Session 10 - Tax Planning & Pengendalian atas PPN (Presentation).docx

TAX PLANNING  DAN  DAN PENGENDALIAN PENGENDA LIAN ATAS ATAS PAJAK  PERTAMBAHAN NILAI Disusun Untuk Memenuhi Tugas Tugas Mata Kuliah Manajemen Pe!ajakan D"sen Pengam!uh# Ali I$an% SE&% M&Si&% Ak&% 'A&% BKP&

(leh # )u*iant" )u*iant" +,-./,/-0,,1 Akhma* Nuha*i Putant" +,-./,/-0.21

PR(GRAM PENDIDIKAN PR(3ESI AKUNTANSI 3AKULT 3AKULTAS AS EK(N(MI DAN BISNIS BIS NIS UNI4ERSITAS BRA5IJA)A MEI ,-.6

A& Ka!an Sehausn7a Men*a$ta Se8agai PKP9

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalamkegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak   berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak   berdasarkan ndang!ndang Pajak Pertambahan "ilai ( PP") #$%& dan  perubahannya, Peraturan 'enteri Keuangan "omor &P'K.*&+*#+ tidak termasuk  Pengusaha Keil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan 'enteri Keuangan  "omor #$P'K.*&+*#& tentang Perubahan -tas Peraturan 'enteri Keuangan  "omor %P'K.*&+*#*, tentang batasan Pengusaha Keil Pajak Pertambahan "ilai yang merubah batasan /p ** juta untuk wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak menjadi /p 0,% milyar, keuali Pengusaha Keil yang memilih untuk  dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.  "omor Pokok 1ajib Pajak ("P1P) adalah nomor yang diberikan kepada 1ajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas 1ajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban  perpajakannya. Berdasarkan sistem  self assessment   setiap 1P yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang!undangan  perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki "P1P dengan ara2 a. Datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP+KP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan 1P,  b. 'elalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat www.pajak.go.id Pengusaha yang dikenai PP", wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP. Pengusaha orang

 pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha dilakukan. Pengusaha keil yang memlilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha keil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai dengan suatu masa pajak  dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha keil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya. -dapun tempat pendaftaran 1P 3ertentu 4 Pelaporan Bagi Pengusaha 3ertentu adalah sebagai berikut2 a. 5eluruh 1P B'" (Badan saha 'ilik "egara) dan 1P B'D (Badan saha 'ilik Daerah) di wilayah DK6 Jakarta, di KPP B'" Jakarta7  b. 1P P'- (Penanaman 'odal -sing) yang tidak go publi, di KPP P'- keuali yang telah terdaftar di KPP lama dan 1P P'- di kawasan berikat dengan  permohonan diberikan kemudahan mendaftar di KPP setempat7 . 1P Badan dan 8rang -sing (Badora), di KPP Badora7 d. 1P go publi, di KPP Perusahaan 'asuk Bursa (9o Publi), keuali 1P B'"B'D serta 1P P'- yang berkedudukan di kawasan berikat7 e. 1P B'D diluar Jakarta, di KPP setempat7 f. ntuk 1P B'"B'D, P'-, Badora, 9o Publi di luar Jakarta, khusus PPh Pemotonganpemungutan dan PP"PPnB' di tempat kegiatan usaha atau abang. 3ungsi NP5P : Pengukuhan PKP

a. :ungsi "P1P2 5arana dalam administrasi perpajakan7 3anda pengenal diri atau 6dentitas 1P dalam melaksanakan hak dan kewajiban  



 perpajakannya7 'enjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi  perpajakan. 5etiap 1P hanya diberikan satu "P1P.

 b. :ungsi Pengukuhan PKP2 Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PP" dan 



PPn B'. 5ebagai identitas PKP yang bersangkutan.

Pene8itan NP5P *an Pengukuhan PKP Se;aa Ja8atan +Si$at Ret"akti$1

KPP dapat menerbitkan "P1P dan Pengukuhan PKP seara jabatan, apabila 1P tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki "P1P atau tidak  melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata 1P memenuhi syarat untuk memperoleh  "P1P atau PKP.

