C.1.1. Analisis Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah dan Kerangka Kerangka Pendanaan Pendanaan Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyeleng penyelenggara garaan an pemerint pemerintahan ahan daerah daerah yang dapat dapat dinilai dinilai dengan dengan uang, uang, termas termasuk uk segala segala bentuk bentuk kekaya kekayaan an yang yang berhub berhubun ungan gan denga dengan n hak dan kewajiban daerah. Penyel Penyeleng enggar garaan aan fungsi fungsi pemeri pemerinta ntahan han daera daerah h akan akan terlak terlaksan sana a secara secara optima optimall apabil apabila a penyel penyeleng enggar garaan aan urusa urusan n pemeri pemerinta ntahan han dii diikut kutii dengan dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan ( money follow function). function ). Analisis Analisis pengelola pengelolaan an keuangan keuangan daerah daerah pada dasarnya dasarnya dimaksudk dimaksudkan an untuk untuk mengh menghasi asilka lkan n gambar gambaran an tentan tentang g kapas kapasita itas s atau atau kemamp kemampuan uan keuang keuangan an daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keua keuang ngan an daer daerah ah pada pada umum umumny nya. a. Dibu Dibutu tuhk hkan an pema pemaha hama man n yang yang baik baik tent tentan ang g real realis isas asii kine kinerj rja a keua keuang ngan an daer daerah ah seku sekura rang ng-k -kur uran angn gnya ya 5 (lim (lima) a) tahun sebelumnya. Menga Mengana nali lisi sis s peng pengel elol olaa aan n keua keuang ngan an daer daerah ah dan dan kera kerang ngka ka pend pendan anaa aan n provinsi dan kabupaten/kota terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pend pendap apat atan an,, bela belanj nja a dan dan pemb pembia iaya yaan an sesu sesuai ai deng dengan an kewe kewena nang ngan an,, susunan/struktur masing-masing APBD. Tim penyusun dapat melibatkan tim yang berasal dari bagian/biro/dinas keuangan untuk menyiapkan data dan analisis. Hasilnya didiskusikan di tingkat tim. Data-data perkembangan realisasi anggaran, data lima tahun didiskusikan bersam bersama, a, melipu meliputi: ti: penda pendapat patan, an, belanj belanja, a, dan pembia pembiayaa yaan. n. Analis Analisis is dan diskusi juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana. Sela Selanj njut utny nya, a, anal analis isis is dila dilaku kuka kan n terh terhad adap ap pene peneri rima maan an daer daerah ah yait yaitu u pendap pendapata atan n dari dari peneri penerima maan an pembia pembiayaa yaan n daera daerah. h. Kapasi Kapasitas tas keuang keuangan an daer daera ah pada pada dasa asarnya nya ditem itempa patk tkan an seja ejauh mana daera erah mamp ampu mengop mengoptim timal alkan kan pener penerima imaan an dari dari pendap pendapata atan n daerah daerah.. Berbag Berbagai ai objek objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Selanjutnya, dibuatlah analisis untuk mengidentifikasi proyeksi pendapatan daer daerah ah.. An Anal alis isis is ini ini dila dilaku kuka kan n untu untuk k memp memper erol oleh eh gamb gambar aran an kapa kapasi sita tas s pend pendap apat atan an daer daerah ah deng dengan an proy proyeks eksii 5 (lim (lima) a) tahu tahun n kede kedepa pan, n, untu untuk k penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah.
Analis Anal isis is dila dilaku kuka kan n berd berdas asar arka kan n pada pada data data dan dan info inform rmas asii yang yang dapa dapatt mempengaruhi mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain: (1) Angka Angka rata-rata rata-rata pertumbuh pertumbuhan an pendapata pendapatan n daerah masa masa lalu; (2) (2) Asum Asumsi si indi indika kato torr makr makro o ekon ekonom omii (PDR (PDRB/ B/la laju ju pert pertum umbu buha han n ekon ekonom omi, i, inflasi dan lain-lain); (3) Kebijaka Kebijakan n intensif intensifikas ikasii dan ekstensifika ekstensifikasi si pendapatan pendapatan daerah; daerah;
(4) Kebijakan dibidang keuangan negara. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini. Gambar.G-III.C.1
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah
Kebijakan di bidang Keuangan Negara
Asumsi indikator makro ekonomi
Angka rata-rata pertumbuhan setiap objek pendapatan daerah
Tingkat Pertumbuhan Pendapatan daerah
Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi
Dengan kerangka di atas, analisis difokuskan pada objek dan rincian objek sumber-sumber pendapatan daerah. Mengingat masing-masing rincian objek memiliki memiliki perilaku perilaku atau karakteri karakteristik stik yang berbeda, berbeda, maka masing-m masing-masin asing g daer daerah ah dapa dapatt meng mengem emba bang ngka kan n tekn teknik ik dan dan peng penghi hitu tung ngan an send sendir irii yang yang dianggap paling akurat, dan dituangkan dalam tabel sebagai berikut:
Tabel.T-III.C.1
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun.... s/d Tahun ... Provinsi/Kabupaten/Kota.....*)
No.
