TESIS PAK. LATIF....................

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar sebagai tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya  bagi  bagi kela kelang ngsu sung ngan an hidu hidup p umat umat manu manusi sia. a. Bagi Bagi bang bangsa sa Indo Indone nesi siaa tanah adalah adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional, serta hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi. oleh karena itu harus dikelola secara cermat dan penuh tanggungjawab untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 1 Bagi pemerintah, tanah juga diperlukan guna pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat luas yakni kepentingan umum. Berbicara tentang kepentingan umum, Negara secara langsung mengatur tentang tanah yang menyebutkan dalam dalam Pasal 6 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Undang- Undang Pokok Agraria bahwasanya “tanah mempunyai fungsi sosial” yang artinya Negara mengatur tentang kepentingan umum yang dimaksud dengan kepentingan sosial. 2 Persoalan tanah dalam kepentingan umum tidak terlepas dari  permasalahan perwakafan. Pada hakekatnya tanah wakaf tak boleh berubah

1

 Boedi Harsono, 1999,  Hukum Agraria Indonesia ( Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria), Agraria) , Djambatan, Jakarta, hlm. 23 2   Bungin, Burhan.  Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kualitatif dan  Kuantitatif, hlm. 12

wujudnya wujudnya dan peruntukkanny peruntukkannyaa walau sudah habis habis atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan ada yang memperbolehkan dengan alasan selama peruntukkan tanah wakaf itu fungsinya masih dirasakan masyarakat secara keseluruhan walaupun berubah bentuknya, misalnya pada saat diwakafkan tanah tersebut didirikan rumah ibadah kemudian dialikan menjadi sekolah yang secara tidak langsung bisa dirasakan masyarakat luas . Wakaf bagi masyarakat Islam dapat bermakna sebagai ibadah, apabila wakaf berupa tanah atau bangunan itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di

“wakafkan” untuk bangunan tempat ibadah, untuk

keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Tanah wakaf  pada dasarnya adalah “tanah untuk Tuhan”. Tuhan”. 3 Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 4 Salah satu regulasi pemerintah yang mengatur tentang perwakafan sesuai dengan perkembangan hukum pertanahan nasional adalah Undangundang RepublikIndonesia Nomor 41Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf 2004). UU Wakaf 2004 tersebut merupakan lexspesialis yang mengatur mengenai keberadaan lembaga wakaf. Di dalam UU Wakaf 2004 Bab IV Pasal 41 telah ada ketentuan 3

  Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, 1998,  Reformasi Tanah , Mandar, Jakarta, hlm. 37 4  Opcit, hlm. 350.

wujudnya wujudnya dan peruntukkanny peruntukkannyaa walau sudah habis habis atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan ada yang memperbolehkan dengan alasan selama peruntukkan tanah wakaf itu fungsinya masih dirasakan masyarakat secara keseluruhan walaupun berubah bentuknya, misalnya pada saat diwakafkan tanah tersebut didirikan rumah ibadah kemudian dialikan menjadi sekolah yang secara tidak langsung bisa dirasakan masyarakat luas . Wakaf bagi masyarakat Islam dapat bermakna sebagai ibadah, apabila wakaf berupa tanah atau bangunan itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di

“wakafkan” untuk bangunan tempat ibadah, untuk

keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya. Tanah wakaf  pada dasarnya adalah “tanah untuk Tuhan”. Tuhan”. 3 Mengingat akan arti pentingnya persoalan tentang wakaf ini, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 telah mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana tersebut di dalam Pasal 49 ayat 3 yang menyatakan bahwa Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 4 Salah satu regulasi pemerintah yang mengatur tentang perwakafan sesuai dengan perkembangan hukum pertanahan nasional adalah Undangundang RepublikIndonesia Nomor 41Tahun 2004 tentang wakaf (selanjutnya disebut UU Wakaf 2004). UU Wakaf 2004 tersebut merupakan lexspesialis yang mengatur mengenai keberadaan lembaga wakaf. Di dalam UU Wakaf 2004 Bab IV Pasal 41 telah ada ketentuan 3

  Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, 1998,  Reformasi Tanah , Mandar, Jakarta, hlm. 37 4  Opcit, hlm. 350.

terhadap tukar menukar benda wakaf setelah setelah terlebih dahulu meminta izin dari Menteri Agama Republik Indonesia dengan dua alasan, pertama karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan yang kedua demi kepentingan umum. Secara substansial, benda-benda wakaf boleh diberdayakan secara optimal untuk kepentingan umum dengan jalan tukar menukar. Keberadaan aturan tersebut merupakan upaya pembaharuan paham yang sejak awal diyakini oleh mayoritas ulama dan masyarakat Indonesia yang mengikuti pendapat Imam Syafi'i  bahw  bahwaa bend benda-b a-ben enda da waka wakaff tidak tidak boleh boleh diut diutak ak-at -atik ik,, walau walaupu pun n demi demi kepentingan umum yang bermanfaat sekalipun. Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum termasuk di dalamnya pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang termasuk dalam kriteria pembangunan kepentingan umum dan mendapatkan prioritas dari pemerintah sehingga dikategorikan dalam Program Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasiorial (PSN) sebagaimana diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Presiden  Nomo  Nomorr 3 Tahu Tahun n 2016 2016 tentan tentang g Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis  Nasional. Tahapan dalam pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 meliputi  beberapa tahap: a.  b. c. d.

Perencanan Persiapan Pelaksanaan, dan Penyerahan hasil

Di dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan tanah, meliputi : a.  b. c. e. f. g. h. i.  j.

 peny  penyia iapa pan n pela pelaks ksan anaa aan; n; inventarisasi dan identifikasi;  pene  peneta tapa pan n peni penila lai; i; musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;  pemb  pember eria ian n gant gantii keru kerugi gian an;;  pemb  pember eria ian n gant gantii keru kerugi gian an dala dalam m kead keadaa aan n khus khusus us;;  peni  peniti tipa pan n gant gantii keru kerugi gian an;;  pelep  pelepasa asan n objek objek peng pengada adaan an tanah tanah;;  pemu  pemutu tusa san n hubun hubunga gan n hukum hukum antara antara piha pihak k yang ang berhak berhak denga dengan n objek  pengadaan tanah; dan k.  pend  pendok okum umen enta tasia sian n peta peta bidan bidang, g, dafta daftarr nomin nominat atif if dan data data admin adminis istr tras asii  peng  pengad adaa aan n tana tanah. h. Pemberian ganti kerugian atas tanah, bangunan dan tanaman yang terkena

 pemban  pembangu gunan nan jalan jalan tol Batang Batang-Se -Semara marang ng II Seksi Seksi V Kota Kota Semar Semaran ang g terma termasu suk k  pelep  pelepasa asan n hakn hakny ya kepa kepada da nega negara ra sesua sesuaii keten ketentu tuan an dibe diberik rikan an kepa kepada da piha pihak k yang yang  berh  berhak ak.. Piha Pihak k yang ang berhak berhak atas tanah, tanah, tanaman tanaman,, bangu bangunan nan sebaga sebagaiman imanaa diatur diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 adalah sebagai  berik  berikut ut:: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

 pemegang hak atas tanah;  peme  pemega gang ng hak hak peng pengel elol olaa aan; n; nadzir untuk tanah wakaf;  pemi  pemili lik k tana tanah h beka bekass mili milik k adat adat;; masyarakat hukum adat;  piha  pihak k yan yang g meng mengua uasa saii tana tanah h nega negara ra deng dengan an itik itikad ad baik baik;;  peme  pemega gang ng dasa dasarr peng pengua uasaa saan n atas atas tana tanah; h; dan/ dan/at atau au  pemi  pemili lik k bang bangun unan an,, tana tanama man, n, atau atau bend bendaa lain lain yang ang berk berkai aita tan n deng dengan an tanah.

Mengenai pelaksanaan pelaksana an ganti kerugian terhadap tanah wakaf dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wakaf diberikan kepada  Nazh  Nazhir ir dalam dalam bentu bentuk k peng pengga gant ntia ian n atau atau diseb disebut ut juga juga tuka tukarr guling uling,, sehing sehingga ga proses proses

 pemb  pemberi erian an gan ganti ti kerug kerugiann iannya ya sebaga sebagaiman imanaa diatur diatur dalam keten ketentuan tuan pelak pelaksan sanana anaan an  pengada  pengadaan an tanah t anah secara spesifik diatur dalam UU Wakaf 2004 dan peraturan  pelaksanaannya.5 Di dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum dikenal istilah pemberian ganti kerugian atas tanah dalam  bent  bentuk uk tanah peng pengga gant ntii sedan sedangk gkan an di dalam dalam UU Nomo Nomorr 41 Tahu Tahun n 2004 2004 tenta tentang ng Wakaf penggantian penggantian menggunakan menggunakan istilah perubahan status harta benda benda wakaf secara sec ara substansi adalah sama. Persoalan yang ada dalam proses perubahan status harta  benda  benda waka wakaff yang ang terken terkenaa pengad pengadaa aan n tanah tanah untu untuk k pemba pembang ngun unan an jalan jalan tol tol Batan BatanggSemarang II Seksi V di Kota Semarang menarik untuk dikaji meskipun telah diatur secara khusus mengenai mekanisme dan persyaratan-persyaratannya, dalam  prak  praktek tekny nyaa pros proses es peru peruba baha han n statu statuss harta harta bend bendaa waka wakaff

belu belum m berj berjala alan n sesua sesuaii

ketent ketentuan uan dan dan menga mengalami lami hambatan dalam penyelesai penyel esaiannya. annya. Dengan adanya ketimpangan antara praktik dengan ketentuan perundangundangan dalam perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II, maka penulis mengadakan  penelitian dengan judul :" Kajian Yuridis Mekanisme Perubahan Status Harta Benda Wakaf yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Jalan Tol Tol Bata Batangng-Semarang Semarang II Seksi S eksi V di Kota Semarang S emarang ".

B. Perumusan Masalah

Dilihat Dilihat dari latar belakang belakang penelitian peneli tian dan alasan pemilihan judul di atas maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan hukum yang 5

  Direktrorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. 2011. Tata Cara Perubahan Status Tanah Wakaf. Kementrian Agama RI, hlm. 67

 berkaitan dengan pengadaan tanah adalah: 1.

Bagaimanakah mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang ?

2.

Hal-hal apa saja yang menghambat proses perubahan status harta benda wakaf yang terkena terkena pengadaan tanah untuk pembangu pembangunan nan jalan tol Batang-Semara Batang-Sema rang ng II Seksi V di Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 1. Tujuan Umum

Secara umum yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah bertujuan untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan paradigma  science as a process (ilmu sebagai proses), dengan paradigma ini ilmu tidak akan  pernah berhenti (final) dalam penggaliannya atas kebenarannya di bidang obyeknya masing-masing. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui lebih mendalam mengenai mekanisme Perubahan Status Harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

2. Tujuan Khusus

Di samping tujuan umum tersebut di atas, penelitian ini secara spesifik diharapkan mampu:

a. Untuk menganalisa tentang mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang.  b. Untuk menganalisa hal - hal yang menghambat proses perubahan status harta benda wakaf dalam pengadaan tanah untuk pembangunan  jalan Tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain : 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi  pengembangan ilmu hukum khususnya tentang Wakaf dari segi Hukum Pertanahan terkait Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA bahwa :"semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial". 2. Manfaat Praktis a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  pemikiran bagi berbagai pihak yang terkait dengan perwakafan khususnya yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti  para Nazhir sebagai pengelola harta benda wakaf, Pihak Kementerian Agama mulai dari tingkat Pusat hingga daerah, Pihak pemrakarsa  pembangunan Jalan Tol yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat, Pihak Pemerintah Kota Semarang sebagai lokus kegiatan, pihak Badan Wakaf Indonesia selaku lembaga yang dibentuk khusus membina dan mengawasi tentang perwakafan, pihak Badan Pertanahan Nasional mulai dari pembuat kebijakan ditingkat pusat hingga Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku pelaksana terkait dengan sertipikasi wakaf dan sekaligus sebagai pelaksana pengadaan tanah untuk  pembangunan kepentingan umum. sehingga dapat memperlancar proses serta mengeliminir kemungkinan persoalan-persoalan atau masalah yang akan timbul dalam pelaksanaannya.  b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau landasan bagi pihak yang terkait dengan perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum. E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan baik melalui kepustakaan di lembaga Perguruan Tinggi baik swasta maupun negeri dan di internet tidak ditemukan judul dengan kajian dan permasalahan yang sama, sehingga penelitian ini keasliannya dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka. Hal ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga dengan demikian penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah, keilmuan dan terbuka untuk dikritisi. Hal ini dapat dilihat dari daftar tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

NAMA PENELITI

JENIS PENELIT PERGURUAN JUDUL PENELITIAN IAN/ TINGGI TAHUN

MATERI PENELITIAN

Devi Kurnia sari, SH

Tinjauan perwakafan tanah menurut UndangUndang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf Di Kabupaten Semarang

Tesis 2006

UNDIP Semarang

Wakaf untuk  pemberdayaan ekonomi umat

Dhurrotul Lum'ah, Dra

Kontribusi wakaf Tanah Milik Sebagai Potensi Ekonomi Umat di Kabupaten Sukoharjo

Tesis 2009

UNS Surakarta

Pendayagunaan Ekonomi wakaf

Latif, S.Sos

Kajian Yuridis Tesis Perubahan Status 2018 Harta benda Wakaf yang terkena Pengadaan Tanah Untuk  pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang)

Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Mekanisme  perubahan status harta benda wakaf untuk Pembangunan Kepentingan Umum

Tesis ini berbeda dengan kedua tesis tersebut diatas. Tesis yang  pertama fokus pada manfaat wakaf dalam pemberdayaan umat dan tidak membahas tentang perubahan status harta benda wakaf. Sementara tesis yang kedua lebih fokus pada wakaf ditinjau dari pendayagunaan ekonomi. Tesis ini menguraikan tentang mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang.

G. Kerangka Pemikiran

Kajian Yuridis Mekanisme Perubahan Status Harta Benda Wakaf yang terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang DAS SOLLEN 1.

2.

3.

DAS SEIN

Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004 Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk 1. dijadikan jaminan; 2. disita; 3. dihibahkan; 4. dijual; 5.diwariskan; 6. ditukar; atau 7. dialihkan dalam bentuk  pengalihan hak lainnya. Pasal 41 UU No. 41 Tahun 2004 1) dikecualikan  apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR)  berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah. Pasal 49 PP No. 42 Th. 2006 1)

Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk  penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI. 2) Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a.  perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak  bertentangan dengan prinsip syariah;  b.harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c.pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

4.

1. 2.

3. 4.