Sanksi )ang Behu8ungan Dengan NP5P : Pengukuhan Se8agai PKP

5etiap

orang

yang

dengan

sengaja

tidak

mendaftarkan

diri

atau

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak "P1P atau Pengukuhan PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara  paling singkat  (enam) bulan dan paling lama  (enam) tahun dan denda paling sedikit + (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling tinggi 0 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Pidana tersebut di atas ditambah # (satu) kali menjadi + (dua) kali sanksi  pidana, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat # (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 5etiap orang yang melakukan perobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak "omor Pokok 1ajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, atau menyampaikan 5urat Pemberitahuan danatau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan  pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat  (enam) bulan dan paling lama + (dua) tahun dan denda paling sedikit + (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan danatau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 0 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan danatau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

B& Pengen*alian atas 3aktu Pajak Keluaan Mau!un 3aktu Pajak Masukan Aga Memenuhi S7aat 3"mal *an Mateial&

:aktur Pajak adalah bukti pemungutan pajak. -gar :aktur Pajak dapat  berfungsi sebagai bagian dari mekanisme pengkreditan Pajak 'asukan dengan Pajak 

Keluaran, :aktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan  persyaratan material sesuai dengan ketentuan ndang!ndang "omor 0+ 3ahun +**$ Pasal #& ayat ($)  PP" yang berbunyi2 ;:aktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material;. :aktur Pajak memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas dan  benar sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (<) atau pers yaratan yang diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh ayat (). Dengan demikian, walaupun :aktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan :aktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan "ilainya, apabila keterangan yang terantum dalam :aktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan :aktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak danatau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak  Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak 3idak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor  Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Pemanfaatan Barang Kena Pajak 3idak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, :aktur Pajak  atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan :aktur Pajak  tersebut tidak memenuhi syarat material. Pes7aatan 3"mal

Berdasarkan penjelasan Pasal #& ayat ($), :aktur Pajak dikatakan telah memenuhi persyaratan formal apabila diisi lengkap, jelas, dan benar sesuai dengan  persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal #& ayat (<) yaitu :aktur Pajak  harus menantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak danatau  penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat2 a) "ama, alamat, dan "omor Pokok 1ajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak7  b) "ama, alamat, dan "omor Pokok 1ajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau  penerima Jasa Kena Pajak7 ) Jenis barang atau jasa, jumlah =arga Jual atau Penggantian, dan potongan harga7 d) Pajak Pertambahan "ilai yang dipungut7

e) Pajak Penjualan atas Barang 'ewah yang dipungut7 f) kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan :aktur Pajak7 dan g) nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani :aktur Pajak. Persyaratan formal dari faktur pajak diatas wajib dipenuhi oleh Pengusaha Kena Pajak yang menjual BKPJKP karena apabila tidak dipenuhi, :aktur Pajak yang diterbitkan dianggap aat sehingga tidak dapat dijadikan Pajak 'asukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menjadi lawan transaksinya (oleh PKP pembeli). 5elain itu kepada Pengusaha Kena Pajak penerbit :aktur Pajak, sesuai bunyi Pasal < ayat (+) Peraturan 'enteri Keuangan "omor &%P'K.*&+*#* tentang 3ata >ara Pembuatan dan 3ata >ara Pembetulan atau Penggantian :aktur Pajak, akan dikenakan sanksi  berupa bunga sebesar +? dikalikan nilai transaksi yang terantum dalam :aktur Pajak  tersebut. 3idak semua Pengusaha Kena Pajak yang dikarenakan membuat faktur pajak  tidak sesuai persyaratan formal terkena sanksi, ada pengeualian dari pengenaan sanksi apabila Pengusaha Kena Pajak keliru atau tidak mengisi seara lengkap nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena  Pajak  dan keliru atau tidak mengisi seara lengkap nama, alamat, dan Nomor Pokok  Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak dalam hal penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak pedagang eceran . Kepada Pengusaha Kena Pajak penerbit faktur pajak tidak lengkap tersebut tidak dikenakan sanksi denda pasal #0 ayat (#) sebesar +?, namun Pengusaha Kena Pajak yang penerima tidak dapat menjadikan :aktur Pajak tersebut sebagai Pajak  'asukan.

