11
BAB I
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sember daya alam yang melimpah namun sayangnya sumber daya tersebut masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang dimiliki, seperti teknologi, sumber daya modal dan sumber daya manusia yang kurang memadai. Selain itu, masalah yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai wilayah yang sangat luas adalah ketidakmerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, diperlukan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri guna membantu pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Perkembangan investasi di Indonesia dewasa ini terus mengalami peningkatan. Untuk lebih meningkatkan Investor di Indonesia, pemerintah memberikan fasilitas pajak salah satunya tercantum dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pemberian fasilitas pajak kepada investor yang melakukan penenaman modal dibidang usaha tertentu dan didaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015. Sementara itu, juga terdapat fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010. Fasilitas ini dikenal dengan Tax Holiday. Hal itulah pada pembahasan makalah kali ini penulis tertarik untuk membahas tentang Insentif Pajak yaitu Tax Allowance dan Tax Holiday.
RUMUSAN MASALAH
Adapun masalah yang akan dibahas pada makalah kali ini adalah :
Apa yang dimaksud dengan Insentif Pajak?
Apa saja jenis-jenis Insentif Pajak?
Apa yang dimaksud dengan Tax Allowance dan Tax Holiday?
Bagaimana penerapan Tax Allowance dan Tax Holiday di Indonesia?
TUJUAN PENULISAN
Selain untuk memenuhi salah satu tugas dari matakuliah English for Spesific Purpose, penulisan makalah ini juga bertujuan untuk :
Agar mengetahui pengertian dari Insentif Pajak.
Agar mengetahui apa saja jenis dari Insentif Pajak.
Agar mengetahui apa itu Tax Allowance dan Tax Holiday.
Agar mengetahui bagaimana penerapan Tax Allowance dan Tax Holiday di Indonesia.
MANFAAT PENULISAN
Penulisan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu :
1. Manfaat Akademis
a. Penulisan makalah ini semoga dapat memberikan kontribusi positif bagi ilmu hukum pada umumnya serta ilmu hukum pajak pada khususnya
mengenai kebijakan pemberian fasilitas pajak berupa tax allowance dan tax holiday dalam kaitannya dengan fungsi regulerend pajak.
b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai ilmu tentang perpajakan dan segala kebijakannya.
2. Manfaat Praktis
a. Penulisan makalah ini semoga bermanfaat sebagai pengetahuan bagi lembaga-lembaga pemerintah yang berkaitan dengan kebijakan fasilitas pajak penghasilan berupa tax allowance dan tax holiday.
b. penulisan makalah ini semoga dapat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat, tentang hukum pajak dan penerapan kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan berupa tax allowance dan tax holiday di Indonesia.
BAB II
LANDASAN TEORITIS
2.1 Pengertian Insentif Pajak
Menurut Cascio (1995 : 377), " ..an incentive are variable reward, granded to individuals on groups, that recognize differences in achieving results. They are designed to stimulate or motivate greater employee effort on productivity". Dari definisi tersebut insentif dapat diartikan sebagai berikut : insentif adalah variabel penghargaan yang diberikan kepada individu dalam suatu kelompok, yang diketahui berdasarkan perbedaan dalam mencapai hasil kerja. Ini di rancang untuk memberikan rangsangan atau memotivasi karyawan berusaha meningkatkan produktivitas kerjanya.
Harsono (2004:21) berpendapat, insentif adalah setiap sistem kompensasi dimana jumlah yang diberikan tergantung pada hasil yang dicapai, yang berarti menawarkan sesuatu yang berarti menawarkan sesuatu insentif kepada pekerja untuk mencapai hasil yang lebih baik.
Dari pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian insentif merupakan alat untuk mendorong karyawan agar lebih meningkatkan produktivitas kerja untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.
Definisi Insentif pajak menurut Suandy (2003) adalah suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu. Zee, H.H, stotsky dan Ley mendefinisikan insentif pajak seperti yang dikutip oleh Alex Easson (2004) bahwa: A tax incentive can be defined either in statutory or effective terms. In statutory term, it would be a special tax provision granted to qualified investment projects (however determined) that represents a statutorily favorable deviation from a corresponding provision applicable to investment projects in general (i.e. projects that receive no special tax provision). An implication of this definition is that any tax provision that is applicable to all investment projects does not consitute a tax incentive… In effective terms, a tax incentive would be a special tax provision granted to qualified investment project of lowering the effective tax burden-measured in some way-on those projects, relative to the effective tax burden that would be borne by investors in the absence of special tax provision.