Para Nazhir Menginginkan ganti kerugian diberikan langsung dalam bentuk uang  para pemangku kepentingan / Stakeholder terdiri dari KUA, KEMENAG KOTA, KEMENAG PROVINSI, PEMERINTAH KOTA SEMARANG, BWI, BPN, MUI, KJPP, PPK Jalan Tol dirasa belum berjalan sesuai ketentuan Tanah pengganti harta benda wakaf nilai dan manfaatnya maupun letaknya kurang ideal Meskipun belum ada izin dari Menteri Agama dan Rekomendasi dari BWI, telah dilakukan : a. Pembelian tanah pengganti oleh PPK Jalan Tol atas kesepakatan dengan para Nazhir.  b. Pembangunan fisik tempat ibadah Masjid / Mushola di atas tanah pengganti telah dilakukan oleh para Nazhir

Pasal 40 UU No. 12 Tahun 2012 Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.

5.

Pasal 17 (2) huruf c PERPRES 71 TAHUN 2012 Pihak yang berhak menerima ganti kerugian atas tanah wakaf adalah nadzir 9. Pasal 20 (2) PERPRES 71 TAHUN 2012 Pclaksanaan ganti kcrugian terhadap tanah wakaf dilakukan sesuai dcngan ketcntuan pcraturan perundangundangan di bidang wakaf.

KESENJANGAN

RUMUSAN MASALAH : 1.

Bagaimana mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol BatangSemarang II Seksi V di Kota Semarang ?

2.

Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang ?

Deskripsi Kerangka Berfikir: Penulis dengan sistematis merumuskan alur Tesis, sebagai tahap awal guna melakukan pembahasan dengan judul “ Kajian Yuridis

mekanisme

 perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk  pembangunan jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang.”. Dalam hal ini, pada dasarnya harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk 1. dijadikan jaminan; 2. disita; 3. dihibahkan; 4. dijual; 5.diwariskan; 6. ditukar; atau 7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Meskipun ada pelarangan pengalihan atas harta benda wakaf, namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur di dalam Pasal 41 Undang-undang  No. 41 Tahun 2004 “ dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah ”. Guna menjaga harta benda wakaf agar tidak dialihkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan / bertentangan dengan syariah maka sesuai Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Th. 2006 diatur persyaratan-persyaratannya sebagai berikut : 3)

Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI.

4)

Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:  b. perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;  b. harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c. pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan

umum

sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 12 Tahun 2012

“Pemberian

Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung

kepada Pihak yang Berhak ” maka terkait dengan hal tersebut di dalam Pasal 17 (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 bahwa Pihak yang  berhak menerima ganti kerugian atas tanah wakaf adalah nadzir. Secara teknis terkait dengan Pclaksanaan ganti kcrugian terhadap harta benda wakaf / tanah wakaf dilakukan sesuai dcngan ketcntuan pcraturan  perundang-undangan di bidang wakaf, sehingga diberikan dalam bentuk  penggantian atau dikenal juga dengan istilah tukar guling. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 20 (2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012. Secara prinsip Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang  pengadaan tanah bagi pembanguhan untuk kepentingan umum sebagai

 pedoman pokok pengadaan tanah merupakan regulasi yang lebih kuat dan memberikan kepastian hukum yang merupakan penyempurnaan dari regulasi  pengadaan tanah

sebelumnya.

Didalam

pasal 10 disebutkan bahwa

Pembangunan Jalan Tol merupakan salah satu kriteria kepentingan umum. Yang dalam penyelenggaraannya dilaksanakan dengan menjunjung tinggi  prinsip : kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselarasan. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan

Tanah

Bagi

Pembangunan

Untuk

Kepentingan

Umum

sebagaimana dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan Keempat Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum merupakan pedoman penyelenggaraan pengadaan tanah yang secara terperinci memuat tentang tahapan pengadaan tanah mulai dari tahapan Perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan hingga tahap penyerahan. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah,  peraturan ini merupakan petunjuk teknis secara terperinci yang menjelaskan

tentang mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah beserta penyerahan hasil. Jalan Tol selain merupakan salah satu kepentingan umum dan oleh  pemerintah dijadikan sebagai salah satu proyek strategis nasional sehingga di dalam mendorong percepatan pelaksanaanya diterbitkan Peraturan Presiden  Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis  Nasional sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 sehingga regulasi ini memberi ruang untuk dilakukan proses percepatan  baik secara administratif maupun teknis dilapangan baik terhadap para pihak yang berhak merupakan perorangan, badan hukum selain Wakaf. Terhadap penyelesaian ganti kerugian atas tanah, bangunan, tanaman yang merupakan harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk  pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang secara spesifik diatur dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang secara mekanisme dan prosedur penggantiannya harus dengan ijin tertulis dari Menteri Agama setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Namun dalam  prakteknya semangat Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dalam hal ini pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang tidak dibarengi dengan singkronisasi ketentuan peraturan yang mengatur tentang perubahan status harta benda wakaf, sehingga dilapangan masih dijumpai adanya hal-hal sebagai berikut :

5. Para Nazhir selaku pihak pengelola harta benda wakaf menginginkan agar ganti kerugian segera diberikan secara langsung dalam bentuk uang agar dapat diwujudkan kembali dalam bentuk tanah dan bangunan tempat ibadah / makam. 6. Para pemangku kepentingan / Stakeholder antara lain unsur-unsur : a) Kantor Urusan Agara Kecamatan Ngaliyan ;  b) Kantor Kementerian Agama Kota Semarang; c) Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah; d) Pemerintah Kota Semarang (Walikota beserta jajaranya) e) Badan

Pelaksana

Perwakilan

Wakaf

Indonesia

(BWI)

Kota

Semarang; f) Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang ; g) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Jalan Tol ; h) Kantor Pertanahan Kota Semarang ; i) Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan rekan selaku tim  penilai obyek pengadaan tanah. Didalam menjalankan tugas masing-masing dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang khususnya berkaitan dengan proses perubahan status harta  benda wakaf belum berjalan sesuai ketentuan. 7. Tanah pengganti harta benda wakaf nilai dan manfaatnya maupun letaknya kurang ideal

8. Meskipun belum ada izin dari Menteri Agama dan Rekomendasi dari BWI, telah dilakukan : a. Pembelian tanah pengganti oleh PPK Jalan Tol atas kesepakatan dengan para Nazhir.  b. Pembangunan fisik tempat ibadah Masjid / Mushola di atas tanah  pengganti telah dilakukan oleh para Nazhir

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum 1. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 1.1. Pengertia Pengadaan Tanah

Istilah “pengadaan tanah” secara yuridis pertama kali dikenal sejak keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pengadaan tanah mempunyai kaitan langsung dengan penggunaan atau pemanfaatan tanah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah. Prosedur

hukum

pengadaan

tanah

harus

disertai

dengan

 pelepasan/penyerahan hak dari pemegang hak atas tanah kepada  pihak lain. Pengadaan tanah

sangat penting dan perlu mendapat

 perhatian dalam pelaksanaannya, karena di dalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Apabila dilihat dari kebutuhan Pemerintah akan tanah untuk keperluan berbagai macam pembangunan, dapatlah dimengerti bahwa ketersediaan tanah sangatlah terbatas sekali. Maka satu-satunya cara yang tepat yaitu dengan membebaskan tanah milik rakyat, baik yang dikuasai hukum adat maupun hak-hak lain yang melekat di atasnya

6

6

Adapun pengertian pengadaan tanah dari

  Soimin, Soedharyo. 2008. Status Hak & Pembebasan Tanah. Jakarta: Sinar Grafika

 beberapa ahli adalah sebagai berikut: Menurut Prof. Dr. Maria S.W. Sumardjono, “pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.” 7. Menurut Mudakir Iskandar Syah : “kata pengadaan tanah merupakan istilah asal mulanya atau istilah aseli sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan hukum, akan tetapi istilah ini merupakan ketentuan yang diatur dalam keputusan Mendagri lebih dikenal dengan sebutan istilah pembebasan, sedangkan yang dimaksud dengan pembebasan tanah merupakan KEPMENDAGRI No. Ba. 12/108.1275 adalah setiap perubahan yang bermaksud langsung atau tidak langsung melepaskan hubungan hukum yang ada antara pemegang hak/penguasa atas tanahnya dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak/penguasa tanah itu.” 8 Arti pengadaan tanah secara luas menurut Mudakir Iskandar Syah , mengandung 3 unsur, yaitu: 1. Kegiatan untuk mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan lahan untuk pembangunan kepentingan umum; 2. Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan;

hlm.75 7

  Sumardjono, Maria S.W. 2009. Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan  Budaya. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara hlm. 280 8

Syah, Mudakir Iskandar. 2015. Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Pembebasan Dan Pencabutan. Jakarta: Permata Aksara hlm.1

3. Pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain. 9 Pengertian pengadaan tanah juga tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 jo. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, yang mana Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan gantirugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang  berkaitan dengan tanah. Terakhir Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyatakan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada  pihak yang berhak. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki obyek pengadaan tanah. Obyek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan dan tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Pengertian Pengadaan tanah selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

9

 Ibid hlm.3

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak yang  pemanfaatannya harus untuk kepentingan umum.

1.2. Kepentingan umum

Pasal 18 UUPA menyebutkan bahwa “ Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan  bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang”. Pengadaan tanah yang ditujukan bagi pembangunan fasilitas kepentingan umum maka harus ada kriteria yang pasti tentang arti atau kategori dari kepentingan umum itu sendiri. Arti kepentingan umum secara luas adalah kepentingan Negara yang terkandung di dalamnya kepentingan pribadi, golongan dan masyarakat luas

10

.

Mukadir Iskandar Syah dalam bukunya Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum juga menyebutkan bahwa “kepentingan umum adalah suatu kepentingan yang menyangkut semua lapisan masyarakat tanpa pandang golongan, suku, agama, status

sosial

dan

sebagainya.”

Berarti

apa

yang

dikatakan

kepentingan umum ini menyangkut hajat hidup semua orang bahkan

10

 Ibid hlm13.

termasuk hajat orang yang telah meninggal atau dengan kata lain hajat semua orang, dikatakan demikian karena orang yang meninggalpun masih memerlukan tempat pemakaman dan sarana lainnya 11 Penentuan kepentingan umum sejalan dengan metode temuan Michael G. Kitay, yang mengatakan ada 2 (dua) cara untuk penentuan kepentingan umum :pertama General guidelines, yaitu dengan cara memberikan ketentuan umum terhadap kepentingan umum seperti kepentingan sosial, kepentingan umum, kepentingan kolektif atau  bersama. General guidelines  ini diberikan oleh legislatif, lalu dalam  pelaksanaannya eksekutiflah yang menentukan apa saja bentuk kepentingan umum dimaksud seperti rumah sakit. Kedua  List  provisions  yaitu penentuan kepentingan umum secara eksplisit.  Namun, Katay menyatakan selanjutnya bahwa kebanyakan negaranegara

sekarang

menggabungkan

kedua

cara

tersebut

dalam

 pengaturan pengadaan tanah. Disamping membuat pernyataan umum kepentingan umum juga sudah diturunkan ke dalam daftar kegiatan secara limitatif.12 Pengertian kepentingan umum tersebut relatif lebih tegas dan  berkepastian hukum sebagaimana ditegaskan lebih lanjut pada Pasal 1 angka 6 UU No.2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No 71 Tahun

11

 Ibid hlm.13

12

Michael G Kitay,., “ Land Acquisition in  Developing Countrie”s, Policies and  procedures of public sector, with survey and case studies from Korea, India, Thailand, and Equador, Oelgeschlager. Gunn&Hain, Boston : Publishers, Inc, 1985, hlm. 39-41.

2012 Pasal 1 angka 6 yaitu Kepentingan Umum adalah kepentingan  bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh  pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. UU tersebut juga mengubah pengertian dan ruang lingkup kepentingan umum, pembangunan kepentingan umum meliputi 18 (delapan belas) kegiatan antara lain : a.  pertahanan dan keamanan nasional;  b.  jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api; c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan  pengairan lainnya; d.  pelabuhan, bandar udara, dan terminal; e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi; f.  pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik; g.  jaringan telekomunikasi dan informatika Pemerintah; h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah; i. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;  j. fasilitas keselamatan umum; k. tempat pemakaman umum Pemerintah/Pemerintah Daerah; l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau  publik; m. cagar alam dan cagar budaya; n. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa; o.  penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat  berpenghasilan rendah dengan status sewa;  p.  prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah; q.  prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan r.  pasar umum dan lapangan parkir umum. Melihat terhadap beberapa kali perubahan pengertian, kriteria, dan kegiatan pembangunan kepentingan umum tersebut diatas, dapat

disimpulkan

bahwa

pengertian

kepentingan umum

adalah

kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 1.3.Ganti Kerugian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 pada Pasal 1 angka 10 telah merumuskan Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Ganti kerugian sebagai suatu upaya mewujudkan penghormatan kepada hak-hak dan kepentingan perseorangan yang telah dikorbankan untuk kepentingan umum, dapat disebut adil, apabila hal tersebut tidak membuat seseorang menjadi lebih kaya, atau sebaliknya menjadi lebih miskin dari keadaan semula. 13  Agar terasa adil bagi pemegang hak, seyogianya berbagai kriteria tertentu itu diterapkan secara obyektif, dengan standar yang telah ditentukan terlebih dahulu. Disamping itu,  penentuan akhir besarnya ganti kerugian haruslah dicapai secara musyawarah untuk mufakat antara pihak yang berhak dengan

instansi

yang memerlukan tanah. Untuk bangunan, tanaman dan lainnya nilai ganti kerugiannya hendaknya mencerminkan nilai keadilan . Kebijakan mengenai pemberian ganti rugi sebenarnya tidaklah terbatas pada penggantian nilai tanah, bangunan dan tanaman saja, tetapi  juga seharusnya meliputi penilaian kerugian yang bersifat immaterial dan

13

  Maria S.W. Sumardjono, 2007, “ Kebijakan Pertanahan”: Antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Buku Kompas, hlm. 80

kerugian yang timbul, seperti kegiatan usahanya, akibat perpindahan ketempat lain, jumlah pelanggan dan keuntungan yang berkurang. 14 Penilaian besarnya nilai Ganti Kerugian dilakukan oleh Penilai atau disebut Tim Apraisal yang bersifat independent dan memiliki l isensi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Penilaian dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi: a. tanah;  b. ruang atas tanah dan bawah tanah; c. bangunan; d. tanaman; e. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau f. kerugian lain yang dapat dinilai. 1.4. Pelepasan dan Pembebasan serta Pencabutan Hak atas Tanah

Dalam UU No. 20 tahun 1961 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, bahwa: ” Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah atau  pemerintah daerah dilaksanakan dengan cara a. pelepasan dan penyerahan tanah, atau, b. pencabutan atas tanah.” Pelepasan Hak menurut UU No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012 adalah kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui Lembaga Pertanahan atau 14

 Boedi Harsono, 2004, “ Masalah Kerangka Persoalan dan Pokok-pokok Kebijakan  Pertanahan”, dalam BF Sihombing, “ Pergeseran Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk  Kepentingan Pemerintah dan Swasta”  (Studi Kasus Pengaturan Pemilikan, Penguasaan Tanah di Provinsi DKI) Jakarta: UI

Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan pembebasan hak adalah pelepasan hubungan hukum antara subyek dengan tanah berikut benda-benda yang di atasnya, yang dilaksanakan atas dasar musyawarah yang disertai dengan pemberian ganti kerugian yang layak. Dalam ketentuan perundang-undangan, pembebasan disebut dengan istilah pengadaan tanah

