waralaba alfamart

WARALABA DAN BISNIS ECERAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Waralaba telah menjadi salah satu usaha yang berkembang dan memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Pertumbuhan waralaba lokal saat ini jauh lebih tinggi di bandingkan dengan pertumbuhan waralaba asing di Indonesia. Fakta ini di sebabkan karena pewaralaba lokal memberikan berbagai kemudahan dalam persyaratan pembelian waralaba mereka. Dari berbagai media promosi yang ikut menyelenggarakan waralba lokal ini menyebabkan maraknya waralaba lokal seperti Alfamart, dan indomaret. Kehadiran waralaba seperti, Alfamart, dan Indomaret yang mematikan Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM) yang ada disekitar wilayah waralaba tersebut. Dan antusiasnya masyarakat dengan adanya waralaba lokal yaitu Alfamart yang sudah dikenal oleh para masyrakat Indonesia. Selain keuntungan yang didapat sangat menjanjikan bagi peneriam waralaba tersebut. Tetapi kehadiran franchise ini menyebabkan banyaknya UMKM yang mengalami kerugian. Dengan syarat yang mudah saja kita bisa membikin waralaba Alfamart dan Indomaret. Oleh karena itu, MenDag membikin peraturan bagi waralaba. Dan juga kemitraan dalam waralaba untuk jenis toko modern masih belum sesuai dengan tujuan membangun kemitraan, sehingga untuk mengoptimalkan kemitraan perlu melakukan penataan terhadap kepemilikan jumlah outlet/gerai pemberi waralaba dan penerima waralaba. Kementerian Perdagangan membatasi kepemilikan toko modern 150 gerai. Aturan pembatasan kepemilikan gerai diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/MDAG/Per/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern. Dalam pasal 3 Permendag tersebut secara tegas disebutkan toko modern yang dapat dimiliki dan dikelola sendiri maksimum 150 gerai. Jika sudah melebihi maka perdirian toko gerai tambahan tambahan wajib di waralabakan minimal 40 persen dari jumlah gerai yang ditambahkan. Jenis toko modern yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan itu adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceranyang dapat berbantuk minimarket (luas gerai maksimum 400 meter persegi), supermarket (luas gerai maksimum 1200 meter persegi), department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan dengan luas gerai maksimum 2000 2000 meter persegi.


Dalam Pasal 4 disebutkan pemberi waralaba yang telah memiliki gerai 150 namun belum memperoleh keuntungan mendapat pengecualian ketentuan pembatasan tersebut. Pengecualian tersebut dibuktikan dengan laporan keuangan yang diaudit akuntan publik yang ditetapkan oleh menteri. Pengecualian juga berlaku bagi pemberi waralaba yang tidak mendapatkan mitra usaha berdasarkan penilai tim penilai. Sehingga terdapat kemungkinan pelaku toko modern menghindar dari aturan dengan d engan mengklaim rugi, sehingga tidak ti dak terkena terk ena pembatasan gerai sampai 150 gerai. Sedangkan, salah satu peraturan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba, salah satu kriteria waralaba itu harus menguntungkan. Kebijakan yang membatasi jumlah gerai minimarket maksimal maksimal 150 unit, dinilai telah mematikan pemegang waralaba lokal. Kebijakan ini lebih terasa bagi waralaba lokal karena saat ini waralaba asing jumlahnya relatif kecil dibanding waralaba lokal. Artinya, hanya pemegang waealaba lokal yang berpengaruh, seperti Indomaret atau alfamart. Waralaba asing, seperti carrefour, Hypermart, tidak akan begitu pengaruh karena jumlahnya relatif kecil.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa dampak kepada Alfamart Atau Indomaret? 2. Siapa saja yang terkena dampak dari UU ini? 3. Bagaimana Peran franchise bagi perekonomian Indonesia?

BAB II


TINJAUAN TEORI

2.1 Definisi Franchise

Franchise Indonesia merupakan wadah bagi para pengusaha franchise. franchise berarti kerja sama dalam bidang usaha dengan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, hak kelola dan hak pemasaran. Adapun para pelaku dalam bisnis ini disebut pewaralaba (franchisor) orang yang memberi waralaba, orang yg memiliki waralaba, dan terwaralaba (Franchisee) sudah menerima waralaba atau diberi waralaba. Franchising adalah sebuah cara dalam mendistribusikan produk barang atau jasa yang di lakukan sedikitnya 2 pihak yang terlibat. Pihak yang pertama adalah orang yang meminjamkan system bisnis atau nama barang dagangnya, sedangkan pihak yang kedua yaitu orang yang membayar initial fee dan royalti fee yaitu sebagai kompensasi dari penggunaan nama dan system bisnis yang dimiliki franchisor. Franchise sebagai garansi lisensi kontraktual oleh suatu orang (franchisor) ke pihak lain (franchisee) dengan: 1. Mengijinkan atau meminta franchisee menjajakan usaha dalam periode tertentu pada bisnis yang menggunakan merek yang dimilki oleh franchisor. 2. Mengharuskan franchisor untuk melatih control secara kontinu selama periode perjanjian. 3. Mengharuskan franchisor untuk menyediakan asistensi terhadap franchisee pada subjek bisnis yang dijalankan di dalam hubungan terhadap staf, merchandising, manajemen atau yang lainnya 4. Meminta kepada franchise untuk membayarkan sejumlah fee franchisee atau royalty untuk produk atau service yang disediakan oleh franchisor kepada franchisee. Menurut PP No.16/1997 franchise diartikan sebagai perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Definisi inilah yang berlaku baku secara yuridis formal di Indonesia. 2.2 Latar Belakang Pada Franchising


Pemilik usaha disebut franchisor atau seller, sedangkan pembeli disebut franchisee. Isi perjanjian adalah franchisor akan memberikan bantuan dalam memproduksi, operasional, manajemen dan kadangkala sampai masalah keuangan kepada franchisee. Akan tetapi berapa bantuan berbeda tergantung pada kebijakan dari pemilik franchise. Contohnya beberapa franchisor membrikan bantuan kepada franchisee mulai dari awal usaha untuk memilih lokasi, mendesain took, peralatan, cara memproduksi, standarisasi bahan, recruiting dan training pegawai, hingga negosiasi dengan pemberi modal.namun ada juga franchisor yang menanggung semuanya mulai dari menyusun strategi pemasaran hingga memberikan modal kepada franchisee. Sebaliknya seorang franchisee akan terikat dengan peraturan yang berhubungan dengan mutu produk/jasa yang akan dijualnya dan franchisee memiliki kewajiban untuk membayar royalty seara rutin. Beberapa keuntungan bagi Franchisor (perusahaan induk) : 1.

Produk atau jasa terdistribusi secara luas tanpa memerlukan biaya promosi dan biaya investasi cabang baru.

