ANALISA KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PELAPORAN KORPORAT
MAKALAH
Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Perkuliahan Pendidikan Profesi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
DISUSUN OLEH : Muhammad Aliza Shofy Wima Rakayana
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG 2017
Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah
1. A.
Pengertian Analisa
Analisa berasal dari kata Yunani kuno analusis yang artinya melepaskan. Analusis terbentuk dari dua suku kata, yaitu ana yang berarti kembali, dan luein yang berarti melepas. Sehingga apabila di gabungkan maka artinya adalah melepas kembali atau menguraikan. Kata anlusis ini di serap kedalam bahasa inggris menjadi analysis yang kemudian di serap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi analisis (www.kamusq.com). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III (2001), arti dari kata analisa di antaranya adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yg tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan menurut Wikipedia.com, analisis diartikan sebagai proses memecah topik yang kompleks atau substansi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik atau mendalam terhadap hal tersebut. Menurut kamusqu.com, analisa atau analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau b enda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Jadi pada intinya analisa adalah suatu proses menguraikan sesuatu hal menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau unsur-unsur pembentuknya, dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas hal tersebut. Kata analisa atau analisis atau analysis di gunakan dalam berbagai bidang, tidak terkecuali dalam bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Analisis laporan keuangan ( atau analisis keuangan ) merupakan proses memahami risiko dan profitabilitas perusahaan (bisnis , sub – bisnis atau proyek ) melalui analisis informasi keuangan yang telah dilaporkan , dengan menggunakan alat akuntansi yang berbeda dan teknik (www.wikipedia.com) . Analisis laporan keuangan sendiri terdiri dari 1 ) Merumuskan laporan keuangan yang dilaporkan , 2 ) Analisis dan penyesuaian kesalahan pengukuran, dan 3 ) Analisis rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan dirumuskan dan disesuaikan .
1. B.
Cakupan Analisis Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah
Terkait dengan analisa laporan keuangan yang telah kita bahas sebelumnya, maka proses analisa terkait dengan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dapat dilakukan dengan menganalisa unsur-unsur yang terdapat dan membentuk APBN, dapat pula dengan menganalisa pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN tersebut dalam laporan keuangan pemerintah (LKPP), atau dapat pula analisa dikaitkan dengan pengalokasian APBN ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan masih banyak lagi yang lainnya.
1. C.
Arti Laporan Keuangan/Anggaran
Menurut www.id.wikipedia.org, Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Menurut Baridwan (1999: 17) laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan serta arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Jadi pada dasarnya laporan keuangan adalah suatu ringkasan yang memuat informasi tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau perusahaan dalam satu periode tertentu, umumnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan, yang mana informasi tersebut dijadikan salah satu pertimbangan dalam pembuatan keputusan para stakeholders perusahaan. Laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuan gan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan arus kas. Laporan keuangan pada umumnya terdiri dari: 1. Laporan Laba / Rugi 2. Laporan Perubahan Ekuitas 3. Neraca 4. Laporan Arus Kas 5. Catatan Atas Laporan Keuangan Menurut id.wikipedia.org anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran me njadi hal penting dalam sebuah proses perencanan. Anggaran belanja atau budget umumnya merujuk pada daftar rencana seluruh biaya dan pendapatan. Anggaran belanja merupakan konsep penting dalam ekonomi mikro, yang menggunakan garis anggaran untuk mengilustrasikan penjualan antara dua barang atau lebih. Dengan kata lain, anggaran belanja merupakan rencana organisasi yang dinyatakan dalam istilah moneter. Terdapat berbagai jenis anggaran belanja, yakni anggaran belanja penjualan, anggaran belanja produksi, anggaran belanja tunai, anggaran belanja pemasaran, anggaran belanja proyek, anggaran belanja pendapatan, dan anggaran belanja ekspeditur. Tujuan anggaran adalah:
1. Menyediakan perkiraan pendapatan dan ekspeditur, yakni membangun model bagaimana bisnis dapat berjalan secara finansial jika menjalankan strategi, p eristiwa, dan rencana tertentu. 2. Memungkinkan operasi keuangan bisnis yang sebenarnya untuk diukur terhadap perkiraan. 3. D.
Arti Laporan Keuangan Pemerintah dan Anggaran Pemerintah
Laporan Keuangan pemerintah Pusat (LKPP) adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara selama suatu periode yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Tujuan Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan: a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah; c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya; e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya; f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Angaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat/daerah)yang menggambarkn perbandingan antara anggaran dan
realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. 1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. (c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. 1. Laporan Operasional
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsu r yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. (c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. 1.
Laporan Arus Kas
Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah. (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah. 1.
Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 1. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut: (a) Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi; (b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
(c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target; (d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; (e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; (f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; (g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, 5 yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran. Dalam sektor pemerintahan kita mengenal adanya Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). APBN ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN tahun 2013 ini disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012, yang kemudian diikuti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2013. APBN yang telah disahkan menjadi Undang-Undang ini kemudian dipidatokan oleh presiden pada tanggal 16 Agustus, bersamaan dengan pertanggungjawaban keuangan negara berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). APBN kemudian dalam pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Adapun tahapan penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN adalah sebagai berikut:
Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambatlambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR . Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya. Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Struktur APBN terdiri atas:
1. Penerimaan APBN, diperoleh dari berbagai sumber yaitu : 2. Penerimaan pajak yang meliputi : 1. Pajak Penghasilan (PPh). 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 3. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB). 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) & Cukai. 5. Pajak lainnya seperti Pajak Perdagangan (bea masuk dan pajak/pungutan ekspor). 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi : 1. Penerimaan dari sumber daya alam. 2. Setoran laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 3. Penerimaan bukan pajak lainnya. 4. Belanja APBN, terdiri atas dua jenis: 5. Belanja Pemerintah Pusat, adalah belanja yang digunakan untuk membia yai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan). Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Pembiayaan Bunga Utang 5. Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM 6. Belanja Hibah 7. Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana). 8. Belanja Daerah, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja Pemerintah Daerah meliputi: 1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum 3. Dana Alokasi Khusus 4. Dana Otonomi Khusus.
1. Pembiayaan APBN, meliputi: 2. Pembiayaan Dalam Negeri, meliputi Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara. 3. Pembiayaan Luar Negeri, meliputi: 1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek 2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium. Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu: 1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah. 2. Pertumbuhan ekonomi tahunan (%). 3. Inflasi (%). 4. Nilai tukar rupiah per USD. 5. Suku bunga SBI 3 bulan (%). 6. Harga minyak indonesia (USD/barel). 7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari). Fungsi APBN
APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhanekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. 1. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
2. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Bila suatu pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka negara dapat membuat rencana-rencana untuk medukung pembelanjaan tersebut. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar. Maka, pemerintah dapat mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut a gar bisa berjalan dengan lancar. 3. Fungsi pengawasan, berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu dibenarkan atau tidak. 4. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan 6. Fungsi stabilisasi, memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Prinsip penyusunan APBN
Berdasarkan aspek pendapatan, prinsip penyusunan APBN ada tiga, yaitu: 1. Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. 2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. 3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah: 1. Hemat, efesien, dan sesuai dengan kebutuhan. 2. Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. 3. Semaksimah mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Azas penyusunan APBN APBN disusun dengan berdasarkan azas-azas: 1. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri. 2. Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas. 3. Penajaman prioritas pembangunan 4. Menitik beratkan pada azas-azas dan undang-undang negara
DAFTAR PUSTAKA Baridwan, Zaki. 1999. Intermediate Accounting Edisi Tujuh. BPFE: Yogyakarta.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edidi Keempat . PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia: Jakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