( Pasal 1 angka 3 Peraturan

Presiden No.36 Tahun 2005 jo Peraturan Peresiden No. 65 Tahun 2006). Selanjutnya pencabutan hak dalam Hukum Tanah Nasional merupakan salah satu cara perolehan tanah, yang pengertiannya adalah  pelepasan hubungan hukum antara subyek dengan tanah berikut dengan  benda-benda lain yang ada diatasnya, yang dilakukan dengan terpaksa manakala subyek pemegang hak tidak bersedia melepaskan tanahnya disertai dengan pemberian ganti kerugian. Berarti disini pencabutan hak tidak sama dengan pembebasan hak. Pencabutan hak atas ta nah merupakan sarana untuk mengambil tanah secara paksa, pihak yang punya tanah  berhadapan bukan dengan sesama pihak yang kedudukan hukumnya sederajat, melainkan berhadapan dengan penguasa. Dalam pencabutan hak yang penting adalah tujuan pengambilan tanah tersebut, yaitu semata-mata untuk kepentingan umum, di mana lokasi proyek tidak dapat dipindahkan ketempat lain, tetap disertai pemberian ganti kerugian yang layak bagi  pemegang haknya. Menurut

Abdurrahman

pencabutan

hak

atas

tanah

untuk

kepentingan umum adalah merupakan “ cara yang terakhir ” untuk

memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan guna keperluan tertentu untuk kepentingan umum, setelah berbagai cara melalui jalan musyawarah dengan yang punya tanah menemui jalan buntu dan tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan sedangkan keperluan untuk penggunaan tanah dimaksud sangat mendesak sekali. 15  Sementara itu menurut Boedi Harsono, pencabutan hak adalah pengambilan tanah kepunyaan suatu  pihak oleh Negara secara paksa, yang mengakibatkan hak atas tanah itu menjadi hapus, tanpa yang bersangkutan melakukan sesuatu pelanggaran atau lalai dalam memenuhi sesuatu kewajiban hukum. 16 Kebutuhan akan lahan tanah bagi pembangunan kalau pemilik tanah tidak mau melepaskan hak atau juga tidak mau mengalihkan haknya yang telah dilakukan dengan berbagai cara seperti dalam bentuk jual beli maupun tukar menukar dan lain-lain, maka dapat ditempuh dengan  penerapan ”asas pemisahan horizontal” sehingga tidak perlu dilakukan  pelepasan hak atau pengalihan hak. Dalam konsep asas pemisahan horizontal tanah dan bagunan atau hasil karya diatasnya dapat dimiliki secara terpisah, pihak pemilik tanah dapat memberi hak sewa atas tanah yang diperlukan dalam pembangunan itu. 17  Dengan demikian pemilik tanah tetap memiliki hak atas tanah dengan memperoleh nilai ekonomi dari hak sewa itu sedangkan pihak yang membangun dapat melaksanakan 15

  Abdurrahman,  Masalah Pencabutan Hak Hak Atas Tanah Dan Pembebasan Tanah Di Indonesia”, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 57. 16  Boedi Harsono, Opcit, hlm 341. 17 Djuhaendah Hasan, makalah ” Aspek ekonomi Dalam Pengadaan Tanah Untuk  Kepentingan Pembangunan”,disampaikan dalam Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, kerjasama Fakultas Hukum UNPAD dengan Himpunan Mahasiswa BKU Hukum Bisnis, Jakarta 14 September Tahun 2006.

 pembangunan tanpa gangguan selama masa sewanya. Penerapan asas pemisahan horizontal secara konsisten dalam hukum pertanahan Indonesia dapat menyelesaikan masalah kebutuhan lahan pertanahan bagi pembangunan. Dalam pengadaan rumah dan  bangunan tidak perlu dipermasalahkan hak atas tanahnya cukup dengan hak sewa. Yang perlu dipikirkan adalah penerapan secara konsisten asas  pemisahan horizontal dengan memberikan identitas terpisah bagi rumah dan bangunan. Sejalan dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja

18

  yang

mengatakan bahwa dalam hukum tanah khususnya pembangunan gedung, konsep hukum adat tanah yang memisahkan pemilikan tanah dengan  bangunan dapat kiranya memberikan jalan keluar pada masalah yang kini timbul dalam pembangunan gedung diatas tanah milik orang lain. Kemudian Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa konsep ini akan memecahkan atau mencegah timbulnya masalah yang sering mengalami  pembebasan tanah yang dipaksakan agar pemilikan rumah dan bangunan ada dalam satu tangan. 1.5. Hak Pemegang Hak Atas Tanah

Undang-undang memberi ruang dan kesempatan kepada para  pemegang hak yang tanahnya diperlukan untuk pembangunan kepentingan umum. Ketentuan Pasal 55 UU No. 2 Tahun 2012 menyebutkan bahwa  pihak yang berhak atas tanah mempunyai hak untuk mengetahui rencana

18

 Ibid. hlm. 18.

 penyelenggaraan pengadaan tanah dan memperoleh informasi mengenai  pengadaan tanah. Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012. Mengingat bahwa musyawarah untuk mencapai kesepakatan dipengaruhi oleh keterbukaan informasi terkait hal yang paling hakiki bagi  pemegang hak, yakni kesejahteraan sosial ekonominya pasca tanahnya dilepaskan untuk kepentingan umum, maka seyogyanya dalam tahap konsultasi publik, dibutuhkan dialog terkait informasi penting mengenai, antara lain: a. Cara penilaian besarnya ganti kerugian terhadap tanah yang meliputi: 1). Tanah 2). “ruang atas dan bawah tanah” 3). bangunan 4). tanaman 5). benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau 6). kerugian lain yang dapat dinilai (Pasal 33 UU), diatur dalam Perpres No. 71 Tahun 2012  b. Ganti kerugian dapat berbentuk: 1). uang; 2). tanah pengganti; 3). permukiman kembali; 4). kepemilikan saham; atau

5).bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak c. Hak untuk mengajukan keberatan, tata cara dan jangka waktunya 1).keberatan terhadap rencana lokasi pengadaan tanah; 2). keberatan terhadap penawaran ganti kerugian.  19 Sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka informasi terkait dengan 3 (tiga) hal tersebut di atas wajib disampaikan kepada masyarakat, utamanya karena kebijakan  pengadaan tanah berpengaruh terhadap masyarakat yang terkena dampak. Di sisi lain, keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengadaan tanah. Oleh karena itu, hasil penilaian Penilai (laporan Penilai) terkait besarnya nilai ganti kerugian (Pasal 34) di samping disampaikan kepada Lembaga Pertanahan, wajib disampaikan kepada masyarakat / pihak yang berhak.

2. Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah

Prinsip atau acapkali dinamakan dengan azas-azas atau bahasa Inggrisnya  principle secara konteks hukum 20  azas dinamakan  principles dirumuskan sebagai sesuatu yang ada di belakang atau di balik norma hukum yang memberikan arahan apa yang seyogianya dilakukan, tertuang di dalam sebuah pasal / ayat, bersifat umum, obyektif, logis. Tugasnya untuk menyelesaikan pertentangan norma (conflict of norms) di dalam suatu sistem

19

  Arie S. Hutagalung, 2005, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah , (Jakarta ; Lembaga Pemberdayaan HukumIndonesia,), hlm. 17. 20   Soedikno Mertokoesoemo.,1985, “ Mengenal Hukum”, Yogyakarta : Liberty, hlm.31-34.

hukum tertentu, sehingga harmonisasi dan sinkronisasi akan terwujud. Pengadaan

tanah

untuk

pembangunan

kepentingan

umum

mengandung beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan ditaati agar  pelaksanaannya mencapai tujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, antara lain: 2.1.Prinsip musyawarah

Walaupun kepentingan

pengadaan

umum,

namun

tanah

diselenggarakan

pelaksanaanya

harus

untuk

berdasarkan

musyawarah antara instansi pemerintah yang akan membangun dengan pemilik atau penguasa tanah. Pengadaan tanah berbeda dengan  pencabutan atas tanah yang dipaksakan walaupun tanpa musyawarah, apalagi untuk kebutuhan mendesak (Pasl 18 UUPA). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tiada pengadaan tanah tanpa musyawarah. Karena itu, pengadaan tanah berbasis pada kesepakatan, tanpa kesepakatan pada prinsipnya tidak ada pengadaan tanah. Kesepakatan dimaksud adalah kesepakatan mengenai bentuk ganti kerugian karena tentang besarnya ganti kerugian telah ditentukan oleh penilai (Appraisal).

2.2.Prinsip Kepentingan Umum

Pengadaan tanah hanya dilakukan untuk kepentingan umum,  jika kegiatan pembangunan tersebut bukan untuk kepentingan umum, maka yang bersangkutan harus mengurus kepentingannya sendiri

dengan menghubungi pemilik tanah secara langsung, tanpa bantuan  panitia. Oleh karena itu, pengertian kepentingan umum menjadi hal yang sangat penting ditegaskan dalam undang-undang. 2.3.Prinsip Pelepasan atau Penyerahan Hak Atas Tanah

Karena pengadaan tanah tidak boleh dipaksakan, maka  pelaksanaannya harus berdasarkan pelepasan hak atas tanah dari  pemegang hak. Pengadaan tanah hanya bisa dilakukan jika pemegang hak bersedia melepaskan haknya dalam arti memutuskan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan tanahnya, untuk selanjutnya diserahkan ke Negara guna pembangunan kepentingan umum. Kesediaan ini biasanya dinyatakan setelah yang bersangkutan menerima ganti kerugian yang layak sesuai kesepakatan. Jika ada  pemegang hak yang dengan sukarela memberikan tanah untuk  pembangunan tanpa ganti kerugian, maka pengadaan tanah seperti itu dilakukan melalui penyerahan hak. Dapat dikatakan tiada pengadaan tanah tanpa pelepasan hak, meskipun dalam ketentuan UU No. 2 Tahun 2012 diatur juga tentang pemutusan hubungan hukum ketika terjadi permasalahan sengketa atas obyek pengadaan tanah dan dititipkan di Pengadilan Negeri setempat (Konsinyasi). 2.4.Prinsip penghormatan terhadap Hak AtasTanah

Setiap pengadaan tanah harus menghormati keberadaan hak atas tanah yang akan dijadikan tempat pembangunan. Oleh karena itu, setiap hak atas tanah baik yang sudah bersertifikat maupun belum atau

tanah adat, wajib dihormati. Sekecil apapun hak orang atas tanah tersebut harus dihargai. Penghormatan itu tidak saja berlaku terhadap tanah yang dilepaskan haknya langsung untuk pembangunan, termasuk juga hak atas tanah yang terpengaruh oleh kegiatan  pembangunan. 2.5.Prinsip Ganti Kerugian Pengadaan tanah dilakukan wajib atas dasar pemberian ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak berdasarkan kesepakatan dalam prinsip musyawarah. Tiada pengadaan tanah tanpa ganti kerugian. Oleh karenanya pemberian ganti kerugian harus mampu memberikan rasa keadilan dan bersifat layak, sehingga ganti kerugian diberikan sesuai aspek-aspek penilaian tanah terkait bentuk, letak, status, pemanfaaatan dan penggunaan serta faktor-faktor lain yang dapat dinilai. 2.6.Prinsip Kesesuaian Tata Ruang

Karena pembangunan untuk kepentingan umum ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat maka pelaksanaannya harus taat terhadap rencana tata ruang wilayah setempat, sehingga rencana tata ruang yang telah ditentukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah dapat secara konsisten dijaga. Apabila tata ruang dilanggar dalam pengadaan tanah maka akan berdampak pada lingkungan sekitar pada khususnya dan lingkungan kawasan pada umumnya. Komitmen kesesuaian tata ruang dalam melindungi kepentingan

masyarakat luas harus ditegakkan karenanya pelanggaran tata ruang merupakan bentuk pelanggaran hukum dan dapat dipidanakan.

3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan umum

Berdasarkan Hak Menguasai Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 pemerintah dapat melakukan perolehan tanah. Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 Perubahan Kedua menyebutkan bahwa : “setiap orang yang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Kemudian Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 pada Perubahan Kedua menegaskan  bahwa, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan  pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban hukum dalam suatu masyarakat demokratis”. 1) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 2) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dirubah  beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015

tentang perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2012

tentang

Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

Pengadaan

Tanah

sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Konsepsi hukum tanah Nasional di ambil dari hukum adat, yakni  berupa konsepsi yang komunalistik religius yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. 21 Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UUPA bahwa, ”hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, kemudian dalam penjelasan UUPA II.4 dijelaskan : ’Hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan,  bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tida k dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian  bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari haknya, hingga bermanfaat bagi kebahagiaan dan kesejahteraan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara.” Melihat kepada penjelasan UUPA tersebut menurut aturan hukum

21

  Oloan Sitorus, Dayat Limbong, 2004, “ Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum”, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yokyakarta, hlm 11.

Agraria tanah itu mempunyai fungsi untuk kepentingan individu dan kepentingan umum. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial maksudnya bukan hak milik saja tetapi semua hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 16 UUPA. Sehubungan dengan hal tersebut bahwa: Seyogianya Pasal 6 itu semua “hak” agraria mempunyai fungsi sosial. Dalam hal ini tidak hanya tanah saja tetapi hak – hak agraria selain tanah yang mencakup bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi sosial. 22 Dasar hukum fungsi sosial tersebut didasarkan pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” Melihat pada pasal tersebut, maka  tanah yang dimiliki seseorang bukan hanya memiliki fungsi sosial dan diperuntukkan bagi  pemiliknya saja, tetapi juga harus bermanfaat bagi bangsa Indonesia seluruhnya dan sebaliknya setiap tanah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum, maka pemilik dengan sukarela harus menyerahkan tanahnya.

B. Tinjauan Khusus 1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa  yang artinya menahan.23  Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan 22

AP. Perlindungan, 1991,“ Komentar Atas UUPA”, Bandung : Mandar Maju, hlm.

62. 23

 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 307

kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. 24 Kata wakaf menurut bahasa arab berarti “al-habsu” yang berasal dari kata kerja bahasa arab habasa-yahbisu-habsan yang berarti menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “habbasa” yang berarti mewakafkan harta kepada Allah SWT. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja bahasa arab waqafa-yaqifu-waqifan yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut istilah syara’/hukum Islam adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan. 25 Pengertian wakaf menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, yaitu : “Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk  jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.” Disamping pengertian tersebut ada beberapa ulama dan cendikiawan muslim yang memberikan pengertian wakaf, antara lain : 1). Mahzab Hanafi Wakaf adalah menahan benda yang statusnya tetap milik si wakif (orang yang mewakafkan) dan yang disedekahkan adalah manfaatnya saja. 26

24

 Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad al-Hussaini,  Kifayahal-Akhyar Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 319 25   Adijani Al-Alabij, 1992, Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan  Praktek , Bandung, Rajawali Press, hlm. 23. 26  Abdurrahman, 1994,, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 18.

