Tax Planning dan Pengendalian Atas Unsur-unsur Objek Withholding Tax (Selain Pph Pasal 21) HUSNUNNIDA MAHARANI MONICA AUDREY LUTFI ARDHANI
JOINT PROGRAM – FEB UNIVERSITY OF BRAWIJAYA
Withholding tax Sistem perpajakan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Dalam Negeri diberi kepercayaan oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan kewajiban memotong pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan.
Memotong pajak
Menyetorkan ke KPP
Melaporkan pajak yang dipotong
ManfaatFokus Withholding tax Risiko Strategi Menjadikan waktu lebih efisien
Menghemat biaya Meningkatkan akuntabilitas data Meningkatkan kinerja diri WP dan fiskus Meningkatkan kepatuhan Pengumpulan pajak secara otomatis Meningkatkan penerimaan pajak
Withholding tax di Indonesia
PPh Pasal 21 / 26
PPh Pasal 4 ayat (2)
PPh Pasal 15
PPh Pasal 23/26
PPh Pasal 24
PPh Pasal 22
Identifikasi atas Objek Withholding Tax Objek PPh Pasal 22
Objek PPh Pasal 23
Objek PPh Pasal 26
Objek PPh Pasal 4 ayat 2
• kegiatan usaha di bidang impor & bidang lain yang memperoleh pembayaran barang dari APBN / APBD
• Bunga, dividen, dan royalti • Penyerahan jasa yang diterima WP badan • Penyerahan jasa yang diterima WP pribadi (selain yang dipotong PPh Pasal 21)
• Objek PPh yang dipotong sebesar 20% dari jumlah bruto • Objek PPh yang dipotong PPh 26 dan dipotong pajak 20% dari perkiraan penghasilan neto
• Bunga dan diskonto obligasi • Penghasilan dari transaksi penjualan saham • Bunga deposito dan tabungan • Hadiah undian • Penghasilan atas sewa tanah dan atau bangunan • Penghasilan dari usaha jasa konstruksi • Penghasilan dari pengalihan harta • Dividen • Bunga simpanan koperasi
Contoh Jurnal Analisis Penerapan Pajak dengan Withholding Tax System terhadap Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) pada PT. Bank OCBC NISP Kota Palembang Oleh: Senli dan Siti Khairani Pendahuluan • Perusahaan menerapkan withholding tax system PPh pasal 4 Ayat (2) • Perusahaan memiliki kendala perubahan bunga deposito • Jurnal ini menganalisis pemotongan, penyetoran, pelaporan, kendala, dan upaya yang dilakukan terhadap withholding tax system pada penerapan PPh Pasal 4 Ayat 2 di perusahaan Hasil & Kesimpulan • Perusahaan sudah melaksanakan mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 sesuai dengan ketentuan perpajakan tentang PPh pasal 4 ayat 2. • Kendala: terjadi kesalahan dalam proses merubah bunga deposito • Solusi: mencetak bukti konfirmasi deposito, atasan memonitoring setiap pekerjaan, dan pegawai lebih teliti dalam merubah bunga deposito
Saat Terutangnya PPh Potong Pungut PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 PPh Pasal 4 ayat (2) PPh Pasal 22
• saat dibayarkan • disediakan untuk dibayar • telah jatuh tempo pembayarannya
• saat pembayaran atau saat terutang, mana yang lebih dahulu
• saat pembayaran Bea Masuk • saat penyelesaian dokumen PIB (untuk impor) • saat pembayaran, saat penjualan, saat penerbitan delivery order, saat pembelian • tergantung objeknya masing-masing
Saat Penyetoran dan Pelaporan PPh Potong Pungut
Penyetoran
• paling lambat tanggal 10 bulan berikut dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)saat dibayarkan
Pelaporan
• dilakukan ke KPP tempat pemotong/pemungut terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPM)
Sanksi-sanksi Pajak Terkait sanksi kurang potong (2% dari pajak yang kurang dipotong) sanksi terlambat potong (2% perbulan dari pajak yang terlambat dipotong)