Insentif pajak merupakan suatu instrumen dari sistem perpajakan yang dapat dipergunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Beberapa negara di kawasan Asia saling bersaing dalam memainkan insentif pajak untuk menarik investasi asing yang diyakini mampu memulihkan sakit ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1997 dan 1998. Dalam beberapa kasus, insentif pajak diterapkan sebagai kompensasi dari buruknya iklim investasi dari suatu negara yang antara lain dicerminkan dari kurangnya infrastruktur, ketidakpastian hukum dan rumitnya birokrasi (Thuronyi, 1998). Meski pada umumnya kebijakan tax incentives ini dilakukan oleh negara-negara berkembang, namun bukan berarti negara majupun tidak melakukannya. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Viherkenttä (1991), "Fiscal incentives have traditionally played a central role in Third World foreign investment policy. Although such incentives are common in industrialised countries too, they are much widespread in developing countries. Even at the time when attitudes towards multinationals were most critical, alarge number of LCDs granted such incentives; however, the increasingly favourable policies toward foreign investment have also taken the form of more generous fiscal incentives".
Di Indonesia, fasilitas pajak yang diberikan tercantum dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pemberian fasilitas pajak kepada investor yang melakukan penanaman modal dibidang usaha tertentu dan didaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015. Sementara itu, juga terdapat fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010. Fasilitas ini dikenal dengan Tax Holiday. Baik Tax Allowance maupun Tax Holiday sama-sama memberikan keringanan terhadap pembayaran pajak penghasilan badan, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan negara.
2.2 Jenis – Jenis Insentif Pajak
Menurut Thuronyi (1998), jenis insentif pajak secara umum adalah ; tax holiday, Investment allowance and tax credit, timing differences, dan reduced tax rates. Masing-masing tipe dipilih sesuai dengan isu yang dihadapi.
Tax holidays
Insentif pajak yang berupa tax holiday merupakan insentif pajak yang diberikan melalui pembebasan dari pajak penghasilan badan atau corporate income tax (CIT) dan/atau pengurangan tarif pajak atas CIT. Tax holiday diberikan dalam periode waktu yang terbatas dan hanya diperbolehkan bagi perusahaan yang baru didirikan. Jangka waktu efektif dari tax holiday tergantung dari start awal berlakunya tax holiday. Alternatif titik awal tax holiday antara lain tanggal perusahaan didirikan atau terdaftar secara resmi, tanggal perusahaan mulai berproduksi atau usaha mulai dijalankan, tahun dimana perusahaan pertama kali mendapatkan keuntungan, atau tahun dimana perusahaan pertama kali memperoleh penghasilan kena pajak
Insentif tax holiday sangat berkaitan dengan ketentuan mengenai penyusutan dan kompensasi kerugian. Dalam beberapa sistem pajak, Wajib Pajak dapat memilih untuk membebankan biaya penyusutan saat mulai diperolehnya aktiva atau menunda beberapa tahun sampai dengan kegiatan usaha dimulai dan memperoleh laba. Jika pembebanan biaya penyusutan dan kompensasi kerugian dilakukan pada periode waktu tax holiday, maka pemberian insentif tax holiday tidak menarik bagi investor karena insentif tersebut tidak menguntungkan bagi investor sebagai Wajib Pajak.
Keuntungan insentif pajak berupa tax holiday antara lain adalah keuntungan dari segi kesederhanaan, karena dengan tidak adanya pajak yang harus dibayar pada masa holiday maka baik bagi kantor pajak maupun wajib pajak tidak perlu melakukan filing dan audit pajak serta tidak ada biaya administrasi.
Sedangkan kelemahannya antara lain adalah:
The cost of tax holiday, dalam arti penerimaan pajak yang hilang bagi host country yang tidak dapat diperkirakan didepan dengan tingkat akurasi yang cukup.
Tax holiday sering dimanfaatkan oleh investor yang cenderung mobile dengan memindahkan usahanya ke negara lain untuk mendapatkan tax holiday yang baru jika masa manfaat tax holiday di suatu negara sudah habis. Dengan praktek tersebut, negara host country kehilangan benefit dari adanya investor tersebut.