Uraian
1
PENDAPATAN
1.1. 1.1.
Penda ndapatan Asl Aslii Da Daera erah
1.1.1 .
Pajak daerah
1.1.2 .
Retribusi daerah
1.1.3 .
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
1.1.4 .
Lain-lain PAD yang sah
1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1 .
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak
1.2.2 .
Dana alokasi umum
1.2.3 .
Dana alokasi khusus
1.3. 1.3.
Lain Lain-L -Lai ain n Pen Penda dapa pata tan n Dae Daera rah h yang yang Sah Sah
1.3.1
Hibah
1.3. 1.3.2 2
Dana dar darur ura at
1.3.3
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya ***)
1.3.4 1.3.4
Dana Dana penyesua penyesuaian ian dan otonomi otonomi khusus* khusus****) ***)
1.3.5
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
(n-5)
(n-4)
(n-3)
(n-2)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
*)
Sesua Sesuaika ikan n atau atau diisi diisi denga dengan n nama nama provi provinsi nsi/ka /kabu bupat paten/ en/kot kota; a;
**) **)
Diis Diisii sesu sesuai ai den denga gan n kete keters rsed edia iaan an dat data. a.
***) ***)
Berlak Berlaku u untuk untuk kabup kabupate aten/ n/kot kota; a;
****) Berlaku hanya untuk provinsi provinsi Papua, Papua Papua Barat dan Aceh. Aceh.
Keterangan: tahun tahun n-1 n-1 = satu satu tahu tahun n sebe sebelum lum tahun tahun ke-1 ke-1 RPJM RPJMD D tahun n-2 = dua tahun tahun lalu lalu sebelum sebelum tahun tahun ke-1 ke-1 RPJMD RPJMD tahun tahun n-3 n-3 = tiga tiga tah tahun un sebelu sebelum m tahu tahun n ke-1 ke-1 RPJM RPJMD D tahun tahun n-4 n-4 = empat empat tahun tahun sebelu sebelum m tah tahun un ke-1 ke-1 RPJMD RPJMD
(n1)**) (Rp)
Rata-rata Pertumbuhan(%)
tahun tahun n-5 n-5 = lima lima tah tahun un sebe sebelum lum tahun tahun ke-1 ke-1 RPJM RPJMD D misalnya tahun ke-1 RPJMD = tahun 2011, maka n-1
= tahun 2010
n-2
= tahun 2009
n-3
= tahun 2008
Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan mengefisiensikan alokasi dana, dilakukan: 1)
Analisis Analisis belanja belanja daera daerah h dan pengeluar pengeluaran an pembia pembiayaan yaan daerah daerah
Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembel pembelanj anjaa aan n dan pengel pengeluar uaran an pembia pembiayaa yaan n daerah daerah pada pada period periode e tahun tahun anggaran anggaran sebelumn sebelumnya ya yang digunaka digunakan n sebagai sebagai bahan bahan untuk untuk menentuk menentukan an kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya sekurang-kurangnya dilakukan melalui:
a)
proporsi proporsi realis realisasi asi belanja belanja daerah daerah diban dibanding ding anggar anggaran, an, dilakuk dilakukan an dengan dengan mengisi berikut: Tabel.T-III.C.2 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi/Kabupaten/Kota.. Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .........*)
No
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
(%)
(%)
(%)
Uraian
A
Belanja Tidak Langsung
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Bunga
3
Belanja Subsidi
4
Belanja Hibah
5
Belanja Bantuan Sosial
6
Belanja Bagi Hasil
7
Belanja Ba Bantuan Ke Keuangan
No
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
(%)
(%)
(%)
Uraian
8
Belanja Tidak Terduga
B
Belanja Langsung
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Barang dan Jasa
3
Belanja Modal
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. **) Diisi sesuai dengan dengan ketersediaan data.