Pes7aatan Mateial

Persyaratan material dari :aktur Pajak adalah telah terpenuhi apabila keterangan yang terantum dalam faktur pajak jelas dan sesuai dengan kejadian transaksi yang sebenarnya dari BKP atau JKP yang diperjualbelikan. Berikut sebagian  bunyi penjelasan Pasal #& ayat ($)  PP"2 ; Faktur Pajak atau dokumen tertentu  yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai  penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor   Barang Kena Pajak Berujud, ekspor Barang Kena Pajak !idak Berujud, "kspor 

 Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan  pemanfaatan Barang Kena Pajak !idak Berujud dari luar #aerah Pabean di dalam  #aerah Pabean.; Dengan demikian, walaupun :aktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan :aktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan "ilainya, apabila keterangan yang terantum dalam :aktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan :aktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak danatau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak  Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak 3idak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor  Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak 3idak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, :aktur Pajak  atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan :aktur Pajak  tersebut tidak memenuhi syarat material;. Di luar batasan pemenuhan persyaratan formal dan material dari :aktur pajak, dalam rangka pengkreditan :aktur Pajak Pajak 'asukan terdapat hal yang perlu diperhatikan yang sudah diatur seara pasti dalam Pasal $ ayat (%)  PP" yaitu mengenai Pajak 'asukan yang tidak dapat dikreditkan. Jadi, :aktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan :aktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai2 a)  b) ) d) e) f)

Penyerahan BKPJKP @kspor BKP Berwujud, @kspor BKP 3idak Berwujud, @kspor JKP, 6mpor BKP, -tau pemanfaatan JKP dan pemanfaatan BKP 3idak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

Pajak Masukan )ang Ti*ak Da!at Dike*itkan

Berdasarkan Pasal $ ayat (%)  PP" pengkreditan Pajak 'asukan sebagaimana tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk2

#. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak7 +. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha7 &. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, keuali merupakan barang dagangan atau disewakan7 0. Pemanfaatan Barang Kena Pajak 3idak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak7 <. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang :aktur Pajaknya tidak  memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal #& ayat (<) atau ayat ($) atau tidak menantumkan nama, alamat, dan "omor Pokok 1ajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak7 . Pemanfaatan Barang Kena Pajak 3idak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang :aktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal #& ayat ()7 . Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 'asukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak7 %. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Pajak 'asukannya tidak  dilaporkan dalam 5urat Pemberitahuan 'asa Pajak Pertambahan "ilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan7 dan $. Perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha Kena Pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (+a). Jangka 1aktu pengkreditan Pajak 'asukan berdasarkan Pasal $ a yat ($) adalah ;Pajak 'asukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak  Keluaran pada 'asa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada 'asa Pajak berikutnya  paling lama & (tiga) bulan setelah berakhirnya 'asa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.; '& Tax Planning  Pemilihan Tem!at Pajak Teutang Dengan diberlakukannya kebijakan atas transaksi penyerahan barang kena

 pajak dari kantor pusat ke abang atau sebaliknya sebagai penyerahan yang terutang PP", akan menimbulkan cost of compliance  bagi PKP yang bersangkutan. $ost of  compliance  dapat berupa beban administrasi bagi PKP dimana PKP tersebut harus

mengurus pendaftaran sebagai PKP bagi abang!abangnya, mengurus pelaporan  pajaknya setiap bulannya, membuat faktur pajak dan menghadapi pemeriksaan pajak  dan lain sebaginya. Bila PKP lalai dalam menjalankan kewajiban perpajakan, misalnya tidak membuat atau terlambat dalam membuat faktur pajak atas transaksi penyerahan  barang kena pajak dari kantor pusat ke abang akan berdampak pada sanksi  perpajakan. 5anksi perpajakan tersebut seharusnya memang tidak semestinya ada, manakala penyerahan barang kena pajak dari kantor pusat ke abang atau sebaliknya tidak dijadikan sebagai objek PP". "amun, oleh karena kelalaian atau ketidaktahuan PKP, menyebabkan sesuatu yang tadinya beban pajaknya keil atau mungkin tidak ada, malah ada atau bahkan menjadi lebih besar. Disisi lain tentu saja kebijakan tersebut tidak sejalan dengan salah satu prinsip  pemungutan pajak yaitu ease of administration. Betapa tidak, PKP harus membuat faktur pajak. Betapa tidak, PKP harus membuat faktur pajak atas transaksi penyerahan  barang kena pajak di lingkungan internal PKP sendiri. 5etelah faktur pajak dibuat, PKP disibukkan lagi dengan pelaporan pajaknya. -dministrasi yang sulit akan enderung

mendorong

PKP

menghindari

kewajiban

perpajakannya.

