Buku Lisensi Atau Waralaba eBook

::;; :;, c.; • I

4" """

W,C(

L

I ' tUt-.I ,,'Of •.-'\ I r+

...,

C.

LISENSI ATAU WARALABA Suatu Panduan Praktis

GUNAWAN WIDJAJA

-'._- --

MILT:o< PERPUST,\ K,1 J\~) FA ~t:LT,;~: HUKUM

I, ..

" IIVr;J)Si -, .'" 't .. . U1., '_-n \. s ...·· S ,L'l :::: iJ / 4 tJ\_" l~ )',

~ 1 ,., ~ f,"; '::,t tJ/\ y 0 G v ., K A ~ ' T i:',

\D

Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada JAKARTA

I

Perpustakaan Nasional: katalog dalam terbitan (KDD

WUAYA, Gunawan Lisensi atauwaralaba: suatupanduan praktislGunawan Widjaja.Ed. 1., Cet,2.-Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004. viii, 280him., 21 cm. Bibliografi: him. 113 ISBN 979-421-885-5

1. Perjanjian lisensi-i-Aspekhukum I. Judul Il, Seri

343.07

Hakcipta2002, padaPenulis Dilarang mengutip sebagian atauseluruh isi bukuinidengan earnapapun, termasuk dengan earn penggunaan mesin fotokopi, tanpaizinsahdaripenerbit Cetakan pertama, Februari 2002 Cetakan kedua, April 2004

2002.0685 RAJ Gunawan Widjaja USENSI ATAUWARALABA: Suatu Panduan Praktis Hakpenerbitan padaPT RajaGrafindo Persada, Jakarta Disain Cover olehRahmatika Dicetak di FajarInterpratama Offset PT RajaGrafindo Persada JI.Pelepah Hijau IVTN.I. No. 14-15 Kelapa Gading Permai Jakarta 14240 TellFax : 4520951-4529409 E-mail : rajaperstsindo.net.id Http ://www.rajawaiipers.com

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Buku Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis. Ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada PT RajaGrafindo Persada, yang kembali bersedia untuk menerbitkan buku ini sebagai pelengkap atau supplemen dari dua buku kami terdahulu,yaitu buku Seri Hukum Bisnis:Lisensi, dan Seri Hukum Bisnis: Waralaba. Dalam buku Seri Hukum Bisnis: Lisensi, dan buku Seri Hukum Bisnis: Waralaba para pembaca disodorkan konsep dan konsepsi dasar Iisensi dan waralaba, secara terpisah, sebagai bentuk-bentuk pengembangan usaha (secara internasional) yang lebih moderat dan menguntungkan dibanding sekadar hanya melakukan kegiatan ekspor impor dan imbal beli secara tradisional. Melalui kedua bentuk pengembangan usaha tersebut, yaitu Iisensi dan waralaba, pengusaha memastikan dirinya memperoleh imbalan usaha yang jauh lebih baik dan lebih besar, dengan tanpa melibatkan "investasi" yang lebih besar lagi. Sebagai pelengkap dan untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, khususnya dalam bentuk implementasi dari konsep dan konsepsi Iisensi dan waralaba yang telah

VI

Lisensi atauWaralaba:Suatu Pengantar Praktis

dijelaskan dalam kedua buku tersebut, dihadirkanlah buku ini yang memberikan petunjuk praktis pembentukan dan penyusunan perjanjian pemberian lisensi dan perjanjian pemberian waralaba menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia. Meskipun tidak spesifik Indonesia, contoh perjanjian pemberianlisensi dan perjanjian pemberian waralaba yang diperoleh dari situs aslinya (Microsoft, W@P, dan City of Pittsburgh) diharapkan dapat memberikan contoh konkret perjanjian pemberian lisensi dan perjanjian pemberian waralaba. Memiliki kedua buku Seri Hukum Bisnis, tentang Lisensi dan Waralaba tanpa merriiliki buku ini rasanya kurang klop; dan sebaliknya, sebagai kelanjutan, pelengkap atau supplemen dari kedua buku Seri Hukum Bisnis tersebut, pemahaman akan buku ini akan terasa sangat hambar tanpa didahului pengetahuan akan konsep dan konsepsi dasar dari lisensi dan waralaba itu sendiri. Dengan memiliki buku ini bersama-sama dengan buku Seri Hukum Bisnis, tentang Lisensi dan Waralaba, para pembaca sekalian akan mempunyai pengetahuan yang komprehensif dan wawasan yang jernih tentang lisensi dan waralaba. Bagi para pengusaha, pemahaman yang menyeluruh tersebut akan sangat bermanfaat dalam melakukan pengembangan usaha melalui lisensi dan atau waralaba diIndonesia, secara optimum. Akhir kata penulis berharap, agar buku ini dapat memberikan manfaat yang optimum bagi kalangan usahawan Indonesia yang terlibat secara langsung dalam dunia bisnis lisensi dan atau waralaba, para akademisi, dan mereka yang tertarik dengan kegiatan usaha dalam bentuk lisensi dan atau waralaba. Sumbang saran dan kritik pembaca sekalian sangatlah diharapkan untuk menyempurnakan buku ini lebih lanjut. Jakarta, medio November 2001 Gunawan Widjaja

VII

DAFTARISI

KATA PENGANTAR

V

BABI

PENDAHUlUAN

i

BABII

KONSEPSI USENSI DAN WARALABA

9 9

BAB III

A.

Pengertian Iisensi

B.

Makna dan Pengertian Franchise (Waralaba)

PENGATURAN USENSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu B. Pengaturan Iisensi dalam Undang-Undang Merek

14 21

A.

BABN

C.

Pengaturan Iisensi dalam Undang-Undang Paten

D.

Pengaturan Iisensi dalam Hak Cipta

PENGATURAN WARALABA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA A. Pengantar

23 30 35 42 43 43

VIII


B. C.

BAB V

BAB VI

Waralaba Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tanggal18 ]uni 1997 tentang Waralaba

48

Waralaba Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPPlKepl7/1997 tanggal30 ]uli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba

55

USENSI ATAU WARALABA - BERBAGAI PERTIMBANGAN A. Menyusun dan Membuat Perjaniian Ilsensi atau Waralaba

61

B.

Pembuatan dan Penyusunan Perjanjian Waralaba

80

C.

Iisensi atau Waralaba

61 101

PENUTUP

107

A. Kesimpulan

107

B.

111

Saran

DAFfAR PUSTAKA

113

IAMPIRAN 1 Microsoft licensing Product Use Rights

123

IAMPIRAN2 license Agreement W@P

186

IAMPIRAN3 Franchise Agreement between the City ofPittsburgh &AT&T Cable Services

196

1

1 PENDAHULUAN

Warren J. Keegen dalam bukunya Global Marketing Management (Keegen, 1989: 294) mengatakan bahwa pengembangan usaha seeara internasional dapat dilakukan dengan sekurangnya lima macam eara: 1. dengan eara ekspor, 2. melalui pemberian lisensi; 3. dalam bentukfranchising (waralaba); 4. pembentukan perusahaan patungan (joint ventures); 5. total ownership atau pemilikan menyeluruh, yang dapat dilakukan melalui direct ownership (kepemilikan langsung) ataupun akuisisi. Ekspor merupakan salah satu bentuk internasionalisasi produk atau jasa yang paling sederhana tanpa melibatkan diri seeara langsung dan mendalam dengan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan politik dari negara tujuan ekspor. Seperti dijelaskan dalam buku Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional-Ekspor lmpor danImbal Beli (Widjaja dan Yani, 2000) kegiatan ekspor pada dasarnya merupakan kegiatan jual beli yang dilakukan seeara internasional. Agak berbeda

2

Lisensi atauWaralaba: Suatu Pengantar Praktis

dengan kegiatan jual beli pada umumnya, jual beli secara Internasional ini melibatkan berbagai macam instrumen, sarana, dan lembaga lainnya. Semua ini diperlukan agar, baik penjual (eksportir) maupun pembeli (importir) mendapatkan hak-hak mereka secara layak sebagaimana mestinya. Bagi pemilik usahalpengusaha, adakalanya kegiatan ekspor ini tidak mendatangkan keuntungan yang optimum. Hal ini dapat terjadi baik karena faktor-faktor teritorial yang berdampak ekonomis maupun faktor-faktor yang bersifat politis. ]auhnya jarak yangharus ditempuh oleh suatu produk dari negara asal menuju pada negara tujuan adakalanya meningkatkan baik faktor biaya maupun faktor risiko tidak sampainya produk yang diekspor ke negara tujuan. Faktor biaya pengiriman yang cukup mahal dari negara asal menuju negara tujuan ekspor kadangkala mernbuat produk yang diekspor kurang dapat bersaing dengan produk sejenis yang dihasilkan oleh produsen-produsen yang berasal dari, baik negara tujuan itu sendiri rnaupun negara sekitarnya. Faktor risiko yang disebutkan belakangan, dari sudut pemasaran, merupakan hal yang boleh dikatakan sangat buruk. Meskipun secara finansial, eksportir tidak dirugikan, namun dalam distribusi produk ia sudah mengalami kemunduran. Hilangnya barang atau produk eksportir dalam pasar (luar negeri) tentunya akan segera diisi oleh produk lainnya yang sejenis, dan ini berarti hilangnya kesempatan bagi eksportir untuk mengembangkan usahanya (Widjaja, 2001: 2). Pembentukan perusahaan patungan untuk memproduksi barang atau jasa yang dihasilkan melahirkan risiko yang cukup besar bagi seorang pengusaha, khususnya yang berhubungan dengan masalah sosial politik dari negara di mana investasi akan dilakukan. Demikian juga halnya investasi langsung (direct invesment) dan akuisisi bisnis hanya mungkin dan akan dilakukan jika secara ekonomis,

Pendahuluan

3

sosial, dan politis dimungkinkan. Nasionalisasi, mungkin kata inilah, yang senantiasa menghantui pengembangan usaha dalam bentuk pendirian perusahaan, baik dalam bentuk usaha patungan atau kerja sama maupun perusahaan yang dikuasai seluruhnya. Selain nasionalisasi, adakalanya struktur budaya dan aturan hukum yang berlaku (cultural andlegal constraint) juga dapat menyulitkan dilakukannya investasi Iangsung dan akuisisi bisnis oleh seorang pengusaha (Widjaja, 2001: 2-3). Sebagai alternatif upaya untuk Iebih mendekatkan diri pada konsumen di negara tujuan, serta untuk mengurangi dampak biaya transportasi ekspor yang tinggi, serta risiko hiIangnya produk dari pasaran sebagai akibat risiko transportasi dan embargo yang mungkin dilakukan secara politis, maka mulailah diupayakan untuk mengembangkan suatu bentuk usaha baru yang dikenal dengan nama lisensi (Widjaja, 2001: 3). Secara umum dalam Black's Law Dictionary, lisensi ini diartikan sebagai "Apersona! priVilege to do some particular act or . 0ifacts... ". senes atau The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would notallowable.

Artinya, lisensi adaIah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan yang diberikan oleh mereka yang berwenang daIam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut, maka tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah, yang merupakan perbuatan melawan hukum (Widjaja, 2001: 3). MelaIui lisensi, pengusaha memberikan izin kepada suatu pihak untuk membuat produk yang akan dijual tersebut. Izin untuk mem-

4


buat produk tersebut bukan diberikan dengan curna-curna. Sebagai imbalan dari pembuatan produk dan atau biasanya juga meliputi hak untuk menjual produk yang dihasilkan tersebut, pengusaha yang memberi izin memperoleh pembayaran yang disebut dengan nama royalty. Besarnya royalti ini selalu dikaitkan dengan banyaknya atau besarnya jumlah produk yang dihasilkan dan atau dijual dalam suatu kurun waktu tertentu (Widjaja, 2001: 3). Warren]. Keegen (Keegen, 1989: 296) menyatakan bahwa biaya pemberian lisensi ini tidak besar, dan karenanya dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan perusahaan seeara lebih optimal. Meskipun demikian, bukanlah suatu pekerjaan yang mudah bagi seorang pengusaha yang ingin melebarkan dan mengembangkan sayap usahanya melalui pemberian lisensi ini. Pemberian lisensi harus dilakukan seeara selektif agar dapat tereipta suatu sinergi yang optimum (Widjaja, 2001: 4). Memang tidak dapat disangkal dengan kemampuan teknologi dan pengetahuan (know bow) yang unik, dan biasanya sedikit lebih maju atau inovatif, pengusaha dapat dengan mudah menawarkan kelebihan kemampuannya tersebut kepada pihak lain untuk menjalankan usahanya. Namun bukan hal itu yang menjadi sorotan, menurut Keegen potensi mitra usaha yang diberikan lisensi merupakan kunci utama keberhasilan suatu bentuk lisensi. Pemberian izin penggunaan teknologi dan atau pengetahuan saja dalam banyak hal masih dirasakan kurang eukup oleh kalangan usahawan, khususnya bagi mereka yang berorientasi internasional. Bagi mereka konsumen di manapun berada harus dapat mengenali keberadaan mereka. Oleh karena itu, suatu kesamaan dalam segala wujud dan segi mulai dipikirkan. Mereka tidak hanya bieara soal teknologi atau pengetahuan yang sama yang dipergunakan untuk membuat produk yang dihasilkan, melainkan juga suatu eitra (image), pesona, eara-eara menghadapi

Pendahuluan

5

konsumen hingga pada penampilan yang serupa dan harga yang hampir seragam. Pemberian lisensi kemudian berkembang dari hanya bentuk lisensi teknologi menjadi lisensi dalam berbagai maeam bentuk Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya, termasuk-di dalamnya lisensi atas merek dagang, hak cipta, desain industri, bahkan juga rahasia dagang (Widjaja, 2001: 4). Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian hak, yang sementara dapat bersifat eksklusif maupun bersifat noneksklusif. Pemberian hak ini kemudian dirasakan tidak eukup, jika Pemberi Lisensi bermaksud untuk melakukan "penyeragaman total", yang tidak hanya dalam bentuk hak, tetapi juga kewajiban-kewajiban untuk mematuhi dan menjalankan segala dan setiap perintah yang dikeluarkan, termasuk sistem pelaksanaan operasional kegiatan yang diberikan Iisensi tersebut. Untuk itu maka mulai dikembangkanlah Franchise (waralaba) sebagaialtematifpengembangan usaha,khususnya yang dilakukan seeara intemasional dan world wide. Sebagaimana halnya pemberian Iisensi, waralaba ini pun sesungguhnya mengandalkan pada kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha waralabanya melalui tata eara, proses serta suatu code of conduct dan sistem yang .telah ditentukan oleh pengusaha Franchisor. Dalam waralaba ini dapat dikatakan bahwa sebagai bagian dari kepatuhan mitra usaha terhadap aturan main yang diberikan oleh pengusaha Franchisor, maka mitra usaha diberikan hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual dari pengusaha Franchisor, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek jasa, hak eipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi, maupun rahasia dagang. Pengusaha Franchisor selanjutnya memperoleh imbalan royalti atas penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual mereka oleh Penerima Waralaba (Widjaja, 2001: 4-5).

6

Lisensi atau\Varalaba:Suatu Pengantar Praktis

Demikianlah dapat kita lihat bahwa ternyata lisensi dan waralaba dapat dipergunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan usahanya secara tanpa batas (borderless) kemana pun juga ke seluruh bagian dunia. Namun demikian, ada satu hal yang oleh Keegen dikatakan perlu mendapat perhatian yang lebih saksama dari seorang pengusaha yang akan memberikan lisensi dan atau waralaba, yaitu masalah ketentuan hukum yang berlaku di negara di mana lisensi atau waralaba akan diberikan atau dikembangkan. Menurut Keegen adakalanya Penerima Iisensi atau Franchise dapat beralih "wujud" dari mitra usaha menjadi kompetitor. Hal ini merupakan suatu ancaman yang tidak pelak sangat merugikan kepentingan pengusaha yang akan mengembangkan usahanya dalam bentuk lisensi atau waralaba (Widjaja, 2001: 5). Pada sisi lain, seorang atau suatu pihak Penerima Iisensi atau waralaba yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha Pernberi Iisensi atau waralaba menurut ketentuan dan tata cara yang dlberikan, juga ~em_~~lu ~a~ kepastian bahwa kegiata_n usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan memang merupakan suatu produk yang disukai oleh m~yara~!, ~e~_a~ _dapat mernberikan suatu manfaat (finansial) baginya. Ini berarti lisensi dan waralaba sesungguhnya hanya memiliki satu aspek yang didambakan baik oleh pengusaha Pemberi Iisensi atau waralaba maupun mitra usaha Penerima Iisensi dan Franchise, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum (Widjaja, 2001: 5)..: .. ._ . p_e!1gan demikian maka sesungguhnya seorang pengusaha dihadER~a n._pad~_ d.I,l~~p.iJjhal} . investasi tidak.langsung,..yaitu lisensi atau waralaba. Mana yang akan dipilih dan dipergunakan sebagai metode pengembangan usaha sangat bergantungpada iklim hukum yang berlaku di suatu negara. Ini berarti seorang pengusaha yang akan

Pendabuluan

7

mengembangkan usahanya di Indonesia, melalui lisensi atau waralaba, harus memperhatikan dengan cermat dan saksama, bagaimana ketentuan hukum yang ada di negara Republik Indonesia, yang mengatur mengenai lisensi dan waralaba. Pengaturan hukum yang berbeda akan membawa kepada konsekuensi ekonomis yang juga mungkin akan berbeda. Atas dasar pemikiran tersebut maka rasanya perlu bagi para pengusaha tersebut untuk mengetahui secara jelas bagaimana sesungguhnya pengaturan mengenai lisensi dan waralaba diIndonesia. Buku ini, yang terdiri dari enam bab diharapkan dapat menjawab pertanyaan tersebut dan memberikan pedoman praktis bagi kalangan usahawan dalam memilih dan menentukan bentuk pengembangan usaha di Indonesia yang hendak ditempuh "Iisensi atau Waralaba ". Bab perrama merupakan bab pendahuluan memberikan gambaran umum mengenai bentuk-bentuk, pengembangan usaha (secara intemasional) yang dapat ditempuh oleh setiap pengusaha yang bermaksud untuk melakukan pengembangan usahanya, dari bentuk yang paling .konvensional hingga penyertaan langsung. Bab kedua menjelaskan mengenai konsepsi lisensi dan waralaba, sebagai suatu bentuk pengembangan usaha. Bab ketiga menguraikan ketentuan yang mengatur mengenai lisensi di Indonesia. Bab keempat menjelaskan mengenai pengaturan waralaba di Indonesia. Bab kelima yang merupakan tema sentral tulisan ini menjabarkan proses pembuatan dan penyusunan suatu perjanjian lisensi dan perjanjian waralaba menurut ketentuan hukum negara Republik Indonesia. Selanjutnya dalam bab kelima ini juga akan dijelaskan perbedaan dalam pembuatan dan penyusunan perjanjian lisensi dan perjanjian waralaba yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang bermaksud mengembangkan usahanya di Indonesia. Perbedaanperbedaan menurut hukum tersebut, dengan segala konsekuensinya

8

lisensi atauWaralaba:Suatu Pengantar Praetis

diharapkan dapat menjadi dan merupakan pertimbangan pokok dalam memilih bentuk ''Lisensi atau Waralaba" agar nantinya tidak terjebak dalam sistem hukum yang berlaku. Bab keenam yang merupakan bab penutup akan memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi praktik dunia usaha.

9

2 KONSEPSI LISENSI DAN WARALABA

A. PENGERTIAN LISENSI Seperti telah disebutkan dalam Bab I Buku ini, dalam Black's law Dictionary lisensi ini diartikan sebagai
do some particular act orseries ofacts ..." atau The permission by competent authority to do an act which, without suchpermission would beillegal, a trespass, a tort, orotherwise would notallowable.

Ini berarti lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu. Pengertian yang umum, dalam Black's law Dictionary, penggunaan istilah lisensi senantiasa dikaitkan dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah berdasarkan pada izin yang diberikan oleh otoritas atau pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah pejabat atau instansi pemerintah terkait. Selanjutnya, jika kita coba telusuri lebih jauh makna lisensi yang diberikan dalam Black's law Dictionary, di mana dikatakan bahwa Licensing adalah "The sale of a license permitting the use ofpatents, trademarks, or the

10

lisensiatauWaralaba:Suatu Pengantar Praktis

technology to anotherfirm ': dapat kita tarik suam kesimpulan bahwa makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah "penjualan'; izin (privilege) untuk mempergunakan paten, hak atas merek (khususnya merek dagang) atau teknologi (di luar perlindungan paten = rahasia dagang) kepada pihak lain (Widjaja, 2001: 7-8). Sampai sejauh ini pun sesungguhnya lisensi masih dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege tersebut yang diberikan oleh negara untuk menggunakan dan memanfaatkan paten, rahasia dagang maupun teknologi tertentu. Dengan rumusan tersebut pun dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa lisensi merupakan hak privilege yang bersifat komersial, dalam ani kata memberikan hak dan kewenangan untuk memanfaatkan paten maupun merek dagang atau teknologi yang dilindungi secara ekonomis.