2). Mahzab Maliki Wakaf adalah menjadikan manfaat benda yang dimiliki baik berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan pada orang yang berhak dengan bentuk  penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkan. 27 3). Mahzab Hambali Wakaf adalah menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya dan memuaskan semua hak penguasaan terhadap harta itu sedangkan manfaatnya dipergunakan  pada kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. 28 4).Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991) Pasal 215 ayat (1) : Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau  badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya atau melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. 5). Mohammad Daud Ali Wakaf artinya menahan yakni menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan  pengertian wakaf adalah salah satu lembaga pemanfaatan harta yang sangat digalakkan dalam ajaran agama Islam karena merupakan  perbuatan baik yang pahalanya tidak terputus-putus diterima oleh yang

27

 Ibid, hlm. 19. 20  Ibid hlm 21

28

melakukannya selama barang yang diwakafkan itu tidak musnah dan terus dimanfaatkan orang.29 6). Koesoemah Atmaja Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu  barang atau barang keadaan telah dikeluarkan atau diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat semula, guna kepentingan seseorang maksudnya atau tujuannya atau barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati. 30 2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf sebenarnya dalam Al-Qur’an tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas tetapi dalam beberapa ayat memerintahkan manusia  berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Hal ini dipandang oleh para ahli sebagai landasan perwakafan. Diantara ayat-ayat tersebut adalah : 1). Q.S. Al Imran ayat 92 Artinya : kamu sekalian tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. 2). Q.S Al Baqarah ayat 267

29

  Mohammad Daud Ali, 1998, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf,  Jakarta, Universitas Indonesia Press, , hlm. 27 30  Abdurrahman, Op Cit, hlm. 22

Artinya : Hai orang-orang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian yang Kami keluarkan dari  bumi untuk kamu…… 3). Q.S. Al Hajj ayat 77 Artinya : …dan perbuatlah kebajikan, supaya

kamu mendapat

kemenangan.31 Selain dari ayat-ayat yang mendorong manusia berbuat baik untuk kebaikan orang lain dengan membelanjakan atau menyedekahkan harta di atas, para ulama menyandarkan masalah wakaf ini kepada dasar hukum dari sunnah nabi. Dalam kitab-kitab hadist banyak sekali hadist Rosulullah yang dapat dijadikan pegangan tentang wakaf ini. Dalam Al Qur’an Allah SWT telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Orang-orang jahiliyah tidak mengenal wakaf akan tetapi wakaf itu diciptakan dan diserukan oleh Rosulullah karena kecintaan beliau kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Dari sekian  banyaknya hadist Rosulullah diantaranya yang menganjurkan tentang wakaf adalah : 1) Dari Abu Hurairah, bahwa Rosulullah bersabda : Bahwa manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang mendoakan kepadanya.

31

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah, Bandung, Alma Arif, 1987, hlm. 5.

Hadist diatas bermakna bahwa amal orang yang telah mati ini terputus  pembaruan pahalanya kecuali ketiga perkara ini karena ketiganya itu  berasal dari nasab keturunan : anak yang dimiliki, dan sekedah  jariyahnya yang kesemuanya berasal dari usahanya.32 2) Dari Ibn Umar Ibn Al-Khatab yang mempunyai sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada nabi untuk meminta nasihat tentang harta itu seraya berkata : “Ya, Rosulullah sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu. Rosulullah berkata “jika engkau mau wakafkanlah tanah itu sedekahkanlah hasilnya. Berkata Ibn Umar : Maka Umar mewakafkan tanah itu untuk orang fakir, kepada kerabat, kepada budak, untuk jalan Allah, kepada orang terlantar dan tamu. Tidaklah orang yang mengurusi (nadzir) memakan sebagian dari harta itu secara patut atau memberi pakan sebagian dari harta asalah tidak  bermaksud mencari kekayaan. Para ulama salaf bersepakat bahwa wakaf itu sah adanya dan wakaf Umar di Khaibar itu adalah wakaf yang  pertama terjadi di dalam Islam. 33 3) Dari utsman ra bahwa ia mendengar Rosulullah bersabda : Barang siapa menggali sumur raumah maka baginya surga. Utsman berkata maka sumur itupun aku gali. Dalam suatu riwayat Al-Baqhowi : Bahwa seseorang lelaki dari bani Ghiffar mempunyai sebuah mata air yang dinamakan Raumah, sedang ia menjual satu kaleng dari airnya dengan 32

33

Fiqih Sunnah buku ke-13, Bandung, PT. Alma Arif, 1998, hlm. 68.  Abdurrahman, Op.Cit, hlm. 29.

harga satu mud. Maka Rosulullah berkata kepadanya : Maukah engkau menjualnya kepada dengan satu mata air dalam surga ? Orang itu menjawab : Wahai Rosulullah, aku dan keluargaku tidak mempunyai apa-apa selain itu. Berita itu sampaikan kepada Utsman. Lalu Utsman membelinya dengan harga 35 ribu dirham kemudian datanglah Utsman kepada Nabi lalu berkata : Maukah engkau menjadikan bagiku seperti apa yang hendak engkau jadikan sumur itu wakaf bagi kaum muslimin.

34

3. Macam-macam Wakaf

Wakaf itu terdiri dari dua macam yaitu : a. Wakaf ahli atau wakaf keluarga atau wakaf khusus Yang dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau  bukan. Di beberapa negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, setelah berlangsungnya wakaf ahli ini selama puluhan tahun menimbulkan masalah, terutama kalau wakaf ahli ini berupa tanah  pertanian. Namun kemudian terjadi penyalahgunaan, misalnya : 1). Menjadikan wakaf ahli sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerima setelah wakif meninggal dunia. 2). Wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditur terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang sebelum ia mewakafkan tanahnya itu.

34

35

 Op Cit, hlm. 70. 35  27 Mohammad Daud Ali, Op.Cit, hlm. 90

Menghadapi kenyataan semacam itu, di beberapa negara yang bidang  perwakafannya telah mempunyai sejarah lama, lembaga wakaf ahli itu diadakan peninjauan kembali yang hasilnya dipertimbangkan lebih baik lembaga wakaf ahli ini dihapuskan.

36

Sedangkan untuk sementara waktu wakaf ahli dapat diambil menjadi  jalan keluar untuk mempertemukan ketentuan-ketentuan hukum adat di  beberapa daerah di Indonesia dengan ketentuan ketentuan hukum Islam yaitu mengenai macam-macam harta yang menurut hukum adat dipertahankan menjadi harta keluarga secara kolektif, tidak diwariskan kepada anak keturunan secara individual seperti tanah pusaka di Minangkabau, tanah dati di Ambon, barang barang kelakeran di Sulawesi dan lain sebagainya. 37  b. Wakaf Umum atau Wakaf Khairi Yang dimaksud dengan wakaf umum adalah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk mendirikan masjid, mewakafkan sebidang kebun yang hasilnya untuk dapat dimanfaatkan untuk membina suatu pengajian dan sebagainya. Wakaf umum inilah yang perlu digalakkan dan dianjurkan untuk dilakukan kaum muslimin, karena wakaf ini dapat dijadikan modal untuk menegakkan agama Allah, membina sarana keagamaan, membangun sekolah, menolong fakir miskin, anak yatim piatu, orang terlantar, dan sebagainya. Macam wakaf

36

 Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hlm. 14. Mohammad Daud Ali, Op.Cit, hlm. 64

37

inilah yang pahalanya terus menerus mengalir dan diperoleh wakif sekalipun sudah meninggal dunia. 4. Syarat dan Unsur dalam Wakaf

Mengenai bagaimana keutamaan dari harta wakaf ini dapatlah dijelaskan bahwa : “Mewakafkan harta benda jauh lebih utama daripada bersedekah dan  berdema biasa, lagi pula lebih besar manfaatnya. Sebab harta itu kekal dan terus menerus selama harta itu tetap menghasilkan atau tetap digunakan sebagai layaknya dengan cara yang produktif.” 38 Oleh karena untuk kepentingan orang banyak dan masyarakat, bentuk harta wakaf itu amat besar manfaatnya dan amat diperlukan untuk kelangsungan usaha-usaha amal Islam sebagai sumber yang tidak akan habis untuk  pembiayaan yang semakin lama semakin meningkat. Wakaf sebagai harta yang kekal yang selalu menjadi sumber kekayaan membiayai amal-amal kemasyarakatan dalam ajaran Islam yang  beraneka warga itu sudah sepantasnyalah menjadi perhatian kita seluruh kaum muslimin, terutama di Indonesia yang sedang dalam periode  pergeseran kepada masyarakat modern yang lebih maju yang susunan harta itu harus dijalankan dengan organisasi yang modern pula. Menurut Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : 1) Ada orang yang berwakaf (wakif)

38

 Ibid hlm 8

2)  Nazhir 3) Harta benda wakaf 4) Ikrar wakaf 5) Peruntukkan harta benda wakaf 6) Jangka waktu wakaf Sedangkan untuk sahnya suatu wakaf menurut hukum Islam harus dipenuhi tiga syarat : a. Wakaf mesti kekal dan terus menerus artinya tidak boleh dibatasi dengan  jangka waktu, oleh sebab itu tidak sah bila dikatakan oleh orang yang  berwakaf.  b. Wakaf tidak boleh dicabut. Bila terjadi suatu wakaf dan wakaf itu telah sah, maka pernyataan wakaf itu tidak boleh dicabut. Wakaf yang dinyatakan dengan perantara wasiat, maka pelaksanaannya dilakukan setelah wakif meninggal dunia dan wakaf itu tidak seorangpun yang  boleh mencabutnya. c. Wakaf tidak boleh dipindah tangankan. Dengan terjadinya wakaf, maka sejak itu harta itu telah menjadi milik Allah SWT. Pemilikan itu tidak  boleh dipindah tangankan kepada siapapun baik orang, Badan Hukum, maupun Negara. Setiap wakaf harus sesuai dengan tujuan wakaf pada umumnya . 5. Harta Benda Wakaf

Pengertian harta benda wakaf menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 41 Tahun 2004 :

“Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan /atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif.” Menurut Pasal 16 UU Nomor 41 Tahun 2004, harta benda wakaf terdiri dari : 1) Benda tidak bergerak 2) Benda bergerak Yang dimaksud dengan benda tidak bergerak meliputi : a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar, dapat juga diikuti dengan bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya dan tanaman serta benda lain yang berkaitan dengan tanah.  b. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syariah dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut prinsip Hukum Agraria Nasional kita, hanya Hak Milik yang mempunyai sifat penuh dan bulat (bukan mutlak). Sedangkan hak hak lainnya atas tanah seperti Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai hanya mempunyai sifat yang terbatas. Karena pemegang haknya itu sendiri terikat dengan jangka waktu dan syarat-syarat tertentu. Bertitik tolak dari prinsip tersebut diatas, karena perwakafan ini  bersifat kekal dan abadi untuk selama-lamanya, maka oleh karena itu hak

atas tanah yang bersifat terbatas dalam tenggang dan jangka waktu tertentu dan terikat dengan syarat tertentu seperti dalam tanah yang berstatus sebagai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai tidak dapat diwakafkan. Dengan perkataan lain tanah yang dapat diwakafkan hanyalah tanah yang berstatus sebagai Hak Milik. Apabila pemegang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan maupun Hak Pakai ingin mewakafkan tanah yang dalam penguasaannya, maka terlebih dahulu ia harus mengajukan  permohonan perubahan (konversi). Hal-hal yang menjadi hak milik setelah hak milik itu dipunyainya barulah tanah tersebut bisa diwakafkan.

39

Wakaf untuk benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a.

Uang

 b.

Logam mulia

c.

Surat berharga

d.

Kendaraan

e.

Hak atas kekayaan intelektual

f.

Hak sewa

g.

Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan  peraturan perundangan-undangan yang berlaku

Harta benda wakaf ini baik bergerak maupun tidak bergerak hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. 6. Pihak-pihak Yang Terkait dengan Wakaf

39

H. Taufik Hamami, Op.Cit, hlm. 29-30.

6.1. Wakif Orang yang mewakafkan hartanya dalam istilah Islam disebut wakif. Sedangkan pengertian wakif menurut Undang-undang  Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 2 : “Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.” Dalam Pasal 7 Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa ; Wakif meliputi : a. Perseorangan  b. Organisasi c. Badan Hukum Untuk mewakafkan tanah yang dimiliki, tidak semua orang dapat melakukannya atau dapat dianggap sah wakaf yang telah diberikan itu karena untuk menjadi seorang wakif harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut : a) Orang yang berwakaf itu harus merdeka dan pemilih penuh dari  barang yang diwakafkan. Tidak sah wakafnya seseorang budak sahaya atau tidak sah mewakafkan tanah milik orang lain atau wakafnya seseorang pencuri atas barang curiannya.  b) Orang yang berwakaf itu harus berakal sempurna. Tidak sah wakaf yang diberikan oleh orang gila dan tidak sah pula wakaf yang diberikan oleh orang lemah akalnya disebabkan sakit atau terlalu lanjut usia, juga tidak sah wakafnya orang dungu karena akalnya dipandang kurang. Wakaf itu memerlukan keharusan akal sehat dan dengan pertimbangan yang sehat pula. c) Orang yang berwakaf itu harus cukup umur atau sudah balig. Karena cukup umur atau balig itu lazim dipandang sebagai indikasi sempurnanya akal seseorang. Oleh sebab itu tidak sah wakaf yang diberikan oleh anak kecil, apakah ia sudah mampu melakukan tamyiz atau belum. d) Orang yang berwakaf harus berpikir jernih dan tenang, tidak tertekan karena bodoh, bangkrut, atau lalai walaupun wakaf tersebut dilakukan melalui seorang wali.40 40

Mohammad Daud Ali, Op.Cit, hlm. 34.

