Hubungan Struktural Dan Fungsional Pemerintah Pusat Dan Daerah

Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah Kelompok 4 : Irvan Alif P (!" #ita Faradhila arad hila ($$" %abilah &ani H ($'" &isanti %ur A($"

luasn)a daerah*daerah di negara kita )ang terbagi*bagi atas beberapa provinsi+ kabupaten serta kota maka daerah*daerah tersebut memiliki pemerintahan daerah dengan maksud guna mempermudah kiner,a pemerintah pusat terhadap daerahn)a sehingga digunakanlah suatu asas )ang dinamakan asas otonomi sesuai dengan )ang diatur dalam pasal  a)at ($" -ndang*-ndang Dasar %egara &epublik Indonesia .ahun !4'/ #aka dari itu pemerintahan daerah men,alankan otonomi seluas*luasn)a + ke0uali urusan pemerintahan )ang oleh undang*undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat+ sehingga dalam hal ini menimbulkan suatu hubungan 1e1enang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah/ Hubungan Struktural Hubungan struktural adalah hubungan )ang didasarkan pada tingkat dan ,en,ang

dalam pemerintahan/ Pemerintah pusat merupakan pen)elenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional/ pemerintah daerah merupakan pen)elenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing bersama DP&D menurut asas otonomi dan tugas pembantuan+ dalam sistem dan prinsip %K&I/ Se0ara struktural presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pen)elenggara urusan pemerintahan di tingkat nasional/ kepala daerah merupakan pen)elenggara urusan pemerintahan di daerah masing masing sesuai dengan prinsip otonomi seluas luasn)a/ Se0ara struktural hubungan pemerintah pusat dan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah %omor 4 .ahun $222/ 3erdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga*lembaga )ang disesuaikan dengan kebutuhan daerah/ -ntuk lebih  ,elasn)a+ hubungan struktural tersebut dapat kalian lihat pada bagan berikut/

Dalam sistem %egara Kesatuan &epublik Indonesia terdapat dua 0ara )ang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan pemeritah daerah )aitu sentralisasi dan desentralisasi/ Sentralisasi adalah pengaturan ke1enangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tanggan)a sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rak)atn)a dalam kerangka negara kesatuan &epublik Indonesia/ Desentralisasi sebenarn)a adalah istilah dalam keorganisasian )ang se0ara sederhana di denisikan sebagai pengaturan ke1enangan/ Di Indonesia sistem

sentralisasi pernah diterapkan pada 5aman kemerdekaan hingga orde baru/ Desentralisasi adalah pen)erahan ke1enangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tanggan)a sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rak)atn)a dalam kerangka negara kesatuan &epublik Indonesia/ Dengan adan)a desentralisasi maka mun0ullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah/ Desentralisasi sebenarn)a adalah istilah dalam keorganisasian )ang se0ara sederhana di denisikan sebagai pen)erahan ke1enangan/ Pelimpahan 1e1enang dengan 0ara Dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian 1e1enang kepada perangkat )ang berada di ba1ah hirarkin)a di daerah sedangkan pelimpahan 1e1enang dengan 0ara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom/ .erdapat tiga faktor )ang men,adi dasar pembagian fungsi+ urusan+ tugas+ dan 1e1enang antara pemerintah pusat dan daerah/ Fungsi )ang sifatn)a berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara

sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat/ Fungsi )ang men)angkut pela)anan mas)arakat )ang perlu disediakan se0ara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat/ Fungsi pela)anan )ang bersifat lokal+ melibatkan mas)arakat luas dan tidak memerlukan tingkat pela)anan )ang standar+ dikelola oleh pemerintah daerah )ang disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing*masing/ Hubungan Fungsional Hubungan fungsional adalah hubungan )ang didasarkan pada fungsi masing* masing pemerintahan )ang saling mempengaruhi dan saling bergantung antara satu dengan )ang lain/ Pada dasarn)a pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan ke1enangan )ang saling melengkapi satu sama lain/ Hubungan tersebut terletak pada visi+ misi+ tu,uan+ dan fungsin)a masing*masing/ 6isi dan misi kedua lembaga ini+ baik di tingkat lokal maupun nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus

rumah tanggan)a sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerahn)a/ Adapun tu,uann)a adalah untuk mela)ani mas)arakat se0ara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan/ Sementara fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai pela)an+ pengatur+ dan pemberda)a mas)arakat/ Hubungan 1e1enang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi+ kabupaten+ dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang* undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah/ Hubungan keuangan+ pela)anan umum+ pemanfatan sumber da)a alam+ dan sumber da)a lainn)a antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan se0ara adil dan selaras berdasarkan undang*undang/ Pen)elenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas+ akuntabilitas+ dan esiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan pemerintahan/ -rusan pemerintahan )ang men,adi ke1enangan pemerintahan daerah+ )ang

diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan 1a,ib dan urusan pilihan/ Kriteria ekesternalitas adalah pembagian urusan pemerintahan )ang ditentukan berdasarkan dampak akibat )ang ditimbulkan/ Dalam arti ,ika urusan pemerintahan tersebut dalam pen)elenggaraann)a berdampak nasional maka itu men,adi urusan Pemerintah+ berdampak regional men,adi urusan Provinsi dan lokal men,adi urusan Kabupaten7Kota/ Kriteria akuntabilitas adalah penanggung  ,a1ab suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedeketann)a7)ang menerima langsung dampak7akibat )ang ditimbulkan/ Hal ini untuk menghindari klaim atas dampak7akibat tersebut+ dan ini se,alan dengan semangat demokrasi )aitu pertanggung,a1aban Pemerintah kepada rak)atn)a/ Kriteria esiensi )akni da)a guna dan hasil guna )ang diperoleh dalam arti ,ika urusan pemerintahan tersebut akan berhasil guna  ,ika ditangani7diurus Pemerintah maka itu men,adi urusan pemerintah+ demikian pula sebalikn)a/

-rusan 1a,ib )ang men,adi ke1enangan pemerintahan daerah provinsi+ kabupaten atau kota merupakan urusan dalam skala provinsi )ang meliputi 8 urusan/ -rusan pemerintahan provinsi )ang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan )ang se0ara n)ata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kese,ahteraan mas)arakat sesuai dengan kondisi+ kekhasan+ dan potensi unggulan daerah )ang bersangkutan/ Pemerintahan daerah dalam men)elenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainn)a/ Hubungan tersebut meliputi hubungan 1e1enang+ keuangan+ pela)anan umum+ pemanfaatan sumber da)a alam+ dan sumber da)a lainn)a/ Hubungan keuangan+ pela)anan umum+ pemanfaatan sumber da)a alam+ dan sumber da)a lainn)a dilaksanakan se0ara adil dan selaras/ Hubungan 1e1enang+ keuangan+ pela)anan umum+ pemanfaatan sumber da)a alam+ dan sumber da)a lainn)a menimbulkan hubungan

administrasi dan ke1ila)ahan antarsusunan pemerintahan/