Akuntansi Sektor Publik
REGULASI DAN STANDAR SEKTOR PUBLIK By : 1. Randi Eka Putra (P2600214004) 2. Widyawati (P2600214006) 3. Sitti Zainab (P2600214007)
PENDAHULUAN Sektor publik adalah bagian dari ekonomi yang berkaitan dengan penyediaan layanan pemerintah. Sektor-sektor yang meliputi sektor publik antara lain badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan daerah serta unit-unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara BUMN/BUMD, yayasan, ormas dan orpol, LSM, Universitas dan organisasi nirlaba lainnnya. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berorientasi pada kepentingan publik berupa penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Organisasi publik sering dilihat pada bentuk organisasi pemerintah yang dikenal sebagai birokrasi pemerintah (organisasi
pemerintahan).
Ndraha Organisasi
publik
Menurut
adalah
Prof.
organisasi
yang
Dr.
Taliziduhu
didirikan
untuk
memenuhi kebutuhan msyarakat akan jasa publik dan layanan civil. Karena orientasinya pada kepentingan publik maka organisasi ini biasanya tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. Namun sebagai sebuah organisasi, proses manajemen tetap berjalan dalam
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 1
Akuntansi Sektor Publik
organisasi sektor publik. Kegiatan perencanaan, pengendalian biaya dan kegiatan serta evaluasi & pengendalian tetap dijalankan di organisasi sektor publik seperti halnya di sektor swasta. Selain itu, organisasi publik juga harus memberikan pertanggungjawaban kepada publik melalui laporan
keuangan
karena
mengelola
dana
publik
(masyarakat/
pemerintah). Akan tetapi Mahmudi (2010:34) mengatakan organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, kurang inovasi dan kreativitas serta berbagai kekurangan lainnya. Akibat buruknya pengelolaan organisasi sektor publik memunculkan kritikan keras sehingga mendorong terjadinya reformasi manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik yang paling populer adalah konsep New Public Management yang disingkat NPM. NPM ini kemudian menyebabkan reformasi akuntansi di sektor publik. Djamhuri dan Mahmudi (2006:318) dalam RA Damayanti (2013) menarik kesimpulan tentang hubungan antara konsep New Public Management dengan reformasi akuntansi di organisasi sektor publik sebagai berikut : The implication of adopting New Public Management model is the need to conduct a series of reform in public sector, i.e. accounting, budgeting reform, financial management reform, audit reform, as well as institutional reform. The migration to accrual accounting
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 2
Akuntansi Sektor Publik
from cameral (cash basis) accounting and single entry is one form of public sector accounting reform. Sedangkan menurut Bunea dan Cosmina (2008:1) dalam RA Damayanti (2013) menggambarkan hubungan New Public Management dengan reformasi akuntansi di sektor publik sebagai berikut: New Public Management is focused on efficiency, as governments around the world are being asked to do more with less and to be fully accountable to the community for resources entrusted to them. Accounting plays a crucial role in New Public Management developments as the means by which measurements are made, achievements are documented, and negotiations take place. Standar akuntansi merupakan pedoman umum atau prinsip-prinsip yang
mengatur perlakukan akuntansi
dalam
penyusunan
laporan
keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktek khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Untuk memastikan diikutinya prosedur yang telah ditetapkan, sistem akuntansi sektor publik harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana publik. Penetapan standar akuntansi sangat diperlukan untuk memberikan jaminan dalam aspek konsistensi pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 3
Akuntansi Sektor Publik
berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan pengauditan. Berdasarkan uraian di atas penulis akan mencoba mengurai tentang regulasi dan standar akuntansi yang digunakan dalam sektor publik, khususnya di pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan tulisan ini antar lain sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui regulasi dan standar akuntansi sektor publik yang ada di Indonesia. 2) Untuk mengetahui regulasi dan standar internasional akuntansi sektor publik. REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Akuntansi sektor publik memiliki standar yang sedikit berbeda dengan akuntansi biasa karena akuntansi biasa belum mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada di sektor publik. Ikatan Akuntansi Indonesia sebenarnya telah memasukan standar untuk organisasi nirlaba di Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Standar ini tercantum pada PSAK nomor 45 tentang organisasi nirlaba. Namun, standar ini belum mengakomodasi praktik-praktik lembaga pemerintahan ataupun organisasi nirlaba yang dimilikinya. Karena itu, pemerintah mencoba menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar
akuntansi
sektor
publik
juga
telah
diatur
secara
internasional. Organisasi yang merancang standar ini adalah International Federation of Accountants-IFAC (Federasi Akuntan Internasional). Mereka
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 4
Akuntansi Sektor Publik
membuat suatu standar akuntansi sektor publik yang disebut International Public Sector Accounting Standards-IPSAS ( Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik ). Standar ini menjadi pedoman bagi perancangan standar akuntansi pemerintahan di setiap Negara di dunia. Proses penetapan dan pelaksanaan standar akuntansi sektor publik merupakan masalah yang serius bagi praktek akuntansi, profesi akuntan, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pembuatan suatu standar mungkin dapat bermanfat bagi suatu pihak, namun dapat juga merugikan bagi pihak lain. Penentuan mekanisme yang terbaik dalam menetapkan keseragaman standar akuntansi merupakan faktor penting agar standar akuntansi dapat diterima pihak-pihak yang berkepentingan dan bermanfaat bagi pengembangan akuntansi sektor publik itu sendiri. Menurut Mardiasmo (Mardiasmo, 2004) ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara lain: 1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi. 2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajaran. 3. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 5
Akuntansi Sektor Publik
ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya. 4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi. PERKEMBANGAN REGULASI DAN STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Pra Reformasi Peraturan dan karakter pengelolaan keuangan daerah yang ada pada masa Era pra Reformasi dapat dirincikan sebagai berikut : 1. UU Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. 2. PP Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Indikator kinerja Pemda, yaitu meliputi : Perbandingan anggaran dan realisasi, Perbandingan standar dan realisasi, Target prosentase fisik proyek. 3. Kepmendagri No.900 tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi diperkenalkan double entry bookkeeping. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD. 5. UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. 6. Kepmendagri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan susunan Perhitungan APBD. Bentuk laporan perhitungan APBD : Perhitungan APBD Nota Perhitungan Perhitungan Kas dan Pencocokan sisa Kas dan sisa Perhitungan (PP/1975)
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 6
Akuntansi Sektor Publik
Regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi Tujuan dari regulasi Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi adalah untuk mengelola keuangan negara/daerah menuju tata kelola yang baik. Bentuk Reformasi yang ada meliputi : 1. 2. 3. 4.