b)
Analis Analisis is propors proporsii belanj belanja a untuk untuk pemenuh pemenuhan an kebutuh kebutuhan an aparatu aparaturr yang yang dilakukan dengan dengan cara mengisi mengisi minimal 3 (tiga) tahun terakhir sebagai sebagai berikut: Tabel.T-III.C.3 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota.... Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .......*)
No
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Uraian
A
Belanja Tidak Langsung
1
Bela elanja Gaj Gaji dan Tunjanga ngan
2
Bela Belanj nja a Tam Tamba baha han n Pen Peng ghasi hasila lan* n**) *)
3
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
4
Bela Belanj nja a pemu pemung ngut utan an Paj Pajak ak Daer Daerah ah** **))
B
Belanja Langsung
1
Bela elanja Honorar rarium PNS* NS**)
2
Belanja Uang Lembur**)
3
Bela Belanj nja a Bea Beasisw siswa a Pend Pendid idik ikan an PNS PNS
No
4
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS**)
5
Bela Belanj nja a pre premi mi asur asuran ansi si kese keseha hata tan n
6
Bela Belanj nja a mak makan anan an dan dan min minum uman an pega pegawa wai* i*** **))
7
Bela Belanj nja a pak pakai aian an dina dinas s dan dan atri atribu butn tnya ya** **))
8
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Uraian
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu*)
9
Bela elanja per perjal jalanan nan di dinas**) s**)
10
Bela Belanj nja a perj perjal alan anan an pind pindah ah tuga tugas s
11
Bela Belanj nja a Pem Pemul ulan anga gan n Peg Pegaw awai ai
12
Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll) TOTAL
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. **)
Diisi sesuai dengan ketersediaan ketersediaan d data. ata.
***) Dapat ditetapkan ditetapkan menjadi menjadi prioritas prioritas untuk dilakukan efisiensi
Selanj Selanjutn utnya ya dil dilaku akukan kan analis analisis is propor proporsi si belanj belanja a pemenu pemenuhan han kebutu kebutuhan han aparatur untuk 3 (tiga) tahun terakhir dengan tabel sebagai berikut: Tabel.T-III.C.4 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi/Kabupaten/Kota.. Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .........*)
No
Uraian
1
Tahun anggaran (n-3)
2
Tahun anggaran (n-2)
Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)
Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)
(a)
( b)
Prosentase
(Rp) (a) / (b) x 100%
Tahun anggaran (n1)**)
3
*)
Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. provinsi/kabupate n/kota.
**) Diisi sesuai dengan dengan ketersediaan data.
Keterangan Keterangan : Sumber Sumber data pada kolom (a) berasal berasal dari dan kolom (b) berasal berasal dari data realisa realisasi si APBD.
Tabel diatas menjadi dasar untuk menentukan kebijakan efisiensi anggaran aparatur selama periode yang direncanakan. c)
Analis Analisis is belanja belanja period periodik ik dan pengelu pengeluar aran an pembiay pembiayaan aan yang yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.
Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitu menghitung ng kebutuha kebutuhan n pendanaa pendanaan n belanja belanja dan pengelua pengeluaran ran pembiayaa pembiayaan n yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap tahun oleh Pemerintah Daerah seperti gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, dewan, bunga, bunga, belan belanja ja jasa jasa kantor kantor,, sewa sewa kantor kantor yang yang telah telah ada kontra kontrak k jangka panjang atau belanja sejenis lainnya. Belanja Belanja periodik periodik priorita prioritas s utama utama adalah adalah pengeluar pengeluaran an yang harus harus dibayar dibayar setiap setiap period periodik ik oleh oleh Pemeri Pemerinta ntah h Daerah Daerah dalam dalam rangka rangka keberl keberlang angsun sungan gan pelayanan pelayanan dasar dasar priorita prioritas s Pemerinta Pemerintah h Daerah Daerah yaitu pelayana pelayanan n pendidik pendidikan an dan kesehata kesehatan, n, seperti seperti honorarium honorarium guru dan tenaga medis medis serta serta belanja belanja sejenis lainnya. Analis Analisis is realis realisas asii pengel pengeluar uaran an dimaks dimaksud ud antara antara lain lain dil dilaku akukan kan dengan dengan mengisi berikut: Tabel.T-III.C.5
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi/Kabupaten/Kota.. Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .........*)
No
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Uraian
A
Belanja Ti Tidak La Langsung
1
Belan lanja Gaj Gaji da dan Tu Tunja njanga ngan
2
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
3
Belanja Bunga
4
Belanja bagi hasil
Rata-rata Pertumbuhan (%)
Dst.. B
Belanja Langsung
1
Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.