2. Produk atau jasa dikonsumsi dengan mutu yang sama. 3. Keuntungan dari royalti atau penjual lisensi. 4.

Bisnisnya bisa berkembang dengan cepat di banyak lokasi secara bersamaan, meningkatnya keuntungan dengan memanfaatkan investasi dari franchisee. Bagi Franchisee (pemilik hak-jual) :

1. Popularitas produk atau jasa sudah dikenal konsumen, menghemat biaya promosi. 2.

Mendapatkan fasilitas-fasilitas manajemen tertentu sesuai dengan training yang dilakukan oleh franchiser.

3. Mendapatkan image sama dengan perusahaan induk. Kerugian bagi franchisee (pemilik hak-jual) : 1.

Biaya startup cost yang tinggi, karena selain kebutuhan investasi awal, franchisee harus membayar pembelian franchise yang biasanya cukup mahal.

2.

Franchisee tidak bebas mengembangkan usahanya karena berbagai peraturan yang diberikan oleh franchisor.

3.

Franchisee biasanya terikat pada pembelian bahan untuk produksi untuk standarisasi produk /jasa yang dijual.

4.

Franchisee harus jeli dan tidak terjebak pada isi perjanjian dengan franchisor, karena bagaimanapun biasanya perjanjian akan berpihak kepada prinsipal / franchisor dengan perbandingan 60:40.


Penghasilan yang dicapai terus mengalir ke franchisor dari royalty dan penjualan yang lebih penting adalah sumber pendapatan biaya awal untuk menjual waralaba. Dengan demikian kerjasama antara franchisor dan franchisee mencapai sukses dengan membantu satu sama lain.

2.3 Membeli Franchise

Franchise dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu Franchise Asing dan Franchise Lokal. Franchise asing adalah franchisornya berasal dari luar negeri cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi. Pengusaha yang baik adalah pengusaha yang siap untuk sukses, dan apakah dia fokus dengan bisnis yang dijalakannya mulaidari membeli franchise atau membeli bisnis yang ada. Masalah-masalah dalam membeli franchise dapat dilihat sebagai masalah umum atau masalah-masalah khusus untuk itu franchisor : 1. Evaluate Dalam memilih satu atau beberapa industri yang akan dibeli franchise-nya, franchisee harus hati-hati dalam mengevaluasi minat dan kemampuan agar dapat menemukan industri yang tepat sehingga bisnis pun dapat berjalan lancar. 2. Determine Ketika akan menentukan industri mana yang akan dimasuki, setiap calon franchisee harus meneliti industri tersebut, potensi kompetitor dalam industri tersebut, dsb sebelum franchisee baru memasuki industri tersebut. 3. Excellence Hati-hati memeriksa kekuatan kompetitif waralaba di berbagai industri. Misalnya, apakah mereka memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar? 4. Identification Mengidentifikasi sebuah franchisor yang sesuai dengan potensi yang terbaik dalam hal dukungan, sejarah, rencana ekspansi, dll 5. Discuss Franchisees

menghubungi

franchisor

membandingkanfranchisorlainkesempatan. Biaya franchise meliputi:

untuk

mendiskusikan

pengalaman

serta

WARALABA DAN BISNIS ECERAN 

Ongkos awal, dimulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 1 miliar. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi franchisor dan ongkos penggunaan HAKI.



Ongkos royalti, dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Besarnya ongkos royalti berkisar dari 5-15 persen dari penghasilan kotor. Ongkos royalti yang layak adalah 10 persen. Lebih dari 10 persen biasanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran yang perlu dipertanggungjawabkan. Franchise saat ini memang sedang popular dan menjanjikan kenuntungan, tetapi ada pula

franchisee yang terpaksa menutup usahanya. Artinya jika ingin menjadi franchisee kita harus pertimbangkan matang-matang untuk memilih franchisor , terutama isi perjanjian yang terikat Franchise Fee (Biaya Pembelian Hak Waralaba) : Franchise Fee adalah biaya pembelian hak waralaba yang dikeluarkan oleh pembeli waralaba (franchisee) setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai franchisee sesuai kriteria franchisor. Umumnya franchise fee dibayarkan hanya satu kali saja. Franchisee fee ini akan dikembalikan oleh franchisor kepada franchisee dalam bentuk fasilitas pelatihan awal, dan dukungan set up awal dari outlet pertama yang akan dibuka oleh franchisee. Hak Cipta (Copyright) : Hak cipta adalah hak eklusif sesesorang untuk menggunakan dan memberikan lisensi kepada orang lain untuk menggunakan kepemilikan intelektual tersebut misalnya sistem kerja, buku, lagu, logo, merek, materi publikasi dan sebagainya. Initial Investment : Initial investment adalah modal awal yang harus disetorkan dan dimiliki oleh franchisee pada saat memulai usaha waralabanya. Initial investment terdiri atas franchise fee, investasi untuk fixed asset dan modal kerja untuk menutup operasi selama bulan-bulan awal usaha waralabanya. Perjanjian Waralaba (Franchise Agreement) : Perjanjian waralaba merupakan kumpulan persyaratan, ketentuan dan komitment yang dibuat dan dikehendaki oleh franchisor bagi para franchisee-nya. Didalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dan kewajiban franchisee dan franchisor, misalnya hak teritorial yang dimiliki franchisee, persyaratan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada

franchisor,

ketentuan

berkaitan

dengan

lama

perjanjian

waralaba

dan

perpanjangannya dan ketetentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisee dengan franchisor.


Outlet Milik Franchisor (Company Owned Outlet, Pilot Store) : Franchisor yang terpercaya adalah franchisor yang telah terbukti sukses dan mengoperasikan outlet milik mereka sendiri yang dinamakan Company Owned Outlet atau Pilot Store. Jangan pernah membeli hak waralaba dari franchisor yang tidak memiliki outlet yang sejenis dengan outlet yang dipasarkan hak waralabnya. Advertising Fee (Biaya Periklanan) : Advertising Fee (Biaya Periklanan) nerupakan biaya yang dibayarkan oleh penerima waralaba (franchisee) kepada pemberi waralaba (franchisor) untuk membiayai pos pengeluaran/belanja iklan dari franchisor yang disebarluaskan secara nasional/international. Besarnya advertising fee maksimum 3% dari penjualan. Tidak semua franchisor mengenakan advertising fee kepada franchiseenya. Alasan dari adanya advertising fee adalah kenyataan bahwa tujuan dari jaringan waralaba adalah membentuk satu skala ekonomi yang demikian besar sehingga biaya-biaya per outletnya menjadi sedemikian effisiennya untuk bersaing dengan usaha sejenis. Mengingat advertising fee merupakan pos pengeluaran yang dirasakan manfaatnya oleh semua jaringan, maka setiap anggota jaringan (franchisee) diminta untuk memberikan kontribusi dalam bentuk advertising fee.

