TAX PLANNING DALAM PEMANFAATAN TAX INCENTIVES
Makalah Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah manajemen perpajakan dengan dosen Iji Samaji, S.E., M.Si., Ak., C.A., BKP. BKP.
Disusun Oleh PPAk PPAk Angkatan !" KE#OMPOK $ $%$%&!&%& ' DIA(A S)SI#IA(*I $%$%&!&%" ' +)DI KIS*IA(*O $%$%&!&%- ' SA/ AI0 PAM)DI $%$%&!&%1 ' +)(I *IS(AE(I S)DIA(*I $%$%&!&-" ' DA(I SOPIA(
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMA BANDUNG 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Lata B!"a#a$% Ma&a"a'
Satu teori 2ang sangat tekenal 2ang terkait dengan insenti3 pajak 2ang 4erupa penurunan tari3 pajak ini dikemukakan oleh Arthur #a33er dari the )ni5ersit2 o3 Southern Cali3ornia pada tahun $67&8an, 2ang mempopulerkan gagasan untuk menurunkan pajak. Menurut teori 2ang dikemukakann2a, 2ang merupakan 4agian penting dari teori dari kelompok ekonom aliran suppl2 side e9onomi9s :dikenal juga dengan eaganomi9s;, pemotongan pajak :ta< 9uts; akan dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. ika pajak sudah terlalu tinggi, orang malas untuk 4erproduksi, melaksanakan akti5itas ekonomi ataupun in5estasi. Karena keuntungan atau pendapatann2a akan ditarik ke kas pemerintah melalui pajak 2ang tinggi terse4ut. Dalam kondisi demikian, penurunan tari3 pajak 4isa menjadi pendorong untuk menggairahkan produksi. Dengan 4ergairahn2a pelaku ekonomi 4erproduksi, =alaupun tari3 pajak menurun, se9ara a4solut penerimaan pajak akan meningkat.
1.2 P!()ata&a$ Ma&a"a'
Ke4ijakan insenti3 pajak memang merupakan sesuatu 2ang diharapkan oleh para pengusaha atau pelaku ekonomi di tanah air. Dengan insenti3 pajak 88 dalam artian adan2a potongan, pem4e4asan, atau penundaan pem4a2aran pajakn2a 88, maka keuntungan pengusaha 4isa menjadi le4ih 4esar, dan ini mem4erikan dorongan le4ih kuat untuk melaksanakan akti5itas produksi. Dengan demikian, akti5itas ekonomi akan menjadi le4ih 4erkem4ang. (amun di sisi lain, hal ini 4isa 4er4enturan dengan penerimaan negara. Menurunn2a pem4a2aran pajak oleh =aji4 pajak atau pelaku ekonomi 4isa jadi di4arengi dengan penurunan pem4a2aran pajak ke kas negara. Padahal penerimaan pajak ini dari tahun ke tahun menjadi sum4er penerimaan paling penting 4agi anggaran pemerintah. 1.* T+,+a$ P!$+"-&a$
Adapun tujuan penulisan kar2a tulis ini adalah agar mahasis=a le4ih memahami dan mendalami pokok 4ahasan mengenai ta< planning dalam peman3aatan ta< in9enti5e.
BAB II PEMBAHASAN
Istilah 3asilitas perpajakan sudah memiliki makna khusus dalam tata hukumperpajakan Indonesia. +ang di3ahami se4agai 3asilitas perpajakan adalah kemudahan atau perlakuan khusus terhadap >aji4 Pajak tertentu atau O4jek Pajak tertentu dengan tujuan tertentu. Se4agai 9ontoh, Pemerintah mem4erikan3asilitas Pajak Penghasilan 4erupa pem4e4asan pajak selama masa pajak tertentu ?tax holiday@ 4agi industri 8 industri tertentu 2ang memenuhi s2arat. Dan 4an2ak 3asilitas perpajakan 2ang dikenal dalam sistem perpajakan Indonesia dandengan tujuan 2ang 4eragam. /al 2ang menarik adalah istilah 3asilitas perpajakan itu sendiri tidak dikenal di negara8 negara lain, istilah 2ang laim digunakan di negara lain untuk kemudahan atau perlakukan khusus dimaksud adalah insenti3 :tax incentives;.
2.1 Fa&-"-ta& PP' Ata& I$+&t- T!t!$t+ a$ W-"a/a' T!t!$t+
Dalam rangka menjaga sta4ilitas ekonomi makro dan mendorong pertum4uhan ekonomi pada tingkat 2ang realistis sehu4ungan dengan terjadin2a gejolak pada pasar keuangan dan nilai tukar rupiah, dan untuk meningkatkan da2a saing industri nasional 4aik 2ang 4erorientasi domestik maupun ekspor, serta untuk mendukung program pemerintah dalam upa2a
pen9iptaan
dan
pen2erapan lapangan kerja, perlu di4erikan ke4ijakan Pajak Penghasilan untuk meringankan dan menjaga likuiditas 4agi >P industri tertentu pada tahun pajak !&$.
+ang 4erhak adalah >P 2ang melakukan kegiatan usaha pada 4idang a. Industri tekstil 4.
Industri pakaian jadi
9. Industri alas kaki d. Industri 3urniture danatau e. Industri mainan anak8anak 2ang mendapat rekomendasi dari Menteri Perindustrian.
Di4erikan hak 4erupa pengurangan PPh Pasal !% untuk Masa Pajak Septem4er !&$ s.d. Desem4er !&$, paling tinggi se4esar a. !% dari PPh Pasal !% Masa Pajak Agustus !&$ 4agi >P 2ang tidak 4erorientasi ekspor 4. %& dari PPh Pasal !% Masa Pajak Agustus !&$ 4agi >P 2ang 4erorientasi ekspor
Penundaan pem4a2aran PPh Pasal !6 paling lama 4ulan dari saat terutangn2a PPh Pasal !6.
