Makalah Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang
Dalam era otonomi daerah sesuai dengan ketentuan dalam UU No 22 Tentang Tentang Pemerintaha Pemerintahan n Daerah, Daerah, maka kewenangan kewenangan daerah akan sedemikian sedemikian kuat dan luas sehingga diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang ketat untuk menghindari ketidakteraturan dalam menyusun kebijakan dalam bidang lingkungan hidup terutama dalam masalah penanganan penegakan hukum lingkungan dalam era otonomi daerah. Kewena Kewenanga ngan n pemerin pemerintah tah Daerah Daerah menuru menurutt UU No 22 tahun tahun !!! !!! tentan tentang g Pemerintahan Pemerintahan Daerah sangatlah sangatlah besar sehingga sehingga tuntutan tuntutan untuk untuk meningkatka meningkatkan n kinerja dan penerapan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup sangatlah dibutuhkan. "istem Pemerintahan Daerah otonom sebelum UU No 22 tahun !!! terbagi dalam dalam "iste "istem m Peme Pemerin rinta taha han n #dmi #dmini nist strat rati$ i$ dan dan %ton %tonom omi, i, dala dalam m "iste "istem m Pemerintahan #dministrati$ Pemerintah Daerah berperan sebagai pembantu dari penyelenggaraan pemerintah pusat yang dikenal sebagai a&as dekosentrasi dalam UU No '( tahun !)* tentang Pemerintah Daerah, hal ini diaplikasikan dalam Pemerintahan Daerah Tingkat + dan Pemerintahan Daerah tingkat ++. "edangkan dalam "istem Pemerintahan %tonomi Pemerintahan Daerah adalah mandiri mandiri dalam menjalankan menjalankan urusan rumah tanganya. tanganya. Pemerintahan Pemerintahan Daerah memerlu memerlukan kan alat-ala alat-alatt perlen perlengka gkapan panny nyaa sendir sendirii sebaga sebagaii pegawai pegawaipe pejaba jabatt pejabat daerah dan bukan pegawaipejabat pusat. emberikan wewenang
untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiati$ sendiri dan untuk merealisir itu, daerah memerlukan sumber keuangan sendiri dan pendapatan-pendapatan yang diperoleh dari sumber keuangan sendiri memerlukan pengaturan yang tegas agar di kemudian hari tidak terjadi perselisihan antara pusat dan daerah mengenai hal hal tersebut diatas. Tetapi dalam UU No 22 tahun !!! tentang Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan besar dalam kewenangan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting untuk dilihat dalam era otonomi daerah sekarang ini karena lingkungan hidup sudah menjadi isu internasional yang mempengaruhi perekonomian suatu negara. Pemerintahan Daerah diberikan kekuasaan yang sangat besar dalam mengelola daerahnya terutama sekali Pemerintahan Kota atau Kabupaten. Dalam makalah ini akan dibahas masalah lingkungan hidup di era otonomi daerah dan bagaimana Kewenangan daerah terhadap lingkungan hidup juga akibat kewenangan yang besar tersebut. B. Alasan Penulisan Judul
Tujuan dari penulisan makalah yang berjudul Kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan, adalah /memberikan penjelasan tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan daerah serta dampaknya di bidang lingkungan hidup0 C. Maksud dan Tujuan
Tujuan khusus dari penulisan makalah ini adalah memberikan masukan dan in$ormasi yang jelas kepada mahasiswa dan pelajar tentang bagaimana
kewenangan dan dampak dari kewenangan yang dijalankan oleh Pemerintahan Daerah di bidang 1ingkungan idup.
BAB II Permasalahan
#.
3agaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dijalankan dalam bidang lingkungan hidup4 3. #pa dampak dari Kewenangan tersebut terhadap lingkungan hidup4
5. 3agaimana Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup4 D. 3agaimana enganalisa Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah4
BAB III Pembahasan
A.
Pemerintah Kewenangan Pusat dan daerah dalam !" ##
tahun $%%%.