Tax holiday menciptakan kesempatan untuk penghindaran pajak atau manipulasi pajak.
Tax sparing credit
Insentif pajak berupa Tax holiday agar efektif harus didukung dengan ketentuan mengenai tax sparing credit yaitu suatu kredit pajak semu yang disepakati oleh negara asal investor dimana negara asal investor memperbolehkan investor mengakui adanya kredit pajak di luar negeri dalam penghitungan pajak global di negara asal investor (the country of resident) walaupun dalam kenyataannya tidak ada pajak yang dibayar di negara sumber karena negara sumber memberikan insentif pajak (tax holiday). Insentif pajak berupa tax holiday yang diberikan oleh negara sumber tidak akan efektif jika di negara asalnya, investor harus membayar pajak atas keseluruhan penghasilan yang diterima dari seluruh dunia (world wide income). Hal ini pernah terjadi di Indonesia pada periode pemberlakuan tax holiday pada periode waktu tahun 1967 sampai dengan 1983.
Investment allowances and tax credits
Investment allowances and tax credits pada umumnya diterapkan pada investasi baru yang dibuat. Investment allowances and tax credits adalah bentuk insentif pajak yang didasarkan pada besarnya investasi. Tax allowance berarti mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Sedangkan tax credit secara langsung mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendesain investment allowance adalah:
Investasi yang memenuhi syarat (eligible investment), yaitu bahwa invsetment allowance diterapkan atas semua bentuk investasi modal atau dapat pula atas kategori khusus saja, seperti mesin atau peralatan berteknologi canggih.
Jumlah allowance, yang pada umumnya dalam bentuk persentase dari investasi tertentu. Di Indonesia, besarnya allowance adalah 30% dari investasi yang memenuhi syarat.
Jangka waktu (duration) dan batasan lainnya, yaitu batas waktu dimana investment allowance dapat diklaim. Untuk Indonesia jangka waktunya adalah 6 tahun.
Permasalahan utama berkenaan dengan insentif jenis ini adalah dalam mendefinisikan pengeluaran yang memenuhi syarat, pilihan tarif dari allowance atau kredit pajak, dan perlakuan dari jumlah insentif yang tidak dapat dipergunakan dalam tahun tersebut dalam hal penghasilan kena pajak tidak mencukupi. Sedangkan kelebihan jenis insentif ini dibandingkan dengan tax holiday dilihat dalam perspektif host country adalah biaya maksimal yang muncul dapat ditentukan dengan mudah; biaya tersebut berhubungan secara langsung dengan jumlah investasi yang diberikan allowance; serta insentif tersebut tidak membatasi khusus kepada investor baru tapi juga kepada investor lama yang meningkatkan investasinya.
Accelerated depreciation (timing difference)
Perbedaan waktu dapat terjadi dalam hal pembebanan biaya yang dipercepat atau penangguhan pengakuan penghasilan. Bentuk umum dari pembebanan biaya yang dipercepat adalah penyusutan, yaitu penyusutan dibebankan dalam periode waktu yang lebih pendek dari umur ekonomis aktiva tersebut atau melalui pembebanan khusus di periode tahun pertama. Maksud dari insentif tipe ini adalah untuk membantu perusahaan memperoleh pengembalian modalnya (return on investment) lebih cepat. Namun, insentif ini secara keseluruhan tidak mempengaruhi jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara, tetapi hanya menggeser beban pajak ke belakang. Misalnya atas suatu aktiva yang mempunyai manfaat ekonomis selama 8 tahun, seharusnya dibiayakan melalui penyusutan selama 8 tahun. Namun dengan kebijakan insentif, penyusutan tersebut dapat dibebankan lebih pendek, misalnya menjadi 4 tahun. Namun total biaya penyusutan yang boleh dibebankan tetap sama sesuai dengan nilai perolehan aktiva tersebut.
