Review Bab 1-8 buku etika karya bertens

TUGAS KODE ETIK PSIKOLOGI REVIEW BUKU ETIKA (K. BERTENS) Dikerjakan untuk memenuhi tugas MK Kode Etik Psikologi

Disusun oleh: Kelompok 4 Citrawanti Oktavia

111614153001

Novia Solichah

111614153010

Nastiti Naresthi Ramadhini

111614153015

Happy Cahaya Mulya

111614153033

Sayidah Aulia'ul Haque

111614153040

MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI UNIVERSTAS AIRLANGGA 2016

BAB I: APA ITU ETIKA? 1. Etika dan Moral “Etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos, yang dalam bentuk tunggal mencakup banyak arti, yaitu: tempat tinggal yang biasa; padang rumput, kandang, habitat; kebiasaan, adat; akhlak, watak; perasaan, sikap, cara berpikir. Namun, dalam bentuk jamak yaitu ta etha, artinya adalah adat kebiasaan. Arti terakhir inilah yang dipakai Aristoteles untuk menunjukkan filsafat moral. Dengan demikian, etika dapat diartikan menjadi: ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. “Moral” dalam etimologinya sama dengan “etika”, walaupun asal bahasanya berbeda. Jika moral dipakai sebagai kata sifat, maka artinya sama dengan “etis”. Namun, bila dipakai sebagai kata benda, maka artinya akan sama dengan “etika”. Sehingga, jika perbuatan seseorang tidak bermoral, maka maksudnya adalah perbuatan orang itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yan berlaku dalam masyarakat. 2. Etika menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 1988 dan 1991

Kamus Umum Bahasa Indonesia

Kamus Besar Bahasa

Kamus Besar Bahasa

Indonesia edisi 1988

Indonesia edisi 1991 

Ilmu pengetahuan tentang asas-

1) Ilmu tentang apa yang

asas akhlak (moral)

baik dan buruk dan

“etik” yang artinya

tentang hak dan

meliputi poin 2 dan 3

kewajiban moral (akhlak)

pada edisi 1988

2) Kumpulan asas atau

Menafsirkan “etika”

nilai yang berkenaan

sebagai ilmu yang

dengan akhlak

mempelajari tentang

3) Nilai mengenai benar

“etik”

dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat

3. Amoral dan Immoral



Menambahkan kata

“Amoral” berarti tidak berhubungan dengan konteks moral, di luar suasana etis, dan non-moral. Sedangkan “immoral” berarti secara moral buruk, bertentangan dengan moralitas yang baik, dan tidak etis. “Amoral” adalah netral dari sudut moral atau tidak mempunyai relevansi etis, sedangkan “immoral” adalah negatif dari sudut moral. Contoh: “memeras para pensiunan adalah tindakan immoral” – sehingga yang dimaksud dari “immoral” adalah tindakan yang tidak bermoral. 4. Etika dan Etiket Persamaan antara etika dan etiket adalah: (1) hanya menyangkut perilaku manusia, karena hewan tidak mengenal istilah keduanya, (2) mengatur perilaku manusia secara normatif, yaitu memberi norma bagi perilaku manusia dan menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Di bawah ini adalah tabel perbedaan antara etika dan etiket: Etiket Etika 1. Cara perbuatan yang harus dilakukan 1. Norma perbuatan itu sendiri. Contoh : manusia. Contoh: memberi barang kepada perilaku menyuap seorang hakim tetap tidak atasan dengan menggunakan tangan kanan etis

walaupun

kita

menyerahkan

uang

yang lebih dianggap pantas dan sopan. tersebut dengan tangan kanan (etiket). 2. Berlaku dalam pergaulan. Contoh: jika 2. Tetap berlaku walau tidak ada saksi mata. saya makan sambil berbunyi di hadapan Contoh: saya dianggap berlaku tidak etis jika orang lain, maka saya melanggar etiket. Tapi, saya kabur dari restoran tanpa sepengetahuan jika saya sedang makan sendirian, maka saya pemiliknya. tidak melanggar etiket. 3. Relatif. Yang dianggap tidak sopan dalam 3. Lebih absolut. Contoh: peraturan seperti satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan di “jangan mencuri” dan “jangan berbohong” kebudayaan lain. Contoh: makan dengan merupakan prinsip-prinsip etika yang tidak tangan. bisa ditawar-tawar lagi. 4. Memandang manusia dari segi lahiriah. 4. Memandang manusia dari segi dalam. Manusia bisa saja terlihat baik dari luar, Orang yang etis biasanya tidak mungkin namun sebenarnya munafik.

bersikap munafik.

5. Moralitas: Ciri Khas Manusia “Moralitas” berasal dari kata Latin moralis, yang pada dasarnya memiliki arti yang sama dengan moral. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas merupakan ciri khas manusia yang tidak

dapat ditemukan pada makhluk lain seperti binatang. Untuk dapat memahami perbedaan ini, perlu kita mengerti dulu apa yang dimaksud dengan “keharusan alamiah” dan “keharusan moral”. a) Keharusan alamiah, bersifat otomatis dan tidak memerlukan suatu instansi yang mengawasi agar suatu peristiwa dapat terjadi. Contoh: pena yang dilepas dari tangan harus jatuh. b) Keharusan moral adalah suatu keharusan yang didasarkan hukum moral dan tidak bisa dijalankan dengan sendirinya. Hukum moral adalah “kewajiban” yang mengarahkan manusia untuk mau melakukan sesuatu. Contoh: buku yang dipinjam harus dikembalikan. Buku tersebut tidak mungkin kembali ke perpustakaan dengan sendirinya jika manusia tidak memiliki kehendak untuk mengembalikannya. 6. Etika: Ilmu tentang Moralitas a) Etika deskriptif, yaitu melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas dan mempelajari moralitas yang terdapat pada individu atau kebudayaan tertentu tanpa memberikan penilaian. Misalnya, seseorang menjelaskan adat mengayau kepala pada suatu masyarakat primitif, tapi tidak mengatakan bahwa adat tersebut harus diterima atau ditolak. b) Etika

normatif,

yaitu

ahli

meninggalkan

sikap

netral,

mendasarkan

dan

mengemukakan pendiriannya atas norma-norma yang ada. Misalnya, seseorang tidak hanya menjelaskan tentang adat mengayau, tapi ia juga menolak adat tersebut karena dinilai bertentangan dengan martabat manusia. Lebih lanjut, etika normatif dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. c) Metaetika, yang dibahas disini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas, yaitu pada taraf “bahasa etis” atau bahasa yang kita gunakan di bidang moral. Metaetika sendiri termasuk dalam “filsafat analitis”, yang menganggap analisis bahasa sebagai tugas terpenting bagi filsafat atau bahkan sebagai satu-satunya tugas. 7. Perbedaan antara Etika sebagai Ilmu dan Ilmu-ilmu lain Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya mengenai etika deskriptif dan etika normatif. Walaupun sama-sama membahas tingkah laku manusia, etika membahas dan

juga menilai suatu perilaku yang ada, apakah baik atau buruk. Sedangkan ilmu-ilmu lain seperti antropologi, budaya, psikologi, sosiologi, sejarah, dan sebagainya, hanya menjelaskan suatu perilaku tanpa memberikan penilaian. Karena ilmu-ilmu ini bersifat ilmu pengetahuan empiris, maka bisa dikategorikan sebagai etika deskriptif. 8. Hakikat Etika Filosofis Etika termasuk filsafat dan dikenal sebagai cabang filsafat yang paling tua. Walaupun termasuk ilmu, etika sebagai filsafat bukanlah ilmu empiris yang selalu didasarkan pada fakta dan pengalaman indrawi, tetapi hanya bergerak di bidang intelektual. Etika memiliki kedudukan tersendiri di antara cabang filsafat lain seperti filsafat hukum, filsafat agama, dan sebagainya. Etika membahas apa yang harus atau tidak boleh dilakukan, sehingga tidak jarang disebut sebagai “filsafat praktis”. Yang dimaksud “praktis” disini yaitu cabang ini langsung berhubungan dengan perilaku manusia. Namun, perlu ditekankan pula bahwa etika bukanlah “filsafat praktis” yang bisa dipakai sebagai buku petunjuk yang bisa membantu kita mengatasi kesulitan moral yang sedang dihadapi, karena bidangnya tidak teknis, melainkan refleksif. 9. Peranan Etika dalam Dunia Modern Berada di era perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat – terutama dengan adanya internet, tidak dipungkiri bahwa hal ini dapat berujung pada munculnya beberapa peristiwa yang dianggap menonjol di situasi etis dalam dunia modern, yaitu: a) Pluralisme moral Dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda, sering terlihat nilai dan norma yang berbeda pula. Bahkan masyarakat yang sama pun bisa memiliki pluralisme moral. Suka tidak suka, terima atau tidak, kita menerima banyak informasi tentang norma dan nilai dari masyarakat lain yang tidak selalu sejalan dengan apa yang dianut dalam masyarakat kita sendiri. Kita dapat mengambil contoh dari Amerika Serikat, yang melegalkan kepemilikan senjata api oleh warga negara biasa. Bagi mayoritas masyarakat disana, hal tersebut adalah hak suci yang tidak boleh diganggu gugat dan mereka merasa bangga dengan hak khusus tersebut. Berbeda dengan negara Eropa Barat yang sering dianggap liberal, mereka justru melarang keras warganya untuk memiliki senjata api. b) Timbulnya masalah-masalah etis baru

Ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu biomedis dan kedokteran adalah bidang yang paling sering menjadi sumber masalah-masalah etis baru di dunia modern. Contohnya saja masalah seperti, (1) apa yang harus kita pikirkan tentang manipulasi genetis, terutama manipulasi gen-gen manusia, dan (2) apakah boleh dilakukan penelitian dengan sel induk (stem cells), khususnya sel induk embrional, yang berimplikasi membunuh kehidupan manusia yang baru demi kemajuan ilmu pengetahuan? c) Kepedulian etis yang tampak di seluruh dunia dengan melewati perbatasan negara Kita telah menyaksikan sendiri betapa banyaknya gerakan-gerakan perjuangan moral yang aktif pada taraf internasional, namun gejala yang paling mencolok tentang kepedulian etis adalah Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia. Deklarasi ini dianggap penting karena merupakan pernyataan pertama yang diterima secara global karena diakui oleh semua anggota PBB. Kepedulian etis ini tampak dalam bentuk universal, terkait dengan banyaknya masalah etis yang juga bersifat universal, seperti perkembangan ilmu dan teknologi, lingkungan hidup, kemiskinan di dunia ketiga, dan lain-lain. Bila pluralisme moral menyangkut ranah pribadi, maka kepedulian etis yang universal menyangkut ranah umum, yaitu hal-hal yang tidak bisa diserahkan kepada keputusan pribadi. 10. Moral dan Agama Setiap agama mengandung suatu ajaran moral yang menjadi pegangan bagi perilaku para penganutnya. Untuk beberapa aturan yang khususnya mendetail memang hanya berlaku bagi kalangan intern suatu agama, namun aturan etis yang lain lebih umum seperti “jangan membunuh” dan “jangan berzina” inilah yang dianggap lebih penting karena berlaku di setiap agama. Bisa dikatakan bahwa pandangan moral yang dianut oleh agama-agama pada dasarnya sama. Dalam konteks agama, kesalahan moral adalah dosa, artinya orang beragama merasa bersalah di depan tuhan, karena melanggar perintah-Nya. Dari sudut filsafat moral, kesalahan moral adalah pelanggaran prinsip etis yang seharusnya dipatuhi. Karena itu, disini kesalahan moral pada dasarnya adalah sebuah inkonsekuensi moral. 11. Moral dan Hukum Moral adalah jiwa dari moralitas, karena tanpanya hukum akan kosong. Karena kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya, hukum tersebut harus

diukur dengan norma moral. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum karena moral akan mengawang-awang saja, kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, khususnya hukum pidana. Hukum sendiri tidak akan ada gunanya apabila tidak ditegakkan. Walaupun ada hubungan erat antara keduanya, perlu ditekankan bahwa moral dan hukum tidak sama. Seringkali ada ketidakcocokan dan konflik yang muncul di antara keduanya, sehingga tidak mustahil ada suatu undang-undang yang immoral dan bahkan harus ditolak atas pertimbangan etis. Contohnya, politik apartheid di Afrika Selatan. Kegiatan politik di negara ini memang dijalankan dengan baik dan berlaku sesuai hukum, namun, hukum itu harus ditentang karena semua manusia dilahirkan sama dan mereka mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, sehingga tidak boleh didiskriminasi karena alasan ras atau warna kulit.

