RENCANA PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
Analisis Dampak Lingkungan Hidup selanjutnya disebut ANDAL adalah hasil telaahan secara cermat yang mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan hidup selanjutnya disebut RKL dalam upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan hidup selanjutnya disebut RPL adalaah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
I. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) 1.1
Penjelasan Umum
1.1.1
Lingkup rencana pengelolaan lingkungan
Dokumen mencegah,
RKL
merupakan
mengendalikan
dokumen dan
yang
memuat
menanggulangi
upaya-upaya
dampak
penting
lingkungan hidup yang bersifat negatif yang meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana dan/atau kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup mencakup 4 (empat) kelompok aktivitas :
a. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup melalui pemilihan atas alternatif, tata letak (tata ruang mikro) lokasi, dan rancang bangun proyek; b. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalisasi atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul disaat usaha dan/atau kegiatan beroperasi, maupun hingga saat usaha dan/atau kegiatan berakhir (misalnya : rehabilitasi lokasi proyek); c. Pengelolaan
lingkungan
hidup
yang
bersifat
memberikan
pertimbangan ekonomi lingkungan sebagai dasar untuk memberikan konpensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan/atau ekologis) sebagai dasar untuk
memberikan kompensasi atas sumber daya tidak dapat pulih, hilang atau rusak (baik dalam arti sosial ekonomi dan atau ekologis) sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan.
1.1.2
Kedalaman rencana pengelolaan lingkungan
Dokumen RKL hanya akan bersifat memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip,
kriteria
atau
persyaratan
untuk
pencegahan/penanggulangan/pengendalian pencegahan/penanggulangan/pengen dalian dampak. Bila dipandang perlu dapat dilengkapi dengan acuan literatur tentang ”basic ” basic design” design” untuk pencegahan/panggulangan/pengendalian pencegahan/panggulangan/pengend alian dampak. Hal ini tidak lain disebabkan karena : a. Pada taraf studi kelayakan informasi tentang rencana usaha dan/atau kegiatan (proyek) relatif masih umum, belum memiliki spesifikasi teknis yang rinci, dan masih memiliki beberapa alternatif. Hal ini tidak lain karena pada tahap ini memang dimaksudkan untuk mengkaji sejauh mana proyek dipandang patut atau layak untuk dilaksanakan ditinjau dari segi teknis dan ekonomi; sebelum investasi, tenaga, dan waktu terlanjur digunakan lebih banyak. Keterbatasan data dan informasi tentang rencana usaha atau kegiatan ini sudah barang tentu berpengaruh pada bentuk kegiatan pengelolaan yang dapat dir umuskan dalam dokumen RKL; b. Pokok-pokok
arahan,
prinsip-prinsip,
kriteria
atau
persyaratan
pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL selanjutnya akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan bagi konsultan rekayasa dalam menyusun rancangan rinci rekayasa. Disamping itu perlu diketahui bahwa rencana pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen RKL harus terkait dengan hasil dokumen ANDAL, dalam arti komponen lingkungan hidup yang dikelola adalah hanya mengalami perubahan mendasar sebagaimana disimpulkan oleh dokumen ANDAL.
1.1.3
Rencana pengelolaan lingkungan hidup
Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat berupa pencegahan dan penanggulangan dampak negatif, serta peningkatan dampak positif yang bersifat strategis. Rencana pengelolaan lingkungan hidup harus diuraikan secara jelas, sistematis, serta mengandung ciri-ciri pokok sebagai berikut : a. Rencana pengelolaan lingkungan hidup memuat pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, kriteria pedoman atau persyaratan untuk mencegah, menanggulangi, mengendalikan atau meningkatkan dampak penting baik negatif maupun m aupun positif yang bersifat strategis; s trategis; dan bila dipandang perlu, lengkapi pula dengan acuan literatur tentang rancang bangun penanggulangan dampak dampak dimaksud; b. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dimaksud perlu dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembuatan rancangan rinci rekayasa, dan dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup; hidup; c. Rencana pengelolaan lingkungan hidup mencakup pula upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan karyawan karyawan pemrakarsa usaha dan /atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui kursus-kursus yang diperlukan pemrakarsa berikut dengan jumlah ser ta kualifikasi yang dilatih; d. Rencana pengelolaan lingkungan hidup juga mencakup pembentukan unit organisasi yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup untuk melaksanakan RKL. Aspek-aspek yang perlu diutarakan sehubungan dengan hal ini antara lain adalah struktur organisasi, lingkup tugas dan wewenang unit, serta jumlah dan kualifikasi personalnya.
1.1.4
Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup
Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yang selama ini dikenal seperti: teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi.
1.2
Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
Pernyataan pelaksanaan dan pernyataan pemrakarsa untuk melaksanakan RKL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
BAB I. Pendahuluan
1. Pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL dan RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas; 2. Pernyataan kebijakan lingkungan hidup. Uraian tentang komitmen pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan lingkungan hidup. 3. Uraian
tentang
kegunaan
dilaksanakannya
rencana
pengelolaan
lingkungan.