Tax rate reductions
Pengurangan tarif pajak secara umum diterapkan atas penghasilan dari sumber tertentu atau kepada perusahaan yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, kepada perusahaan kecil di bidang manufaktur atau pertanian. Pengurangan tarif ini berbeda dengan tax holiday sebab kewajiban pajak dari perusahaan tidak dibebaskan secara keseluruhan, dan insentif ini dapat diperluas pada perusahaan baru termasuk penghasilan dari kegiatan yang telah ada serta tidak dibatasi pada periode waktu tertentu. Persoalan utama dalam menerapkan insentif tipe ini adalah dalam mengidentifikasi penghasilan yang memenuhi syarat dan kriteria perusahaan tertentu. Seringkali dalam membuat definisi atas penghasilan dan perusahaan tertentu yang berhak mendapatkan insentif menimbulkan peluang untuk dimanipulasi. Untuk mencegah dimanipulasi, biasanya dibuat aturan hukum yang ketat sehingga justru mengurangi efektifitas dari insentif tersebut. Pada pembahasan kali ini,kami hanya befokus untuk membahas tentang Insentif Pajak Tax Holiday dan Tax Allowance yang berlaku di Indonesia.
2.2 Dasar Hukum
a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pemberian fasilitas pajak kepada investor yang melakukan penanaman modal dibidang usaha tertentu dan didaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015.
b. Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010 tentang fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman.
c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159/PMK.010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
BAB III
PEMBAHASAN
Penerapan Insentif Pajak di Indonesia
Perkembangan investasi di Indonesia dewasa ini terus mengalami peningkatan. Diagram berikut menunjukkan perkembangan realisasi investasi di Indonesia sejak Tahun 2011-September 2014
Diagram 1.1
Sumber : Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM).
Diagram tersebut menunjukkan bahwa peningkatan realisasi investasi di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun. Dari tahun 2012 ke 2013 investasi domestik mengalami kenaikan sebesar 2,06 % sedangkan investasi dari luar negeri mengalami kenaikan sebesar 22,71%. Tahun 2014 realisasi investasi penanaman modal domestik mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar 65,88%, sedangkan investasi asing kenaikan nya lebih jumlah kenaikan lebih sedikt dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 13,13%.
Untuk meningkatkan investasi di Indonesia, pemerintah melakukan berbagai cara untuk menarik investor, salah satunya memberikan Fasilitas (insentif) pajak. Di Indonesia, fasilitas pajak yang diberikan salah satunya tercantum dalam Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pemberian fasilitas pajak kepada investor yang melakukan penenaman modal dibidang usaha tertentu dan didaerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2015. Sementara itu, juga terdapat fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam rangka penanaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2010. Fasilitas ini dikenal dengan Tax Holiday. Baik Tax Allowance maupun Tax Holiday sama-sama memberikan keringanan terhadap pembayaran pajak penghasilan badan, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan negara.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak
Dalam memberikan insentif pajak, tentunya pemerintah memiliki tujuan tertentu untuk meningkatkan perekonomian negara. Berdasarkan IMF Working Paper tahun 2001, alasan pemberian insentif pajak oleh yurisdiksi perpajakan adalah sebagai berikut :
Industrial Policy, khususnya untuk mendorong gerak majunya industri tertentu. Bentuk insentif yang ditawarkan yaitu memberikan Tax Allowance untuk industri yang bergerak dibidang tertentu dan daerah tertentu atau Tax Holiday bagi industri pioner dibidang tertentu yang dianggap strategis.
The transfer of proprietary knowledge or technology. Diharapkan dengan adanya investasi maka terjadi transfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang nantinya akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
Employement objectives, agar terciptanya lapangan pekerjaan yang baru seiring dengan bertambahnya industri baru maupun perluasan industri yang dilakukan perusahaan.
Training and human capital development, bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. dengan adanya industri baru tentu akan membutuhkan tenaga kerja lokal, sehingga tenaga kerja tersebut dapat belajar dan meningkatkan kemampuannya.
Economic diversification, dalam hal ekspektasi timbul-tumbuh-tambahnya sektor-sektor industri baru.
Access to overseas market, menstimulasi perdagangan internasional dengan membuka akses pasar luar negeri.
Regional or locational objectivesi untuk mempercepat pertumbuhan wilayah-wilayah tertentu yang menjadi target pemberian fasilitas (insentif) pajak yang dimaksud.
Walaupun secara umum pemberian fasilitas perpajakan sama-sama bertujuan untuk menarik penanaman modal baik, setiap negara mempunyai kebijakan insentif masing-masing sesuai dengan tujuanya. Untuk negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang banyak namun memiliki keterbatasan dalam teknologi dan sumber daya modal, fasilitas diberikan dengan tujuan utama meningkatkan pendapatan negara, memenuhi kebutuhan pokok, menyerap lapangan pekerjaan dan meratakan perekonomian di berbagai daerah dengan berorientasi pada pengolahan sumber daya alam.
