ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH Santa Hardiningsih Prasetyo (120620120013) Ignatius Adisurya Kantus (120620120001) Hendra Kusbiantoro (120620120006) Fajar Santoso (120620120002)
Laporan Keuangan
Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Tujuan Pelaporan
(1-2)
Untuk menyajikan informasi: sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan; kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
Tujuan Pelaporan
(2-2)
posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
Manfaat LK AKUNTABILITAS
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan secara periodik
MANAJEMEN
Membantu para pengguna mengevaluasi pelaksanaan kegiatan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana
TRANSPARANSI
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
KESEIMBANGAN ANTAR GENERASI
Membantu para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan
Komponen LK
(1-2)
Dalam suatu set laporan keuangan pokok terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran: menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Sekurangnya menyajikan unsur-unsur: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. Neraca: menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Komponen LK
(2-2)
Laporan Arus Kas: menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Catatan atas Laporan Keuangan: penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk kebijakan akuntansinya.
LK Pemerintah Pusat
(1-4)
Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang diaudit oleh BPK terdiri dari: Laporan Realisasi APBN (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Perkembangan LRA, Neraca dan LAK yang disajikan pada LKPP sepanjang 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut:
LK Pemerintah Pusat
(2-4)
Perkembangan Laporan Realisasi APBN Ringkasan Laporan Realisasi APBN selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut (Rp. triliun): (http://www.perbendaharaan.go.id)
LK Pemerintah Pusat
(3-4)
Perkembangan Neraca Ringkasan Neraca Pemerintah Pusat selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut (Rp. triliun): (http://www.perbendaharaan.go.id)
LK Pemerintah Pusat
(4-4)
Perkembangan Laporan Arus Kas Ringkasan Laporan Arus Kas selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut (Rp. triliun): (http://www.perbendaharaan.go.id)
Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dari berbagai macam informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan dan hasil dari analisis tersebut dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik. Dalam melakukan analisis, setiap pengguna laporan harus mengidentifikasi informasi yang harus dipilih untuk dianalisis, teknik analisis yang tepat, ruang lingkup, kedalaman analisis dengan menggunakan pertimbangan yang cermat agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan untuk mendukung keputusankeputusan yang diambilnya.
Tujuan Analisis LK Meyakini bahwa pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-udangan
T U J U A N
Mengukur dan mengevalusasi kinerja pemerintah
Mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi
Mengetahui kondisi keuangan
Mengetahui kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajibannya
Analisis Komponen LK ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
Analisis Neraca
Analisis Laporan Realisasi Anggaran
Analisis Laporan Arus Kas
DENGAN MEMPERHATIKAN
Catatan Atas Laporan Keuangan
Prasyarat Analisis LK
Laporan keuangan disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP) dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan yang dipengaruhi oleh suatu kondisi atau masalah yang spesifik tidak menjadi obyek analisis. Pengaruh transaksi, peristiwa dan kejadian yang ekstrim atau luar biasa juga harus dieliminasi supaya tidak menyesatkan. Pemilihan angka-angka yang menjadi tolok ukur harus dilaksanakan secara hati-hati, terlebih lagi jika yang digunakan sebagai pembanding adalah laporan keuangan.
Tolok Ukur atau Pembanding 1.
2.
Evaluasi hasil analisa laporan keuangan akan dibandingkan dengan kriteria atau tolok ukur yang ditetapkan. Tolok ukur yang dapat digunakan dalam melakukan analisa ini antara lain: informasi internal dari kementerian negara/lembaga yang bersangkutan, berupa: rencana kerja dan anggaran atau dokumen lainnya laporan keuangan periode sebelumnya informasi eksternal, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan K/L lainnya.
Langkah-Langkah Analisis 1.
2.
3.
Menilai kinerja makro. Misalnya dibidang ekonomi menyangkut tingkat inflasi. Atau dibidang pemerintahan menyangkut indeks good governance, indeks korupsi, dan indeks kepuasan pelayanan. Menilai kinerja program dan kegiatan. Dapat dilihat dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan atau dari Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Menilai kinerja keuangan. Setelah dilakukan penilaian terhadap kinerja makro serta kinerja program dan kegiatan, kemudian dapat dilakukan penilaian kinerja lebih rinci dengan cara melakukan analisis laporan keuangan.