Mengenai

masalah

 pertimbangannya

kedewasaan

adalah

atas

atau

kesempurnaan

akal

cukup yang

umur dimiliki

seseorang. Fiqih Islam menentukan bahwa orang berumur 15 tahun dipandang telah mempunyai pertimbangan kehidupan. Akan tetapi kadangkala anak yang sudah berumur 15 tahun juga belum mempunyai

kesempurnaan akal. Dalam hal ini ada ide untuk

mebedakan pengertian antara baliq dan rasyid. Akan lebih tepat apabila dalam menentukan kecakapan ditentukan dengan adanya syarat rasyid.41

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41

Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa syarat seorang wakif  perseorangan adalah : a. Dewasa  b. Berakal sehat c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum d. Pemilih sah harta benda wakaf Wakif badan hukum / organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hokum / organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf miliknya sesuai dengan anggaran dasar badan hokum / organisasi tersebut. 6.2. Nazhir Pengawasan atau perwalian harta wakaf pada dasarnya menjadi

41

hak

wakif,

akan

 Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit, hlm. 9.

tetapi

wakif

dapat

menyerahkan

 pengawasan harta wakaf itu kepada orang lain baik perorangan maupun badan hukum atau organisasi. Guna lebih menjamin agar  perwakafan dapat terselenggara dengan baik, negara juga berwenang campur tangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur seluk-beluk perwakafan. Pengertian Nazhir dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4 adalah sebagai berikut : “Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.” Sebagaimana wakif, untuk menjadi seorang nazhir juga harus mempunyai syarat-syarat yaitu : 1) Warga Negara Republik Indonesia 2) Beragama Islam 3) Sudah dewasa 4) Amanah 5) Mampu secara jasmani dan rohani 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum Sedangkan untuk nazhir yang berbentuk badan hukum syaratnya adalah: a) Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan harus memenuhi syarat Nazhir perseorangan ;  b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan  perundangan yang berlaku ;

c) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,  pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan islam. Semua persyaratan yang disebutkan diatas tercakup dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tah un 2004 Tentang Wakaf. Adanya persyaratan di atas dimaksudkan agar pengurus baik yang terdiri dari perorangan maupun suatu badan hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Khusus untuk perwakafan tanah

milik,

Nazhir

yang

berbentuk

badan

hukum

harus

mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang di wakafkan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, Nazhir mempunyai tugas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yaitu: 1)

Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

2)

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; a. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;  b. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tugas-tugas yang dibebankan kepada nazhir itu termasuk cukup

 berat sehingga selain kewajiban nazhir juga mempunya hak. Hak yang dimiliki nazhir adalah Nazhir berhak menerima imbalan dari hasil  bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang

 besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen). Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. 6.3. PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa: “Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya

disingkat

PPAIW

adalah

pejabat

berwenang

yang

ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Akta Ikrar Wakaf.” Sebagaimana diketahui bahwa mewakafkan tanah hak milik merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan melalui sebuah ikrar atau pernyataan. Untuk itu diperlukan seorang pejabat khusus yang secara resmi ditunjuk. Dalam

Peraturan Pemerintah

 Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa : Pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrakan kehendaknya secara tegas dan jelas kepada nazhir di hadapan PPAIW sebagaimana Pasal 9 ayat (2) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi . Sedangkan PPAIW sendiri diangkat dan diberhentikan oleh menteri agama seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 ayat (2). Apabila dibaca secara seksama mengenai isi pasal tersebut maka ruang lingkupnya masih sangat umum dan tidak dijelaskan secara spesifik mengenai PPAIW itu sendiri. Penegasan mengenai hal ini lebih lanjut Menteri Agama mengaturnya

dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 yang secara tegas ada dalam tiga pasal yaitu Pasal 5 sampai

dengan Pasal 7.

Disebutkan bahwa Kepala KUA (Kantor Urusan Agama) ditunjuk sebagai PPAIW. Administrasi perwakafan diselenggarakan oleh KUA kecamatan dan dalam hal suatu kecamatan tidak ada KUA nya maka Kepala Kanwil Departemen Agama menunjuk Kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut. Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agama itu menyebutkan  bahwa PPAIW wajib menyelenggarakan daftar akta ikrar wakaf. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif ataupun kuasanya harus menyerahkan surat dan/atau tanda bukti kepemilikan atas harta  benda

yang diwakafkannya

tersebut

kepada

PPAIW.

Hal

ini

dimaksudkan agar diperoleh kepastian keberadaan harta benda wakaf dan kebenaran adanya hak wakif atas harta benda wakaf dimaksud. PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar ditandatangani, dengan melampirkan salinan akta ikrar wakaf  beserta surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya. Instansi yang berwenang di bidang wakaf tanah dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional, akan menerbitkan bukti  pendaftaran harta benda wakaf dan bukti pendaftaran tersebut akan disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

6.4. Badan Wakaf Indonesia Pengertian badan wakaf menurut Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 41 Tahun 2004 yaitu : “Badan wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.” Badan tersebut merupakan lembaga independen yang melaksanakan tugas di  bidang perwakafan yang melakukan pembinaan terhadap nazhir, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, memberikan persetujuan atas perubahan  peruntukan dan status harta benda wakaf dan memberikan saran dan  pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di  bidang perwakafan.

Badan wakaf Indonesia ini, sesuai dengan

ketentuan Pasal 48 UU Nomor 41 Tahun 2004, berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk  perwakilan di Provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai kebutuhan.

Anggota

badan

wakaf

Indonesia

harus

dengan memenuhi

 persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 UU Nomor 41 Tahun 2004 yang meliputi : a) Warga Negara Indonesia  b) Beragama Islam c) Dewasa d) Amanah e) Mampu secara jasmani dan rohani f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

g) Memiliki pengetahuan, kemampuan dan/atau pengalaman di  bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya dari ekonomi syariah h) Mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan  perwakafan nasional i) Serta persyaratan lain untuk menjadi anggota badan wakaf Indonesia di tetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia. 7. Perubahan Harta Benda Wakaf

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa perwakafan  bertujuan untuk memanfaatkan sesuatu baik untuk kepentingan ibadah maupun sosial. Dan disyaratkan agar harta yang diwakafkan haruslah  benda yang mempunyai nilai manfaat dan sifatnya kekal. Akan tetapi jika melihat realita yang ada bahwa tidak semua dari benda yang diwakafkan itu kekal dzatnya, contohnya saja kayu usuk untuk bangunan masjid,  jendela, atau perlengkapan bangunan lainnya yang dimungkinkan akan kerusakannya suatu saat yang akan datang. Sayyid sabiq menyatakan,bahwa apabila wakaf telah terjadi, maka tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diperlakukan dengan sesuatu yang menghilangkan kewakafannya. Bila orang yang berwakaf mati, maka wakaf tidak diwariskan, sebab yang demikian inilah yang dikehendaki oleh wakaf dank arena ucapan Rasulullah SAW,seperti yang disebut dalam hadis Ibnu Umar, bahwa “tidak dijual, tidak dihibahkandan tidak

diwariskan.42 Dalam hadits Rasulullah dijelaskan: Artinya: Dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Nabi SAW mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan, atau wariskan) asal (pokok)nya, dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah”. (HR. Bukhari dan Muslim).43 Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa benda asal atau pokoknya tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, apabila suatu saat benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau sudah berkurang manfaatnya, kecuali dengan ada  perubahan pada benda wakaf tersebut, seperti menjual, merubah bentuk / sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain,  bolehkah perubahan itu dilakukan terhadap benda wakaf tersebut, mengingat pentingnya menjaga amanat wakif dan sisi manfaat harta wakaf tersebut. Dalam KHI pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004. Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a. dijadikan jaminan  b. Disita c. Dihibahkan 42

Rachmadi Usman,Op. cit.,hlm. 64  Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia , Jakarta Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, hlm. 62 43

d. Dijual e. Diwariskan f. Ditukar, atau g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.  Namun dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas  persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena adanya pengecualian wajib ditukar dengan harta  benda yang mempunyai manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. 44 Dalam fiqh Islam pada dasarnya perubahan peruntukan dan status tanah wakaf itu tidak diperbolehkan, kecuali apabila tanah wakaf tersebut tidak lagi dimanfaatkan lagi sesuai dengan tujuan wakaf, maka tanah wakaf tersebut dapat dilakukan perubahan baik peruntukannya maupun statusnya. Dalam fiqih juga dikenal prinsip maslahat, yaitu memelihara maksud syara‟, yakni memberikan kemanfaatan dan menghindari hal -hal yang merugikan. Prinsip ini dijadikan pertimbangan dalam perubahan menukar dan menjual harta wakaf untuk mencapai fingsinya sebagaimana dinyatakan si wakif.45

44

 Abd. Shomad, Op. cit., hlm. 386  Ibid, hlm. 387

45

Perubahan status dan penggunaan tanah wakaf terebut harus segera dilaporkan oleh nazhir kepada Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pasal 11. 46 Dalam PP No. 28 tahun 1977 juga menyatakan bahwa pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan tanah wakaf. Tetapi sebagai pengecualian, dalam keadaan kasus tertentu dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, yang alasannya meliputi: a.

Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif.

 b.

Karena untuk kepentingan umum. 47 Penyelesain perselisihan benda wakaf ditegaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang menyangkut  persoalan benda wakaf dan nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 48 Secara umum, ada beberapa macam sifat permasalahan dari suatu sengketa tanah, antara lain : a. Masalah yang menyangkut prioritas dapat ditetapkan sebagai  pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak atau atas tanah yang belum ada haknya.  b. Bantahan terhadap sesuatu alasan hak atau bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak. 46

Juhaya S. Praja, Op. cit., hlm 46 Adijani Al- Alibij, Op. cit., hlm. 38 48 Rachmadi Usman, Op. cit., hlm. 70 47

c. Kekeliruan / kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan  peraturan yang kurang atau tidak benar. d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial. Berdasarkan penjelasan di atas, maka konflik pertanahan sesungguhnya  bukanlah hal baru. Namun, dimensi konflik makin terasa meluas di masa kini, bila dibandingkan pada masa kolonial.

Mengenai konflik pertanahan adalah merupakan bentuk ekstrim dan keras dari persaingan. Secara makro, sumber konflik bersifat struktural misalnya beragam kesenjangan. Secara mikro, sumber konflik/sengketa dapat timbul karena adanya benturan nilai (kultural), perbedaan tafsir mengenai informasi, data atau gambaran obyektif kondisi pertanahan setempat (teknis), atau perbedaan/benturan kepentingan ekonomi, yang terlihat pada kesenjangan struktur pemilikan dan penguasaan tanah.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian. 49 A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan  yuridis normatife atau hukum normatif. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam  penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. 50 Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). 51 Relevansi pendekatan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu mekanisme  perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk 49

  Soerjono Soekanto, 1985,  Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press,),

hlm.6 50

  Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009,  Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke-11, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,), hlm. 13 – 14 51   Hardijan Rusli , 2006, Metode Penelitian Hukum Normatif, Bagaimana, ( Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun, hlm. 50.

 pembangunan jalan tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah  Deskriptif Analitis yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya. 52 Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematik mengenai segala hal yang berhubungan dengan mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang. C. Sumber dan jenis data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Data primer Pengumpulan

data

primer

dilakukan

dengan

metode

wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih  bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.53  Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara bebas terpimpin, adalah

52

merupakan

kombinasi

antara

wawancara

bebas

Sumardi Suryabrata , Metodologi Penelitian, (Jakarta:Rajawali, 1993), hlm.19 Ronny Hanitijo Soemitro, Op Cit , hlm. 83

53

dan

terpimpin.54  Peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi pewawancara harus pandai mengarahkan jalannya wawancara  jika ternyata yang menjadi informan dan narasumber menyimpang dari permasalahan. Narasumber didapat dari : a. Kepala

Kantor

Pertanahan

Kota

Semarang,

selaku

ketua

 pelaksana pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol BatagSemarang II Seksi V di Kota Semarang.  b. Pejabat Pembuat Komiten (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol BatagSemarang II Seksi V di Kota Semarang. ; c. Para Nazhir yang harta benda wakafnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang., d. Ketua Badan Pelaksana Perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Semarang, e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang, f. Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi dan Rekan selaku Tim penilai obyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang. 2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan

54

 Ibid , hlm. 84

hukum. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:55 a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan : 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ; 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ; 3) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ; 5) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 6) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional; 7) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

55

Burhan Ashosofa, 2000,  Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta,), hlm.

104

 Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan  Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. 8) Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang

Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap

Permohonan Penukaran / Perubahan Status

Harta Benda

Wakaf ;  b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menerangkan  bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat  para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder,

seperti

kamus

Bahasa

Inggris,

Bahasa

Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain. D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Disini penulis akan mempergunakan data primer dan

data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut : a. Data Primer Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum in concreto. Untuk memperoleh data primer tersebut penulis menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber.Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. 56  b. Data Sekunder Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil  penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau  bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. 57 Pengumpulan data dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan dokumentasi ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dibahas,

dan

diharapkan

dapat

memberikan

solusi

dari

suatu

 permasalahan.

56

 Suharsini Arikunto, 2006 , Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta,), hlm. 227 57   Mukti Fajar dan Yulianto,  Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156

E. Teknik Penyajian Data

Studi pustaka adalah merupakan teknik untuk memperoleh data melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier dan atau bahan non-hukum. 58 Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan  pustaka yang diperoleh dari berbagai literatur atau buku-buku, dan  perundang-undangan yang berkaitan

dengan

permasalahan

dalam

 penelitian ini. Cara yang ditempuh ialah dengan membaca, memahami, mengutip bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan, yakni terkait persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan persoalan perubahan status harta benda wakaf. F. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  Kualitatif yaitu data-data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian. 59 Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang  berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis 58

 Ibid , hlm. 160. Sudarwan Denim, 2002,  Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka Setia),

59

hlm. 62

dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian. 60 Metode berpikir induktif adalah metode yang digunakan dalam  berpikir dengan bertolak dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan difenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang  belum diteliti. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif. Sedangkan dalam penelitian ini hal yang akan dianalisa adalah mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang.

60

 Ibid, hlm. 63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perubahan status harta benda wakaf mengacu pada : 1)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

2)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;

3)

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

4)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ;

5)

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dirubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 tahun 2015 tentang perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

6)

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan

Proyek Strategis Nasional; 7)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

8)

Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur

Penyusunan

Rekomendasi

Terhadap

Permohonan

Penukaran / Perubahan Status Harta Benda Wakaf ; 9)

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 620 /8 tahun 2015 Tanggal 4 Mei 2015 tentang Persetujuan Pembaharuan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Provinsi Jawa Tengah

10) Keputusan Walikota Semarang Nomor: 451.5/543, Tanggal 8 Juni 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Penukaran / Perubahan Status Harta Benda Wakaf Kota Semarang. Sebagai hasil penelitian antara lain diperoleh data harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah jalan tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang sebagai berikut :

Tabel 1 DAFTAR HARTA BENDA WAKAF BERUPA TANAH/BANGUNAN/TANAMAN YANG TERKENA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL BATANG SEMARANG II SEKSI V DI KOTA SEMARANG