BAB II: HATI NURANI 1. Hati Nurani Hati nurani adalah “instansi” dalam diri kita yang menilai tentang moralitas perbuatan-perbuatan kita secara langsung, kini, dan disini. Yang dimaksud “hati nurani” ini adalah penghayatan tentang baik atau buruk, yang berhubungan dengan tingkah laku konkret kita. Tidak mengikuti hati nurani ini berarti menghancurkan integritas pribadi kita dan mengkhianati martabat terdalam kita. 2. Kesadaran dan Hati Nurani “Hati nurani” merupakan suatu kesadaran moral, yaitu “instansi” yang membuat kita menyadari yang baik atau buruk dalam perilaku kita, sehingga dapat menyuluhi dan membimbing perbuatan kita di bidang moral. Dengan demikian, hati nurani berkaitan erat dengan kenyataan bahwa manusia mempunyai kesadaran. Di dalam kesadaran sendiri, berlangsung gejala “penggandaan”, yang berarti manusia tidak hanya berperan sebagai subjek yang melakukan suatu perbuatan baik atau buruk, tetapi juga objek.yang sadar dan tahu dirinya yang melakukan perbuatan tersebut. 3. Hati Nurani Retrospektif dan Hati Nurani Prospektif Hati nurani retrospektif memberi penilaian tentang perbuatan-perbuatan yang telah berlangsung di masa lampau. Ia seakan-akan melihat ke belakang dan menilai perbuatan

yang sudah lewat. Jika hal tersebut baik, hati nurani akan memuji atau memberi rasa puas, namun jika hal tersebut buruk, maka hati nurani akan mencela atau menuduh. Ada pula yang disebut hati nurani prospektif, yaitu hati nurani yang melihat ke depan dan menilai perbuatan yang akan datang. Hati nurani ini mengajak kita melakukan atau melarang suatu perbuatan, sehingga bisa dikatakan bahwa hati nurani prospektif menunjuk kepada hati nurani retrospektif yang akan datang. 4. Hati Nurani Bersifat Personal dan Suprapersonal a) Personal, berkaitan erat dengan pribadi yang bersangkutan. Tidak ada dua manusia yang memiliki dua hati nurani yang persis sama, karena hati nurani berkembang bersama dengan seluruh kepribadian kita. Selain itu, hati nurani hanya berbicara atas nama saya. Hati nurani hanya menilai perbuatan saya sendiri, dan tidak memberi penilaian tentang perbuatan orang lain. b) Suprapersonal, yaitu sebagai “instansi” yang melebihi dan berada di atas kita. Sering disebut sebagai suara hati, kata hati, dan suara batin. Kita seakan-akan menjadi “pendengar”, mengambil sikap reseptif dan membuka diri terhadap suara yang datang dari luar. Bahkan bagi orang yang beragama, hati nurani memiliki dimensi religius sehingga sering mengatakan hati nurani sebagai suara Tuhan. 5. Hati Nurani adalah Normal Moral Terakhir Walaupun mengikat kita secara mutlak, putusan hati nurani sebagai norma moral terakhir bersifat subyektif dan belum tentu perbuatan yang dilakukan atas desakan hati nurani adalah baik secara obyektif. Hati nurani memang membimbing dan menjadi patokan untuk perilaku kita, tapi yang sebenarnya diungkapkan oleh hati nurani bukan baik buruknya perbuatan itu sendiri, melainkan bersalah tidaknya si pelaku. Manusia bukan saja wajib untuk mengikuti kata hati, tapi wajib mengembangkan hati nurani dan seluruh kepribadian etis sampai matang dan seimbang. Pada orang yang dewasa dalam bidang etis, putusan subyektif dari hati nurani akan sesuai dengan kualitas moral obyektif dari perbuatannya.

6. Pembinaan Hati Nurani Walaupun harus dididik keduanya, pada kenyataannya pendidikan akal budi jauh lebih gampang dijalankan dibandingkan pendidikan hati nurani. Pendidikan akal budi, atau

pendidikan formal (sekolah), memiliki tujuan untuk mengembangkan dan mendidik akal budi anak-anak. Hasilnya sendiri bisa sangat optimal karena metode-metode yang harus dilakukan jauh lebih jelas. Sedangkan pendidikan hati nurani jauh lebih kompleks sifatnya, karena tempat yang serasi untuk pendidikan moral adalah keluarga. Pendidikan tersebut harus dijalankan sedemikian rupa sehingga anak menyadari tanggung jawabnya sendiri. Mungkin awalnya anak hanya menyesuaikan diri dengan kehendak pendidik, namun selanjutnya anak harus bisa memiliki kepekaan batin yang baik. Anak bisa berkembang dengan baik dan bisa mandiri dalam menjalankan kewajiban mereka karena keyakinan, dan bukan paksaan dari luar, selama ia berada di lingkungan keluarga dengan iklim moral yang serasi dan menunjang. 7. Pandangan Freud tentang Struktur Kepribadian a) Id Id adalah suatu ketidaksadaran, yaitu lapisan paling fundamental dalam susunan psikis seorang manusia. Id meliputi segala sesuatu yang bersifat impersonal atau anonym, tidak disengaja atau tidak disadari, dalam daya-daya mendasar yang menguasai kehidupan psikis. Isinya sendiri mencakup naluri bawaan, khususnya naluri seksual serta agresif, serta keinginan-keinginan yang direpresi. Id dipimpin oleh prinsip kesenangan dan merupakan hal yang dianggap normal dan universal. b) Ego Ego bisa bersifat sadar, prasadar, maupun tak sadar, tapi sebagian besar bersifat sadar. Aktivitas sadar bisa disebut persepsi lahiriah, batiniah, dan proses-proses intelektual. Contoh untuk aktivitas prasadar dapat dikemukakan sebagai fungsi ingatan. Sedangkan aktivitas tak sadar dijalankan oleh ego melalui defense mechanism. Ego dikuasai prinsip realitas dan bergerak sesuai tuntutan-tuntutan sosial. Tugas ego adalah mempertahankan kepribadiannya sendiri dan menjamin penyesuaian dengan alam sekitar, serta mengontrol apa yang mau masuk di kesadaran dan apa yang akan dikerjakan.

c) Superego Superego termasuk ego, dan mempunyai susunan psikologis yang lebih kompleks, tetapi juga mempunyai kaitan sangat erat dengan id. Superego menempatkan diri di

hadapan ego serta memperlakukannya sebagai obyek dan caranya kerap kali sangat keras, sehingga ketidakcocokan antara keduanya akan menyebabkan munculnya rasa bersalah, menyesal, malu, dan sebagainya. Superego adalah instansi yang melepaskan dairi dari ego dalam bentuk observasi diri, kritik diri, larangan dan tindakan refleksi lainnya. Superego dibentuk selama kanak-kanak melalui jalan internalisasi dan faktorfaktor represif yang dialami seseorang sepanjang perkembangannya. 8. Hubungan Hati Nurani dengan Superego Hati nurani dan superego sendiri tidak bisa disamakan, karena konteks kedua paham sangat berbeda. Berikut adalah perbedaannya dalam bentuk tabel: Hati Nurani Superego 1. Konteks etis 1. Konteks psikoanalitis (metapsikologis) 2. Berfungsi pada taraf sadar, karena 2. Dalam aktivitas tidak sadar, sumber atau jika tidak disadari, tidak mungkin rasa bersalah bisa tetap tidak disadari menjadi suatu penuntun atau penyuluh di bidang moral 3. Cakupan hati nurani cenderung lebih 3. Superego meliputi fungsi observasi diri dan sempit dibandingkan fungsi superego

ideal dari aku (gambaran yang dipakai subyek untuk menguku dirinya dan sebagai standar yang harus dikejar)

9. Enam Tahap Perkembangan Moral oleh L. Kohlberg Tingkat Pertumbuhan Tingkat Pramoral (0-6 tahun)

Tahap Pertumbuhan Tahap 0 Perbedaan antara baik dan

Perasaan

buruk belum didasarkan atas

kewibawaan

atau

Tingkat Prakonvensional Perhatian khusus untuk

norma-norma Tahap 1 Anak berpegang

akibat perbuatan: hukuman,

kepatuhan dan hukuman.

ganjaran; motif-motif

Takut akan kekuasaan dan

lahiriah dan partikular

berusaha hukuman Tahap 2

Takut akan akibat negatif pada

menghindari

dari perbuatan

Anak atas

mendasarkan egoism

kadang Tingkat Konvensional Perhatian juga untuk maksud perbuatan: memenuhi harapan, mempertahankan ketertiban

naïf

ditandai

diri yang relasi

timbal-balik: do ut des Tahap 3 Rasa bersalah terhadap Orang berpegang pada orang lain bila tidak keinginan dan persetujuan mengikuti tuntutan-tuntutan dari orang lain lahiriah Tahap 4 Orang berpegang

pada

ketertiban moral dengan Tingkat Pascakonvensional atau Tingkat Berprinsip Hidup moral adalah

aturannya sendiri Tahap 5 Orang berpegang persetujuan

Penyesalan atau pada

demokratis,

tanggung jawab pribadi atas

kontrak sosial, konsensus

dasar prinsip-prinsip batin :

bebas

maksud dan akibat-akibat tidak diabaikan motif-motif

Tahap 6 Orang berpegang pada hati

batin dan universal

nurani

pribadi,

penghukuman diri karena tidak mengikuti pengertian moralnya sendiri

yang

ditandai oleh keniscayaan dan universalitas 10. Kritik oleh Carol Gilligan atas Tahap Perkembangan Moral oleh L. Kohlberg Carol Gilligan mengkritik bahwa penelitian Kohlberg hanya memperhatikan anak laki-laki dan mengandaikan begitu saja bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kedua gender. Padahal penelitian komparatif menunjukkan bahwa perempuan lebih peduli dengan orang yang sedang susah dan lebih merasa bertanggung jawab untuk memperhatikan serta meringankan penderitaan yang ada di sekitarnya. Sedangkan kewajiban moral laki-laki lebih terarah pada penghormatan orang lain dan sifatnya lebih negatif dalam arti tidak campur tangan dengan urusan orang lain. 11. Shame Culture dan Guilt Culture Shame culture adalah kebudayaan dimana pengertian seperti hormat, reputasi, nama baik, status, prestise, pamor, pesona, dan gengsi sanga ditekankan. Bila orang melakukan suatu kejahatan, yang paling penting ialah tidak ada orang yang mengetahui perbuatan

jahat tersebut. Jika sampai diketahui, pelakunya merasa malu. Dalam shame culture, sanksinya datang dari luar, yaitu apa yang dipikirkan atau dikatakan orang lain. Sebaliknya, guilt culture adalah kebudayaan dimana dosa, kebersalahan, dan sebagainya lebih dipentingkan. Walaupun suatu kejahatan tidak akan pernah diketahui oleh orang lain, namun pelaku tetap merasa bersalah dan kurang tenang, bukan karena tanggapan pihak orang lain. Jadi, dalam guilt culture, sanksinya berasal dari dalam, yaitu dari batin orang bersangkutan. Dulu, beberapa ahli membedakan bahwa hampir semua kebudayaan Asia adalah shame culture dan kebudayaan Barat adalah guilt culture, dengan mengaitkan apakah suatu kebudayaan lebih terbelakang atau lebih maju. Namun, Clifford Greetz menganggap paham-paham tersebut terlalu dekat satu sama lain untuk dapat dibedakan dengan jelas.

BAB III: KEBEBASAN DAN TANGGUNG JAWAB Pengertian kebebasan dan tanggung jawab mempunyai hubungan yang timbal balik. Konsekuensi dari suatu kebebasan adalah tanggung jawab dan tanggung jawab tidak mungkin terjadi tanpa kebebasan.

KEBEBASAN 1. Pengalaman tentang Kebebasan Dalam hidup setiap orang, kebebasan merupakan bagian yang hakiki. Setiap orang mempunyai kebebasan, namun tidak semua orang dengan mudah merefleksikan pengalaman tentang kebebasannya. Pengalaman mempunyai status sendiri yang tidak bisa dicampurkan dengan pengalaman yang lain, apabila ingin diuji secara empiris. Saat

ingin

diuji

secara

empiris,

pengalaman

harus

direfleksikan

dengan

mengaitkannya dengan aturan ilmu empiris, seperti harus ditimbang dengan baik, diuji, dan dianalisis secara statistik. Dalam hal ini, pengalaman yang seharusnya memiliki kebebasan, justru menjadi tidak memiliki kebebasan. Hal ini diakibatkan karena pengalaman yang diambil berfokus pada pengalaman lahiriah saja, belum mempertimbangkan pengalaman batin yang timbul.

Pengalaman batin ini yang akan menyatakan kebebasan individu. Kebebasan disini adalah hubungan antara “aku konkret” dan perbuatan yang dilakukannya, menurut Henri Bergson (1859-1941). Tugas pokok filsafat dalam hal ini adalah secara kritis merefleksikan serta menjelaskan apa yang individu alami secara spontan. 2. Beberapa Arti Kebebasan 

Kebebasan Sosial-Politik Kebebasan sosial politik harus dibedakan dengan kebebasan individual. Subyek dari kebebasan sosial- politik disini adalah suatu bangsa atau rakyat. Sedangkan pada kebebasan individual yang menjadi subyek adalah individu itu sendiri. Dalam sejarah modern, dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni: (1) kebebasan rakyat versus kekuasaan absolut, dan (2) kemerdekaan versus kolonialisme.