2.4 Dasar Hukum Franchise :

1. Perjanjian sebagai dasar hukum KUH Perdata pasal 1338 (1), 1233 s/d 1456 KUH Perdata; para pihak bebas melakukan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kebiasan, kesopanan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ketertiban umum, juga tentang syarat-syarat sahnya perjanjian dsb. 2. Hukum keagenan sebagai dasar hukum; KUH Dagang (Makelar & Komisioner), ketentuan-ketentuan yang bersifat administrative seperti berbagai ketentuan dari Departemen Perindustrian, Perdagangan dsb. Seringkali ditentukan dengan tegas dalam kontrak franchise bahwa di antara pihak franchisor dengan franchisee tidak ada suatu hubungan keagenan. 3. Undang-undang Merek, Paten dan Hak Cipta sebagai dasar hukum; berhubung ikut terlibatnya merek dagang dan logo milik pihak franchisor dalam suatu bisnis franchise, apalagi dimungkinkan adanya suatu penemuan baru oleh pihak franchisor, penemuan dimana dapat dipatenkan. UU No.19 (1992) Merek, UU No 6 (1982) Paten, UU No.7 (1987) Hak Cipta.


4. UU Penanaman Modal Asing sebagai dasar hukum; Apabila pihak franchisor akan membuka outlet di suatu Negara yang bukan negaranya pihak franchisor tersebut maka sebaiknya dikonsultasi dahulu kepada ahli hukum penanaman modal a sing tentang berbagai kemungkinana dan alternative yang mungkin diambil dan yang paling menguntungkannya. Franchise justru dipilih untuk mengelak dari larangan-larangan tertentu bagi suatu perusahaan asing ketika hendak beroperasi lewat direct investment. 5. Peraturan lain-lain sebagai dasar hukum: a.

Ketentuan hukum administratif, seperti mengenai perizinan usaha, pendirian perseroan terbatas, dll peraturan administrasi yang umumnya dikeluarkanoleh Departemen Perdagangan. Kepmen Perdagangan No. 376/Kp/XI/1983 tentang kegiatan perdagangan.

b. Ketentuan Ketenagakerjaan. c.

Hukum Perusahaan (UU PT No 1 (1995)).

d. Hukum pajak adalah pajak ganda, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak withholding atas royalty dan pajak penghasilan atas tenaga kerja asing. e.

Hukum persaingan,

f.

Hukum industri bidang tertentu misalnya aturan tentang standar mutu, kebersihan dan aturan lain lain yang bertujuan melindungi konsumen, atau bahkan UU pangan sendiri.

g. Hukum tentang kepemilikan hak guna bangunan, hak milik, dll. h. Hukum tentang pertukaran mata uang RI menganut rezim devisa bebas, maka tidak ada larangan maupun batasan terhadap keluar masuknya valuta asing dari/ke Indonesia. i.

Hukum tentang rencana tata ruang; apakah wilayah tersebut memungkinkan dibukannya sebuah franchise, kualitas bahan untuk gedung tersebut memenuhi syarat, dll.

j.

Hukum tentang pengawasan ekspor/ impor misalnya dalam hal pengambilan keputusan apakah barang barang tertentu mesti dibawa dari Negara pihak franchisor atau cukup diambil saja dari Negara pihak franchisee.

k. Hukum tentang bea cukai apakah lebih menguntungkan barang-barang tertentu dipasok dari luar negeri atau cukup menghandalkan produk lokal semata.

2.5 Langkah Untuk Memperoleh Hak

Perjanjian waralaba tersbur adalah salah satu aspek perlindungan hukum dari pihak lain yang merugikan. Jika salah satu pihak melakukan pelanggran maka pihak lainnya dapat menuntut pihak tersebut dengan hukum yang berlaku. Pejanjia Waralaba (franchise Agreement) berisi kumpulan persyaratam, ketentuan dan komitmen yang telah ditentukan


oleh franchisor kepad para franchisee-nya. Hal-hal yang diatur oleh hukum dan perundangundangan merupakan das sollen yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian waralaba. Jika para pelaku usaha mematuhi peraturan yang berlaku maka tidak akan terjadi masalah.

Dalam perjanjian waralaba tercantum ketentuan berkaitan dengan hak dn

kewajiaban antara franchisor dengan franchisee, misalnya hak territorial yang dimiliki franchisee, persyartan lokasi, ketentuan pelatihan, biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh franchisee kepada franchisor, ketentuan dengan lama dan perpanjangannya perjanjian waralaba dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara franchisee dengan franchisor. Sebagaimana perjanjian pada umumnya ada kemungkinan terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan waralaba. Wanprestasi dapat terjadi bila salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban yang sudah tertera dalam perjanjian. Jika karena adanya wanprestasi tersebut maka pihak yang dirugikan bias meminta ganti rugi kepada pihak yang merugikan


BAB III PEMBAHASAN

3.1 Keuntungan Dan Kerugian Franchise Di Indonesia

Bisnis franchise tengah menjadi model bisnis paling populer di negeri ini, terutama bagipengusaha pengusaha yang ingin mendirikan sebuah usaha baru secara instan dan tanpabersusah payah membangun citra perusahaannya di mata konsumen karena denganmenggunakan franchise, usahanya sudah terlebih dahulu punya nama karena telah dikenaloleh konsumen. Bisnis franchise ini banyak diperbincangkan di manamana dan sangatdigandrungi oleh masyarakat luas. Di lingkungan sekitar kita saja sudah menjamur bisnis franchise baik itu franchise lokal maupun franchise asing. Beberapa Franchise Asing yangsukses di Indonesia misalnya dalam bidang usaha makanan, minuman dan cafe antara lain Quickly, Baskin Robin, Starbucks, Mc Donalds, Pizza Hut, Wendy’s, Tony Romas, Bread Story, Bread Talk, Kentuck y Fried Chicken, Kafe Dome, Hard Rock Café, Planet Hollywood,sedangkan bidang usaha lain misalnya Sogo Department Store, Marks & Spencer, AceHardware, ERA Indonesia, Ray White, English First, Future Kids, dan lain-lain. Dalam waktuyang singkat beberapa Franchise Asing ini berkembang dibanyak kota di tanah air. Franchise Lokal antara lain Es Teler 77, Mr Celup, Ayam Bakar Wong Solo, Alfamart, Indomart, RMPadang, Bakso Cak Eko, Bakso Cak Man, dan lain sebagainya. Banyak pengusaha yang cukup berhasil dalam menjalankan bisnis franchise nya tapibanyak juga pengusaha yang gagal dalam menjalankan bisnis franchise. Sebagaimanadisampaikan Ketua Waralaba dan Lisensi Indonesia Karamoy (2009) bahwa rata-ratapertumbuhan bisnis franchise lokal mencapai 8-9% per tahun, sedangkan franchise asing 12-13% per tahun. Namun perbedaan tingkat kegagalan dari keduanya sangat mencolok yaitusebesar 50-60% untuk franchise lokal dan hanya 2-3% untuk franchise asing (Firdaniaty, 2007).Hal ini menunjukkan bahwa antusias masyarakat untuk membuka bisnis franchise belumdibarengi dengan kehati-hatian dan kejelian dalam pengelolaan.Para pengusaha seharusnyamenyadari bahwa bisnis yang difranchise kan adalah sebuah bisnis telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sehingga bukan mengikuti kelatahan belaka. Syarat tersebut antara lainbahwa usaha franchise merupakan sebuah system atau usaha yang telah terstandar secarabakudan telah teruji kesuksesannya. Maksud dari “teruji kesuksesannya” yaitu dengan sengajadiberi penekanan, sebab bila pemilik bisnis tersebut masih dalam taraf trior and error dalammencari pola maka dapat membahayakan franchisee yang akan membeli sekaligus dapatmenimbulkan konflik internal.Bisnis franchise memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Sebagai bentuk bisnisretail, franchising menawarkan kepada franchisee sebuah


keunggulan system bisnis baru yangdapat berkembang cepat dengan merek dan formula bisnis yang sudah teruji daripadamembangun bisnis dan merek baru yang beresiko. Selain itu keunggulan lain dari bisnis franchise adalah : 