N O

1

NAMA OBYEK WAKAF / LOKASI

NAMA NAZIR

BUKTI KEPEMILIKAN TANAH

MASJID BAITUL MUSTAQFIRIN

1. M.A. Jazuli

WAKAF SHM. 454

Kelurahan Tambakaji

2. Ruswanto, S.Pd

WAKAF SHM. 457

Kecamatan Ngaliyan

3. Nahrowi

LUAS TANAH (M2) No. Bid

KETER. TOT AL

TERKENA TOL

81

369

363

WAKAF SHM.  No.1422

376

459

459

WAKAF SHM.  No.1893

28

94

94

WAKAF No. 1879

193

583

583

WAKAF No. 1880

200

444

444

4. Bahrun 5. Muchlisin 2

MUSHOLLA ANNIKMAH

Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan

3

MUSHOLLA Al MAQOSID

Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan

1. Drs. Sartono 2. Parmanto A.M 3. Didiek Sarmadi

4. Abdul Chamid 5. Slamet Samtoso 1. Abdul Afif Efendi, S.Sos 2. Ruswanto, S.Pd 3. Nahrowi, S.Pd 4. Suharno 5. Fundholi

4

MI. NURUL ISLAM

Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan

1. Roma Wianto, S.Sos 2. Jumaidi, S.Pd.I 3. Muthohiroh 4. Aris Sunandar 5. Mintarso

5

MASJID BAITURROKHIM

1. Muhamad Masnun

Kelurahan Tambakaji

2. Sular

Kecamatan Ngaliyan

3. Ahmad Dzikron

3

MUSHOLLA Al MAQOSID

Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan

4. Abdul Chamid 5. Slamet Samtoso 1. Abdul Afif Efendi, S.Sos 2. Ruswanto, S.Pd 3. Nahrowi, S.Pd

WAKAF SHM.  No.1893

28

94

94

WAKAF No. 1879

193

583

583

WAKAF No. 1880

200

444

444

WAKAF SHM No. 2125

50

1.500

1.500

WAKAF SHM.No. 1839

123

201

201

278.1

504

504

4. Suharno 5. Fundholi 4

MI. NURUL ISLAM

Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan

1. Roma Wianto, S.Sos 2. Jumaidi, S.Pd.I 3. Muthohiroh 4. Aris Sunandar 5. Mintarso

5

MASJID BAITURROKHIM

1. Muhamad Masnun

Kelurahan Tambakaji

2. Sular

Kecamatan Ngaliyan

3. Ahmad Dzikron

4. Asikin 5. H.Masyhuri, S.Ag 6

TPQ BAITUL HUDA

Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan

1. RUBIYONO 2. MASWAN, S. Ag 3. ZAENAL ARIFIN, M. Ag 4. WAHADI 5. H. SUPAAT

7

MUSHOLA BAITUL MUTTAQIN

Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan

1. YUSRON FATHONI 2. H. MOCHAMAD MIFTAH 3. M. MASDAR 4. DRS. HN. MUSTAM AJI 5. Drs. PAIDI

8

MASJID AR RIDHO

Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan

1. BUDI UTOMO, SH 2. ZAKARIA AMSORI, BA 3. MOCHAMAD

WAKAF SHM.No.1989

4. Asikin 5. H.Masyhuri, S.Ag 6

TPQ BAITUL HUDA

Kelurahan Tambakaji Kecamatan Ngaliyan

1. RUBIYONO

WAKAF SHM No. 2125

50

1.500

1.500

WAKAF SHM.No. 1839

123

201

201

278.1

504

504

WAKAF SHM.  No.1210

439

99

99

WAKAF SHM.No. 464

793

2,367

1,842

WAKAF SHM  No.1626

727

233

233

2. MASWAN, S. Ag 3. ZAENAL ARIFIN, M. Ag 4. WAHADI 5. H. SUPAAT

7

MUSHOLA BAITUL MUTTAQIN

Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan

1. YUSRON FATHONI 2. H. MOCHAMAD MIFTAH 3. M. MASDAR 4. DRS. HN. MUSTAM AJI 5. Drs. PAIDI

8

MASJID AR RIDHO

Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan

1. BUDI UTOMO, SH 2. ZAKARIA AMSORI, BA 3. MOCHAMAD

WAKAF SHM.No.1989

MIFTAH 4. Drs. H.N MUSTAM AJI 5. SARJONO 9

10

MUSHOLA AT TAUBAH 1. SUTARJI

Kelurahan Purwoyoso

2. YADI TRI MULYONO

Kecamatan Ngaliyan

3. SUPARDJO

TEMPAT PEMAKAMAN 1. RUBIYONO UMUM 2. MASWAN, Kelurahan Purwoyoso S.Ag 3. ZAENAL Kecamatan Ngaliyan ARIFIN, M.Ag

4. WAHADI 5. SUPAAT 11

MASJID BAITUL HUDA

Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan

1. RUBIYONO 2. MASWAN, S.Ag 3. ZAENAL ARIFIN, M.Ag 4. WAHADI 5. SUPAAT

MIFTAH 4. Drs. H.N MUSTAM AJI 5. SARJONO 9

10

MUSHOLA AT TAUBAH 1. SUTARJI

Kelurahan Purwoyoso

2. YADI TRI MULYONO

Kecamatan Ngaliyan

3. SUPARDJO

TEMPAT PEMAKAMAN 1. RUBIYONO UMUM 2. MASWAN, Kelurahan Purwoyoso S.Ag 3. ZAENAL Kecamatan Ngaliyan ARIFIN, M.Ag

WAKAF SHM.  No.1210

439

99

99

WAKAF SHM.No. 464

793

2,367

1,842

WAKAF SHM  No.1626

727

233

233

WAKAF SHM. No 390

645.1

238

181

WAKAF SHM.No. 2720

583

44

44

WAKAF No. 00013

125

327

135

4. WAHADI 5. SUPAAT 11

MASJID BAITUL HUDA

Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan

1. RUBIYONO 2. MASWAN, S.Ag 3. ZAENAL ARIFIN, M.Ag 4. WAHADI 5. SUPAAT

12

MUSHOLLA BAITUS SALAM

Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan

1. RUBIYONO 2. MASWAN, S.Ag 3. ZAENAL ARIFIN, M.Ag 4. WAHADI 5. SUPAAT

13

MUSHOLA AN NUR

Kelurahan Purwoyoso

14

1. H.N MUSTAM AJI 2. FATHONI ABDILLAH

Kecamatan Ngaliyan

3. SUPAAT

MUSHOLLA NURUL HIDAYAH

1. AHMAD SUBAKIR

Kelurahan Kembangarum

2. SUDADI

Kecamatan Semarang Barat

3. EKO MULYONO 4. DJUMADI 5. SUWARDI

12

MUSHOLLA BAITUS SALAM

1. RUBIYONO

WAKAF SHM. No 390

645.1

238

181

WAKAF SHM.No. 2720

583

44

44

WAKAF No. 00013

125

327

135

2. MASWAN, S.Ag 3. ZAENAL ARIFIN, M.Ag

Kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngaliyan

4. WAHADI 5. SUPAAT 13

1. H.N MUSTAM AJI 2. FATHONI ABDILLAH

MUSHOLA AN NUR

Kelurahan Purwoyoso

14

Kecamatan Ngaliyan

3. SUPAAT

MUSHOLLA NURUL HIDAYAH

1. AHMAD SUBAKIR

Kelurahan Kembangarum

2. SUDADI

Kecamatan Semarang Barat

3. EKO MULYONO 4. DJUMADI 5. SUWARDI

74

Mekanisme perubahan Status / penukaran harta benda wakaf yang akan diubah statusnya menurut Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu dilakukan sebagai berikut: a.  Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;  b.

Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;

c.

Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan

74

Mekanisme perubahan Status / penukaran harta benda wakaf yang akan diubah statusnya menurut Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, yaitu dilakukan sebagai berikut: a.  Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;  b.

Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota;

c.

Kepala kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya Bupati / Walikota setempat membuat Surat Keputusan;

d.

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota meneruskan  permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri Agama ; dan

e.

Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Agama, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh  Nazhir ke Kantor Pertanahan dan / atau lembaga terkait untuk  pendaftaran lebih lanjut.

75

Dari bagan mekanisme di atas dapat dijelaskan bahwa pihak yang terkait dan mekanisme perubahan status Harta Benda Wakah yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum adalah sebagai berikut : 1. Nazhir

Sebagai pengelola dan pihak yang berhak atas harta benda wakaf setelah memperoleh informasi dan pemberitahuan dari tim Pelaksana  pengadaan tanah bahwa harta benda wakafnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang

II Seksi V di Kota

Semarang segera menyiapkan berkas / data-data terkait sebagai  pendataan awal. Data tersebut meliputi Fotocopi KTP para pengurus  Nazhir, Fotocopi bukti kepemilikan tanah (Sertipikat/Letter D/ Surat

76

Penguasaan, ) yang dimiliki. Selanjutnya Nazhir menyampaikan  permohonan perubahan status (Penukaran) kepada Menteri Agama melalui

Kantor

Urusan

Agama

Kecamatan

setempat

dengan

menjelaskan alasan perubahan status / tukar menukar tersebut.

2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Berdasarkan permohonan dari para Nazhir yang harta benda wakafnya terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Batang-Semarang II, KUA Kecamatan Ngaliyan dan KUA Kecamatan Semarang Barat melakukan verifikasi kelengkapan berkas sesuai ceklist yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Setelah  permohonan

beserta

kelengkapannya

diteruskan

kepada

lengkap Kantor

Kementerian Agama Kota Semarang. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan berkas maka segera diinformasikan kepada Nazhir untuk melengkapinya.

3. Kantor Kementerian Agama Kota Semarang

Sebagai bentuk tindaklanjut usulan permohonan para Nazhir, setelah Kepala KUA Kecamatan melakukan verifikasi maka selanjutnya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang membentuk Tim Penilai harta benda wakaf dan harta penukarnya. akan meneruskan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Salah satu tugasnya adalah adalah menyiapkan rekomendasi atas calon tanah  pengganti wakaf yang telah diusulkan oleh Nazhir. Bersama unsur

77

kedinasan yang lain Kantor Kementerian Agama Kota Semarang memiliki peran yang strategis dalam penukaran / penggantian harta  benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang bersama tim penilai melakukan kajian dan tinjauan lapangan

dan memastikan apakah harta benda

Penukar / Pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. Dengan berpedoman pada ketentuan bahwa izin tertulis dari Menteri Agama hanya dapat diberikan dengan pertimbangan antara lain; nilai dan manfaat harta benda Penukar / Pengganti harus ditetapkan oleh Bupati / Walikota berdasarkan rekomendasi Tim Penilai

Penukar /

Penggantian / Perubahan Status Harta Benda Wakaf, maka peran Kantor Kementerian Agama Kota Semarang sangat penting dan sentral sebelum ditetapkannya tanah penukar / pengganti oleh Walikota Semarang.

4. Pemerintah Kota Semarang (Walikota Semarang)

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Walikota Semarang membentuk tim penilai harta benda  penukar

wakaf

dengan

Keputusan Walikota

Semarang

Nomor:

451.5/543, Tanggal 8 Juni 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Penukaran / Perubahan Status Harta Benda Wakaf Kota Semarang. yang anggotanya adalah sebagai berikut: 1)

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang sebagai

78

Ketua ( Drs. H. Muh. Habib, M.M.) 2)

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kota Semarang sebagai Wakil Ketua (Drs. Suparman, M.Si)

3)

Anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang (Drs. H. Arifin, M.S.I.)

4)

Kepala Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kota Semarang selaku Wakil Sekretaris ( Drs. Ali Sofyan, M.M.)

5)

Kepala Sub Seksi Pengukuran tematik pada Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Anggota (Mokhamad Imron, A. P.Tnh.)

6)

Para Nazhir (sesuai wakaf masing-masing) selaku Anggota

Setelah menerima Surat dari Nadzir Wakaf yang terkena Jalan Tol  perihal Permohonan Usulan Tanah Pengganti, kemudian ditindaklanjuti dengan permohonan pengukuran bidang tanah oleh PPK Pengadaan lahan untuk pembangunan Jalan Tol maka Kantor Pertanahan Kota Semarang melakukan pengukuran atas bidang tanah calon pengganti harta benda wakaf. Selanjutnya KJPP (Appraisal) setelah mendapatkan daftar nominatif terkait tanah penukar yang meliputi : 1) data Identitas dan alamat Nazhir 2) data bukti kepemilikan tanah calon pengganti 3) Peta bidang tanah calon pengganti Selanjutnya Tim Appraisal  melaksanakan kegiatan penilaian atas obyek tanah calon pengganti harta benda wakaf . Penilaian (Appraisal)

79

dilakukan setelah mendapat perintah dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Lahan Jalan Tol.

Tim Penilai bentukan Walikota selanjutnya melakukan penelitian dan  peninjauan lapangan terkait dengan data obyek dan subyek calon tanah  pengganti yang telah diusulkan oleh para Nazhir. Selanjutnya dilaksanakan Rapat Penyusunan Rekomendasi kepada Walikota Semarang Tentang Harta Benda Penukar / Pengganti Harta Benda Wakaf Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II dihadiri oleh Dinas/Instansi terkait dan seluruh Anggota Tim Penilai Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf Kota Semarang. Berdasarkan musyawarah mufakat, bahwa Harta Benda Wakaf (HBW) di Kota Semarang yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V sebanyak 14 HBW (4 masjid, 7 musholla/, 2 madrasah, dan 1 makam). Dengan pertimbangan bahwa  bidang tanah pengganti yang dipilih sudah memenuhi persyaratan memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan harta benda penukar tersebut  berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan. Tim Penilaian memberikan rekomendasi kepada Walikota Semarang, untuk selanjutnya

diterbitkan

keputusan

Walikota

Semarang

tentang

Penetapan Nilai Dan Manfaat Harta Benda Penukar Untuk tanah Wakaf Yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

80

Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang.

5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

Meneruskan permohonan yang telah lengkap kepada Menteri Agama dengan berpedoman pada ceklist yang telah ada terdiri dari : 1)

Data Nazhir

2)

Kelengkapan data Harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, meliputi : Jenis harta benda, Alamat, Status, Luas , NJOP, Pemanfaatan, Alasan Penukar.

3)

Kelengkapan data Harta benda penukar wakaf meliputi : Jenis harta benda, Alamat, Status, Luas , NJOP, Pemanfaatan, Alasan Penukar.

4)

Ceklist Administrasi dan Dokumen apakah sudah ada ataukah  belum antara lain meliputi : a) Surat Permohonan Nazhir ;  b) Surat Pengesahan Nzhir dari KUA Setempat ; c) Surat Kuasa dari Nazhir apabila berhalangan hadir ; d) Surat dukungan / pernyataan persetujuan Mauquf

alaih

/Wakif ; e) ditandatangani oleh seluruh anggota Nazhir dan dua orang saksi perwakilan/tokoh masyarakat setempat di atas materai Rp 6.000, f) Surat perjanjian antara Nazhir dan Penukar

81

g) Surat pernyataan penukar bahwa harta benda wakaf yang lama tidak digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syari’at Islam h) Rencana kerja Nazhir setelah tukar menukar i) Foto copy KTP Nazhir/kuasa Nazhir/Wakif 5) Surat Rekomendasi dari : a) Kepala KUA Kecamatan ;  b) Kepala Kementerian Agama Kota Semarang ; c) Walikota Semarang ; d) Keputusan Walikota Semarang

tentang Pembentukan Tim

Penilai Keseimbangan Tanah Wakaf ; e) Berita acara Tim Penilai Keseimbangan Tanah Wakaf ; f) Dinas Penataan Ruang Kota Semarang ; g) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah ; 6) Identitas dan Kelengkapan Tanah Wakaf, antara lain : a) Sertipikat tanah / Akta Ikrar Wakaf / Akta Perubahan Akta Ikrar Wakaf  b)  NJOP tanah di sekitar tanah wakaf, sebagai pembanding ; c) Harga pasar tanah wakaf (Sesuai Hasil Appraisal) d) Peta lokasi tanah wakaf (Peta Bidang Tanah) ; e) Foto tanah wakaf ; 7) Identitas dan Kelengkapan Tanah Penukar a) Sertipikat tanah Pengganti / Penukar  b)  NJOP tanah di sekitar tanah pengganti wakaf;

82

c) Harga pasar tanah pengganti wakaf (Sesuai Hasil Appraisal) d) Peta lokasi tanah pengganti wakaf (Peta Bidang Tanah) ; e) Foto tanah pengganti wakaf 8) Surat Dukungan Perizinan, antara lain : a) Surat Izin Penunjuk Penggunaan Tanah (SIPPT);  b) Surat Izin lokasi pembangunan (bagi pihak pengembang); c) Rencana pengembangan (site plan). 6. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: 1)

Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.