Penataan peraturan perundang-undangan; Penataan kelembagaan; Penataan sistem pengelolaan keuangan negara/daerah; dan Pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.
Paradigma Baru Akuntansi Sektor Publik di Era Reformasi Kebutuhan atas standar akuntansi sektor publik terus berkembang akibat kedinamisan regulasi pemerintah. Kedinamisan ini ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah dan reformasi keuangan. Otonomi daerah berlaku akibat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. UU ini menjelaskan bahwa pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemeirntah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggun jawab. UU ini mulai berlaku sejak tahun 2001. Lalu, pemerintah merasa UU Nomor 22 Tahun 1999 tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan UU baru, yaitu : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian di ubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai perubahan
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 7
Akuntansi Sektor Publik
kedua. Kemudian digantikan dengan Undang-undang baru yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimabangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang di atas menjadikan pedoman pelaksanaan otonomi daerah lebih jelas dan terperinci, khusunya tentang pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawaban. Perubahan undang-undang tersebut merupakan salah satu hal yang signifikan dalam perkembangan otonomi daerah. Perubahan itu sendiri dilandasi oleh beberapa hal, antara lain : 1. Adanya semangat desentralisasi yang menekankan pada upaya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya daerah. 2. Adanya semangat tata kelola yang baik (good governance). 3. Adanya konsekuensi berupa penyerahan urusan dan pendanaan (money follows function) yang mengatur hak dan kewajiban daerah terkait dengan keuangan daerah. 4. Perlunya penyelarasan dengan paket Undang-undang (UU) Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendeharaan negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan
perundangan
terus
bergerak
dinamis
khususnya
Peraturan Pemerintahan (PP) sebagai turunan berbagai undang-undang di atas, antara lain :
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 8
Akuntansi Sektor Publik
1. 2. 3. 4. 5.
PP Nomor 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah. PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah. 6. PP Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah. 7. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 9. PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) SAP adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan sebagai PP (Peraturan Pemerintah) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan
Pemerintah
Daerah
(LKPD).
Setiap
entitas
pelaporan
pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. SAP diterapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP). Namun pada tahun 2010 diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Ini berarti informasi keuangan
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 9
Akuntansi Sektor Publik
pemerintahan akan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di pemerintahan dan juga terwujudnya transparansi serta akuntabilitas.
Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut :
1.
Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar
2.
Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP
3.
Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja
4.
Penulisan Draf SAP oleh Kelompok Kerja
5.
Pembahasan Draf oleh Komite Kerja
6.
Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan
7.
Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)
8.
Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearning) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearning)
9.
Pembahasan Tanggapan dan Masukan terhadap Draf Publikasian
10.
Finalisasi Standar
KERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI PEMERINTAH Tujuannya Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah
sebagai acuan bagi : 1.
Penyusun standar akuntansi pemerintahan dalam melakukan tugasnya;
2.
Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar;
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 10
Akuntansi Sektor Publik
3.
Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan; dan
4.
Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005 Pada tahun 2010 terbit PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti PP 24 tahun 2005. Diharapkan setelah
PP
ini
pelaksanaannya
terbit baik
maka berupa
akan
diikuti
Peraturan
dengan
Menteri
aturan-aturan
Keuangan
untuk
pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara PP 71 tahun 2010 ini dengan PP-PP lain. Dalam PP 71 tahun 2010 terdapat 2 buah lampiran. Lampiran I merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual yang
akan
dilaksanakan
selambat-lambatnya
mulai
tahun
2014,
sedangkan Lampiran II merupakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Kas Menuju Akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran I berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas (strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 11
Akuntansi Sektor Publik
lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri), sedangkan Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Dengan kata lain, Lampiran II merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada PP 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan
untuk memberi manfaat lebih baik bagi para
pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Secara definisi, sistem akuntansi akrual adalah suatu metode pencatatan transaksi atau peristiwa dan pengakuan biaya (beban) berdasarkan
periode
terjadinya
peristiwa
atau
transaksi
tersebut.
