Makalah Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bali

MAKALAH ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BALI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BALI MAKALAH untuk  memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sector Publik Yang dibina oleh ibu Sawitri Oleh: Syahrul Mubarok (100422406596) Dwi Wahyu Novitasari. (100422405371) Wayaniar Ramadhani (100422406603) Lendra Yuliananda (100422405372) Prima Alfasinda (100422406607) UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI Februari 2012 KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan limpahan karuniaNya kami dapat menulis dan menyelesaikan makalah ini. Makalah ini membahas tentang “Analisis Laporan Keuangan Daerah pada Provinsi Bali”. Penulisan ma kalah ini untuk  memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diberikan oleh Ibu Sawitri Dwi Prastiti. Makalah ini juga ditulis untuk memberikan pemahaman bagi mahasiswa tentang akuntansi pada laporan keuangan khususnya dalam Laporan Keuangan Daerah pada Provinsi Bali yang akan dibahas dalam makalah ini. Dalam penyusunan makalah ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Ibu Sawitri Dwi Prastiti, sebagai dosen pengajar mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan makalah ini 2. Teman –  Teman – teman teman mahasiswa offering OO yang telah membantu dan mendukung penulisan makalah ini dengan doa dan dorongan motivasi. 3. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, semoga bantuannya mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih  jauh dari kesempu kesempurnaan rnaan baik dari dari bentuk bentuk penyusunan penyusunan maupun maupun materinya. materinya. Kritik konstruktif konstruktif dari dari pembaca sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada kita sekalian. Malang,27 Februari 2012 Penulis BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu lembaga. Baik dalam perusahaaan maupun pemerintah daerah, baik yang bersifat profit motif maupun non-profit motif akan mempunyai perhatian yang sangat besar di bidang keuangan, terutama dalam perkembangan globalisasi yang semakin maju, menimbulkan persaingan antara perusahaan maupun pemerintah pun semakin ketat. Untuk dapat semakin berkembang, khususnya pemerintah daerah, pemerintah daerah harus mencermati dan menganalisis kinerja pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran secara umum sebuah pemerintah daerah. Laporan ini diterbitkan tahunan, semesteran, triwulanan, bahkan harian. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil akhir dari proses akuntansi selama periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para pemakai di dalam menilai kinerja keuangan pemerintahan daerah sehingga dapat mengambil keputusan dengan tepat. Laporan keuangan dapat dianalisis untuk melihat kondisi pemerintah daerah, jenis analisis bervariasi sesuai dengan kepentingan pihak-pihak yang melakukan analisis. Salah satu teknis analisis laporan keuangan pemerintah daerah yaitu analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio likuiditas untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya baik jangka panjang maupun  jangka pendek pendek dengan dengan menggunkan menggunkan total total aktiva yang yang dimiliki dari dari sudut pandang pandang kreditur. kreditur. Penilaian kinerja yang dilihat dari hasil laporan keuangan digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menganalisis dua aspek, yaitu kinerja financial dan kinerja non-

financial. Pengukuran kinerja keuangan sangat berguna untuk membandingkan kerja pemerintah dengan pemerintah yang lainnya sehingga dapat dilakukan suatu tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaikinya. Tanpa perbandingan, tidak akan diketahui apakah kinerja atau perintahan mengalami perbaikan atau sebaliknya yaitu menunjukkan penurunan. Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang teah dicapai oleh suatu pemerintah daerah. Dimana informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh pihak  intern maupun pihak ekstern. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI: 2004). Atas dasar latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis laporan keuangan dengan mengunakan pihak stakeholder kreditur dan debitur sebagai pemegang kepentingan. Dan nantinya akan menggunakan rasio yang berhubungan dengan kedua stakeholder tersebut. Dengan mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Bali yang merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan tingkat profitabilitas tinggi dan merupakan orgnisasi sektor publik yang sangat baik dalam melaksanakan tujuan organisasinya yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAHAN DAERAH BALI TAHUN 2009-2010 1.2 Perumusan masalah 1. Bagaimana posisi Laporan Keuangan provinsi Bali pada tahun 2009 – 2010? 