3.3 Tax Allowance dan Tax Holiday
Used in the hopes of increasing the gross domestic product (GDP) in developing countries, tax holidays are a way in which governments attract foreign investors. Tax holidays are often put in place in particular industries to help promote growth. (www.investopedia.com)
A tax holiday is a temporary reduction or elimination of a tax. Programs may be referred to as tax abatements, tax subsidies, tax holidays, or tax reduction programs. Governments usually create tax holidays as incentives for business investment. In developing countries, governments sometimes reduce or eliminate corporate taxes for the purpose of attracting Foreign Direct Investment or stimulating growth in selected industries. (http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_holiday)
Tax allowance diterjemahkan sebagai keringanan/pengurangan pajak, dan tax holiday sebagai pembebasan pajak atau tax exemption. Dunia internasional menggunakan istilah tax holiday, termasuk untuk insentif keringanan pajak. Di negara maju seperti Amerika Serikat tax holiday bertujuan untuk 'menghangatkan' ekonomi, yaitu mendorong sisi demand konsumen sehingga tercipta creeping inflation. Di negara berkembang tax holiday merupakan insentif untuk direct foreign investment. Stimulus diberikan agar pemilik modal asing mau menanamkan modal besarnya pada sektor atau wilayah tertentu yang dipandang pemerintah tidak feasible secara bisnis. Tanpa itu, investor enggan menanamkan modalnya.
Sesuai dengan tujuannya, tidak ada yang salah dengan tax holiday. Pajak juga berfungsi sebagai regulerend, mendorong kebijakan pemerintah di sektor lainnya. Diharapkan insentif pajak tersebut dapat menjadi multiflier effect bagi pertimbuhan ekonomi yang ujung-ujungnya menjadi tax base juga.
Pada dasarnya, Tax Allowance maupun Tax Holiday merupakan fasilitas yang diberikan oleh yurisdiksi perpajakan, baik untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan ataupun membebaskan pengenaan pajak dalam jangka waktu tertentu.
Secara umum, perbedaan antara Tax Allowance dan Tax Holiday dapat dilihat dari tabel berikut :
1. Dari segi fasilitas
Tax holiday: perusahaan akan dibebaskan dari pajak penghasilan badan selama 10 tahun paling lama dan minimal 5 tahun sejak dimulainya produksi komersial. Setelah itu perusahaan akan diberikan potongan pajak penghasilan dari pajak terutang sebanyak 50% selama 2 tahun.
Tax allowance: perusahaan akan diberikan potongan pajak 30% maksimal dihitung dari besar investasi yang ditanamkan, serta kompensasi kerugian yang tidak lebih dari 10 tahun.
2. Ketentuan pemberian pengurangan pajak
Tax holiday: tax holiday akan diberikan kepada investor yang memiliki rencana untuk menanamkan modal minimal sebesar satu triliun rupiah.
Tax allowance: pengurangan pajak akan diberikan kepada perusahaan dengan nilai investasi yang tinggi atau nilai ekspor yang tinggi, bisa menyerap banyak tenaga kerja, serta memanfaatkan sumber daya lokal yang tinggi.
3. Jenis usaha
Tax holiday: akan diberikan pada perusahaan pioner yang bergerak di bidang industri pertambangan, industri mesin, dan/atau industri peralatan komunikasi.
Tax allowance: pada dasarnya akan diberikan kepada semua bidang perusahaan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.
4. Syarat pemberian pengurangan pajak hasil
Baik tax holiday maupun tax allowance akan diberikan haknya apabila perusahaan yang akan menerima telah melakukan semua penanaman modalnya di Indonesia dan telah berproduksi secara komersial.