Sedangkan menurut metode single entry atau cash basis pencatatan dan pengakuan peristiwa dilakukan saat pembayaran dilakukan. Dalam sistem akrual, pencatatan biaya depresiasi suatu aset dibebankan ke periode waktu selama suatu aset tersebut digunakan berdasarkan biaya harga pembelian aset. Sedangkan menurut sistem akuntansi berbasis kas, biaya pengadaan aset tersebut dibebankan ke periode saat dilakukan pembayaran atas harga aset. Isu tentang pentingnya timing dalam pengakuan / recognition suatu transaksi atau peristiwa ekonomi merupakan hal yang sangat penting
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 12
Akuntansi Sektor Publik
dalam lingkungan sistem akrual, sehingga lebih membantu dalam meningkatan
akuntabilitas
pengambilan
keputusan.
Angka-angka
akuntansi berdasarkan sistem akrual dianggap lebih informatif, membawa implikasi yang signifikan untuk pimpinan daerah dalam mengalokasikan sumber daya yang dimiliki. Penggunaan akuntansi akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern (sektor publik) yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya (cost) pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekadar basis kas. Secara umum, akuntansi akrual telah diterapkan di negaranegara yang lebih dahulu melakukan reformasi manajemen publik. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para manajer dari sisi keluaran (output), hasil (outcome) dan pada saat yang sama melonggarkan kontrol atas masukan (input). Para manajer di sektor publik diminta agar bertanggung jawab untuk seluruh biaya yang berhubungan dengan output/outcome yang dihasilkannya, tidak sekadar dari sisi pengeluaran kas. Dengan demikian akuntansi akrual dapat mendukung pengambilan keputusan oleh para manajer secara efisien dan efektif (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2002:11). Memperkenalkan akuntansi akrual mendapatkan tantangan dalam proses
adopsinya
sehingga
membutuhkan
pendekatan
bertahap
(Treasury, 2005:40). Perlu diketahui bahwa tidak ada perubahan
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 13
Akuntansi Sektor Publik
mendadak dari kas ke akrual. Perubahan basis akuntansi dilakukan bertahap melalui basis kas, basis kas yang dimodifikasi, basis akrual dimodifikasi, dan terakhir basis akrual. Kas yang dimodifikasi berbeda dari basis kas dalam akhir tahun penyesuaian dilakukan untuk beberapa noncash item seperti piutang dan utang. Akrual Modifikasi berbeda dari akuntansi berbasis akrual dalam aset modal tidak diakui sebagai aset melainkan sebagai pengeluaran secara penuh dalam periode di mana mereka dibeli. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 14
Akuntansi Sektor Publik
Komponen Laporan Keuangan berdasarkan PP 71 tahun 2010 yaitu: 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3. Neraca 4. Laporan Arus Kas 5. Laporan Operasional 6. Laporan Perubahan Ekuitas 7. Catatan atas Laporan Keuangan
PSAK Nomor 45 (Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba) PSAK adalah standar akuntansi yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi indonesia (IAI) yang wajib digunakan sebagai pedoman dalam menyajikan informasi keuangan setiap perusahaan. PSAK menyediakan sebuah kerangka kerja untuk merumuskan konsep yang menggarisbawahi persiapan dan penyajian informasi keuangan untuk pihak luar. Untuk organiasi nirlaba, IAI menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba , dalam PSAK tersebut antara lain menguraikan tentang: 1. Tujuan Laporan Keuangan: Tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba pada dasarnya memiliki
kesamaan
dengan
tujuan
laporan
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 15
keuangan
organisasi
Akuntansi Sektor Publik
komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, dikarenakan adanya perbedaan tujuan organisasi, menyebabkan adanya perbedaan pada kalangan pemakai laporan keuangan dan isi dari laporan keuangan tersebut. PSAK Nomor 45 memberikan pengertian tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba adalah untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.
2. Sifat Pembatasan Dana Menurut PSAK Nomor 45 Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam melakukan penyusunan laporan keuangan memperhatikan sifat pembatasan dana, menurut PSAK Nomor 45 mendefinisikan sebagai berikut: Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 16
Akuntansi Sektor Publik
menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu. Sumbangan terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer. Sumbangan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. 3. Komponen Laporan Keuangan Menurut PSAK Nomor 45 menjelaskan bahwa komponen laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi : a. Laporan Posisi Keuangan, Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara Universitas-Universitas tersebut pada waktu tertentu.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 17
Akuntansi Sektor Publik
Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi , kreditur, dan pihakpihak lain untuk menilai: Kemampuan
organisasi
untuk
memberikan
jasa
secara
berkelanjutan; dan Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal. Laporan
posisi
keuangan,
termasuk
catatan
atas
laporan
keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva dan kewajiban. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen. Laporan keuangan mencakup organisasi secara keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih.
b. Laporan Aktivitas, Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai :
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 18
Akuntansi Sektor Publik
Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih. Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain.