2
Bela Belanj nja a Bea Beasi sisw swa a Pen Pendi didi dika kan n PNS PNS
3
Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )
4
Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
5
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Dst …
C
Pembi mbiaya ayaan Pen Pengel geluara uaran n
1
Pembe mbentu ntukan Dana Cadang danga an
2
Pembayaran po pokok ut utang Dst… TOTAL (A+B+C)
*)
Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. provinsi/kabupate n/kota.
**) Diisi sesuai dengan dengan ketersediaan data. Keteranga Keterangan n: menghitu menghitung ng rata-rata rata-rata pertumb pertumbuha uhan n pengelu pengeluaran aran wajib dan mengikat mengikat serta priori prioritas tas utama utama dapat dapat mempe memperg rgun unaka akan n rumus rumus pada pada analis analisis is penge pengelol lolaan aan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel diatas menjadi menjadi dasar dasar untuk untuk menentuka menentukan n kebutuhan kebutuhan anggaran anggaran belanja belanja yang tidak
dapa dapatt dihi dihind ndar arii dan dan tida tidak k dapa dapatt ditu ditund nda a dala dalam m rang rangka ka peng penghi hitu tung ngan an kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan. d)
Analis Analisis is proyeks proyeksii belanj belanja a daera daerah h
Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja tidak langsu langsung ng daera daerah h dan pengel pengelua uaran ran pembia pembiayaa yaan n yang yang bersif bersifat at wajib wajib dan mengikat serta prioritas utama. Analisis dilakukan dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan depan untuk untuk penghitu penghitungan ngan kerangka kerangka pendanaa pendanaan n pembangu pembangunan nan daerah. Analisis dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini. Gambar.G-III.C.2
Analisis Proyeksi Belanja Daerah Asumsi indikator makro ekonomi
Tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama
Angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pendapatan daerah
Kebijakan Pembiayaan Daerah
Kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi belanja tidak langsung & belanja pendidikan
Tabel.T-III.C.6 Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Provinsi/Kabupaten/Kota.. Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .........*)
No
Uraian
A
Belanja Ti TidakLangsung
1
Belanja Ga Gaji da dan Tu Tunjangan
2
Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH
3
Belanja Bunga
4
Belanja bagi hasil
Proyeksi
Data Tahun Dasar
Tingkat pertum buhan
Tahun n+1
Tahun n+2
Tahun n+3
Tahun n+4
Tahun n+5
(Rp)
(%)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Data
No
Uraian
Tahun Dasar
Tingkat pertum
(Rp)
B
Belanja Langsung
1
Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis.
2
Bel Belanja nja Be Beasisw siswa a Pe Pendid ndidiikan PN PNS
3
Belanja Jasa Kantor (khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya )
4
Belanja sewa gedung kantor( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)
5
Proyeksi
buhan
Tahun n+1
Tahun n+2
Tahun n+3
Tahun n+4
Tahun n+5
(%)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Dst sesuai kriteria wajib mengikat
C
Pengeluaran Pembiayaan
1
Pembentukan Da Dana Ca Cadangan
2
Pembayaran po pokok ut utang TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2)
Anal An alis isis is pemb pembia iaya yaan an dae daera rah h
Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh pembia pembiayaa yaan n daera daerah h pada pada tahun tahun-ta -tahun hun anggar anggaran an sebelu sebelumny mnya a surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan pemb pembia iaya yaan an dima dimasa sa data datang ng dala dalam m rang rangka ka peng penghi hitu tung ngan an pendanaan pendanaan pembangu pembangunan nan daerah. daerah. Analisis Analisis pembiayaa pembiayaan n daerah daerah melalui: a)
kebijakan terhad terhadap ap kebijakan kapa kapasi sita tas s dilakukan dilakukan
Analis Analisis is sumber sumber penutu penutup p defi defisit sit riil riil
Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggar anggaran an untuk untuk menutu menutup p defis defisit it riil riil anggar anggaran an Pemer Pemerint intah ah Daerah Daerah yang yang dilakukan dengan mengisi berikut: Tabel.T-III.C.7 Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi/Kabupaten/Kota.. Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .........*)
NO
1.
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Uraian
Real Realis isas asii Pen Penda dapa pata tan n Dae Daera rah h Dikurangi realisasi:
2.
Belanja Daerah
3.
Peng Pengel elua uara ran n Pemb Pembia iaya yaan an Dae Daera rah h
A
Defisit riil Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:
4.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
5.
Penca ncairan ran Da Dana Cadanga ngan
6.