salah potong (dianggap tidak memotong) sanksi tidak memotong sanksi memotong tapi tidak menyetorkan
Perencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut Risiko Strategi Fokus
Sisi pihak pemotong
Sisi yang dipotong
Kewajiban Pihak Wajib Potong PPh Pot-put Kewajiban untuk memotong PPh atas objek PPh potong pungut,
Kewajiban menyetorkan PPh yang telah dipotong ke kas negara dengan menggunakan sarana Surat Setoran Pajak (SSP) Kewajiban melaporkan PPh yang telah dipotong dan disetor tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak tempat perusahaan terdaftar dengan menggunakan sarana SPT Masa (SPM)
Hal yang harus diperhatikan untuk menghindari sanksi pajak terkait Kapan saat terutangnya PPh potong pungut tersebut Apa saja yang merupakan objek PPh potong pungut dan berapa tarif pajaknya Kapan PPh potong pungut harus dibayarkan ke kas Negara Kapan PPh yang telah dipotong tersebut tersebut harus dilaporkan ke KPP
Apa saja sanksi terkait dengan ketiga kewajiban tersebut
Kewajiban Pihak yang dipotong Objek PPh Pot Put
Hak pengkreditan
Harus didukung oleh bukti potong asli Tahun pengkreditan harus sesuai dengan tahun yang tertera pada bukti potong Jenis pajak yang tercantum pada bukti potong dan SSP harus benar
Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Potong Pungut Rekonsiliasi obyek PPh potong pungut bagi perusahaan selaku pemotong
Cara: membandingkan objek pemotongan PPh potong pungut berdasarkan angka yang tertera dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang telah dilaporkan perusahaan dalam SPT Masa PPh potong pungut yang bervariasi, mulai dari pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2, 15, 21/26, 22 dan 23/26, tergantung objeknya
Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Potong Pungut Rekonsiliasi obyek PPh potong pungut bagi perusahaan selaku pihak yang dipotong
Cara: Perusahaan dapat melakukan rekonsiliasi objek PPh potong pungut berdasarkan bukti potong yang diterima dari pelanggan dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan atau audit report laporan keuangannya.
Kasus Withholding Tax Muncul Karena Banyaknya Peraturan Terkait UU PPh
Sifat Pemotongannya
Objek dan Tarif
DPP
Peraturan Pelaksana
Psl 4 ayat (2)
Final
Gross Amount
PP
Pasal 15
Tidak Final
Net Estimated Income
PMK
Pasal 21/26
Pasal 22
Pasal 23/26
Pasal 24
Per DJP
Hal yang Harus Diperhatikan oleh WP agar Terhindar dari Permasalahan Withholding Tax 1
• Klausul Wtiholding Income Tax Dalam Kontrak
2
• Mengelola Perbedaan Interpretasi Dalam PPh Pemotongan-Pemungutan
3
• Perkuat Peran Pencatatan Akuntansi Dalam Pemotongan Pajak
Fungsi Klausul Wtiholding Income Tax Dalam Kontrak
Mengelola Perbedaan Interpretasi Dalam PPh Pemotongan-Pemungutan payee dapat melakukan riset perpajakan atas perlakuan pajak yang pernah ada sebelumnya yang analog dengan jasa yang dikerjakan oleh payee berdasarkan regulasi yang pernah dikeluarkan oleh pihak otoritas perpajakan
payee atau payor dapat menunjuk pihak independen (biasanya konsultan pajak) untuk memberikan opini atas perlakuan perpajakan yang sesuai secara teknis maupun praktis atas kasus di atas apabila masih belum mendapatkan titik temu antara keduanya
pengajuan private ruling oleh salah satu pihak kepada pihak otoritas pajak selaku tax regulator
Lakukan Rekonsiliasi Obyek Pemotongan PPh Pot-Put
Perencanaan Pajak pada PPh Potong Pungut
kewajiban perusahaan sebagai Wajib potong PPh pot-put
Kewajiban Memotong
Kewajiban Menyetor pajak yang telah dipotong Kewajiban Melaporkan pajak yang telah dipotong dan disetor