Anatomi Kebebasan Individual Kebebasan dalam arti sosial politik berkaitan erat dengan etika. Namun, kebebasan sosial- politik tidak dibahas lebih lanjut, karena sering menjadi bahasan dalam etika politik. Bukan dalam etika umum. Bagi etika umum sendiri, yang lebih penting adalah kebebasan individual. Kebebasan tersebut dapat dibedakan menjadi:

1. Kesewenang- wenangan Kebebasan

acap

kali

dimengerti

sebagai

kesewenang-wenangan

(arbitrariness). Orang seringkali disebut bebas bila ia dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Kebebasan dalam arti ini dilihat sebagai izin untuk melakukan kesempatan berbuat semau gue. Kebebasan dalam arti kesewenang-wenangan sebenarnya tidak pantas digolongkan sebagai kebebasan. Sebab bebas disini harus dimaknai sebagai “lepas dari segala keterikatan”. Misal seseorang yang bebas melakukan seks bebas, tidak bisa dikatakan menjadi orang yang bebas, jika pada akhirnya ia harus terikat pada konsekuensi untuk bertanggung jawab moral kepada pasangannya.

2. Kebebasan Fisik Kebebasan fisik berarti bebas dari segala paksaan dan rintangan dari luar yang menyebabkan orang tersebut bisa bergerak kemana saja tanpa hambatan apapun. Namun, pada kenyataannya seseorang bisa saja tidak menikmati kebebasan fisik, namun justru mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Sebaliknya, bisa jadi secara fisik orang tersebut bebas, namun tidak mengalami kebebasan yang sesungguhnya. Misalkan ada orang yang bebas melangkahkan kakinya ke perjudian, namun konsekuensi dari kalahnya bermain judi justru membuat dirinya tidak lagi bebas, seperti harus menanggung utang sepanjang hidupnya. 3. Kebebasan Yuridis Kebebasan yuridis berkaitan dengan hukum dan harus dijamin oleh hukum. Kebebasan yuridis ini sudah lama menjadi bagian dari hak-hak asasi manusia yang dijamin melalu declaration of human right. Yang dimaksud dalam kebebasan disini adalah syarat-syarat fisis dan sosial perlu dipenuhi agar dapat menjalankan kebebasan kita secara konkret. Kebebasan yuridis juga dimaksudkan untuk menjamin manusia akan syarat hidupnya dibidang ekonomi, sosial dan politik yang diperlukan manusia untuk

menjalankan

kebebasan manusia secara konkret.

4. Kebebasan Psikologis Kebebasan

psikologis

mencakup

kemampuan

manusia

untuk

mengembangkan serta mengarahkan hidupnya. Kebebasan psikologis adalah kehendak bebas (free will). Kebebasan ini berkaitan dengan kebebasan manusia

menentukan

hidupnya

berdasarkan

rasio

yang

dimilikinya.

Kebebasan psikologis terutama akan tampak saat manusia menentukan pilihannya. Namun, yang paling penting justru pada bagaimana manusia bisa setia pada kemungkinan yang dipilihnya. Yang menjadi hakikatnya adalah kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri. 5. Kebebasan Moral

Kebebasan moral berkaitan erat dengan kebebasan psikologis, namun tidak boleh disamakan dengannya. Walaupun terdapat kebebasan psikologis belum tentu juga kita mendapatkan kebabasan moral dan sebaliknya jika mendapatkan kebebasan moral belum tentu juga mendapatkan kebebasan psikologis. Kebebasan psikologis bisa diartikan sebagai bebas begitu saja (free), sedangkan kebebasan moral berarti sukarela (voluntary). Seseorang bisa dikatakan memiliki kebebasan moral, bila orang tersebut tidak mengalami tekanan atau paksaan moral dalam menentukan dirinya sendiri. 6. Kebebasan Eksistensial Kebebasan eksistensial adalah bentuk dari kebebasan yang tertinggi. Orang yang bebas secara eksistensial akan “memiliki dirinya sendiri” dalam artian bebas secara otonomi. Orang yang bebas secara eksistensial akan berbuat baik karena hatinya melekat kepada kebaikan. Ia berbuat baik karena dirinya sendiri menyukai kebaikan, bukan karena iming-iming atau imbalan dari luar. 3. Beberapa Masalah mengenai Kebebasan a. Kebebasan negatif dan kebebasan positif Kebebasan secara negatif bisa dijelaskan sebagai “kebebasan untuk” dan kebebasan dalam artian negatif bisa dijelaskan sebagai “kebebasan dari”. Dalam banyak hal, yang paling sering dipahami dari kebebasan adalah, kebebasan negatif. Contohnya setelah memenuhi tanggung jawab membayar pajak, maka individu memiliki kebebasan dari ancaman hukum.

b. Batas-batas kebebasan Sattre berpendapat bahwa tidak ada batas-batas lain untuk kebebasan daripada batas-batas yang ditentukan oleh manusia itu sendiri. Batas-batas kebebasan yang paling penting diantaranya adalah: 1. Faktor-faktor dari dalam Kebebasan pertama-tama dibatasi oleh faktor-faktor dari dalam, baik fisik maupun psikis. Kebebasan yang dimaksudkan disini dibatasi secara naturenurture individu bebas. Sebagai contoh, ada orang-orang tertentu yang karena faktor nature yakni dari warisan gen mempunyai temperamen pemarah, hal ini menyebabkan ia terbatas pada kebebasan. Ada pula orang-orang yang terbatas

dari kebebasan karena faktor nurture contohnya orang yang tidak bebas untuk menempuh akses pendidikan karena lingkungannya tidak mendukung. 2. Lingkungan Kebebasan dibatasi oleh lingkungan, baik alamiah maupun sosial. Sebagai contoh, Indonesia terbatas kebebasannya untuk mengembangkan minat masyarakat dibidang ski karena secara lingkungan beriklim tropis. 3. Kebebasan orang lain Semua kebebasan kita dibatasi juga oleh kebebasan milik orang lain. Misalkan, sejatinya kita bebas memilih dan memutar lagu dengan volume yang kita inginkan, namun akhirnya menjadi tidak bebas karena harus memperhatikan kebebasan orang lain untuk mendapatkan suasana yang tenang. 4. Generasi- generasi mendatang Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan masa depan umat manusia. Sebagai contoh, walaupun pada zaman ini kita hidup pada lingkungan yang berlimpah ruah sumber daya alam, kita tidak bebas menggunakannya sesuai kehendak kita, karena ada pertimbangan generasi mendatang yang masih butuh menggunakan sumber daya alam di masa yang akan datang. 4. Kebebasan dan Determinisme Determinisme yang dimaksudkan disini adalah suatu sifat yang menandai alam. Maksudnya, kejadian-kejadian dalam alam berkaitan satu sama lain menurut keterikatan yang tetap. TANGGUNG JAWAB Bertanggung jawab dapat diartikan: dapat menjawab, bila ditanyai tentang perbuatanperbuatan yang dilakukan. Lebih lanjut, orang yang bertanggung jawab, bukan saja bisa menjawab ketika ditanya, namun harus menjawab pertanyaan tersebut. 1. Tanggung Jawab dan Kebebasan Kebebasan adalah syarat mutlak untuk bertanggung jawab. Syarat dari tanggung jawab adalah bebas untuk dapat dianggap bertanggung jawab. Bebas disini

dikerucutkan sebagai kebebasan berpikir atau berasio. Oleh karena manusia merupakan makhluk yang diberikan kemampuan berasio, maka yang acapkali dilekatkan dengan tanggung jawab adalah manusia, bukan hewan atau makhluk lain. Tanggung jawab sendiri bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Tanggung jawab bersifat langsung, jika pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan sendiri. Namun, tanggung jawab menjadi tidak langsung jika harus orang lain yang menggantikan kewajiban bertanggung jawab. Sebagai contoh, jika anak dibawah umur melakukan tabrak lari, maka yang bertanggung jawab adalah orang tuanya, tidak langsung dibebankan kepada anak yang melakukan tabrak lari tersebut. Seperti halnya hati nurani, tanggung jawab juga terdiri dari tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. Tanggung jawab retrospektif adalah tanggung jawab atas perbuatan yang telah berlangsung, sedangkan tanggung jawab prospektif maksudnya adalah tanggung jawab atas hal-hal yang akan datang. 2. Tingkat-tingkat Tanggung Jawab Tanggung jawab mempunyai tingkatannya sendiri tergantung pada alasan dan kondisi yang menyebabkan konsekuensi bertanggung jawab itu terjadi. Contohnya, seseorang walaupun sama-sama melakukan perbuatan mencuri, bisa saja mempunyai tingkat tanggung jawab yang berbeda, tergantung pada alasan dan kondisi yang mendasari perbuatan mencuri tersebut. Untuk lebih memahami, berikut contoh kasus tingkat-tingkat tanggung jawab: a

Ali mencuri, tapi ia tidak tahu bahwa ia mencuri dimana ia mengira bahwa ia mengambil tasnya sendiri karena memiliki bentuk dan warna yang sama. Disini kita tidak bisa menyebut Ali mencuri, maka dari itu definisi mencuri harus ditambahkan “dengan sengaja”. Namun perbuatan Ali bisa dianggap mencuri apabila ia tidak mengembalikan tas tersebut kepada pemiliknya, maka ia harus bertanggung jawab.

b

Budi mencuri, karena dia seorang kleptoman. Kleptoman merupakan kelainan jiwa dimana ia mengalami paksaan batin untuk mencuri. Disini Budi tidak bertanggung jawab karena tidak ada kebebasan psikologis.

Tetapi misalnya perbuatan Budi mencuri hanya untuk objek-objek spesifik seperti pakaian dan suatu ketika Budi mencuri uang maka tidak mustahil bahwa perbuatan mencuri uang ini merupakan keputusan bebas (bukan kleptoman) sehingga ia harus bertanggung jawab, biarpun bobot tanggung jawabnya mungkin lebih ringan dibandingkan dengan orang yang normal. c

Cipluk mencuri, karena dalam hal ini ia sangka ia boleh mencuri. Cipluk merupakan seorang janda yang harus menghidupi lima anaknya. Sudah beberapa hari mereka tidak makan. Cipluk menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan uang, bahkan dengan mengemis. Suatu ketika dia mendapat kesempatan untuk mencuri tas berisikan uang. Disini ia menghadapi konflik kewajiban, dimana ia wajib menghormati miliki orang lain dan juga wajib memperjuangkan keselamatan anaknya. Dan akhirnya Cipluk memprioritaskan untuk keselamatan anaknya sehingga ia mencuri tas tsb. Pada kasus tersebut, Cipluk bertanggung jawab karena perbuatannya dilakukan secara bebas. Namun secara etika, ia tidak bersalah.

d

Darso mencuri, karena orang lain memaksa dia dengan mengancam nyawanya. Dalam kasus ini, Darso tidak bebas dan karena itu ia juga tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

e

Eko mencuri, karena ia tidak bisa mengendalikan nafsunya. Untuk kasus tersebut, Eko bertindak bebas sehingga ia harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya

3. Masalah Tanggung Jawab Kolektif Beberapa etikawan menerima kemungkinan tanggung jawab kolektif, tapi lebih banyak menolaknya. Terkadang kita pun terkesan menangkap bahwa tanggung jawab kolektif memang ada, sebagai contoh konflik dan pembantaian Muslim di Poso, tanpa sadar ada justifikasi bahwa yang bertanggung jawab atas konflik ini adalah orang-orang non muslim karena sebagian pelaku memang orang-orang non muslim. Padahal belum tentu, semua orang-orang non muslim terlibat dalam konflik ini. Tanggung jawab kolektif sulit diterima, karena terkadang terdapat justifikasi seperti ilustrasi di atas. Padahal secara individual ada orang-orang yang tidak

terlibat dan melakukannya namun harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan mayoritas tersebut. Jika dipandang dari segi moral, akan sulit juga menerima tanggung jawab secara kolektif. Karena sulit diakui bahwa seseorang bisa bertanggung jawab atas hal-hal yang tidak dilakukannya.