Prinsip

kemudahan administrasi juga merupakan hasil reformasi perpajakan nasional. Disamping tidak sejalan dengan prinsip ease of administration, kebijakan pengenaan PPn antar abangpun kurang selaras dengan karakter PP", yaitu netral dalam kegiatan ekonomi. "etral dalam arti bahwa pengenaan PP" terhadap suatu barang atau jasa semata!mata untuk kepentingan aktiAitas ekonomi, bukan atas pertimbangan politik  misalnya. Belum lagi bila dikaitkan dengan prinsip akuntansi yang berlaku adalah tidak dibenarkan apabila dalam satu entitas melakukan kegiatan transaksi. Kebijakan penyerahan barang kena pajak dari kantor pusat ke abang atau sebaliknya, tentu tidak lepas dari kebijakan pemusatan PP". ntuk mengimbangi kebijakan tersebut di atas, diatur dalam pasal #- ayat +  PP" yaitu bagi PKP yang telah mendapat ijin pemusatan PP" terutang, maka penyerahan barang kena pajak dari kantor pusat ke abang atau sebaliknya bukan merupakan objek pajak. Ilustasi#

P3 udi Putra merupakan perusahaan manufaktur yang berlokasi di kota 5urabaya. 5etiap barang jadi ( finish goods) yang dihasilkan dikirimkan ke abang perusahaan yang berlokasi di wilayah yang berbeda di kota 5urabaya. ntuk memasarkan  produknya, P3 udi Putra mengirimkan barang hasil produksinya ke perusahaan lain yaitu P3 B Factory %utlet  yang berlokasi di kota 'alang. Dari ilustrasi tersebut,

apabila P3 udi Putra melakukan pemusatan PP", pengiriman barang ke gudang tidak  menimbulkan PP" terutang. 5edangkan pengiriman baran ke P3 B  Factory %utlet  menimbulkan PP" terutang berupa PP" keluaran. -pabila P3 udi Putra tidak  melakukan pemusatan atas PP" nya, maka setiap barang keluar dari pabrik akan menimbulkan PP" terutang meskipun satu entitas. Dasar hukum pemusatan PP" diatur dalam  "omor 0+ 3ahun +**$ Pasal #+ ayat (+) tentang perubahan ketiga atas  nomor % 3ahun #$%& tentang PP" barang dan jasa dan PPnB'. P@/!+%PJ+*#+ yang berlaku sejak # Januari +*#& tentang tempat pendaftaran danatau pelaporan usaha bagi 1P pada KPP di lingkungan Kanwil DJP 1P Besar, KPP di lingkungan Kanwil DKP Jakarta Khusus, dan KPP 'adya. 5urat edaran nomor 5@!0<PJ+*#& tentang prosedur penerbitan surat keputusan  pemusatan tempat Pajak Pertambahan "ilai terutang dalam rangka pelaksanaan  peraturan Direktur Jenderal Pajak "omor P@/!+%PJ+*#+ tentang tempat pendaftaran danatau pelaporan usaha bagi 1ajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor 1ilayah Direktorat Jenderal Pajak 1ajib Pajak Besar, Kantor  Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor 1ilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan pajak 'adya. D& Stategi Mengha*a!i Temuan Pemeiksa Tentang K"n$imasi PPN )ang Din7atakan
Pajak 'asukan manakala konfirmasi terhadap Pajak 'asukan tersebut mendapat  jawaban Ctidak -da; dari Kantor pajak lainnya. -sumsinya, kalau jawabannya C3idak  -da;, maka :aktur Pajak dari Pajak 'asukan tersebut dianggap fiktif. Bahkan ada  juga beberapa orang yang mengaitkannya dengan soal tanggung jawab renteng PP". Kedua anggapan tersebut semuanya tidak benar karena fiktif dan tanggung jawab renteng PP" punya klasifikasi dan definisi sendiri!sendiri. 3erkait dengan soal konfirmasi atau klarifikasi :aktur Pajak ini, Dirjen Pajak  sebenarnya telah menerbitkan sebuah aturan khusus bernomor K@P!<0P#+**# tentang 3ata >ara Pelaksanaan Konfirmasi :aktur Pajak Dengan -plikasi 5istem 6nformasi Perpajakan. Keputusan Dirjen Pajak ini digulirkan pada tanggal + Desember +**#.3erkait dengan soal konfirmasi atau klarifikasi :aktur Pajak ini, Dirjen Pajak sebenarnya telah menerbitkan sebuah aturan khusus bernomor K@P! <0PJ.+**# tentang 3ata >ara Pelaksanaan Konfirmasi :aktur Pajak Dengan -plikasi