BAB II. Pendekatan Pendekatan Pengelolaan Lingkungan
Untuk menangani dampak penting yang sudah diprediksi dari studi ANDAL, dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan yang selama ini kita kenal seperti : teknologi, sosial ekonomi, maupun institusi. a. Pendekatan teknologi Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan lin gkungan hidup.
b. Pendekatan sosial ekonomi Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah.
c. Pendekatan institusi Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak penting lingkungan hidup. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
BAB III. Rencana Pengelolaan Lingkungan
Uraikan secara singkat dan jelas masing-masing dampak yang ditimbulkan baik oleh satu kegiatan atau lebih dengan urutan pembahasan sebagai berikut:
3.1 Dampak penting dan sumber dampak penting
a. Uraikan secara singkat dan jelas komponen atau parameter lingkungan hidup yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar menurut hasil ANDAL. b. Sumber dampak Utarakan secara singkat sumber penyebab timbulnya dampak penting : 1. Apabila dampak penting timbul sebagai akibat langsung dari rencana usaha dan/atau kegiatan, maka uraikan secara singkat jenis usaha dan/atau kegiatan yang merupakan penyebab timbulnya dampak penting; 2. Apabila dampak penting timbul sebagai akibat berubahnya komponen lingkungan hidup yang lain, maka jelaskan secara singkat komponen dampak penting tersebut.
3.2 Tolak ukur dampak
Jelaskan tolak ukur dampak yang akan digunakan untuk mengukur komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak akibat rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan baku mutu standar (ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan); keputusan para ahli yang dapat diterima secara ilmiah, lazim digunakan , dan/atau telah ditetapkan oleh instansi
yang bersangkutan. Tolak ukur yang diutarakan adalah yang digunakan dalam ANDAL.
3.3 Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup uraikan secara spesifik tujuan dikelolanya dampak penting yang bersifat strategis berikut dengan dampak turunannya yang otomatis akan turut tercegah/tertanggulangi/terkendali.
3.4 Pengelolaan lingkungan hidup
Jelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan/atau institusi.
3.5 Lokasi pengelolaan lingkungan hidup
Jelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak penting yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta/sketsa/gambar dengan skala yang memadai.
3.6 Periode pengelolaan lingkungan hidup
Uraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat dampak penting yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak).
3.7 Institusi pengelolaan lingkungan hidup
Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup cantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah, Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi : a. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup ; b. Peraturan
perundang-undangan
yang
ditetapkan
oleh
Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan; c. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh sektor terkait. d. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota; e. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pembentukan institusi pengelolaan lingkungan hidup. hidup.
Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan me liputi: a. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan
institusi
pelaksanaan
sebagai
pelaksana
yang
penyandang
bertanggungjawab
dana
kegiatan
dalam
pengelolaan
lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pemrakarsa menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud; dimaksud;
b. Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pegawai bagaimana terlaksananya RKL. Insntasi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan ruang lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Daftar Pustaka
Pada bagian ini jelaskan sumbar data dan informasi yang akan digunakan dalam penyusunan RKL, baik yang berupa buku, majalah , makalah, tulisan maupun laporan hasil-hasi penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
Lampiran
Pada bagian ini lampirkan tentang : 1. Ringkasan dokumen RKL dalam bentuk tabel dengan ukuran kolom sebagai berikut : Jenis Dampak, Sumber Dampak, Tolak Ukur Dampak, Tujuan Pengelolaan Lingkungan hidup, Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, Periode
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup,
dan
Institusi
Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
2. Data dan informasi yang merujuk dari hasil studi ANDAL seperti peta-peta (lokasi kegiatan, lokasi pengelolaan lingkungan hidup, dan lain-lain), rancangan teknik (engineering (engineering design), design), matrik serta data utama yang terkait dengan rencana pengelolaan lingkungan hidup untuk menunjang isi dokumen RKL.
II. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) 2.1 Penjelasan Umum
2.1.1
Lingkup rencana pemantauan lingkungan li ngkungan Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbaagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami prilaku dampak yang timbul akibat usaha dan/atau kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional; tergantung pada skala masalah yang dihadapi. Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk
mengevaluasi penataan (compliance (compliance), ), kecenderungan (trendline (trendline)) dan tingkat kritis (critical (critical level ) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.