Bagaimana
penggunaan
sumber
daya
dalam
pelaksanaan
berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi
dalam laporan
keuangan lainnya,
dapat
membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya untuk : Mengevaluasi kinerja dalam suatu periode.
Menilai upaya, kemampuan dan kesinambungan organisasi dan memberikan jasa Menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.
Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode. Laporan aktivitas juga menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 19
Akuntansi Sektor Publik
oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Dalam hal sumbangan terikat yang pembatasannya tidak berlaku lagi dalam periode yang sama, dapat disajikan sebagai sumbangan tidak terikat sepanjang disajikan secara konsisten dan diungkapkan sebagai kebijakan akuntansi. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain (atau kewajiban) sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun demikian pendapatan investasi, dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Di samping itu, organisasi nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji, sewa, listrik, bunga, penyusutan. c. Laporan Arus Kas
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 20
Akuntansi Sektor Publik
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) SPKN
adalah
Standar
Pemeriksaan
Keuangan
Negara
sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. SPKN ini ditetapkan dengan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 sebagaimana
amanat
UU
yang
ada.
Dengan
demikian,
sejak
ditetapkannya Peraturan BPK ini dan dimuatnya dalam Lembaran Negara, SPKN ini akan mengikat BPK maupun pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
SPKN berlaku untuk : 1. Badan Pemeriksaan Keuangan RI 2. Akuntan publik atau pihak lainnya yang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara untuk dan atas nama BPK-RI. 3. Acuan dalam menyusun standar pemeriksaan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi masing-masing. 4. Pihak-pihak lain yang ingin menggunakan SPKN. Tujuan SPKN adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para
pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa juga
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 21
Akuntansi Sektor Publik
memiliki tanggung jawab secara profesi dalam melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam SPKN.
REGULASI DAN STANDAR INTERNASIONAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Saat ini, banyak entitas yang termasuk dalam kategori organisasi sektor publik yang telah mengimplementasikan akuntansi dalam sistem keuangannya. Akan tetapi, praktik akuntansi yang dilakukan oleh entitasentitas tersebut memiliki banyak perbedaan khususnya dalam proses pelaporan keuangan. Hal tersebut sangat dimungkinkan oleh belum banyaknya pemerintah suatu negara yang menerbitkan standar baku akuntansi untuk mengatur praktik akuntansi bagi organisasi sektor publik. Berdasarkan
kebutuhan
tersebut, International
Federation
of
Accountants-IFAC (Federasi Akuntan Internasional) membentuk sebuah komite khusus yang bertugas menyusun sebuah standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional yang kemudian disebut International Public Sector Accounting Standards-IPSAS (Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik). Dalam pelaksanaannya, komite tersebut tidak hanya menyusun standar tetapi juga membuat program yang sistematis yang mendorong aplikasi IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 22
Akuntansi Sektor Publik
IPSAS adalah standar akuntansi untuk entitas sektor publik yang berlaku secara internasional yang dikembangkan oleh International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB). IPSASB merupakan badan yang bernaung di bawah International Federation of Accountants (IFAC), organisasi profesi akuntansi di tingkat internasional yang didirikan di Munich pada tahun 1977. Dalam pelaksanaannya, IFAC tidak hanya menyusun standar tetapi juga membuat program yang sistematis yang mendorong aplikasi IPSAS oleh entitas-entitas publik di seluruh dunia. IPSAS meliputi serangkaian standar yang dikembangkan untuk basis akrual (accrual basis), namun juga terdapat suatu bagian IPSAS yang terpisah guna merinci kebutuhan untuk basis kas (cash basis). Dalam hal ini, IPSAS dapat diadopsi oleh organisasi sektor publik yang sedang dalam proses perubahan dari cash basis ke accrual basis. Jika demikian, maka organisasi sektor publik yang telah memutuskan untuk mengadopsi basis akrual menurut IPSAS, harus mengikuti ketentuan waktu mengenai masa transisi dari basis kas ke basis akrual yang diatur oleh IPSAS. Pada akhirnya, cakupan yang diatur dalam IPSAS meliputi seluruh organisasi sektor publik termasuk juga lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah regional (provinsi), pemerintah daerah (kabupaten/kota), dan komponen-komponen kerjanya (dinas-dinas).
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 23
Akuntansi Sektor Publik
International Federation of Accountants (IFAC) yang didirikan di Munich pada tahun 1977, merupakan federasi dan organisasi akuntan internasional. Standar akuntansi yang diterbitkan IFAC juga tetap menunjukkan bahwa sektor bisnis dan sektor public tetap berbeda. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan dua badan penyusun standar yang terpisah yaitu IASB yang menyusun standar untuk sektor bisnis sedangkan untuk sektor public ada IPSASB. IASB menerbitkan IAS sedangkan IPSASB menerbitkan IPSAS. Mengacu pada International Accounting Standards (IAS / IFRS) IPSAS bukan untuk mengganti standar yang ada di suatu negara, tapi untuk mengembangkan atau merevisi standar yang ada . IPSAS dikembangkan menurut basis akrual (sebelum revisi) IPSAS yang diterbitkan oleh IPSASB terkait dengan pelaporan keuangan sektor publik, baik untuk yang masih menganut basis kas (cash basis) maupun yang telah mengadopsi basis akrual (accrual basis). IPSAS yang berbasis akrual dikembangkan dengan mengacu kepada International Financial Reporting Standards (IFRS), standar akuntansi bisnis yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB), sepanjang ketentuan-ketentuan di dalam IFRS dapat diterapkan
di
sektor
publik.