Franchising saat ini populer bagi usaha kecil dan menengah karena franchisor menawarkan keuntungan, bantuan managerial dan pemasarannya bagi pengusahayang bersedia menjualkan produk dan jasa franchisor.



Franchisor akan melakukan pelatihan secara berkala kepada pegawai franchiseesehingga standard operasional dan mutu produk serta jasa sesuai dengan standard franchisor



Franchisee akan mempunyai keuntungan pengalaman mengakses management skills dari suatu bisnis besar.



Franchisee tak usah memulai bisnisnya dari nol karena bisnis franchisor sudah terkenaldan mempunyai pasar.



Franchisee mempunyai peluang untuk berkembang cepat.

Sedangkan kerugian dari bisnis franchise bagi franchisee adalah : 

Biaya startup cost yang tinggi, karena selain kebutuhan investasi awal, franchisee harusmembayar pembelian franchise yang biasanya cukup mahal.



Franchisee tidak bebas mengembangkan usahanya karena berbagai peraturan yangdiberikan oleh franchisor.



Franchisee biasanya terikat pada pembelian bahan untuk produksi untuk standarisasiproduk /jasa yang dijual.



Franchisee harus jeli dan tidak terjebak pada isi perjanjian dengan franchisor , karenabagaimanapun biasanya perjanjian akan berpihak kepada prinsipal / franchisor denganperbandingan 60:40.

Secara umum keuntungan bagi franchisor adalah sebagai berikut : 1. Usaha berkembang dengan investasi kecil 2. Adanya outlet 3. Memperoleh orang yang gigih 4. Diskon yang diperoleh dari skala ekonomi 5. Mendapat masukan yang lebih costumerized Kehadiran bisnis franchise yang saat ini cukup marak memiliki dampak yang mengancampasar tradisional. Konsep yang diusung franchise yaitu memberikan kenyamanan bagi para kosumennya telah berhasil mengalahkan image pasar tradisional yang kotor, jorok, dan bau.Barang dan jasa yang ditawarkan franchise juga sangat beragam dan memiliki kualitas yang bagus dan cukup bermerek. Jika dibandingkan


dengan produk yang ditawarkan di pasar tradisional yang seadanya dan terkadang kualitasnya pun tidak cukup bagus maka akan jauh berbeda antara franchise dan pasar tradisional. Karena alasan-alasan tersebut maka franchise akan mematikan pedagang-pedagang kecil atau setidaknya menurunkan penjualan pedagangkecil terutama yang lokasinya berdekatan dengan usaha franchise tersebut. Denganmenurunnya pangsa pasar dari pedagang-pedagang kecil maka upaya pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sebagai upaya membantu masyarakat ekonomi lemah yang mana biasanya bantuan yang diterima oleh pedagang-pedagang kecil adalam dalambentuk berupa warung-warung kecil dan hal tersebut menjadi kurang berguna karena adanyapenurunan pangsa pasar yang terjadi akibat adanya bisnis franchise . Sistem ekonomi kerakyatan yang dianut di Indonesia sepertinya mulai melenceng dari tujuan awalnya, karena bukan mendorong masyarakat kecil untuk menjadi produsen atau setidaknya menjadi penyedia jasa melalui usaha-usaha perdagangan kecil yang langsungberhubungan dengan konsumen kecil yang biasa membeli barang secara satuan. Sistemekonomi Indonesia sekarang ini cenderung kepada sistem kapitalis murni dengan faktor padatmodal yang menjadi penggerak ekonomi secara keseluruhan yang memotong arus distribusibarang dari produsen langsung ke konsumen.Penyediaan akses terhadap barang langsung dari produsen sekarang ini hanya terbataspada pemilik modal besar yang diwakili korporasi tentunya melalui toko retail waralaba /franchise. Pemilik modal perorangan yaitu padagang di pasar yang memiliki toko kelontong,harus melawati jalur distribusi yang panjang untuk mendapatkan barang dari produsen. Hal ini menyebabkan tingginya harga yang didapat pemilik toko kelontong dan berbanding terbalikdengan toko retail waralaba /franchise.Pemilik toko perorangan harus berhubungan dengan berbagai distributor untukmendapatkan barang yang mereka akan jual, sehingga untuk penjual barang sesuai denganharga pasaran mereka hanya mendapat selisih harga atau keuntungan yang kecil. berbedadengan toko retail waralaba /franchise, mereka menerima segala macam barang hanya darisatu sumber dengan harga jual yang telah ditentukan oleh perusahaan. Mereka hanya tinggalmenjual dengan harga yang telah ditentukan.Secara tidak langsung berarti perusahaan waralaba / franchise ini dapat mengontrol hargadipasaran melalui kekuatan yang dimilikinya, tentunya tidaklah sulit untuk mengambil selisihharga yang sangat signifikan. Mereka akan dapatkan harga rendah karena bisa memotong jalur distribusi sehingga keuntungaan pun berlipat-lipat. Dalam persaingan dengan toko kelontongpun mereka dapat dengan mudah menentukan harga dibawah harga pasar, mungkin dengan perbedaan yang sangat tipis sehingga dapat menarik konsumen lebih banyak.Perkembangan bisnis franchise akan semakin pesat karena didukung dengan adanyakekuatan permintaan dari konsumen. Hal ini ditunjang oleh daya beli mereka. Tingginya tingkat pertumbuhan daya beli konsumen dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto.