Hasil Hasil Penju Penjuala alan n Kek Kekaya ayaan an Daerah Daerah Yang Yang di Pisahk Pisahkan an
7.
Pene Peneri rima maan an Pinj Pinjam aman an Daer Daerah ah
8.
Pener Penerima imaan an Kembal Kembalii Pem Pember berian ian Pinja Pinjaman man Daer Daerah ah
9.
Pener nerimaa maan Piu Piutang Da Daerah
B
Tota Totall Real Realis isas asii Pene Peneri rima maan an Pem Pembi biay ayaa aan n Daera Daerah h
A-B
Sisa Sisa lebih lebih pem pembia biayaa yaan n anggar anggaran an tahu tahun n berke berkenaa naan n
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. **) Diisi sesuai dengan dengan ketersediaan data.
Berdasar Berdasarkan kan tabel tabel analisis analisis di atas, atas, kemudian kemudian dis disusun usun tabel analisis analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut.
Tabel.T-III.C.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi/Kabupaten/Kota.. Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .........*)
Proporsi dari total defisit riil No.
Uraian
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
(%)
(%)
(%)
1.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
2.
Penca ncairan ran Da Dana Cadanga ngan
3.
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan
4.
Pene Peneri rima maan an Pinj Pinjam aman an Daer Daerah ah
5.
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.
Pene Peneri rima maan an Piut Piutan ang g Daer Daerah ah
7.
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
b)
Analisis Analisis Realisas Realisasii Sisa Sisa Lebih Lebih Perhitun Perhitungan gan Anggaran Anggaran
Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumn sebelumnya, ya, dapat dapat diketahui diketahui kinerja APBD tahun sebelumn sebelumnya ya yang lebih lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Daerah dilakukan dengan dengan mengisi data realisasi realisasi anggaran anggaran pada berikut.
Tabel.T-III.C.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi/Kabupaten/Kota.. Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .........*) (n-3) No.
Uraian Rp
1.
Jumlah Si SiLPA
2.
Pela Pelamp mpau auan an pene peneri rima maan an PA PAD D
3.
Pelampauan penerimaan dana perimbangan
4.
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah
5.
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya
6.
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
% dari SiLP A
(n-2)
Rp
% dari SiLP A
(n-1)**)
Rp
% dari SiLP A
Rata-rata pertumbuhan*)
7.
*)
Kegiatan la lanjutan
Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. provinsi/kabupate n/kota.
**) Diisi sesuai dengan dengan ketersediaan data. Keterangan : gunakan rumus menghitung rata-rata pertumbuhan
c)
Analisis Analisis Sisa Lebih Lebih Pembia Pembiayaan yaan Anggaran Anggaran Tahun Tahun Berkena Berkenaan an
Analis Analisis is ini ini bertuj bertujuan uan untuk untuk memper memperole oleh h gambar gambaran an secara secara riil riil sis sisa a lebih lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis dilakukan dengan dengan mengisi mengisi berikut: Tabel.T-III.C.10
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi/Kabupaten/Kota.. Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .........*)
No.
1.
(n-3)
(n-2)
(n-1)**)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Uraian
Saldo kas ner neraca daerah Dikurangi:
2.
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan
3.
Kegiatan la lanjutan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran
*)
Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. provinsi/kabupate n/kota.
**) Diisi sesuai dengan dengan ketersediaan data.
d)
Analis Analisis is Proyeks Proyeksii Pemb Pembiay iayaa aan n Daera Daerah h
Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran. anggaran. Hasil analisis analisis dapat dapat digunaka digunakan n untuk menghitu menghitung ng kapasita kapasitas s penerimaan pembiayaan pembiayaan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun ke depan. Analisis dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya sisa lebih riil perhitungan anggaran dimasa yang akan datang, antara lain: (1) Angka Angka rata-r rata-rata ata pertumbu pertumbuhan han saldo saldo kas neraca neraca daera daerah h dan rata-ra rata-rata ta pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan;
(2) As Asum umsi si indika indikator tor makro makro ekonom ekonomii (PDRB (PDRB/la /laju ju pertum pertumbuh buhan an ekonom ekonomi, i, inflasi dan lain-lain);
(3) Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah; (4) Kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan peningkatan pendapatan Gambar.G-III.C.3
Analisis Proyeksi Pembiayaan Daerah
Asumsi indikator makro ekonomi
Kebijakan penyelesaian kewajiban daerah
Angka rata-rata pertumbuhan pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan rata-rata pertumbuhan pertumbuhan Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan
Kebijakan Efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah
Tingkat pertumbuhan saldo kas neraca daerah dan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan
Tabel.T-III.C.11 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Provinsi/Kabupaten/Kota.. Provinsi/Kabupaten/Kota...........*) .........*)
Uraian
No 1.