Meskipun
demikian,
IPSASB
tetap
memperhatikan isu-isu yang spesifik di sektor publik yang tidak tercakup di dalam IFRS.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 24
Akuntansi Sektor Publik
Dalam edisi revisi, ED 27 dianut dua basis yaitu basis akrual dan juga basis kas. Sebagaimana dinyatakan dalam paragraph 2 “An entity that prepares and presents general purpose financial statements under accrual or cash basis of accounting in accordance with….” Selanjutnya dalam paragraph 4 dinyatakan jika basis akrual yang digunakan maka harus dibaca berkaitan dengan IPSAS sedangkan jika digunakan basis kas maka standar harus dibaca dalam konteks IPSAS basis kas (The Cash Basis IPSAS, “Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting”). Menurut
IPSAS,
laporan
keuangan
akrual
secara
umum
setidaknya terdiri dari :
Statement of Financial Position (neraca) Statement of Financial Performance (Laporan Kinerja Keuangan) Statement of Changes In Net Assets / Equity (Laporan Perubahan dalam Aset Bersih/ Ekuitas) Cash Flow Statement (Laporan Arus Kas) Accounting Policies and Notes to The Financial Statements (Catatan atasKebijakan Akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan). Sampai tahun 2010, standar akuntansi sector public yang telah
dikeluarkan oleh IPSASB, yang dikenal dengan nama International Public Sector Accounting Standards(IPSAS), yaitu : IPSAS 1 : Presentation of Financial Statements (Penyajian Laporan Keuangan)
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 25
Akuntansi Sektor Publik
menetapkan pertimbangan keseluruhan penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan tersebut dan persyaratan minimum untuk konten mereka di bawah dasar akrual. IPSAS 2 : Cash Flow Statements (Laporan Arus Kas) memerlukan penyediaan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas selama periode operasi, investasi dan pendanaan. IPSAS 3 : Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Surplus atau Defisit Bersih) Surplus atau Defisit Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi, menentukan perlakuan akuntansi atas perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi atas kesalahan mendasar, mendefinisikan item luar biasa dan mensyaratkan pengungkapan terpisah item tertentu dalam laporan keuangan. IPSAS 4 : The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates (Pengaruh Perubahan Tukar Mata Uang Asing) berkaitan dengan akuntansi untuk transaksi mata uang asing dan operasi asing. IPSAS 4 menetapkan persyaratan untuk menentukan nilai tukar yang digunakan untuk dasar pencatatan transaksi tertentu dan saldo dan bagaimana mengenali dalam laporan keuangan dampak keuangan perubahan nilai tukar. IPSAS 5 : Borrowing Costs (Biaya Pinjaman)
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 26
Akuntansi Sektor Publik
mengatur perlakuan akuntansi untuk biaya pinjaman dan membutuhkan baik langsung membebankan biaya pinjaman atau, sebagai pengobatan alternatif yang diizinkan, kapitalisasi biaya pinjaman yang langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, konstruksi atau produksi suatu kualifikasi aset. IPSAS 6 : Consolidated and Separate Financial Statements (Laporan Keuangan Konsolidasi dan Akuntansi Entitas) mengharuskan semua entitas pengendalian untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi yang mengkonsolidasikan seluruh entitas yang dikendalikan pada baris dengan metode garis. Standar juga berisi diskusi rinci tentang konsep kontrol seperti itu diterapkan pada sektor publik dan panduan untuk menentukan apakah kontrol ada untuk tujuan pelaporan keuangan. IPSAS 7 : Investments in Associates (Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi) mengharuskan semua investasi pada perusahaan asosiasi diperhitungkan dalam laporan keuangan konsolidasi dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali jika investasi dibeli dengan tujuan untuk dijual dalam waktu dekat dalam hal metode biaya diperlukan. IPSAS
8 : Interests
in
Joint
Ventures
Kepentingan dalam Ventura Bersama)
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 27
(Pelaporan
Keuangan
Akuntansi Sektor Publik
membutuhkan konsolidasi proporsional untuk diadopsi sebagai patokan untuk
perlakuan
akuntansi
untuk
venturer
bersama
tersebut
ditandatangani oleh entitas sektor publik. Namun, IPSAS 8 juga memungkinkan - sebagai alternatif diperbolehkan - usaha bersama yang akan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. IPSAS 9 : Revenue from Exchange Transactions (Pendapatan dari Transaksi Bursa) menetapkan persyaratan untuk perlakuan akuntansi pendapatan dari transaksi pertukaran. Non-tukar pendapatan, seperti perpajakan, tidak dibahas dalam standar ini. Non-tukar pendapatan harus ditangani sebagai proyek terpisah. IPSAS 10 : Financial Reporting in Hyperinflationary Economies (Pelaporan Keuangan dalam Hyperinflationary Ekonomi) menggambarkan karakteristik perekonomian yang menunjukkan apakah itu mengalami masa hiperinflasi dan menyediakan panduan ulangan laporan keuangan di lingkungan hyperinflationary untuk memastikan informasi yang berguna disediakan. IPSAS 11 : Construction Contracts (Kontrak Konstruksi) berkaitan dengan kedua kontrak komersial dan non-komersial dan menyediakan panduan dalam alokasi biaya kontrak dan, jika diperlukan, kontrak pendapatan untuk periode pelaporan di mana pekerjaan konstruksi dilakukan.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 28