2)

Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf  berskala nasional dan internasional.

3)

Memberikan

persetujuan

dan

atau

izin

atas

perubahan

 peruntukan dan status harta benda wakaf. 4)

Memberhentikan dan mengganti nazhir.

5)

Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

6)

Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam  penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Di Kota Semarang sebagaimana telah ditetapkan Keputusan Walikota Semarang Nomor : 451.5/543, Tanggal 8 Juni 2017, Tentang

83

Pembentukan Pengurus Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang, Secara herarki kewilayahan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Semarang menjalankan tugas BWI Pusat terkait dengan : 1)

Pertimbangan,

persetujuan,

dan/atau

izin

atas

perubahan

 peruntukan dan status harta benda wakaf yang terkena  pengadaan tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum. 2)

Pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Kepentingan Umum.

Lebih rinci terkait tugas BWI adalah meneliti dan memastikan atas harta benda wakaf beserta penggantinya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008

tentang

Prosedur Penyusunan Rekomendasi

Terhadap

Permohonan Penukaran / Perubahan Status Harta Benda Wakaf : Prosedur

Pelaksanaan

penyusunan

rekomendasi

perubahan

/

 penggantian harta benda wakaf meliputi : a)

Melakukan pengecekan kelengkapan dokumen-dokumen berikut ini : 1) umum; berisi nomor registrasi, nomor dan tanggal surat Dirjen Bimas Islam, dan nomor dan tanggal surat disposisi ketua BWI; 2) identitas Nazhir ; Nazhir harus terdaftar di KUA setempat, jika  Nazhir belum terdaftar maka dokumen akan dikembalikan dan

84

 Nazhir yang bersangkutan harus mengurus administrasi  pendaftarannya; 3) identitas harta benda wakaf yang hendak ditukar atau dirubah statusnya harus terdaftar dan memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW/APAIW)

yang

sah

beserta

dokumen-dokumen

 pendukungnya. Harta Benda Wakaf yang tidak memiliki AIW/APAIW tidak dapat diproses permohonan pertukaran atau perubahan peruntukannya; 4) harta benda penukar harus memiliki dokumen sertifikat atau  bukti kepemilikan yang sah sesuai peraturan perundangundangan.  b)

Melakukan

pengecekan

dokumen

proses

permohonan

 penukaran/perubahan harta benda wakaf yang meliputi : 1)

surat

permohonan

perubahan

status

/

tukar

menukar

ditandatangani oleh Nazhir; 2)

surat kuasa dari Nazhir (dalam hal point a tidak terpenuhi);

3)

surat dukungan/pernyataan persetujuan Mauquf Alaih/Wakif;

4)

fotokopi KTP Nazhir/Kuasa Nazhir/Mauquf Alaih/Wakif yang menandatangani;

5)

rencana kerja Nazhir setelah perubahan status / tukar menukar;

6)

surat pernyataan bahwa harta benda wakaf yang lama tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam;

85

7)

rekomendasi Kepala KUA Kecamatan (dokumen asli);

8)

rekomendasi

Kepala

Kantor

Departemen

Agama

kabupaten/kota (dokumen asli); 9)

rekomendasi Dinas Tata Ruang/Pemukiman kabupaten/Kota (dokumen asli);

10) rekomendasi Bupati/Walikota (dokumen asli); 11) rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi (dokumen asli); 12) surat keputusan Bupati/Walikota tentang pembentukan tim  penilai keseimbangan perubahan status tukar menukar harta  benda wakaf (dokumen asli); 13)  berita acara rapat tim penilai harta benda penukar atas harta  benda wakaf; 14) rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang; 15) surat permohonan pertimbangan dari Direktorat Jendral Bimas Islam Departemen Agama; 16) disposisi ketua BWI. c)

Melakukan penilaian perubahan status, mencakup : 1)

alasan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf; 2. kondisi harta benda wakaf saat ini;

2)  pemanfaatan harta benda wakaf; 3)

luas harta benda wakaf;

4)  NJOP harta benda wakaf;

86

5)

nilai pasar harta benda wakaf;

6)

tujuan wakaf;

7)  penilaian produktif harta benda wakaf (termasuk lokasi dan  prospeknya,

dapat

dilakukan

kunjungan

lapangan

jika

diperlukan); 8)

kondisi harta benda penukar;

9)

status kepemilikan harta benda penukar;

10) luas harta benda penukar; 11)  NJOP harta benda penukar; 12) nilai pasar harta benda penukar; 13)  penilaian produktif harta benda penukar (termasuk lokasi dan  prospeknya,

dapat

dilakukan

kunjungan

lapangan

jika

diperlukan). d) Melakukan wawancara dengan Nazhir / masyarakat dan kunjungan lapangan, yang meliputi : 1)

membuat permohonan kunjungan lapangan ke sekretariat;

2)

Sekretariat melakukan persiapan penyelenggaraan wawancara dengan

Nazhir

dan

menyiapkan

administrasi

kunjungan

lapangan; 3)

melakukan kunjungan lapangan dan menghimpun informasiinformasi sebagai mengenai : a.

latar belakang penukaran/perubahan status harta benda wakaf;

87

 b.

asal usul inisiatif penukaran/perubahan;

c.

latar belakang hubungan dengan pemilik harta benda  penukar;

d.

rencana kerja Nazhir;

e.  penilaian terhadap kemungkinan pemanfaatan produktif harta benda wakaf dan harta benda penukar; f.

 penilaian terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk pemanfaatan  produktif harta benda wakaf / harta benda penukar;

g.

dokumentasi

situasi

lapangan

dalam

bentuk

foto

digital/video; e) membuat laporan kunjungan lapangan; f) membuat laporan dan rekomendasi awal serta menyampaikannya kepada Sekretariat untuk diteruskan kepada Dewan Pertimbangan, serta dibahas pada rapat pleno bersama-sama dengan pertimbangan fiqh dari Dewan Pertimbangan; g) melaporkan hasil pengecekan dokumen dan kunjungan lapangan ke rapat pleno; h) menyempurnakan rekomendasi berdasarkan hasil rapat pleno dan menyerahkan termasuk

laporan

dokumentasi

serta

rekomendasi

foto/video

kepada

ditandatangani oleh ketua divisi.

A.7. Kementerian Agama (Menteri Agama)

divisi

kelembagaan

sekretariat

yang

88

Sejak terbitnya regulasi bidang wakaf, baik Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Agama, maupun lainnya telah terjadi gerak dinamika dunia perwakafan di tanah air.

Berdasarkan data dari SIWAK Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf

Direktorat

Jenderal

Bimbingan

Masyarakat

Islam

Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2018, tanah wakaf tersebar di 339.632 lokasi dengan luas total 49.156.22 Ha di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 63.63% telah bersertifikat, sedangkan

32,78%

belum

bersertifikat

61

.

Data

tersebut

memperlihatkan masih cukup banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat yang berpotensi sengketa di kemudian hari. Langkah penting Kemenag untuk melindungi tanah wakaf adalah malaksanakan program nasional percepatan sertifikasi tanah wakaf sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Waka f. Program tersebut didukung dengan memberikan bantuan sertifikasi tanah wakaf pada sejumlah lokasi tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan  pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf, antara lain memberikan

bantuan

pemberdayaan

wakaf

produktif

dengan

 peruntukan hotel Syariah, rumah kost, pertokoan, mini market, 61

SIWAK, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2018, diakses 25 Maret 2018

89

 peternakan, rumah sakit, SPBU, koperasi, perikanan, dan usaha mikro lainnya. Peranan dan keterlibatan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memang sangat strategis. Tanpa perhatian dan kepedulian  pemerintah, memang akan sulit bagi lembaga perwakafan untuk  berkembang. Namun di sisi lain, peranan dan sikap proaktif masyarakat juga sangat penting. Untuk itu diharapkan agar para  Nazhir

yang

harta

benda

wakafnya

terkena

Pembangunan

Kepentingan Umum dapat mengambil peran sebagai nazhir yang  profesional dalam rangka memperkuat lembaga wakaf dalam rangka meningkatkan kemakmuran umat Islam khususnya di Kota Semarang ini. Secara umum Pemberdayaan wakaf di negara kita diharapkan dapat tumbuh menjadi sektor yang berperan secara nyata dalam  pemulihan perekonomian bangsa dan kesejahteraan masyarakat, Hal tersebut

dapat

segera

diwujudkan

 bersungguh - sungguh dan

apabila

kita

semua

dapat

bekerjasama saling bantu membantu

antara Pemerintah, masyarakat dan lembaga - lembaga wakaf yang ada. Terkait dengan permohonan perubahan status atas harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum,

Menteri

Agama

akan

memberikan

persetujuan

atas

 permohonan dari para Nazhir sepanjang sesuai syarat dan kententuan  perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Wakaf.

90

Izin Perubahan harta benda wakaf secara tertulis dari Menteri Agama akan diberikan dengan pertimbangan : 1)

digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah;

2)

harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau

3)  pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud penjelasan di atas izin Menteri Agama tentang pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan  b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Setelah memperoleh izin Menteri Agama dan Rekomendasi BWI,

maka

selanjutnya

Nazhir

memilik

kewajiban

untuk

mendaftarkan perubahan status harta benda wakaf atas tanah  pengganti yang telah diperoleh dari pihak PPK Jalan Tol di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

91

8. Kantor Pertanahan Kota Semarang

Sebagai instansi yang memiliki tugas pokok fungsi dalam  pensertipikatan tanah, termasuk pendaftaran tanah Hak Milik untuk dijadikan tanah Wakaf atas nama para Nazhir, Kantor Pertanahan Kota Semarang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan  Nasional.

Pendaftaran Tanah Pengganti menjadi Tanah Wakaf dalam rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum termasuk Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang diatur dalam Pasal 12 dengan rambu-rambu sebagai berikut :

1)

Perubahan status Tanah Wakaf dalam bentuk tukar ganti hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2)

Pemberian ganti kerugian untuk Tanah Wakaf diberikan kepada  Nazhir berupa tanah pengganti.

3)

Pendaftaran Tanah Wakaf karena tukar ganti dapat dilakukan apabila tanah pengganti sudah bersertipikat atau memiliki bukti kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-undangan.

92

4)

Tanah Wakaf yang dilakukan tukar ganti, sejak ditandatangani Berita Acara Pelepasan di hadapan Kepala Kantor Pertanahan statusnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya dapat dimohon suatu Hak atas Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5)

Pendaftaran tanah pengganti menjadi Tanah Wakaf dilampiri dengan:

a. Surat permohonan;  b. Fotocopy legalisir KTP Para Nazhir dan / atau Kuasanya c. Fotocopy Legalisir PBB dan bukti setor /pelunasannya d. Sertipikat Hak atas Tanah pengganti; e. Akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf; f. Surat keputusan persetujuan mengenai tukar ganti benda Wakaf dari Menteri yang menyelenggarakan urusan agama; g. Berita Acara mengenai Tukar Ganti Benda Wakaf; dan f. surat  pernyataan dari Nazhir / Wakif atau surat keterangan dari Lurah / tokoh masyarakat bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sita dan tidak dijaminkan.

6)

Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Tanah Wakaf atas nama Nazhir dan mencatat dalam Buku Tanah dan Sertipikat Wakaf yang telah disediakan dengan kalimat: “Bidang Tanah

93

Wakaf ini merupakan pengganti dari bidang Tanah Wakaf Sertipikat Nomor ......... /… seluas…...... m².

Setelah tahapan perubahan status harta benda wakaf selesai, dengan ditandai penyerahan sertipikat wakaf kepada para Nazhir, maka pembangunan secara fisik Jalan Tol dapat dilaksanakan oleh Pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Pihak Ketiga.

 Namun demikian dalam pelaksanaan dilapangan, mekanisme  perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan ketentuan  perundang-undangan yang berlaku terkait dalam proses perubahan status harta benda wakaf antara lain: 1.

Ketidaksingkronan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan tentang perwakafan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan

Pemerintah

Nomor

42

Tahun

2006

tentang

 pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, dalam Pasal 49 dijelaskan  bahwa : 1) Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan  pertimbangan BWI.

94

2) Izin tertulis dari Menteri Agama hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut: a)  perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan

dan

tidak

 bertentangan dengan prinsip syariah;  b) harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau c)  pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. 3)

Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan  jika: a)

harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundangundangan; dan

 b)

nilai dan manfaat harta benda penukar sekurangkurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Menurut hasil wawancara dengan B. Wibowo Suharto, SH : “ K etentuan bahwa Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk  penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri Agama dan berdasarkan pertimbangan BWI, Apabila dicermati memang ini merupakan bentuk kehati-hatian Pemerintah dalam mengamankan Harta Benda Wakaf. Padahal diketahui bahwa untuk memperoleh izin dari Menteri Agama bukanlah hal yang mudah. Selain memerlukan  jalur birokrasi yang berjenjang dan panjang juga memakan waktu

95

yang relatif lama”.62

Hal tersebut menggambarkan betapa panjang jalur birokrasi yang harus ditempuh yang tentunya memerlukan kelengkapan  persyaratan dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga tidak efisien dan tidak efektif. Sehingga tidak sejalan dengan semangat  percepatan membangun infrastruktur yang sedang digalakkan oleh  pemerintah di era Presiden Joko Widodo. Bahwa sesuai hasil wawancara dengan Drs. H. Arifin, Msi.: “Dalam rangka untuk   memperoleh izin Menteri Agama diperlukan alur yang panjang, mulai dari Nazhir, KUA Kecamatan, Kantor Kemenag Kota Semarang, Rekomendasi dari Tim Penilai, Walikota, Rekomendasi BWI, diteruskan kepada Kanwil Kemenag dan selanjutnya diteruskan kepada Direktorat Pemberdayaan Wakaf pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan hingga sampai kepada Menteri Agama. Belum lagi juga harus ditempuh langkah untuk memperoleh rekomendasi dari Badan Wakaf Indonesia (Pusat) di Jakarta”.63 Disisi lain di dalam UU No. 2 Tahun 2012 beserta peraturan  pelaksanaanya telah mengatur bahwa Pelaksana Pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum yang sesuai ketentuan merupakan tugas dan tanggungjawab Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Nasional

Provinsi

Jawa

Tengah

namun

dengan

 pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta keberadaan tempat kegiatan maka didelegasikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk 62

  Hasil wawancara dengan Informan Wibowo Suharto, SH, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kota Semarang, 23 Pebruari 2018. 63 Hasil wawancara dengan informan Drs. H. Arifin , Msi, Sekretaris Tim Penilai tanah pengganti harta benda wakaf / Kemenag Kota Semarang, 10 Januari 2018.