3.4 Dampak Pemberian Tax Holiday dan Tax Allowance di Indonesia
Tujuan pemerintah memberikan dua kebijakan pajak kepada investor ini adalah untuk mengundang para investor mau berinvestasi di negaranya untuk membiayai pembangunan nasional. Meski begitu, pemberian tax holiday dan tax allowance ini masih menuai kontroversi terutama pada dampak yang diakibatkan pada negara tersebut. Berikut adalah beberapa dampak yang bisa muncul karena pemberian pengurangan pajak penghasilan badan :
Pendapatan Negara
Dalam jangka pendek, pemberian fasilitas perpajakan baik Tax Allowance maupun Tax Holiday akan mengurangi jumlah pajak penghasilan badan, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun dalam jangka menengah dan jangka panjang justru akan meningkatkan penghasilan negara karena modal ang ditanamkan besar sedangkan pengurangan tarif berlaku dalam jangka pendek. Namun disisi lain, pemberlakuan jangka waktu pemberian fasilitas dapt berdampak buruk karena penyalahgunaan yang dilakukan oleh perusahaan yang hanya mengejar insentif pajak terutama Tax Holiday untuk menghindari pembayaran pajak yang mengakibatkan kebocoran pendapatan negara. Selain itu, ada perusahaan yang hanya mengejar Tax Holiday dengan mengalihkan investasinya kenegara lain setelah berakhirnya masa Tax Holiday.
Investasi
Sesuai dengan tujuan utama diberikannya fasilitas Tax Allowance dan Tax Holiday untuk menarik penanaman modal di Indonesia baik penanaman modal domestik maupun asing. Namun, efektifitas insentif pajak masih dipertanyakan. Bagi industri tertentu, fasilitas pajak bukan merupakan faktor utama untuk menanamkan modalnya di suatu negara. Seperti halnya kasus yang terjadi pada anak perusahaan Krakatau Steel yang gagal dalam mendapatkan Tax Holiday namun masih tetap ingin melanjutkan investasinya.
Peningkatan lapangan pekerjaan
Dengan meningkatnya meningkatnya industri baru, akan menambah kebutuhan julah tenaga kerja sehingga dapat mengatasi masalah pengangguran. Berdasarkan data yang diperoleh dari BKPM, pertambahan jumlah penyerapan tenaga kerja akibat realisasi penerimaan penanaman modal tahun 2013 mencapai 1.829.950 dan pada tahun 2014 sebanyak 1.430.846 orang. Penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja tersebut sesuai dengan realisasi investasi yang juga turun pada tahun 2014 sebesar 16% dari tahun sebelumnya yang mencapai 27%. Artinya jumlah investasi sangat mempengaruhi absorbsi tenaga kerja.
Contoh Kasus Penyalahgunaan Fasilitas Pajak :
Penanaman Modal Asing di Indonesia
Pemerintah sudah memberikan berbagai fasilitas dan keringanan bagi PMA untuk berinvestasi di Indonesia. Disayangkan banyak PMA yang menghindar dari kewajiban perpajakannya.
Sekitar 28% dari 18.223 perusahaan PMA yang beroperasi di Indonesia melaporkan masih mengalami kerugian hingga saat ini. Kerugiannya bervariasi, mulai dari 1-2 tahun berturut-turut, hingga 3-5 tahun berturut-turut. Sebagai dampak dari kerugian itu, sekitar 5.068 PMA itu belum membayarkan pajaknya kepada negara. Padahal sebagian sudah beroperasi cukup lama dengan menggunakan sumber daya dan fasilitas yang disediakan negara.
Direktur Jenderal Pajak, Sigit Priadi Pramudito mengatakan, pemerintah akan terus meneliti kerugian PMA-PMA itu. Jika memang terjadi karena operasional, tidak ada masalah. Namun jika terjadi karena dugaan praktik transfer pricing, pemerintah akan berlaku tegas kepada para PMA tersebut.
Diskursus itu mengemuka dalam acara Tax Corner yang diselenggarakan IAI KAPj baru-baru ini di Grha Akuntan, Jakarta. Tax Corner merupakan acara rutin yang digelar IAI KAPj dalam rangka meningkatkan pemahaman para stakeholders perpajakan Indonesia. Tax Corner kali ini mengangkat tema Kupas Tuntas Masalah Penanaman Modal Asing Rugi. Selain dihadiri para stakeholder akuntan pajak, Tax Corner kali ini juga dihadiri perwakilan chambers dan business club dari berbagai kawasan, seperti Amerika, India, Korea, dan Taiwan.