Pihak yang "rnenjual" atau memberikan lisensi tersebut disebut dengan nama Licensor (atau Pemberi Lisensi), dan pihak yang menerima lisensi disebut dengan nama Licensee (atau Penerima Lisensi). Dalam Black's Law Dictionary Licensoradalah "Theperson who gives orgrants a license': dan Licensee adalah "Person to whom a license hasbeen granted". Jika kita coba lihat pengertian lain tentang Lisensi, seperti misalnya yang dirumuskan dalam Law Dictionary karya PH Collin, dimana Lisensi didefinisikan sebagai: Official document which allows someone to do something orto use something; Permission given by someone to do something which would otherwise be illegal.

Tampak bahwa ternyata rumusan yang diberikan tidak jauh berbeda dari yang diberikan dalam Black's Law Dictionary sebagaimana telah kita bahas di atas, Rumusan tersebut pun lebih menekankan

Konsepsi Lisensi dan IVaralaba

11

pada pemberian izin dalam bentuk dokumen (tertulis) untuk melakukan sesuatu atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tanpa izin tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak sah atau tidak diperkenankan oleh hukum. Selanjutnya dalam Law Dictionary karya PH Collin tersebut dapat kita temukan lagi suatu pengertian yang berhubungan dengan Iisensi, yaitu Licensing Agreement, yang diartikan sebagai "Agreement

where aperson isgranted a license to manufacture something orto use something, but not anoutright sale". Dari pengertian yang diberikan tersebut dapat kita lihat bahwa ternyata pengertian Iisensi pun mengalami perluasan ke dalam bentuk izin untuk memproduksi atau untuk memanfaatkan sesuatu, yang tidak atau bukan merupakan suatu bentuk penjualan lepas. ]ika kita lihat pengertian Licensing yang diberikan oleh BetsyAnn Toffler dan]ane Imber dalam Dictionary of Marketing Terms, di mana Licensing diartikan sebagai: . Contractual agreement between two business entities in which licensor permits the licensee to use a brand name, patent, or other proprietary right, inexchangeforafee orroyalty. Licensing enables the licensor to profit from the skills, expansion capital, orother capacity ofthe licensee. Licensing is often used by manufacturers to enter foreign markets in which they have noexpertise. The licensee benefitsfrom the name recognition andcreativity ofthe licensor.

kita dapat mengatakan bahwa Iisensi, dalam pengertian yang lebih lanjut senantiasa melibatkan suatu bentuk perjanjian (kontrak tertulis) dari Pemberi Lisensi dan Penerima Usensi. Perjanjian ini sekaligus

12


berfungsi sebagai dan merupakan bukti pemberian izin dari Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi untuk menggunakan nama dagang, paten atau hak milik lainnya (Hak atas Kekayaan Intelektual). Pemberian hak untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual ini dlsertai dengan imbalan dalam bentuk pembayaran royalti oleh Penerima Lisensi kepada Pemberi Lisensi. Rumusan tersebut melihat dua sisi keuntungan yang diperoleh, baik dari sisi Pemberi Lisensi maupun Penerima Lisensi. Bagi Pemberi Lisensi, dikatakan bahwa lisensi memungkinkan Pemberi Lisensi untuk memperoleh manfaat dari keahIian, modal, dan kemampuan Penerima Lisensi, sebagai mitra usaha yang mengembangkan usaha yang dimiIiki oleh Pemberi Lisensi. Selanjutnya Penerima Lisensi dapat memanfaatkan nama besar dari Pemberi Iisensi serta Hak atas Kekayaan Intelektual dan kretivitas Pemberi Lisensi, tanpa Penerima Lisensi sendiri harus mengembangkannya dari awal. ]adi dari sini diharapkan dapat tercipta sinergi keduanya. Wilbur Cross dalam Dictionary of Business Terms tidak memberikan rurnusan dari Lisensi, namun dikatakan bahwa Licensing Agreement adalah: A contract permitting one party to ensure one or more operations of another party, such as manufacturing, selling, or servicing, in consideration for monetary remuneration or other benefit, as specified.

Pengertian ini boleh dikatakan sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh Betsy-Ann Toffler dan ]ane Imber dalam Dictionary of Marketing Terms, hanya saja pengertian yang diberikan Wilbur Cross tidak memasukkan unsur Hak atas Kekayaan Intelektual, melainkan dalam bentuk yang lebih umum, yaitu dalam bentuk produksi, penjualan maupun pemberian jasa.

Konsepsi lisensi dan Waralaba

13

Pengertian lisensi, yang telah berkembang (dari sekadar privilege yang diberikan oleh negara atas pemanfaatan tanah) , telah pula diambil alih dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam, Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; yang semuanya mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual (Widjaja, 2001: 43-44). Adapun rumusan atau pengertian lisensi yang diberikan dalam kelima undang-undang tersebut adalah, secara berturut-turut sebagai berikut: Lisensi adalab izin yang diberikan oleb pemegang Hak Rabasia Dagang kepada pibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkari pada pemberian bak (bukan pengaliban bak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rabasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (UndangUndang No.30Tabun 2000). Lisensi adalab izin yang diberikan oleb pemegang Hak Desain Industri kepada pibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian bak (bukan pengaliban bak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (UndangUndang No. 31 Tabun 2000). Lisensi adalab izin yang diberikan oleb PemegangJ!q!L !!epada pibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan padapemberian bak (bukan pengaliban bak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu De'sain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlin.dungan dalam jangkawaktu tertentu dan syarat tertentu (UndangUndang No. 32 Tabun 2000).

14


Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu patenyangdiberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu (Pasal1 angka 13 UndangUndang No. 14Tahun 2001). Lisensi adalab izin yang diberikan Pemilik Merek terdaftar kepada pibaklain melalui suatu perjanjian berdasarkan padapemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang danlatau jasa yang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (pasal1 angka 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).

Demikianlah dapat kita lihat bahwa lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada Penerima Lisensi, dengan imbalan berupa royalti. Dalam pengertian ini tersirat bahwa seorang Penerima Lisensi adalah independen terhadap Pemberi Lisensi, dalam pengertian bahwa Penerima Lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia mempergunakan atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual milik Pemberi Lisensi, yang untuk hal ini Penerima Lisensi membayar royalti kepada Pemberi Lisensi (Widjaja, 2001: 44). B. MAKNADANPENGERTIAN FRANCHISE(W ARALABA)

PH Collin, dalam Law Dictionary mendefinisikan Franchise sebagai "License to trade using a brand name andpaying'a royalty for it': dan franchising sebagai ''Act ofselling a license totrade asa Francbisee" . Definisi tersebut menekankan pada pentingnya peran nama dagang dalam pemberian waralaba dengan imbalan royalti,

Konsepsi Lisensi dan Waralaba

15

Sejalan namun agak berbeda, Francbise atau Waralaba dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai: A special privilege granted orsold, such asto use a name or to sell products orservices. In its simple terms, a Franchise isa license from owner of a trademark or trade name permitting another tosell a product orservice under that name ormark. More broadly stated, a Franchise has evolved into an elaborate agreement under which the Franchisee undertakes to conduct a business orsell aproduct orservice inaccordance with methods and procedures prescribed by the Franchisor, andthe Franchisor undertakes to assist the Franchisee thorugh advertising, promotion and other advisory services.

Rumusan di atas menunjukkan pada kita semua bahwa waralaba ternyata juga mengandung unsur-unsur sebagaimana yang diberikan pada Iisensi, hanya saja dalam pengertian waralaba seperti diberikan dalam Black's Law Dictionary, lebih menekankan pada pemberian hak untuk menjual produk berupa barang atau jasa dengan memanfaatkan merek dagangFrancbisor (PemberiWaralaba) , dengan kewajiban pada pihak Francbisee (Penerima Waralaba) untuk mengikuti metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Dalam kaitannya dengan pernberian izin dan kewajiban pemenuhan standar dari Pemberi Waralaba, Pemberi Waralaba akan memberikan bantuan pemasaran, promosi maupun bantuan teknis lainnya agar Penerima Waralaba dapat menjalankan usahanya dengan baik. Pemberian waralaba ini didasarkan pada suatu Franchise Agreement, yang menurut Black's Law Dictionary adalah:

16

Iisensi atauWaralaba:Suatu Pengantar Praktis

Generally, anagreement between asupplierofaproduct orservice or an owner ofa desired trademark or copyright (Franchisor), anda reseller (Franchisee) under which the Franchisee agrees to sell the Franchisor product orservice or to business under the Franchisor's name.

Dalam pengertian yang demikian dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa seorang Penerima Waralaba juga menjalankan usahanya sendiri tetapi dengan mempergunakan merek dagang atau merek jasa serta dengan memanfaatkan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemberi Waralaba. Kewajiban untuk mempergunakan metode dan tata cara atau prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemberi Waralaba oleh Penerima Waralaba membawa akibat lebih lanjut bahwa suatu usaha waralaba adalah usaha yang mandiri, yang tidak mungkin digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya (milik Penerima Waralaba). Ini berarti pemberian waralaba menuntut eksklusivitas, dan bahkan dalam banyak hal mewajibkan terjadinya noncompetition clause bagi Penerima Waralaba, bahkan setelah perjanjian pemberian waralabanya berakhir (Widjaja, 2001: 8-9). Pengertian mengenai eksklusivitas di atas dapat kita telusuri lebih jauh dari pengertian Franchised Dealer dalam Black's Law Dictionary, dimana dikatakan bahwa Franchise Dealer adalah: Aretailer who sells the product orservice ofa manufacturer orsupplier under a Franchise agreement which generally protects the territory for the retailer and provides advertising and promotion support tohim. Pengertian Franchise Dealer tersebut menunjukkan pada kita semua bahwa eksklusivitas yang diberikan oleh Penerima Waralaba juga ternyata (adakalanya) diimbangi oleh pemberian eksklusivitas oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba atas suatu wilayah kegiatan tertentll.


17

Makna eksklusivitas yang diberikan dalam Black's Law Dictionary, juga diakui dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi karya John Downes dan Jordan Elliot Goodman, yang memberikan arti bagi Franchise (Hak Kelola) sebagai: Suatu bak kbusus yang diberikan kepada dealer oleb suatu usaba manufaktur atau organisasi jasa ioaralaba, untuk menjual produk ataujasapemilik waralaba di suatu uiilayab tertentu, dengan atautanpa eksklusivitas. Pengaturan seperti itu kadangkala diresmikan dalam suatu Francbise agreement (perjanjian bak kelola), yang merupakan kontrak antara pemilik bakkelola danpemegang bakkelola. Kontrak menggariskan babwa yang disebutkan pertama dapat menawarkan konsultasi, bantuan promosional, pembiayaan, dan' manfaat lain dalam pertukaran dengan suatu persentase dari penjualan ataulaba. Bisnis dimiliki pemegang bak kelola yang biasanya barus memenubisuatu persyaratan investasi tunaiawal.

Daripengertian tersebut dapat kita lihat bahwa pengertian Franchise yang diberikan dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi tersebut lebih menekankan pada pemberiari konsultasi, bantuan promosional, dan pembiayaan serta manfaat lain yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dengan pertukaran dengan suatu persentase dari penjualan atau laba (royalti) dari Penerima Waralaba kepada Pemberi Waralaba. Satu pengertian lain yang mendapat penekanan dari pengertian waralaba menurutJohn Downes dan Jordan Elliot Goodman dalam Kamus Istilah Keuangan dan Investasi tersebut adalah bahwa waralaba biasanya juga memenuhi persyaratan investasi awal tunai yang harus disediakan oleh Penerima Waralaba.

18

Lisensi atau Waralaba: Suatu Pengantar Prahtis

Dalam Dictionary of Marketing Terms oleh Betsy-Ann Tamer dan lane Imber, Franchise diartikan sebagai: License granted by a company (the Franchisor) to an individual or firm (the Franchisee) to operate a retail, food, or drug outlet where the Franchisee agrees to use the Franchisor's name; products; services; promotions; selling, distribution, and display methods; and other company support. Right to market a company's goods orservices in a specific territory, which right has been granted by the company to an individual, group ofindividuals, marketinggroup, retailer, orwholesaler. Specific territory oroutlet involved in such a right.

Pengertian tersebut dibedakan dari makna BrandFranchise yang dirumuskan sebagai: Arrangement between a brand name manufacturer and a wholesaler or retailer that gives the wholesaler or retailer the exclusive right tosell the brand manufacturer'sproduct in a specific territory. This arrangement is usually done by contractual agreement over a period oftime. A brand Franchise allows the wholesaler or retailer to sell the product in a noncompetitive market and therefore to set price limitations asthe traffic will bear.

]adi dalam hal ini jelas bahwa waralaba melibatkan suatu kewajiban untuk menggunakan suatu sistern dan metode yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba termasuk di dalamnya hak untuk mempergunakan merek dagang. Pengertian waralaba (yang umum) ini dibedakan dari waralaba nama dagang yang memang rnengkhususkan diri pada perizinan penggunaan nama dagang dalam rangka pemberian izin untuk melakukan penjualan produk Pemberi


19

i('aralaba dalam suatu batas wilayah tertentu, dalam suatu pasar yang bersifat non-kompetitif. Makna yang terakhir ini menyatakan

bahwa pemberian waralaba nama dagang seringkali terikat dengan tewajiban untuk memenuhi persyaiatan penentuan harga yang telah ditetapkan dan digariskan oleh Pemberi Waralaba. Eksklusivitas dan penentuan harga yang relatif seragam ini perlu mendapat perhatian khusus pada negara-negara yang sudah memberikan pengaturan mengenai anti-trust. Pengertian yang lain dari kegiatan atau aktivitas waralaba diberikan oleh Wilbur Cross dalam Dictionary of Business Terms, yang merumuskan Franchise sebagai: A business enterprise that is established under the authority and jurisdiction ofaparent company,known asaFranchiser, andsubject. tothe latter's operational policies, procedures, andstipulations. The concept ofjranchising dates back to mediaeval times when Lords of the land granted the right to one of their knights togovern part of their domain. Markets andfairs were also conducted under Franchise, as were certain other commercial activities. Today the terms of a Franchise contract may include such items as rates and services to be provided by the grantee, payments to the grantor, and provisions for termination of the Franchise. Municipalities grant Franchises to public utility companies giving them monopolies in electrical, gas, or telephone services but reserving the right to regulate them. Common forms of business in which Franchises thrive are retail operations, hotels and motels, fast food chains, printing, photocopying, mailing services, automobile dealersbips, and greeting card shops. The Franchiser furnishes the Franchisee with its name and trademark, architectural design, and operating procedures. Approximately one outofevery three dollars in the retailfield goes to a Franchise operation.

dan yang dimaksud dengan Penerima Waralaba adalah:

20


The individual(s) or firm that consents to operate a Franchise from a parent company, under a license with exclusive rights tosell products or perform services within a designated geographical territory.

Dari pengertian, definisi maupun rumusan yang telah diberikan di atas, dapat kita katakan bahwa pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk mempergunakan sistern, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang telah ditentukan oleh Pemberi Waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar maupun diabaikan oleh Penerima Lisensi. Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif. Seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berada dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan .kegiatan usaha waralaba yang diperoleh olehnya dari Pemberi Waralaba. Noncompetition merupakan suatu isu yang sangat penting dalam waralaba (Widjaja, 2001: 12). Demikianlah dalam Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal18 [uni 1997 tentang Waralaba dikatakan bahwa: ''Waralaba adalab perikatan di mana salab satu pibak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri kbas usaba yang dimiliki pibak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan danataupenjualan barang danataujasa" (pasal1 angka 1).

21

3 PENGATURAN LISENSI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Seperti telah disebutkan terdahulu dalam Bab II pengertian H· sensi, yang telah berkembang (dari sekadar privilege yang dlberikan oleh negara atas pemanfaatan tanah), telah pula diambil alih dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; yang semuanya mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual. Adapun rumusan atau pengertian lisensi yang diberikan dalam kelima undang-undang tersebut adalah, secara berturut-turut sebagai berikut: Lisensi ada/ab izin yang diberikan o/eb pemegang Hak Rabasia Dagang kepada pibak lain me/a/ui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian bak (bukan pengaliban bak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rabasia Dagang yang diberi perlindungan da/am jangka waktu tertentu dansyarat tertentu (UndangUndang No. 30Tabun 2000).

22


lisensi adalah izin yangdiberikan oleh pemegang Hak Desain Industri kepada pibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengaliban hak) untuk menihmati manfaat ekonomi dari suatu Desain Industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (UndangUndang No. 31 Tahun 2000). Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak eepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengaliban hak) untuk menikmati manjaat ekonomi darisuatu Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan dalamjangka waktu tertentu dan syarat tertentu (UndangUndang No. 32 Tahun 2000). Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manjaat ekonomi darisuatu Paten yangdiberi perlindungan dalam jangka waktu dansyarat tertentu (Pasal I angka 13 UndangUndang No. 14Tahun 2(01). Lisensi adalah izinyangdiberikan Pemilik Merek terdaftar kepada pibak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengaliban hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baikuntuk seluruh atausebagian jenisbarang danlatau jasayang didaftarkan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu (Pasal I angka 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001).

Ini berarti lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bukan pengalihan hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada Penerima Lisensi, dalam jangka waktu dan syarat tertentu, yang pada umumnya disertai dengan imbalan berupa royalti. Penerima Lisensi adalah independen terhadap Pemberi Lisensi, dalam pengertian bahwa Penerima Lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia mempergunakan atau

Pengaturan Lisensi Dalam Hukum Positijdi Indonesia

23

memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pemberi Lisensi, yang untuk hal ini Penerima Lisensi membayar royalti kepada Pemberi Lisensi (Widjaja, 2001: 44).

A. PENGATURAN LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG RAHASIA DAGANG, DESAIN INDUSTRI DAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU Definisi mengenai lisensi yang diberikan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dapat kita pilah-pilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi: 1. adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Rahasia Dagang, Hak atas Desain Industri, maupun Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 2. izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian: 3. izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menikrnati manfaat ekonomi (yang bukan bersifat pengalihan hak); 4. izin tersebut diberikan untuk Rahasia Dagang, Desain Industri maupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang diberi perlindungan; 5. izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu, dan syarat tertentu.

Pemberian lzin aleh Pemegang Hak Adanya izin merupakan syarat mutlak adanya lisensi. Ketiga undang-undang tersebut mensyaratkan bahwa izin tersebut harus diberikan oleh Pemegang Hak yang berhak (dan atau Pemilik Hak menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2000). Tidak hanya pengungkapan Rahasia Dagang yang dapat dikenakan sanksi pidana, penggu-

24


naan dan pemakaian Rahasia Dagang secara tidak berhak, perolehan Rahasia Dagang secara tidak sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana. Demikian juga mereka yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barangyangdiberi Hak Desain Industri (Pasal9 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000), dan tanpa hak memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000) juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal54 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan Pasal 42 ayat (1) UndangUndang No. 32 Tahun 2000. ]adi jelas bahwa izin dari pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan Iisensi merupakan suatu hal yang mutlak harus dipenuhi agar terhindar dari sanksi pidana. .Izinyang Diberikan Hams Dituangkan Dalam Bentuk Perjanjian

Ketentuan ini membawa konsekuensi bahwa Iisensi harus dibuat secara tertulis antara pihak Pemberi Lisensi (yaitu Pemegang Hak yang sah termasuk Pemilik Hak Rahasia Dagang) dengan pihak Penerima Lisensi. Ini berarti juga perjanjian pemberian Iisensi ini merupakan perjanjian formal, yang harus memenuhi bentuk yang tertulis. Sebagai suatu perjanjian, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Pasal36 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 dan Pasal28 ayat (1) UndangUndang No. 32 Tahun 2001 merupakan batasan syarat objektif bagi sahnya perjanjian Iisensi di negara Republik Indonesia. Adapun rumusan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 dan Pasal 28 ayat (1)

Pengaturan Lisensi Dalam Hukum Positl]di Indonesia

25

....ndang-Undang No. 32 Tahun 2001 adalah sebagai berikut: Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaba tidak sebat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat suatu perjanjian lisensi yang memuat ketenman yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Direktorat ]enderal yang membawahi pencatatan perjanjian lisensi tersebut wajib menolak pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan tersebut.

Pemberian Hak untuk Menikmati Manfaat Ekonomi yang Bukan Bersifat Pengaliban Hak Tidak ada suatu pengertian yang jelas maupun pasti dari rumusan yang diberikan tersebut, hanya saja dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yang lengkapnya berbunyi: Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengaliban Rabasia Dagang, Lisensi banya memberikan bak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi banya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rabasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan babwa si/at Rabasia Dagang yang tertutup bagi pibak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga abli yang dapat menjaga Rabasia Dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, peng-

26


operasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

dapat kita tarik suatu kesimpulan sederhana bahwa dalam Lisensi dikenal adanya batas waktu, yang secara esensil (menurut UndangUndang No. 30 Tahun 2000 ini) berbeda dari pengalihan Hak Rahasia Dagang. Analogi yang serupa dapat juga kita terapkan terhadap lisensi Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, meskipun Penjelasan tersebut tidak dapat kita temui dalam Penjelasan Pasal33 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan Penjelasan Pasal25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000. Selanjutnya dari rumusan penjelasan tersebut dapat pula kita ketahui bahwa Lisensi ini secara prinsip juga berbeda dengan perjanjian pemberian bantuan teknis (technical assistant) yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, pembelian mesin baru atau hal-hallain yang berkaitan dengan masalah teknik. Rumusan ini sebenarnya .. rnempertegas kembali makna dari Rahasia Dagang, sebagai suatu .inforrnasi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, dalam arti bukan sesuatu yang telah diketahui secara luas oleh umum.