2.1.2
Kedalaman rencana pemantauan lingkungan lin gkungan Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen rencana pamantauan lingkungan hidup, yakni : a. Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau hanyalah yang mengalami perubahan besar, atau terkena dampak penting. b. Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan benar dampak penting yang dinyatakan ANDAL, dan staf pengelolaan dampak lingkungan hidup yang dirumuskan dalam dokumen RKL; c. Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Dengan memantau kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dinilai/diuji efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan li ngkungan hidup yang dijalankan. d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Walau aspek-aspek yang akan dipantau telah dibatasi pada hal yang penting saja (seperti diuraikan pada butir (a) sampai (c), namun biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia usaha dan/atau kegiatan. e. Rancangan pengumpulan dan analisis data apek yang perlu dipantau mencakup : a. Jenis data yang dikumpulkan b. Lokasi pemantauan; c. Frekuensi dan jangka waktu pemantauan; d. Metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data); Dokumen RPL perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup. Kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggung jawab sebagai
penyandang dana pemantauan, pelaksana pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan. 2.2
Sistematika Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar belakang pemantauan lingkungan hidup
a. Pernyataan tentang latar belakang perlunya dilaksanakan rencana pemantauan lingkungan hidup baik ditinjau dari kepentingan pemrakarsa, pemrakars a, pihak-pihak yang berkepentingan maupun maupun untuk kepentingan umum dalam rangka menunjang program pembangunan; b. Uraikan secara sistematis, singkat, dan jelas tentang tujuan pemantauan lingkungan hidup yang akan diupayakan pemrakarsa sehubungan dengan pengelolaan rencana usaha dan/atau kegiatan; c. Uraikan tentang kegunaan dilaksanakannya pemantauan lingkungan hidup baik
bagi
pemrakarsa
usaha
atau
kegiatan,
pihak-pihak
yang
berkepentingan, maupun bagi masyarakat. masyarakat.
BAB II. RENCANA PEMANTAUAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
Uraikan secara singkat dan jelas jenis masing-masing dampak yang ditimbulkan baik oleh satu kegiatan atau lebih dengan urutan pembahasan sebagai berikut :
a. Dampak penting yang dipantau 1.
Jenis komponen atau parameter lingkungan hidup yang dipandang strategis untuk dipantau;
2.
Indikator dari komponen dampak penting yang dipantau.
b. Sumber dampak Uraikan secara singkat sumber penyebab timbul penting.
c. Parameter lingkungan hidup yang dipantau Uraikan secara jelas tentang parameter lingkungan hidup yagn dipantau. Parameter ini dapat meliputi parameter dari aspek biologi, kimia, fisika dan aspek kesehatan masyarakat.
d. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup Uraikan secara spesifik tujuan dipantaunya suatu dampak penting lingkungan hidup, dengan memperhatikan dampak penting yang dikelola, bentuk rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan dampak penting turunan yang ditimbulkannya.
e. Metode pemantauan lingkungan hidup Uraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator dampak penting, yang mencakup :
1.
Metode pengumpulan dan analisis data Cantumkan secara singkat dan jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Cantumkan pula tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data sehubungan dengan tingkat ketelitian yang yang diisyaratkan
dalam Baku Mutu
Lingkungan Hidup. Selain itu uraikan pula metode yang digunakan untuk menganalisa data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Selain itu uraikan pula tolak ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan hidup yang dipantau, dan sebagai umpan balik
untuk
kegiatan
pengelolaan
lingkungan
hidup.
Perlu
diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin
konsisten
penyusunan ANDAL. ANDAL.
dengan
metode
yang
digunakan
disaat
2.
Lokasi pemantauan lingkungan hidup Cantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta berskala yang memadai dan menunjukan lokasi pemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pemantauan sejauh mungkin
konsisten
dengan
lokasi
pengumpulan
data
disaat
penyusunan ANDAL. ANDAL.
3.
Jangka waktu dan frekuensi pemantauan Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya persatuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak penting yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak).
f. Institusi pemantauan lingkungan hidup Pada setiap rencana pemantauan lingkungan hidup cantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan lingkungan hidup meliputi :
1.
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
2.
Peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang ditetapkan oleh sektor terkait;
3.
Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah Daerah;
4.
Keputusan Gubernur, Bupati/Walikota;
5.
Keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pemantauan lingkungan hidup.
Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi :
1.
Pelaksana pemantauan lingkungan hidup cantumkan institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai s ebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup.
2.
Pengawasan pemantauan lingkungan hidup Cantumkan instansi-instansi yang berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansinya yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggungjawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaporan hasil pemantauan lingkungan hidup; Cantumkan instansi-instansi yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.
DAFTAR PUSTAKA
Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
LAMPIRAN
Pada bagian ini lampirkan tentang : 1. Ringkasan dokumen RPL dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut : Dampak penting yang dipantau, Sumber Dampak, Tujuan Pemantauan Lingkungan Hidup, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (yang
meliputi
Metode
Pengumpulan
Data,
Lokasi
Pemantauan
Lingkungan Hidup, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan Lingkungan Hidup, serta Metode Analisis, dan instansi), dan institusi Pemantau Lingkungan Hidup. 2. Data informasi yang dipandang penting untuk dilampirkan karena menunjang isi dokumen RPL.