Menurut Sigit, total investasi PMA di tahun 2014 mencapai Rp463 triliun. Dengan investasi sebesar itu, Indonesia merupakan negara tujuan investasi terbesar ke-19 di dunia dan ketiga di Asia. Namun sayang banyak PMA itu hingga kini mengaku masih mengalami kerugian. Berdasarkan catatan DJP, dari total PMA rugi tersebut, hanya sekitar 25 persen PMA yang benar-benar mengalami kerugian, sedangkan sisanya diduga melakukan penyalahgunaan pajak. "Pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan. Selain DJP, ada juga kebijakan dan fasilitas dari Bea Cukai. Namun itu semua banyak disalahgunakan," keluh sang dirjen.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Edi Slamet Irianto dalam diskusi Tax Corner menjelaskan, perlu ada kesamaan pemahaman atas kasus PMA rugi itu. Pasalnya, untuk memasukkan investasi PMA ke dalam negeri, pemerintah telah mengucurkan fasilitas perpajakan, sehingga diharapkan sebagai kompensasinya mereka bisa membayar pajak dengan benar.
Ia menyinggung masih banyaknya PMA mengklaim mengalami kerugian setelah sekian lama beroperasi di Indonesia. Edi mengendus cara itu hanya sebagai akal-akalan sebagian PMA tersebut. Padahal, untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia menjadi negara tujuan favorit investor yang menarik. "Kalau mereka melihat kita menguntungkan, kenapa mereka rugi terus? Ini kondisi yang anomali," kritik dia.
"Tujuan kita adalah bukan untuk menghukum dan memenjarakan mereka (PMA) melalui pajak. Justru yang DJP lakukan adalah atas keinginan masyarakat atas keadilan pajak yang tertuang dalam UU KUP," jelas dia. "Kepentingan DJP adalah terkait kepatuhan WP PMA. Mereka harus menaati hukum perpajakan Indonesia. Kami juga sudah melakukan berbagai kajian yang diperlukan untuk menentukan kewajaran dari proses bisnis para WP PMA tersebut," papar dia.
Suara Pengusaha
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Johnny Darmawan Danusasmita menuturkan, dalam konteks normatif semua perusahaan didirikan hanya untuk mencari keuntungan. Tapi kalau faktanya selalu merugi terus memang harus dicari indikator-indikatornya, apakah mereka bersikap jujur atau tidak. Bisa saja yang dilakukan oleh PMA itu untuk penghindaran pajak.
"Pengusaha itu akan selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Mencari celah hukum. Tapi tidak semua seperti itu. Biasanya, perusahaan itu banyak dibebani dengan target-target. Bisa saja mereka mengaku rugi padahal faktanya tidak sesuai target," jelas pengusaha akuntan ini.
Jul Saventa Tarigan, praktisi di sektor pertambangan dan pengurus IAI KAPj mengatakan, pada dasarnya PMA yang mengaku rugi bertahun-tahun itu dapat dimungkinkan. Kondisi ini terjadi karena adanya extra ordinary proyeksi yang salah. Namun tetap mesti dilihat bagaimana perusahaan tersebut tetap survive sekalipun bertahun-tahun merugi. "Seharusnya kan kalau bicara sesuai logika, mereka itu shutdown. Kalau tidak, mungkin saja ada profit shifting dan transfer pricing," Jul menegaskan.
Untuk itu, ia menyarankan, pihak DJP memang harus memahami siklus bisnis WP PMA. Dengan mengetahui proses bisnis PMA itu, maka pada akhirnya akan didapat titik temu soal harga kewajaran antara DJP dan pihak WP. "Karena ketika harga wajar itu menjadi sesuatu yang jelas, maka akan mempermudah kerja otoritas pajak dalam mengejar pajak PMA," sebut dia. "Namun, perlu diingat, kerugian itu bukan sesuatu yang haram. Namun perlu dicermati indicator yang menyebabkan mereka rugi," tutupnya.
Wakil Menteri Keuangan/Ketua DPN IAI, Prof. Mardiasmo ketika menutup acara menyampaikan pandangannya atas kondisi perpajakan PMA di Indonesia. Menurutnya, pemerintah melihat banyak potensi dari sektor ini yang belum tergarap optimal. Padahal potensi dari PMA-PMA yang sekarang beroperasi di Indonesia, harusnya sangat besar dilihat dari dinamika bisnis yang ada. Banyak PMA yang telah beroperasi puluhan tahun dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di negeri ini.
