Hubungan Pemerintahan Pusat dan DaerahPage 4
PAPER
MATA KULIAH
HUBUNGAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
"Analisis Kewenangan Pemerintah Pusat Dimana Pemerintah Daerah Tidak Dapat Mencampuri Urusan yang Menjadi Urusan Mutlak Pemerintah Pusat"
Disusun Oleh :
Urlinck Swingli Parasan
E12112109
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
2014
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan,yakni urusan pemerintahan pusat menurut UU 32 Tahun 2004 Pasal 10 ayat 3 yang terdiri dari :
Politik luar negeri ;
Pertahanan ;
Keamanan ;
Yustisi ;
Moneter dan Fiskal Nasional ;
Agama
Politik Luar Negeri, dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya;
Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya;
Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara, dan sebagainya ;
Moneter, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya;
Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya;
Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya; dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.
Dengan berbasis pada pembahasan diatas, maka saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa, urusan pemerintahan pusat tidak dapat diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurusinya. Hal ini disebabkan karena dengan diberikannya otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan pemerintah pusat yakni : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fisikal, yustisi dan agama, akan sangat berpotensi merusak kestabilan dan keintegrasian NKRI. Seperti contoh, jika urusan politik luar negeri diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengurusinya, akan kemungkinan besar pemerintah daerah memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan perjanjian atau hubungan internasional dengan negara lain yang akan mencari keuntungan untuk daerah mereka masing-masing tanpa memperhitungkan daerah-daerah lainnya dan bahkan memperhitungkan kedaulatan NKRI dan hal tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap pertahanan dan keamanan NKRI seperti contoh jika aceh dan papua yang seandainya melakukan kerja sama dengan negara asing yang bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI seperti yang kita ketahui bahwa daerah-daerah ujung atau daerah terluar di Indonesia banyak yang ingin melepaskan diri dari NKRI maka hal itu dapat mengancam kedaulatan NKRI itu sendiri . Dan contoh lainnya adalah jika urusan moneter diberikan kepada pemerintah daerah akan berpotensi besar menimbulkan ketidakstabilan percetakan uang dan peredaran uang di Indonesia karena kemungkinan besar, pemerintah daerah akan seenaknya dalam melakukan percetakan dan peredaran uang demi kepentingan daerahnya sendiri tanpa memperhitungkan peredaran keuangan di negara Indonesia dan di dunia Internasional. Selain itu contoh lainnya adalah jika urusan yustisi diberikan pula kepada pemerintah daerah untuk mengurusinya akan menimbulkan disintegrasi UU dan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan urusan yustisi hanya dapat diberikan kepada pemerintah pusat untuk mengurusinya karena urusan ini sangat bersifat nasional dan keadilan hukum harus merata diseluruh daerah Indonesia tanpa adanya daerah yang diuntungkan dan dirugikan satu sama lain. Kemudian, untuk urusan agama jika seandainya pemerintah daerah diberikan otoritas untuk mengurusinya, maka akan sangat berpotensi dalam memunculkan banyaknya agama-agama atau paham-paham yang baru yang tidak sesuai dengan ketetapan agama yang diakui oleh negara kita Indonesia dimana hanya terdapat 5 agama resmi yang ada di Indonesia yaitu : Kristen, Islam, Hindu, Buddha dan Konghucu. Hal ini tidak lain didasarkan pada realita yang terjadi dimana bangsa Indonesia penuh dengan keberagaman suku atau etnis pada daerah yang berbeda, yang akan berpotensi pada munculnya agama baru dan tidak stabilnya waktu atau ketepatan tanggal perayaan hari keagamaan.
Daftar Pustaka
http://www.ut.ac.id/html/suplemen/ipem4425/HubunganKewenanganPusat-DaerahMenurutUU.htm