3
Kedudukan RKL & RPL Dalam Perancangan Proyek Pengembangan Wilayah
Dalam pencapaian hasil pembangunan/pengembangan wilayah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk didalamnya menjaga kestabilan lingkungan hidup, sehingga pembangunan-pembangunan yang selanjutnya dapat dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu perlu direncanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya, sehingga penting membuat dan melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan supaya lingkungan dapat terjaga dan tidak rusak. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, di dalam AMDAL terdapat kegiatan memperkirakan atau menduga dampak yang akan dtimbulkan oleh suatu kegiatan pembangunan. Oleh karena itu peran RKL dan RPL dalam AMDAL adalah membuat perencanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan tujuan meminimasi perkiraan dampak penting yang akan muncul pada kegiatan pembangunan yang sedang direncanakan, sedangkan untuk kegiatan pembangunan yang sedang berjalan diwajibkan untuk membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Sehingga penting membuat dan melaksanakan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan Dengan adanya RKL dan RPL ini maka pelaksanaan kegiatan pembangunan akan terikat secara hukum untuk melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungannya, karena dalam RKL dan RPL terdapat prosedur pengembangan dampak positif dan penanggulangan dampak dampak negatif, serta prosedur prosedur pemantauan lingkungannya. Menurut Suratmo (1999),
kedudukan RKL dalam AMDAL dapat
digambarkan sebagai berikut :
Penanganan dampak harus mencakup pertimbangan pert imbangan lingkungan
Beberapa jenis dampak hanya memerlukan cara penanganan yang sederhana, dan dampaknya terhadap lingkungan adalah kecil
Penanganan damapk dimulai dan pemilihan alternatif
Penanganan dampak memerlukan biaya
Kebanyakan pemrakarsa tidak berminat untuk mengembangkan ditapak positif oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan upaya pengelolaan dampak positif
Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.
4
RKL & RPL Dalam Sistem Pengawasan & Pemantauan
Pemantauan merupakan bagian yang amat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Amdal tanpa diikuti oleh pemantauan tidak akan banyak berarti, tidak akan ada yang dapat mengetahui apakah pendugaan dampak yang tercantum dalam dokumen Amdal dapat berjalan sesuai yang diharapkan Kegunaan pemantauan dalam RPL, antara lain:
Untuk menguji pendugaan dampak
Untuk mendapatkan efektivitas dari aktivitas atau teknologi yang digunakan untuk mengendalikan dampak negatif
Untuk mendapatkan tanda peringatan sedini mungkin mengenai perubahan lingkungan lingkungan
Untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk menunjang tuntutan-tuntutan ganti rugi
Tujuan pemantauan terhadap dokumen RKL dan RPL adalah :
Untuk mengetahui pelaksanaan RKL dan RPL
Untuk mengetahui tingkat ketaatan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan RKL dan RPL dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan
Kegiatan pemantauan lingkungan merupakan bagian terakhir dari kegiatan AMDAL
yang
memantau
pelaksanaan
pengelolaan
dampak.
Untuk
operasionalisasinya diperlukan membuat rencana pematauan lingkungan (RPL). Dalam RPL perlu dijelaskan tentang definisi pemantauan dampak lingkungan. Pemantauan dampak lingkungan adalah pengulangan pengukuran pada komponen atau parameter lingkungan untuk mengetahui adanya perubahan lingkungan lin gkungan dikarenakan adanya pengaruh dari luar yaitu aktivitas pembangunan (Suratmo dalam dalam Hardjojo, 2001). Pemantauan lingkungan dapat digunakan sebagai sarana isyarat dini untuk mengetahui adanya perubahan lingkungan yang tidak dikehendaki, sehingga langkah penanggulangan dampak dapat dilaksanakan dengan efektif. Di samping itu, pemantauan lingkungan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menguji efektivitas teknologi yang dipakai untuk meminimalisir dampak negatif penting, dan sarana untuk mengumpulkan bukti-bukti yang relevan bila timbul kasus-kasus penuntutan atau untuk pembelaan diri. Tipe pemantauan :
Inspeksi (paling sederhana)
Pemantauan perijinan; misalnya perijinan eksplorasi, pembangunan, pengendalian pencemaran, membuang polutan ke perairan
Pemantauan kualitas kualitas ambien lingkungan; lingkungan; ditujukan kepada perubahan perubahan dari ambien lingkungan
Pemantauan evaluasi proyek
Pematauan pengelolaan dampak dari proyek
Ruang lingkup dan pelaksanaan pemantauan pemantauan lingkungan
Mengacu pada pedoman pelaksanaan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1986 tentang AMDAL, dinyatakan bahwa: 1. Ruang lingkup RPL, adalah: a. Jenis dampak penting b. Faktor lingkungan yang dipantau c. Tolok ukur dampak d. Lokasi pematauan e. Periode pemantauan f.