Akuntansi Sektor Publik
IPSAS 12 : Inventories (Persediaan) mengatur perlakuan akuntansi persediaan yang diselenggarakan oleh perusahaan sektor publik dan berhubungan dengan persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam transaksi bursa dan persediaan tertentu yang dimiliki untuk distribusi tanpa dikenakan biaya atau nominal. IPSAS tidak termasuk dari ruang lingkup kerja dalam kemajuan layanan yang akan diberikan tanpa biaya atau nominal dari penerima karena mereka tidak ditangani oleh IAS 2 Persediaan dan karena mereka melibatkan isu-isu sektor publik tertentu yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut. IPSAS 13 : Leases (Sewa) IPSAS ini didasarkan pada IAS 17 Sewa. The IPSAS menetapkan persyaratan untuk pelaporan keuangan sewa dan transaksi penjualan dan penyewaan kembali oleh entitas sektor publik, baik sebagai penyewa atau lessor. PSC memutuskan bahwa karena IPSAS di Sewa dan IPSAS yang diusulkan tentang Aset Tetap sangat erat terkait, itu lebih baik bahwa dua IPSASs akan dirilis pada waktu yang sama. Dengan demikian, pelepasan IPSAS ini telah ditangguhkan untuk kemudian pada tahun 2001. (Lihat bagian di Work in Progress di bawah ini untuk laporan tentang kemajuan dalam IPSAS tentang Aset Tetap.) IPSAS 14 : Events After the Reporting Date (Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan) IPSAS didasarkan pada IAS 10, Peristiwa Setelah Tanggal Neraca (revisi 1999), tetapi telah mengalami perubahan dimana diperlukan untuk Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 29
Akuntansi Sektor Publik
mencerminkan lingkungan sektor usaha publik. Standar menetapkan kriteria untuk menentukan apakah laporan keuangan harus disesuaikan untuk sebuah event yang
terjadi setelah tanggal pelaporan. Ia
membedakan antara peristiwa adjustable (orang-orang yang memberikan bukti dari kondisi yang ada pada tanggal pelaporan) dan acara nonadjustable (mereka yang menunjukkan kondisi yang muncul setelah tanggal pelaporan. IPSAS 15 : Financial Instruments: Disclosure and Presentation (Instrumen Keuangan : Penyajian dan Pengungkapan) IPSAS didasarkan pada IAS 32, Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan (Revisi 1998). Standar mencakup persyaratan untuk pengungkapan tentang kedua pada lembar-neraca dan off-balance (laporan posisi keuangan) instrumen, dan klasifikasi instrumen keuangan sebagai aset keuangan, kewajiban atau ekuitas. Beberapa responden mencatat bahwa IPSAS akan aplikasi terbatas hanya untuk entitas sektor publik yang tidak memiliki aset keuangan, kewajiban atau ekuitas. PSC telah dimasukkan sebagai lampiran ke IPSAS panduan untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasi persyaratan Standar yang akan dikenakan kepada mereka. IPSAS 16 : Investment Property (Properti Investasi) IPSAS 16 Investasi Properti didasarkan pada IAS 40, Investasi Properti (diterbitkan 2000) dan menyediakan panduan untuk mengidentifikasi properti investasi di sektor publik. Standar ini : Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 30
Akuntansi Sektor Publik
a. mengharuskan properti investasi awalnya diakui sebesar harga perolehan dan menjelaskan bahwa di mana aset diperoleh tanpa biaya atau nominal, biaya adalah nilai wajarnya pada tanggal itu adalah pertama kali diakui dalam laporan keuangan; b. mensyaratkan bahwa setelah pengakuan awal properti investasi diukur konsisten dengan baik model nilai wajar atau model biaya dan c. memasukkan ketentuan peralihan untuk adopsi awal IPSAS IPSAS 17 : Property, Plant, and Equipment (Aktiva Tetap) IPSAS 17 Aktiva Tetap, mengatur perlakuan akuntansi aset tetap, termasuk dasar dan waktu pengakuan awal mereka, dan penentuan jumlah mereka terus-menerus tercatat, pembebanan penyusutan. Tidak memerlukan atau melarang pengakuan aset warisan. IPSAS 18 : Segment Reporting (Pelaporan Segmen) Menetapkan prinsip pelaporan informasi keuangan tentang kegiatan dibedakan dari pemerintah atau badan sektor publik lainnya yang sesuai untuk mengevaluasi kinerja masa lalu entitas dalam mencapai tujuan dan untuk membuat keputusan tentang alokasi sumber daya masa depan. IPSAS 19 : Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets (Provisi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi) Standar ini mendefinisikan ketentuan, kewajiban kontinjensi dan aktiva kontinjensi, dan mengidentifikasi keadaan di mana ketentuan harus diakui, bagaimana mereka harus diukur dan pengungkapan yang harus dibuat tentang mereka. Standar juga mensyaratkan bahwa informasi tertentu