Lapangan Usaha

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan

329,124.60

364,169.30

433,223.40

541,931.50

716,656.20

857,196.80

a. Tanaman Bahan Makanan

165,558.20

181,331.60

214,346.30

265,090.90

349,795.00

419,194.80

482,377.10

49,630.90

56,433.70

63,401.40

81,664.00

105,960.50

111,378.50

136,048.50

b. Tanaman Perkebunan

985,470.50

c. Peternakan

40,634.70

44,202.90

51,074.70

61,325.20

83,276.10

104,883.90

119,371.70

d. Kehutanan

20,290.00

22,561.80

30,065.70

36,154.10

40,375.10

45,119.60

48,289.80

e. Perikanan

53,010.80

59,639.30

74,335.30

97,697.30

137,249.50

176,620.00

199,383.40

2. Pertambangan & Penggalian

205,252.00

309,014.10

366,520.80

440,609.60

541,334.30

592,060.90

719,710.10

a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

118,484.90

177,605.90

200,081.60

234,162.40

283,283.30

254,947.90

290,467.30

b. Pertambangan Bukan Migas

65,122.40

104,599.10

130,716.00

160,267.10

195,286.30

254,242.70

332,970.00

c. Penggalian

21,644.70

26,809.10

35,723.20

46,180.10

62,764.70

82,870.30

96,272.80

3. Industri Pengolahan

644,342.60

760,361.30

919,539.30

1,068,653.90

1,376,441.70

1,477,541.50

1,599,073.10

a. Industri Migas

94,263.40

138,440.90

172,094.90

182,324.30

237,771.60

209,841.10

214,432.70

1). Pengilangan Miyak Bumi

59,062.00

89,629.60

117,952.20

122,118.30

145,942.60

129,455.70

124,110.70

2). Gas Alam Cair (LNG)

35,201.40

48,811.30

54,142.70

60,206.00

91,829.00

80,385.40

90,322.00

b. Industri Bukan Migas

550,079.20

621,920.40

747,444.40

886,329.60

1,138,670.10

1,267,700.40

1,384,640.40

1). Industri Makanan, Minuman dan Tembakau

163,553.70

177,753.10

212,738.00

264,100.50

346,185.60

420,363.30

465,367.90

2). Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

71,474.10

77,087.20

90,116.50

93,598.40

104,829.70

116,547.00

124,204.20

3). Industri Kayu dan Produk Lainnya

31,225.90

35,247.50

44,602.60

54,880.90

73,196.20

80,197.90

80,541.60

4). Industri Produk Kertas dan Percetakan

31,036.30

33,898.80

39,637.00

45,403.10

51,912.30

61,154.60

65,822.20

5). Industri Produk Ppuk, Kimia dan Karet

64,012.60

76,213.60

94,078.80

110,769.60

154,117.20

162,879.20

176,212.40

6). Industri Produk Semen dan Penggalian Bukan Logam

21,588.30

24,589.10

29,013.30

32,814.30

40,178.70

43,530.70

45,514.50

7). Industri Logam Dasar Besi dan Baja

16,154.60

18,382.70

20,687.00

22,907.70

29,213.10

26,806.60

26,853.90

145,971.30

172,957.10

209,460.10

254,278.40

329,911.70

346,403.00

389,600.10

5,062.40

5,791.30

7,111.10

7,576.70

9,125.60

9,818.10

10,523.60

8). Industri Peralatan, Mesin dan PerlengkapanTransportasi 9). Produk Industri Pengolahan Lainnya