BAB IV: NILAI DAN NORMA 1. Nilai pada Umumnya Nilai merupakan sesuatu yang baik, sedangkan non nilai acapkali dikaitkan dengan tidak mempunyai nilai-nilai yang baik. Salah satu cara mendeskipsikan apa itu nilai, adalah dengan membandingkan dengan fakta. Fakta ditemui dalam konteks mendeskripsikan kejadian dan melukiskannya dengan sebenar-benarnya hingga diterima oleh semua orang. Nilai justru berperan dalam mengapresiasi suatu kejadian yang sifatnya subyektif dari masing-masing orang. Nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri yang akan dijelaskan lewat poin di bawah ini: 1. Nilai berkaitan dengan subyek Subyek dibutuhkan untuk melakukan penilaian. Jika tidak terdapat subyek maka nilai tidak akan muncul. 2. Nilai tampil dalam konteks praktis Nilai akan muncul jika dipraktekkan, bukan menyoal hal-hal yang teoritis saja. Atau dengan kata lain ada hasil dari suatu perbuatan yang bisa diapresiasi. 3. Nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambah oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu obyek

2. Nilai Moral 1. Hakikat Nilai Moral Nilai moral tidak terpisah dari kategori nilai-nilai lainnya, karena setiap nilai pasti memiliki bobot moralnya masing-masing. 2. Ciri-ciri moral dibandingkan dengan nilai non moral



Berkaitan dengan tanggung jawab kita Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia. Yang paling jelas menandai nilai moral adalah nilai ini berkaitan dengan manusia yang mempunyai tanggung jawab. Dalam konteks ini manusia itu sendiri yang menjadi sumber dalam nilai moralnya. Manusia sendiri yang menentukan tanggung jawabnya masing-masing lewat kehendak perbuatan yang akan ia lakukan, baik atau buruk.



Berkaitan dengan hati nurani Nilai selalu mengandung imbauan yang berasal dari hati nurani. Salah satu ciri khas dari nilai moral adalah hanya nilai ini yang dapat menimbulkan “suara” hati kita bila kita menentang nilai-nilai moral dan juga mengapresiasi kita jika kita bertingkah laku sejalan dengan nilai moral.



Mewajibkan Nilai-nilai moral mewajibkan kita secara absolut ddan dengan tidak bisa ditawartawar. Disini nilai-nilai moral dapat dibedakan dengan nilai-nilai lainnya jika merujuk pada Kant yang membagi nilai menjadi imperatif hipotesis dan imperatif kategoris. Pada imperatif kategoris, nilai-nilai tersebut mewajibkan kita melakukan sesuatu tanpa syarat, sedangkan pada imperatif hipotesis, kita melakukannya dengan syarat. Maksudnya adalah, jika kita tidak memberi syarat pada suatu perbuatan, maka kita tidak perlu melalukannya. Nilai-nilai moral sebaliknya, harus dilakukan tanpa syarat apapun dan tidak bisa ditawar pelaksanaannya. Kewajiban untuk melakukan nilai-nilai moral merupakan kewajiban absolut, yakni berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini berlaku bagi manusia yang kodratnya sebagai manusia yang memiliki rasio dan harus mempunyai acuan dalam hidupnya.



Bersifat Formal Nilai moral bersifat formal artinya nilai moral tersebut tidak dapat terlepas dengan nilai yang lainnya. Meskipun sebelumnya telah dijelaskan bahwa nilai moral seakan-akan berada pada tingkat tertinggi pada hierarki nilai, namun pada

prakteknya, nilai moral tidak dapat serta-merta dilaksanakan secara terpisah dengan nilai-nilai lainnya. 3. Norma Moral Dengan norma kita maksudkan aturan atau kaidah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk mengukur sesuatu. Terdapat tiga macam norma umum, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral. Etiket merupakan tolak ukur sopan atau tidak sopan. Norma hukum berkaitan dengan hal-hal yang harus kita lakukan beserta dengan konsekuensinya, sedangkan norma moral menentukan apakah perbuatan kita baik atau buruk dalam segi etis. Oleh karena itu, norma moral merupakan norma tertinggi yang tidak bisa dikalahkan oleh norma yang lain. Norma moral dapat dirumuskan menjadi bentuk positif atau negatif. Dalam bentuk positif, norma moral tampak sebagai perintah yang menyatakan apa yang seharusnya dilakukan sedangkan dalam bentuk negatif, norma moral berperan sebagai larangan tentang apa yang tidak boleh individu lakukan, misalkan dilarang mencuri, dilarang membunuh dan lain sebagainya. 4. Relativisme Moral Tidak Tahan Uji Norma moral tercantum dalam suatu sistem etis yang menjadi bagian dari kebudayaan. Kebudayaan sendiri bersifat subyektif, oleh karenanya norma moral yang muncul akan bermacam-macam pula. Hasil dari kebudayaan yang berbeda ini kerap kali, membawa moral pada subyektifitas. Nilai moral yang berlaku pada kebudayaan A dimana dinilai buruk, belum tentu dinilai buruk pula pada kebudayaan B. Pandangan etis yang berbeda-beda ini menimbulkan relativisme moral. Relativisme moral sendiri dimaksudkan bahwa norma moral hanya berlaku untuk beberapa orang atau pada kelompok tertentu saja. Dalam hal ini moralitas acapkali dianggap sebagai adat kebiasaan. Namun pendapat bahwa suatu perbuatan bisa dinyatakan

baik

karena

menjadi

kebiasaan

di

lingkungan

tertentu,

sulit

dipertahankan.Tidak bisa digeneralisasi bahwa setiap kebudayaan memiliki kebenaran etis sendiri-sendiri. Sehingga muncul konsekuensi yang mustahil jika pendapat relativisme ini benar, a. Seandainya relativisme moral benar, maka tidak bisa terjadi bahwa dalam suatu kebudayaan mutu etis lebih tinggi atau lebih rendah daripada

kebudayaan yang lainnya. Dalam hal ini jika kebudayaan dipandang mempunyai relativisme, maka kebudayaan akan kebal terhadap kritik atas praktek-praktek moralnya. Padahal, setiap orang berhak mengkritik masyarakat lain yang menggunakan norma-norma moral yang tidak semestinya. Hal ini membawa keyakinan bahwa mutu etis setiap masyarakat tidaklah sama. Contohnya, pada zaman yang lampau, perbudakan adalah hal yang dianggap sebagai perilaku yang etis-etis saja karena sudah berdasarkan adat tradisi yang diturunkan turun temurun. Hal ini jelas membutuhkan kritik yang serius, karena tidak mengandung nilai moral semestinya. b. Seandainya relativisme moral benar, maka kita hanya perlu memperhatikan kaidah moral suatu masyarakat untuk mengukur baik tidaknya perilaku manusia dalam masyarakat itu. Jika berpatokan pada relativisme maka norma moral di setiap masyarakat harus dianggap benar dan tidak memungkinkan adanya evaluasi.

Misalkan acapkali kita lihat ada beberapa kebudayaan yang masih

dipertahankan yang sudah tidak sesuai dengan masa sekarang dan masih mempertahankan adat kebiasaan yang tidak pantas secara moral. Sebagai contoh, masih ada beberapa kebudayan yang berpandangan harus mengorbankan nyawa untuk persembahan kepada Tuhan untuk mendapatkan berkah dan menghindari malapetaka. Dipandang secara etis, tidak semua kebudayaan memiliki moral yang sempurna c. Seandainya relativisme moral benar, maka tidak mungkin terjadi kemajuan di bidang moral. Kemajuan akan terjadi jika sesuatu yang buruk diganti dengan sesuatu yang baik. Namun menurut relativisme moral hal ini memungkinkan diganti jika ada pergantian sejarah. Hal ini tentunya, akan menimbulkan pengabaian jika ada moralitas yang salah dan penggantiannya harus menunggu sejarah yang baru dan justru akan berdampak pada kemunduran moral. 5. Norma Moral bersifat Obyektif dan Universal Jika kita sepakat bahwa norma moral pada dasarnya adalah absolut, maka kita akan menerima bahwa norma moral bersifat obyektif dan universal. 

Objektivitas Norma Moral Baik buruknya sesuatu dalam arti moral tidak tergantung pada selera pribadi. Bukan manusia sendiri yang menentukan norma moral. Nilai dan norma moral

justru mewajibkan kita untuk melakukan sesuatu. Hal ini yang menjadi titik ukur obyektifitas nilai moral. 

Universalitas norma moral Jika norma moral bersifat sbsolut, maka norma itu harus juga universal, artinya berlaku selalu dimana-mana dalam konteks apapun. Namun pendapat ini ditentang oleh etikawan yang menganut etika situasi, karena menurut pandangan mereka, norma moral berlaku tergantung pada situasi. Pendapat etika situasi ini tidak dapat dipertahankan, karena: 1. Perbuatan moral tertentu tidak terganggu pada situasi, contohnya dalam kasus pemerkosaan. Perbuatan ini tidak bisa diterima bagaimanapun situasinya, karena mengedepankan nafsu tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral. 2. Pada beberapa masalah etika, permasalah etis tidak disebabkan karena terjadinya konflik antara norma dan situasi.

6. Menguji Norma Moral Norma moral dapat diuji dengan yang pertama adalah dengan tes konsistensi. Suatu norma moral haruslah konsisten diterapkan pada waktu kapanpun dan dalam konteks apapun. Norma dalam hal ini haruslah mempunyai konsistensi internal, maksudnya adalah suatu norma harus konsisten jika dibandingkan dengan norma-norma lain. Bentuk

pengujian

norma

yang

lain

adalah

dengan

generalisasi

norma.

Menggeneralisasi norma berarti memperlihatkan bahwa norma itu bisa diterapkan pada semua orang. Orang yang pertama kali menekankan pentingnya generalisasi moral adalah Imanuel Kant. Menurut Kant, generalisasi norma berarti “Prinsip yang saya pakai untuk tingkah laku saya selalu harus saya hendaki bahwa orang lain pun memakai prinsip yang sama”. Generalisasi norma ini juga menjadi dasar bagi apa yang dalam etika dikenal sebagai “the golden rule” yakni “Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan”.

7. Norma dasar terpenting: Martabat Manusia Untuk merefleksikan tentang martabat manusia ini, kita bisa merujuk pada pandangan Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwa kita harus menghormati martabat manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang merupakan tujuan pada dirinya.

Lebih lanjut kewajiban untuk menghormati martabat manusia, oleh Kant dirumuskan sebagai berikut: “Hendaklah memperlakukan manusia selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka” Dalam hal ini manusia harus diperlakukan sebaik-baiknya, dan memperalat manusia adalah hal yang menginjak-injak martabat manusia, karenanya memperalat manusia bertentangan dengan norma. Martabat manusia seringkali menyangkut kewajiban saya terhadap orang lain. Tapi martabat manusia menyangkut juga kewajiban saya terhadap diri saya sendiri sebagai manusia. Kant menulis bahwa perintah yang merumuskan kewajiban menghargai diri sendiri yang sama pentingnya dengan menghargai

martabat manusia lain, sebagai

berikut: “Hendaklah memperlakukan kemanusiaan, baik dalam diri Anda sendiri maupun dalam orang lain, selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka.”

BAB V: HAK DAN KEWAJIBAN 1. Hakikat Hak Hak adalah klaim yang dirancang oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau masyarakat dimana orang yang mempunyai hak bisa menuntut orang lain untuk memenuhi dan menghormati hak itu. Hal yang penting disini adalah klaim yang dimaksud adalah klaim yang sah atau dibenarkan. Seseorang tidak boleh mengklaim milik orang lain sebagai orang lain sebagai miliknya atau merasa berhak terhadap kepemilikan barang orang lain. 2. Hak Legal dan Moral Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk yang berasal dari UU, peraturan hukum atau dokumen lainnya. Sedangkan hak moral adalah hak yang didasarkan atas pinsip atau aturan etis saja. Hak moral benar-benar ada dan bukan merupakan fiksi saja. Hanya saja perlu waktu yang lama untuk mengakui hak moral secara universal. Tidak diakui bukan berarti tidak ada. Bahkan sebelum ada negara, pemerintah dan undang-undang di awal sejarah sudah ada hak moral. Hak moral dan hak legal sendiri saling berhubungan, dimana hak legal yang ideal adalah yang mempertimbangkan hak moral atau moralitas, sedangkan hak moral membutuhkan legalitas agar bisa diakui oleh masyarakat secara universal.

3. Hak Khusus dan Hak Umum Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimilki orang satu terhadap orang lain. Contoh: jika kita meminjam Rp 10.000 dari orang lain dengan janji akan saya akan kembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain. Sedangkan hak umum adalah hak yang dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimilki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di Indonesia, hak ini disebut dengan “hak asasi manusia”. 4. Hak Positif dan Hak Negatif Suatu hak bersifat negatif, jika seseorang bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu dalam arti orang lain tidak boleh menghindari seseorang tersebut untuk melakukan atau memilki hal itu. Contohnya, hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat. Suatu hak dapat bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Contohnya, seorang anak kecil yang tercebur masuk ke kolam renang berhak untuk diselamatkan oleh orang lain yang melihat kejadian tersebut. Contoh hak positif yang lain adalah hak atas makanan, pendidikan, pelayanan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan lain-lain. 5. Hak Individual dan Hak Sosial Hak individual merupakan hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Misalnya, negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia milki. Contohnya, hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat. Sedangkan, hak sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap negara saja, akan tetapi merupakan hak sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain yang bersifat positif. Contohnya, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, dan hak atas pelayanan kesehatan.