Metode Analisis o
o
Analisis horisontal: dilaksanakan dengan membandingkan angka-angka dalam suatu LK kementerian negara/lembaga dengan kementerian negara/lembaga lainnya, antara pemerintah dengan pemerintah lainnya. LK yang digunakan untuk analisis adalah paling sedikit 5 tahun. Analisis vertikal: dilakukan dengan membandingkan antara pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan yang sama. LK yang digunakan untuk analisis adalah cukup 1 tahun.
Teknik Analisis 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Analisis perubahan LK Analisis persentase per komponen Analisis tren Analisis rasio Analisis sumber dan penggunaan dana Analisis ketaatan terhadap peraturan
1. Analisis Perubahan LK (1-2)
Pengertian Teknik analisa yang dilakukan dengan memperbandingkan pos-pos yang sama dari dua LK suatu K/L dengan dua periode yang berlainan. Tujuan Untuk mengetahui perubahan suatu pos dari periode yang satu ke periode yang lain.
1. Analisis Perubahan LK (2-2)
Analisis
2. Analisis Persentase Per Komponen (1-2)
Pengertian Suatu teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan antara suatu pos terhadap totalnya dalam laporan keuangan yang sama. Tujuan Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi suatu pos dalam bentuk angka total.
2. Analisis Persentase Per Komponen (2-2)
Analisis
3. Analisis Tren (1-2)
Pengertian Teknik analisa yang dilakukan dengan membandingkan pos-pos yang sama dari beberapa periode yang berurutan (time series data). Tujuan Untuk memahami arah atau kecenderungan suatu pos dari waktu ke waktu.
3. Analisis Tren (2-2)
Analisis
4. Analisis Rasio (1-6)
Pengertian Teknik analisis yang dilakukan dengan membandingkan pos yang satu dengan pos yang lain dalam laporan keuangan yang sama. Rasio-rasio yang diperoleh selanjutnya akan dibandingkan dengan rasio yang sama di K/L yang bersangkutan untuk periode yang berlainan atau akan dibandingkan dengan rasio pos yang sama dari K/L lainnya. Tujuan Untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, efisiensi serta kemampuan suatu organisasi dalam memperoleh hasil untuk membiayai pengeluarannya.
4. Analisis Rasio (2-6) Likuiditas Rasio likuiditas mengukur kemampuan pemerintah untuk membayar utang (kewajiban) jangka pendeknya. Rasio ini bisa diukur dengan rasio lancar dan rasio kas (terhadap utang jk. Pendek). Pos persediaan pada neraca pemerintah umumnya bukan persediaan barang dagang yang ditujukan untuk dijual tetapi untuk digunakan dalam operasi pemerintah atau diserahkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam perhitungan rasio lancar sebaiknya pos persediaan tidak diperhitungkan. ILUSTRASI Rasio lancar = (aktiva lancar – persediaan) : utang jk. Pendek Rasio lancar = (72.825 – 1.540) : 6.890 Rasio lancar = 10,35 Rasio lancar (current ratio) ini menunjukkan perbandingan antara aktiva lancar (di luar persediaan) dengan utang jangka pendek yang besarnya adalah 10,35:1. Hal ini berarti untuk setiap Rp. 1 utang, pemerintah mempunyai Rp. 10,35 aktiva yang sangat lancar. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah sangat likuid. Nilai standar rasio lancar dianggap aman adalah 2:1 dan nilai minimalnya adalah 1:1 (Mahmudi, 2007).
