungan.
2. Pembukuan. Pengurusan pembukuan meliputi dua hal, yaitu pertama, pertama, yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang; dan kedua, kedua, menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan yang pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan mengeluarkan uang. Urusan kedua inilah inilah yang disebut urusan urusan perbendaharaan.
Berdasarkan ICW (Indische (Indische Comptabiliteits Comptabiliteits Wet) yang kemudian kemudian
diubah menjadi Indonesische Comptabiliteits Wet, kemudian Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Peraturan Akuntasi, dll., bendahara adalah orang atau badan yang oleh negara diserahi tugas menerima, mencatat, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga dan barang-barang, sehingga dengan jabatannya itu ia atau mereka mempunyai kewajiban mempertanggungjawabk mempertanggungjawabkan an apa yang menjadi urusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
3. Pemeriksaan. Pemeriksaan (auditing (auditing)) adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang/ barang yang dilakukan oleh bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit dalam lingkungan kementerian/departemen, pertanggungjawaban pengurusan keuangan ini kepada BPK melalui kementerian/departemennya masingmasing. Pemeriksaan sangat sangat penting dan dan bermanfaat bermanfaat paling tidak untuk empat pihak : a. Bagi bendaharawan, bendaharawan, dapat mengetahui dengan jelas batas wewenang dan kewa jibannya, serta ada kontrol kontrol bagi dirinya; b. Bagi lembaga/institusi (kementerian/departemen/unit lembaga/institusi (kementerian/departemen/unit kerja) memungkinkan ada nya sistem kepemimpinan terbuka dan dan tidak menimbulkan rasa rasa curiga201
mencurigai, serta ada arah yang jelas dalam penggunaan uang yang diterima; c. Bagi atasan, atasan, mengetahui bagian anggaran yang telah dilaksanakan dan tingkat keterlaksanaan, serta kendala yang dihadapi yang berguna sebagai bahan untuk penyusunan anggaran tahun ajaran berikutnya; be rikutnya; d. Bagi BPK, ada patokan yang jelas dalam melakukan pengawasan terhadap uang milik negara, dan ada dasar yang tegas untuk mengambil tindakan jika terjadi penyimpangan/penyelewengan.
G. ADMINISTRASI HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT Bahwa sekolah adalah organisasi yang hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Organisasi sekolah bersifat terbuka, dalam arti program dan kegiatannya dipengaruhi oleh lingkungan di mana sekolah sekolah berada. Karenanya sekolah juga merupakan merupakan anggota dari lingkungan masyarakat, yang mau tidak mau perlu menjalin hubungan dengan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat masyarakat bertujuan untuk untuk saling mengisi antara apa yang diinginkan sekolah dari masyarakat, dan apa yang diinginkan “humas” sekolah. sekolah. Humas dapat masyarakat dari sekolah. Di sinilah perlunya peran “humas”
terjadi di internal sekolah maupun eksternal, dengan berbagai wadah atau forum. Ditinjau dari kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat, hubungan sekolah dengan masyarakat ini menurut T. Sianipar (1984:2-3) mempunyai tujuan :
1. Bagi Sekolah : a. Memelihara kelangsungan hidup sekolah; b. Meningkatkan mutu pendidikan sekolah; c. Memperlancar proses belajar-mengajar; d. Memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pengembangan program sekolah.
2. Bagi Masyarakat : a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal mental-spiritual; b. Memperoleh bantuan sekolah sekolah dalam memecahkan memecahkan berbagai masalah yang yang diha202
dapi masyarakat; c. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat; d. Memperoleh kembali anggota-anggota masyarakat yang makin meningkat kemampuannya.
203
DAFTAR KEPUSTAKAAN
A. BUKU-BUKU :
Atmodiwirio, Soebagio. 2000. Manajemen Pendidikan Indonesia. Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Ardadizya. Daryanto, H. 1999. Evaluasi Pendidikan. Pendidikan. Cetakan Pertama. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Gibson, James L., Ivancevich, John M., Donnelly, James H. Jr. 1996. Organisasi : Perilaku, Struktur, Proses. Proses. Jilid I. Alih bahasa Nunuk Adiarni. Edisi Kedelapan. Jakarta : Binarupa Aksara. Hasbullah. 2006. Dasar-dasar Ilmu Pendidikan. Pendidikan. Edisi Revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Hasibuan, Malayu S.P. 2004. Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah. Masalah . Edisi Revisi. Cetakan ketiga. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Ihsan, Fuad. 1996. Dasar-dasar Kependidikan. Kependidikan. Cetakan Pertama. Jakarta : Rineka Cipta. Kartono, Kartini. 1998. Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpin Abnormal itu? Edisi Baru. Cetakan kedelapan. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Mudyahardjo, Redja. 2001. Pengantar Pendidikan. Pendidikan. Cetakan pertama. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Nawawi, Hadari dan Martini. 1994. Ilmu Administrasi . Jakarta : Ghalia Indonesia. Pidarta, Made. 1997. Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Indonesia. Cetakan Pertama. Jakarta : Rineka Cipta. --------------------. 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Indonesia. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta : Rineka Cipta. Purwanto, Ngalim. 1998. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pendidikan. Cetakan kedelapan. Bandung : Remaja Rosdakarya. Sadulloh, Uyoh. 2003. Pengantar Filsafat Pendidikan. Pendidikan. Cetakan ke-1. Bandung : Alfabeta. Sagala, H. Syaiful. 2007. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Pendidikan. Cetakan Kesatu. Bandung : Alfabeta. Sa’ud, Udin Syaefudin dan Syamsuddin Makmun, Abin. 2007. Perencanaan Pendidikan : 204
Suatu Pendekatan Komprehensif . Cetakan ketiga. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Siagian, Sondang P. 1996. Filsafat Administrasi . Cetakan kedua puluh empat. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung. Silalahi, Ulbert. 2033. Studi Tentang Ilmu Administrasi : Konsep, Teori, dan Dimensi . Cetakan Kelima. Bandung : Sinar Baru Algensindo. Sjam, Mardjiin. 1966. Kepemimpinan dalam Organisasi . Surabaya : Yayasan Pendidikan Practice. Soetopo, Hendiyat dan Soemanto, Wasty. 1988. Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. Pendidikan. Cetakan kedua. Jakarta : Bina Aksara. Sutarto. 2006. Dasar-dasar Organisasi . Cetakan ke-21. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Sutisna, Oteng. 1989. Administrasi 1989. Administrasi Pendidikan. Pendidikan. Edisi Kelima. Bandung : Angkasa. Terry, George R. dan Leslie W. Rue. 2005. Dasar-dasar Manajemen. Manajemen. Alih bahasa G.A. Ticoalu. Cetakan kesembilan. Jakarta : Bumi Aksara. Tilaar, H.A.R. 1992. Manajemen Pendidikan Nasional . Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Tirtarahardja, Umar dan S.L. La Sulo. 2005. Pengantar Pendidikan. Pendidikan. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Jakarta : Rineka Cipta. Wahjosumidjo. 1999. Kepemimpinan Kepala Sekolah. Sekolah. Cetakan pertama. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. Wijono, 1989. Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pendidikan. Jakarta : Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Ditjen Dikti Depdikbud.
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dosen.
205