5istem 6nformasi Perpajakan. Keputusan Dirjen Pajak ini digulirkan pada tanggal + Desember +**#. 3etapi hingga saat ini masih belum dinyatakan diabut alias masih  berlaku dan bisa dijadikan referensi peraturan. Pada butir #.0.#.&. dalam penjelasan ampiran 6 K@P!<0PJ.+**# ditegaskan  bahwa apabila jawaban klarifikasi dari KPP tempat PKP dikukuhkan menyatakan2 #. C-da dan 5esuai; dengan penjelasan bahwa :aktur Pajak tersebut belum direkam KPP domisili PKP penjual atau :aktur Pajak tersebut terlambat dilaporkan oleh PKP penjual, maka :aktur Pajak tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak  'asukan yang dapat dikreditkan7 +. C3idak -da; dengan penjelasan bahwa :aktur Pajak tersebut belum dilaporkan oleh PKP penjual dan KPP domisili PKP penjual telah menerbitkan 5KP!KB atau 5KP!KB3 atas :aktur Pajak yang belum dilaporkan tersebut, maka :aktur Pajak  tersebut dapat diperhitungkan sebagai Pajak 'asukan yang dapat dikreditkan7 &. C3idak -da; dengan penjelasan bahwa :aktur Pajak tersebut tidak sah karena  pengusaha yang menerbitkan belum dikukuhkan sebagai PKP, atau PKP penjual tidak pernah melakukan penyerahan BKPJKP kepada PKP pembeli yang  bersangkutan, maka :aktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak 'asukan yang dapat dikreditkan7 dan 0. -pabila dalam jangka waktu # (satu) bulan sejak tanggal dikirimkan jawaban klarifikasi belumtidak diterima dan apabila berdasarkan hasil pengujian arus  barang dan atau arus uang dapat dibuktikan bahwa :aktur Pajak tersebut sah adanya, maka :aktur Pajak

yang dimintakan klarifikasi

tersebut dapat

diperhitungkan sebagai Pajak 'asukan yang dapat dikreditkan. 5aat melakukan pemeriksaan, seringkali pemeriksa pajak (fiskus) mengoreksi Pajak 'asukan manakala konfirmasi terhadap Pajak 'asukan tersebut mendapat  jawaban C3idak -da; dari Kantor pajak lainnya. -sumsinya, kalau jawabannya C3idak  -da;, maka :aktur Pajak dan Pajak 'asukan tersebut dianggap fiktif. Bahkan ada  juga beberapa orang yang mengaitkannya dengan soal tanggung jawab renteng PP". Kedua anggapan tersebut semuanya tidak benar karena fiktif dan tanggung jawab renteng PP" punya klasifikasi dan definisi sendiri!sendiri. Jika sudah begitu, maka koreksi tersebut tentu akan membuat 1P susah dan terpaksa harus menempuh jalur hukum Keberatan dan Banding. Kedua proses ini harus ditempuh 1P selama lebih dari +0 (dua puluh empat) bulan atau sekitar + (dua) tahunan lebih. Pada proses Keberatan, yang memakan waktu sekira #+ (dua belas) bulan,  biasanya