13


4. Listrik, Gas & Air Bersih

23,730.30

26,693.80

30,354.80

34,723.80

40,888.60

46,680.00

49,119.00

a. Listrik

17,503.20

19,175.10

21,203.50

23,051.50

25,858.60

28,416.70

30,450.30

b. Gas

3,092.30

3,897.70

5,036.10

6,912.00

9,817.00

13,027.50

13,353.70

c. Air Bersih

3,134.80

3,621.00

4,115.20

4,760.30

5,213.00

5,235.80

5,315.00

5. Konstruksi

151,247.60

195,110.60

251,132.30

304,996.80

419,711.90

555,192.50

660,890.50

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

368,555.90

431,620.20

501,542.40

592,304.10

691,487.50

744,513.50

882,487.20

a. Perdagangan Besar dan Eceran

287,553.50

338,667.20

393,047.40

468,734.30

551,343.70

586,111.80

703,565.80

b. Hotel

12,685.40

14,146.90

16,074.20

17,320.40

18,900.30

20,781.50

23,876.60

c. Restoran

68,317.00

78,806.10

92,420.80

106,249.40

121,243.50

137,620.20

155,044.80

142,292.00

180,584.90

231,523.50

264,263.30

312,190.20

353,739.70

423,172.20

a. Pengangkutan

88,310.30

110,157.30

142,770.00

149,973.50

171,246.80

182,908.20

217,318.10

1). Angkutan Rel

1,218.80

1,238.30

1,355.40

1,397.50

1,649.80

1,904.30

2,260.20

2). Angkutan Jalan Raya

43,161.90

58,133.00

81,270.60

85,183.40

100,500.40

103,527.90

121,863.00

3). Angkutan Laut

12,328.30

13,974.40

16,106.10

16,043.40

16,019.20

15,812.70

16,929.80

7. Pengangkutan dan Komunikasi

4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan

3,233.00

3,881.90

4,487.50

4,655.90

5,570.30

6,206.50

6,918.10

5). Angkutan Udara

9,728.00

11,979.20

14,669.30

16,547.20

19,665.90

24,248.80

34,781.00

6). Jasa Penunjang Angkutan

18,640.30

20,950.50

24,881.10

26,146.10

27,841.20

31,208.00

34,566.00

b. Komunikasi

53,981.70

70,427.60

88,753.50

114,289.80

140,943.40

170,831.50

205,854.10

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan

194,410.90

230,522.70

269,121.40

305,213.50

368,129.70

405,162.00

466,563.80

a. Bank

78,533.70

88,287.40

95,708.40

105,536.80

125,515.40

132,186.00

146,914.50

b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank

16,647.10

20,808.70

26,778.90

32,581.50

41,753.20

49,220.30

59,201.40


4. Listrik, Gas & Air Bersih

23,730.30

26,693.80

30,354.80

34,723.80

40,888.60

46,680.00

49,119.00

a. Listrik

17,503.20

19,175.10

21,203.50

23,051.50

25,858.60

28,416.70

30,450.30

b. Gas

3,092.30

3,897.70

5,036.10

6,912.00

9,817.00

13,027.50

13,353.70

c. Air Bersih

3,134.80

3,621.00

4,115.20

4,760.30

5,213.00

5,235.80

5,315.00

5. Konstruksi

151,247.60

195,110.60

251,132.30

304,996.80

419,711.90

555,192.50

660,890.50

6. Perdagangan, Hotel & Restoran

368,555.90

431,620.20

501,542.40

592,304.10

691,487.50

744,513.50

882,487.20

a. Perdagangan Besar dan Eceran

287,553.50

338,667.20

393,047.40

468,734.30

551,343.70

586,111.80

703,565.80

b. Hotel

12,685.40

14,146.90

16,074.20

17,320.40

18,900.30

20,781.50

23,876.60

c. Restoran

68,317.00

78,806.10

92,420.80

106,249.40

121,243.50

137,620.20

155,044.80

142,292.00

180,584.90

231,523.50

264,263.30

312,190.20

353,739.70

423,172.20

88,310.30

110,157.30

142,770.00

149,973.50

171,246.80

182,908.20

217,318.10

7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan

1). Angkutan Rel

1,218.80

1,238.30

1,355.40

1,397.50

1,649.80

1,904.30

2,260.20

2). Angkutan Jalan Raya

43,161.90

58,133.00

81,270.60

85,183.40

100,500.40

103,527.90

121,863.00

3). Angkutan Laut

16,929.80

12,328.30

13,974.40

16,106.10

16,043.40

16,019.20

15,812.70

4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan

3,233.00

3,881.90

4,487.50

4,655.90

5,570.30

6,206.50

6,918.10

5). Angkutan Udara

9,728.00

11,979.20

14,669.30

16,547.20

19,665.90

24,248.80

34,781.00

6). Jasa Penunjang Angkutan

18,640.30

20,950.50

24,881.10

26,146.10

27,841.20

31,208.00

34,566.00

b. Komunikasi

53,981.70

70,427.60

88,753.50

114,289.80

140,943.40

170,831.50

205,854.10

194,410.90

230,522.70

269,121.40

305,213.50

368,129.70

405,162.00

466,563.80

8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan

a. Bank

78,533.70

88,287.40

95,708.40

105,536.80

125,515.40

132,186.00

146,914.50

b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank

16,647.10

20,808.70

26,778.90

32,581.50

41,753.20

49,220.30

59,201.40

c. Jasa Penunjang Keuangan d. Real Estat

1,286.10

1,581.30

2,011.10

2,490.10

2,807.10

3,001.30

3,481.10

66,106.80

81,474.30

97,396.90

110,239.90

132,023.60

145,260.70

168,220.60

14


e. Jasa Perusahaan

31,837.20

38,371.00

47,226.10

54,365.20

66,030.40

75,493.70

88,746.20

9. Jasa-jasa

236,870.30

276,204.20

336,258.90

398,196.70

481,848.30

574,116.50

660,365.50

a. Pemerintahan Umum

121,129.40

135,132.80

167,799.70

205,343.90

257,547.70

318,580.80

359,840.90

1). Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan

75,271.70

83,795.60

103,508.80

124,760.30

157,726.90

195,129.70

220,543.40

2). Jasa Pemerintahan Lainnya

45,857.70

51,337.20

64,290.90

80,583.60

99,820.80

123,451.10

139,297.50

115,740.90

141,071.40

168,459.20

192,852.80

224,300.60

255,535.70

300,524.60

38,852.40

48,678.50

58,182.90

69,968.50

83,834.50

97,489.30

114,237.60

Berlaku

7,605.20

8,739.40

10,172.30

11,293.20

13,027.70

14,806.60

17,345.00

Menurut

69,283.30

83,653.50

100,104.00

111,591.10

127,438.40

143,239.80

168,942.00

Produk Domestik Bruto

2,295,826.20

2,774,281.10

3,339,216.80

3,950,893.20

4,948,688.40

5,606,203.40

6,446,851.90

Produk Domestik Bruto Tanpa Migas

2,083,077.90

2,458,234.30

2,967,040.30

3,534,406.50

4,427,633.50

5,141,414.40

5,941,951.90

b. Swasta

1). Jasa Sosial Kemasyarakatan 2). Jasa Hiburan dan Rekreasi 3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga

T abel 3.1 P DB Atas Harga

Lapanga n Usaha


e. Jasa Perusahaan

31,837.20

38,371.00

47,226.10

54,365.20

66,030.40

75,493.70

88,746.20

9. Jasa-jasa

236,870.30

276,204.20

336,258.90

398,196.70

481,848.30

574,116.50

660,365.50

a. Pemerintahan Umum

121,129.40

135,132.80

167,799.70

205,343.90

257,547.70

318,580.80

359,840.90

1). Administrasi Pemerintahan dan Pertahanan

75,271.70

83,795.60

103,508.80

124,760.30

157,726.90

195,129.70

220,543.40

2). Jasa Pemerintahan Lainnya

45,857.70

51,337.20

64,290.90

80,583.60

99,820.80

123,451.10

139,297.50

115,740.90

141,071.40

168,459.20

192,852.80

224,300.60

255,535.70

300,524.60

38,852.40

48,678.50

58,182.90

69,968.50

83,834.50

97,489.30

114,237.60

Berlaku

7,605.20

8,739.40

10,172.30

11,293.20

13,027.70

14,806.60

17,345.00

Menurut

69,283.30

83,653.50

100,104.00

111,591.10

127,438.40

143,239.80

168,942.00

Produk Domestik Bruto

2,295,826.20

2,774,281.10

3,339,216.80

3,950,893.20

4,948,688.40

5,606,203.40

6,446,851.90

Produk Domestik Bruto Tanpa Migas

2,083,077.90

2,458,234.30

2,967,040.30

3,534,406.50

4,427,633.50

5,141,414.40

5,941,951.90

b. Swasta

1). Jasa Sosial Kemasyarakatan 2). Jasa Hiburan dan Rekreasi 3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga

T abel 3.1 P DB Atas Harga

Lapanga n Usaha

15


Faktor kesuksesan bisnis franchise selain faktor kekuatan permintaan, yaitu faktor keahlian manajemen. Untuk bisnis franchise seperti ditulis di atas, masalah manajemen franchise akanditunjang oleh franchisor yang mempunyai keahlian manajerial dengan kapasitas kemampuanlebih besar. Namun demikian, franchise masih membutuhkan kerja keras untukkeberhasilannya karena franchisor bertindak sebagai penasehat sedangkan yangmelaksanakan adalah franchisee. Dampak lainnya dari bisnis franchise ini juga berimbas ke pemerintahah terutamapemerintahan daerah. Bagi pemerintah daerah, kesempatan yang diberikan bagi para investor yang membuka bisnis franchise memiliki dampak yaitu meningkatkan sederetan pospemasukan yang dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Mulai dari izin mendirikanbangunan jika bisnis franchise yang akan dijalankan memerlukan pembangunan bangunan baru, izin usaha, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan, pajak reklame indoor maupun outdoor, retribusi parkir, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengharapkan dengan adanya pembangunan dan pengembangan franchise dapat meningkatkan sektor ekonomisehingga dapat pendukung sektor-sektor non ekonomi lainnya seperti pendidikan dankebudayaan.Dampak lainnya adalah adanya