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 31
Akuntansi Sektor Publik
diungkapkan tentang kewajiban kontinjensi dan aktiva kontinjensi dalam catatan atas laporan keuangan untuk memungkinkan pengguna untuk memahami sifat mereka, waktu, dan jumlah. IPSAS 20 : Related Party Disclosures (Pengungkapan Pihak Terkait) IPSAS 20 mensyaratkan pengungkapan adanya hubungan istimewa di mana kontrol ada dan pengungkapan informasi tentang transaksi antara perusahaan dan pihak terkait dalam keadaan tertentu. Informasi ini diperlukan untuk tujuan akuntabilitas dan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik dari posisi keuangan dan kinerja perusahaan pelapor. Isuisu utama dalam pengungkapan informasi mengenai pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah mengidentifikasi kendali pihak atau secara signifikan mempengaruhi entitas pelaporan dan menentukan informasi apa yang harus diungkapkan mengenai transaksi dengan pihakpihak. IPSAS 21 : Impairment of Non-Cash-Generating Assets (Penurunan Non-Cash-Generating Aset IPSAS 20) mengatur prosedur yang entitas menerapkan untuk menentukan apakah suatu aset non-kas-menghasilkan terganggu dan untuk memastikan bahwa kerugian penurunan nilai diakui. Standar ini juga menentukan kapan
suatu
entitas
akan
membalikkan
pengungkapan yang diperlukan.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 32
penurunan
nilai
dan
Akuntansi Sektor Publik
IPSAS 22 : Disclosure of Information about the General Government Sector
(Pengungkapan
Informasi
Keuangan
tentang
Sektor
Pemerintah Umum) IPSAS 22 menetapkan persyaratan bagi pemerintah yang memilih untuk mengungkapkan informasi tentang sektor pemerintah umum dan yang menyiapkan laporan keuangan mereka di bawah dasar akrual. IPSAS 23 : Revenue from Non-Exchange Transactions (Taxes and Transfers) (Pendapatan dari Transaksi Luar Bursa (Pajak dan Transfer)) IPSAS 23 alamat: a. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dari pajak, b. Pengakuan pendapatan dari transfer, yang meliputi hibah dari pemerintah
lainnya
dan
organisasi
internasional,
hadiah
dan
sumbangan, c. Bagaimana kondisi dan pembatasan penggunaan sumber daya dialihkan harus tercermin dalam laporan keuangan. IPSAS
24 : Presentation
Statements
(Penyajian
of
Budget
Informasi
Information
Anggaran
in Financial
dalam
Laporan
Keuangan) IPSAS 24 berlaku untuk entitas yang menerapkan basis akrual pelaporan keuangan. Ini mengidentifikasi pengungkapan dibuat oleh pemerintah dan entitas sektor publik lainnya yang membuat anggaran yang disetujui mereka tersedia untuk umum. Juga, itu memerlukan entitas sektor publik untuk menyertakan perbandingan anggaran dan jumlah aktual dalam Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 33
Akuntansi Sektor Publik
laporan keuangan dan penjelasan tentang perbedaan material antara anggaran dan jumlah sebenarnya. IPSAS 25 : Employee Benefits Imbalan Kerja IPSAS 25 menetapkan persyaratan pelaporan untuk empat kategori manfaat karyawan dibahas dalam 19 IASB's IAS Imbalan Kerja. Ini adalah imbalan kerja jangka pendek, seperti upah dan iuran jaminan sosial; pasca-kerja, termasuk pensiun dan tunjangan pensiun lainnya; lain imbalan kerja jangka panjang, dan pesangon. Para IPSAS baru juga berkaitan dengan isu-isu spesifik untuk sektor publik, termasuk tingkat diskonto yang berkaitan dengan imbalan pasca-kerja, pengobatan imbalan pasca-kerja yang diberikan melalui komposit program jaminan sosial, dan manfaat cacat jangka panjang. IPSAS 25 berlaku efektif untuk pelaporan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. IPSAS 26 : Impairment of Cash-Generating Assets (Penurunan Nilai Aktiva Kas-Pembangkit) Beberapa entitas sektor publik (selain usaha bisnis pemerintah, yang sudah akan menggunakan SAK penuh) dapat beroperasi aktiva dengan tujuan utama menghasilkan kembali komersial (daripada menyediakan pelayanan publik). IPSAS 26, yang didasarkan pada PSAK 36 Penurunan Nilai Aktiva, berlaku untuk aktiva tersebut. Ini menetapkan prosedur bagi badan sektor publik untuk menentukan apakah aset penghasil kas telah kehilangan manfaat ekonomi masa depan atau potensi layanan dan untuk memastikan bahwa kerugian penurunan nilai diakui dalam laporan Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 34
Akuntansi Sektor Publik
keuangan. Non kas-menghasilkan aset, yang digunakan terutama untuk penyediaan layanan, ditangani secara terpisah dalam IPSAS 21 Penurunan Non-Cash-Generating Aset. IPSAS 26 berlaku efektif untuk pelaporan periode yang dimulai pada atau setelah 1 April 2009. IPSAS 27 : Agriculture (Pertanian) IPSAS 27 mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan kegiatan pertanian, hal yang tidak tercakup dalam standar lain. kegiatan pertanian pengelolaan oleh entitas dari transformasi biologis hewan hidup atau tanaman (aktiva biologi) untuk dijual atau untuk distribusi tanpa biaya atau dengan biaya nominal atau untuk dikonversi menjadi hasil pertanian atau dalam aset biologis tambahan. IPSAS 27 terutama diambil dari IAS 41 IASB Pertanian, dengan perubahan terbatas berurusan dengan isu-isu spesifik sektor publik. Sebagai contoh, IPSAS 27 alamat aset biologis yang dimiliki untuk mentransfer atau distribusi tanpa biaya atau dengan biaya nominal untuk lain badan-badan sektor publik atau tidak-untuk organisasi nirlaba. 27 IPSAS juga mencakup persyaratan