koreksi

pemeriksa

pajak

terhadap

Pajak

'asukan

tersebut

tetap

dipertahankan oleh rekan mereka di tim penelaahpeneliti Keberatan. -lasannya  biasanya sama dengan alasan pemeriksa pajak yang sebelumnya.  "amun pada saat Banding, 'ajelis =akim di Pengadilan Pajak umumnya  berfokus hanya pada soal fiktif atau tidaknya :aktur Pajak yang dikreditkan oleh 1P. Para hakim biasanya tidak peduli apakah :aktur Pajak tersebut sudah dilaporkan oleh PKP penjualnya atau belum. -rtinya selama 1P yang mengajukan Banding bisa membuktikan bahwa transaksi dan :aktur Pajak yang dikreditkannya di 5P3 'asa PP" tidak fiktif, maka koreksi pemeriksa pajak akan dibatalkan oleh 'ajelis =akim. Permohonan Banding 1P terkait dengan :aktur Pajak tersebut umumnya bisa dikabulkan. =akim di Pengadilan Pajak umumnya berpedoman pada prinsip bahwa kesalahan PKP penjual karena tidak melaporkan :aktur Pajak tidak dapat direntengkan kepada 1PPKP pembeli yang mengkreditkan :aktur Pajak tersebut. 5ebab sesuai dengan ketentuan umum  PP" pembeli dalam hal ini memang sudah diwajibkan untuk membayar PP" dan PPn!B' kepada PKP penjual. Keuali jika pembeli  berstatus sebagai 1apu PP", maka pembeli tidak diwajibkan untuk membayar PP" dan PPn!B' kepada PKP penjual. 5eperti sudah diketahui, sesuai dengan ketentuan Pasal &- ayat (#)  PP", PKP yang melakukan penyerahan BKPJKP wajib memungut, menyetor dan melaporkan PP" maupun PPn!B' yang terutang. 6ni artinya pembeli diwajibkan untuk membayar PP" maupun PPn!B' kepada PKP penjual. Dan sebagai bukti  bahwa pembeli sudah membayar PP" maupun PPn!B' kepada PKP penjual, pembeli akan mendapatkan :aktur Pajak dari PKP penjual. Bagi pembeli, PP" yang dibayar  kepada PKP penjual ini disebut dengan Pajak 'asukan. Kemudian dalam Pasal $  PP" seara umum ditegaskan bahwa Pajak  'asukan (P') dapat atau boleh dikreditkan. Pengkreditan P' ini bisa dilakukan pada  bulan yang sama dengan Pajak Keluaran atau dikreditkan paling lambat tiga bulan  berikutnya setelah bulan ('asa Pajak) dari :aktur Pajak 'asukan tersebut. 'emang, dalam Pasal $  PP" disebutkan beberapa kriteria P' yang tidak   boleh dikreditkan. Begitu pun dalam ketentuan Pasal #B  PP", ada beberapa kriteria P' yang tidak dapat dikreditkan. 3etapi dari kriteria yang ditetapkan oleh kedua pasal tersebut, tidak satupun kriteria pelaporan oleh PKP penjual. -rtinya di kedua pasal tersebut tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa apabila penjual  belum atau tidak melaporkan :aktur Pajak Keluarannya, maka hilang pula hak   pengkreditan Pajak 'asukan (P') oleh pembeli.

-pabila faktur pajak masukan dikonfirmasi tidak ada, salah satu penyebabnya adalah seperti ilustrasi sebagai berikut2 Ilustasi kasus $aktu !ajak 7ang *ik"n$imasi =Ti*ak A*a<