6. Ada Hak yang Bersifat Absolut? Hak tidak ada yang absolut, karena menurut ahli etika, kebanyakan hak adalah hak prima facie atau hak pada pandangan pertama yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Tetapi, ada hak yang mempunyai peluang lebih

besar untuk dianggap absolut, yaitu hak-hak negatif pasif, atau setidak-tidaknya beberapa di antara hak-hak negatif pasif itu, karena tidak perlu berkonflik dengan hak-hak lain. Jadi, hak yang paling berpeluang dianggap absolut adalah hak-hak yang dirumuskan dalam pasal 5 dari Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Tak seorang pun boleh dikenakan siksaan atau diperlakukan secara kejam dan tidak berperikemanusiaan atau dikenakan hukuman yang merendahkan martabatnya”. 7. Hubungan antara Hak dan Kewajiban: Teori Korelasi Teori korelasi berpendapat bahwa terdapat hubungan Iank ar balik antara hak dan kewajiban. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain dan sebaliknya. Namun jika dipandang dari segi kewajiban, korelasi antara keduanya tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. Keduanya tidak dapat dikatakan berhubungan secara mutlak dan tanpa pengecualian. Artinya, tidak selalu kewajiban satu orang sepadan dengan hak orang lain. Dalam konteks legal, kewajiban didasarkan pada suatu peraturan resmi, dimana tidak selalu ada hak yang sesuai dengannya. Misalnya, pengemudi mobil wajib berhenti ketika lampu lalu lintas menunjukkan warna merah, tapi tidak dikatakan bahwa orang lain berhak agar pengemudi tertentu berhenti. Sedangkan dipandang dari segi hak, hubungan antara hak dan kewajiban paling jelas terlihat dalam kasus hak-hak khusus. Artinya, setiap kali saya mempunyai hak kepada orang lain, maka dia berkewajiban terhadap saya. Di luar hak-hak khusus sering juga terdapat hubungan Iank ar balik, namun sifatnya tidak mutlak. Misalnya, setiap orang mempunyai hak atas pekerjaan, itu tidak berarti bahwa saya sebagai pengusaha mempunyai kewajiban memberikan pekerjaan kepada orang tertentu. Apalagi lowongan yang tersedia hanya satu saja dan bukan kepada semua orang yang berhak atas pekerjaan. 8. Kewajiban terhadap Diri Sendiri Ada cukup banyak filsuf yang menyatakan bahwa dalam kewajiban selalu terlibat dua pihak. Namun tidak menutup kemungkinan terdapat kewajiban terhadap diri sendiri. Misalnya, kita wajib mempertahankan hidup kita, kita wajib mengembangkan bakat kita, dsb. Terdapat dua catatan penting yang harus diperhatikan terkait dengan kewajiban terhadap diri sendiri. Yang pertama ialah bahwa kewajiban terhadap diri sendiri tidak boleh dimengerti sebagai kewajiban semata-mata terhadap diri sendiri. Sebagi makhluk sosial, manusia tidak terlepas dari hubungan dengan orang lain. Misalnya, saya mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hidup saya, namun kewajiban tersebut

tidak lepas dari tanggung jawab saya terhadap keluarga, teman, serta lingkungan dimana saya hidup. Catatan yang kedua ialah bahwa filsuf yang menerima kewajiban terhadap diri sendiri, secara Iank are berkaitan dengan dimensi religiusitas. Dengan kata lain kepercayaan bahwa Tuhan yang telah menciptakan manusia, dengan begitu memberi kewajiban untuk manusia. Sehingga kewajiban terhadap diri sendiri dimengerti sebagai kewajiban terhadap Tuhan. 9. Kritik Karl Max atas Teori Hak Kritik Karl Marx muncul sebagai komentar atas Deklarasi tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Warga Negara yang dikeluarkan di Prancis pada saat terjadinya Revolusi Prancis (1789). Menurutnya, hak-hak itu tidak lain adalah hak-hak manusia yang egoistis. Dengan hak-hak ini, Iank a manusia mendapatkan legitimasinya. Hak manusia adalah hak untuk menyendiri. Dengan demikian manusia dilepaskan dari sesama. Ia dijadikan sebuah atom yang berdiri sendiri dan tidak membutuhkan orang lain. Kepentingan individu diutamakan diatas kepentingan masyarakat. Mengakui hak manusia berarti melestarikan kepentingan diri si individu. Bagi Marx, hak atas milik adalah prototype segala hak. Ia melihat hak atas milik sebagai sumber semua hak lain dalam masyarakat borjuis. Ia mengkritik secara tajam cara hak ini dirumuskan dalam UUD Prancis pasca revolusi (1793), dimana dikatakan: “Hak milik adalah hak setiap warga negara untuk dengan sewenang-wenang menikmati dan menggunakan barang milik, pendapat serta buah hasil pekerjaan dan kerajinannya.” Bisa ditarik kesimpulan bahwa penolakan Marx terhadap hak, adalah dikarenakan hak-hak pribadi individu justru akan mengganggu atau merusak hubungan sosial manusia dalam masyarakat, dimana manusia akan bertindak sewenang-wenang sesuai egonya dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah tanggapan terhadap pandangan Marx: 

Hak-hak manusia mempunyai ciri-ciri individual sehingga bisa saja terjadi dalam arti tertentu masyarakat kadang harus kalah terhadap hak-hak individual itu. Menurut Ronald Dworkin, hak manusia seolah-olah merupakan kartu truf yang dimenangkan di atas kebijaksanaan yang ditentukan suatu negara.



Mengakui hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat sebagai kumpulan individu tanpa hubungan satu sama lain. Yang ditolak dengan menerima hak-hak manusia adalah totaliterisme, yakni pandangan

bahwa negara mempunyai kuasa Iank are terhadap warga negaranya. Hak-hak manusia menjamin agar tidak sampai menggilas individu, sehingga dengan hakhak ini negara harus tunduk pada norma-norma etis. 

Hak atas milik tidak merupakan hak manusia yang paling dasariah dan prototype bagi semua hak lain. Melainkan hak atas kebebasan dengan segala implikasinya, yaitu hak mengikuti hati nurani, kebebasan agama, hak mempunyai pendapat sendiri, hak berkumpul, dan sebagainya.



Sehingga ditekankan bahwa hak-hak tidak mengasingkan manusia dari kehidupan sosial , tapi sebaliknya merupakan syarat untuk membentuk kehidupan sosial yang benar-benar manusiawi. Dengan demikian, dapat tumbuh dengan leluasa apa yang kini disebut “masyarakat madani” atau “masyarakat sipil” artinya masyarakat yang membentuk hubungan-hubungan baru di luar kerangka negara.

Di satu sisi, penolakan Marx terhadap hak dapat dibenarkan dengan alasan adanya kepentingan individu-individu yang beragam. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa pemberian hak-hak pribadi manusia tidak lain adalah untuk melindungi setiap warga negara terhadap kesewenang-wenangan negara kepada setiap rakyatnya. Adapun penggunaan hak adalah perlu dipahami dengan tidak melupakan hati nurani, kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul. Semuanya ini tetap berjalan dengan memperhatikan kehidupan sosial dan tidak mengganggu masyarakat untuk dapat berfungsi dengan baik, sehingga dapat terwujud kehidupan sosial manusia yang manusiawi, dan suatu masyarakat madani. 10. Siapa yang Memiliki Hak? Bahwa hanya manusia yang merupakan subyek hak dalam arti yang sebenarnya. Hanya makhluk yang mempunyai kesadaran dan dapat menyebut diri “aku”, bisa dianggap pemilik hak. Yang memiliki hak pada prinsipnya juga tahu bahwa dia memiliki hak. Sehingga dia dapat melepaskan haknya apabila ia mau. Sedangkan makhluk yang tidak memiliki kesadaran, seperti contohnya janin, generasi yang akan datang, hewan, pohon, mereka tidak memiliki hak dalam kehidupan ini, akan tetapi manusia yang memiliki kesadaranlah yang memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam menjaga dan memperlakukan mereka sesuai dengan etika yang ada (tindakan etis).

BAB VI: MENJADI MANUSIA YANG BAIK 1. Etika Kewajiban dan Etika Keutamaan Etika kewajiban, mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturan moral yang berlaku untuk perbuatan manusia dan perlu diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Etika kewajiban digunakan untuk menilai benar salahnya perilaku manusia dan juga digunakan untuk mencoba menentukan prioritas dalam hidup. Etika keutamaan, tidak begitu menyoroti apakah perilaku manusia sudah sesuai dengan norma moral, tetapi lebih berfokus pada manusia itu sendiri. Etika ini mempelajari keutamaan (virtue) atau sifat watak yang dimiliki manusia, apakah manusia itu baik ataukah buruk. Etika kewajiban dan etika keutamaan ini saling membutuhkan satu sama lain karena moralitas selalu berkaitan dengan prinsip serta aturan (etika kewajiban) sekaligus dengan kualitas manusia itu sendiri dengan sifat watak yang dimilikinya (etika keutamaan). Di bidang moral, usaha untuk mengikuti prinsip dan aturan tertentu kurang efisien jika tidak disertai suatu sikap tetap (watak) manusia untuk hidup menurut prinsip dan aturan moral itu. Contoh keterkaitan kedua etika tersebut adalah akan sangat tidak praktis jika seorang guru, dalam menjalankan tugasnya sepanjang hari harus mengukur perbuatannya benar atau salah sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Hal tersebut menjadi lebih efisien ketika tingkah laku guru tersebut diarahkan oleh keutamaan (watak) yang melekat pada batinnya seperti kesetiaan dan ketekunan kerja. Justru dalam kehidupan moral sehari-hari, etika keutamaan sangat dibutuhkan. 2. Keutamaan Unsur-unsur yang terkandung dalam konsep keutamaan antara lain: 1. Keutamaan adalah suatu disposisi, artinya, suatu kecenderungan tetap. Itu tidak berarti keutamaan tidak bisa hilang, tapi hal itu tidak mudah terjadi. Keutamaan adalah sifat watak yang ditandai stabilitas. Sifat watak yang berubah-ubah – hari ini begini, besok lain lagi – pasti tidak merupakan keutamaan. Keutamaan adalah sifat baik yang mendarah daging pada seseorang, tapi bukan sembarang sifat baik adalah keutamaan juga. Kesehatan atau kekuatan fisik adalah sifat baik, demikian juga daya ingatan atau daya konsentrasi kuat. Tapi sifat-sifat badani dan psikis itu bukanlah keutamaan, karena belum tentu terarah pada tingkah laku yang

baik dari segi moral. Jadi, keutamaan mempunyai hubungan eksklusif dengan moral. Keutamaan bagi kita sama saja dengan keutamaan moral. 2. Keutamaan berkaitan dengan kehendak. Keutamaan adalah disposisi yang membuat kehendak tetap cenderung kearah yang tertentu. Kerendahan hati misalnya, menempatkan kemauan saya Iank ar tang tertentu (yaitu tidak menonjolkan diri) dalam semua situasi yang saya hadapi. Karena perkaitan dengan kehendak itu maksud atau motivasi si pelaku terjadi sangat penting, sebab maksud mengarahkan kehendak. Tidak mungkin perilaku keutamaan tanpa disertai maksud baik. Tapi jika maksud saya baik, namun karena maksud baik tadi, perbuatan saya tetap baik. Misalnya, jika beberapa kali perbuatan saya ditafsirkan orang lain sebagai sombong, saya tetap rendah hati, kalo maksud saya tidak demikian. Orang lain tentu tidak bisa melihat ke dalam lubuk hati saya. Di sisi lain, jika orang lain terus-menerus menafsirkan perbuatan saya sebagai sombong, tidak masuk akal lagi bahwa maksud saya selalu baik. 3. Keutamaan diperoleh melalui jalan membiasakan diri %ank arena itu merupakan hasil latihan. Keutamaan tidak dimiliki manusia sejak lahir. Pada masa anak seorang manusia belum memiliki keutamaan. Ini sesuai dengan data-data psikologi perkembangan yang memperhatikan bahwa pada awal mula seorang anak belum mempunyai kesadaran moral (bandingkan J.Piaget dan L Kohlberg). Keutamaan terbentuk selama suatu proses pembiasaan dan latihan yang cukup panjang, dimana pendidikan tertentu memainkan peranan penting. Disini boleh ditambah lagi bahwa proses perolehan keutamaan itu disertai suatu upaya korektif, artinya, keutamaan diperoleh dengan mengoreksi suatu sifat awal yang tidak baik. Proses memperoleh keutamaan berlangsung “melawan arus”, dengan mengatasi kesulitan yang dialami dalam keadaan biasa. Keuramaan seperti keberanian, misalnya, diperoleh dengan melawan rasa takut yang lebih biasa pada manusia, bila menghadapi bahaya. Pengendalian diri sebagai keutamaan terbentuk dengan melawan kecenderungan yang bisa untuk mencari kesenangan tanpa batas. Dari uraian tadi menjadi jelas bahwa keutamaan sebagai sifat watak moral perlu dibedakan dari sifat watak non-moral. Dengan yang terakhir ini dimaksudkan sifat watak yang dimiliki manusia secara “alamiah” atau sejak dilahirkan. Bisa saja seseorang menurut kecenderungan alamiahnya bersifat