pengungkapan
yang
bertujuan
untuk
meningkatkan
konsistensi dengan dasar statistik akuntansi yang mengatur Statistik Keuangan Pemerintah Manual. IPSAS 27 berlaku efektif untuk laporan keuangan tahunan yang mencakup periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 April 2011, dengan aplikasi sebelumnya dianjurkan.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 35
Akuntansi Sektor Publik
IPSAS
28 : Financial
Instruments:
Presentation
(Instrumen
Keuangan : Penyajian) IPSAS 28 menarik terutama pada IAS 32 dan menetapkan prinsip-prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai kewajiban atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan kewajiban keuangan. IPSAS 29 : Financial Instruments: Recognition and Measurement (Instrumen Keuangan : Pengakuan dan Pengukuran) IPSAS 29 menarik terutama pada IAS 39, menetapkan prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan, kewajiban keuangan, dan kontrak untuk membeli atau menjual item non-keuangan. IPSAS
30 : Financial
Instruments:
Disclosures
(Instrumen
Keuangan : Pengungkapan) IPSAS 30 mengacu pada IFRS 7 dan membutuhkan pengungkapan jenis pinjaman yang dijelaskan dalam IPSAS 29. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi: pentingnya instrumen keuangan dalam posisi keuangan entitas dan kinerja, sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang entitas yang terkena, dan bagaimana risiko-risiko tersebut dikelola. IPSAS 31 : Intangible Assets (Aktiva tidak berwujud) IPSAS 31 meliputi akuntansi dan pengungkapan aktiva tidak berwujud. Hal ini terutama diambil dari IAS 38 Aktiva Tidak Berwujud. Hal ini juga
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 36
Akuntansi Sektor Publik
mengandung ekstrak dari 32 Aktiva tidak berwujud-SIC Web Site Biaya, menambahkan panduan aplikasi dan ilustrasi yang belum dimasukkan ke dalam IAS. Pada titik ini, IPSAS 31 tidak berhubungan dengan isu sektor unik publik, seperti kekuasaan dan hak-hak yang diberikan oleh undangundang, konstitusi, atau dengan cara setara; yang IPSASB akan mempertimbangkan kembali penerapan standar ini kekuasaan dan hakhak dalam konteks yang konseptual kerangka kerja proyek yang saat ini sedang dalam penyelesaian.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 37
Akuntansi Sektor Publik
Daftar Pustaka Anonim, 2007, Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Penerbit Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta; Anonim. 2014. Isi International Public Sector Accounting Standards. Accounting-media.blogspot.co.id.
Diakses
pada
tanggal
14
September 2015. Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar, Penerbit Erlangga, Jakarta. Damayanti, RA. 2013. Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik : Sebuah Agenda Pembaruan, Modul Star BPKP, Jakarta. Djamhuri, A. dan Mahmudi. 2006. New Public Mananagement, accounting reform and institutional perspective of public sector
accounting
in
indonesia.
Jurnal
Bisnis
dan
Akuntansi,3:301-321. http://www.ilmu-ekonomi.com/2012/02/pernyataan-standar-akuntansikeuangan.html. Diakses pada tanggal 14 September 2015. http://jurnalakuntansikeuangan.com/istilah-definisi-akuntansi-psak. Diakses pada tanggal 14 September 2015. Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK)
tentang
Pelaporan
Nirlaba. Penerbit DSAK, Jakarta.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 38
Keuangan
Entitas
Akuntansi Sektor Publik
International Public Sector Accounting Board. 2011. International Public Sector Accounting Standards. London: International Public Sector Accounting Board. Jerry, Andi. 2013. Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik. Ar-aralfajri.blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 14 September 2015. Jerry, Andi. 2013. Regulasi dan Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik. Ar-ar-alfajri.blogspot.co.id. Diakses pada tanggal 14 September 2015. Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik (Edisi Kedua). Penerbit Andi Yogyakarta. Ndaraha, Taliziduhu. 2003. Budaya Organisasi. Penerbit PT. Rineka Cipta Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. www.google.com- widi.staff.gunadarma.ac.id/Pengantar
ASP.
Diakses
pada tanggal 14 September 2015. www.google.com-Bambang Kesit (2010). Akuntansi Sektor Publik. Diakses pada tanggal 14 September 2015.
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 39
Akuntansi Sektor Publik
Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik Page 40