4. Analisis Rasio (3-6) Likuiditas ILUSTRASI Rasio kas = kas dan setara kas : utang jk. Pendek Rasio kas = 68.935 : 6.890 Rasio kas = 10 Kesimpulan: rasio kas (quick ratio) menunjukkan perbandingan yang lebih likuid dari rasio lancar, dalam hal ini perbandingan antara kas dengan utang jangka pendek adalah 10:1. Hal ini berarti untuk setiap Rp. 1 utang, pemerintah mempunyai Rp. 10 kas dan setara kas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kodisi keuangan pemerintah sangat likuid. Artinya tanpa harus menunggu ditagihnya piutang pajak, pemerintah sudah dapat melunasi utang jangka pendek tersebut pada saat ini.
4. Analisis Rasio (4-6) Solvabilitas Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah untuk membayar semua utangnya yang akan jatuh tempo. Rasio ini bisa diukur dengan rasio aktiva terhadap utang atau rasio ekuitas dana terhadap utang. ILUSTRASI Rasio solvabilitas = total aktiva : total utang Rasio solvabilitas = 663.325 : 12.890 Rasio solvabilitas = 51,46 Kesimpulan: rasio solvabilitas menunjukkan perbandingan antara total aktiva dengan total utang yang besarnya adalah 51,46:1. Hal ini berarti untuk setiap Rp. 1 utang, pemerintah mempunyai Rp. 51,46 aset. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan pemerintah masih sangat solvable. Nilai minimal rasio solvabilitas dianggap aman adalah 1:1 (Mahmudi, 2007).
4. Analisis Rasio (5-6)
Analisis
4. Analisis Rasio (6-6) 2010
2009
Current Asset Current Ratio= -----------------------Current Liabilities
1,27
1,23
Cash Quick Ratio = ----------------------Current Liabilities
0,58
0,43
Total Asset Solvabilitas Ratio = -------------------Total Liabilities
1,35
1,26
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana (1-2)
Pengertian Teknik analisa untuk mengetahui dari mana pemerintah memperoleh dana dan bagaimana pemerintah tersebut menggunakan dana yang diperolehnya selama tahun berjalan. Tujuan Analisa ini dimaksudkan antara lain untuk mengetahui: sumber dana selama satu tahun anggaran
penggunaan dana selama satu tahun anggaran kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sumber dana yang digunakan untuk memperoleh aset dari mana defisit anggaran ditutup ke mana surplus anggaran digunakan
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Dana (2-2)
Analisis
6. Analisis Ketaatan Terhadap Peraturan (1-3)
Pengertian Teknik analisa yang dilakukan dengan cara menguji apakah peraturan-peraturan yang ada telah ditaati. Tujuan Untuk meyakini bahwa semua peraturan perundangundangan telah dipatuhi.
6. Analisis Ketaatan Terhadap Peraturan (2-3)
Prinsip 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
Pendapatan dan belanja diatur dalam undang-undang APBN Prinsip prealabel, yaitu anggaran harus disahkan sebelum ada penggunaan Prinsip universalitas, yaitu semua jenis pengeluaran harus dicantumkan dalam anggaran Prinsip spesialitas, yaitu anggaran yang telah disediakan dalam mata anggaran pengeluaran tertentu tidak diperkenankan untuk digeser Prinsip periodisitas, yaitu laporan disusun secara berkala sesuai dengan peraturan Azas bruto, yaitu tidak diperbolehkan adanya offsetting antara pendapatan dan belanja Anggaran belanja merupakan plafon Pelaksanaan anggaran sesuai dengan pedoman yang mengatur pelaksanaan anggaran
6. Analisis Ketaatan Terhadap Peraturan (3-3)
Analisis Berdasarkan pasal 30 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pemerintah berkewajiban menyusun laporan keuangan yang setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Dari periode 2007 sd. 2011 terlihat bahwa Pemerintah telah melakukan kewajibannya menyajikan Laporan Keuangan secara lengkap sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam UU.
Daftar Pustaka
Halim, Abdul. (2004). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta. Mahmudi. (2007). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta. Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik. (2007). Analisis Laporan Keuangan Daerah, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta. …, (2011). Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BPK RI, Jakarta. Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rahmawati, Vivi Devi dan Ery Wibowo, Membaca Rasio-Rasio Kabupaten Pekalongan Dalam Neraca, Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan, Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011, Semarang