ramah atau periang. Tapi dua sifat watak non-moral itu dengan demikian belum merupakan keutamaan kebaikan hati atau riang hati. Bisa saja seseorang menurut kecenderungan alamiahnya tidak tahu bahaya, tapi dengan itu ia belum memiliki keutamaan keberanian. Namun demikian, walaupun sifat watak non moral tidak boleh disamakan dengan keutamaan, perlu diakui bahwa sidat watak yang baik semacam itu sangat bermanfaat untuk membentuk keutamaan dengan mudah dan lancar. 4. Keutamaan perlu dibedakan juga dari keterampilan (berbeda dengan keterampilan). Memang seperti halnya dengan keutamaan, keterampilan pun diperoleh melalui latihan, lagi pula berciri korektif. Seperti watak non-moral membantu memperoleh keutamaan, demikian pula bakat alamiah mempermudah membentuk keterampilan. Tapi di samping persamaan ini, ada perbedaan yang lebih menentukan. Kita bisa menyebut setidak-tidaknya empat macam perbedaan. a) Keterampilan hanya memungkinkan orang untuk melakukan jenis perbuatan yang tertentu, sedangkan keutamaan tidak terbatas pada satu jenis perbuatan saja. Seorang pemain piano, pemain bulu tangkis, penembak jitu atau pilot pesawat terbang semua memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan tertentu. Seorang yang berhasil menjadi juara bulu tangkis tentu hebat sekali di bidangnya, tapi tidak sanggup lebih dari orang lain, jika disuruh menembak jitu atau mengemudikan pesawat terbang. Tapi orang yang memiliki keberanian, kemurahan hati, kesabaran atau keutamaan apa saja tidak pernah terarah kepada jenis perbuatan tertentu saja. Sorang pemain bulu tangkis, penembak jitu, pilot pesawat terbang dan seribu satu orang lain semua bisa berkelakuan berani, murah hati atau menjalankan keutamaan lain. Dari segi jenis perbuatan, keutamaan mempunyai lingkup kemungkinan jauh lebih luas daripada keterampilan. b) Baik keterampilan maupun keutamaan berciri korektif: keduanya membantu untuk mengatasi suatu kesulitan awal. Tapi disini ada perbedaan juga. Dalam hal keterampilan, kesulitan itu bersifat teknis. Jika sudah diperoleh ketangkasan, kesulitan teknis itu teratasi. Dalam hal keutamaan, kesulitan itu berkaitan dengan kehendak. Jika menghadapi bahaya, kita cenderung melarikan diri. Dengan memperoleh keberanian, kehendak kita mempunyai kesanggupan mengatasi ketakutan.

c) Perbedaan berikut berhubungan erat dengan yang tadi. Karena sifatnya teknis, keterampilan dapat diperoleh dengan – setalah ada bakat tertentu – membaca buku petunjuk, mengikuti kursus, dan melatih diri. Sedangkan proses memperoleh keutamaan jauh lebih kompleks, sama kompleksnya dengan seluruh proses pendidikan. Tidak mudah mengatakan bagaimana persisnya cara memperoleh keutamaan, tapi pasti tidak bida dengan hanya membaca buku interuksi atau mengikuti kursus saja. d) Suatu perbedaan terakhir sudah disebut Aristoteles (384-322 S.M.) dan Thomas Aquinas (1225-1274). Perbedaan ini berkaitan dengan membuat kesalahan. Jika orang yang mempunyai keterampilan, membuat kesalahan, ia tidak akan kehilangan keterampilannya, seandainya ia membuat kesalahan itu dengan sengaja. Sedangkan membuat kesalahan dengan tidak sengaja, justru mengakibatkan ia kehilangan klaim untuk menyebut diri orang yang berketerampilan. Jika seorang pilot dengan sengaja mendaratkan pesawatnya dengan kasar(karena bermaksud mengagetkan pra penumpang, upamanya), ia tetap seorang pilot terampil, sebab ia bisa mendaratkan pesawatnya dengan halus juga. Tapi jika ia mendaratkan pesawatnya dengan kasar tanpa disengaja, ia tidak pantas disebut pilot terampil. Dengan keutamaan keadaannya persis terbalik. Jika seseorang yang baik hati dengan sengaja membuat jahat terhadap orang lain, ia tidak lagi di katakana mempunyai keutamaan kebaikan hati. Sedangkan jika tanpa disadari ia mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, dengan itu ia belum kehilangan kualiasnya sebagai orang yang berkeutamaan. 5. Semua yang dikatakan tentang keutamaan ini berlaku juga untuk lawannya. Semua yang dikatakan tentang keutamaan ini berlaku juga untuk lawannya. Dalam bahasa Inggris keutamaan disebut virtue (latin: virtus) dan untuk lawannya digunakan istilah vice (latin: vitium). Untuk yang terakhir ini dalam bahasa Indonesia bisa kita gunakan kata “keburukan”. Sebagai lawan keutamaan, keburukan pun adalah disposisi watak yang diperoleh seseorang dan memungkinkan dia bertingkah laku secara moral. Suatu perbedaan ialah bahwa keburukan tidak diperoleh dengan “melawan arus”, sebaliknya, keburukan terentuk dengan mengikuti “arus” sepontan. Tetapi perbedaan yang menentukan adalah bahwa keutamaan membuat orang bertingkah laku baik secara moral, sedangkan keburukan membuat orang bertingkah

laku buruk secara moral. Kekejutan hati adalah lawan keberanian. Kekikiran adalah lawan kemurahan hati. Dengan demikian dapat disebut keburukan untuk setiap keutamaan yang ada. Menurut W.K. Frankena, ada dua keutamaan pokok, yaitu kebaikan hati (benevolence) dan keadilan. Tradisi yang berakar dari Plato dan Aristoteles ada empat keutamaan pokok (cardinal virtues), yaitu kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri dan keadilan. Dalam abad pertengahan tradisi ini dilanjutkan oleh Thomas Aquinas dengan menambahkan tiga keutamaan lagi yang disebut teologis, yaitu iman kepercayaan, pengharapan dan cinta kasih. 3. Ethos dalam Ethos Profesi Sejalan dengan keutamaan individu yang lebih bersifat pribadi, terdapat juga suatu karakteristik yang membuat kelompok dipandang menjadi baik dalam moral yaitu ethos. Ethos menunjukkan pada ciri-ciri, pandangan, nilai yang menandai suatu kelompok. Menurut Concise Oxford Dictionary (1974), ethos didefinisikan sebagai suasana khas yang menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem. Jika berbicara tentang “ethos profesi”, ethos disini menunjukkan suasana khas yang meliputi kerja atau profesi. Dimana, hal ini menunjukkan nilai-nilai luhur dan sifat-sifat baik yang menandai suatu profesi. Di dalam suatu kelompok profesi, pastinya ada anggota dari profesi tersebut. Untuk menjadi anggota suatu kelompok profesi yang baik, maka anggota tersebut harus ditandai dengan ethos profesi tersebut (mencerminkan ethos profesinya). Ethos profesi dapat dicerminkan dalam Kode Etik suatu profesi yang bersangkutan. 4. Tiga Kategori Perbuatan Moral dalam Teori-teori Etika Dalam rangka mempelajari mutu moral dan perbuatan manusia, teori etika biasanya digunakan untuk membedakan tiga kategori perbuatan, antara lain : a) Pertama, perbuatan yang merupakan kewajiban dan harus dilakukan. Seperti mengatakan sesuatau yang benar, menghormati privacy orang lain, dan lain-lain. Kita akan dianggap baik secara moral jika melakukan perbuatan-perbuatan ini. b) Kedua, perbuatan yang dilarang secara moral dan tidak boleh dilakukan. Seperti berbohong, mengingkari janji, menyakati orang lain, dll. Kita akan dianggap buruk secara moral jika melakukan perbuatan-perbuatan ini.

c) Ketiga, perbuatan yang diizinkan secara moral atau dalam arti yang lain tidak dilarang dan tidak pula diwajibkan. Seperti bermain catur di waktu senggang, menonton siaran TV sepak bola di luar jam kerja, dan lain-lain. Perbuatan ketiga ini adalah netral dari sudut moral atau bisa disebut amoral yang artinya tidak baik dan tidak buruk juga. Menurut Bertens (2011), adanya kategorisasi perbuatan moral itu mempersempit makna dari moralitas. Masih ada perbuatan jenis lain yang tidak kalah penting dalam menentukan kualitas moral manusia, yakni, perbuatan supererogatoris. Seseorang dinilai melakukan perbuatan supererogatis apabila yang ia lakukan melampaui kewajiban seseorang meskipun tidak ada yang akan mencela jika tidak melakukannya. Sehingga perbuatan tersebut dinilai sangat terpuji. Paling luhur di bidang moral. Salah satu contoh dari perbuatan tersebut adalah seorang dokter yang secara sukarela pergi ke suatu daerah yang terjangkit wabah penyakit untuk memberikan pengobatan Cuma-Cuma. Tidak ada yang mencela atau menyalahkan dokter tersebut apabila ia tidak pergi ke daerah wabah tersebut, karena sekiranya akan berakibat buruk bagi dirinya. Lagipula, kegiatan tersebut hanya bersifat sukarela. Meskipun begitu, dokter tersebut memilih untuk melakukannya. Perbuatan dokter tersebut tidak dapat dimasukkan dalam ketiga kategori tersebut. Padahal perbuatan-perbuatan tersebut ada dan mempunyai nilai moral yang besar. Hal tersebut merupakan kritik dari tiga kategorisasi moral, yakni, perlu ditambahkan kategori perbuatan-perbuatan supererogatis sebagai perbuatan yang paling luhur diantara ketiga kategori moral tersebut. Beberapa catatan mengenai perbuatan supererogatif Perlu dicatat bahwa perbuatan supererogatif bukanlah perbuatan yang dilakukan karena dorongan alamiah, melainkan karena motivasi etis yang murni. Misalnya, seorang ibu yang tanpa berpikir panjang langsung masuk untuk menyelamatkan anaknya di rumah yang terbakar. Perbuatan tersebut tentunya sangat terpuji, akan tetapi, tidak bisa dianggap suatu perbuatan moral dalam arti yang sebenarnya, karena sumbernya adalah emosi spontan yang sudah menjadi dorongan alamiah sebagai seorang ibu. Meskipun harus diakui bahwa sulit untuk membedakan perbuatan mana yang berupa emosi spontan karena sudah menjadi dorongan alamiah atau memang karena motivasi etis yang murni.

Setelah melakukan perbuatan yang supererogatif, seseorang terkadang akan mengatakan bahwa perbuatannya itu merupakan suatu keharusan dan kewajiban sebagai bagian dari pekerjaannya. Hal itu kemudian mempersulit untuk melakukan penilaian bahwa, apakah kata “harus” dan “kewajiban” itu sendiri merupakan arti yang sebenarnya atau digunakan hanya untuk terkesan rendah hati karena perbuatannya yang diperintahkan langsung oleh hati nurani. Selain itu, seseorang yang melakukan perbuatan supererogatif tidak akan menuntut orang lain melakukan hal yang sama dengan dirinya dalam situasi yang sejenis. 5. Orang Kudus dan Pahlawan Dalam sebuah artikel, filsuf Inggris J.O. Urmson menjelaskan bahwa kata-kata “kudus” dan “pahlawan” mempunyai makna etis juga. Dalam artikel tersebut, terdapat hubungan erat antar dua kata ini. Ada tiga situasi dimana seseorang dapat disebut kudus atau pahlawan dalam arti ekslusif etis. Situasi pertama kita menyebut seseorang kudus adalah ketika ia melakukan kewajibannya dimana banyak orang tidak akan melakukan kewajiban mereka, karena adanya keinginan tak teratur dan mengutamakan kepentingan diri sendiri. Misalnya orang yang jujur dan tidak melakukan korupsi, padahal di sekelilingnya banyak orang melakukan korupsi. Sedangkan kita menyebut seseorang pahlawan jika ia melakukan kewajiban dimana banyak orang tidak melakukan kewajiban mereka, karena adanya teror, ketakutan, dan kecenderungan alamiah untuk mempertahankan hidup. Misalnya seorang prajurit di medan perang yang tidak meninggalkan posnya, walaupun menghadapi bahaya maut. Pada situasi pertama ini, seseorang disebut kudus dan pahlawan karena adanya disiplin diri yang luar biasa yang tidak ditemukan pada kebanyakan orang. Walaupun dia ingin melakukan seperti kebanyakan orang, tapi dia mampu menekan keinginannya karena displin diri yang kuat tersebut, Situasi kedua kita menyebut seseorang kudus dan pahlawan adalah ketika ia melakukan kewajibannya dimana banyak orang tidak akan melakukan kewajiban mereka namun bukan dikarenakan adanya disiplin diri, melainkan memiliki keutamaan dalam hal itu. Misalkan seseorang mampu mengatasi ketakutannya bukan karena disiplin namun karena dia sudah memiliki sifat utama berani. Pada situasi kedua ini, seorang kudus atau pahlawan akan lebih mudah dan tanpa usaha keras melakukan kewajibannya jika dibandingkan dengan situasi pertama.