2. Siapa saja stakeholder yang berkepentingan dengan hasil Laporan Keuangan pada provinsi Bali? 3. Rasio apa saja yang digunakan oleh stakeholder untun membantu menganalisa Laporan Keuangan provinsi Bali? 4. Bagaimana keadaan Laporan Keuangan provinsi Bali apabila di analisis dengan menggunakan kerangka konseptual sesuai dengan PP 71 tahun 2010? 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui posisi Laporan Keuangan provinsi Bali pada tahun 2009 – 2010 2. Untuk mengetahui stakeholder yang memiliki kepentingan dengan hasil Laporan Keuangan pada provinsi Bali 3. Untuk mengetahui kekayaan yang dimiliki dari sudut pandang stakeholder dengan dibantu menggunakan rasio yang dibutuhkan 4. Untuk  mengetahui apakah Laporan keuangan provinsi Bali sesuai dengan kerangka konseptual pada PP 71 tahun 2010 setelah dianalisis 1.4 Manfaat Dengan pembuatan makalah berjudul “Analisis Laporan Keuangan pada Provinsi Daerah Bali Tahun 2009 - 2010”, penulis berharap makalah ini dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi penulis,melainkan juga bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang dan dosen pengajar mata kuliah penganggaran. Bagi Penulis, makalah ini diharapkan dapat menjawab permasalahan tentang keseuaian Laporan keuangan provinsi Bali dengan kerangka konseptual. Bagi mahasiswa, makalah ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi sehubungan dengan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka konseptual. Bagi dosen pengajar mata kuliah Perekonomian Indonesia, makalah ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dan masukan untuk pengajaran Akuntansi Sektor Publik  mengenai analisis laporan keuangan sesuai dengan kerangka konseptual. BAB II PEMBAHASAN 1.1 Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Bali Laporan Keuangan yang disusun telah diadit oleh perwakilan BPKB Provisi Bali. Sehingga dapat dikatakan laporan keuangan ini wajar adanya. Sesuai dengan surat pernyataan perwakilan PBK yang menyatakan tentang “Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.” Berikut Laporan Keuangan Pemerintahan Bali : I. Ringkasan Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007,

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan ini merupakan dukungan terhadap penyusunan laporan keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2010. Laporan Keuangan Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). a. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, dan Belanja, selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2010. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2010 merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 17.642.600,00. Realisasi Belanja Negara Tahun 2010 adalah sebesar Rp 14.852.269.245,00 atau mencapai 89,73 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut merupakan realisasi Belanja Rupiah Murni dan Belanja Pinjaman LN. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut: LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2010 DAN 2009 URAIAN TAHUN 2010 TAHUN 2009 ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI Pendapatan Negara danHibah 0 17642600 0 56701254 Belanja rupiah Murni 15685945000 14096983645 14689409000 13916678154 Belanjapinjaman 865384000 755285600 0 0 b. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset adalah sebesar Rp59.962.843.133,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 53.762.860,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 59.799.365.744,00. Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp68.358.169,00 yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 59.894.484.964,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar (Rp14.595.309,00) dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp59,909,080,273,00. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut: RINGKASAN NERACA PER 31 DES 2010 DAN 31 DES 2009 TANGGAL NERACA NILAI KENAIKAN/PENURUNAN URAIAN 31 DES 2010 31 DES 2009 ASET Asetlancar 53762860 56675492 -2912632 Asettetap 59799365744 59496886673 302479071 Asetlainnya 109714529 0 109714529 Jumlahaset 59962843133 59553652165 409280968 Kewajiban Kewajibanjangkapendek 68538169 61175128 7183041 Ekuitasdana Ekuitasdanalancar 14595309 -4499636 -10095673 Ekuitasdanainvestasi 59909080273 59496886673 302479071 Jumlahekuitasdana 59894484964 59492387037 412193600 Jumlahkewajibandanekuitas 59962843133 59553562165 409280968 c. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan Kebijakan Akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan, dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. Laporan Keuangan ini dilengkapi dengan pengungkapan informasi pendapatan dan Belanja secara akrual sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor : PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. II. Laporan Realisasi Anggaran 2009 (dibelakang) III. Laporan Realisasi Anggaran 2010 (dibelakang) IV. Neraca 2009 (dibelakang) V. Neraca 2010 (dibelakang) VI. Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam catatan atas laporan keuangan disajikan informasi yang belum dapat dilihat dari laporan realisasi anggaran dan neraca. Didalamnya terdapat penjelasan umu, penjelasan pos-pos laoran realisasi anggaran, penjelasan pos-pos neraca dan pengungkapan penting lainnya. 1.2 Stakeholder pada Pemerintahan Daerah Bali A. Kreditur Kreditur berperan dalam membantu pemiayaan pemerintah daerah bali dalam upaya pembangunan daerah. Jumlah dana yang diberikan tersbut harus ditentukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan anggaran yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Nantinya pemerintah daerah di akhir periode harus memberikan informasi tentang pengelolaan pembiayaan dari krediur. Kreditur sebelum dan setelah memberikan pinjaman akan memperhatikan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. B. Donatur dan masyarakat Donatur berperan dalam membantu pembiayaan pemerintah melalui dana hibah, sumbangan dan lain-lain. Oleh karena itu pihak donatur dan masyarakat berhak mengetahui informasi atas laporan realisasi anggaran. 1.3 Analisis Penggunaan Rasio A. Rasio Likuiditas Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya (kurang dari satu tahun). Menurut Munawir (2004), rasio likuiditas dapat dibagi menjadi tiga: 1. Rasio Lancar (Current Ratio) Rasio lancar (Current ratio) sangat berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, dimana dapat diketahui sampai seberapa jauh sebenarnya jumlah aktiva lancar perusahaan dapat menjamin hutang lancarnya. Semakin tinggi rasio berarti semakin terjamin hutang-hutang perusahaan kepada kreditor. Current ratio akan digunakan sebagai titik tolak untuk mengadakan penelitian atau analisa lebih lanjut. Berikut adalah rasio lancar dan laporan keuangan pemerintah daerah Bali tahun 2009 dan 2010, sebagai berikut : 1. Tahun 2009 = 0,93 2. Tahun 2010 = 0,84 Dari perhitungan rasio lancar di atas dapat dikatakan bahwa kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar, untuk tahun 2009 adalah setiap Rp. 1 hutang lancar dijamin oleh Aktiva lancar Rp. 0,93 dan untuk tahun 2010 adalah setiap hutang lancar Rp. 1 dijamin oleh Rp.0,84 aktiva lancar. Jadi pemerintah daerah bali dapat dinyatakan kurang liquid karena tingkat kemampuan untuk melunasi utang jangka pendeknya kurang. http://shelmi.wordpress.com/2009/03/04/rasio-rasio-keuangan-perusahaan/ 2. Rasio Kas (Cash Ratio) Rasio Kas (Cash Ratio)untuk mengukur jumlah kas tersedia dibanding dengan hutang lancar. Pengertian kas kadang-kadang diperluas dengan setara kas (cash equivalent) meliputi surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Rumus perhitungan rasio kas adalah sebagai berikut: 1. Tahun 2009 2. Tahun 2010 Dari perhitungan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 pemerintah daerah Bali tidak terdapat kas sama sekali dan semua aset lancarnya berbendtuk persediaan. Berbeda dengan 2009, pada tahun 2010 rasio kas sebesar 0.135 yang artinya bahwa ketersediaan kas daerah Bali hanya 1,35 % dari total utang jangka pendeknya. 3. Rasio Uji Cair / Rasio Cepat (Quick Ratio) Rasio ini merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan memerlukan waktu yang relatif lama untuk direalisir menjadi uang kas, walaupun kenyataannya mungkin persediaan lebih likuid daripada piutang. Jika current ratio tinggi tapi quick ratio-nya rendah menunjukkan adanya investasi yang sangat besar dalam persediaan. Sebagai pegangan kasar biasanya angka 1.0 untuk rasio uji cair merupakan angka minimum yang perlu dipertahankan oleh perusahaan agar perusahaan tidak mengalami ketidakmampuan dalam membayar hutang-hutang jangka pendeknya. 1. Tahun 2009, 2. Tahun 2010, Dari perhitungan data di atas hasilnya sama dengan perhitungan rasio kas karena dari total aset yang dimiliki oleh