Hanya Diberikan untuk Hak yang Diberi Perlindungan Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tidak secara langsung mengatur mengenai perlindungan Rahasia Dagang. [ika kita lihat dari pengertian yang diberikan dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Rahasia Dagang tentang definisi Rahasia Dagang, dan rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Rahasia Dagang, dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang hanya mengatur masalah hak-hak yang diberikan kepada Pemegang Hak Rahasia Dagang (baik Pemilik Rahasia Dagang maupun Pemegang Rahasia Dagang) untuk secara eksklusif mempergunakan sendiri atau memberikan lisensi

Pengaturan Lisensi Dalam Hukum Positifdi Indonesia

27

kepada pihak ketiga unruk menggunakan atau memanfaatkan Rahasia Dagang tersebut secara ekonomis. Selanjutnya, jika kita baca ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang masing-masing secara lengkapnya berbunyi: Pasal B Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untukmenjaga Rahasia Dagang yangbersangkutan.

dan Pasal14 Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pibak lainapabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan . cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

yang dikaitkan dengan ketenruan Pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang, yang berbunyi: Pasal17 (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan

Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidanadengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun danl atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 tiga ratus juta rupiab.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

dapat kita katakan secara a'contrario bahwa yang dimaksud dengan Rahasia Dagang yang dilindungi adalah Rahasia Dagang yang Pemegang Hak Rahasia Dagangnya bukanlah mereka yang melanggar ketentuan Undang-Undang Rahasia Dagang ini.

28


Berbeda dengan Rahasia Dagang, perlindungan Hak atas Desain Industri dirumuskan secara tegas dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dalam rumusan Pasal1 angka 5yang menyatakan bahwa: "Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia hepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pibak lain untuk melaksanakan haktersebut".

Serupa dengan .Hak Desain Industri, perlindungan Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu juga dirumuskan secara tegas dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 yang mendefinisikan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai: "hak eksklusif yangdiberikan oleh Negara ,Republik Indonesia kepada pendesainan atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri, ataumemberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hakterseinu".

Untuk dapat dipenuhinya pemberian hak eksklusif oleh negara dalam kedua undang-undang tersebut dipersyaratkan adanya kewajiban pendaftaran, yang akan diikuti dengan proses pemeriksaan administratif, pengumuman, dan pemeriksaan substantif untuk menentukan terpenuhi tidaknya syarat pemberian perlindungan yang ditetapkan dalam masing-masing undang-undang tersebut. Hanya mereka yang telah memperoleh perlindungan yang diberikan oleh negara sajalah yang berhak untuk memberikan lisensi Hak Desain Industri dan atau Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Persyaratan Khusus Adanya klausul dengan waktu tertentu dan syarat tertentu ini tampaknya merupakan esensi pembeda antara perianjian pengalihan Hak Rahasia Dagang dengan lisensi, oleh karena pernyataan "waktu

Pengaturan Lisensi Dalam Hukum PositifdiIndonesia

29

tertentu" ini beberapa kali diulang dalam beberapa rumusan untuk membedakannya dengan perjanjian pengalihan. Jika kita baca Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, yang berbunyi: Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip babwa lisensib~fatnoneksklusif.

Artinya, lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilie Rabasia Dagang untuk memberikan lisensi kepada pibak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, bal ini barus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi tersebut

dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa sebenamya selain syarat jangka waktu, Undang-Undang No. 30 Tahun ~OOO juga memberikan syarat noneksklusif bagi lisensi. Namun ketentuan ini tidaklah ber-. sifat memaksa, yang berarti dapat disimpangi atas persetujuan dari para pihak, dalam hal ini yang terpenting adalah Pemilik Rahasia Dagang. Berdasarkan pada analogi serupa yang kita terapkan untuk rumusan Penjelasan Pasal33 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, maka hal serupa juga dapat kita terapkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan Penjelasan Pasal 26 UndangUndang No. 32 Tahun 2000. Artinya, bahwa pemberian Iisensi senantiasa dikaitkan dengan pemberian hak penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Desain Industri maupun Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam suatu batas jangka waktu tertentu. Dari penjelasan yang kita peroleh dari ketentuan UndangUndang No. 30 Tahun 2000, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000, dapat kita ketahui bahwa Iisensi, adalah suatu bentuk pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, yang bukan pengalihan

30

Lisensi atau Waralaba:Suatu Pengantar Praktis

hak, yang dimiliki oleh pemilik lisensi kepada Penerima Lisensi, dengan imbalan berupa royalti. Dalam pengertian ini tersirat bahwa sea rang Penerima Lisensi adalah independen terhadap Pemberi Lisensi, dalam pengertian bahwa Penerima Lisensi menjalankan sendiri usahanya, meskipun dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut ia mempergunakan atau memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pemberi Lisensi, yang untuk hal ini Penerima Lisensi membayar royalti kepada Pemberi Lisensi. B. PENGATURAN LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG

MEREK Pengaturan lisensi dalam Undang-Undang Merek dapat kita temukan dalam Pasal 43 hingga Pasal 49 Bagian Kedua BAB Vjo, Pasal 1angka 13. Definisi lisensi yang diberikan dalam Pasall angka 13 Undang-Undang No, 15 Tahun 2001, dapat kita pilah-pilah ke dalam beberapa unsur, yang meliputi: "1. adanya izin yang diberikan oleh Pemegang Merek; 2. izin tersebut diberikan dalam bentuk perjanjian; 3. izin tersebut merupakan pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut (yang bukan bersifat pengalihan hak); 4. izin tersebut diberikan baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa yang didaftarkan; 5. izin tersebut dikaitkan dengan waktu tertentu dan syarat tertentu.

Pemberian Izin aleh Pemegang Merek Sama seperti halnya penjelasan di atas mengenai lisensi Rahasia Dagang, lisensi Desain Industri dan lisensi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, keharusan adanya pemberian izin oleh Pemegang Merek merupakan suatu hal yang mutlak, jika Penerima Lisensi

Pengaturan lisensiDalam Hukum Positifdi Indonesia

31

Merek tidak mau digugat dengan alasan telah melanggar Hak atas Merek (Pasal 76 Undang-Undang Merek). Di samping itu pelanggaran merek dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 90, Pasal91 dan Pasal94 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Pemberian izin untuk menggunakan merek ini oleh ketentuan Pasal 77 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 juga ternyata membawa hak lebih lanjut kepada Penerima Lisensi untuk mengajukan gugatan atas pelanggaran merek. Yang dimaksud dengan pelanggaran merek adalah perbuatan yang seeara tanpa hak menggunakan merek yang terdaftar, yang mernpunyai. persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis. Gugatan yang diajukan dapat berupa: 1. gugatan ganti rugi, dan/atau 2. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan pada kita semua bahwa, berbeda dari -tiga U0.c;Ig,l)g-Undang....tentang- Hak.atasKekayaan Intelektual yang dibaha~ terdahulu , yaitu tentang Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,Undang-Undang No. IS Tahun 2001 seeara tegas mengakui jenis kompensasi dalam bentuk

Indirect midNonmonetary Compensation. Izin yang Diberikan Hams Dituangkan Dalam Bentuk Perjanjian Sama seperti penjelasan yang disampaikan terdahulu, ketentuan ini membawa akibat hukum bahwa lisensi harus dibuat seeara tertulis antara pihak Pemberi Lisensi (yaitu Pemegang Hak yang sah termasuk Pemilik Hak Rahasia Dagang) dengan pihak Penerima Lisensi. Ini berarti juga perjanjian pemberian lisensi ini merupakan perjanjian formal , yang harus memenuhi bentuk yang tertulis.

32


Kewajiban agar perjanjian Iisensi ini dibuat secara tertulis juga diperkuat dengan kewajiban pendaftaran Iisensi sebagaimana disebutkan dalam Pasal43 ayat (3) jo. Pasal43 ayat (4) jo. Pasal49 UndangUndang No. 15 Tahun 2001. Perjanjian Iisensi yang didaftarkan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali jika diperjanjikan lain. Dalam pengertian ini wilayah Negara Republik Indonesia dianggap sebagai batasan teritorial yang paling memungkinkan untuk pelaksanaan hak dari merek yang terdaftar. Ketentuan ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 46 yang menyatakan bahwa penggunaan merek terdaftar di Indonesia oleh Penerima Lisensi dianggap sama dengan penggunaan merek tersebut di Indonesia oleh Pemilik Merek. Ini berarti meskipun dimungkinkan terjadinya penyempitan wilayah teritorial penggunaan merek ataupun diperluasnya pemberian lisensi hingga meliputi luar wilayah teritorial Negara Republik Indonesia, ketentuan ini tidak mengatur mengenai pemberian Iisensi yang semata-mata pelaksanaannya berada diluar wilayah Indonesia, meskipun (ingin) dicatatkan diIndonesia. Ketentuan yang memuat syarat objektif suatu-perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal9 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2000, Pasal36 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2001 dan Pasal28 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2001, juga dapat kita temukan dalam ketentuan Pasal47 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, yang menyatakan bahwa: Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya.

Ini berarti perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang secara


33

langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya tidak akan dapat diberlakukan di Indonesia. Sebagai konsekuensinya maka Direktorat [enderal yang membawahi permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek wajib menolak untuk melakukan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat hal tersebut, dengan memberitahukan alasannya kepada Pemilik Merek dan/atau Kuasanya.

Pemberian Hak untuk Menggunakan Merek yang Bukan Bersja: Pengaliban Hak Prinsip penggunaan merek dagang ini oleh Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 telah diperluas hingga tidak hanya meliputi penggunaan secara fisik dalam teritorial wilayah Negara Republik Indonesia, tetapi juga meliputi: 1. hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku pelanggaran merek yang terdaftar (Pasal44); 2. dimungkinkannya pemberian sublisensi penggunaan merek (Pasal45). Selanjutnya oleh karena lisensi merek ini berhubungan dengan suatu merek terdaftar yang diberi perlindungan eksklusif oleh negara, Undang-Undang Merek mensyaratkan bahwa jangka waktu pemberian lisensi ini tidak boleh lebih lama dari pemberian perlindungan atas merek yang terdaftar tersebut. Mengenai makna "yang bukan bersifat pengalihan hak", meskipun tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, pada prinsipnya keterangan mengenai hal yang sama seperti dalam penjelasan kami pada uraian Pengaruran Lisensi dalam Undang-Undang Rahasia Dagang,

34

Lisensi atau Waralaba: Suatu PengantarPraktis

Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat diberlakukan disini.

Hanya Diberikan untuk Merek yang Terdaftar

"",~

Ada satu ketentuan yang menarik yang kita temukan dalam ~~~n~-,YQq~ng NO~':;;~?i\r;J:gh.un 2001 in~, yang mengatur mengenai 1Jse n s l merek terdaftar, yaitu yang diatur dalam Pasal 48 yang menyatakan bahwa: -- 1.

2.

3.

Penerima Lisensi yang beriktikad baik, tetapi kemudian Merek itu dibatalkan atas dasar adanya persamaan pada pokoknya atau keselurubannya dengan merek lain yang terdaftar, tetap berbak melaksanakan perjanjian lisensi tersebut sampai dengan berakbimya jangka waktu perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi sebagai dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti kepada Pemberi Lisensi yang dibatalkan, melainkan wajib melaksanakan pembayaran royalti kepada pemilik merek yang tidak dibatalkan. Dalam bal Pemberi Lisensi sudab terlebib dabulu menerima royalti secara sekaligus dariPenerima Lisensi, Pemberi Lisensi tersebut wajib menyerabkan bagian dari royalti yang diterimanya kepada pemilih merek yang tidak dibatalkan, yang besamya sebanding dengan sisa jangka waktu perjanjian lisensi.

Jika kita simak rumusan tersebut dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, ketentuan tersebut secara tidak langsung mengakui pemberian lisensi paksa atau lisensi wajib, meskipun lisensi wajib atau lisensi paksa tersebut digantungkan pada suatu peristiwa pembatalan merek yang terdaftar.


35

C. PENGATURAN LISENSI DALAM UNDANG-UNDANG PATEN [ika kita baca rumusan lisensi yang diberikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, yang serupa dengan rumusan yang dimuat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000, dan Undang-Undang No.32 Tahun 2000 dapat kita katakan bahwa pengertian lisensi yang diberikan dalam Undang-Undang Paten ini juga tidak berbeda dari pengertian yang diberikan dalam tiga undang-undang tersebut. Pengaturan Lisensi dalam Undang-Undang Paten diatur daIam Pasal 69 hingga Pasal 73 Bagian Kedua Bab Vtentang Lisensi dan Pasal 74 sampai Pasal87 Bagian Ketiga Bab Vtentang Lisensi Wajib. Rumusan yang diberikan dalam Pasal 69 Undang-Undang Paten, yang menyatakan bahwa: Pemegang Paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal16. ·2. Kecuali jika diperjanjikan lain, maka lingkup lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasall6, berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan:berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 1.

Ini berarti Lisensi Paten memberikan hak kepada pemegang lisensi untuk: a.

b.

dalam halpaten produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produkszyang diberi paten; - .", dalam halpaten proses: menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam hurufa;

36

Lisensi atauWara/aba: Suatu Pengantar Praktis

c.

dalam bal paten proses: melarang pibak lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor produk yang sematamata dibasilkan dari penggunaan paten-proses.

Pemberian lisensi oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi, tidak secara hukum melarang Pemberi Lisensi, sebagai Pemegang Paten untuk tetap melaksanakan sendiri paten yang dimiliki olehnya, termasuk juga untuk memberikan lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan Hak Paten sebagaimana disebut· kan dalam Pasal16 diatas, yaitu untuk: a.

b.

c.

membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerabkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserabkan basilproduksiyang diberi paten; menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang clan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam burufa; mengimpor dan melarang pibak lain untuk mengimpor produk yang semata-mata dibasilkan dart penggunaan paten-proses.

Pasal 70 Undang-Undang Paten menentukan bahwa Penerima Lisensi berhak dalam perjanjian pemberian paten melarang Pemegang Paten untuk selanjutnya melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan Hak Paten tersebut dalam Pasal16 Undang-Undang Paten. Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Paten mewajibkan perjanjian lisensi untuk dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten. Atas pencatatan tersebut, maka mereka yang rnencatatkan paten dikenakan biaya pencatatan. Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatatkan di Kantor Paten, maka perianiian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga. Rumusan Pasal 73 Undang-Undang Paten menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut

Pengaturan lisensi Dalam Hukum PositijdiIndonesia

37

mengenai perjaniian lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, maka segala ketentuan mengenai perjanjian lisensi dibuat dan tunduk pada ketentuan umum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kesepakatan para pihak selama tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum lainnya yang berlaku, termasuk rumusan Pasal 71 Undang-Undang Paten yang melarang dieantumkannya ketentuan dalam perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang seeara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau membuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut. Dalam hal yang demikian maka Kantor Paten memiliki hak untuk menolak pencatatan lisensi paten atas perjaniian lisensi yang memuat ketent~an tersebut. Ini berarti perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang demikian tidak akan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Lisensi Wajib dalam Undang-Undang Paten Perkataan Lisensi WajiblLisensi Paksa merupakan teriemahan dari "Compulsory License", yang diartikan sebagai: "An authorization given bya national authority toa person, without or against the consent of the title-holder, for the exploitation of a subject matter protected by a patent or other intellectual property rights. n (Carlos M. Correa, 1999: 5)

Ketentuan mengenai Lisensi Wajib dalam Undang-Undang Paten diatur dalam Pasal 74 hingga Pasal 87. Menurut ketentuan Pasal 74, Lisensi Wajib diartikan sebagai lisensi untuk melaksanakan suatu paten yang diberikan berdasarkan keputusan Direktorat ]enderal Hak atas Kekayaan Intelektual. Ini berarti Lisensi Wajib diberikan atas permohonan suatu pihak kepada Direktorat ]enderal Hak atas Kekayaan

38

Lisensi atau\Varalaba:Suatu Pengantar Praktis

Intelektual. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh setiap orang setelah lewatnya jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten. Permohonan harus diajukan kepada Direktorat jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual untuk melaksanakan paten yang bersangkutan, dan wajib diberikan dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak permohonan diajukan. Permohonan lisensi wajib hanya dapat dilakukan jika paten yang diberikan perlindungan tersebut tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh Pemegang Paten atau dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Ini berarti permohonan lisensi wajib juga dapat diajukan meskipun paten telah dilaksanakan di Indonesia oleh Pemegang Paten atau Pemegang Lisensi Paten tersebut, selama hal yang tersebut terdahulu dipenuhi (yaitu paten tidak dilaksanakan atau dilaksanakan dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat). Jika Direktorat Ienderal Hak atas Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa jangka waktu 36 bulan yang disyaratkan belum cukup bagi Pemegang Paten untuk melaksanakannya secara komersial di Indonesia atau wilayah yang lebih luas secara geografis, maka Direktorat jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual dapat menunda keputusan pemberian lisensi wajib tersebut atau menolak permohonan lisensi wajib tersebut untuk sementara waktu. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Paten menyatakan lebih lanjut bahwa Lisensi Wajib hanya dapat diberikan apabila: a. Orang yang mengajukan permintaan tersebut dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa la: • Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh; • Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya,

Pengaturan lisensi Dalam Hukum Positifdi Indonesia

39

•

b.

Telah berusaha mengambil langkah-Iangkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari Pemegang Paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak memperoleh hasil. Direktorat [enderal Hak atas Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberi kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat.

Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Paten selanjutnya menentukan bahwa pemeriksaan atas permintaan lisensi wajib dilakukan oleh Direktorat [enderal Hak atas Kekayaan Intelektual dengan mendengarkan pula pendapat instansi dan pihak-pihak terkait, dan pemegang paten yang bersangkutan. Lamanya jangka waktu Lisensi Wajib yang diberikan oleh Direktorat [enderal Hak atas Kekayaan Intelektual tidak boleh lebih dari jangka waktu pemberian perIindungan Paten itu sendiri. Dalam putusan Direktorat [enderal Hak atas Kekayaan Intelektual mengenai pemberian Lisensi Wajib dicantumkan hal-hal sebagai berikut: a. Lisensi Wajib bersifat noneksklusif; b. Alasan pemberian Lisensi Wajib; c. Bukti termasuk keterangan atau penjelasan yang diyakini untuk dijadikan dasar pemberian Lisensi Wajib; d. [angka waktu Lisensi Wajib; e. Besamya royaIti yang harus dibayarkan Pemegang Lisensi Wajib kepada Pemegang Paten dan cara pembayarannya; f. Syarat berakhimya Lisensi Wajib dan hal yang dapat membatalkannya, g. Lisensi Wajib semata-mata digunakan untuk mernenuhi kebutuhan pasar didalam negeri; h. Lain-lain yang diperlukan untuk menjaga kepentingan para pihak yang bersangkutan secara adil (PasaI79).

40

Lisensi atau Waralaba: Suatu Pengantar Praktis

Pasal 80 Undang-Undang Paten mewajibkan pemberian Lisensi Wajib untuk dicatat dan diumumkan dalam Daftar Umum Paten. Lisensi Wajib yang telah didaftarkan secepatnya diumumkan oleh Kantor Paten dalam Berita Resmi Paten. Lisensi Wajib baru dapat dilaksanakan setelah didaftarkan dan dibayamya biaya-biaya pencatatan, pengumuman, dan pendaftaran paten tersebut. Pelaksanaan Lisensi Wajib dianggap sebagai pelaksanaan paten. Pasal 78 Undang-Undang Paten menegaskan kernbali bahwa lisensi wajib tidaklah diberikan dengan suka rela. Pelaksanaan Lisensi Wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh Pemegang Lisensi Wa~b kepada Pemegang Paten. Besamya royalti yang harus dibayarkan dan cara pembayarannya, ditetapkan Pengadilan yang memberikan Lisensi Wajib. Penetapan besarnya royalti dilakukan dengan memperhatikan tata eara yang lazim digunakan dalam perjanjian Hsensi paten atau yang lainnya yang sejenis. Lisensi Wajib dapat pula sewaktu-waktu dimintakan oleh Pernegang Paten atas dasar alasan bahwa pelaksanaan patennya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lainnya yang telah ada. Permintaan Lisensi Wajib tersebut hanya dapat dipertimbangkan apabila paten yang akan dilaksanakan benar-benar mengandung unsur pembaharuan teknologi yang nyata-nyata lebih maju daripada paten yang telah ada tersebut. Dalam hal yang demikian, maka: a. Pemegang Paten berhak untuk saling memberikan lisensi untuk menggunakan paten pihak lainnya berdasarkan persyaratan yangwajar; b. Penggunaan paten oleh Pemegang Lisensi tidak dapat dialihkan kecuali bila dialihkan bersama-sama dengan paten lainnya.