Situasi ketiga kita berjumpa dengan orang kudus dan pahlawan dalam arti yang lebih istimewa. Yaitu dimana dia melakukan sesuatu yang melebihi kewajibannya. Misalnya seorang dokter yang dengan sukarela pergi ke daerah yang dilanda penyakit menular tanpa mempedulikan kerugian bagi kesehatan. Yang mana jika pun dokter tersebut tidak pergi, dia tidak akan ditegur dan dicela, karena toh banyak juga dokter lain yang tidak pergi ke daerah tersebut. Perlu dicatat bahwa yang dilakukan dokter tersebut secara sukarela bukan merupakan tugas atau paksaan.

BAB VII: BEBERAPA SISTEM FILSAFAT MORAL 1. Pandangan Hedonisme sebagai Teori Etika

Pandangan hedonism pada dasarnya adalah mencari kesenangan. Menurut Atistippos, yang sungguh baik bagi manusia adalah kesenangan badani, aktual, dan individual. Kesenangan badani tidak lain adalah gerak dalam badan. Gerak halus adalah kesenangan, gerak kasar adalah ketidaksenangan (rasa sakit), dan tidak ada gerak adalah netral (tidur). Atistippos mengatakan bahwa kesenangan adalah kenikmatan kini dan disini, bukan kesenangan di masa lalu ataupun masa mendatang. Menurut Epikuros, kesenangan terdiri dari 3 keinginan, yaitu keinginan alamiah yang perlu (makanan), keinginan alamiah yang tidak perlu (makanan enak), dan keinginan yang sia-sia (kekayaan), dimana dari ketiganya hanya keinginan pertama yang harus dipuaskan dan menghasilkan kesenangan paling besar. Sehingga Epikuros menganjurkan “pola hidup sederhana”, dimana orang perlu sedapat mungkin hidup terlepas dari keinginan, untuk mencapai Ataraxia (keadaan jiwa seimbang, tidak terganggu oleh halhal lain). Hal ini juga ditegaskan oleh Atistippos bahwa ada batas untuk mencari kesenangan, yaitu perlunya pengendalian diri. Perlu mempergunakan kesenangan dengan baik dan tidak membiarkan diri terbawa olehnya. Kritik yang dikemukakan untuk teori ini, yaitu: a) Apakah manusia selalu mencari kesenangan? Apakah kesenangan betul-betul

menjadi motivasi terakhir dalam hidup? b) Argumen hedonisme tidak dipertanggungjawabkan, dengan menganggap bahwa kodrat manusia adalah mencari kesenangan, sehingga sampai pada menyetarakan kesenangan dengan moralitas yang baik. Pada kenyataannya, kesenangan saja tidak cukup untuk menjamin sifat etis suatu perbuatan.

c) Hedonis mengalami kesalahan konsepsi tentang tentang kesenangan, hedonis menganggap sesuatu adalah baik karena disenangi. Padahal sebenarnya sesuatu tidak menjadi baik karena disenangi, namun manusia merasa senang karena memperoleh sesuatu yang baik. d) Hedonisme mengandung suatu egoisme etis yang mengatakan bahwa manusia

tidak mempunyai kewajiban moral membuat sesuatu yang lain daripada yang terbaik bagi dirinya sendiri. 2. Pandangan Eudemonisme Aristoteles Aristoteles (384-322 S.M.), dalam bukunya, Ethika Nikomakheia menegaskan bahwa dalam setiap kegiatannya manusia mengejar suatu tujuan yang baik bagi dirinya. Sering kali juga kita mencari suatu tujuan untuk mencapai suatu tujuan lain. Menurut Aristoteles, semua orang akan menyetujui bahwa tujuan tertinggi adalah kebahagian (eudaimonia). Tetapi jika semua orang mudah menyepakati kebahagian sebagai tujuan terakhir dari hidup manusia, itu belum memecahkan semua kesulitan, karena dengan kebahagiaan mereka mengerti banyak hal yang berbeda-beda. Seseorang mencapai tujuan akhir dengan menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan begitu, manusia akan mencapai tujuan terakhirnya atau kebahagiaan. Apa yang menjadi kelemahan pandangan ini, khususnya dalam kaitannya dengan keutamaan? a. Kelemahan ajaran Aristoteles ini adalah daftar keutamaan yang disebut oleh

Aristoteles bukan merupakan hasil pemikirannnya sendiri tetapi mencerminkan pandangan etis dari masyarakat Yunani pada waktu itu dan lebih khusus lagi mencerminkan golongan atas dalam masyarakat Athena.Selain itu dalam setiap kebudayaan dan setiap periode sejarah akan memiliki keutamaan-keutamaan sendiri, yang belum tentu sama dalam kebudayaan atau periode sejarah lain. b. Kritik lain adalah menyangkut pemikiran Aristoteles tentang keutamaan sebagai

jalan tengah antara dua ekstrem. Apakah keutamaan selalu merupakan jalan tengah antara “kurang” dan “terlalu banyak”. Misalnya keutamaan seperti pengendalian diri. Aristoteles mengalami kesulitan dalam menjelaskan keutamaan ini.

Perbuatan

makan

terlalu

banyak

bertentangan

dengan

keutamaan

pengendalian diri. Tapi jika manusia makan terlalu sedikit apakah itu bisa disebut sebagai pelanggaran keutamaan? Agaknya sulit dikatakan demikian, karena

perbuatan seperti berpuasa justru dianggap sebagai bentuk pelaksanaan pengendalian diri. c. Dalam ajaran Arisitoteles ini, kita belum bisa melihat paham hak manusia dan persamaan hak semua manusia. Karena, ia malah membenarkan secara rasional bahwa beberapa manusia menurut kodratnya adalah budak. Tapi yang harus ditekankan disini adalah pandangan Aristoteles muncul pada zaman Yunani kuno. d. Etika Aristoteles dan ajarannya tentang keutamaan tidak begitu berguna untuk memecahkan dilema moral besar yang kita hadapi sekarang misalnya, resiko penggunaan tenaga nuklir,bayi tabung, percobaan medis dengan embrio, dan sebagainya. Pandangan Aristoteles tentang keutamaan lebih cocok untuk menilai kadar moral seseorang berdasarkan perbuatan-perbuatannya, termasuk hidup moralnya sebagai keseluruhan. 3. Utilitarianisme Dua tokoh yang mencetuskan adalah David Hume (1711-1776), yang merupakan filsuf Skotlandia dan bentuk yang lebih matang berasal dari filsuf Inggris yaitu Jeremy Bethan (1748-1832). Dalam bukunya yang berjudul Introduction to the Principle of Morals and Legislation (1789) Bethan menjelaskan bahwa tujuan utilitarianisme adalah untuk memperbarui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Secara garis besar, utilitarianisme ingin memajukan kepentingan warga negara. Bethan mengusulkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan berat tidaknya pelanggaran dan diukur berdasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat. Bethan sampai pada gambaran umum tentang utilitarianisme yang berbunyi: the greatest happiness of the greatest number atau kebahagian terbesar dari jumlah orang terbesar.

Berikut adalah kekuatan dan kelemahan utilitarianisme: 

Kekuatan: a) Menggunakan sebuah prinsip yang jelas dan rasional b) Teori ini memperhatikan hasil perbuatan, kita bisa secara spontan menilai

suatu perbuatan. Kesan spontan terhadap hasil perbuatan menentukan kualitas etis perbuatan tersebut. Perbuatan yang mempunyai akibat jelek (contoh :

dapat mencelakakan orang lain) memiliki peluang lebih besar untuk dianggap secara etis jelek. 

Kelemahan: a) Terdapat loncatan besar yang tidak konsekuen dan tidak ada penjelasan lebih lanjut, yaitu dalam terminologi “jumlah terbesar”. Karena tidak bisa sematamata demikian. Contoh: jika suatu mayoritas adalah seorang pemabuk, sedang minoritas bukan pemabuk. Maka menurut utilitarianisme, mabuk merupakan perbuatan etis, karena lebih banyak orang yang mendapatkan kesenangan dengan mabuk daripada yang tidak. b) Tidak menjamin apapun bahwa kebahagiaan bisa dibagi juga dengan adil. Tapi

kenyataannya justru menunjukkan belum diatur dengan baik karena tidak semua memiliki hidup yang layak. Pandangan Utilitarianisme Aturan Dua macam jenis utilitarianisme : utilitarianisme perbuatan dan utilitarianisme aturan. Utilitarianisme perbuatan adalah mengacu pada kodrat manusia yang terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Kebahagiaan yang menjadi norma etis adalah kebahagiaan semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan itu menyangkut seluruh umat manusia, dan moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan memperhatikan kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan manusia. Sedangkan utilitarianisme aturan memandang bahwa prinsip kegunaan tidak harus diterapkan atas salah satu perbuatan, melainkan atas atura-naturan moral yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia. Jika pada utiltarisme perbuatan, memandang sisi “ Apakah akan diperoleh kebahagiaan paling besar untuk paling banyak orang, jika seseorang menepati janjinya dalam situasi tertentu?”, lain halnya dengan utilitarianisme aturan yang memandang sisi “ Apakah aturan moral tentang seseorang yang perlu menepati janjinya paling berguna bagi masyarakat? Atau paling membuat kebahagiaan paling banyak orang?”. Sehingga, perbuatan baik secara moral dikatakan baik apabila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat. 4. Pandangan Immanuel Kant dalam Teori Deontologi

Deontologi memandang etika yang mengukur baik tidaknya suatu perbuatan berdasarkan pada maksudseseorang dalam melakukan perbuatan tersebut. Menurut Kant, yang bisa disebutbaik dalam arti sesungguhnya hanyalah kehendak yang baik. Kehendak yang baik adalah jika dilakukan karena kewajiban, bukan dilandasi oleh suatu maksud atau motif lain, seberapa terpujinya motif itu. Suatu perbuatan bersifat moral, jika dilakukan semata-mata karena hormat untuk hukum moral (kewajiban). Bertindak sesuai dengan kewajiban oleh Kant disebut Legalitas. Dengan legalitas, maka seseorang memenuhi norma hukum. Kekuatan dan Kelemahan Teori Deontologi Kant: Kekuatan : a) Inti deontologi cocok dengan pengalaman moral manusia, terutama tampak dalam

hati nurani manusia. Manusia memang sering merasa terikat dengan kewajiban dalam perilaku moral sehingga tidak dapat disangkal bahwa kewajiban merupakan aspek penting dalam kehidupan moral manusia. Manusia dikatakan memiliki moral yang baik jika bertindak sesuai nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku di masyarakat sehingga teori ini cocok dengan pengalaman moral manusia. b) Menjamin otonomi dan keluhuran martabat manusia. Etika deontologi Kant menekankan peranan akal budi manusia sebagai sumber hukum yang wajib ditaati secara mutlak, menolak segala bentuk heteronomi atau penentuan dari luar. Dalam hal ini Kant juga menemukan tentang kebebasan manusia. Otonomi sama dengan kebebasan artinya kesanggupan untuk bertindak terlepas dari penguasaan oleh sebab-sebab asing. Tetapi bebas disini menurut Kant adalah manusia bebas melakukan apapun tetapi tetap mentaati hukum moral.

Kelemahan: a. Sistem moral Kant merupakan suatu etika yang kaku. Terkesan bahwa manusia

berkelakuan baik hanya semata-mata melakukannya karena kewajiban manusia untuk berbuat baik bukan karena spontanitas yang dimiliki manusia.

b. Teori moral Kant tidak mengenal adanya pengecualian, ada norma ada kewajiban

yang mengikat mutlak sehingga harus dilakukan apapun akibatnya. Sebagai contoh Kant mewajibkan manusia selalu mengatakan hal yang sebenarnya dalam situasi apapun dan tidak pernah boleh berbohong. Padahal terkadang ada situasisituasi pada diri manusia yang mengharuskannya untuk berbohong untuk menghindari konsekuensi yang buruk. Koreksi W.D. Ross terhadap Deontologi Kant Ross memberikan pandangan mengenai kewajiban yang selalu kewajiban prima facie (pada pandangan pertama), artinya, suatu kewajiban untuk sementara, dan hanya berlaku sampai muncul kewajiban yang lebih penting dibanding kewajiban pertama. Ketika menghadapi dua kewajiban sekaligus, manusia memakai penalaran mereka untuk mencari alasan rasional dan memilih kewajiban mana yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu.