Proyeksi
Data tahun dasar
Tingkat pertum buhan
Tahun n+1
Tahun n+2
Tahun n+3
Tahun n+4
Tahun n+5
(Rp)
(%)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Saldo ldo ka kas ne neraca daerah rah Dikurangi:
1.
Kewaji Kewajiban ban kepada kepada pihak pihak ketiga ketiga samp sampai ai deng dengan an akhi akhirr tahun ahun belum terselesaikan
2.
Kegiatan lanjutan Sisa Sisa Lebi Lebih h Anggaran
(Rii (Riil) l)
Pemb Pembia iaya yaan an
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
3)
Anal An alis isis is ner nerac aca a daer daerah ah
Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio akti aktiv vita itas serta erta kem kemampua puan aset daer daerah ah untu ntuk pen penyedia ediaan an dana ana pemban pembangun gunan an daerah daerah.. Analis Analisis is data data neraca neraca daera daerah h sekur sekurang ang-kur -kurang angnya nya dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut: (1) Rasio Rasio likuid likuidita itas s digun digunaka akan n untuk untuk menguk mengukur ur kemamp kemampuan uan Pemeri Pemerinta ntah h Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jenis rasio likuiditas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain : a.
Rasio Rasio lanca lancarr
= aktiva aktiva lanca lancarr : kewaji kewajiban ban jangk jangka a pendek pendek
b.
Rasio Rasio quick quick pendek
= ( aktiva aktiva lancar lancar – persedia persediaan an ) : kewajiban kewajiban jangka jangka
(2) Rasio Rasio solvabilita solvabilitas s adalah adalah rasio untuk mengukur mengukur kemampua kemampuan n Pemerintah Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain:
a.
Rasio Rasio total total hutan hutang g terhada terhadap p total total aset aset = total hutang hutang : total total aset aset
b.
Rasio Rasio hutang hutang terhadap terhadap modal modal = total total hutang hutang : total total ekuitas ekuitas
(3) Rasio Rasio aktivitas aktivitas adalah rasio rasio untuk melihat melihat tingkat aktivitas aktivitas tertentu tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah antara lain: a.
Rata-rata Rata-rata umur umur piuta piutang, ng, yaitu yaitu rasio rasio untuk untuk melih melihat at berapa berapa lama, lama, hari hari yang yang diperl diperluka ukan n untuk untuk meluna melunasi si piutan piutang g (meru (merubah bah piutan piutang g menjad menjadii kas), kas), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur piutang = 365 : perputaran piutang Dimana : Perputaran piutang = pendapatan daerah/rata-rata piutang pendapatan daerah. Sedangkan, rata-rata piutang pendapatan daerah = (saldo awal piutang + saldo akhir piutang) : 2
b.
RataRata-rat rata a umur persed persediaa iaan, n, yaitu yaitu rasio rasio untuk untuk melihat melihat berapa berapa lama lama dana tertanam tertanam dalam dalam bentuk bentuk persedia persediaan an (menggun (menggunakan akan persediaa persediaan n untuk untuk memberi pelayanan publik), dihitung dengan formula sebagai berikut. Rata-rata umur persediaan = 365 : perputaran persediaan Dimana : Perputar Perputaran an persedia persediaan an = nilai nilai persedia persediaan an yang digunakan digunakan dalam dalam satu tahun: rata-rata nilai persediaan. Sedangkan, rata-rata nilai persediaan = (saldo awal persediaan + saldo akhir persediaan) : 2
4)
Analisis Ke Kerangka Pe Pendanaan
Analis Analisis is keran kerangka gka pendan pendanaan aan bertuj bertujuan uan untuk untuk mengh menghitu itung ng kapas kapasita itas s riil riil keua keuang ngan an daer daerah ah yang yang akan akan dial dialok okas asik ikan an untu untuk k pend pendan anaa aan n prog progra ram m pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Lang Langka kah h awal awal yang yang haru harus s dila dilaku kuka kan n adal adalah ah meng mengid iden enti tifi fika kasi si selu seluru ruh h penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pospos-po pos s mana mana sumb sumber er pene peneri rima maan an ters terseb ebut ut akan akan dial dialok okas asik ikan an.. Suat Suatu u kapas kapasita itas s riil riil keuang keuangan an daera daerah h adala adalah h total total peneri penerima maan an daera daerah h setela setelah h dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Sebelum Sebelum dialokas dialokasikan ikan ke berbagai berbagai pos belanja belanja dan pengeluar pengeluaran, an, besaran besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain: Pene Peneri rima maan an retr retrib ibus usii paja pajak k diup diupay ayak akan an alok alokas asii bela belanj njan anya ya pada pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
•
Peneri Penerima maan an dari dari pendap pendapata atan n hasil hasil penge pengelol lolaa aan n aset aset daera daerah h yang yang dipi dipisa sahk hkan an dial dialok okas asik ikan an kemb kembal alii untu untuk k upay upayaa-up upay aya a peni pening ngka kata tan n kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah. •
Peneri Penerima maan an dana dana alokas alokasii umum umum diprio dipriorit ritas askan kan bagi bagi belan belanja ja umum umum pegawai dan operasional operasional rutin pemerintahan pemerintahan daerah. •
Peneri Penerima maan an dari dari dana dana alokas alokasii khusus khusus dialok dialokas asika ikan n sesuai sesuai dengan dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
•
Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat. •
Selanjutny Selanjutnya, a, untuk untuk menentuka menentukan n kapasita kapasitas s riil keuangan keuangan daerah, daerah, dihitung dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:
Tabel.T-III.C.12 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota.......*)
Proyeksi No.