Faktor kesuksesan bisnis franchise selain faktor kekuatan permintaan, yaitu faktor keahlian manajemen. Untuk bisnis franchise seperti ditulis di atas, masalah manajemen franchise akanditunjang oleh franchisor yang mempunyai keahlian manajerial dengan kapasitas kemampuanlebih besar. Namun demikian, franchise masih membutuhkan kerja keras untukkeberhasilannya karena franchisor bertindak sebagai penasehat sedangkan yangmelaksanakan adalah franchisee. Dampak lainnya dari bisnis franchise ini juga berimbas ke pemerintahah terutamapemerintahan daerah. Bagi pemerintah daerah, kesempatan yang diberikan bagi para investor yang membuka bisnis franchise memiliki dampak yaitu meningkatkan sederetan pospemasukan yang dapat menunjang pendapatan asli daerah (PAD). Mulai dari izin mendirikanbangunan jika bisnis franchise yang akan dijalankan memerlukan pembangunan bangunan baru, izin usaha, pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak penghasilan, pajak reklame indoor maupun outdoor, retribusi parkir, dan lain-lain. Pemerintah daerah mengharapkan dengan adanya pembangunan dan pengembangan franchise dapat meningkatkan sektor ekonomisehingga dapat pendukung sektor-sektor non ekonomi lainnya seperti pendidikan dankebudayaan.Dampak lainnya adalah adanya kesempatan berinvestasi bagi para investor terutama bagiinvestor lokal yang belum berpengalaman dalam mengelola dan mengembangkan bisnis franchise. Dengan kemudahan prosedur perizinan untuk memulai bisnis maka akan banyaksekali investor yang tertarik dengan bisnis franchise. Dengan terpacunya masyarakat untukmemulai bisnis atau berwirausaha maka keterampilan masyarakat dalam berbisnis juga dengansendirinya akan semakin terasah seperti pengetahuan akan aspek distribusi dan pemasaransehingga tidak terbatas pada aspek perdagangan saja. Hal ini juga menjadi salah satu upayadalam pengentasan kemiskinan karena dengan semakin sulit dan kompetitifnya persaingandalam mencari lowongan pekerjaan serta tingkat UMR yang rendah sehingga tidak dapatmemenuhi kebutuhan hidp maka masyarakat didorong untuk berusaha dan mandiri. .Dukungan tersebut juga diberikan oleh pemerintah melalui kemudahan pengambilan kreditsehingga tidak tertutup kemungkinan bagi pengusaha-pengusaha yang memiliki tidak cukupmodal dapat mendirikan sebuah bisnis franchise. Namun, tentunya dengan memperhitungkankemampuan dan ketrampilan pengusaha tersebut dalam mengelola bisnis franchise.

16


3.2 Dampak Pembatasan Waralaba Terhadap Alfamart Dan Indomaret

Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko moderen yang diterbitkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan dianggap tak komprehensif karena terkesan setengah-setengah. Aturan ini hanya mengatur waralaba toko moderen, sementara toko moderen secara umum belum diatur. Dalam Permendag itu pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk jenis usaha Toko Modern hanya dapat mendirikan outlet/gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri paling banyak 150 outlet/gerai. Dalam hal Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba telah memiliki sebanyak 150 outlet/gerai, maka pendirian outlet/gerai tambahan wajib diwaralabakan. Ketua Komite Tetap Waralaba dan Lisensi Kadin Indonesia Amir Karamoy mengatakan, banyak kelemahan dari Permendag ini. Selain hanya mengatur toko moderen berbasis waralaba, ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Kementerian Perdagangan menetapkan aturan baru dalam bidang waralaba. Peraturan tersebut, terdapat pada nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko modern supaya sistem waralaba tumbuh dinamis dan meningkatkan kerjasama dengan UMKM. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Gunaryo menuturkan, tujuan diterapkanya Peraturan ini, agar perusahaan waralaba asing yang mendirikan outlet tidak boleh lebih dari 150 outlet . Namun, tidak tertutup kemungkinan outlet yang didirikan lebih. Dengan adanya pengecualian Pasal 5, maka tidak tertutup kemungkinan adanya pelaku toko modern yang ingin menghindar dari aturan tersebut dengan mengatakan bahwa usahnya tersebut rugi, sehingga ia tak kena pembatasan kepmilikan waralaba yang mengharuskan pembatasan gerai hingga 150 gerai. Sistem hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menganut asas lex superior derogat legi inferiori. Suatu peraturan tidak bertentangan dengan peraturan diatasnya yang sudah berlaku. Peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat yang lebih rendah. Pasal 11 memuat sanksi administratif bagi pemilik waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan. Pasal 11 menyebutkan tiga jenis sanksi yaitu yang paling ringan adalah peringatan tertulis paling banyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu dua minggu sejak tanggal surat peringatan oleh pejabat penerbit Surat tanda pendaftaran waralaba(STPW). 17


Sanksi berikutnya adalah pemberhentian sementara STPW paling lama dua bulan apabila tidak memenuhi ketentuan dalam peringatan tertulis. Kemudian, sanksi yang terakhir adalah pencabutan SPTW. Jumlah kepemilikan gerai waralaba akan dibatasi dengan munculnya aturan Kementerian Perdagangan yang terbaru. Dua peritel besar Alfamart dan Indomaret bakal paling sengsara terkena dampaknya. Pembatasan itu ada daam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/MDAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern. Aturan tersebut antara lain mengatur perihal jumlah kepemilikan gerai, penyediaan barang dagangan dari produksi dalam negeri dan lainnya. Asal tahu saja, dua perite besar itu memiliki ribuan gerai. Dengan aturan baru maka jumlah maksimal company owned outlet yang dapat dimiliki seorang pengusaha ritel tanpa adanya kemitraan adalah 150 gerai. Jika pengusaha tersebut ingin menambah jumlah outlet-nya, maka minimal 40% dari jumlah outlet tambahannya wajib diwaralabakan ke pihak lain. Sementara 60% sisanya dapat dimiliki langsung oleh si pemilik toko modern. Penyesuaian ketentuan jumlah company owned outlet harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak Peraturan Menteri tersebut berlaku. Penyesuaian itu dilakukan dengan cara melepas paling sedikit 20% dari jumlah outlet/gerai yang harus diwaralabakan oleh Pemberi Waralaba atau Penerima Waralaba setiap tahunnya. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Gunaryo mengatakan tujuan penerbitan kebijakan ini adalah untuk menumbuhkan kemitraan. Dengan pesatnya pertumbuhan baik business opportunity (BO) maupun usaha waralaba jenis usaha toko modern dalam bentuk minimarket ini, maka pemerintah melalui kebijakan waralaba ingin mencegah terjadinya dominasi kepemilikan usaha tersebut oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Salah satu perusahaan toko modern yang terkena dampak pemberlakukan Permendag terbaru itu adalah PT Indomarco Prismatama atau Indomaret, yang telah menyatakan kesiapannya untuk beradaptasi dengan kebijakan pemerintah tersebut.Direktur Pemasaran Indomaret, Wiwiek Yusuf pada awal November lalu menyebutkan bahwa dari 7.000 gerai yang dimiliki Indomaret saat ini, sekitar 37 persen sudah diwaralabakan, sehingga tinggal 3-4 persen lagi yang akan diwaralabakan dalam waktu lima tahun ke depan. Sedangkan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart juga telah menyatakan akan mewaralabakan kelebihan gerai yang dimilikinya untuk memenuhi ketentuan tersebut. Alfamart hingga akhir September 2012 tercatat sebanyak 6.585 gerai, yang terdiri dari 18