BAB VIII: MASALAH ETIKA TERAPAN DAN TANTANGANNYA BAGI ZAMAN KITA 1. Etika Sedang Naik Daun Etika terapan atau yang biasa disebut filsafat terapan, saat ini telah banyak membahas tentang masalah-masalah yang sangat praktis. Jika kita melihat ke belakang, etika justru jarang menyinggung persoalan konkret dan aktual. Etika terapan ini muncul dari kepedulian etis yang mendalam, hal ini dipicu oleh beberapa faktor yaitu: 1. Perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Terciptanya semacam ”iklim moral” yang mengundang minat baru untuk etika. Selain itu, berbagai permasalahan yang dihadapi dan kasus-kasus baru yang berkembang di kehidupan sosial manusia, juga membuat berkembangnya ilmu etika terapan. Beberapa diantaranya adalah: 1. Munculnya perjuangan hak-hak kewarganegaraan di Amerika Serikat, khususnya persamaan hak bagi golongan kulit hitam.

2. Adanya gerakan kuat yang menuntut persamaan hak antara pria dan wanita. 3. Terjadinya “revolusi mahasiswa” di beberapa Negara bagian Barat, dengan puncaknya di Prancis pada Mei 1968. Etika terapan bukan hal baru dalam sejarah filsafat moral. Sejak Plato dan Aristoteles, etika merupakan filsafat praktis artinya filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperlihatkan apa yang harus kita lakukan. Etika terapan mengalami masa kejayaan yang ditandai dengan berkembangnya etika terapan melalui berbagai situasi dan kegiatan diantara lain: 1. Di banyak tempat di seluruh dunia setiap tahun diadakan kongres dan seminar tentang masalah-masalah etis. 2. Telah didirikan cukup banyak institut, di dalam maupun di luar kalangan perguruan tinggi, yang khusus mempelajari persoalan-persoalan moral. 3. Terutama di Amerika Serikat, etika dalam salah satu bentuk seringkali dimasukkan dalam kurikulum di perguruan tinggi. 4. Terdapat suatu banjir publikasi tentang etika terapan yang tidak pernah terpikirkan beberapa dekade yang lalu. 5. Pada dekade-dekade terakhir ini tidak jarang jasa ahli etika diminta untuk mempelajari masalah-masalah yang berimplikasi moral. 2. Beberapa Bidang Garapan bagi Etika Terapan Etika terapan terbagi menjadi beberapa, yaitu: 1. Makroetika. Makroetika berbicara masalah-masalah moral pada skala besar. Misalnya: ekonomi dan keadilan, lingkungan hidup, dan alokasi sarana pelayanan kesehatan. 2. Mikroetika. Mikroetika membicarakan pertanyaan-pertanyaan etis dimana individu terlibat. Misalnya: kewajiban seorang dokter terhadap pasiennya atau kewajiban pengacara terhadap kliennya. 3. Mesoetika. Mesoetika menyoroti masalah-masalah etis yang berkaitan dengan suatu kelompok atau profesi. Misalnya: kelompok ilmuwan, profesi wartawan, dan sebagainya.

Bidang garapan dalam etika juga meliputi berbagai aspek, yaitu: 1. Etika individual, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap dirinya. 2. Etika sosial, yaitu memandang kewjiban manusia sebagai anggota masyarakat. 3. Etika Terapan dan Pendekatan Multidisipliner Salah satu ciri etika terapan sekarang ini adalah kerjasama antara etika dan ilmu-ilmu lain. Etika terapan tidak bisa dijalankan dengan baik tanpa adanya kerjasama tersebut, karena ia harus membentuk mempertimbangkan bidang-bidang yang berada diluar keahliannya. Oleh karena itu, pelaksanaan etika terapan menggunakan perlu menggunakan pendekatan multidisipliner. Pendekatan multidisipliner sendiri merupakan usaha pembahasan tentang tema yang sama oleh berbagai ilmu, sehingga semua ilmu memberikan sumbangan yang satu disamping yang lain. Pendekatan multidisipliner membutuhkan usaha yang lebih realistis dan cukup sulit dilakukan. Pendekatan interdispliner adalah kerja sama antara beberapa ilmu tentang tema yang sama dengan maksud mencapai suatu pandangan terpadu. Pendekatan interdisipliner dijalankan dengan cara lintas disiplin. Terdapat dua efek keterbatasan peranan etika yang terbatas ditengah ilmu-ilmu lain, yaitu: 1. Etika terapan sering dipraktekkan tanpa mengikutsertakan etikawan profesional. 2. Etika semakin keluar dari keterasingannya, terpaksa harus melepaskan diri dari konteks akademis yang eksklusif, dan memasuki suatu kawasan yang lebih luas. 4. Kasuistik Kasuistik dimaksudkan untuk memecahkan kasus-kasus konkret di bidang moral dengan menerapkan prinsip-prinsip etis yang umum. Kasuistik menjadi cara yang begitu popular untuk menangani masalah moral karena kasuistik diakui sebagai metode yang efisien untuk mencapai kesepakatan di bidang moral. Jika orang berangkat dari teori, jauh lebih sulit untuk sampai pada kesepakatan. Kasusitik begitu menarik karena mengungkapkan sesuatu tentang kekhususan argumentasi dalam etika. Penalaran moral berbeda dengan penalaran matematis dan ilmu alam yang selalu dilakukan dengan cara yang sama. Sifat penalaran moral menunjukkan dua hal:

1. Kasuistik secara implisit mengandaikan bahwa relativisme moral tidak bisa dipertahankan. Seandainya setiap kasus mempunyai kebenaran etis maka tidak akan dibutuhkan kasuistik. 2. Prinsip-prinsip etis tidak bersifat absolut, sehingga tidak bisa diterapkan tanpa memperhatikan situasi konkret. Sebagaimana arti sebuah kata/kalimat bisa berubah karena konteksnya. Uraian tentang etika terapan sekarang ini, seringkali disertai dengan pembahasan kasus. Kasusitik sudah banyak digunakan dalam beberapa bidang, diantaranya: 1. Etika biomedis. Ilmu kedokteran menerapkan prinsip-prinsip ilmiah pada kasuskasus konkret. Sebelum membuat diagnosis, seorang dokter akan membuat anamnesis (riwayat kasusnya) terlebih dahulu. 2. Bidang hukum. Dalam konteks kehakiman situasi khusus klien memainkan peran penting (hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan). 3. Etika bisnis. Ilmu manajemen modern banyak dipraktekkan dengan menganalisis kasus-kasus konkret. 5. Kode Etik Profesi Sudah lama kode etik diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Salah satu kelompok masyarakat tersebut adalah kelompok profesi tertentu. Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang memilki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Profesi terbentuk karena latar belakang pendidikan yang sama dan bersama-sama memiliki keahlian yang tertutup bagi orang lain. Dengan demikian profesi menjadi suatu kelompok yang mempunyai kekuasaan tersendiri dan karena itu mempunyai tanggung jawab khusus. Dengan adanya kode etik, kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Agar etik dapat berfungsi dengan baik, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan: 1. Kode etik itu dibuat oleh profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif jika dibuat dari instansi pemerintah atau dari instansi lain. Hal tersebut terjadi karena kode etik tersebut akhirnya tidak dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang dihidupi oleh profesi itu sendiri. Selain itu kode etik harus merupakan hasil dari pengaturan diri masing-masing profesi. 2. Pelaksanaannya harus diawasi terus menerus. Pada umumnya kode etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar. Kasus-kasus pelanggaran akan dinilai dan ditindak oleh suatu “dewan kehormatan” atau komisi yang dibentuk secara khusus untuk itu. Selain itu, dengan dibentuknya kode etik berdasarkan pengaturan diri masing-masing profesi maka mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kode etik tersebut. 6. Etika di depan Ilmu dan Teknologi Metode ilmu pengetahuan memang otonom dan tidak boleh dicampuri oleh pihak lain, entah itu terjadi atas nama nilai moral, nilai keagamaan, pertimbangan nasional atau alasan apapun juga. Gambaran tentang situasi ilmu dan teknologi bagi banyak orang cenderung pesimistis. Tapi bagi beberapa orang setidaknya ada inti kebenaran di dalamnya. Kesulitan yang dialami etika untuk memasuki kawasan ilmiah dan teknologi bisa memperkuat lagi kesan itu. Contoh pengalaman peneliti Amerika, Thomas Grissom. Hati nuraninya mendesak kita untuk berhenti bekerja dalam proyek pengembangan senjata nuklir. Akan tetapi ia sadar bahwa tempatnya akan diisi oleh orang lain karena bagaimanapun juga proyek itu berjalan terus. Banyak orang mendapat kesan bahwa proses pengembangan ilmu dan teknologi seolah-olah kebal terhadap tuntutan etis. Begitulah yan terjadi, memperhatikan segi-segi etis tidak menjadi tugas ilmu pengetahuan sendiri, melainkan tugas manusia di balik ilmu dan teknologi tanpa mengorbankan ilmu itu sendiri. Perkembangan pesat di bidang ilmu dan teknologi mempunyai kedudukan yang penting. Dengan ilmu dan teknologi memungkinkan kita untuk menguasai dan memanfaatkan daya-daya alam. Salah satu dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi dari segi etis adalah ambivalensi kemajuan ilmiah.

Kemajuan yang dicapai berkat ilmu dan teknologi saat ini bersifat ambivalen yang berarti di samping terdapat dampak-dampak positif, tetapi juga terdapat akibat-akibat negatif. Problematik dan kesulitan yang terjadi akibat kemajuan ini sering mempunyai konotasi etis. Salah satu contohnya adalah nuklir. Dengan nuklir kita bisa menghasilkan energy untuk meghidupi manusia. Di sisi lain, dengan adanya bom nuklir ini ternyata manusia memiliki kemungkinan yang mengerikan untuk memusnahkan kehidupan seluruh bumi. Penggunaan teknologi tanpa batas dalam industri modern akhirnya membahayakan kelangsungan hidup itu sendiri. Karena yang dibawakan oleh ilmu dan teknologi modern bukan saja kemajuan, melainkan juga kemunduran dan bahkan kehancuran. Hal ini dapat terjadi jika manusia tidak segera membatasi diri. 7. Metode Etika Terapan Dalam melakukan metode etika terapan, tidak ada metode yang benar-benar paten. Banyak sekali variasi metode yang dapat digunakan. Akan tetapi, semua metode tersebut harus memiliki empat unsur ini, yaitu: 1. Dari sikap awal menuju refleksi Dalam membentuk pandangan tentang masalah etis apapun pasti kita sudah memiliki sikap awal entah pro, konta, netral ataupun tidak acuh. Sikap awal ini bertahan sampai ada peristiwa/keadaan yang membuat kita berefleksi. Saat kita berefleksi itulah maka kita akan menemukan pentingnya hal tersebut untuk dibahas lebih mendalam. 2. Informasi Berikutnya, kita perlu untuk mancari kenyataan yang bersifat objektif. hal ini perlu dilakukan karena sikap awal yang kita miliki bersifat subjektif, maka kita perlu mencari hal yang lebih objektif. hal ini dapat ditemukan melalui informasi. Informasi ini hanya bisa diberikan oleh ahli-ahli dalam bidangnya yang berwawasan luas. Informasi merupakan alasan terpenting mengapa etika terapan harus dijalankan dalam konteks kerjasama multidisipliner. 3. Norma-norma moral

Setelah kita menemukan informasi-informasi yang objektif, kita juga perlu untuk membandingkan hal tersebut dengan norma-norma moral. Norma moral yang dimaksud adalah yang relevan dengan topik atau bidang khusus yang dibahas. Contoh prinsip normative dalam etika biomedis: berbuat baik, tidak merugikan, menghormati otonomi manusia, dan keadilan. Norma tersebut harus diterima oleh semua orang agar berlaku untuk kasus atau bidang tertentu. 4. Logika Terakhir, Uraian yang diberikan sebagai kesimpulan dalam etika terapan harus bersifat logis. Logika dapat memperlihatkan bagaimana kesimpulan etis tersebut tahan uji. Logika dapat menunjukkan kesalahan penalaran/inkonsistensi dalam argumentasi. Logika memungkinkan untuk menilai definisi dan klasifikasi yang dipakai dalam argumentasi.