Uraian
1.
Pendapatan
2.
Penc Pencai aira ran n dana dana cad cadan anga gan n (ses (sesua uaii Perd Perda) a)
3.
Sisa Sisa Leb Lebih ih Rii Riill Per Perhi hitu tung ngan an Angg Anggar aran an
Tahun n+1
Tahun n+2
Tahun n+3
Tahun n+4
Tahun n+5
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Total penerimaan Dikurangi: 4.
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kapasitas riil kemampuan keuangan
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
Berdasar Berdasarkan kan
disusun disusun
dapat dapat dihitu dihitung ng rencan rencana a penggu penggunaan naan kapasita kapasitas s riil riil
kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsu langsung ng dan belan belanja ja tidak tidak langs langsung ung dalam dalam rangk rangka a pendan pendanaan aan progra program m pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan menggunakan tabel berikut:
Tabel.T-III.C.13 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.......*)
Proyeksi Uraian
No I
Tahun n+1
Tahun n+2
Tahun n+3
Tahun n+4
Tahun n+5
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
(Rp)
Kapasitas ri riil ke kemampuan ke keuangan Rencana alokasi pengeluaran prioritas I
II.a
Belanja La Langsung
II.b II.b
Pemb Pemben entu tuka kan n dana dana ca cadang dangan an Dikurangi:
II.c
Bel Belanja nja Lang Langsu sung ng yang yang wajib jib mengikat serta prioritas utama
II.d
Peng Pengel elua uara ran n pemb pembia iaya yaan an yang yang mengikat serta prioritas utama
dan dan waji wajib b
Tota Totall Renca Rencana na Pengel Pengeluar uaran an Prior Priorit itas as (II.a+II.b-II.c-II.d)
II
I
Sisa kapasitas riil kemampuan keuangan daer daerah ah sete setela lah h meng menghi hitu tung ng alok alokas asii pengeluaran prioritas I (I-II) Rencana alokasi pengeluaran prioritas II III. III.a a
Bela Belanj nja a Tida Tidak k Lang Langsu sung ng Dikurangi:
III.b III
Belanj Belanja a tidak tidak lang langsun sung g yang yang waji wajib b dan mengikat serta prioritas utama Tota Totall renca rencana na pengel pengeluar uaran an prior priorit itas as II (III.a-III.b) Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-IIIII)*
*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota. Keterangan Keterangan : Surplus anggaran anggaran diperbolehkan diperbolehkan apabila apabila nilainya nilainya tidak material dan tidak tidak dapat digunakan untuk membiayai suatu program
Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berb berbag agai ai prog progra ram/ m/ke kegi giat atan an sesu sesuai ai urut urutan an prio priori rita tas. s. Prio Priori rita tas s program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana dimana prior priorita itas s I mendap mendapatk atkan an prior priorita itas s pertam pertama a sebelu sebelum m priori prioritas tas II.
Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya. Prioritas I Priori Prioritas tas I merupa merupakan kan progra program m pemban pembangun gunan an daerah daerah dengan dengan tema tema atau atau program program unggulan unggulan (dedicated) Kepala Kepala daerah daerah sebagaim sebagaimana ana diamanat diamanatkan kan dala dalam m RPJM RPJMN N dan dan aman amanat at/k /keb ebij ijak akan an nasi nasion onal al yang yang defi defini niti tiff haru harus s dilaks dil aksan anaka akan n oleh oleh daerah daerah pada pada tahun tahun rencan rencana, a, terma termasu suk k untuk untuk prior priorita itas s bidang pendidikan 20% (duapuluh persen). Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat bersifat monument monumental, al, berskala berskala besar, besar, dan memiliki memiliki kepenting kepentingan an dan nilai nilai manfaat manfaat yang tinggi, memberika memberikan n dampak dampak luas pada masyara masyarakat kat dengan dengan daya daya ungki ungkitt yang yang tingg tinggii pada pada capai capaian an visi/m visi/misi isi daerah daerah.. Di sampin samping g itu, itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. perundang-undangan. Prioritas II Prog Progra ram m Prio Priori rita tas s II meru merupa paka kan n prog progra ram m prio priori rita tas s diti diting ngka katt SKPD SKPD yang yang meru merupa paka kan n penj penjab abar aran an dari dari anal analis isis is per per urus urusan an.. Suat Suatu u prio priori rita tas s II berh berhub ubun unga gan n deng dengan an prog progra ram/ m/keg kegia iata tan n ungg unggul ulan an SKPD SKPD yang yang pali paling ng berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesua sesuaii dengan dengan prior priorita itas s dan permas permasala alahan han yang yang dihada dihadapi pi berhu berhubun bungan gan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
Prioritas III Prioritas Prioritas III merupaka merupakan n priorita prioritas s yang dimaksud dimaksudkan kan untuk untuk alokasi alokasi belanjabelanjabelanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, bela belanj nja a bant bantua uan n sosi sosial al orga organi nisa sasi si kema kemasy syar arak akat atan an,, bela belanj nja a bant bantua uan n keuangan keuangan kepada kepada provinsi provinsi/kabu /kabupaten paten/kota /kota dan pemerinta pemerintahan han desa serta serta bela belanj nja a tida tidak k terd terdug uga. a. Peng Pengal alok okas asia ian n dana dana pada pada prio priori rita tas s III III haru harus s memperha memperhatikan tikan (mendahuluk (mendahulukan) an) pemenuha pemenuhan n dana pada priorita prioritas s I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Deng Dengan an demi demiki kian an,, kapa kapasi sita tas s riil riil keua keuang ngan an daer daerah ah dapa dapatt dial dialok okas asik ikan an sebagaimana tabel berikut: Tabel.T-III.C.14 Kerangka Pendanaan Alokasi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Alokasi No.
Jenis Dana
1.
Prioritas I
2.
Prioritas II
3.
Prioritas III
Tahun I
Tahun II
%
%
Rp
Rp
Tahun III %
Rp
Tahun IV %
Rp
Tahun V %
Rp
Total
Peneta Penetapan pan persen persenta tase se tiap tiap tahun tahun sesuai sesuai urutan urutan priori priorita tas s (I, II, dan dan III) III) bukan bukan menunjukkan urutan besarnya persentase tetapi lebih untuk keperluan pengurutan pemenuhan kebutuhan pendanaannya. Besar persentase ditentukan sesuai analisis umum tentang kapasitas pendanaan dari program prioritas yang dibayangkan akan menunj menunjang ang priori prioritas tas dimak dimaksud sud.. Evalua Evaluasi si atau atau analis analisis is dari dari penye penyelen lengga ggaraa raan n pembangunan daerah dimasa lalu cukup baik untuk mendapatkan gambaran yang diinginkan. Adapun, baris total pada tabel untuk masing-masing kolom persentase harus harus selalu selalu berjumla berjumlah h 100%. 100%. Baris Baris total total untuk untuk kolom rupiah dapat menunjuk menunjukkan kan total kapasitas riil keuangan daerah yang telah dihitung pada bagian sebelumnya. Penetapa Penetapan n persenta persentase se masing-ma masing-masing sing priorita prioritas s bersifat bersifat indikati indikatiff sebagai sebagai panduan panduan
awal awal tim perumu perumus s dalam dalam meneta menetapka pkan n pagu pagu progra program m atau atau pagu pagu SKPD. SKPD. Secar Secara a simultan simultan persenta persentasi si tersebut tersebut dipertaj dipertajam am ketika ketika program program priorita prioritas s untuk untuk masingmasingmasing masing jenis prioritas prioritas (priorita (prioritas s I dan II) telah telah dirumusk dirumuskan. an. Sisanya, Sisanya, dialokasika dialokasikan n untuk persentasi final prioritas III.