Pengaliban Lisensi Wajib Lisensi Wajib tidak dapat dialihkan kecuali jika dilakukan bersa-

Pengaturan lisensi Da/am Hukum Positifdi Indonesia

41

rnaan dengan pengalihan kegiatan atau bagian kegiatan usaha yang menggunakan paten yang bersangkutan atau karena pewarisan. Liensi Wajib yang beralih karena pewarisan tetap terikat oleh syarat pemberiannya dan ketentuan lainnya terutarna mengenai jangka waktu dan harus dilaporkan kepada Kantor Paten untuk dicatat dan dimuat dalam Daftar Umum Paten.

Berakbirnya Lisensi Wajib Lisensi Wajib berakhir dengan selesainya jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberiannya, dibatalkan atau dalam hal Pemegang Lisensi Wajib menyerahkan kembali Iisensi yang diperolehnya kepada Kantor Paten sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Kantor Paten mencatat Lisensi Wajib yang telah berakhir jangka waktunya dalam buku Daftar Umum Paten, mengumumkan dalam Berita Resmi Paten dan memberitahukannya secara tertulis kepada Pemegang Paten serta Pengadilan yang memutuskan pemberiannya. Batal atau berakhirnya Lisensi Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84 berakibat pulihnya hak Pemegang Paten atas paten yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pencatatannya dalam DaftarUmum Paten.

Pembatalan Lisensi Wajib Atas permintaan Pemegang Paten, Direktorat ]enderal Hak atas Kekayaan Intelektual dapat membatalkan Lisensi Wajib yang semula diberikannya apabila: a. alasan yang dijadikan dasar bagi pemberian Lisensi Wajib tidak ada lagi: b. Penerima Lisensi Wajib ternyata tidak melaksanakan Lisensi Wajib tersebut atau tidak melakukan usaha persiapan yang sepantasnya untuk segera melaksanakannya;

42

c.


Penerima Lisensi Wajib tidak lagi menaati syarat dan ketentuan lainnya termasuk kewajiban pembayaran royalti yang ditetapkan dalam pemberian Lisensi Wajib.

Pernbatalan tersebut dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Ketentuan yang serupa dengan ketentuan Pasal 48 UndangUndang No. 15 Tahun 2001 juga dapat kita temukan dalam Pasal 97 Undang-Undang Paten, namun hanya berlaku sebatas paten yang dibatalkan sebagai akibat adanya persamaan dengan paten lain untuk lisensi yang sama. lad! selain karena alasan kebatalan karena adanya persamaan dengan paten lain yang terdaftar, maka pembatalan paten membawa akibat hukum hapusnya perjanjian lisensi paten.

D. PENGATURAN LISENSI DALAM HAK CIPTA Undang-Undang Hak Cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7Tahun 1987, tidak mengatur mengenai Lisensi Hak Cipta, walau demikian dengan mengacu pada ketentuan umum dan analogi pada ketentuan pemberian lisensi yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual sebagaimana telah dibahas terdahulu, lisensi Hak Cipta pada dasarnya tetap diperbolehkan, selama dan sepanjang syarat-syarat lahirnya lisensi sebagai suatu perjanjian terpenuhi secara sah.

43

4

PENGATURAN WARALABA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. PENGANTAR Dalam bentuknya sebagai bisnis, waralaba memiliki dua jenis kegiatan: 1. waralaba produk dan merek dagang; 2. waralaba format bisnis (Fox, 1993 : 217). Waralaba produk dan merek dagang adalah bentuk waralaba yang paling sederhana. Dalam waralaba produk dan merek dagang, Pemberi Waralaba mernberikan hak kepada Penerima Waralaba untuk menjual produk yang dikembangkan oleh Pemberi Waralaba yang disertai dengan pemberian izin untuk menggunakan merek dagang milik Pemberi Waralaba (Fox, 1993 : 233). Pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut diberikan dalam rangka penjualan produk yang diwaralabakan tersebut. Atas pemberian izin penggunaan merek dagang tersebut biasanya Pemberi Waralaba memperoleh suatu bentuk pembayaran royalti di muka, dan selanjutnya Pemberi Waralaba memperoleh keuntungan (yang.sering juga disebut dengan royalti berjalan) melalui penjualan produk yang diwaralabakan kepada Penerima Waralaba. Dalam bentuknya yang sangat sederhana ini, waralaba

44


produk dan merek dagang seringkali mengambil bentuk keagenan, distributor atau lisensi penjualan. Agak berbeda dengan waralaba produk dan merek dagang, waralaba format bisnis, menurut pengertian yang diberikan oleh Martin Mandelsohn dalam Franchising: Petunjuk Praktis bagi Franchisor dan Franchisee, adalah: "pemberian sebuab lisensi oleb seseorang (Pemberi Waralaba) kepada pibak lain (penerima Waralaba), lisensi tersebut memberi bak kepada Penerima Waralaba untuk berusaba dengan menggunakan merek daganglnama dagang Pemberi Waralaba, dan untuk menggunakan keseluruban paket, yang terdiri dari selurub elemen yang diperlukan untuk membuat seorang yang sebelumnya belum terlatib dalam bisnis, dan untuk menjalankannya dengan bantuan yang terus-menerus atas dasar-dasar yang telab ditentukan sebelumnya". (Mandelsohn, 1997: 4)

Selaniutnya, Martin Mandelsohn menyatakan bahwa waralaba format bisnis ini terdiri atas: • konsep bisnis yang menyeluruh dari Pemberi Waralaba; • adanya proses permulaan dan pelatihan atas seluruh aspek pengelolaan bisnis, sesuai dengan konsep Pemberi Waralaba; • proses bantuan dan bimbingan yang terus-menerus dari pihak Pemberi Waralaba. (Mandelsohn, 1997 : 4)

Konsep BisnisyangMenyelurnb. Konsep ini berhubungan dengan pengembangan cara untuk menjalankan bisnis secara sukses yang seluruh aspeknya berasal dari Pemberi Waralaba. Pemberi Waralaba ini akan mengembangkan apa yang disebut dengan "cetak biru" sebagai dasar pengelolaan waralaba format bisnis tersebut. Cetak biru yang baik hendaknya dapat:

Pengaturan Waralaba Dalam Hukum Positifdi Indonesia

1.

2.

3.

45

melenyapkan sejauh mungkin, risiko yang biasanya melekat pada bisnis yang baru dibuka; memungkinkan seseorang yang belum pernah memiliki pengalaman atau mengelola bisnis seeara langsung, mampu untuk membuka bisnis dengan usahanya sendiri, tidak hanya dengan format yang telah ada sebelumnya, tetapi juga dengan dukungan sebuah organisasi dan jaringan milik Pemberi Waralaba; menunjukkan dengan jelas dan rinci bagaimana bisnis yang diwaralabakan tersebut harus dijalankan. (Mandelsohn, 1997 : 4-5)

Proses Awa/ dan Pe/atiban Penerima Waralaba akan diberikan pelatihan mengenai metode bisnis yang diperlukan untuk mengelola bisnis sesuai dengan cetak biru yang telah dibuat oleh Pemberi Waralaba. Pelatihan ini biasanya menyangkut pelatihan penggunaan peralatan khusus, metode pemasaran, penyiapan produk, dan penerapan proses. (Mandelsohn, 1997 : 5)

Proses Pemberian Bantuan dan Bimbingan yang Terusbienerus Pemberi Waralaba akan seeara terus-menerus memberikan berbagai jenis pelayanan, yang berbeda-beda menurut tipe format bisnis yang diwaralabakan. Seeara umum dapat dikatakan bahwa proses bantuan dan bimbingan yang diberikan seeara terus-menerus tersebut meliputi antara lain (Mandelsohn, 1997 : 5): • Kunjungan berkala dari, dan akses ke staf pendukung lapangan Pemberi Waralaba guna membantu memperbaiki atau meneegah penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan cetak biru yang diperkirakan dapat menyebabkan kesulitan dagang bagi Penerima Waralaba.

46


•

Menghubungkan antara Pemberi Waralaba dan seluruh Penerima Waralaba secara bersama-sama untuk saling bertukar pikiran dan pengalaman. • Inovasi produk atau konsep, termasuk penelitian mengenai kemungkinan-kemungkinan pasar serta kesesuaiannya dengan bisnis yang ada. • Pelatihan dan fasilitas-fasilitas pelatihan kembali untuk Pe-nerirna Waralaba dan mereka yang menjadi stafnya. • •

Riset pasar. Iklan dap promosi pada tingkat lokal dan nasional.

Pada dasarnya bagi Penerima Waralaba memperoleh waralaba sebenarnya sama dengan membeli sebuah bisnis pada umumnya, tetapi berbeda dari jual beli bisnis biasa, Pemberi Waralaba tidak kehilangan dan sebaliknya Penerima Waralaba tidak mengambil alih bisnis yang diwaralabakan. Selanjutnya Penerima Waralaba juga tidak akan dapat menjalankan bisnis yang diperolehnya melalui waralaba 'sesuai dengan keinginannya sendiri. Dalam bisnis waralaba terdapat sejumlah faktor penting yang harus dipertimbangkan, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba akan memasuki sebuah hubungan jangka panjang untuk mencapai tingkat kesuksesan bisnis secara luas. Ada empat faktor utama di dalam bisnis waralaba yang tidak akan dijumpai dalam melakukan kegiatan usaha atau bisnis secara independen di luar sistem waralaba. Faktor-faktor tersebut adalah (Mandelsohn, 1997: 5): 1. keberadaan Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dalam suatu hubungan yang terus-menerus; 2. kewajiban untuk menggunakan nama dan sistem Pemberi Waralaba, dan patuh pada pengendaliannya; 3. risiko terhadap kejadian yang dapat merusak bisnis waralaba yang berada di luar kemampuan dan kesiapan anda untuk

Pengaturan Wamlaba DalamHukum Positifdi Indonesia

47

menghadapinya (misalnya kegagalan bisnis Pemberi Waralaba Anda, atau tindakan Penerima Waralaba lain yang membuat reputasinya menjadi buruk), dan 4. kemampuan Pemberi Waralaba untuk tetap memberikan jasa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, yang dianggap bernilai dan wajar, yang bisa membuat bisnis waralaba tersebut berhasil. Seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu, pada dasarnya suatu waralaba, sebagaimana halnya lisensi, adalah suatu bentuk perjanjian, yang isinya memberikan hak dan kewenangan khusus kepada pihak Penerima Waralaba, yang dapat terwujud dalam bentuk. 1. hak untuk melakukan penjualan alas produk berupa barang dan atau jasa dengan mempergunakan nama dagang atau merek dagang tertentu; 2. hak untuk melaksanakan kegiatan usaha dengan atau berdasarkan pada suatu format bisnis yang telah ditentukan oleh Pemberi Waralaba. Dengan ini berarti, sebagai suatu perjanjian, waralaba tunduk pada ketentuan umum yang berlaku bagi sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu secara khusus pengaturan mengenai waralaba di Indonesia dapat kita temukan dalam Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal 18 ]uni 1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP!Kepl7/1997 tanggal30 ]uli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha. Dalam tulisan ini tidak akan dibahas ketentuan yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai aturan umum, melainkan hanya Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal18 ]uni

48


1997 tentang Waralaba, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/?/1997 tanggal 30 ]uli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba sebagai aturan khusus. B. WARALABA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH

RI NO. 16 TAHUN 1997 TANGGAL 18 IUNI 1997 TENTANG WARALABA Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 mendefinisikan waralaba sebagai: "perikatan di manasalab satu pibak diberikan bak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan bak atas kekayaan intelektual ataupenemuan atau ciri kbas usaba yang dimiliki pibak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan ataupenjualan barang dan ataujasa"

Badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki disebut dengan Pemberi Waralaba; sedangkan badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas yang dimiliki Pemberi Waralaba disebut dengan Penerima Waralaba. Dari rumusan yang diberikan tersebut dapat kita uraikan hal-hal sebagai berikut (Widjaja, 2001: 107-110): 1. waralaba merupakan suatu perikatan. rumusan tersebut menyatakan bahwa sebagai suatu perikatan, waralaba tunduk pada ketentuan umum mengenai perikatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana telah disebutkan di atas.

Pengaturan Waralaba Dalam Hukum Positfdi Indonesia

49

waralaba melibatkan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Hak atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha. Yang dimaksud dengan Hak atas Kekayaan Intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo, desain, hak cipta, rahasia dagang dan paten. Dan yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjuaian atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristikkhusus dari pemiliknya. Ketentuan ini membawa akibat bahwa sampai pada derajat tertentu, waralaba tidak berbeda dengan lisensi (Hak atas Kekayaan Intelektual), khususnya yang berhubungan dengan waralaba nama dagang atau merek dagang baik untuk produk berupa barang dan atau jasa tertentu. Ini berarti secara tidak langsung Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 juga mengakui adanya dua bentuk waralaba yaitu: a. Waralaba dalam bentuk lisensi merek dagang atau produk; b. Waralaba sebagai suatu format bisnis. waralaba diberikan dengan suatu imbaian berdasarkan persyaratan dan atau penjuaian barang dan atau jasa. Ketentuan ini pada dasarnya menekankan kembali bahwa waralaba tidaklah diberikan dengan cuma-cuma, Pemberian waralaba senantiasa dikaitkan dengan suatu bentuk imbalan tertentu, Secara umum dikenal adanya dua macam atau dua jenis kompensasi yang dapat diminta oleh Pemberi Waralaba dari Penerima Waralaba. Yang pertama adalah kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (direct monetary compensation), dan yang kedua adalah kompensasi tidak langsung yang dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk nilai moneter (indirect and nonmonetary compensation).

. ~.,

,

50


Termasuk dalam Direct Monetary Compensation adalah: a. lump-sum payment, suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) yang wajib dibayarkan oleh Penerima Lisensi dan atau Waralaba pada saat persetujuan pemberian lisensi dan atau waralaba disepakati untuk diberikan oleh Penerima Lisensi dan atau Waralaba. Pembayaran ini dapat dilakukan sekaligus rnaupun dalam beberapa kali pembayaran cicilan; b. royalti, yang besar atau jumlah pembayarannya dikaitkan dengan suatu persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi, dan/ ata4.Jl.~alan dari barang dan atau jasa yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi atau waralabakan, atau jumlah keuntungan tertentu dari hasil pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi atau diwaralabakan, baik yang disertai dengan ikatan suatu jumlah minimum atau maksimum jumlah royalti tertentu atau tidak. Besarnya royalti yang ~[ka it dengan. jumlah produksi, penjualan atau yang -ct!nde~l)Q!£Pt1gkar--jr1t-:p<\g~ um~Jlra- disertai. dengan - penuruwn besarnya persentase royalti yang haius dibayarkan , merkipun secara absolut besarnya royalti yang dibayarkan tetap akan menunjukkan kenaikan seiring dengan peningkatan jumlah produksi, penjualan atau keuntungan Penerima Lisensi atau Waralaba. Bagi pemberian lisensi atau waralaba lintasnegara (cross border), masalah perpajakan menjadi pertimbangan utama dalam proses dan cara pembayaran royalti. Pada umumnya, Pemberi Lisensi atau Waralaba menginginkan royalti yang diterimaolehnya bebas dari segala macam beban pajak dan biaya-biayarnaupun ongkos-ongkos, sehingga dengan demikian Pemben Lisensi atau Waralaba dapat melakukan perhitungan secara pasti akan "return" yang diharapkan dari lisensi atau waralaba yang


51

diberikan jika dihadapkan dengan ongkos dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Selanjutnya yang termasuk kedalam Indirect andNonmonetary Compensation, meliputi antara lain: a. keuntungan sebagai akibat dari penjualan barang modal atau bahan mentah, bahan setengah jadi termasuk barang jadi, yang merupakan satu paket dengan pemberian lisensi atau waralaba (yang seringkali dibuat dalam bentuk exclusive purchase arrangement); b. pembayaran dalam bentuk dividen ataupun bunga pinjaman dalam hal Pemberi Lisensi atau Waralaba juga turut memberikan bantuan finansial baik dalam bentuk ekuitas (equity participation) atau dalam wujud pinjaman (loan). jangka pendek maupun jangka panjang; c. cost shifting atau pengalihan atas sebagian biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemberi Lisensi atau Waralaba. Pengalihan ini biasanya dilakukan dalam bentuk kewajiban bagi Penerima Lisensi atau Waralaba untuk mengeluarkan segala biaya yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran maupun untuk mempertahankan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi atau waralabakan kepadanya; . d. adanya kemungkinan bahwa Pemberi Lisensi akan memperoleh feedback atas modifikasi, perkembangan (development), atau penyempurnaan (improvement) yang dilakukan oleh Penerima Lisensi atau Waralaba dalam berbagai segi dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensi atau diwaralabakan tersebut; e. perolehan data pasar dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penerima Lisensi atau Waralaba. Dengan ini berarti Pemberi Lisensi atau Waralaba memiliki akses yang lebih

52


f.

•

luas untuk mengembangkan lebih lanjut Hak atas KekayaanInteiektual yang dilisensi dan atau waralabakan tersebut, dimungkinkannya terjadinya penghematan biaya oleh Pernberi Lisensi atau Waralaba dalam banyak ha!. Ini dimungkinkan oleh karena pada prinsipnya kegiatan operasional pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan berada dalam pundak Penerima Lisensi atau Waralaba. Ini berarti Pemberi Lisensi atau Waralaba hanya cukup melakukan pengawasan saja atas jalannya pemberian Iisensi atau waralaba tersebut.

Dengan pernyataan "berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa", tampaknya kompensasi yang diizinkan dalam pemberian waralaba menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 ini hanyalah imbalan dalam bentuk Direct Monetary Compensation. Ketentuan Pasal 2 pp No. 16 Tahun 1997 menegaskan bahwa Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, dengan ketentuan bahwa perjanjian waralaba dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Pasal3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 selanjutnya menentukan bahwa sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan kepada Penerima Waralaba secara tertulis dan benar sekurang-kurangnya mengenai: a. Nama pihak Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya; Keterangan mengenai Pemberi Waralaba menyangkut identitasnya, antara lain nama dan atau alamat tempat usaha, nama dan alamat Pemberi Waralaba, pengalaman mengenai keberhasilan atau kegagalan selama menjalankan waralaba, kete-


53

rangan mengenai Penerima Waralaba yang pernah dan masih melakukan perikatan, dan kondisi keuangan. Hak atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba: Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Pe~erima Waralaba; Persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba antara lain mengenai cara pembayaran, ganti rugi, wilayah pemasaran, dan pengawasan mutu. Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Warala~aj Keterangan mengenai prospek kegiatan waralaba, meliputi juga dasar yang dipergunakan dalam pemberian keterangan tentang prospek dimaksud. e. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Waralabaj Bantuan atau fasilitas yang diberikan antara lain berupa pelatihan, bantuan keuangan, bantuan pemasaran, bantuan pembukuan dan pedoman kerja. Pengakhiran, pernbatalan, dan perpanjangan perjanjian waralaba serta hal-hallain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan perjanjian waralaba. Selanjutnya Pemberi Waralaba oleh Peraturan Pemerintah ini diwajibkan memberikan waktu yang cukup kepada Penerima Waralaba untuk.meneliti dan mempelajari informasi-informasi yang disampaikan tersebut secara lebih lanjut. Pasal 7Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 ini merumuskan lebih lanjut bahwa perjanjian waralaba beserta keterangan tertulis sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut di atas wajib didaftarkan diDeparternen Perindustrian dan Perdagangan oleh Penerima Waralaba paling lambat 30 hari terhitung sejak berlakunya perjanjian waralaba. Pendaftaran dilaksanakan dalam rangka dan

54

Lisensi atau\Varalaba: Suatu Pengantar Prahtis

untuk kepentingan pembinaan usaha dengan cara waralaba. Pasal8 pp No. 16 Tahun 1997 memberikan sanksi bagi Penerima Waralaba yang tidak memenuhi persyaratan pendaftaran dan tetap melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam hal yang demikian maka Departemen Perindustrian dan Perdagangan akan memberikan peringatan (tertulis) sebanyak-banyaknya tiga kali, sebelum pada akhirnya rnencabut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin lain yang sejenis untuk melaksanakan kegiatan waralaba dalam hal teguran tertulis ketiga yang disampaikan tidak juga ditanggapi oleh Penerima Waralaba. Dalam hal ini dapat kita lihat bahwa Departemen Perindustrian dan Perdagangan ternyata membebankan risiko pendaftaran pada Penerima Waralaba dan bukan pada Pemberi Waralaba. Hal ini dari segi praktis dapat diterima mengingat bahwa pelaksana yaitu Penerima Waralaba adalah badan usaha yang didirikan dan beroperasi di Indonesia, dan Pemberi Waralaba tidak harus berdiri, berkedudukan atau beroprasi di Indonesia. Dalam hal Penerima Waralaba diberikan "hak untuk menunjuk lebih lanjut Penerima Waralaba lain, Penerima Waralaba yang bersangkutan wajib mempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya satu tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha waralaba. Ketentuan Pasal 6ayat (1) yang berbunyi: Usaba waralaba dapat diselenggarakan untuk dan di selurub wilayab Indonesia, dan pelaksanaannya dilakukan seeara bertabap dengan memperhatiean perkembangan sosial dan ekonomi dandalam rangka pengembangan usaba keeil danmenengab.

dan rumusan Pasal 4ayat (1) yang menyatakan bahwa: Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau baban basil produksi dalam negeri sebanyak-banyaknya sepanjang memenubi standar mutu barang danjasayang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.