96

Pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang. Hal tersebut sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan tol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden  Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek state gis  Nasional. Sehingga pelaksanaan perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol BatangSemarang II Seksi V di Kota Semarang terkena imbas percepatan dilapangan, meskipun regulasinya belum ada perubahan. Pengelompokan

norma

hukum

menurut

Hans

Nawiasky

dapat

digambarkan dalam sebuah piramida sebagaimana penulis sajikan berikut i ni:

a world of solution

Staatsfundamentalnorm

Staatsgrundgesetz 

Pluralism (Ego Sectoral) source of  problem

Formell Gesetz 

Verordnung  dan  Autonome Satzung 

Gambar 1. Tata Susunan Norma Hukum Negara (die Theorie vom Stufenordnung der  Rechtsnormen).

97

Secara normatif, hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut: (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Propinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota. (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori mengenai hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut jika dikaji lebih mendalam mengandung beberapa prinsip, di antaranya: 1) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau berada di bawahnya. 2) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. 3) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak  boleh menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya. 4) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau  paling tidak dengan yang sederajat. 5) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur mengenai materi yang sama, peraturan terbaru harus diberlakukan Roni Hanitijo Soemitro sebagaimana dikutip oleh Yudho Taruno Muryanto dan Djuwityastuti mengemukakan bahwa dalam sinkronisasi peraturan

98

 perundang-undangan terdapat konsepsi pokok yang harus diperhatikan, yaitu: Apabila sinkronisasi peraturan perundang-undangan itu ditelaah secara vertikal,  berarti akan dapat dilihat bagaimana hierarkinya. Apabila ditelaah secara horizontal, akan terlihat sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Dengan sinkronisasi hukum, akan diperoleh jawaban menyeluruh terkait dengan  permasalahan mengenai peraturan perundang-undangan tertentu, juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada pada peraturan perundangundangan yang mengatur bidang-bidang tertentu. Sinkronisasi

atau

penyelarasan

peraturan

perundang-undangan

( syncronization of law) lebih mementingkan bahwa peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan satu sama lain peraturan perundangundangan yang sederajat (sinkronisasi sederajat atau horizontal) dan tidak boleh  bertentangan

dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

lebih

tinggi

(sinkronisasi vertikal). Terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan,  Novianto M. Hantoro menyatakan sebagai berikut: Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan  perundang-undangan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu, dengan maksud agar substansi yang diatur dalam produk perundangundangan tersebut tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka akan semakin detail dan operasional materi muatannya. Adanya kegiatan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan akan menciptakan sebuah keselarasan antara peraturan yang satu dengan  peraturan yang lainnya, untuk mewujudkan landasan terhadap pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efektif dan efisien

Harmonisasi

juga  berhubungan  dengan

pendekatan

peraturan

 perundang-undangan dengan perlu juga dipahami asas lex specialis derogat

99

legi generali. Asas ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain. Perbedaan kata harmonisasi dengan kata sinkronisasi adalah pada peraturan perundangundangan yang dikaji. Kata harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan perundang-undangan secara horisontal atau yang sederajat dalam sistematisasi hukum positif. Dalam hal ini yang akan dikaji adalah peraturan perundang-undangan sederajat yang mengatur mengenai  peran serta masyarakat dalam pelibatan penentuan ganti kerugian akibat  pengadaan tanah dan juga dilakukan kajian terhadap kesesuaian antara pasal pasal dalam peraturan-peraturan tersebut. B. Hal-hal yang menghambat proses perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang

Dalam penelitian ini hal-hal yang dirasa menghambat proses  perubahan status harta bend wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk  pembangunan jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang dapat digolongkan dalam 2 (dua) hal yakni karena faktor Internal dan faktor Eksternal sebagaimana diuraikan berikut : 1. Faktor Internal 1.1. Nazhir

100

Para Nazhir masih kurang memahami tentang tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yakni: a.

 Nazhir Wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

 b.

 Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan”

Hasil Wawancara dengan Informan Sutarji selaku salah satu Nazhir Mushola Attaubah : “Sebagian besar para Nazhir tidak mengetahui bahwa masa bhakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, sehingga  banyak dijumpai nazhir yang telah melampaui masa bhakti 5 tahun sejak ditetapkan, bahkan terdapat beberapa nazhir yang telah meninggal dunia dan belum diganti, sehingga hal-hal tersebut akan memerlukan langkahlangkah pembaharuan masa bhakti dan penggantian nazhir ”.64 Mengingat peran nazhir yang cukup sentral dan penting dalam  pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf maka diperlukan adanya regenerasi yang baik, sehingga nazhir tidak hanya dipilih karena keilmuan agamanya namun juga diperlukan kecakapan intelektual terlebih lagi secara administratif memiliki kewajiban membuat laporan  berkala kepada Menteri dan BWI. Dengan masih lemahnya kualitas pemahaman tentang tugas pokok  Nazhir

dalam

mengadministrasikan,

mengelola,

mengembangkan,

mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, secara tidak langsung akan berakibat pada lemahnya gerakan nazhir dalam mengurus 64

 Wawancara dengan SUTARJI, Informan / Nazhir Musholah Attaubah Kel. Purwoyoso, 10 Pebruari 2018.

101

kelengkapan administrasi harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang. 1.2.Kementerian Agama

Sebagai lembaga pemerintahan dibawah presiden yang mengatur tentang tata hubungan dan tata kelola kerukunan umat beragama termasuk pemberdayaan harta benda wakaf, tugas yang diemban oleh Kementerian Agama pusat hingga KUA Kecamatan sangat diperlukan dalam pembinaan dan pengawasan harta benda wakaf yang dikelola oleh  para Nazhir. Tata hubungan yang intensif antara Kementerian Agama beserta  jajarannya dengan para Nazhir dirasa belum berjalan sesuai harapan. Contoh dengan lahirnya Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)sebagai implemantasi dari Undang-Undang Nomor 41 TH. 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No.42 Th.2006 tentang pelaksanaan wakaf, Pemerintah melalui kementerian Agama berupaya menjalankan fungsi dan tugasnya guna memfasilitasi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Adapun tupoksi Kemenag yang bisa dijabarkan dalam kaitannya dengan perwakafan adalah : Kemenag sebagai Regulator, motifator,fasilitator, public service dan administratif.

102

Adapuan tujuan diaplikasikannya Sistem SIWAK ini antara lain adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang kaitannya dengan pendataan wakaf seperti : 1)

Dokumen wakaf tidak ada dalam bundel.

2)

Dokumen hilang.

3)

Pemberian nomor tidak sesuai dengan blanko AIW .

4)

Luas tidak sesuai dengan objek.

5)

Dokumen sedang proses sertifikasi, tetapi tidak ada informasi mana yang sedang diproses.

6)

Tidak ada informasi dokumen sudah dipindahkan ke Desa / Kelurahan lain, karena adanya pemekaran wilayah.  Namun hal ini belum tersosialisasikan kepada para Nazhir di Kota

Semarang, sehingga perlu adanya keseriusan dari Pihak Kementerian agama dalam membina, mengawasi harta benda wakaf

khususnya

kepada para Nazhir. 1.3.Badan Wakaf Indonesia

Bahwa

dalam

rangka

memajukan

dan

menggembangkan

 perwakafan nasional secara sistematis, konsisten, dan efektif , Badan Wakaf Indonesia diberikan tugas dan kewenangan untuk memberikan  persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dalam melakukan tugas dan kewenangannya BWI dapat  bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain

103

yang dipandang perlu sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008

tentang

Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran / Perubahan Status Harta Benda Benda Wakaf. 1.4.Pemerintah 1.4.Pemerintah Kota Semarang

Dengan telah terbitnya Keputusan Walikota Semarang Nomor: 451.5/543, Tanggal 8 Juni 2017 Tentang Pembentukan Tim Penilai Penukaran / Perubahan Status Harta Benda Wakaf yang terkena  pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang  –   Semarang II Seksi V di Kota Semarang, yang anggotanya terdiri dari unsur : 1) Kantor Kementerian Agama Kota Semarang ; 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kota Semarang ; 3) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Semarang ; 4) Kantor Pertanahan Kota Semarang ; 5) Para Nazhir . Menggabarkan adanya kerja bersama antar unsur instansi / pihak, yang seharusnya terjalin ikatan dalam satu visi dan misi dengan semangat untuk menyelesaikan persoalan perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum di Kota Semarang. Dengan berbagai latar belakang dan kesibukan tugas di masing-masing Instansinya,  berkoordinasi.

maka

jarang

Dikarenakan

tersedia

waktu

untuk

hasil

produknya

bertemu

berupa

dan

Keputusan

Walikota Semarang hendaknya pihak Pemerintah Kota Semarang lebih

104

memfasilitasi kegiatan ini, selain itu dukungan dari berbagai unsur yang tergabung dalam tim juga menjadi penting. 2. Faktor Eksternal

2.1.Kesulitan mencari tanah pengganti Setelah Nazhir mengetahui nilai ganti kerugian harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol, maka langkah berikutnya adalah kegiatan mencari tanah pengganti oleh  para nazhir dan calon tanah pengganti tersebut idealnya minimal terdapat 2 (dua) pembanding. Dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 disebutkan bahwa : “Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin  pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika: a. harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan  b. nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Dengan melihat kriteria yang harus dipenuhi untuk calon tanah  pengganti harta benda wakaf diatas dapat dijelaskan bahwa tanahnya harus sudah bersertipikat. Calon tanah pengganti nilai dan manfaatnya sekurang-kurangnya sama dengan benda wakaf semula dan calon benda  penukar

berada

di

wilayah

yang strategis

dan

mudah

dikembangkan. ini yang banyak mengalami hambatan dilapangan. 2.1.1.Kesesuaian Harga

untuk

105

Beberapa kasus dilapangan dijumpai, bahwa permintaan harga atas tanah pengganti oleh pemilik tanah masih sangat tinggi hingga melebihi harga yang telah ditentukan oleh Tim Penilai ( Appraisal  ( Appraisal ). ). 2.1.2.Kesesuaian Tata Ruang (RTRW) Beberapa kasus dilapangan dijumpai, bahwa calon tanah  pengganti yang diusulkan oleh Nzhir setelah dicek dilapangan dan diploting Tata Ruang, peruntukannya merupakan lahan kawasan konservasi atau lahan hijau. Sehingga hal yang demikian tidak sesuai dengan regulasi yang ada mengenai Penataan Ruang. Padahal sebagaimana diketahui bersama bahwa pelanggaran tata ruang tergolong tindak pidana. 2.1.3.Kesesuaian Lingkungan / Lokasi Terdapat beberapa usulan dari para Nazhir tentang tanah calon  pengganti yang apabila dilihat dari harga dibawah Appraisal, Luas tanah lebih luas jika dibanding tanah wakaf semula. Namun letak /lokasi tanah dimaksud jauh dari pemukiman dan kurang strategis padahal rencana akan didirikan tempat ibadah berupa Masjid. Terdapat kasus lain, bahwa alternatif tanah pengganti dilihat dari letaknya cukup strategis, Luasnya lebih luas, penawaran harganya dibawah nilai Appraisal, namun letak tanahnya berada di wilayah Kecamatan Boja Kabupaten Kendal sehingga hal ini tidak dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, karena terdapat di luar Kota Semarang. Atas persoalan tersebut para nazhir alternatif tanah penggantinya.

harus mencari lagi

106

2.2.Terdapat Penolakan dari Warga Sekitar tanah pengganti Penolakan dari warga sekitar tanah pengganti ini terjadi pada kasus tanah calon pengganti makam yang terletak di Kelurahan  Ngaliyan yang letaknya berbatasan dengan lokasi perumahan. Warga merasa keberatan dan melakukan penolakan atas rencana pembelian tanah yang akan digunakan sebagai tempat pemindahan makam yang terkena pembangunan jalan tol. Apabila ditinjau dari letaknya cukup strategis mengingat tanah pengganti ini letaknya bersebelahan dengan tanah makam yang terkena pembangunan Jalan Tol. Dilihat dari tata ruangnya juga memungkinkan untuk dibuat makam, dari sisi harga juga relatif terjangkau. 2.3.Adanya Spekulan Tanah / Kelompok Kepentingan Dengan adanya spekulan / kelompok kepentingan pasti akan menghambat proses / mekanisme perubahan status harta benda wakaf, karena kelompok ini akan mengambil keuntungan dari nilai tanah  pengganti. Termasuk berusah mempengaruhi keputusan pemilihan /  penujukkan tanah tertentu agar dijadikan tanah pengganti demi kepentinganya.

107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan: 1.

Mekanisme perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II seksi V di Kota Semarang saat

ini dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai

ketentuan perundang - undangan sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004.

108

Dengan

semangat

dalam

rangka

percepatan

pembangunan

infrastruktur jalan tol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden  Nomor 58 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden  Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek stategis  Nasional. Sehingga pelaksanaan perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol BatangSemarang II Seksi V di Kota Semarang cenderung berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme  perubahan status harta benda wakaf . 2.

Hal-hal yang menghambat proses perubahan status harta benda wakaf yang terkena pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Batang-Semarang II Seksi V di Kota Semarang adalah : 2.1. Faktor Internal 2.1.1 Sebagian besar Nazhir masih kurang memahami tentang tugas Pokok dan Fungsi terkait perubahan status

Harta

Benda Wakaf yang terkena Jalan Tol. 2.1.2 Peran aktif dan koordinasi dari para pihak terkait antara lain :  Nazhir, KUA, Kementerian Agama (Pusat, Provinsi, Kota Semarang), BWI, dan Pemerintah Kota Semarang, PPK Jalan Tol, Badan Pertanahan Nasional dan Tim Pelaksana Pengadaan tanah dirasa belum maksimal dalam penyelesaian  perubahan status Harta Benda Wakaf yang terkena Jalan Tol. 2.2.Faktor Eksternal

109

2.2.1 Kesulitan mencari tanah pengganti harta benda wakaf yang terkena Pembangunan Jalan Tol yang sesuai, baik ditinjau dari sisi nilai ganti kerugiannya, ditinjau dari sisi Lokasinya dan ditinjau dari peruntukan pemanfaatan Tata Ruang. 2.2.2 Terdapat Penolakan dari Warga Sekitar tanah pengganti. Penolakan dari warga sekitar tanah pengganti ini terjadi  pada kasus tanah calon pengganti makam yang terletak di Kelurahan Ngaliyan yang letaknya berbatasan dengan lokasi perumahan. Warga sekitar merasa keberatan dan melakukan penolakan atas rencana pembelian tanah yang akan digunakan sebagai tempat pemindahan makam yang terkena pembangunan jalan tol. 2.2.3 Adanya Spekulan Tanah / Kelompok Kepentingan Dengan adanya spekulan / kelompok kepentingan pasti akan menghambat kelancaran proses perubahan status harta  benda wakaf, karena kelompok ini akan mempengaruhi nilai tanah pengganti. Termasuk mempengaruhi keputusan  pemilihan / penujukkan tanah tertentu demi kepentinganya. B. S a r a n

1.

Diperlukan Peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya para  Nazhir dan pihak terkait lainnya agar pemahaman tentang tugas Pokok dan Fungsi Nazhir untuk kegiatan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf menjadi lebih baik lagi dan berdaya guna.