Dalam bidang lingkungan hidup kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat menentukan akan tetapi dengan adanya UU No 22 tentang
%tonomi daerah maka kewenangan pengelolaan lingkungan hidup menjadi terbagi dua hal ini dapat di6ermati dalam pasal ) UU N% 22 tahun !!!, yaitu7 89 Kewenangan daerah men6akup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintah, ke6uali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan $iskal, agama, serta kewenangan bidang lain. 829 Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat89, meliputi
kebijakan
tentang
peren6anaan
nasional
dan
pengendalian
pembangunan nasional se6ara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konser:asi, dan standarisasi nasional. Dalam UU nomor 22 tahun !!! memperlihatkan kewenangan pemetrintah pusat yang ingin dibagi kepada daer ah akan tetapi jika dilihat dari pasal ) ayat 2 sangat terlihat pembatasan kewenangan pemerintahan daerah, sebenarnya pasal ) ayat 2 harus diperjelas lagi apa yang dimaksud dengan kewenangan bidang lain yang diatur oleh UU No 22 tahun !!!. Kalau dilihat dari ayat 2 maka akan terlihat kewenangan pemerintah pusat yang masih besar. B. Penjelasan Kewenangan dalam &istem Pemerintahan setelah !" ## tahun $%%%
Untuk mengantisipasi berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun !!!, tim kerja enko ;asbangpan dan Kantor enteri Negara 1ingkungan idup3apedal
telah
men6oba
merumuskan
interpretasi
kewenangan
pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun !!!. "e6ara umum, kewenangan pengelolaan lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi 7 < Kewenangan Pusat < Kewenangan Propinsi < Kewenangan KabupatenKota. Kewenangan Pusat terdiri dari kebijakan tentang 7 < Peren6anaan nasional dan pengendalian pembangunan se6ara makro=
Pemerintah Pusat dalam melakukan kewenangannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup harus mengikuti kebijakan yang telah diterapkan oleh enko ;asbangpan dan enteri Negara 1ingkungan idup. >angan sampai pengurangan kewenangan pemerintah Pusat di bidang lingkungan hidup tidak bisa men6egah kesalahan pengelolaan lingkungan hidup demi mengejar Pemasukan #P3D khususnya dalam pos Pendapatan #sli Daerah. enurut enteri Negara 1ingkungan idup "onny Kera$, bahwa desentralisasi adalah mendelegasikan se6ara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemda dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam se6ara selekti$. Dalam penerapan desentralisasi itu, menurut "onny harus ter6akup pula pemeliharaan lingkungan hidup sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga dan lestari. Dengan demikian, kendati desentralisasi ala +ndonesia tersebut pada awalnya merupakan reaksi politik untuk mempertahankan stabilitas dan integritas teritorial, namun paradigma otonomi demi kesejahteraan masyarakat lokal tetap bisa diwujudkan tanpa merusak kualitas lingkungan hidup setempat. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah sekarang adalah Pemerintahan daerah harus meningkatkan Pendapatan #sli Daerah mereka untuk memenuhi target #P3D 8#nggaran Penerimaan dan 3elanja Daerah9 sehingga jalan termudah untuk memenuhi itu semua adalah mengeksploitasi kembali lingkungan hidup karena 6ara tersebut adalah 6ara yang biasa dilakukan pemerintah pusat untuk memenuhi #P3N, dan 6ara ini akan terus dilakukan oleh Pemerintah daerah dengan baik. "ehingga jika waktu yang lalu pemusatan eksploitasi lingkungan hidup hanya di daerah-daerah tertentu seperti Daerah +stimewa #6eh, ?iau, +rian
>aya Papua, Kalimantan dan sebagian Proponsi di Pulau >awa maka sekarang semua Pemerintah daerah di +ndonesia akan mengekspoitasi lingkungan hidup sebesar-besarnya untuk memenuhi target #P3D untuk daerah-daerah yang mempunyai sumber kekayaan lingkungan hidup yang besar, sehingga akan dapat terbayang semua daerah kota dan kabupaten di +ndonesia akan melakukan eksploitasi lingkungan hidup se6ara besar-besaran. Karena desentralisasi dalam UU No 22 tahun !!! tentang Pemerintahan Daerah dipunyai oleh daerah kota dan kabupaten. Permasalahan yang timbul adalah antisipasi dari pemerintah pusat sebagai pemegan kewenangan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena seperti kita ketahui kewenangan Pemerintah Pusat adalah7 < Peren6anaan nasional dan pengendalian pembangunan se6ara makro= < Dana perimbangan keuangan seperti menetapkan dan alokasi khusus untuk mengelola lingkungan hidup= < "istem administrasi negara seperti menetapkan sistem in$ormasi dan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup= < 1embaga perekonomian negara seperti menetapkan kebijakan usaha di bidang lingkungan hidup= < Pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia= < Teknologi tinggi strategi seperti menetapkan kebijakan dalam peman$aatan teknologi strategi tinggi yang menimbulkan dampak= < Konser:asi seperti menetapkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup kawasan konser:asi antar propinsi dan antar negara=