-


-

5;

menunjukkan ~pada kita semuaakan peran pemerintah daIam meningkatkan pengernbangan -usaha keciI dan menengah dengan "mewajibkan" kegiatan waraIaba hingga pada derajat tertentu untuk mempergunakan barang-barang hasiI produksi daIam negeri (khususnya pengusaha keciI dan menengah) maupun untuk meIaksanakan kegiatan yang tidak akan merugikan kepentingan dari pengusaha keeiI dan menengah tersebut. DaIam Penjelasan dari PasaI 6 ayat (1) dikatakan bahwa penyeIenggaraan waraIaba pada dasarnya diIakukan seeara benahap terutama di ibukota propinsi. Pengembangan waraIaba di Iuar ibukota propinsi, seperti di ibukota Kabupaten/kotamadya Dati II dan ternpat-tempat tertentu Iainnya yang memerIukan kehadiran jasa waraIaba diIakukan seeara bertahap dan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan usaha dan tingkat pertumbuhan sosiaI dan ekonorni terutama daIam rangka pengembangan usaha keeiI dan menengah di wiIayah yang bersangkutan. Ketentuan seIanjutnya daIam PasaI 4ayat (2) pp No. 16 Tahun 1997 merupakan penegasan akan kewajiban Pemberi WaraIaba untuk memberikan pembinaan, bimbingan, dan peIatihan kepada Penerima WaraIaba. C. WARALABA MENURUT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLlK INDONESIA NOMOR: 2591MPPIKEP1711997 TANGGAL 30 JULI 1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 259 tahun 1997 ini merupakan peIaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997. DaIam Keputusan Menteri Perindustrian dan

56


Perdagangan ini yang diberikan pengertian secara umum dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan usaha waralaba. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini diberikan pengertian sebagai berikut: 1. Waralaba adalab perikatan di mana salab satu pibak dibertkan bak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan bak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri kbas usaba yang dimiliki pibak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pibak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang danataujasa. 2. Pemberi Waralaba adalab badan usaba atau perorangan yang memberikan bak kepada pibak lain untuk memanfaatkan dan atau menggunakan bakatas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri kbas usaba yang dimilie! Pemberi Waralaba. 3. Penerima Waralaba adalab badan usaba atau perorangan yang diberikan bak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan bak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri kbas usaba yang dimiliki Pemberi Waralaba. 4. Penerima Waralaba Utama adalab Penerima Waralaba yang melaksanakan bak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan yang diperoleb dari Pemberi Waralaba. 5. Penerima Waralaba Lanjutan adalab badan usaba atau perorangan yang menerima bak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan bak atas kekayaan iruelekiual atau penemuan atau citi kbas usaba yang dimiliki Pemberi Waralaba melalui Penerima Waralaba Utama. 6. Perjanjian Waralaba adalab perjanjian secara tertulis antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba.

Pengaturan \Varalaba Dalam Hukum Positifdi Indonesia

7.

57

Perjanjian \Varalaba Lanjutan adalah perjanjian secara tertulis antara Penerima \Varalaba Utama dengan Penerima \Varalaba Lanjutan.

Rumusan sebagaimana diberikan dalam angka 1, 2, dan 3 dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari rumusan yang diberikan dalam Peraturan Pernerintah No. 16 Tahun 1997., Pengertian yang diberikan dalam angka 4 dan 5 menegaskan kembali bahwa pemberian waralaba dapat dilakukan dengan pemberian hak lebih lanjut kepada Penerima Waralaba utama untuk mewaralabakannya kembali kepada Penerima Waralaba lanjutan. Dalam praktik biasanya disebut dengan istilah Master Franchise] yang kesepakatan pemberian waralabanya dibuat dalam suatu Master, Franchise Agreement. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini tidak dirumuskan pengertian dari Master Franchise Agreement, melainkan hanya diberikan pengertian dari Perjaniian Waralaba, yang dibedakan dari Perjanjian Waralaba Lanjutan. Dalam pengertian yang demikian berarti ada tidaknya hak untuk memberikan waralaba Ianjutan dalam suatu perjanjian pernberian waralaba kepada Penerima Waralaba Utarna dapat kita temukan dalam Perjanjian Waralaba. K~tentuan tersebut dipertegas dengan rumusan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang menyatakan bahwa: 1.

2.

Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba dapat disertai atau tidak disertai dengan pemberian hakuntukmembuat Perjanjian Waralaba Lanjutan. Semua ketentuan mengenai Pemberi Waralaba sebagaimana yang diatur dalam Keputusan ini berlaku juga bagi Penerima Waralaba Utama yangmelaksanakan hak membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dengan Penerima Waralaba Lanjutan.

58


Ketcnruan Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan mengulang dan menekankan kembali rumusan yang telah diberikan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997. Dalam ketentuan tersebut disyaratkan bahwa dalam hal Penerima Waralaba diberikan hak untuk menunjuk lebih lanjut Penerima Waralaba Lanjutan, maka Penerima Waralaba Utama tersebut wajib mempunyai dan melaksanakan sendiri sekurang-kurangnya 1 tempat usaha untuk melakukan kegiatan usaha waralaba. Pada dasarnya ketentuan ini dibuat untuk menghindari terjadinya "makelar . waralaba", yang menerima suatu pemberian waralaba utama tanpa kewajiban pelaksanaan hak, untuk kemudian mewaralabakan kembali kepada pihak lain. Menurut ketentuan Pasal 2 dikatakan bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Ketentuan tersebut .membawa akibat bahwa para pihak dalam suatu perjanjian waralaba tidak dimungkinkan untuk melakukan pilihan hukum. Rumusan ini merupakan suatu ketentuan yang bersifat memaksa dan harus ditaati oleh baik pihak Pemberi Waralaba maupun pihak Penerima Waralaba. Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997, dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini juga disyaratkan bahwa sebelum membuat perjanjian, Pemberi Waralaba wajib menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba yang sekurang-kurangnya mengenai: a. Identitas Pemberi Waralaba, berikut keterangan mengenai kegiatan usahanya termasuk neraca dan daftar rugi laba selama 2 tahun terakhir; b. Hak atas Kekayaan Intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang menjadi objek waralaba;

PengaturanWaralaba Dalam Hukum PositifdiIndonesia

59

c. d.

Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Penerima Waralaba; Bantuan atau fasilitas yang ditawarkan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba; e. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; f. Cara-cara dan syarat pengakhiran, pemutusan dan perpanjangan Perjanjian Waralaba; g. Hal-hal lain yang perlu diketahui Penerima Waralaba dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Waralaba. Demikian juga pemberian waralaba lanjutan, dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini juga disyaratkan bahwa sebelum membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan, Penerima Waralaba Utarna wajib memberitahukan secara tertulis dengan dokumen otentik kepada Penerima Waralaba Lanjutan bahwa Penerima Waralaba' Utama memiliki hak atau izin membuat Perjanjian Waralaba Lanjutan dari Pemberi Waralaba. Setiap pembuatan Perjanjian Waralaba Lanjutan yang dibuat antara Penerima Waralaba Utama dengan Penerima Waralaba Lanjutan wajib dibuat dengan sepengetahuan Pemberi Waralaba.

61

5 LISENSI ATAU WARALABA BERBAGAI PERTIMBANGAN

A. MENYUSUN DAN MEMBUAT PERJANJIAN LISENSI ATAUWARALABA

Sebagai suatu transaksi yang melahirkan perjanjian, lisensi atau waralaba selalu melibatkan dua pihak. Kedua belah pihak tersebut memiliki kepentingan yang berdiri sendiri dan kadangkala bertolak belakang, meskipun secara konseptual kita dapat mengatakan bahwa kedua belah pihak tersebut, yaitu Pemberi Lisensi dan Pemberi Waralaba maupun Penerima Lisensi dan Penerima Waralaba, pasti akan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Maksud untuk mencari keuntungan sebesar-besamya ini jugalah yang pada pokoknya menjadi sumber perbedaan kepentingan dan perselisihan yang dapat terjadi di antara kedua belah pihak tersebut. Keuntungan yang besar ini hanya dapat dicapai oleh kedua belah pihak jika antara kedua belah pihak dapat menjalin sinergisme yang saling menguntungkan. Berikut di bawah ini akan kita bahas hal-hal yang secara umum diatur dalam suatu pemberian lisensi, termasuk di dalamnya hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak dan kewajibankewajiban yang ada pada Pemberi Lisensi maupun Penerima Lisensi agar lisensi yang diberikan dan diterima tersebut dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

62

Lisensi atau \Varalaba: Suatu PengantarPraktis

1. ldentifikasi dari.pibak Pemberi Lisensi dan pihak Penerima

Lisensi. Dalam hal ini perlu untuk diperhatikan kewenangan bertindak dariPihak Pemberi Lisensi maupun Pihak Penerima Lisensi. Untuk ini maka perlu diperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dari Pihak Pemberi Lisensi dan Pihak Penerima Lisensi. Mengirtgat bahwa perjanjian Pemberi Lisensi seringkali merupakan perjanjian yang bersifat ekstrateritorial, yang bersifat lintasbatas kene. garaan, maka untuk menjamin kepastian pemberian lisensi maupun penerimaan oleh pihak yang benar, ada baiknya dtperoleh suatu pernyataan dari pihak yang berwenang dari negara di mana Pemberi Lisensi atau Penerima Lisensi berasal. 2. ldentifikasi atas jenis Hak atas Kekayaan lntelektual yang dilisensikan. Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi harus mengetahui dengan ,pasti jenis Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan. Masing-masing Hak atas Kekayaan Intelektual memiliki ciri-ciri khas yang unik, yang satu dengan yang lainnya. Lisensi paten berbeda dari lisensi merek dagang dan merek jasa, lisensi rahasia dagang, demikian juga dengan lisensi hak cipta. 3. Luasnya ruang lingkup Hak atas Kekayaan lntelektual yang dilisensikan. Lisensi merupakan pemberian hak oleh Pemegang Lisensi kepada Penerima Lisensi untuk mempergunakan atau melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan oleh negara (perlu diperhatikan juga meskipun Rahasia Dagang merupakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang tidak diungkapkan, namun Rahasia Dagang juga diberikan perlindungan oleh negara atas kerahasiaannya tersebut, dan bukan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang diumumkan oleh pemegang atau pemilik haknya). Dalam hal pemberian lisensi kadangkala

lisensi atau\Varalaba:Berbagai Pertimbangan

I

63

perlu juga untuk diperhatikan luasnya cakupan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, apakah juga termasuk di dalamnya pengembangan lebih lanjut dari Hak atas Kekayaan Intelektual asaI (basic Intellectual Property Rights) yang semuIa diIisensikan. HaI tersebut penting menjadi perhatian karena, seIain Rahasia Dagang, pemberian perlindungan Hak atas Kekayaan InteIektual senantiasa dikaitkan dengan batasan waktu, yang dengan berakhirnya jangka waktu tersebut, dan tidak dimungkinkanuntuk diperpanjang atau diperbaharui, maka perlindungan yang diberikan atas Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut hapus demi hukum. Ini berarti sernua/segala informasi, data maupun keterangan yang teIah disediakan untuk umum daIam daftar pengumuman yang ada di kantor Hak atas Kekayaan InteIektuaI dapat dimanfaatkan dan dipergunakan oIeh siapa saja untuk kepentingannya tanpa adanya kewajiban untuk memberikan imbaIan. Ini berarti lisensi yang diberikan atas Hak atas Kekayaan InteIektuaI yang telah hapus perlindungan hukumnya juga hapus demi hukum. HaI kedua yang juga menjadi perhatian dari Pemberi Lisensi adaIah mengenai kemungkinan terjadinya pembataIan atau penoIakan atas perlindungan Hak atas Kekayaan InteIektuaI yang diajukan (kecuali untuk Rahasia Dagang). Risiko ekonomis yang Iahir dari kedua keadaan tersebut dapat diminimalisir Pemberi Lisensi dengan cara menghubungkan pemberian Iisensi atas suatu Hak atas Kekayaan IntelektuaI dengan pemberian Iisensi atas bentuk-bentuk Hak atas Kekayaan IntelektuaI lainnya yang sinergis, hingga tidak memungkinkan bagi Penerima Lisensi untuk dapat dengan bebas mempergunakan salah satu Hak atas Kekayaan InteIektuaI yang diIisensikan yang teIah habis masa perlindungannya, tanpa adanya kewajiban pembayaran royaIti dan atau kewajiban-kewajiban Iainnya atau

64


pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya yang dilisensikan secara bersama-sama tersebut. Satu hal yang juga musti dicatat di sini adalah bahwa pemberian lisensi tidak menghapuskan hak Pemberi Lisensi untuk memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual yang telah dilisensikan tersebut. Dalam hal yang demikian, maka kecuali ditentukan sebaliknya, hak tersebut tetap melekat secara eksklusif pada pihak pemilik atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual selaku Pemberi Lisensi. Masalah lain yang jugaperiu mendapat perhatian sehubungan dengan luasnya ruang lingkup pemberian lisensi ini adalah mengenai modifikasi, pengembangan (development) atau penyempurnaan (improvement) Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang dilakukan oleh Penerima Lisensi. Sampai seberapa jauh Penerima Lisensi diberikan hak untuk melakukan modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan tersebut,dan bagaimana status dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang merupakan modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan Hak atas Kekayaan InteIektual yang dilisensikan tersebut. Dalam hal Pemberi Lisensi mengakui hak Penerima Lisensi atas modifikasi, pengembangan ataupun penyempurnaan tersebut, sampai seberapa jauh ketentuan eksklusifitas mengenai feedback atau grandbacks mengikat Penerima Lisensi Hak atas Kekayaan Intelektual asal. Ketentuan mengenai feedback atau grandback yang eksklusif mengakibatkan tidak dapat atau tidak memungkinkannya Penerima Lisensi sebagai pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual hasil modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan, untuk melisensikan lebih lanjut Hak atas Kekayaan Intelektual hasil modifikasi, pengembangan atau penyempurnaan tersebut secara terbuka kepada umum, selain hanya kepada Pemberi Lisensi.

Lisensi atauWaralaba: Berbagai Pertimbangan

4.

5.

65

Tujuan pemberian lisensi Hak atas Kekayaan lntelektual. Secara ekonomis dapat dikatakan bahwa pemberian Iisensi Hak atas Kekayaan Intelektual oleh Pemberi Lisensi adalah dalam rangka pengembangan usaha. Dalam bentuk yang demikian Pemberi Lisensi dapat mengernbangkan kegiatan usahanya berdasarkan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki olehnya secara lebih leluasa (bahkan ada yang mengatakan secara tak berbatas - borderless) dengan sumber daya yang lebih kecil. Atas pemberian Iisensi tersebut, Pemberi Lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh Penerima Lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Untuk hal yang terakhir ini harus juga diperhatikan ada tidaknya keterikatan antara besarnya royaIti yang dibayar dengan penetapan harga yang hams, dilaksanakan oleh Penerima Lisensi atas barang atau jasa yang dihasilkan atau yang diperdagangkan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan. Eksklusifitas pemberian lisensi. Pemberian Iisensi merupakan suatu hak khusus yang hanya dapat diberikan oleh Pemberi Lisensi, atas kehendaknya Pemberi Lisensi semata-mata kepada satu atau lebih Penerima Lisensi yang menurut pertimbangan Pemberi Lisensi dapat menyelenggarakan, mengelola atau melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh Pemberi Lisensi. Sampai seberapa jauh suatu kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan dalam suatu pemberian Iisensi merupakan bagian dari eksklusifitas pemberian Iisensi. Suatu Iisensi dikatakan bersifat eksklusif, jika Iisensi tersebut diberikan dengan kewenangan penuh untuk melaksanakan, memanfaatkan atau mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan oleh negara. Eksklusifitas

66

I .


itu sendiri tidaklah bersifat absolut atau mutlak, melainkan juga dibatasi oleh berbagai hal, misalnya hanya diberikan untuk suatu jangka waktu tertentu, wilayah tertentu, atau produk tertentu dengan proses tertentu, Selanjutnya pemberian lisensi yang tidak memberikan kewenangan penuh disebut dengan nonexclusive. Dalam praktiknya jarang sekali kita temui pemberian lisensi yang eksklusif, dan jikalau pemberian lisensi tersebut bersifat eksklusif biasanya pemberian lisensi masih dikaitkan dengan time exclusivity, territorial exclusivity, atau product exclusivity. Eksklusifitas lisensi tidak berkaitan dengan hak untuk melisensikan ulang (sublicense). Ada tidaknya kewenangan untuk memberikan sublisensi harus dituangkan secara terpisah dan tersendiri dalam suatu klausula yang tegas. Pada umumnya pemberian ·lisensi jarang disertai dengan hak untuk melisensikan ulang. 6. Spesifikasi khusus yang berhubungan dengan ioilayab pemberian lisensi, baik dalam bentuk kewenangan untuk melakukan produksi danlatau untuk melaksanakan penjualan dari barang dan ataujasa yang mengandung Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan. Ketentuan ini dapat dikatakan merupakan pengembangan lebih lanjut dari sifat eksklusifitas pemberian lisensi. Pemberian lisensi, baik yang eksklusif maupun noneksklusif biasanya disertai dengan spesifikasi khusus terhadap wilayah tertentu, waktu tertentu maupun produk berupa barang atau jasa ter, tentu. Untuk dapat mengerti hal ini, maka pemberian lisensi harus senantiasa dilihat dalam bentuknya sebagai suatu alternatif pengembangan usaha bagi Pemberi Lisensi. Yang jelas dan pasti Pemberi Lisensi tidak mungkin akan ''put all eggs in one basket". ]adi ini sesungguhnya merupakan bagian dari diversifikasi risiko Pemberi Lisensi.