P3 Putra telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dalam bidang  perdagangan besar komputer, pada tanggal +* -pril +*#* menyerahkan #* unit komputer kepada P3 Putri dengan total =arga Jual /p*.***.***,**. -tas penyerahan ini terutang PP" sebesar #*? E /p*.***.***F /p.***.***. 'ekanisme umum yang diatur dalam  PP" #$%0 atas transaksi tersebut adalah2 #. P3 Putra menerbitkan :aktur Pajak untuk memungut PP" sebesar /p.***.***,! +. :aktur Pajak terdiri dari dua lembar, yaitu2 ₋ lembar pertama diberikan kepada P3 Putri sebagai bukti beban pajak yang seharusnya dibayar7 ₋ lembar kedua menjadi arsip P3 Putra sebagai bukti pemungutan pajak. &. P3 Putra wajib menyetor pajak yang dipungut untuk setiap 'asa Pajak ke Kas  "egara. 0. P3 Putri wajib membayar pajak terutang tersebut kepada P3 Putra. <. Bagi P3 Putri, :aktur Pajak tersebut merupakan bukti formilsah untuk   pengkreditan pajak dalam suatu 'asa Pajak. Jika P3. 3idak tidak dapat menunjukkan bukti sah bahwa dia sudah melunasi PP" atas  pembelian komputer tersebutG maka P3 Putri dibebani tanggung jawab seara renteng atas pajak dimaksud. ang artinya si pembeli (P3 Putri) harus membayar  /p..***.***,! lagi. 5esuai dengan  KP perubahan kedua ( "omor # 3ahun +***), Pasal && yang berbunyi2 ; Pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa  Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam &ndang'undang Pajak Pertambahan Nilai ()*+ dan perubahannya bertanggungjaab secara renteng atas pembayaran pajak   pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti baha pajak telah dibayar ;. )ang Betanggung Ja>a8 Se;aa Renteng (Pasal 0 Pp # 3ahun +*#+)2 

Pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab seara renteng atas  pembayaran PP" atau PPnB' keuali dalam hal 2 (Pasal 0 ayat (#) dan (+) PP # 3ahun +*#+)

a)

pajak yang terutang tersebut dapat ditagih kepada penjual barang atau  pemberi jasa7 atau

 b)

pembeli BKP atau penerima JKP dapat menunjukkan bukti telah melakukan  pembayaran pajak kepada penjual barang atau pemberi jasa.



3anggung renteng melekat pada pembeli BKP atau penerima JKP atas transaksi  pembelian BKP dan atau JKP di dalam Daerah Pabean. (Penjelasan Pasal 0 ayat (#) PP # 3ahun +*#+)

'aa Penagihan PPN Kaena Tanggung Ja>a8 Renteng

3anggung jawab renteng ditagih melalui penerbitan 5urat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang!undangan di bidang perpajakan. 5trategi untuk menghadapi temuan dari pemeriksa pajak (fisus) apabila kredit  pajak tidak dapat dikonfirmasi, maka PKP harus melakukan rekonsiliasi seara rutin dan memenuhi persyaratan baik formal maupun material guna memastikan bahwa faktur pajak masukan yang diterima adalah Aalid dan dapat dikonfirmasi.

E& Rek"nsiliasi DPP PPN *engan !ee*aan usaha *alam SPT PPh Ba*an

/ekonsiliasi  @kualisasi PP" adalah proses penookan antara data di 5P' PP" dengan 5P3 3ahunan Perusahaan. /ekonsiliasi yang menyangkut PP" danatau PPnB'(kalau ada) ini penting karena akan berhubungan langsung dengan pengakuan  pendapatan perusahaan. 5etiap bentuk Penjualan (atau istilah pajak disebut juga Penyerahan) akan menimbulkan Pajak Pertambahan "ilai. 'eskipun idealnya rekonsiliasi atas PP" ini dilakukan setiap bulan, tetapi rekonsiliasi di akhir tahunnya menjadi perlu sekali karena terkait dengan pengakuan pendapatan di 5P3 Badan ## nantinya. Pada umumnya perbedaan yang timbul antara pengakuan pendapatan perusahaan menurut 5P3 3ahunan PPh Badan dengan nilai penyerahan menurut 5P' PP" bisa timbul karena dua kondisi2 #.

Karena kaakteistik tansaksi 7 dan

+.

Karena Peatuan 7ang 8elaku memang mengakibatkan timbulnya  perbedaan. Perbedaan!perbedaan nilai peredaran usaha menurut 5P3 3ahunan PPh Badan