< "tandarisasi nasional=
D. Menganalisa Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah
Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan tidak bisa dijadikan suatu kesempatan untuk mengeksploitasi lingkungan sehingga lingkungan menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi bagi kelangsungan bangsa ini dan hal ini dilakukan hanya untuk mengejar #nggaran dan Pendapatan dan 3elanja Daerah sehingga hanya untuk hal yang jangka pendek in:estasi jangka panjang dikuras habis. >ika dilihat Kewenangan Pemerintah Pusat juga besar dalam hal ini sehingga perlu diberdayakan peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan dan juga $ungsi dari pemerintah sebagai suatu instansi pengawas jika terjadi pengelolaan lingkungan yang tidak baik pad pemerintah daerah. Dalam hal ini perlu dikaji kembali berbagai kebijakan yang ada pada pemerintah Daerah
sehingga tidak ada kebijkan-kebijakan yang berupa peraturan daerah yang merugikan lingkungan dan tidak memperhatikan keadaan masyarakat. %ppenheim mengatkan dalam Nederlands @emeentere6ht bahwa7 / Kebebasan bagian-bagin Negara sama sekali tidak boleh berakhir dengan kehan6uran hubungan negara. Di dalam pengawasan tertinggi letaknya jaminan, bahwa selalu terdapat keserasian anatara pelaksanaan bebas dari tugas Pemerintah Daerah dan kebebasan pelaksanaan tugas Tugas Negara oleh Penguasa negara itu. Aan Kempen juga menulis dalam /+nleiding tot het Nederlands6h +ndis6h @emeentere6ht0
bahwa
otonomi
mempunyai
arti
lain
daripada
kedaulatan8 sou:ereniteit9, yang merupakan atribut dari negara, akan tetapi tidak pernah merupakan atribut dari bagian- bagiannya seperti @emeente, Pro:in6ie dan sebagainya, yang hanya dapat memiliki hak-hak yang berasal dari negara, bagaian-bagaian mana justru sebagai bagian-bagian dapat berdiri sendiri8
&el$standig9
akan
tetapi
tidak
mungkin
dapat
dianggap
merdeka8 ona$hnjelijk9, lepas dari, ataupun sejajar dengan negara. Dapatlah ditambahkan, bahwa pengawasan itu dimaksudkan pula agar daerah selalu melakukan kebijkannya dengan sebaik-baiknya sehingga produk kebijakan berupa peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada diatasnya. al ini juga memerlukan peran penting dan koordinasi yang baik antara eteri Negara1ingkungan idup denga
aparat
Pemerintahan Daerah
sehinggdapat terjalinnya kerjasama yang baik antara pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan.
Pengawasan oleh Pemerintah Pusat dapat dibenarkan untuk membangun negara +ndonesia karena Pemerintah Pusat yang bertanggung jawab se6ara keseluruhan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Negara dan Daerah. Pengawasan terhadap segala tindakan Pemerintah Daerah termasuk juga Keputusan-keputusan Kepala Daerah terutama Peraturan-peraturan Daerah yang ada dapat diawasi, jika menilik si$atnya bentuk pengawasan bisa dibagi dalam7
. Pengawasan pre:enti$ 2. Pengawasan represi$ B. Pengawasan umum Dan pemerintah Pusat juga harus diawasi oleh lembaga negara yang lain terutama lembaga perwakilan yang $ungsinya berupa pengawasan, karena Pemrintah Pusat juga mempunyai kebijakan yang menyangkut pengelolaan lingkungan.
BAB I(
P)!TP
A Kesim'ulan
Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengelolaan lingkungan sangatlah besar sehingga perlu adanya pembatasan yang jelas dalam pengelolaan lingkungan tersebut.
Dan dalam melaksanakan hal tersebut telah diatur beberapa batasan yang jelas dalam Keputusan 3ersama enteri Negara 1ingkungan idup dan enko ;asbangpan. Cang perlu di6ermati adalah kewenangan Pemerintah Daerah yang sangat besar sehingga perlu adanya bentuk pengawasan yang baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat sehingga janagn sampai terjadi berbagai kebijakan yang merusak lingkungan yang terjadi di setiap kabupaten atau kota yang ada di +ndonesia. Pemerintah Pusat harus akti$ dalam melakukan pengawasan sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat dijalankan dengan baik oleh Pemerintah +ndonesia baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah B. &aran
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau re$erensi
yang
ada
hubungannya
dengan
judul
makalah
ini.
Penulis banyak berharap para pemba6a yang budiman dusi memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan - kesempatan berikutnya. "emoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pemba6a yang budiman pada umumnya. Da$tar Pustaka
. Kusnardi dan armaily +brahim, Pengantar ukum Tata Negara +ndonesia, >akarta7 Pusat "tudi ukum Tata Negara U+ dan 5A "inar 3akti , !EE,h.2'F op.6it, h. 2') UU N% 22 tahun !!! tentang Pemerintahan Daerah http7www.bapedal.go.idmediaserasi**oktlu.html +rawan "oejito, Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, 3ina #ksara, >akarta, !EB http7hidayatwawan.blogspot.6om2*2*Bmakalah-hubungan-pemerintah pusat-dan.html