Prosedur untuk memperoleh 3asilitas pengurangan PPh Pasal !% $. >P men2ampaikan permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat >P terda3tar paling lam4at pada akhir Masa Pajak dimulain2a pengurangan PPh Pasal !%. !. Permohonan dilampiri a. 0otokopi surat rekomendasi Menteri Perindustrian 4. 0otokopi (P>P 9. 0otokopi SK pengurangan PPh Pasal !% sesuai KEP8%7P!&&& 4agi >P 2ang pernah menerima persetujuan pengurangan PPh Pasal !% untuk *ahun Pajak !&$. . Kepala
KPP
mem4erikan
keputusan
persetujuan pengurangan
Pph
Pasal !% paling lam4at % hari kerja sejak permohonan diterima lengkap. Penundaan pem4a2aran PPh Pasal !6 $. >P men2ampaikan permohonan tertulis kepada Kepala KPP tempat >P
terda3tar
paling
lam4at !& hari kerja se4elum saat terutangn2a PPh Pasal!6. !. Permohonan dilampiri a. 0otokopi surat rekomendasi Menteri Perindustrian 4. 0otokopi (P>P .
Kepala KPP mem4erikan keputusan pem4erian penundaan pem4a2aranPPh Pasal !6 paling lam4at % hari kerja sejak permohonan diterima lengkap.
2.2 B!a%a( Fa&-"-ta& PPN B!a Ma&+#
Pajak Pertam4ahan (ilai :PP(; dikenakan atas pertam4ahan nilai 2ang terjadi atas suatu 4arang atau jasa. )ntuk tujuan8tujuan tertentu, PP( ini tidak dikenakan terhadap sektor8sektor usaha tertentu. Inilah 2ang dise4ut dengan 3asilitas. Ada 4e4erapa 4entuk 3asilitas a. Dikenakan PP( dengan tari3 & 4. *idak dikenakan PP( 9. Di4e4askan dari Pengenaan PP( d. P( *idak dipungut
2.2.1 D-#!$a#a$ PPN D!$%a$ Ta- 0
Berdasarkan Pasal 7 )) PP( $61" dan Peru4ahann2a, atas ekspor Barang Kena Pajak dikenakan PP( &.
2.2.2 T-a# D-#!$a#a$ PPN
Berdasarkan Pasal "A )) PP( $61" dan Peru4ahann2a, diatur 4ah=a atas keleompok 4arang dan jasa tertentu tidak dikenakan PP(, 2aitu $. Kelompok Barang a. Barang hasil pertam4angan atau hasil penge4oran 2ang diam4il langsungdari sum4ern2a 4. Barang84arang ke4utuhan pokok 2ang sangat di4utuhkan oleh rak2at4an2ak 9. Makanan dan minuman 2ang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, =arung, dan sejenisn2a d. )ang, emas 4atangan, dan surat8surat 4erharga. !. Kelompok asa a. asa di 4idang pela2anan kesehatan medik 4. asa di 4idang pela2anan sosial 9. asa di 4idang pengiriman surat dengan perangko d. asa di 4idang per4ankan, asuransi, dan se=a guna usaha dengan hak opsi e. asa di 4idang keagamaan 3. asa di 4idang pendidikan g. asa di 4idang kesenian dan hi4uran 2ang telah dikenakan Pajak *ontonan h. asa di 4idang pen2iaran 2ang 4ukan 4ersi3at iklan i.
asa di 4idang angkutan umum di darat dan di air
j.
asa di 4idang tenaga kerja
k. asa di 4idang perhotelan l.
asa 2ang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan se9ara umum.
2.2.*
D-)!)a&#a$ a- P!$%!$aa$ PPB a$ PPN T-a# D-3+$%+t
Berdasarkan Pasal $-B )) PP( $61" dan Peru4ahann2a, 3asilitas 4erupa pajak terutang tidak dipungut se4agian atau seluruhn2a atau di4e4askan dari pengenaan pajak, 4aik untuk sementara =aktu maupun selaman2a, untuk $. Kegiatan di ka=asan tertentu atau tempat tertentu di dalam daerah Pa4ea !. Pen2erahan Barang Kena Pajak tertentu atau pen2erahan asa Kena Pajak tertentu
. Impor Barang Kena Pajak tertentu ". Peman3aatan Barang Kena Pajak tidak 4er=ujud tertentu dari luar daerah Pa4ean di dalam daerah Pa4ean %. Peman3aatan asa Kena Pajak tertentu dari luar daerah Pa4ean di dalamdaerah Pa4ean.
2.* Stat!%- M!(a$aat#a$ S!"++' Fa&-"-ta& P!3a,a#a$ Ya$% Aa
Dengan 4eragamn2a 3asilitas Perpajakan 2ang ada di Indonesia dan sistem 2ang dianut di Indonesia adalah Sel3 Assessment, >aji4 Pajak harus dengan 9ermat mampu menganalisis setiap aspek perpajakan mereka dalam upa2a mengurangi pem4a2aran pajak atau minimal menghindari pajak 2ang tidak perlu dengan mempelajari aspek pajak dengan detail dan menggunakan 3asilitas pajak 2ang ada dengan se4aik84aikn2a. 0asilitas perpajakan 2ang ada di Indonesia dapat dinikmati oleh seluruh >aji4 Pajak 2ang ada, dengan mengikuti aturan8aturan 2ang 4erlaku.