dan 5P3 'asa PP", yang mungkin timbul antara lain disebabkan oleh2 a) 3erdapat 8bjek PP" yang tidak teratat dalam -kun Penjualan. 3idak semua transaksi penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak dapat diatat sebagai account   Penjualan, misalnya2 penjualan aktiAa tetap bekas (Pasal #D), pemakaian sendiri, pemberian uma!uma, dan lain!lain.  b) 3erdapat perbedaan kurs yang dipakai dalam menatat Penjualan di laporan keuangan dengan pembuatan :aktur Pajak. Kurs Aaluta asing yang digunakan untuk mengakui penjualan disesuaikan dengan 5tandar -kuntansi Keuangan yang berlaku di 6ndonesia (P5-K), yang dilakukan dengan taat asas. Berdasarkan P5-K "omor #* diatur bahwa setiap transaksi dalam mata uang asing dibukukan dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. "amun dalam praktek di lapangan, kurs yang dipakai tidak selalu menggunakan kurs transaksi. Kadangkala 1ajib Pajak menggunakan kurs rata!rata dalam seminggu atau sebulan, menggunakan kurs tengah B6, dan lain!lain. 5edangkan dalam membuat :aktur Pajak, penyerahan BKP atau JKP yang menggunakan mata uang asing, harus menggunakan kurs 'enteri Keuangan yang  berlaku pada saat pembuatan :aktur Pajak. ) Pemberian $ash #iscount  Pada umumnya PKP penjual sering memberikan diskon tambahan apabila pembeli dapat membayar lebih epat dari tanggal jatuh tempo  syarat pembayaran yang telah disepakati sebelumnya. Diskon tambahan ini disebut dengan $ash #iscount . $ash #iscount   tidak mengurangi Dasar Pengenaan Pajak yang terantum dalam :aktur Pajak, sehingga dapat dipastikan ketika pembeli memanfaatkan $ash  #iscount   tersebut maka omset yang terantum di 5P3 'asa PP" akan lebih besar  daripada omset yang dilaporkan dalam 5P3 3ahunan PPh Badan.

d) -danya kesalahan tulis atau hitung Perbedaan omset menurut PPh dan PP" juga dapat timbul atas kesalahan tulis atau kesalahan hitung (human error) dalam pembuatan :aktur Pajak atau pengisian 5P3 'asa PP". -da baiknya pekerjaan rekonsiliasi atau ekualisasi PP" ini dilakukan seara rutin tiap bulannya, karena apabila timbul perbedaan akan jauh lebih mudah ditelusuri. -pabila ternyata perbedaan timbul karena human error, maka dapat langsung diambil tindakan antisipasi untuk memperbaiki kesalahan tersebut. ntuk melakukan rekonsiliasi Pajak Pertambahan "ilai (PP") aranya sangat mudah dan sederhana, yaitu dengan mengambil angka Penjualan kemudian dikalikan #*?. -pabila sudah didapat nilai penjualan dan PP" keluarannya serta nilai pembelian dan PP" masukannya, maka tinggal cross check  dengan yang sudah dilaporkan dalam 5urat Pemberitahuan 'asa (5P') PP" setiap bulannya. -pabila masih ada yang tertinggal belum dilaporkan, kalau itu ada pada sisi PP" keluaran maka harus segera dilakukan pembetulan 5P' dan dibayar kekurangan pajaknya. 'eskipun hal ini tetap menjadi eposure (potensi kena denda). "amun apabila ditemukan faktur pajak  masukan yang belum dilaporkan sebagai PP" masukan, maka pilihannya adalah melakukan pembetulan 5P' atau membiarkannya dengan tidak mengkreditkan dalam 5P' dan pembukuan accounting  akan menatat sebagai beban tambahan. Rek"nsiliasi (m?et PPh @s (87ek PPN Keluaan

8mHet per 5P3 PPh Badan

---

8byek PP" Keluaran selain 8mHet (@E2 uang muka, pendapatan lain!lain)

BBB

Jumlah - I B

>>>

8byek PP" Keluaran per 5P3 PP"

DDD

5elisih (>  D)

@@@

(I) 8mHet 3ahun 5ebelumnya dilapor tahun ini (!) 8mHet 3ahun 6ni dilapor tahun  berikutnya

:::

999

5elisih (@I:!9)

===

Bila kolom = seperti formula di atas masih terdapat selisih, kemungkinan besar  selisih berasal dari retur penjualan dengan faktur pajak sederhana atau karena memang ada kesalahan dalam penghitungan obyek PP" maupun 8mHet PPh Badan.

DA3TAR PUSTAKA

 "omor 0+ 3ahun +**$ Peraturan 'enteri Keuangan www.pajak.go.id www.ortaE.org www.himmapi.om