Pelaksanaan pemantauan
2. Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan: Lingkungan:
a. Penetuan kelembagaan yang akan mengurus dan berkepentingan dalam pelaksanaan pemantauan lingkungan, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. b. Penentuan kelembagaan yang mengurus dan berkepentingan dalam menggunakan hasil pemantauan sehingga dapat dipakai untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemantauan lingkungan. lingkungan. 5
Berbagai Fenomenan/Keganjilan Yang Terjadi
Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan tingkat kesehatan manusia yang optimal. Oleh sebab itu untuk menjamin kualitas sumber daya manusia dalam segi kesehatan agar mampu berkompetisi diperlukan suatu perencanaan program kesehatan dan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan terhadap lingkungan hidup dari rencana usaha kegiatan ditetapkan melalui UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini tercermin bahwa setiap rencanaa usaha/kegiatan yag mempunyai dampak penting wajib dilengkapi dengan suatu AMDAL. Di dalam undang-undang lingkungan hidup dan pedoman pelaksanaanya secara jelas belum nampak ketentuan perundangan terhadap analisis dampak pada kesehatan masyarakat/kesehatan lingkungan.
Fenomena yang terjadi di Bidang Induatri Kegiatan bidang industri sering merupakan sumber masalah gangguan terhadap kesehatan lingkungan. Kegiatan bidang industri, dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, jenis produk, bahan baku, proses maupun jenis limbah sendiri. Dengan demikian, kegiatan bidang industri akan mengeluarkan limbah cair, limbah gas/partikel, dan limbah padat. Potensi bahaya dalam bidang industri yang telah banyak terjadi di lapangan, antara lain:
Kegiatan industri ini memiliki potensi dampak terhadap kesehatan masyarakat, karena mengeluarkan limbah dari bahan-bahan kimia dalam
proses produksinya. Disamping Dis amping itu juga menimbulkan adanya parasit dan mikroba pada limbah industri makanan.
Kegiatan industri meliputi besi, metalurgi non-besi, pengerjaan logam yang mengeluarkan bahan kimia lainnya. Limbah tersebut dapat berpengaruh secara kronis terhadap kesehatan.
Macam industri ini sangat beragam dari industri bukan bangunan, fotografi sampai biosida. Limbah yang dihasilkan merupakan bahan kimia berbahaya dan beracun (BBB) yang dapat menimbulkan dampak kronis maupun akut.
Banyak kegiatan industri yang memakai bahan konstruksi, keramik, gelas, dan asbetos. Pengaruh industri ini adalah gangguan terhadap pernafasan secara kronis.
5.1 Fenomena yang terjadi pada kasus Gunung-gunung Gunung-gunung
Terkuras Amdal Tak Bertaring Tempo dulu Gunung-gunung di Mamuju begitu hijau dan kicauan burung sering terdengar dari puncak gunung. Hijau dedaunan dipinggiran kota memancarkan pesona wajah kota ini. Kini rauangan mahluk bernama eskavator terus merengsek menguras apa saja yang ada disekitarnya. Jalananpun bergelompang bercampur lumpur akibat bola-bola tanah yang jatuh kejalan kejal an mulus yang diangkut mobil tongkang. Segerombolan mobil tongkang itu hilir mudik dijalan-jalan utama ibukota sulbar. Maklum atas nama pembangunan ratusan tanah lapang dan laut akan ditimbun. Bongkahan batu gunung itu akan dibuang kelaut atau diparkir diarea tambak-tambak yang akan dibangun pusat-pusat pelayanan publik atau hero bernama Mall. Si Badu yang tadinya memiliki puluhan hektar gunung kini merasa senang dan disulap jadi miliorder dan mobil mewah terparkir didepan rumah mewah milik Badu. Gaya hidupnyapun spontan berubah. Dia tak lagi ke kebun. Siulan Badu dipagi hari diatas puncak gunung tak terdengar lagi. Kerbau milik Badu tak lagi berkeliaran dijalan-jalan. Badupun parlente diatas mobil mewah hasil ganti rugi tanah miliknya yang baru saja dibayarkan investor. Tetangga Badupun mulai
menaruh cemburu dan kecewa akibat ulah si badu yang baru saja jadi orang kaya baru (OKB). Fenomena Badu bukanlah menjadi hal yang subtansi tapi lebih pada proses pembangunan yang mengobrak abrik wajah kota ini. Pertanyaann adalah. Bolehkah setiap aktivitas pembangunan tanpa Amdal ? Jika tidak berarti Amdalpun di Mamuju tak bertaring. Atau pembiaran yang memang sengaja diciptakan dan menutup-nutupi sebuah realitas yang sesungguhnya. Asumsi saya adalah setiap pembangunan yang berdampak pada lingkungan disekitarnya idealnya harus menggunakan Amdal. Analisis Dampak Lingkungan menjadi hal yang terpenting dalam mengkaji berbagai aspek. Kita tak boleh terlalu berpikir pragmatis tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Lantas,fenomena beramai-ramai menggeser ruang publik tanpa Amdal akan memunculkan kekwatiran banyak pihak. Dan hanya hitungan hari gununggunungpun di Mamuju hanya nyanyian masa lalu. Ketika kita beramai-ramai menanam pohon satu miliar dan pada saat bersamaan kitapun beramai-ramai menggeser gunung.