pemerintah daerah berasal dari kas dan persediaan sehingga kedua rasio terbeut hasilnya sama. 4. Rasio Modal Kerja terhadap Total Aset Rasio keuangan untuk mengukur likuiditas dari total aktiva dengan posisi modal kerja neto. 1. Tahun 2009 0,000755611851 = - 0,075 % 2. Tahun 2010 0123614352 = -0,0012 % Dari rasio ini kita bias melihat nilai likuiditas bersih darit total asset pemda. Ini dapat dijadikan acuan untuk melihat kemamuan pemerintah daerah dalam melunasi utangnya dalam jangka pendek. Dalam kasus ini pemerintah daerah Bali memeliki rasio -0.075% di tahun 2009 dan 0,0012% di tahun 2010. Hal ini dapat diartikan bahwa prosentase rasio tersebut dari keseluruhan total asset tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal inilah sebab kreditur selalu memperhatikan Working Capital to Totasl Asset sebelum memberikan pinjaman. B. Rasio Solvabilitas / Rasio Leverage Rasio Solvabilitas merupakan rasio yang digunkan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk  membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangk panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi). Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. Artinya berapa besar beban utang yangditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. 1. Total Debt Ratio to Total Asset Ratio ( Rasio Utang terhadap total asset) Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui. Rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 1. Tahun 2009 2. Tahun 2010 Dari perhitungan rasio utang di atas baik tahun 2009 maupun 2010 dapat disimpulkan bahwa total asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah Bali yang berasal dari utang hanya 0.01%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Bali tidak tergantung pada utang untuk memenuhi asetnya. 2. Total Debt to Equity Ratio (Rasio Utang terhadap Ekuitas) Merupakan Perbandingan antara hutang  – hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya . Rasio ini dapat dihitung denga rumus yaitu : 1. Tahun 2009 2. Tahun 2010 Dari perhitungan rasio total utang terhadap ekuitas di atas dapat disimpulkan bahwa total ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah Bali pemenuhannya yang berasal dari utang hanya 0.01% baik  di tahun 2009 maupun tahun 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah Bali tidak  tergantung pada utang untuk memenuhi ekuitas dananya. C. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah (Rasio KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diformulasikan (Halim, 2002:128)sebagai berikut. Catatan : Dalam laporan keuangan pemerintah daerah Bali tidak terdapat pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan propinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD. 1.3 Analisis Menggunakan Kerangka Konseptual 1. Karakteristik Kualitatif a. Relevansi. Dapat dikatakan relevansi apabila sebuah laporan keuangan memberikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, dan mengoreksi hasil evaluasi. Selain itu, dapat dikatakan relevan apabila disajikan tepat waktu dan lengkap. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan mencakup laporan tahun lalu (2009) dengan

tahun sekarang (2010). Misalnya dalam laporan realisasi anggaran dibandingkan pendapatan negara dan hibah tahun 2009 dan 2010, yang mengalami penurunan cukup banyak. Hal ini, dapat dilihat oleh pihak kreditur untuk menentukan keputusan dimasa yang akan datang serta mengevaluasi penurunan mengapa terjadi penurunan. • Laporan keuangan yang ditampilkan kurang lengkap dikarenakan laporan arus kas tidak disajikan dalam pelaporan keuangan. Hal ini dapat mempegaruhi pihak pemegang kepentingan dalam mengevaluasi dikarenakan tidak ada laporan tentang masuk maupun keluarnya kas. • Dalam hal segi waktu, laporan keuangan dapat dikatakan tepat waktu dalam menyajikan laporan tersebut. Sehingga stakeholder dapat langsung menentukan keputusan yang akan diambil tanpa harus menungu. • Jadi, laporan keuangan provinsi Bali belum dapat dikatakan relevan dikarenakan informasi dalam laporan keuangan belum lengkap, sehingga akan mempengaruhi keputusan pihak stakeholder maupun shareholder. b. Reliabel. Informasi dalam laporan keuangan disajikan secara jujur, tidak menyesatkan dan kesalahan material, serta dapat diverivikasi. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Informasi dalam laporan keuangan disajikan secara terperinci. Dalam laporan realisasi anggaran dijelaskan rincian realisasi anggaran tahun 2009 dan 2010. Berupa pos-pos realisasi anggaran antara lain pendapatan negara dan hibah, penerimaan negara bukan pajak, belanja negara, belanja, belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dari rincian-rincian ini, maka pengguna informasi tidak ak an tersesat dengan penyajian informasi secara jujur ini. • Jadi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan Provinsi Bali reliabel atau dapat diandalkan. c. Dapat Dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas  pelaporan lain pada umumnya. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan akuntansi keuangan tahun 2010 tidak lepas dari laporan tahun 2009. Provinsi Bali ingin menampilkan kenaikan atau penurunan dalam laporan keuangan 2010 dengan cara membandingkan dengan tahun 2009. • Jadi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan Provinsi Bali dapat dibandingkan antara tahun 2009 dan 2010. d. Dapat Dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Jadi pengguna di asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mu dah. Hal ini dikarenakan, Bali bukan hanya memperlihatkan posisi laporan keuangan, tetapi juga menyajikan secara detail dan sistematis rincian-rincian setiap pokok pelaporan keuangan, sehingga dapat membantu  pengguna memahami apa yang ingin disampaikan dari laporan keuangan tersebut. • Jadi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan provinsi Bali dapat dipahami oleh pengguna informasi. 2. Elemen Laporan Keuangan Elemen laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan. Selain laporan keuangan tersebut, juga diperkenankan menyajikan laporan kinerja keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dalam pelaporan keuan gan provinsi balidisajikan tiga pokok  laporan keuangan yaitu laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas akuntansi. Dalam hal ini, laporan arus kas tidak disajikan oleh provinsi Bali. Dari tidak adanya laporan arus kas ini,  juga akan membuat pengguna informasi sedikit kebingungan dalam menentukan keputusan yang akan diambil. Laporan arus kan digunakan untuk mengetahui arus masuk maupun keluarnya aset kas. • Jadi dapat dikatakan bahwa pokok -pokok laporan keungan Provinsi Bali belum sesuai dengan pokok-pokok pelaporan keuangan dalam kerangka konseptual. 3. Asumsi-asumsi Berberapa asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah antara lain a.)

Kemandirian Entitas. Asumsi kemandirian entitas berarti bahwa setiap unit organisasi di anggap sebagai organisasi yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas bertanggung jawab atas pengelolahan asset dan sumberdaya di luar neraca untuk kepentingan yuridiksi tugas pokoknya. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dari informasi laporan keuangan provnsi Bali, pihak pemerintah membuat penyusunan anggaran yang tertuang dalam laporan realisasi anggaran. Realisasi anggaran ini juga akan menjadi tanggung jawab penuh pemerintah dengan terlaksanya atau tidak program yang telah ditetapkan atau dianggarkan. • Jadi dapat dikatakan bahwa provinsi Bali menggunakan asumsi kemandirian entitas karena dilihat dari penyusunan atau penyajian laporan realisasi anggaran. b.) Kesinambungan Entitas. Asumsi ini berarti bahwa laporan keuangan akan disusun berlanjut keberadaanya dengan demikian pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Provinsi Bali disetiap tahunnya membuat laporan keuangan guna memberikn informasi bagi pihak-pihak pengguna laporan. Hal ini menunjukkan bahwa Bali ingin menyajikan informasi secara berkelanjutan dengan menampilakn laporan keuangan pada tahun 2009 dan 2010 ini. • Jadi dapat dikatakan bahwa Provinsi Bali menggunakan asumsi kesinambungan entitas. c.) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement). Asumsi ini berarti bahwa entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat diniai dengan satuan uang. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dalam laporan realisasi anggaran disajikan dalam yang dapat dinilai dengan uang. Begitu pula neraca dan catatan atas laporan keuangan. Semua dapat dinilai dengan satuan uang, sehingga secara langsung pengguna informasi dapat mengetahui jumlah kenaikan maupun penurunan dari perbandingan tahun 2009 dan 2010. • Jadi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan Provinsi bBali menggunakan asumsi keterukuran dalam satuan uang. 4. Prinsip Akuntansi dan Laporan Keuangan Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah : 1. Basis Akuntansi Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk  Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/ Daerah atau entitas pelaporan. Basis akrual untuk  Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dalam Catatan atas Laporan Akuntansi telah dijelaskan bahwa penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan, dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum  Negara (KUN). • Dalam Catatan atas Laporan Keuangan juga telah di jelaskan bahwa penyajian Neraca, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN. 2. Prinsip Nilai Historis Aset dicatat sebesar pengeluaran kas

dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk  memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Laporan keuangan provinsin Bali menggunakan prinsip Nilai Histooris. Dapat dilihat pada Catatan atas Laporan Keuangan terdapat penjelasan mengenai aktiva dan passiva. Diambil contoh salah satu aset lancar yaitu persedian. Dalam penjelasannya, “Persediaan dicatat d i neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, atau wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.” • Jadi hal ini membuktikan penyusunan laporan keuangan menggunakan prinsip nilai historis 3. Prinsip Realisasi Bagi pemerintah, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Laporan realisasi anggaran yang disusun pada tahun 2009 dan 2010, menunjukkan realisasi anggaran lebih kecil daripada anggaran , sehingga pendapatan yang diperoleh pada tahun tersebut menjadi lebih besar. • Dari pendapatan ini dapat diambil menfaat dengan mengguunakan pendapatan tersebut untuk membiayai utang dan belanja periode tersebut. Jadi hal ini membuktikan bahwa provinsi Bali menggunakan prinsip realisasi untum membuat laporan keuangan 4. Subtansi Mengguli Bentuk Formal Informasi dimaksudkan untuk  menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dalam penyajian laporan keuangan yang dibandingkan tahun 2009 dan 2010 terlihat kenaikan dan penurunan dari setiap akun dalam realisasi anggaran dan neraca. Hal ini dipengaruhi oleh transaksi- transaksiyang tidak ditampilka dalam pelaporan keuangan. • Misal dalam contoh realisasi pendapatan mengalami penurunan dikarenakan pendapatan yang dihasilkan hanya dari sewa tanah dinas dan hiba. Sedangkan realisasi anggaran mengalami kenaikan dikarenakan adanya kebijakan pemerintah tentang kenaikan gaji pegawai. Informasiinformasi yang seperti ini akan dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan, sehingga berguna bagi pengguna informaasi untuk mengevaluasi. • Hal ini membuktikan bahwa, laporan keuangan provinsi Bali menerapka prinsip ini. 5. Periodesitas Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • P enyusunan laporan keuangan provinsi Bali menggunakan satu tahun untuk tiap periodenya yaitu per 31 Desember 2009 dan per 31 Desmber 2010. • Hal ini menunjukkan bahwa prinsip periodisitas digunakan dalam penysunan laporan keuangan provinsi Bali. 6. Konsistensi Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Tidak ada perubahanan metode akuntansi yang digunakan dalam penysunan laporan keuangan. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dalam penyusunannya, provinsi Bali menggunakan metoe akuntansi berbasis kas untuk membuat Laporan Realisasi Anggaran dan metode akuntansi berbasis akrual untun pembuatan neraca. • Sampai akhir penyusunan, Bali menggunakan metode tersebut tanpa ada pergantian metode. 7. Pengungkapan Lengkap Yaitu dimana Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan. Analisis

Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Penyajian informasi laporan keuangan provinsi bali secara lengakap dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan, sehingga penggu informasi dalam menelaah atau mengevaluasi informasi-informasin apa saja terkait dengan laporan setiap akun  pada laporan realisasi anggaran dan neraca. • Hal ini membuktikan provinsi Bali sudah mencoba menerapkan prinsip pengungkapan lengkap pada pembuatan laporan keuangan 8. Penyajian Wajar Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dalam penyajian laporan keuangan, Bali tidak menampilkan laporan arus kas. Sehingga pengguna informasi kurang dapat mengevaluasi laporan keuangan tersebut dan akan mempngaruhi keputusan yang akan diambil. • Dilihat dari kead aan ini, dapat dikatakan provinsi Bali belum bisa menerapkan prisnsip penyajian wajar dalam pembuatan laporan keuanagn 5. Kendala Informasi yang Relevan dan Andal Kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (limitations) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala : 1. Materialitas Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dalam laporan keuangan, dapat dilihat kekurangan informasi yaitu berupa berapa jumlah aset pada tahun 2009. Dalam hal ini akan mempengaruhi perhitungan ratio pihak yang terkait sekaligus akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Sehingga informasi yang disajikan bersifat materialitas, yang sebaiknya diperbaiki oleh pihak pembuat laporan. 