Lisensi atau \f!ara/aba: Berbagai Pertimbangan

67

Ada satu aspek lain yang harus diperhatikan di sini, yaitu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 7. Hak Pemberi Lisensi atas laporan-laporan berkala dan untuk melaksanakan inspeksi-inspeksi atas pelaksanaan jalannya pemberian lisensi dan kewajiban Penerima Lisensi untuk memenuhinya. Pemberian lisensi sebagai suatu perjanjian jelas akan melahirkan hak dan kewajiban (secara timbal balik) bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemberian lisensi tersebut. Salah satu kewajiban yang senantiasa diminta oleh Pemberi Lisensi dari Penerima Lisensi adalah bahwa Pemberi Lisensi berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pemberi Lisensi laporanlaporan berkala mengenai penggunaanmaupun pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. Selain hal itu, bagi keperluanikepentingan pengujian oleh Pemberi Iisensi atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh Penerima Lisensi, ataupun untuk hal-hal tertentu lainnya Pemberi Lisensi pada pokoknya juga menginginkan agar Pemberi Lisensi dimungkinkan untuk melakukan inspeksi atau pemeriksaan, baik secara berkala atau insidentil, kedaerah kerja Penerima Lisensi. 8. Ada tidaknya kewajiban bagi Penerima Lisensi untuk membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangkapelaksanaan lisensi dari Pemberi Lisensi. Pemberian lisensi tidaklah diberikan dengan cuma-cuma. Hak atas Kekayaan Intelektual pada umumnya diperoleh dengan suatu pengorbanan, baik materiil maupun imateriil. Pengorbanan ini adakalanya dapat dengan mudah dikuantifikasi, namun tidak jarang juga yang sulit untuk dinominalkan, terlebih lagi untuk Hak atas Kekayaan Intelektual yang melibatkan berbagai macam aspek yang saling bergantungan satu dengan yang lainnya. Untuk keperluan tersebut maka adakalanya pihak

68

Lisensi atau \Varalaba:Suatu PengantarPraktis

Pemberi Lisensi mewajibkan Penerima Lisensi untuk membeli barang modal (capital goods) tertentu dari Pemberi Lisensi sebagai bagian dari "paket" lisensi yang "dijual", Tidak hanya sampai di situ, dalam banyak hal, khususnya yang berhubungan . dengan lisensi merek dagang, barang-barang dagangan, baik yang masih berupa bahan mentah (raw material) yang masih harus diolah, barang setengah jadi (intermediaries), bahanbahan tambahan/peramu, hingga barang jadi (finished goods) tertentu juga wajib dibeli oleh Penerima Lisensi dari Pemberi Lisensi. 9. Pengawasan oleh Pemberi Lisensi. Hal ketiga yang menjadi perhatian pokok Pemberi Lisensi adalah mengenai pengawasan (control, superoisioni Pemberi Lisensi atas jalannya kegiatan usaha yang mernpergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan oleh Pemberi Lisensi. Pengawasan ini menjadi krusial bagi Pemberi Lisensi, dalam hal Iisensi yang diberikan tersebut menyangkut pengolahan atau pemanfaatan yang memerlukan keahlian khusus, dan yang dalam rangka pelaksanaan Iisensi tersebut harus dikerjakan sendiri oleh pihak Penerima Lisensi. Pemberi Lisensi dengan berkepentingan atas kebakuan dari produk, baik barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh (para) Penerima Lisensi. Produk tersebut harus memenuhi minimum standar yang telah ditetapkan dan untuk itulah maka harus dijaga keseragamannya, agar tidak merugikan kepentingan Pemberi Lisensi. 10. Kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan (Confidentiality) . Hal selanjutnya yang merupakan concern dari Pemberi Lisensi adalah masalah kerahasiaan (confidentiality, secrecy) atas seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh Penerima Lisensi dari Pemberi Lisensi. ]ika kita kembali ingat pada penjelasan yang diberikan dalam angka 2 di atas, bahwa

LisensiatauWaralaba:BerbagaiPertimbangan

69

lisensi biasanya tidak hanya melibatkan satu macam Hak atas Kekayaan Intelektual semata-mata, melainkan suatu rangkaian yang saling independen dan sulit dipisahkan , maka guna melindungi rangkaian Hak atas Kekayaan Intelektual yang interdependen tersebut, biasanya Pemberi Lisensi mewajibkan Penerima Lisensi untuk merahasiakan segala macam informasi yang telah diperolehnya dari Pemberi Lisensi. 11. Ketentuan nonkompetisi (noncompetition clause). Ketentuan ini pada dasarnya merupakan langkah lebih jauh dari ketentuan mengenai kerahasiaan sebagaimana dijelaskan dalam angka 10 di atas, yang ditujukan untuk melindungi "bisnis" pemberi rahasia dari "pencurian bisnis" oleh Penerima Lisensi atas data-data, informasi maupun keterangan yang disampaikan oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi dalam rangka pelaksanaan pemberian lisensi. [ika dalam ketentuan mengenai kerahasiaan, Penerima Lisensi hanya diwajibkan untuk merahasiakan yang diketahui olehnya, dalam ketentuan nonkompetisi ini, Penerima Lisensi tidak diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan yang sama, serupa, mirip ataupun yang secara langsung atau tidak langsung akan berkompetisi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Penerima Lisensi dalam kaitan dengan pemberian lisensi tersebut, baik dengan rnempergunakan atau tidak mempergunakan satu atau lebih data, informasi maupun keterangan yang diperoleh dari Pemberi Lisensi. Pembatasan nonkompetisi ini dalam banyak hal ditindaklanjuti dengan larangan setelah pengakhiran perjanjian pemberian lisensi terjadi. 12. Kewajiban memberikan perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan. Kewajiban keenam yang ditekankan oleh Pemberi Lisensi adalah masalah kewajiban perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektual Pemberi Lisensi. Sebagai suatu bentuk pengembangan

70


usaha yang bersifat cross border, Pemberi Lisensi senantiasa dihadapkan pada berbagai macam aturan Hak atas Kekayaan Intelektual yang tidak seragam, dan pelanggarannya seringkali sukar terdeteksi oleh Pemberi Lisensi dari jarak jauh. Untuk keperluan perlindungan atas Hak atas Kekayaan Intelektualnya itulah, maka Pemberi Lisensi merasa berhak untuk mewajibkan Penerima Lisensi untuk turut membantu menjaga perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan kepada Penerima Lisensi. Penerima Lisensi berkewajiban untuk segera melaporkan kepada Pemberi Lisensi, jika Penerima Lisensi menemukan tanda-tanda adanya pelangggaran Hak atas Kekayaan Intelektual Pemberi Lisensi. Penerima Lisensi tidaklah berhak untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri, kecuali atas perintah dan kuasa tertulis dari .Pernberi Lisensi. Selain hal tersebut, sebagai bentuk pemberian hak khusus yang bukan pengalihan hak, lisensi tidak memberikan kewenangan mutlak bagi Penerima Lisensi untuk memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual milik Pemberi Lisensi, termasuk di dalamnya untuk mengakui Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut sebagai miliknya. Ketentuan ini biasanya sangat tegas dan jelas diatur dalam setiap pemberian lisensi oleh Pemberi Lisensi. \ 13. Kewajiban Pendaftaran Lisensi. Kewajiban pendaftaran lisensi ini merupakan pengejawantahan lebih lanjut dari penjelasan yang diberikan dalam paragraf terakhir angka 11. Pemberian lisensi perlu didaftarkan dan diumumkan agar semua pihak mengetahui bahwa penggunaan dan pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual oleh Penerima Lisensi adalah hanya sebatas pemberian lisensi dan bukan pengalihan hak. Ini berarti suatu perlindungan bagi Pemberi Lisensi. Bagaimana proses dan teknis pendaftaran diatur secara khusus dalam tiap-tiap negara secara berbeda-beda.

lisensi atau Waralaba: Berbagai Pertimbangan

71

14. Kompensasi dalam bentuk royalti dan pembayarannya. Hal yang tidak kalah menariknya dan mungkin yang paling diharapkan oleh Pemberi Lisensi adalah agar "modal" yang dikeluarkan olehnya untuk memperoleh suatu Hak atas Kekayaan Intelektual yang diberikan perlindungan hukum dapat memberikan hasil yang baik. Hasil ini pada umumnya berhubungan dengan royalti yang harus dibayar oleh Penerima Lisensi. Royalti ini berbeda-beda menurut jenis, besar dan cara pembayarannya dan bergantung pada jenis dan ruang lingkup Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan. Dalam Licensing Guide for Developing Countries yang diterbitkan oleh WIPO disebutkan berbagai macam istilah yang dipergunakan untuk menjelaskan bermacam-macam jenis pembayaran yang dapat diminta oleh Pemberi Lisensi dari Pe-. nerima Lisensi, yang meliputi antara lain: harga (price), remunerasi (remuneration) , royalti, pembayaran jasa (fee), return , komisi (commissions), atau biaya (costs). Dari sekian banyak istilah yang dapat dipergunakan, secara umum dikenal adanya dua macam atau dua jenis kompensasi yang dapat diminta oleh Pemberi Lisensi dari Penerima Lisensi. Yang pertama adalah kompensasi langsung dalam bentuk nilai moneter (direct monetary compensation) , dan yang kedua adalah kompensasi tidak langsung yang dalam bentuk nilai moneter atau kompensasi yang diberikan dalam bentuk nilai moneter (indirect and nonmonetary compensation). Uraian mengenai direct dan indirectlnonmonetary compensation dapat dilihat dalam hIm. 50-51. 15. Pilihan Hukum Pada umumnya piIihan hukum ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian awal yang menjadi dasar terbitnya perbedaan pendapat, perselisihan maupun sengketa, walau demikian sebagaimana halnya perjanjian arbitrase yang dimungkinkan

72

lisensiatau Waralaba: Suatu PengantarPraktis

untuk dibuat setelah perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa terbit, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga memungkinkan atau secara lugas kita katakan , memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan sendiri pilihan hukum yang dipilih untuk menyelesaikan perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa yang telah ada tersebut. Dalam hal para pihak tidak menentukan hukum mana yang akan berlaku, penjelasan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang harus diberlakukan adalah ketentuan hukum dari tempat di mana arbitrase tersebut diselenggarakan. Hukum yang dipilih harus dikenal oleh para pihak Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa tidak ada ketentuan hukum materiil yang sama untuk semua negara, oleh karena itu maka umumnya, pihak-pihak tertentu dalam setiap perjanjian (internasional), terutama pihak yang lebih kuat dalam bargaining] cenderung lebih menyukai untuk memilih untuk mempergunakan ketentuan hukum yang lebih dikenal olehnya. Pilihan hukum ini, adakalanya, bagi pihak counter party akan menerbitkan kesulitan-kesulitan tertentu, dan karenanya untuk meminimalkan resiko tersebut, sangat diperlukan peran dari (nonlitigation) lawyer, untuk memberikan pendapat dan saran hukum (legal advise and opinion) mengenai segala akibat hukum yang mungkin dapat ditemui. Pilihan hukum harus dilakukan secara tegas Pilihan hukum dengan hanya merumuskan bahwa perjanjian ini akan diatur oleh dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dari Negara X- saja tidaklah cukup. Banyak negara di dunia ini yang mengenal berlakunya lebih dari satu aturan hukum di dalam negaranya tersebut, terutama pada negaranegara yang merupakan perserikatan (union Iunited) dari

lisensi atau Waralaba: Berbagai Pertimbangan

73

df

beberapa negara bagian, mana masing-masing negara bagian mempunyai aturan-aturan hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Indonesia sendiri sampai saat ini masih berlaku lebih dari satu sistern hukum. Berdasarkan pada kenyataan tersebut, maka untuk menghindari ambiguitas lebih jauh, adalah tugas seorang lawyer untuk meneari rumusan hukum yang tegas dan pasti untuk klausul pilihan hukum ini. Hukum yang dipilih adalah yang berlaku Sudah lama para pakar dan praktisi hukum dari berbagai negara mempertanyakan kewenangan dari para pihak untuk melakukan pilihan hukum, serta sampai seberapa jauh pilihan hukum yang telah dilakukan oleh para pihak dapat diterapkan oleh badan peradilan yang akan menyelesaikan perselisihan mereka. Pertanyaan demi pertanyaan mengenai hal tersebut, pada akhimya melahirkan suatu kesepakatan, bahwa sampai dengan batas-batas tertentu, pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam tiap perjanjian harus diakui dan dihormati oleh semua badan peradilan, dan karenanya harus diterapkan dalam menyelesaikan persoalan mereka (pacta sunt seruanda). Asas pacta sunt seruanda, yang juga.telah diintrodusir oleh pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang HukumPerdata kita, yang dikenal seeara universal oleh seluruh negara didunia ini, menjadi dasar dari diakuinya ketentuan pilihan hukum oleh dunia internasional. Seeara logis, jika seseorang diperkenankan untuk menentukan seeara bebas isi dari tiap perjanjian yang hendak dibuatnya, mengapa ia tidak boleh melakukan pilihan hukum seeara bebas, yang ia kenal dan anggap baik, untuk mengatur perjanjian yang dibuat olehnya tersebut? Bukankah ketentuan mengenai pilihan hukum itu sendiri merupakan bagian dari isi perjanjan?

74


Pembarasan kebebasan dalam melakukan pilihan hukum Seperti telah disebutkan diatas,bahwa meskipun telah diakui adanya kebebasan para pihak dalam melakukan pilihan hukum, sebagai referensi bagi penafsiran perjanjian yang mereka buat,ternyata masih belum terdapat satu keseragaman pendapat mengenai: sampai seberapa jauh pilihan hukum yang telah diIakukan dapat dipergunakan oleh badan peradilan dalam menafsirkan dan menye!esaikan perselisihan yang terbit dari atau dalam hubungannya dengan perjanjian yang rnemuat pilihan hukum tersebut, Satu hal perlu digarisbawahi disini bahwa pembarasan kebebasan untuk melakukan pilihan hukum ini hanya dinilai secara relatif menurut ketentuan hukum dan pandangan hakim di negara dimanaketentuan mengenai pilihan hukum tersebut hendak diterapkan. Ha! ini memungkinkan suatu pilihan hukum tidak dapat diIaksanakan di Negara X, tetapi diakui di Negara 1. Walau demikian relatif, ternyata masih rerap dapat kita ternui adanya kesamaan pola dalam menilai dapat tidaknya diterapkan ketentuan mengenai pilihan hukum ini. Di Negara Indonesia, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit, pernbatasan-pembatasan .tersebut, secara umum dapat kita temukan da!am rumusan ketentuan Pasal1337Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membaralkan demi hukum setiap perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang (yang bersifat memaksa), kesusilaan dan ketertiban umum; dan secara khusus dalam beberapa peraturan perundangundangan tertentu yang melarang setiap dilaksanakannya suatu perbuatan hukum,atau peristiwa hukum,dalam bentuk dan dengan cara apa pun, yang akan menyebabkan rerjadinya suatu penyelundupan hukum. /

Lisensi atau IVaralaba: Berbagai Pertimbangan

75

Pilihan hukum harus patut Kebebasan untuk melakukan pilihan hukum tidak begitu saja memberikan kewenangan yang mutlak bagi para pihak untuk melakukan pilihan atas ketentuan hukum dari setiap negara, jika hukum yang dipilih tersebut tidak memiliki hubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perjanjian yang dibuat. Dalam hal yang demikian, hakim bebas untuk menilai apakah suatu pilihan hukum telah dilakukan secara patut atau tidak. Undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum Tidak semua pilihan hukum yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang adalah batal demi hukum. Hanya ketentuan yang benar-benar bertentangan dengan undangundang yang bersifat memaksa sajalah yang tidak dapat dilaksanakan. Tergantung pada banyak faktor, kesusilaan mempunyai nilai yang berubah-ubah. Tidak ada suatu rumusan yang pasti mengenai definisi kesusilaan yang diperkenankan atau dilarang. Untuk ini kepatutan dalam hukum jugalah yang pada akhirnya akan menentukan dapat dipergunakan atau tidaknya pilihan hukum yangtelah dilakukan 01 ehpara pihak. Ketertiban hukum, umumnya berhubungan langsung dengan persoalan falsafah , pandangan hidup dan stabilitas nasional dari suatu negara. Suatu pilihan hukum (negara asing), yang pada pelaksanaannya akan dapat menggoncangkan nilai-nilai luhur dalam suatu bangsa atau yang akan merusak stabilitas politik dalam suatu negara jelas tidak mungkin diakui keabsahannya oleh dan karenanya dapat dilaksanakan dalam bangsa maupun negara berkenaan.

76

Lisensiatau Waralaba:Suatu Pengantar Praktis

Pilihan hukum tidak boleh menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum Seperti telah disebutkan di atas bahwa untuk dapat diakui suatu pilihan hukum haruslah dilakukan secara patut, dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undangundang (yang bersifat memaksa), kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada suatu negara. Kedua hal tersebut merupakan syarat yang mutlak dipenuhi, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum oleh para pihak dalam negara tersebut. Dalam hal telah terjadi suatu pilihan hukum yang menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum, maka pilihan hukum tersebut akan batal demi hukurn, dan hakim berhak, dengan mempergunakan kaidah-kaidah hukum perdata (iniemaiionaly; menentukan sendiri hukum yang berlaku (proper law of contract) untuk perjanjian tersebut. 16. Penyelesaian Perselisihan. Penyelesaian perselisihan merupakan hal yang krusial bagi pemberian lisensi, mengingat slfat kerahasiaan dari pemberian lisensi itu sendiri. Gembar-gembor yang dimassmediakan jelas akan merugikan kepentingan Pemberi Lisensi. 17. Pengakhiran Pemberian Lisensi. Tidak ada ha! yang kekal, termasuk perjanjian, khususnya perjanjian pemberian lisensi. Praktik yang terjadi menunjukkan bahwa pemberian lisensi senantiasa dibatasi dengan suatu jangka waktu tertentu, dan yang akan berakhir dengan sendirinya dengan habisnya jangka waktu pemberian lisensi yang diatur da"lam perjanjian pemberian lisensi, kecuali jika diperpanjang atau diperbaharui oleh para pihak (time constraint). Pengakhiran pemberian lisensi sebelum jangka waktu berakhir, selain yang berbuntut perselisihan juga tidak banyak artinya untuk dibahas.

Lisensi atau Waralaba:Berbagai Pertimbangan

-,

77

Hal lain yang juga perlu untuk mendapat perhatian adalah masalah pengakhiran lebih awal. Dalam hal ini perlu diatur secara pasti dan jelas apa-apasaja merupakan dan menjadi dasar pembenaran pengakhiran lebih awal. Di Indonesia perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-UndangHukum Perdata,yanghingga saat inimasih belum jelas statusnya. Apakah ketentuan Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tersebut dapat disimpangi atau tidak oleh para pihak, serta seberapa jauh mengikatnya bagi para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktunya jika keputusan mengenai pembatalanatau pengakhiran tersebut telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan (negeri).

Dari uraian yang telah diberikan di atas dapat kita simpulkan bahwa hak-hak maupun kewajiban-kewajiban Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi meliputi antara lain:

KewajibanPemberi Lisensi 1.

2.

Pemberi Lisensi berkewajiban untuk: memberikan segala macam lnformasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan oleh Penerima Lisensi untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut; memberikan bantuan pada Penerima Lisensi mengenai cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

Hak Pemberi Lisensi 1.

Pemberi Lisensi memiliki hak untuk: melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan dan penggunaan

78

2.

3.

4.

5. 6.

7. 8. 9.

10.

11.

lisensiatau\Varalaba:Suatu Pengantar Praktis

atau pemanfaatan lisensi oleh Penerima Lisensi; memperoleh laporan-laporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha Penerima Lisensi yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut; melaksanakan inspeksi pada daerah kerja Penerima Lisensi guna memastikan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; mewajibkan Penerima Lisensi, dalam hal-hal tertentu, untuk membeli barang modal dan atau barang-barang lainnya dari Pemberi Lisensi; . mewajibkan Penerima Lisensi untuk menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan; mewajibkan agar Penerima Lisensi tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan; menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis, dan jumlah yang dianggap layak olehnya; melakukan pendaftaran atas Lisensi yang diberikan kepada Penerima Lisensi; atas pengakhiran lisensi, meminta kepada Penerima Lisensi untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh Penerima Lisensi selama masa pelaksanaan lisensi; atas pengakhiran lisensi, melarang Penerima Lisensi untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh Penerima Lisensi selama masa pelaksanaan lisensi; atas pengakhiran Iisensi, melarang Penerima Lisensi untuk tetap melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan

lisensi atau\Varalaba: Berbagai Penimbangan

79

persaingan'dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan; 12. pemberian lisensi tidak menghapuskan hak Pemberi Lisensi untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut.

Kewajiban Penerima Lisensi 1.

2.

3. 4: 5.

6. 7.

8. 9.

Kewajiban Penerima Lisensi adalah: melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh Pemberi Lisensi kepadanya guna melaksanakan Hak 'atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut; memberikan keleluasaan bagi Pemberi Lisensi untuk melakukiln pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tibatiba, guna memastikan bahwa Penerima Lisensi telah melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan dengan baik; memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupun atas permintaan khusus dari Pemberi Lisensi; membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan lisensi dari Pemberi Lisensi; menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, baik selama maupun setelah berakhirnya masa pemberian lisensi; melaporkan segala pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual yang ditemukan dalam praktik; tidak memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan selain dengan tujuan untuk melaksanakan lisensi yang diberikan; melakukan Pendaftaran Lisensi bagi kepentingan Pemberi Use dan jalannya pemberian lisensi tersebut; tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang ,~-

80

10. 11. 12.

13.

Lisensi atau \Varalaba:Suatu PengantarPraktis

cara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan IntelektuaI yang dilisensikan; melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati secara bersama; atas pengakhiran lisensi, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya; atas pengakhiran lisensi, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh Penerirna Lisensi selama masa pelaksanaan lisensi; atas pengakhiran lisensi, tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan.