5.2 Fenomena LINGKUNGAN HIDUP: BLH Samarinda Serahkan 63 Dokumen AMDAL ke Publik
BISNIS.COM, JAKARTA-- Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Samarinda, Kalimantan Timur akhirnya menyerahkan sedikitnya 63 dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) pertambangan
batubara kepada Jaringan Advokasi Tambang terkait dengan upaya pengawasan kerusakan lingkungan oleh bisnis tersebut. Merah Johansyah, Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur, mengatakan penyerahan dokumen itu merupakan hasil keputusan sidang sengketa informasi yang disampaikan ke Komisi Informasi Publik Daerah (KIPD) Kalimatan Timur. Sebelumnya, BLH selalu menolak menyerahkan informasi mengenai AMDAL perusahaan tambang yang beroperasi di Samarinda. AMDAL yang merupakan alat untuk memperkecil dampak operasi pertambangan batubara itu justru disebut sebagai rahasia negara, disembunyikan dan enggan dibuka ke publik," kata Merah dalam keterangan pers yang dikutip pada Minggu (07/4). Kemenangan Jatam dalam sidang sengketa informasi tersebut, ungkap Merah, akan membuat semacam jurisprudensi baru bahwa pemerintah tak boleh lagi menutupi dokumen AMDAL ketika diminta oleh publik. Dia mengatakan kemenangan itu diharapkan mendorong warga di pelbagai daerah untuk melakukan hal serupa dengan yang dilakukan Jatam di Kalimantan Timur. Organisasi itu mencatat saat ini Samarinda sedang mengalami “darurat lingkungan” , karena 71% luas kota telah dikavling 63 Ijin Usaha Pertambangan batubara yang menghasilkan beragam bencana, serta terus meluas. Sepanjang 2011 - 2012, sedikitnya enam warga Samarinda tewas di lubang tambang, karena perusahaan-perusahaan tambang tak mereklamasi lahan bekas tambangnya. (if) Sumber : Anugerah Perkasa
5.3 Fenomena Tambang Biji Besi Lubuk Sikaping Segera Beroperasi, AMDAL Disosialisasikan
Lubuk Sikaping, Kominfo Seluas 500 hektaare lahan kaki perbukitan Lubuk Sikaping bakal menjadi penyumbang kontribusi peningkatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk tambang biji besi. Rencana pembukaan tambang biji besi di kawasan Nagari Aia Manggih dan Nagari Sundata Kecamatan Lubuk Sikaping yang akan dieksplorasi perusahaan tambang PT Sumber Minera Bersama (PT SMB), telah memasuki tahapan sosialisasi analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL). Kajian AMDAL yang dilakukan oleh Konsultan CV Kurnia Green Enviro disosialisasikan melalui Tim Kajian AMDAL bersama jajaran Pemkab Pasaman kepada segenap unsur tokoh masyarakat yang berdomisili di kawasan tambang tersebut. Pelaksanaan sosialisasi dalam bentuk pertemuan dan diskusi terbuka di aula Kantor Camat Lubuk Sikaping Jalan Syachruddin Kampung Nan VI Nagari Aia Manggih, Selasa (25/10). Pertemuan yang dimoderatori dimoderatori Kepala kantor Lingkungan Lingkungan Hidup Pemkab Pasaman, Mukti Lubis, SH tersebut dihadiri Bupati Pasaman yang diwakili Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, H. Asnil M, SE MM, Kadis ESDM Hasrizal, S.Sos, Camat Lubuk Sikaping Devi Alfriani, SIP dan Tim I Konsultan CV Kurnia Green Enviro. H. Asnil dalam sambutannya mengemukakan bahwa Kabupaten pasaman yang kaya dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang terkandung dalam bumi berupa beraneka ber aneka mineral dan bahan-bahan produktif yang belum tergarap. Untuk itu, Pemkab Pasaman sangat merespon keinginan investor untuk melakukan eksplorasi potensi SDA berbentuk biji besi tersebut. Dikatakan, kehadiran investor PT SMB tersebut perlu didukung oleh masyarakat daerah ini agar dapat berjalan dengan baik. Sebab dengan terbukanya tambang tersebut, selain bermuara pada kontribusi pendapatan daerah, secara umum juga mendukung pertumbuhan perekonomian masyarakat di kawasan tambang secara khusus dan Pasaman pada umumnya. Namun dalam pengelolaannya, disamping segi manfaat yang diperoleh, seperti terbukanya lapangan kerja baru, perlu dikaji dampak lingkungan yang ditimbulkan, terutama segi mudharat yang terjadi baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu secara intensif dipercayakan pengkajiannya kepada tim konsultan, papar Asnil. Sehubungan dengan perlunya sosialisasi kajian AMDAl dijelaskan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Mukti Lubis bahwa hal itu merupakan kewajiban yang diatur Negara melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijabarkan dengan 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. 2.