Upaya optimalisasi seperti ini bisa membantu upaya kita menaikkan tax ratio Indonesia yang sekarang ini masih berada di bawah angka 12 persen. Dengan tax ratio sebesar itu, Indonesia masih berada di bawah beberapa negara tetangga seperti Filipina, Malaysia dan Singapura. Padahal untuk mencapai target pajak sebesar Rp1294,3 T, otoritas perpajakan harus mengoptimalkan seluruh potensi yang ada agar target pembangunan bisa terpenuhi. "Jangan lupakan aspek keadilan dalam aspek perpajakan," ujar Mardiasmo. "Rakyat Indonesia lah yang harus menikmati kekayaan negeri ini yang telah dieksplorasi oleh pihak manapun," tutupnya.
(Tulisan ini telah terbit di Majalah Akuntan Indonesia Edisi Agustus – September 2015)
BAB IV
PENUTUP
SIMPULAN
Insentif pajak adalah suatu pemberian fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor luar negeri untuk aktifitas tertentu atau untuk suatu wilayah tertentu (Suandy ,2003).
Insentif Pajak ada 5 jenis,yaitu : Tax Holiday. Tax sparing credit , Investment allowances and tax credits, Accelerated depreciation (timing difference), Tax rate reductions.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak adalah Industrial Policy, The transfer of proprietary knowledge or technology, Employement objectives, Training and human capital development, Economic diversification, Access to overseas marke, dan Regional or locational objectivesi.
Untuk menarik investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, pemerintah meberikan fasilitas (insentif) pajak, diantaranya adalah pemberian pengurangan basis pengenaan pajak (Tax Allowance) dan pengurangan atau pembebasan pajak dalam jangka waktu tertentu (Tax Holiday).
Selain untuk meningkatkan investasi, pemberian fasilitas pajak bertujuan untuk menumbuhkan industri baru, transfer teknologi, mengurangi pengangguran dengan, mengolah sumber daya alam dan pemerataan ekonomi didaerah tertentu.
Pemberian insentif pajak berdampak kepada berbagai aspek diantaranya yaitu disatu sisi dapat mengurangi pendapatan negara dari segi pajak penghasilan badan, sedangkan juga dapat meningkatkan pendapatan dalam jangka waktu panjang; menarik investasi; dan menciptakan lapangan kerja baru.
SARAN
Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan pemerintah. Oleh karena itu pilihan dalam memformulasikan kebijakan tersebut harus mempertimbangkan segi positif dan negatifnya. Segi positif adanya insentif pajak adalah kemampuan insentif pajak sebagai perangsang terhadap investor untuk menanamkan modal sehingga dengan banyaknya investasi yang masuk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi segi negatif adanya insentif pajak adalah Insentif pajak berpotensi dalam menciptakan adanya korupsi. Pemberian insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang tidak berlaku untuk semua sektor usaha Wajib Pajak. Dalam menentukan sektor usaha yang diberikan insentif sangat tergantung kepada pejabat yang berkuasa pada periode tersebut. Pengalaman kebijakan insentif di Indonesia pada tahun 1996 membuktikan bahwa insentif pajak diberikan tidak transparan dan hanya kepada pengusaha yang mempunyai lobby kuat kepada penguasa. Insentif pajak dinilai tidak efektif dan efisien. Pemberian insentif pajak dinilai tidak efektif karena faktor utama yang menentukan dalam membuat keputusan investasi bukanlah insentif pajak. Ketidakefisienan insentif pajak berkaitan dengan perhitungan biaya yang harus dikorbankan, yaitu hilangnya potensi pajak lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Insentif pajak menyebabkan ketidakadilan. Pemberian insentif pajak tidak diberlakukan kepada semua Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak yang tidak menikmati insentif merasa diperlakukan tidak adil. Semoga Pemerintah dan semua Menterinya yang terkait bisaa lebih membuat kebijakan Insentif Pajak yang lebih baik lagi agar penetapan kebijakan tersebut bena-benar berfungsi dengan seharusnya.
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan :
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/ 2011 . Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.011/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Sumber lain :
Badan Pusat Statistik. Penduduk Indonesia menurut Provinsi 1971, 1980, 1990, 1995, 2000 dan 2010.
http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1267
Indonesia Investment Coordinating Board.2014. Domestic And Foreign Direct Investment Realization In Quarter III And January - September 2014.