Hak Penerima Lisensi Penerima Lisensi berhak untuk: 1. memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan lisensi yang diberikan tersebut; 2. memperoleh bantuan dari Pemberi Lisensi atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. B. PEMBUATAN DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN

WARALABA Ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal minimum yang harus diatur dalam Perjanjian Waralaba dapat kita temukan dalam rumusan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

Lisensi atau Waralaba: Berbagai Pertimbangan

81

Nomor: 259/MPP/Kepf7/1997 tanggal30]uli 1997. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 259/MPP/Kepf7/1997 tanggal30]uli 1997ini dikatakan bahwa: Perjanjian \Varalaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba sekurang-kurangnya.memuat klausul mengenai: a. Nama, alamat, dan tempat kedudukan perusahaan masing-masing pihak; Khusus yang berhubungan dengan identitas Pemberi Waralaba, ketentuan Pasal 9 Keputusan Menteri Perindustrian cian Perdagangan menyatakan bahwa: 1. Pemberi Waralaba dariluar negeribarus mempunyai bukti legalitas dari instansi berwenang di negara asalnya dan diketahui aleh Pejabat Perwakilan RI setempat. 2. Pemberi Waralaba dari dalam negeri wajib memiliki SlUP dan atau Izin Usaha dari Departemen Teknis lainnya. b. Nama dan jabatan masing-masing pihak yang benoenang menandatangani perjanjian; Ketentuan ini pada prinsipnya berhubungan dengan kewenangan bertindak para pihak, yang merupakan persyaratan sahnya suaru perjanjian menurut ketentuan umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. c. Nama dan jenis Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi abjek waralaba; Dalam ketentuan ini, para pihak akan memperjelas dan menegaskan kembali jenis waralaba yang diberikan apakah


82

d.

waralaba yang diberikan hanya terbatas pada waralaba nama dagang atau produk, atau meliputi juga format bisnis. Hak dan kewajiban masing-masing pihak serta bantuan dan !asilitas yang diberikan kepada Penerima Waralaba; Secara umum dapat dirumuskan hak-hak dan kewajibankewajiban Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba sebagai berikut:

Kewajiban Pemberi Waralaba Pemberi Watalaba berkewajiban untuk: 1. memberikan segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba, dalam rangka pelaksanaan waralaba yang diberikan tersebut; 2. memberikan bantuan pada Penerima Waralaba pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba. Hak Pemberi Waralaba Pemberi Waralaba memiliki hak untuk: 1. melakukan pengawasan jalannya pelaksanaan waralaba, 2. memperoleh laporan-Iaporan secara berkala atas jalannya kegiatan usaha Penerima Waralaba; 3. "melaksanakan inspeksi pada daerah kerja Penerima Waralaba guna memastikan bahwa waralaba yang diberikan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya; 4. sampai batas tertentu mewajibkan Penerima Waralaba, dalam hal-hal tertentu, untuk membeli barang modal

Lisensi atauWaralaba: Berbagai Pertinzbangan

/

83

dan atau barang-barang tertentu lainnya dari Pemberi Waralaba; 5. mewajibkan Penerima Waralaba untuk menjaga kerahasiaan Hak atas Kekayaan Intelektual,penemuan arau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penaraan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba; 6. mewajibkan agar Penerima Waralaba tidak melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan.kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan arau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penaraan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba; 7. menerima pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang dianggap layak olehnya, 8. meminta dilakukannya pendaftaran atas waralaba yang diberikan kepada Penerima Waralaba; 9. atas pengakhiran waralaba, rneminta kepada Penerima Waralaba untuk mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh Penerima Waralaba selama masa pelaksanaan waralaba; 10. atas pengakhiran waralaba, melarang Penerima Waralaba untuk memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh Penerima Waralaba selamamasa pelaksanaan waralaba; 11. atas pengakhiran waralaba.melarang Penerima Waralaba untuk tetap melakukan kegiaran yang sejenis, serupa, araupun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau

84

Lisensiatau \Varalaha: Suatu PengantarPraktis

ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang rnerupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba; 12. pemberian waraiaba,kecuali yang bersifat eksklusif,tidak menghapuskan hak Pemberi Waralaba untuk tetap memanfaatkan, menggunakan atau melaksanakan sendiri Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.

Kewajiban Penerima Waralaba Kewajiban Penerima Waralaba adalah: 1. melaksanakan seluruh instruksi yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepadanya guna melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba; 2. memberikan keleluasaan bagi Pemberi Waralaba untuk melakukan pengawasan maupun inspeksi berkala maupun secara tiba-tiba, guna memastikan bahwa Penerima Waralaba telah melaksanakan waralaba yang diberikan dengan baik; 3. memberikan laporan-laporan baik secara berkala maupunatas permintaan khusus dari Pemberi Waralaba; 4. sampai batas tertentu membeli barang modal tertentu ataupun barang-barang tertentu lainnya dalam rangka pelaksanaan waralaba dari Pemberi Waralaba; 5. menjaga kerahasiaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang /'

Lisensi atau\Varalaba: Berbagai Pertimbangan

6.

./

7.

8. 9.

10. 11. 12.

13.

85

menjadi objek waralaba, baik selama maupun setelah berakhirnya masapemberian waralaba, melaporkan segala pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau eiri khas usaha misalnya sistem manajemen, eara penjualan atau penataan atau eara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba yang ditemukan dalam praktik; -- tidak memanfaatkan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, eara penjualan atau penataan atau eara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba selain dengan tujuan untuk melaksanakan waralaba yang diberikan; melakukan pendaftaran waralaba; tidak melakukan kegiatan yang sejenis,serupa, ataupun yang seeara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha yang mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau eiri khas usaha misalnya sistem manajemen,eara penjualan atau penataan ataucara distribusi yang merupakan karakteristik .khusus yang menjadi objek waralaba; __ melakukan pembayaran royalti dalam bentuk, jenis dan jumlah yang telah disepakati seeara bersama; atas pengakhiran waralaba, mengembalikan seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperolehnya; atas pengakhiran waralaba, tidak memanfaatkan lebih lanjut seluruh data, informasi maupun keterangan yang diperoleh oleh Penerima Waralaba selama masa pelaksanaan waralaba; atas pengakhiran waralaba, tidak lagi melakukan kegiatan yang sejenis, serupa, ataupun yang seeara

86


langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan persaingan dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba.

Hak Penerima Waralaba Penerima Waralaba berhak untuk: 1. memperoleh segala macam informasi yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, penemuan atau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba, yang diperlukan olehnya untuk melaksanakan waralaba yang diberikan tersebut; 2. memperoleh bantuan dari Pemberi Waralaba atas segala macam cara pemanfaatan dan atau penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual penemuanatau ciri khas usaha misalnya sistem manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus yang menjadi objek waralaba. e.

Wilayab Pemasaran; Penunjukan wilayah pemasaran usaha waralaba dalam Perjanjian Waralaba dapat mencakup seluruh atau sebagian wilayah Indonesia, Ini berarti waralaba dapat bersifat territorial eksklusif untuk seluruh wilayah Indonesia, maupun territorial noneksklusif yang hanya dibatasi untuk wilayah tertentu dalam Negara Republik Indonesia. Pasal 19 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan menjelaskan lebih lanjut sifat eksklusifitas wilayah, dengan menyatakan bahwa. 1. Pemberi Waralaba dilarang menunjuk lebib dari 1

Lisensi atau \Vara/aba: Berbagai Pertimbangan

87

(satu) Penerima Waralaba di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama, apabila diketahui atau patut diketahui bahwa penunjuhan lebih dari satu Penerima Waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha waralaba di lokasi tersebut. 2. Penerima \Varalaba Utama dilarang menunjuk lebih dari 1 (satu) Penerima Waralaba Lanjutan di lokasi tertentu yang berdekatan, untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama, apabila diketahui atau patutdiketahui bahwa penunjukan lebih dari satu Penerima Waralaba itu akan mengakibatkan ketidaklayakan usaha waralaba di lokasi tersebut. 3. Apabila di suatu lokasi yang berdekatan sudah ada usaha waralaba yang dilakukan oleh Penerima WaralabalPenerima Waralaba Lanjutan, maka di lokasi tersebut dilarang didirikan usaha yang merupaean eabang dari Pemberi Waralaba yang bersangkutan dengan merek yang sama kecuali untuk barang dan atau jasayang berbeda. Pemberian waralaba yang bersifat teritorial eksklusif tersebut perlu memperhatikan ketentuan mengenai persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, objek perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain adalah sebagai berikut: 1. secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat

88

l isensi atau Waralaba:Suatu Pengantar Praktis

2.

3.

4.

5.

6.

mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal 4 ayat (1)); Tolak ukur yang dijadikan parameter oleh undangundang untuk menentukan apakah pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. menetapkan harga tertentu atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (Pasal 5 ayat (1)), dengan pengecualian: a. perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau b. perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku (Pasal 5ayat (2)). perjaniian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus .rnembayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (Pasal 6); menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (Pasal7); perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya tersebut, dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga yang telah diperjanjikan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (PasaI8); perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu barang

Lisensi atau \Varalaba:BerbagaiPertimbangan

89

dan atau jasa tertentu, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (PasaI9); Perjanjian ini dapat bersifat vertikal dan horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasarah dapat berarti wilayah Republik Indonesia atau bagian wilayah Negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan jasa. 7. perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (PasallO ayat (1)); 8. perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain, yang mengakibatkan: a. kerugian atau dapat diduga menerbitkan kerugian bagi pelaku usaha lain; atau b. pembatasan bagi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (PasallO ayat (2)); 9. perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasall l); 10. perjanjian untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang

['• ,'.AI.ll _IO. ,.~.

.,"'..,..~

UNr-J t~e SiL\ : -; f1t:!" .••,p .; :J

.-~-:":,' .I. !, '.." .. ' ,, ',

Jr·~

C,1.DJ ,\H -;.'.:;if~· i~ . \

, ,, :. (, .\ :,,

" -:-:'l"! u \< : - 'I

.

y O GY J'""~ .•. K.·. ~ . ··r ... ·· ·· .

..

.

: "'\

90

Lisensi atau \Varalaba: Suatu Pengantar Praktis

lebih besar, dengan tetap menjaga dan mernpertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan . rerjadinya praktik monopoli dan atau persaingan tidak sehat (PasaI12); 11. perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan barangdan atau jasa tertentu, agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa tertentu tersebut dalam pasar yang bersangkuran, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (Pasal13 ayat (1)); Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. 12. perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (PasaI14); Yang dimaksud dengan menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut dengan integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang

Lisensi atau\Varalaba:Berbagai Pertimbangan

13.

14.

15.

16.

91

berlanjut atas suam layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu, Praktik inregrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang atau jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktik seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. perjanjian yang mernuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada suam tempat tertentu (Pasal15 ayat (1)); Pengertian memasok di sini termasuk menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing). perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia untuk membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (Pasa115 ayat (2)); perjanjian mengenai pemberian harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang danatau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (Pasa115 ayat (3)). perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang mernuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya

92

lisensiatau Waralaba:Suatu Pengantar Praktis

praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (PasaI16). Sedangkan kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang No. 5Tahun 1999 dapat kita golongkan ke dalam 4kegiatan, yaitu: 1. Monopoli, yang diatur dalam Pasal 17; 2. Monopsoni, yang diatur dalam Pasa118; 3. Penguasaan pasar, yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21;dan 4. Persekongkolan, yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasa124. Secara lengkapnya kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang bertujuan untuk memperoleh penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat: Parameter yang dijadikan tolok ukur oleh undang-undang untuk menyatakan bahwa pelaku usaha diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang sama adalah: a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substansinya: b. mengakibatkan pelaku usaha lain (pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar yang bersangkutan) tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau c. satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu,


2.

93

kegiatan untuk menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan teriadinya praktik monopoli dan atau persaingan yang tidak sehat.Tolok ukurnya adalah apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasarsatu jenis barang atau jasa tertentu, 3. satu atau lebih kegiatan yang dilakukan, baik oleh satu pelaku usaha sendiri maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya, yang bertujuan untuk: a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan dengan eara yang tidak wajar atau dengan alasan nonekonomi, misalnya karena perbedaan suku, ras, status sosial dan lainlain; atau b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau d. melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, 4. melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan eara melakukan jual rugi atau rnenetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

94

Lisensi atau Waralaba: Suatu Pengantar Praktis

5.

melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa untuk memperoleh . biaya faktor produksi yang lebih rendah dari seharusnya yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; 6. melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; 7. melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat; 8. melakukan persekongkolan dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan. Perjanjian dan kegiatan yang dilarang tersebut bukan dibuat tanpa pengecualian. Beberapa pengecualian yang dikenal dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 adalah: a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau b. perjanjian yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan

Lisensi atau\Varalaba: Berbagai Pertimbangan

95

atau jasa tidak mengekang, Clan atau menghalangi persaingan; atau d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak mernuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas, atau f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau h. pelaku usaha yang tergolong dalam Usaha Keeil seba-. gaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; atau i. kegiatan usaha koperasi yang seeara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Melayani anggota di sini maksudnya adalah memberi pelayanan hanya kepada anggotanya dan bukan kepada masyarakat umum untuk pengadaan kebutuhan pokok, kebutuhan sarana produksi termasuk kredit dan bahan baku, serta pelayanan untuk memasarkan dan mendistribusikan hasil produksi anggota yang tidak mengakibatkan terjadinya prakiik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ketentuan Pasal 18 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai wilayah-wilayah mana saja yang dimungkinkan alau ~diprioritaskan untuk pelaksanaan waralaba: 1. Usaha waralaba dapat dilakukan di semua Ibukota Propinsi, dan kotaltempat tertentu lainnya di

96

lisensi atauWaralaba: Suatu Pengantar Praktis

Daerah Tingkat II yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh menteri. 2. Usaha waralaba di kotaltempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri seeara bertabap dengan memperbatikan kebutuhan masyarakat, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi dan dalam rangka pengembangan usaha kecil dan menengah di wilayah yangbersangkutan. 3. Lokasi usaha waralaba di Ibukota Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada di Pasar Tradisional dan di luar Pasar Modern (Mall, Supermarket, Department Store dan Shopping Center), hanya diperbolebkan bagi usaha waralaba yangdiselenggarakan oleh pengusaha kecil. 4. Usaha waralaba di kotaltempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat(1) danayat(2) hanya dipetbolehkan bagi usaha waralaba yang diselenggarakan oleh pengusaha kecil. 5. Usaha waralaba di kotaltempat tertentu lainnya di Daerah Tingkat IIsebagaimana dimaksud padaayat (1) dan ayat (2) sepanjang berada di Pasar Modern (Mall, Supermarket, Department Store dan Shopping Center), dapat diselenggarakan oleh bukan pengusaha keeil setelah mendapat persetujuan dari menteri ataupejabat lainyangditunjuk. Dengan pengeeualian bahwa kegiatan usaha waralaba yang memperdagangkan khusus baranglmakanan/minuman dan jasa tradisional khas Indonesia dapat diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia oleh usaha keeil dan menengah dan atau mengikutsertakan usaha keeil dan menengah.

Lisensi atau \Varalaba:BerbagaiPertimbangan

97

jangka waktu perjanjian dan tata cam perpanjangan perjanjian serta syarat-syamtperpanjangan perjanjian; jangka waktu Perjanjian Waralaba ditentukan berlaku sekurang-kurangnya 5 (lirna) tahun. g. Cam penyelesaian perselisiban, Pada umumnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui forum pengadilan, namun demikian, dengan mengingat akan sifat dari pemberian waralaba, khususnya waralaba format bisnis, penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui forum peradilan dikhawatirkan oleh pihak pemberi waralaba akan menjadi suatu forum "bukabukaan" bagi Penerima Waralaba yang tidak beriktikad baik. Untuk menghindari hal tersebut maka sebaiknya setiap sengketa yang berhubungan dengan perjanjian pemberian waralaba diselesaikan dalam kerangka pranata alternatif penyelesaian sengketa, termasuk di dalamnya pranata arbitrase. Pranata penyelesaian sengketa alternatif, termasuk di dalamnya pranata arbitrase di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini adalah sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase (dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) dapat dilakukan hanya untuk sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai maksud ketentuan Pasal5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut, f.

98


namun jika kita lihat pada Pasal 66 huruf b Lndang-Undang No. 30Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, di mana pada Penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; Hak Kekayaan Intelektual; maka ini berarti bahwa makna perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) , seharusnya juga memiliki makna yang luas. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2), yang memberikan perumusan negatif, di mana dikatakan bahwa sengketasengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. ·Dengan adanya ketentuan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal66 hurufbUndang-Undang No. 30Tahun 1999 tersebut, maka sengketa yang berhubungan dengan pemberian waralaba, baik yang berhubungan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (pada waralaba nama dagang atau produk), maupun waralaba format bisnis dapat diselesaikan melalui pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa termasuk Arbitrase. h. Ketentuan-ketentuan pokok yang disepakati yang dapat

mengakibatkan pemutusan perjanjian atau berakbirnya perjanjian; Pada dasarnya setiap perikatan, termasuk perjanjian memiliki jangka waktu berlakunya, dan akan berakhir dengan sen-

Lisensi atauWaralaba:Berbagai Pertimbangan

i.

j.

99

dirinya dengan habisnya jangka waktu pemberian waralaba yang diatur dalam perjanjian pemberian waralaba, kecuali jika diperpanjang atau diperbaharui oleh para pihak (time constraint). Hal lain yang juga perlu untuk mendapat perhatian adalah masalah pengakhiran lebih awal. Dalam hal ini perlu diatur secara pasti dan jelas apa-apa saja merupakan dan menjadi dasar pembenaran pengakhiran lebih awal. Di Indonesia perlu diperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang'Hukum Perdata, yang hingga saat ini masih belum jelas statusnya. Apakah ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat disimpangi atau tidak oleh para pihak, serta seberapa jauh mengikatnya bagi para pihak. Menurut ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya dapat dibatalkan atau diakhiri sebelum jangka waktunya jika keputusan mengenai pembatalan atau pengakhiran tersebut telah dijatuhkan oleh hakim pengadilan (negeri). Ganti rugi dalam halterjadi pemutusan perjanjian; Ketentuan mengenai ganti rugi secara umum dapat kita temukan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan tersebut dapat kita ketahui bahwa pihak terhadap siapa suatu perikatan tidak dipenuhi dapat menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dalam hal ini, maka tuntutan ganti rugi yang diminta sebagai akibat pembatalan, pemutusan atau pengakhiran perjanjian secara lebih awal harus ielas dan dapat dikuantifikasikan dalam suatu nilai nominal mata uang tertentu. rata cara pembayaran imbalan; Seperti telah disebutkan di atas, bahwa Peraturan Pernerintah No. 16 Tahun 1997 tampaknya hanya mengenal

Lisensi atau\Varalaba: Suatu Pengantar Praktis

100

k.

pembayaran kompensasi dalam bentuk Direct Monetary Compensation. Ini berarti jenis pembayaran yang dapat dilakukan dapat terwujud dalam bentuk: a. lump-sum payment, yang dapat dilakukan sekaligus maupun dalam beberapa kali pembayaran cieilan; b. royalti, yang besar atau jumlah pembayarannya dikaitkan dengan suatu persentase tertentu yang dihitung dari jumlah produksi, dan/atau penjualan dari barang dan atau jasa yang dihasilkan berdasarkan pemberian waralaba, yang pembayarannya dilakukan seeara berkala, biasanya dilakukan seeara eatur wulanan, sernesteran atau tahunan. Bagi waralaba yang diperoleh dari luar negeri, maka perlu diperhatikan ketentuan yang berhubungan dengan masalah perpajakan. Biasanya para Pemberi Waralaba dari luar negeri menginginkan royalti yang diterima olehnya bebas dari segala maeam beban pajak, biaya-biaya, dan ongkos-ongkos, Hal ini akan sangat berpengaruh pada penghasilan yang diterima oleh Penerima Waralaba. Pen unaan barang atau baban basil produksi dalam _. negeriyang dibasilkan dan dipasok oleb pengusaba kee!l Ketentuan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997, yang diulang kembali dalam rumusan Pasal 17 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini, yang menyatakan bahwa: 1. Pemberi Waralaba mengutamakan pengusaha keeil dan menengah sebagai Penerima WaralabaIPenerima Waralaba Lanjutan dan atau pemasok dalam rangka penyediaan dan atau pengadaan barang dan atau jasa. 2. Dalam hal Penerima Waralaba/Penerima Waralaba Lanjutan bukan merupakan pengusaha keeil dan menengah, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralabal

lisensi atau Waralaba:Berbagai Pertimbangan

101

Penerima Waralaba Ianjutan wajib mengutamakan kerja sama dan atau pasokan barang dan atau jasa dari pengusaha kecil dan menengah. I. Pembinaan, bimbingan, danpelatihan kepada Penerima Waralaba. Hal ini pada pokoknya merupakan bagian dari suatu paket pemberian waralaba, khususnya waralaba format bisnis. Tidak mungkin pihak Penerima Waralaba dapat melaksanakan suatu waralaba yang diberikan tanpa adanya bantuan dalam bentuk pembinaan, bimbingan dan pelatihan kepada Penerima Waralaba. Ketentuan inipun sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997. m. pilihan hukum Sesuai dengan ketentuan Pasal 2ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 259/Mpp/Kepl7/ 1997 Tanggal 30 ]uli 1997, perjanjian waralaba yang dilaksanakan di Indonesia akan berlaku hukum Indonesia. Ini berarti para pihak dalam perjanjian tidak boleh memilih ketentuan hukum yang lain selain ketentuan hukum Indonesia, untuk setiap perjanjian waralaba yang dibuat dan dilaksanakan diIndonesia. Selain itu juga perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa perjanjian waralaba harus dibuat dalam bentuk tertulis antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, dan dalam bahasa Indonesia. C. LISENSI ATAU WARALABA

Dari uraian yang telah diberikan di atas, dapat kita kemukakan beberapa perbedaan pokok dalam penyusunan atau pembuatan perjanjian lisensi dibandingkan dengan perjanjian waralaba. Beberapa hal tersebut adalah:

102


Pemberian lisensi tidak diatur secara spesifik tetapi tunduk dan diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang tersebut. Hal ini membawa konsekuensi hukum bahwa luas cakupan dan ruang lingkup pemberian lisensi harus memperhatikan luasnya perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dapat diberikan oleh negara kepada Pemberi Lisensi. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan kemungkinan terjadinya pernberian lisensi paksa atas permintaan pihak tertentu (yang berkepentingan) atas suatu Hak atas Kekayaan Intelektual yang telah dimohonkan pendaftarannya, maupun yang te1ah mernperoleh perlindungan oleh negara. Hal lain yang perlu juga dipertimbangkan adalah kemungkinan terjadinya penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual secara sah oleh pihak lain, atas penolakan pendaftaran Hak atas Kekayaan Intelektual, yang tentunya dalam banyak hal akan merugikan kepentingan Penerima Lisensi, baik langsung maupun tidak langsung. 2. Pemberian waralaba senantiasa diikuti dengan pemberian bantuan manajemen dan fasilitas dalam satu perjanjian dengan pembayaran royalti yang sudah ditentukan besarnya. Dalam pernberian lisensi, perjanjian pemberian lisensi dapat dipisahkan dari perjanjian pemberian bantuan teknis atau manajemen, yang masing-masing dapat melahirkan suatu hak royalti yang independenbagi Pemberi Lisensi. 3. Pembayaran imbalan dalam perjanjian waralaba hanya dapat dilakukan dalam bentuk direct compensation, yang besarnya digantungkan pada persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Ini berarti dalam pemberian waralaba tidak dimungkinkannya pemberian imbalan yang tidak didasarkan atau dikaitkan dengan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Dalam pemberian lisensi, pembatasan tersebut tidaklah berlaku. Artinya Pemberi Lisensi dapat meminta imbalan dalam bentuk apa pun selama dan sepanjang hal tersebut disepakati oleh Pe1.