KepMen LH Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup 3. PerMen LH Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Pengganti KepMenLH nomor 17 Tahun 2001). 4. KepMen LH Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup yang Diwajibkan Menteri Negara Lingkungan Hidup. “Amanat perundang-undangan perundang-undangan mewajibkab kajian AMDAL untuk areal lahan diatas 200 hektaare”, ujar Mukti Lubis Kadis ESDM Hasrizal, menyatakan bahwa prosedur penerbitan Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan pemkab pasaman melalui SKPD-nya terlebih dulu harus memenuhi persyaratan, diantaranya adalah harus lolos kajian AMDAL. Hasrizal menyebutkan sejumlah investor tidak dapat melanjutkan eksplorasi terkendala persoalan kajian AMDAL yang tidak memenuhi criteria yang disyaratkan. Dalam hal ini masyarakat perlu diberi keterbukaan informasi mulai dari kawasan operasional hingga gejala dampak yang ditimbulkan. Sejalan dengan hal itu, Camat Devi Alfriani mengapresiasi antusias kehadiran masyarakat untuk memperoleh informasi kajian AMDAL disamping masyarakat dapat menyampaikan berbagai kondisi lapangan sehubungan dengan adanya tambang biji besi yang diperkirakan berpotensi besar sehingga diprediksi akan berlangsung sekitar 200 tahun ke depan. “Hal ini merupakan Nikmat Tuhan kepada masyarakat Lubuk Sikaping yang diberikan dalam kapasitas besar dan hendaknya mesti kita syukuri. Dan salah satu bentuk rasa syukur kita adalah dengan mendukung pemanfaatan kekayaan alam yang telah dilakukan oleh PT SMB ini”, pinta Devi. Sementara itu, Zul Adri yang membidangi analis kimia tanah, air dan udara dari Tim Kajian AMDAL Konsultan CV Kurnia Green Enviro memaparkan tentang gejala perubahan siklus lingkungan yang mungkin terjadi dengan kegiatan tambang. Gejala yang terjadi tersebut harus dikenali masyarakat melalui ciri-ciri yang tidak lazim pada fenomena alam. Materi umum mengenai AMDAL mencakup rencana proyek, rencana penambangan (lokasi, luas daerah, keadaan cebakan, hasil tambang, limbah, bahan berbahaya), literature, survei sebelumnya,
serta rona lingkungan yang menyangkut iklim, fisiografi, hidrologi, tubuh tanah, biologi, sosial budaya, flora, dan fauna. Kemudian, bahasan mengenai perkiraan dampak baik dampak fisik, kimia maupun sosial budaya. Dapat ditambahkan bahwa dokumen Amdal harus disusun oleh Tim yang diketuai oleh seorang ahli yang harus bersertifikat minimal sertifikat Amdal B dengan para anggota yang ahli dibidang ilmunya masing-masing. Hal-hal yang harus dicakup dalam dokumen Amdal adalah jumlah manusia yang mungkin terkena dampak, luas yang terpengaruh, lamanya dampak, dan intensitas dampak, jumlah komponen yang terkena dampak seperti air, tetumbuhan, dan tubuh tanah, efek kumulatif dari dampak, dan kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Efek kumulatif sangat besar
dampaknya
jika
komponen
saling
berpengaruh
secara
sinergik.
Selain itu, perlu pula diperhitungkan besaran (magnitude) dan tingkat pentingnya suatu dampak. Dampak terhadap keselamatan manusia dianggap yang paling penting, tanpa pandang bulu. Dampak terhadap flora atau fauna langka atau hampir punah akan sangat tinggi tingkat kepentingannya dibandingkan dengan dampak terhadap flora atau fauna yang masih banyak populasinya, walaupun besaran dari dampak itu mungkin sama. Zul Adri mencontohkan terjadinya perubahan warna air karena dampak erosi, limbah kimia bila material mineral diolah di lokasi setempat, kekeringan karena terganggu sumber air ataupun hilangnya sejumlah populasi habitat sungai di
sekitar
aliran
sungai
yang
berhulu
di
kawasan
tambang.