2. Pertimbangan Biaya dan Manfaat Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya  penyusunannya. Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali : • Dalam hal ini, Bali tidak  mengalami kendala mengenai pertimbangan biaya dan manfaat. Hal ini dikarenakan, pada laporan realisasi anggara yang lebih kecil daripda anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga manfaat dari pendapatan yang dihasilkan cukup besar dan dapat digunakan untuk membayar utang dan belanja ada periode tersebut. 3. Keseimbangan Antar Karakteristik Kualitatif Hal ini diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normative yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Analisis Laoran Keuangan Provinsi Bali : • Belum dapat dikatakan seimbang karena karakeristik kulaitatif belum terpenuhi keseluruhan. Laporan keuangan belum dapat dikatakan relevan karena kelengkapannya kurang. Tidak ada laporn arus kas yang juga sangat mempengaruhi keputusan pengguna informasi. 2.5 Hubungan Hasil Analisis dengan Tujuan Kerangka Konseptual sesuai d engan Stakeholder • Stakeholder yang dipakai dalam analisis ini adalah kreditur dan donatur • Tujuan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan, yaitu : 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk mebiayai seluruh pengeluaran 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan aokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaiana entittas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kegiatan kasnya 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaanya, baik   jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode

 pealaporan. • Tujuan yang terlah dicapai dari analisis laporan keuangan Provinsi Bali terkait stkaeholder kreditur dan donatur a. Kreditur Menurut penulis, tujuan yang telah dari pelaporan keuangan untuk kreditur yang telah tercapai sesuai dengan tujuan nomor 5 dan 6. Karena pada tujun no 5 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dimana dari laporan teresebut dapat di ketahui berapa besar asset lancar yang diniliki pemerintah, besar kecilnya asset lancar yang dimilik pemerintah mempengaruhi tingkat kemampuan untuk melunasi utangnya. Sedangkan dari no 6 tentang informasi kenaikan atau penurunan dalam pelaporan entitas keuangan yang disajikan dapat dijadikan pertimbangan kreditur untuk memberikan pinjaman b. Donatur Menurut penulis, , tujuan yang telah dari pelaporan keuangan untuk donatur yang telah tercapai sesuai dengan tujuan nomor 1 dan 3. Pada tujuan no 1 menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang terjadi selama periode berjalandan nomor 3 menyajikan hasilhasil yang telah dicapai. Sehingga pihak donatur mengerti kemana dan digunaka untuk apa uang yang telah disumbangkan terhadap pemerintahan Bali. BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dari pembahasan mengenai Analisis Laporan Keuangan Provinsi Bali dapat disimpulkan terkait dengan stakeholder dan kerangka konseptual dapat disimpulkan bahwa tujuan stakeholder yaitu kreditur dan donatur terpenuhi dengan melihat laporan keuangan tersebut. Dapat dikatakan terpenuhi karena penyusunan laporan keuangan provinsi Bali sesuai dengan kerangka konseptual dan telah dihitung dengan menggunakan rasio-rasio yang dibutuhkan. DAFTAR PUSTAKA Bastan, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantae. Jakarta:Erlangga. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Sektor Publik:Keuangan Daerah. Jakarta:Salemba Empat. Komite SAP. 2005. Standar Akuntansi Pemerintah. Jakarta. Salemba Empat Komite SAP. 2010. Standar Akuntansi Pemerintah PP No.71 Tahun 2010. (online).(http://www.google.co.id diakses selasa 7 Februari 2012). http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/bali/files/LRA%202010.pdf  http://shelmi.wordpress.com/2009/03/04/rasio-rasio-keuangan-pemerintahdaerah