Lisensi atauWaralaba:Berbagai Pertimbangan

103

nerima Lisensi, selama dan sepanjang tidak memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perehonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan Invensi yang diberi Paten tersebut pada khususnya. 4.

Kewajiban untuk melaksanakan kegiatan waralaba oleh pihak Penerima Waralaba, sekurang-kurangnya satu tempat usaha. Pada prinsipnya ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan kewajiban pelaksanaan Hak atas Kekayaan Inteletual yang diberikan perlindungan oleh negara, di Indonesia. Agak sedikit berbeda dari waralaba, dalam Iisensi, kewajiban tersebut dapat diserahkan lebih lanjut oleh pihak Penerima Lisensi kepada pihak lain, tanpa adanya keharusan bagi dirinya sendiri untuk melaksanakan lisensi yang telah diberikan tersebut. Dalam rangka inilah dimungkinkan adanya pemberian Iisensi paksa oleh negara sebagai wujud pelaksanaan pemberian perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektualyang dilindungi oleh negara, tanpa perlu menghapuskan perjanjian Iisensi itu sendiri.

5.

Perjanjian pemberian waralaba harus dibuat untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun. Ketentuan ini tidak berlaku bagi pemberian lisensi. Pihak Pemberi Lisensi dapat dan berhak untuk menentukan sendiri jangka waktu pemberian lisensi, selama dan sepanjang hal tersebut disetujui oleh Penerima Lisensi dan sesuai dengan peruntukan Hak atas Kekayaan IntelektuaI yang dilisensikan. Dalam hal ini juga perlu diperhatikan adanya kemungkinan pemberian Iisensi paksa dalam hal lisensi yang

104


diberikan tidak optimum bagi pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. 6. Waralaba melibatkan keikutsertaan Pemerintah, dalam hal ini Departemen Perindustrian dan Perdagangan, secara lebih mendalam, termasuk di dalamnya penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba (STPUW) bagi pelaksanaan usaha waralaba di Indonesia oleh Penerima Waralaba. Pemberian Iisensi meskipun wajib didaftarkan, sebagai bagian dari pemberian perIindungan oleh negara, tidak rnelibatkan penerbitan izin usaha baru bagi Penerima Lisensi. 7. Adanya kewajiban bagi Penerima Waralaba untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan waralaba secara periodik kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, sebagai bagian dari monitoring pelaksanaan waralaba di Indonesia. Dalam pemberian Iisensi kewajiban demikian tidak ada. 8. Sebagai bagian dari keterlibatan aktif pemerintah, ketentuan waralaba juga mengatur mengenai lokasi atau wilayah pelaksanaan waralaba. Pada pemberian Iisensi, karena pada umumnya diberikan secara eksklusif atas Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilindungi oleh negara, pembagian wilayah bukan dan tidak akan menjadi masalah, meskipun pengaturan pembagian wilayah ini tidak dilarang ataupun diatur secara khusus. 9. Perjanjian waralaba wajib untuk dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian lisensi tidak tunduk pada ketentuan ini, dan terhadapnya dapat dipergunakan bahasa yang dianggap paling menguntungkan bagi para pihak dalam pemberian Iisensi. 10. Perjanjian waralaba wajib tunduk dan terhadapnya diberlakukan ketentuan hukum Indonesia. Ketentuan ini bersifat memaksa (compulsory) agar nantinya perjanjian waralaba tersebut dapat dilindungi di Indonesia. Ketentuan ini tidak dikenal dalam pemberian lisensi. Dalam perjanjian lisensi,


105

Pemberi Lisensi dan Penerima Lisensi bebas untuk menentukan pilihan hukum, selama dan sepanjang hal tersebut harus patut dan tidak menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum. 11. Clean break secara khusus diatur dalam ketentuan waralaba. Ketentuan tersebut secara tegas tidak memungkinkan pelaksanaan waralaba oleh Penerima Waralaba baru sebelum segala hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba berdasarkan Perjanjian Waralaba sebelumnya telah diselesaikan. Hal ini jelas merupakan perlindungan yang sangat baik bagi kedua belah pihak, dari iktikad tidak baik yang mungkin saja ada, di salah satu atau mungkin kedua belah pihak dalam pemberian waralaba.

107

6 PENUTUP

A. KESIMPULAN Dari seluruh penjelasan dan uraian yang telah diberikan di atas dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwa: 1. Lisensi merupakan suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu Hak atas Kekayaan Intelektual, yang dapat diberikan oleh Pemberi Lisensi kepada Penerima Lisensi agar Penerima Lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan (knowhow) yang c dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang (berwujud) tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan Hak atas Kekayaan Intelektual yang dilisensikan tersebut. 2. Pengaturan lisensi di Indonesia dapat kita temukan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual, yaitu: a. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia b.

Dagang; Undang-UndangNo. 31 Tahun 2000 tentangDesain lndustri;


108

Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, d. Undang-Undang No. 14Tahun 2001 tentang Paten; e. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. c.

Sedangkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 6Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakhir diubah dengan UndangUndang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sama sekali tidak mengatur mengenai pemberian Lisensi Hak Cipta, 3. Pemberian lisensi dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual ini memiliki dan berpengaruh serta dipengaruhi oleh berbagai macam aspek. Beberapa di antaranya yang cukup dominan adalah masalah alih teknologi, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan masalah penyelesaian sengketa dalam bidang lisensi. 4. Masalah alih teknologi yang senantiasa dikaitkan dengan lisensi paksa/lisensi wajib dalam rangka pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual tampaknya belum cukup banyak diatur sehingga diperlukan adanya pengaturan yang lebih komprehensif agar nantinya Indonesia tidak dituduh melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual juga tidak dijadikan "bulan-bulanan" proteksi yang berlebihan atas perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual. 5. Aspek praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual, namun demikian kita dapat mempergunakan ketentuan umum yang diatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraktikMonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

6. Penyelesaian sengketa atau perselisihan atau perbedaan pendapat perlu mendapat perhatian, oleh karena aspek Hak atas

Penutup

7.

8.

9.

10.

109

Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang mendapat soratan dalam pelaksanaan TRIPs sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang No.7 Tahuri 1994 telah mengesahkan Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Oleh karena itu, maka pengaturan mengenai pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa melalui pranata alternatif penyelesaian sengketa dan atau putusan arbitrase yang berhubungan dengan pemberian lisensi harus °dapat benarbenar ditegakkan. Waralaba mempunyai dua macam bentuk, yaitu: a. waralaba nama dagang atau produk; b. waralaba format bisnis. Waralaba melibatkan tidak hanya penggunaan Hak atas Kekayaan Intelektual, melainkan juga penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa waralaba melibatkan pernanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual (dalam arti kata yang luas). Pengaturan waralaba di Indonesia dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 ]uni 1997 tentang Waralaba dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/ MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 ]uli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kep/7/1997 tanggal 30 ]uli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan

110


Pendaftaran Usaha Waralaba diatur ketentuan yang bersifat preventif, yaitu yang dilakukan dalam bentuk: a. kewajiban bagi Pemberi Waralaba untuk menyampaikan keterangan tertulis dan benar kepada Penerima Waralaba sebelum perjanjian waralaba ditandatangani oleh kedua belah pihak, Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba; b. adanya ketentuan yang mengatur mengenai klausul minimum yang diatur dalam Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dengan Penerima Waralaba; c. kewajiban untuk melakukan pendaftaran perjanjian waralaba pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan, tert masuk atas setiap perubahannya; d. kewajiban untuk melakukan pelaporan berkala atas pelaksanaan waralaba. 11. Sebagai suatu berituk perjanjian, maka baik Iisensi maupun waralaba tunduk pada ketentuan yang diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal ini berarti, sebagai suatu bentuk perjanjian, para pihak dalam perjanjian waralaba, yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba bebas untuk mengaturnya, selama dan sepanjang: a. memenuhi persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diaturdalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dan b. tidak bertentangan dengan ketentuan memaksa yang diatur dalam: i. bagi Iisensi: 1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 2. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;

Penutup

111

4.

ii.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan 5. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. bagi waralaba: 1. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tanggal 18 ]uni1997 tentang Waralaba; dan 2.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 259/MPP/Kepl7/1997 tanggal 30 ]uli 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. 12. Meskipun lisensi dan waralaba berangkat dari suatu sistem pemberian hak untuk melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual (dalam ani kata luas termasuk penemuan, termasuk sistern usaha, dan ciri khas lainnya), namun pemberian dan pelaksanaannya di Indonesia memiliki aspek praktis yang secara signifikan cukup berbeda antara satu dengan yang lainnya, khususnya yang berhubungan dengan: a. keterlibatan pemerintah sebagai otoritas yang mengatur pelaksanaan pemberian dan jalannya waralaba di Indonesia, yang antara lain terwujud dalam penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Usaha Waralaba, pengaturan wilayah pelaksanaan waralaba, pelaporan pelaksanaan waralaba secara berkala, dan penyelesaian perselisihan secara clean break. b. Pernbuatan perjanjian waralaba harus dalam bahasa Indonesia, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun, dan berlakunya ketentuan hukum Indonesia secara memaksa bagi perjanjian pemberian waralaba yang dilaksanakan di Indonesia. B. SARAN

Para pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual (dalam ani luas) yang

17r.

112


akan melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektualnya seeara tidak langsung di Indonesia, dengan memperhatikan akan kebutuhan dan kepentingan usahanya dapat memilih antara Iisensi dan waralaba, yaitu dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dan spesifik bagi pemberian Iisensi dan atau waralaba diIndonesia. Demikian pula kiranya perbedaan tersebut dapat juga dipakai dan dipergunakan oleh pihak yang akan melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual (dalam ani luas) yang dilisensikan atau diwaralabakan tersebut, untuk meneapai format yang paling baik dan optimum bagi jalannya kegiatan usaha melalui Iisensi atau waralaba yang dilakukan olehnya di Indonesia. Tidak ada yang salah atau tidak baik dari ketentuan yang ada, baik yang mengatur mengenai Iisensi atau waralaba. Perbedaan dari ketentuan-ketentuan tersebut harus dapat dimantaatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari, baik pemilik Hak atas Kekayaan Intelektual (dalam ani luas) yang akan mengembangkan usahanya di Indonesia seeara tidak langsung, melalui pemberian Iisensi dan atau waralaba: maupun pihak yang akan melaksanakan Hak atas Kekayaan Intelektual (daIam aniluas) yang dilisensikan atau diwaralabakan tersebur.

113

DAFTAR PUSTAKA

Anthony, Sheila F. AIPLA Quarterly Journal. "Antitrust and Intellectual Property Law: From Adversaries to Partners". Volume 28,. ~mber 1, Winter 2000, halaman. 1-24. Black, Henry Campbell. Black's Law Dictionary 6th ed, St. Paul MN: West Publishing Co, 1990. Burtis, Michelle M& Bruce H. Kobayashi. Why and Original can be better than a Copy: Intellectual Property, the Antitrust Refusal toDeal, and ISO Antitrust Litigation. Law and Economics Working Papers Series Working Paper'No. 01-02, George Mason University School ofLaw, 2001. . Business News No. 5577 tanggall ]uli 1994, Ruang Hukum, halaman 7-8. Nulitas dalam Perjanjian. Business News No. 5583 tanggal15 ]uli 1994, Ruang Hukum, halaman 7-8. Hal berlaku secara mutlak. Business News No. 5612 tanggal23 September 1994, Ruang Hukum, halaman 7-8. Seputar Perjanjian Assesoir. Business News No. 5707 tanggal12 Mei 1995, Ruang Hukum, halaman 7-8. Aspek Hukum Franchising (Bagian I).

114


Business News No. 5709 tanggal19 Mei 1995, Ruang Hukum, halaman 7-8.Aspek Hukum Franchising (Bagian II). Business News No. 5712 tanggaI26 Mei 1995, Ruang Hukum, halaman 7-8.Franchising, Distribusi dan Keagenan. Business News No. 5717 tanggal9 ]uni 1995, Ruang Hukum, halaman 7-8. Pilihan Hukum. Business News No. 5764 tanggal 29 September 1995, Ruang Hukum, halaman 7-8. Esensialia Waktu dalam Perjanjian. Business News No. 5951 tanggal 20 Desember 1996, Ruang Hukum, halaman 7-8. Mempersoalkan Masalah Kesepakatan Lisan. Business News No. 5720 tanggal16 ]uni1995, Ruang Hukum, halaman 7-8. Pilihan Domisili dan Pilihan Hukum. Business News No. 5764 tanggal 29 September 1995, Ruang Hukum, halaman 7-8. Esensialia Waktu dalam Perjanjian. BusinessNews No. 6038 tanggal25 ]uli1997, Ruang Hukum, l1alaman 7-8. Franchise diIndonesia. .// Business News No. 6074 tanggal 17 Oktober 1997, Ruang Hukum, halaman 7-8. Pilihan Hukum dan Konsekuensi Hukumnya (Bagian I). Business News No. 6080 tanggal 31 Oktober 1997, Ruang Hukum, halaman 7-8. Pilihan Hukum dan Akibat Hukumnya (Bagian II Habis). Business News No. 6097 tanggal 12 Desember 1997, Ruang Hukum, halaman 7-8. Pilihan Forum dan Pilihan Hukum (Bagian I). Business News No. 6103 tanggal 26 Desember 1997, Ruang Hukum, halaman 7-8.Pilihan Forum dan Pilihan Hukum (Bagian II -Habis). Business News No. 6381 tanggal 29 Oktober 1999, Ruang Hukum, halaman 7-8. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Negosiasi dan Perdamaian).

Daftar Pustaka

115

Business News No. 6387 tanggal 12 November 1999, Ruang Hukum, halaman 7-8. Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mediasi dan Konsiliasi). Business News No. 6393 tanggal 26 November 1999, Ruang Hukum, halaman 7-8. Arbitrase sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa. Business News No. 6399 tanggal 10 Desember 1999, Ruang Hukum, halaman 7-8.jangka waktu Alternatif Penyelesaian Sengketa. Business News No.6590 tanggal16 Maret 2001,Ruang Hukum, halaman 7-8. Lisensi Rahasia Dagang. Business News No. 6595 tanggal30 Maret 2001,Ruang Hukum,halaman 7-8. Perlindungan Rahasia Dagang. Campbell, Dennis & Louis Lafili. Ed. Distributorship, Agency and Franchising inan International Arena: Europe, the United States; Japan and L~erica . Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1p90. Cass,Ronald A. Copyright, Licensing, andFirst Screen. Discussion Paper. Correa. Carlos M. Intellectual Property Rights and the Use of Compulsory Licenses: Option for Developing Countries. TRADE • Working Papers 5. SouthCenter, October1999. Fox, Stephen. Seri Bisnis Baron: Membeli dan Menjual Bisnis dan Franchise. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1993. Dinwoodie, Graeme B. The Role ofPrivate LawDispute Resolution in Developing Principles of International Copyright Law. Discussion Paper, draft March 2000. Gautarna, Sudargo, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional. Bandung: Alumni, 1985. Gautama, Sudargo. Segi-segi Hukum Hak Milik Intelektual. Bandung: Eresco, 1990. Gautama, Sudargo. Masalab-Masalab Perdagangan, Perjanjian,

116


Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992. Gautama, Sudargo. Hak Milik IntelektualIndonesia dan Perjanjian Internasional: TRIPs, GATT, Putaran Uruguy (1994). Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994. Gikkas, Nicolas S. Journal of Technology Law and Policy. "International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril". Volume 1 Spring 1996, Issue 1, page 1-17. http:// journal.law.ufl.eduI%7Etechlaw/1/gikkas.html. Gramatidis, Yanos &- Dennis Campbell. Ed. International Francbising: an indeptb treatment of business and legal techniques. Boston: Kluwer Law and Taxation Publishers, 1991. Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas un~undang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan terakbir 'diubab dengan UndangUndang No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Indonesia. Undang-Undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 1997 tentang Paten. Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 telah mengesahkan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Indonesia. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Indonesia. Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

DaftarPustaka

117

Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Indonesia. Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. LNNo. 49 Tahun 1997, TLN No. 3689. Indonesia. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 259/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba. juma, Calestous.Intellectual Property Rights and Globalization: Implications for Developing Countries. Technology and Innovation Discussion Paper No. 4. Centre for International De- . velopment. Harvard University. Cambridge, MA, USA. Karamoy, Amir. Sukses ~ s !:fa Lewat Waralaba. Jakarta: jurnalindo Aksara Grafika, 199 . Keegen, Warren J. Globa Marketing Management. New York: Prentice Hall International, 1989. Law Library. Guide to the FIC Franchise and Business Opportunity Rule. http://www.mlmlaw.comJIibrary/guid~/ftc/netrule.htm . Mendelshon, Martin. Franchising: Petunjuk Praktis bagi Franchisor danFranchisee. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1997. Nahattands, Lambock V. Pokok-Pokok Pemikiran dalam Peraturan Pemerintab No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Makalah disampaikan dalam Seminar Waralaba yang diselenggarakan oleh Program Pasca Sarjana Universitas Iayabaya, 18 September 1997 Purwin [r, Robert L. The Franchise Fraud. New York: John Wiliet & Sons, !nc, 1994. Queen, Douglas J. Pedoman Membeli dan Menjalankan Franchise. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1993.

118


Shippey, KarIa. C. Menyusun Kontrak Bisnis Internasional. Jakarta: Penerbit PPM, 200l. Subekti, R dan Tjitrosoedobio, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985. United States ofAmerica. Title 16: Commercial Practices, Chapter 1: Federal Trade Commission, Sub Chapter D: Trade Regulation Rules, Part 436: Disclosure Requirements and Prohibitions Concerning Francchise andBusiness Opportunity Ventures. United States ofAmerica. Uniform Franchise and Business Opportunity Act. . United States of America. Uniform Franchise Offering Circular Guidelines. ~ United States Department of] ustice andth ederal Trade Commission. Antitrust Guidelines for the Lie ng of Intellectual Property. http://www.usdoj.gov/atr/public/guidelines/ipguide.htm. Widjaja, Gunawan. Media Ilmiah Indonusa. "Perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia menjelang Era Globalisasi". Ed VII Nov 1999-Mei 2000, haI31-43. Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis-Arbitrase. Jakarta: Rajawali Pers, 2000. Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. Seri Hukum Bisnis-Transaksi BisnisInternasional: Ekspor Impor danjual Beli. Jakarta: Rajawali Pers, 2000. Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis-Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rajawali Pers, 200l. Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis-Rahasia Dagang. Jakarta: Rajawali Pers, 200l. Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis-Lisensi. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Daftar Pustaka

119

Widjaja, Gunawan. Seri Hukum Bisnis-Waralaba. Jakarta: Rajawali Pers,200l. WIPO. Background Reading Material on Intellectual Property. Geneva: WIPO Publication, 1988. WIPO. Licensing Guide for Development Countries. Geneva: \V1PO Publication, 1977. \V1PO. Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the \Vorld Intellectual Property Organization WTO. Trade Related Aspects on Intellectual Properties, including Trade in Counterfeit Goods. Yani, Ahmad & Gunawan Widjaja. Seri Hukum Bisnis-snti Monopoli. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.

(

279

RIWAYAT HIDUP

GUNAW W WIDJAjA, lahir di Medan, tanggal 12 Mei 1969. Pe .iyandang gelar Sarjana Hukum dan Magister. Manajemen ini me-nyelesaikan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia di tahun 1990 dengan program kekhususan Hukum tentang Ke, r. , giatan Ekonomi, dan tengah menyelesaikan studi Magister Hukum pada Universitas Indonesia. Pengasuh Ruang HukumBuletin Business News dari tahun 1993 hingga sekarang ini, juga adalah StafPengajar pada Universitas Indonusa Esa Unggul, Universitas Pelita Harapan, dan Instruktur Business Law pada German-Swiss Business Training Foundation. Selain terdaftar ~eb gai Konsultan Hukum Pasar Modal, Kurator dan Pengurus, ia ju merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia. Saat ini merup kan rekan senior pada Kantor Konsultan Hukum SWS & Rekan.

Buku Lisensi Atau Waralaba eBook

Recommend Documents