Perubahan pada tanah, dapat dikenali masyarakat pada komoditi pertanian dan perkebunan, seperti menurunnya hasil produksi padi, kerdilnya tanaman kebun atau tidak tumbuhnya tanaman tertentu yang biasanya ada di lahan masyarakat dalam radius areal ekplorasi, jelasnya. Oleh sebab itu, Kajian AMDAL adalah hal penting dan krusial untuk disosialisasikan kepada ma syarakat dan secara langsung l angsung masyarakat dapat melakukan pengamatan lapangan dalam mengantisipasi kerusakan lingkungan. Jika kemudian hari terjadi sesuatu yang dianggap tidak biasanya dapat dilaporkan kepada pihak pemerintahan melalui camat, dinas pertambangan, kantor lingkungan lingkungan hidup dan lainnya. Penyaji konsultasi Tm Kajian AMDAL CV Kurnia Green Enviro lainnya yang memberikan pengarahan adalah Irdan dari bidang analisis dampak social
budaya, Febi bidang kajian dampak ekonomi dan lainnya bidang kesehatan masyarakat, biologi yang terdiri dari 14 bidang kajian yang secara terus menerus akan memantau perkembangan penelitiannya. Hasil kajian AMDAL tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk sajian data yang terperinci yang disusun menjadi sebuah buku yang akan disebarkan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat terbantu untuk mengenali segala sesuatu yang luar biasa di lingkungannya.Makmur lingkungannya.Makmur E.
6
Kedudukan AMDAL Dalam Siklus Proyek/Usaha
AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan t entang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dalam kajian AMDAL, yang nantinya akan dilakukan proses adalah dampak positif dan negatif dari suatu rencana kegiatan/proyek, yang dipakai pemerintah dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak lingkungan. Dengan mempertimbangkan aspek kimia, fisika, biologis, sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat, maka kajian dampak positif dan negatif tersebut biasanya disusun. Apabila dalam suatu rencana
kegiatan,
dampak
negatif
yang
timbulkannya
tidak
dapat
ditanggulangi oleh teknologi yang tersedia, maka kegiatan tersebut dinyatakan tidak layak lingkungan berdasarkan hasil kajian AMDAL. Adapun bentuk hasil kajian AMDAL berupa dokumen AMDAL yang terdiri dari 5 dokumen, yaitu : 1. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) 2. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 3. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 4. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RP L) 5. Dokumen Ringkasan Eksekutif
AMDAL bermanfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak secara lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunandiharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup,dan mengembangkan dampak positif, sehingga
sumber
daya
alam
dapat
dimanfaatkan
secaraberkelanjutan
(sustainable). 7
Contoh Alternatif Arahan RKL dan RPL Dalam Suatu Proyek
PT Alno Agro Utama merupakan perusahaan yang beroperasi dalam bidang pengolahan kelapa sawit menjadi minyak kelapa sawit. PT Alno Agro Utama berencana membuka perkebunan kelapa sawit baru yang terletak di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan memiliki luas sekitar 9.314 hektar. Berikut dibawah ini tabel contoh arahan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) dari PT Alno Agro Utama. Iklim mikro pengelolaan dampak lingkungan mikro dilakukan dengan cara: -
Membuat tata ruang rencana perkebunan dan pabrik pengolahan
kelapa
sawit
termasuk
pembangunan
infrastruktur memperhatikan konsep konservasi. -
Pembukaan lahan dari vegetasi penutup dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemajuan penanaman kelapa sawit
RKL
dan cover crop. Kebisingan, dikelola dengan cara : -
Menggunakan shock absolving untuk menyerap benturan, menggunakan teknik aliran yang efisien untuk mengurangi suara, memisahkan operating speed dan speed dan resonant speed . Dan memasang bantalan peredam pada kedudukan yang benar.
-
Pengendalian kebisingan pada penerima (manusia), yaitu earplug atau earplug atau earmuff .
RPL
-
Memantau tingkat kebauan dan kadar debu di udara ambien
menggunakan alat High alat High Volume Dust Sampler Sampler -
Memantau
tingkat
kebisingan
diruang
kerja
pabrik
pengolahan kelapa sawit tidak boleh lebih dari 70 dBA dilakukan dengan menggunakan alat Sound Level Meter -
Memantau besaran erosi dengan cara mengukur besarnya tanah tererosi persatuan waktu pada petak pemantauan yang dibuat dengan ukuran
-
Memantau sedimentasi tanah di dasar sunga dan di Saluran Pengendalian Air
DAFTAR PUSTAKA
http://regional.kompasiana.com/2012/03/03/gunung - gunung - terkuras – amdal – amdal tak-bertaring-443851.html diakses pada tanggal 5 April 2013 pukul 20.03 WIB http://web.bisnis.com/lingkungan - hidup - blh – samarinda – serahkan – 63 dokumen-amdal-ke-publik diakses dokumen-amdal-ke-publik diakses pada tanggal 5 April 2013 pukul 20.11 WIB http://www.pasamankab.go.id/article - tambang - biji – besi – besi – – lubuk lubuk – sikaping – sikaping segera-beroperasi-amdal-disosialisasikan.html diakses pada tanggal 5 April 2013 pukul 20.17 WIB