4.672 gerai milik sendiri dan 1.913 gerai waralaba, sehingga perusahaan itu akan mewaralabakan 661 gerai selama lima tahun agar memenuhi ketentuan jumlah gerai yang harus diwaralabakan sebanyak 2.574 gerai. Seperti yang telah dikatakan pemilik waralaba Alfamart dan Indomaret boleh lebih dari 150 waralaba jika ingin membuka gerai lagi. Misalnya saja Alfamart ingin membuka 200 gerai waralaba untuk tahun ini, maka Alfamart harus mewaralabakan miliknya sebesar 40% yaitu 80 outlet, dan 60% sisanya milik pemilik Alfamart. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 itu juga mewajibkan Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba untuk menggandeng usaha kecil dan menengah di daerah setempat dalam mendirikan outlet/gerai yang diwaralabakan. Selain itu, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba juga wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikir 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Sehingga Alfamart, dan Indomaret harus menyediakan barang-barang lokal sebanyak 80% dari penjualannya. Tetapi Alfamart dan Indomaret sebelumnya sudah lebih dari 80% jenis produknya sudah lokal. Kecuali circle-K yang masih banyak produk impor. Dan ini cukup merugikan waralaba lokal yaitu Alfamart, dan Indomaret. Sedangkan waralaba asing seperti 7eleven itu belum mencapai 150 gerai. Dan ini memberikan kerugian bagi waralaba lokal sendiri. Tetapi dengan adanya pembatasan ini maka akan mengembangkan UMKM kembali. Dan ini Investasi yang di lakukan Alfamart, Indomart, dan Circle-K :

19


Gambar 3.1 Investasi Toko Modern

20


BAB IV PENUTUP 4.1 Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa bisnis franchise terbukti menjadi salah satubisnis yang paling banyak diminati oleh investor di Indonesia. Salah satu alasan mengapaorang lebih suka memilih bisnis franchise oleh karena lebih mudah menjalankannya dibandingmemulai bisnis sendiri. Walaupun ada juga yang gagal, tetapi jika dikelola dengan baik danbenar, ditambah dengan sikap franchisor yang baik dan supportif maka bisnis franchise ini akanmenjadi solusi bagi mereka yang ingin memulai bisnis dengan cepat dengan resiko kegagalanyang rendah. Ada beberapa jurus yang sudah terbukti kesuksesannya dalam menjalankanbisnis franchise. Bila posisi kita sebagai franchisee, maka sebelum membeli franchise sewajarnya kita lakukan investigasi terlebih dahulu terhadap kinerja franchisor. Sebaliknya bilaposisi kita sebagai franchisor maka jalinlah komunikasi yang baik dengan franchisee. Hubunganantara franchisor dan franchisee adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.Keduanya adalah saling membutuhkan sehingga dapat mencapai win-win solution agar dapat merasakan keuntungan bersama. Oleh sebab itu support untuk kesuksesan franchisee mutlakdiperlukan. faktor yang perlu diingat adalah bahwa kesuksesan franchisee merupakankesuksesan franchisor juga, dan kegagalan franchisee adalah kegagalan usaha franchisor

juga.Untuk itu support Franchisoradalah “nyawa’’ bagi Franchisee. Kurang komitmen

dalammemberikan support, akan berakibat franchisee tutup di tengah jalan. Sebuah sistem franchise akan berkembang dengan kuat jika ada dukungan dari franchisee yang mandiri. Dengan katalain bisa dinyatakan bahwa untuk membangun dan menjaga kepuasan franchisee maka dapatdilihat dari 4 parameter yaitu Franchise System, Franchise Support, Franchise Relationship dan Franchise Prospect. Namun, dengan semakin banyaknya bisnis franchise yang berkembang maka akanmenyingkirkan pasar tradisional. Hal ini terjadi akibat pergeseran pola konsumsi masyarakatdari tradisional menjadi lebih modern. Oleh karena itu, para pedagang kecil yang terkenadampak negatif dari adanya bisnis franchise mulai mengantisipasi dengan mengikuti polapergeseran tersebut yaitu dengan mulai berdagang dengan konsep inti franchise ataupun bisa juga dengan berperab sebagai produsen.Para pedagang kecil yang masih tetap ingin menjual secara tradisional harusmempunyai cara untuk mempertahankan kelangsunga usahanya karena bagaimanapun masihada masyarakat yang loyal terhadap keberadaan dari pasar tradisional.Bisnis 21


franchise juga berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dilihatdari kontribusi pendapatan negaranya daritahun 2008 sampai 2010 terus meningkat dan jumlahrata-ratanya bisa mencapat lebih dari 18% per tahun. Sekiranya itu bisa mencukupi kebutuhanmasyarakat indonesia yang jumlah pendudukanya mencapai 200 juta jiwa. Akan tetapi hal itu juga kita lihat dari pemerataan kinerja pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat kita ini.Dari jumlah pekerja yang terlibat dalam kegiatan industri tersebut kita bisa

lihat

bahwakenaikan

jumlah

pekerja

meningkat

setiap

tahunnya.

Ini

bisa

mengurangi

angkapengangguranyang terjadi di Indonesia yang semakin buruk. Kenaikan rata-rata tersebutmencapai 2% per tahunya dan bila angka tersebut bisa semakin meningkat maka pertumbuhanperekonomian akan semakin membaik tanpa masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwabisnis franchising merupakan salah satu cara untuk memperbaiki keadaan perekonomian diIndonesia. Dengan adanya daam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern maka waralaba lokal yang telah banyak mematikan usaha UMKM, yaitu Alfamart dan Indomaret, terkena dampak yang paling besar karena jumlah gerainya sudah lebih 150 gerai. Dengan ini maka mau tidak mau Pihak Alfamart dan Indomaret harus mewaralabakan gerainya. Yang sebenarnay di Indonesia perekonomian sekarang banyak dipengaruhi oleh waralaba, dilihat dari PDB saja sangat besar di sektor pedagang. Dan juga paling banyak menyerap tenaga k erja.

22


DAFTAR PUSTAKA Anggoro. Aditya. 2011. Makalah Bisnis Secara Franchise. Blogspot. (online) (http://adityanggoro.blogspot.com/2011/11/makalah-bisnis-secara-franchise.html, Diakses Pada 15 April 2013) Badan Pusat Statistik. (Online) (http://www.bps.go.id, Diakses Pada 14 April 2013) Berita Satu. Waralaba Lokal Dibatasi Waralaba Asing Untung. Artikel. (Online) (http://www.beritasatu.com/bisnis/82373-kadin-waralaba-lokal-dibatasi-waralaba-asinguntung.html, Diakses Pada 14 April 2013) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/Per/10/2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern PP No.16/1997 Settoratri. Ratna. 2009. Pengaruh Hadirnya Franchise Terhadap Pasar Tradisional Dan Perekonomian Indonesia. Scribd. (Online) (http://www.scribd.com/doc/125072800/Pengaruh-Hadirnya-Franchise-Terhadap-Pasar-

Tradisional-Dan-Perekonomian-Di-Indonesia, Diakses Pada 14 April 2013)

23


24

waralaba alfamart

Recommend Documents